15 Bantuan Pembelajaran Perakitan Peralatan Praktek SMK Bidang Seni Kerajinan Dan Pariwisata

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Essembley

Citation preview

  • i

    KATA PENGANTAR

    Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tersedianya dan

    terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu,

    relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

    Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secara

    bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan

    (IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Pada tahun anggaran 2012, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikan

    melalui dana pusat (Direktorat Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi). Program Bantuan yang dialokasikan melalui

    dana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Institusi terkait dalam bentuk uang atau

    barang/jasa. Sedangkan program yang dialokasikan melalui dana

    dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan untuk bantuan langsung ke

    SMK.

    Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan,

    mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil

    pelaksanaan. Panlak ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan

    Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang

    berlaku.

    Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Panduan

    Pelaksanaan ini. Apabila dalam Panduan Pelaksanaan ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang

    berlaku.

    Jakarta, Maret 2012 Direktur Pembinaan SMK

    Ir. Anang Tjahjono, MT

    NIP. 19641119 198803 1 001

  • ii

    DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGADAAN PERALATAN SMK SENI, KERAJINAN DAN

    PARIWISATA TAHUN 2012

    1. KODE PROGRAM : 15-PS-2012

    2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengadaan Peralatan SMK Seni,

    Kerajinan Dan Pariwisata

    3. TUJUAN

    : 1. Membantu Sekolah dalam pemenuhan

    kebutuhan peralatan Praktik, khususnya untuk Bidang Seni, Kerajinan dan

    Pariwisata;

    2. Mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri kreatif dan

    pengembangan produksi dalam negeri; 3. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru

    dalam merakit/mengadakan Peralatan Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

    4. SASARAN : 15 SMK

    5. NILAI BANTUAN : Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) per paket.

    6. PEMANFAATAN DANA

    : Pengadaan/perakitan peralatan Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata

    7. PRINSIP DASAR

    PEMBERIAN

    BANTUAN

    : 1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana

    untuk pemenuhan peralatan Bidang Seni,

    Kerajinan dan Pariwisata; 2. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan

    Kabupaten/ Kota; 3. Kewenangan penetapan penerima bantuan

    dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.

  • iii

    8. PERSYARATAN PENERIMA

    : 1. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Direktorat PSMK;

    2. Diprioritaskan bagi SMK yang mengembangkan Bidang Seni, Kerajinan

    dan Pariwisata;

    3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki peserta didik Bidang Seni, Kerajinan dan

    Pariwisata 50 siswa atau lebih; 4. Memiliki ruang praktik Bidang Seni,

    Kerajinan dan Pariwisata.

    9. JADWAL KEGIATAN : NO KEGIATAN WAKTU (2012) 1. Penerimaan Usulan s.d Maret 2. Evaluasi Usulan Maret 3. Penetapan calon Maret 5. Penetapan Penerima

    Bantuan April

    6. Bimbingan Teknis dan

    Penandatanganan Surat Perjanjian

    Pemberian Bantuan

    April

    7. Penyaluran Dana April 8. Pelaksanaan Mei Agustus 9. Laporan pelaksanaan September -

    Oktober

    10. LAYANAN

    INFORMASI

    : Subdit Sarana dan Prasarana

    Direktorat Pembinaan SMK

    Direktorat Jenederal Pendidikan Menengah Komp. Kementerian Pendidikan dan

    Kebudayaan Gedung E Lt. 12 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

    Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net

  • iv

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR .............................................................................. i

    DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii

    DAFTAR ISI ....................................................................................... iv

    BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................................. 1

    B. Tujuan ............................................................................................ 1 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................. 2

    D. Sasaran ........................................................................................... 4

    E. Hasil yang Diharapkan ...................................................................... 4 F. Nilai Bantuan ................................................................................... 4

    G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................ 4 H. Jadual Kegiatan ............................................................................... 5

    BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 6

    A. Organisasi ....................................................................................... 6 B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................... 6

    1. Direktorat Pembinaan SMK ........................................................... 6

    2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................. 7

    3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................................................. 7

    4. SMK Penerima Bantuan ................................................................ 7

    BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL, BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYALURAN DANA BANTUAN ................ 9

    A. Persyaratan Penerima Bantuan ......................................................... 9 B. Mekanisme Pengajuan Usulan/Proposal ............................................. 9

    C. Bimbingan Teknis ........................................................................... 10

    D. Penyaluran Dana ........................................................................... 10 BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

