i

KATA PENGANTAR

Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tersedianya dan

terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu,

relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secara

bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Pada tahun anggaran 2012, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikan

melalui dana pusat (Direktorat Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi). Program Bantuan yang dialokasikan melalui

dana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Institusi terkait dalam bentuk uang atau

barang/jasa. Sedangkan program yang dialokasikan melalui dana

dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan untuk bantuan langsung ke

SMK.

Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan,

mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil

pelaksanaan. Panlak ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan

Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang

berlaku.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Panduan

Pelaksanaan ini. Apabila dalam Panduan Pelaksanaan ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang

berlaku.

Jakarta, Maret 2012 Direktur Pembinaan SMK

Ir. Anang Tjahjono, MT

NIP. 19641119 198803 1 001

ii

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGADAAN PERALATAN SMK SENI, KERAJINAN DAN

PARIWISATA TAHUN 2012

1. KODE PROGRAM : 15-PS-2012

2. NAMA PROGRAM : Bantuan Pengadaan Peralatan SMK Seni,

Kerajinan Dan Pariwisata

3. TUJUAN

: 1. Membantu Sekolah dalam pemenuhan

kebutuhan peralatan Praktik, khususnya untuk Bidang Seni, Kerajinan dan

Pariwisata;

2. Mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri kreatif dan

pengembangan produksi dalam negeri; 3. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru

dalam merakit/mengadakan Peralatan Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

4. SASARAN : 15 SMK

5. NILAI BANTUAN : Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) per paket.

6. PEMANFAATAN DANA

: Pengadaan/perakitan peralatan Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata

7. PRINSIP DASAR

PEMBERIAN

BANTUAN

: 1. Bantuan diberikan dalam bentuk dana

untuk pemenuhan peralatan Bidang Seni,

Kerajinan dan Pariwisata; 2. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten/ Kota; 3. Kewenangan penetapan penerima bantuan

dana oleh Direktorat Pembinaan SMK.

iii

8. PERSYARATAN PENERIMA

: 1. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Direktorat PSMK;

2. Diprioritaskan bagi SMK yang mengembangkan Bidang Seni, Kerajinan

dan Pariwisata;

3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki peserta didik Bidang Seni, Kerajinan dan

Pariwisata 50 siswa atau lebih; 4. Memiliki ruang praktik Bidang Seni,

Kerajinan dan Pariwisata.

9. JADWAL KEGIATAN : NO KEGIATAN WAKTU (2012)

1. Penerimaan Usulan s.d Maret 2. Evaluasi Usulan Maret 3. Penetapan calon Maret 5. Penetapan Penerima

Bantuan April

6. Bimbingan Teknis dan

Penandatanganan Surat Perjanjian

Pemberian Bantuan

April

7. Penyaluran Dana April 8. Pelaksanaan Mei – Agustus 9. Laporan pelaksanaan September -

Oktober

10. LAYANAN

INFORMASI

: Subdit Sarana dan Prasarana

Direktorat Pembinaan SMK

Direktorat Jenederal Pendidikan Menengah Komp. Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Gedung E Lt. 12 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii

DAFTAR ISI ....................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Tujuan ............................................................................................ 1 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................. 2

D. Sasaran ........................................................................................... 4

E. Hasil yang Diharapkan ...................................................................... 4 F. Nilai Bantuan ................................................................................... 4

G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................ 4 H. Jadual Kegiatan ............................................................................... 5

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 6

A. Organisasi ....................................................................................... 6 B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................... 6

1. Direktorat Pembinaan SMK ........................................................... 6

2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................. 7

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................................................. 7

4. SMK Penerima Bantuan ................................................................ 7

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL, BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYALURAN DANA BANTUAN ................ 9

A. Persyaratan Penerima Bantuan ......................................................... 9 B. Mekanisme Pengajuan Usulan/Proposal ............................................. 9

C. Bimbingan Teknis ........................................................................... 10

D. Penyaluran Dana ........................................................................... 10 BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA................................................................................................ 13 A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 13

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .......................................... 13

BAB V PELAPORAN .......................................................................... 14 BAB VI PENUTUP ............................................................................. 15

LAMPIRAN ................................................................................. 16-29

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan mutu peserta didik, Direktorat Pembinaan

SMK mengutamakan peningkatan kompetensi melalui pemberdayaan SDM di SMK, diantaranya pengembangan program perakitan, pelatihan,

pemeliharaan dan perbaikan alat praktik. Disadari bahwa kondisi dan jenis peralatan praktik yang ada saat ini kurang memadai dan belum

dapat memenuhi tuntutan dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan praktik SMK yang memiliki Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata sesuai dengan standar

sarana dan prasarana SMK dan untuk memenuhi tuntutan pencapaian kompetensi yang diharapkan dan dipersyaratkan dalam PP No. 19 Tahun

2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Direktorat Pembinaan

Sekolah Menengah Kejuruan (Dit. PSMK) pada tahun 2012 melalui dana APBN akan memberikan Bantuan Pembelajaran pengadaan/Perakitan

Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata. Apabila dilakukan proses perakitan diharapkan mampu memberikan sejumlah

pengetahuan bagi guru dan peserta didik tentang komponen, cara merakit, merawat dan memperbaiki, serta mengoperasikan peralatan.

Dalam hal pelaksanaannya, diharapkan dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Diharapkan rencana program bantuan ini dapat direalisasikan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya peserta didik untuk

meningkatkan kompetensinya sehingga lebih siap memasuki lapangan kerja.

B. Tujuan 1. Membantu Sekolah dalam pemenuhan kebutuhan peralatan Praktik,

khususnya untuk Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata; 2. Mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri

kreatif dan pengembangan produksi dalam negeri;

2

3. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru dalam merakit/mengadakan Peralatan Bidang Seni, Kerajinan dan

Pariwisata;

C. Dasar Hukum dan Kebijakan Dasar hukum pemberian Bantuan Perakitan Peralatan Praktik SMK, Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata dilandasi peraturan perundangan

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011;

3

13. Peraturan Meneteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kemeterian Pendidikan Nasional;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126929/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud Tahun Anggaran 2012;

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8980/A.A3/KU/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran 2012;

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor: 084/KEP/PR/01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2012;

20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 084/KEP/PR/01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Di Linkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;

21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2012 Nomor 0531/023-12.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, Revisi ke-1 tanggal 2 Februari 2012.

4

D. Sasaran Sasaran Bantuan Perakitan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan

dan Pariwisata melalui APBN adalah 15 paket.

E. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan dari pemberian bantuan adalah: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran pada SMK sesuai dengan

kompetensinya masing-masing; 2. Meningkatnya kompetensi peserta didik dan pendidik dalam

menggunakan Peralatan Praktik Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

3. Terpenuhinya Peralatan Praktik Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata.

F. Nilai Bantuan

Nilai bantuan Pembelajaran Perakitan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, kerajinan dan Pariwisata untuk pembelajaran di SMK tahun 2012 adalah

sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) per SMK.

G. Karakteristik Program Bantuan

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya); 2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan

melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak

manapun; 3. Jangka waktu penggunaan dana selama 4 (empat) bulan sejak

diterimanya dana tersebut di rekening Sekolah; 4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien, efektif,dan

akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik,

administrasi maupun keuangan menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

5

H. Jadwal Kegiatan NO KEGIATAN WAKTU (2012)

1. Penerimaan Usulan s.d Maret

2. Evaluasi Usulan Maret

3. Penetapan calon Maret

5. Penetapan Penerima Bantuan April

6. Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

April

7. Penyaluran Dana April

8. Pelaksanaan Mei – Agustus

9. Laporan pelaksanaan September - Oktober

6

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan

Pembelajaran Perakitan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan

Pariwisata dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembelajaran

Perakitan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. SMK Penerima Bantuan; 5. Instansi lainnya.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab 1. Direktorat Pembinaan SMK

a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan

Pembelajaran Perakitan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

b. Melaksanakan sosialisasi dan penjelasan dokumen; c. Menerima daftar usulan SMK calon penerima bantuan dari Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota; d. Melakukan evaluasi usulan/ proposal; e. Melakukan seleksi dan verifikasi (apabila dipandang perlu) calon

penerima dana bantuan; f. Melakukan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat

Perjanjian; g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan pengadaan Peralatan Praktik

Seni, Kerajinan dan Pariwisata (bila dipandang perlu).

7

2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan ke institusi yang terkait; b. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melaksanakan

pembinaan terhadap SMK penerima bantuan;

c. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Mengusulkan sekolah calon penerima; b. Menyetujui proposal Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK

Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan; e. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengadaan

Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata dari

sekolah; f. Mengkoordinasikan proses serah terima hasil Bantuan Pengadaan

Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata.

4. SMK Penerima Bantuan a. Menyusun kebutuhan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan

dan Pariwisata

b. Menyampaikan proposal Bantuan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata kepada Direktorat Pembinaan SMK

yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

c. Menandatangani Surat Perjanjian antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana

Sekolah;

d. Menandatangani Pakta Integritas; e. Menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak; f. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan Bantuan Peralatan Praktik

SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

8

g. Kepala Sekolah membentuk Panitia/Pejabat Pengadaan dan Tim Penerima hasil pekerjaan Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik

SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

h. Membuat dan menyampaikan laporan Bantuan Pengadaan

Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata

kepada Direktorat Pembinaan SMK yang disetujui oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota;

i. Melakukan serah-terima aset hasil pengadaan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata.