    DANA................................................................................................ 13 A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 13

    B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .......................................... 13

    BAB V PELAPORAN .......................................................................... 14 BAB VI PENUTUP ............................................................................. 15

    LAMPIRAN ................................................................................. 16-29

  • 1

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Dalam upaya meningkatkan mutu peserta didik, Direktorat Pembinaan

    SMK mengutamakan peningkatan kompetensi melalui pemberdayaan SDM di SMK, diantaranya pengembangan program perakitan, pelatihan,

    pemeliharaan dan perbaikan alat praktik. Disadari bahwa kondisi dan jenis peralatan praktik yang ada saat ini kurang memadai dan belum

    dapat memenuhi tuntutan dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.

    Dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan praktik SMK yang memiliki Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata sesuai dengan standar

    sarana dan prasarana SMK dan untuk memenuhi tuntutan pencapaian kompetensi yang diharapkan dan dipersyaratkan dalam PP No. 19 Tahun

    2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Direktorat Pembinaan

    Sekolah Menengah Kejuruan (Dit. PSMK) pada tahun 2012 melalui dana APBN akan memberikan Bantuan Pembelajaran pengadaan/Perakitan

    Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata. Apabila dilakukan proses perakitan diharapkan mampu memberikan sejumlah

    pengetahuan bagi guru dan peserta didik tentang komponen, cara merakit, merawat dan memperbaiki, serta mengoperasikan peralatan.

    Dalam hal pelaksanaannya, diharapkan dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah

    Kabupaten/ Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

    Diharapkan rencana program bantuan ini dapat direalisasikan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya peserta didik untuk

    meningkatkan kompetensinya sehingga lebih siap memasuki lapangan kerja.

    B. Tujuan 1. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan peralatan Praktik,

    khususnya untuk Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata; 2. Mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri

    kreatif dan pengembangan produksi dalam negeri;

  • 2

    3. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru dalam merakit/mengadakan Peralatan Bidang Seni, Kerajinan dan

    Pariwisata;

    C. Dasar Hukum dan Kebijakan

    Dasar hukum pemberian Bantuan Perakitan Peralatan Praktik SMK, Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata dilandasi peraturan perundangan

    sebagai berikut :

    1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

    2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

    4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

    5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;

    6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

    9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

    10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

    12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011;

  • 3

    13. Peraturan Meneteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kemeterian Pendidikan Nasional;

    14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

    16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

    17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126929/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2012;

    18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8980/A.A3/KU/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran 2012;

    19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor: 084/KEP/PR/01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2012;

    20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 084/KEP/PR/01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Di Linkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;

    21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2012 Nomor 0531/023-12.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, Revisi ke-1 tanggal 2 Februari 2012.

  • 4

    D. Sasaran Sasaran Bantuan Perakitan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan

    dan Pariwisata melalui APBN adalah 15 paket.

    E. Hasil yang diharapkan

    Hasil yang diharapkan dari pemberian bantuan adalah: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran pada SMK sesuai dengan

    kompetensinya masing-masing; 2. Meningkatnya kompetensi peserta didik dan pendidik dalam

    menggunakan Peralatan Praktik Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

    3. Terpenuhinya Peralatan Praktik Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata.

    F. Nilai Bantuan

    Nilai bantuan Pembelajaran Perakitan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, kerajinan dan Pariwisata untuk pembelajaran di SMK tahun 2012 adalah

    sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) per SMK.

    G. Karakteristik Program Bantuan

    1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang

    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya); 2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan

    melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak

    manapun; 3. Jangka waktu penggunaan dana selama 4 (empat) bulan sejak

    diterimanya dana tersebut di rekening Sekolah; 4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien, efektif,dan

    akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik,

    administrasi maupun keuangan menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

  • 5

    H. Jadwal Kegiatan NO KEGIATAN WAKTU (2012)

    1. Penerimaan Usulan s.d Maret

    2. Evaluasi Usulan Maret

    3. Penetapan calon Maret

    5. Penetapan Penerima Bantuan April

    6. Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

    April

    7. Penyaluran Dana April

    8. Pelaksanaan Mei Agustus

    9. Laporan pelaksanaan September - Oktober

  • 6

    BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

    Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan

    Pembelajaran Perakitan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan

    Pariwisata dapat diuraikan sebagai berikut:

    A. Organisasi

    Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembelajaran

    Perakitan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

    1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi;

    3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

    4. SMK Penerima Bantuan; 5. Instansi lainnya.

    B. Tugas Dan Tanggung Jawab 1. Direktorat Pembinaan SMK

    a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan

    Pembelajaran Perakitan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

    b. Melaksanakan sosialisasi dan penjelasan dokumen; c. Menerima daftar usulan SMK calon penerima bantuan dari Dinas

    Pendidikan Kabupaten/Kota; d. Melakukan evaluasi usulan/ proposal;

    e. Melakukan seleksi dan verifikasi (apabila dipandang perlu) calon

    penerima dana bantuan; f. Melakukan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat

    Perjanjian; g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan pengadaan Peralatan Praktik

    Seni, Kerajinan dan Pariwisata (bila dipandang perlu).

  • 7

    2. Dinas Pendidikan Provinsi

    a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah

    Menengah Kejuruan ke institusi yang terkait; b. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melaksanakan

    pembinaan terhadap SMK penerima bantuan;

    c. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

    3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

    a. Mengusulkan sekolah calon penerima;

    b. Menyetujui proposal Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

    c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

    kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

    d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan; e. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengadaan

    Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata dari

    sekolah; f. Mengkoordinasikan proses serah terima hasil Bantuan Pengadaan

    Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata.

    4. SMK Penerima Bantuan a. Menyusun kebutuhan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan

    dan Pariwisata

    b. Menyampaikan proposal Bantuan Peralatan Praktik SMK Bidang

    Seni, Kerajinan dan Pariwisata kepada Direktorat Pembinaan SMK

    yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

    c. Menandatangani Surat Perjanjian antara Kepala Sekolah dengan

    Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana

    Sekolah;

    d. Menandatangani Pakta Integritas;

    e. Menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak;

    f. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan Bantuan Peralatan Praktik

    SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata sesuai dengan

    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

    Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

  • 8

    g. Kepala Sekolah membentuk Panitia/Pejabat Pengadaan dan Tim

    Penerima hasil pekerjaan Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik

    SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

    h. Membuat dan menyampaikan laporan Bantuan Pengadaan

    Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata

    kepada Direktorat Pembinaan SMK yang disetujui oleh Dinas

    Pendidikan Kabupaten/Kota;

    i. Melakukan serah-terima aset hasil pengadaan Peralatan Praktik

    SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata.

  • 9

    BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL, BIMBINGAN

    TEKNIS DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

    A. Persyaratan Penerima Bantuan

    Persyaratan calon penerima Bantuan sebagai berikut: 1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

    2. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan oleh Direktorat Pembinaan SMK;

    3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki peserta didik 50 siswa atau lebih;

    4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki ruang praktik yang relevan;

    5. Memiliki daftar kebutuhan alat dan Rencana Anggaran Biaya kebutuhan peralatan praktik;

    6. Diperuntukkan bagi SMK yang menyelenggarakan Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

    7. Memiliki ijin operasional Penyelenggaraan SMK;

    8. Memiliki Surat pengangkatan Kepala SMK; 9. Memiliki rekening bank atas nama SMK (bukan rekening pribadi atau

    yayasan).

    B. Mekanisme Pengajuan Usulan/Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan

    Mekanisme pengajuan usulan/proposal dana bantuan Pembelajaran

    Perakitan Peralatan SMK : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat usulan atau sekolah

    menyusun proposal dengan diketahui/disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

    2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyetujui proposal Bantuan

    pengadaan peralatan praktik SMK yang memenuhi persyaratan; 3. Sekolah menyampaikan proposal yang telah disetujui/diketahui Dinas

    Pendidikan Kabupaten/Kota ke :

    Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

    u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komplek Kemdikbud Gedung E lantai 12

    Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270

  • 10

    4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit Sarana dan Prasarana menerima usulan/proposal Bantuan pengadaan

    peralatan praktik yang diajukan oleh sekolah; 5. Direktorat Pembinaan SMK Melakukan seleksi proposal dan melakukan

    verifikasi data atau verifikasi lokasi;

    6. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon Penerima Bantuan pengadaan peralatan praktik dengan Surat keputusan;

    7. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Surat Keputusan Direktorat Pembinaan SMK tentang Daftar SMK Penerima Bantuan pengadaan

    peralatan praktik ke Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota;

    8. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota meneruskan Surat Keputusan tentang Daftar SMK Penerima Bantuan pengadaan peralatan praktik

    tersebut ke SMK Penerima yang berada di wilayah binaannya.

    C. Bimbingan Teknis Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan mengikuti

    bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

    Kegiatan bimbingan teknis meliputi: 1. Penyampaian Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;

    2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen/persyaratan sebagai calon penerima;

    3. Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;

    4. Penjelasan Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban

    keuangan. 5. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama;

    6. Penandatanganan Pakta Integritas; 7. Penandatanganan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak.

    D. Penyaluran Dana 1. Penyaluran dana bantuan untuk bantuan pembelajaran perakitan

    peralatan SMK bidang seni,kerajinan dan pariwisata dilakukan melalui KPPN Jakarta III, dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas

    Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan) melalui

    prosedur penyaluran sebagai berikut:

    a. Dana bantuan disalurkan Segera setelah semua persyaratan pembayaran dipenuhi oleh penerima bantuan (Kepala SMK)

    selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diteruskan ke Biro Keuangan;

  • 11

    b. Biro Keuangan berdasarkan usulan SPP dari Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang

    selanjutnya diteruskan ke KPPN Jakarta III. c. Kepala KPPN Jakarta III berdasarkan usulan SPM dari Biro

    Keuangan akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

    (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Penyalur Bantuan; d. Setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta III, Bank Penyalur

    Bantuan mentransfer dana bantuan ke rekening bank sekolah.

    2. Penyaluran Dana Bantuan disampaikan secara penuh/ utuh tanpa potongan. Kewajiban pajak atas penggunaan dana bantuan

    diselesaikan oleh Kepala Sekolah SMK penerima dana bantuan sesuai

    dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • 12

    FLOWCHART PEMBERIAN BANTUAN PADA DIREKTORAT PSMK

    TAHUN 2012

  • 13

    BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

    A. Ketentuan Penggunaan Dana

    1. Penggunaan dana Bantuan Pengadaan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata diarahkan kepada pengadaan Peralatan

    Praktik sesuai dengan kebutuhan peralatan untuk memenuhi tuntutan kompetensi dengan memprioritaskan produk peralatan dalam negeri;

    2. Biaya administrasi proses pengadaan peralatan ditanggung oleh SMK penerima bantuan.

    B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hal-hal yang harus diperhatikan oleh SMK penerima bantuan antara lain:

    1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;

    2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai

    yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya pembelian

    barang/jasa) dan diberi tanggal serta nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

    3. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembelian/ pengadaan barang/jasa dalam jenis dan

    jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

    4. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis kepada Direktorat Pembinaan SMK;

    5. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab SMK penerima bantuan.

  • 14

    BAB V PELAPORAN

    Sekolah penerima dana Bantuan pengadaan praktik SMK Bidang Seni,

    Kerajinan dan Pariwisata diwajibkan menyampaikan laporan, paling lambat

    satu bulan setelah selesai pelaksanaan. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan

    dari awal sampai dengan dinyatakan selesai.

    Laporan hasil pelaksanaan bantuan dimaksud harus menjelaskan tentang: 1. Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan;

    2. Dokumentasi dan foto hasil pengadaan peralatan praktik;

    3. Kesiapan dokumen Serah terima hasil bantuan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata.

    Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,

    1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk Sekolah, masing-masing 1 (satu) copy

    untuk Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat:

    Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

    u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komplek Kemdikbud Gedung E lantai 12

    Jalan Jenderal Sudirman, Senayan

    Jakarta Pusat 10270

  • 15

    BAB VI PENUTUP

    Setiap lokasi yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria

    yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Panduan Pelaksanaan (Panlak)

    ini, diharapkan SMK Penerima Bantuan Pengadaan Peralatan Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata, dapat mewujudkan rencana pengembangan

    sekolah.

    Dengan tersusunnya Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini diharapkan SMK penerima Bantuan Pengadaan komponen peralatan bidang Seni, Kerajinan

    dan Pariwisata dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya.

    Diharapkan semua pihak yang ikut berperan program ini baik langsung maupun tidak langsung dengan terlebih dahulu memahami isi Panduan

    Pelaksanaan program bantuan, sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan

    prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

    Program Bantuan ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam

    proses pengadaan Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata konsisten terhadap peraturan perundangan yang

    berlaku termasuk penerapan Panlak ini.

    Panduan Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan Tim

    serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan,

    pelaksanaan dan evaluasi program.

    Hal-hal yang belum diatur dalam Panlak ini akan diatur lebih rinci dalam

    Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pengadaan

    Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.

  • 16

    LAMPIRAN

  • 17

    KOP SURAT SEKOLAH

    SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

    Yang bertanda tangan di bawah ini :

    Nama : NIP :

    Jabatan : Alamat :

    Propinsi

    Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

    Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama BantuanNomor: .Tanggal. sebesar

    Rp(.), saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun

    keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.

    Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat

    digunakan sebagaimana mestinya.

    Jakarta, Kepala SMK.

    Materai 6000

    .

    NIP..

  • 18

    KOP SURAT SEKOLAH PAKTA INTEGRITAS

    Yang bertanda tangan di bawah ini :

    Nama : NIP :

    Jabatan : Alamat :

    Propinsi..

    Menyatakan sebagai berikut :

    1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

    2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

    berlaku;

    3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Pembangunan...............................sesuai Surat Perjanjian Kerjasama;

    4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

    5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

    6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta turut menjaga kerahasiaan saksi

    atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi

    konsekuensinya.

    Menyaksikan : Jakarta,..................... Pejabat Pembuat Komitmen Pembuat Pernyataan,

    Materai 6000

    Ir. Nur Widyani, MM NIP 19621026 198703 2 001 NIP.

  • 19

    DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . . SMK ...................................

    Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .

    KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Nomor : . . . . . . . . . . .

    T E N T A NG

    PEMBENTUKAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BANTUAN PENGADAAN PERALATAN SMK BIDANG SENI,KERAJINAN DAN

    PARIWISATA TAHUN 2012

    KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . . . . . . . .

    Menimbang : 1. bahwa dalam rangka persiapan program bantuan

    pengadaan peralatan SMK bidang seni, kerajinan dan

    pariwisata di Sekolah Menengah Kejuruan

    (SMK)..................tahun anggaran 2012;

    2. bahwa dalam rangka pelaksanaan program bantuan

    pengadaan peralatan SMK bidang seni, kerajinan dan

    pariwisata perlu dibentuk panitia/pejabat pengadaan;

    Mengingat :

    1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

    Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

    Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

  • 20

    5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

    6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana

    untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

    Kejuruan (SMK/MAK); 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang

    Pengembangan Ekonomi Kreatif; 8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang

    Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

    9. Panduan Program Bantuan Pembelajaran Perakitan

    Peralatan SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata; 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan

    Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2011 Nomor 0531/023-12.1.01/00/2012 tanggal 9

    Desember 2011 dan revisinya;

    11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor:

    084/KEP/PR/01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Jenderal

    Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2012

    MEMUTUSKAN Menetapkan :

    PERTAMA : Keputusan Kepala SMK ............... tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan peralatan SMK bidang seni,

    kerajinan dan pariwisata.

    KEDUA : Panitia/Pejabat Pengadaan peralatan SMK bidang seni,

    kerajinan dan pariwisata mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

    1. Menyusun rencana pengadaan barang;

    2. Menetapkan dokumen pengadaan; 3. Melaksanakan pengadaan barang;

    KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua

    dibebankan pada SMK ....................... (penerima bantuan).

  • 21

    KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika

    dikemudian hari terdapat kekeliruan.

    Ditetapkan di :

    Pada tanggal :

    Kepala Sekolah....

    . . . . . . . . . . . . . . . .

    NIP Tembusan :

    1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi........ ......

    2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . . 3. Yang bersangkutan sebagai panitia

  • 22

    Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK....... Nomor : . . . . . . . . . .

    Tanggal : . . . . . . . . . .

    Pantia/Pejabat Pengadaan Peralatan SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata

    SMK . . . . . . .

    NO NAMA UNSUR JABATAN DALAM

    TIM 1.

    2. 3.

    Ketua merangkap

    anggota Sekretaris merangkap

    anggota Anggota

    Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .

    Tanggal : . . . . . . . . . . .

    Kepala Sekolah

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . .

  • 23

    DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . . SMK ...................................

    Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .

    KEPUTUSAN KEPALA SMK .............................

    Nomor : . . . . . . . . . . .

    T E N T A NG

    PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA BANTUAN PENGADAAN PERALATAN SMK BIDANG SENI,KERAJINAN

    DAN PARIWISATA TAHUN 2012

    KEPALA SMK . . . . . . . . :

    Menimbang : 1. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan

    program bantuan pengadaan peralatan SMK bidang

    seni, kerajinan dan pariwisata di Sekolah Menengah

    Kejuruan (SMK)..................tahun anggaran 2012;

    2. bahwa dalam rangka pemeriksaan dan penerimaan

    program bantuan pembelajaran perkitan peralatan

    SMK bidang seni, kerajinan dan pariwisata perlu

    dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

    Sistem Pendidikan Nasional;

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

    Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

  • 24

    5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

    6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana

    untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

    Kejuruan (SMK/MAK);

    7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

    8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang

    Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan

    Barang/Jasa Pemerintah; 9. Panduan Program Bantuan Pembelajaran Perakitan

    Peralatan SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata; 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan

    Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2011 Nomor 0531/023-12.1.01/00/2012 tanggal 9

    Desember 2011 dan revisinya;

    11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor:

    084/KEP/PR/01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Jenderal

    Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2012

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan : PERTAMA : Keputusan Kepala SMK ............... tentang

    Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil

    Pengadaan peralatan SMK bidang seni, kerajinan dan pariwisata.

    KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pengadaan

    peralatan SMK bidang seni, kerajinan dan pariwisata sebagai berikut :

    1. Memeriksa kesesuaian jenis, jumlah barang hasil

    pengadaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan; 2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil

    Pemeriksaan dan Penerimaan Peralatan sesuai dengan kontrak/SPK pengadaan barang baik

    volume maupun spesifikasinya;

  • 25

    3. Membuat Berita Acara Uji Coba peralatan (untuk peralatan yang memerlukan)

    4. Mendokumentasikan dalam bentuk foto.

    KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada SMK (penerima bantuan).

    KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan

    ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika

    dikemudian hari terdapat kekeliruan.

    Ditetapkan di : Pada tanggal :

    Kepala SMK . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . Tembusan: NIP. . . . . . . . . . ..

    1. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . . 2. Yang bersangkutan

  • 26

    Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK ......

    Nomor : . . . . . . . . . .

    Tanggal : . . . . . . . . . .

    TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA

    PENGADAAN HASIL PERALATAN SMK BIDANG SENI,KERAJINAN DAN PARIWISATA TAHUN 2012

    NO NAMA UNSUR JABATAN 1.

    2.

    3.

    Guru/Sekolah Bid. Studi........

    Guru/Sekolah Bid. Studi........

    Guru/Sekolah Bid. Studi........

    Ketua merangkap anggota

    Sekretaris merangkap anggota

    Anggota

    Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .

    Tanggal : . . . . . . . . . . .

    Kepala SMK . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    NIP. . . . . . . . . . . .

  • 27

    PETUNJUK

    PENYUSUNAN PROPOSAL

    PROPOSAL BANTUAN

    PENGADAAN PERALATAN

    SMK BIDANG SENI,

    KERAJINAN DAN

    PARIWISATA

    DIREKTORAT PEMBINAAN SMK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

  • 28

    TAHUN 2012

    SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

    2. Bagian Depan, meliputi :

    Halaman Sampul

    Halaman Identitas Sekolah;

    Halaman Persetujuan;

    Halaman Kata Pengantar;

    Halaman Daftar Isi;

    2. Bagian Isi, meliputi :

    Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

    B. Tujuan dan Sasaran

    Bab II PROGRAM KEAHLIAN/KOMPETENSI KEAHLIAN DAN DATA

    SISWA A. Program Studi Keahlian/Kompetensi Keahlian yang

    dibuka B. Program Studi Keahlian/Kompetensi Keahlian yang akan

    dikembangkan

    C. Data siswa dan Data Penerimaan siswa

    Bab III PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA

    A. Rencana Kebutuhan/Pengadaan Peralatan

    B. Data Ruang Praktik dan Prosentase pemenuhan

    peralatan

    Bab IV PENDANAAN Rencana pembiayaan pengadaan peralatan secara

    keseluruhan serta sumber pembiayaannya

    BAB V PENUTUP

  • 29

    LAMPIRAN

    1. SK Pengangkatan Kepala Sekolah; 2. Foto copy ijin operasional sekolah.

    3. SK Panitia/Pejabat Pengadaan Peralatan;

    4. SK Tim Pemeriksa/Penerima Pengadaan Peralatan; 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

    6. Data Siswa per tingkat / Rombongan Belajar; 7. Data Proyeksi Siswa 3 tahun ke depan;

    8. Surat Pernyataan tentang tersedianya ruang/instalasi penunjang utilitas praktik;

    9. Data analisis kebutuhan peralatan (butuh-ada-kurang);

    10. Fotocopy Rekening Sekolah (bukan rekening atas nama pribadi);