9

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL, BIMBINGAN

TEKNIS DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

A. Persyaratan Penerima Bantuan Persyaratan calon penerima Bantuan sebagai berikut: 1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 2. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan oleh

Direktorat Pembinaan SMK;

3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki peserta didik 50 siswa atau lebih;

4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki ruang praktik yang relevan; 5. Memiliki daftar kebutuhan alat dan Rencana Anggaran Biaya

kebutuhan peralatan praktik;

6. Diperuntukkan bagi SMK yang menyelenggarakan Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

7. Memiliki ijin operasional Penyelenggaraan SMK; 8. Memiliki Surat pengangkatan Kepala SMK; 9. Memiliki rekening bank atas nama SMK (bukan rekening pribadi atau

yayasan).

B. Mekanisme Pengajuan Usulan/Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme pengajuan usulan/proposal dana bantuan Pembelajaran

Perakitan Peralatan SMK : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat usulan atau sekolah

menyusun proposal dengan diketahui/disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyetujui proposal Bantuan

pengadaan peralatan praktik SMK yang memenuhi persyaratan; 3. Sekolah menyampaikan proposal yang telah disetujui/diketahui Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota ke :

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komplek Kemdikbud Gedung E lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270

10

4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit Sarana dan Prasarana menerima usulan/proposal Bantuan pengadaan

peralatan praktik yang diajukan oleh sekolah; 5. Direktorat Pembinaan SMK Melakukan seleksi proposal dan melakukan

verifikasi data atau verifikasi lokasi;

6. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon Penerima Bantuan pengadaan peralatan praktik dengan Surat keputusan;

7. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Surat Keputusan Direktorat Pembinaan SMK tentang Daftar SMK Penerima Bantuan pengadaan

peralatan praktik ke Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota;

8. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota meneruskan Surat Keputusan tentang Daftar SMK Penerima Bantuan pengadaan peralatan praktik

tersebut ke SMK Penerima yang berada di wilayah binaannya.

C. Bimbingan Teknis Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan mengikuti

bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

Kegiatan bimbingan teknis meliputi: 1. Penyampaian Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK; 2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen/persyaratan sebagai calon penerima;

3. Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;

4. Penjelasan Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

5. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama; 6. Penandatanganan Pakta Integritas; 7. Penandatanganan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak.

D. Penyaluran Dana 1. Penyaluran dana bantuan untuk bantuan pembelajaran perakitan peralatan SMK bidang seni,kerajinan dan pariwisata dilakukan melalui KPPN Jakarta III, dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas

Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan) melalui

prosedur penyaluran sebagai berikut:

a. Dana bantuan disalurkan Segera setelah semua persyaratan pembayaran dipenuhi oleh penerima bantuan (Kepala SMK)

selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diteruskan ke Biro Keuangan;

11

b. Biro Keuangan berdasarkan usulan SPP dari Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang

selanjutnya diteruskan ke KPPN Jakarta III. c. Kepala KPPN Jakarta III berdasarkan usulan SPM dari Biro

Keuangan akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) yang ditujukan kepada Bank Penyalur Bantuan; d. Setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta III, Bank Penyalur

Bantuan mentransfer dana bantuan ke rekening bank sekolah.

2. Penyaluran Dana Bantuan disampaikan secara penuh/ utuh tanpa potongan. Kewajiban pajak atas penggunaan dana bantuan

diselesaikan oleh Kepala Sekolah SMK penerima dana bantuan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12

FLOWCHART PEMBERIAN BANTUAN PADA DIREKTORAT PSMK

TAHUN 2012

13

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

1. Penggunaan dana Bantuan Pengadaan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata diarahkan kepada pengadaan Peralatan

Praktik sesuai dengan kebutuhan peralatan untuk memenuhi tuntutan kompetensi dengan memprioritaskan produk peralatan dalam negeri;

2. Biaya administrasi proses pengadaan peralatan ditanggung oleh SMK penerima bantuan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hal-hal yang harus diperhatikan oleh SMK penerima bantuan antara lain:

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya pembelian

barang/jasa) dan diberi tanggal serta nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembelian/ pengadaan barang/jasa dalam jenis dan

jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis kepada Direktorat Pembinaan SMK;

5. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab SMK penerima bantuan.

14

BAB V PELAPORAN

Sekolah penerima dana Bantuan pengadaan praktik SMK Bidang Seni,

Kerajinan dan Pariwisata diwajibkan menyampaikan laporan, paling lambat

satu bulan setelah selesai pelaksanaan. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan

dari awal sampai dengan dinyatakan selesai.

Laporan hasil pelaksanaan bantuan dimaksud harus menjelaskan tentang: 1. Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan;

2. Dokumentasi dan foto hasil pengadaan peralatan praktik;

3. Kesiapan dokumen Serah terima hasil bantuan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata.

Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,

1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk Sekolah, masing-masing 1 (satu) copy

untuk Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komplek Kemdikbud Gedung E lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan

Jakarta Pusat 10270

15

BAB VI PENUTUP

Setiap lokasi yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria

yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Panduan Pelaksanaan (Panlak)

ini, diharapkan SMK Penerima Bantuan Pengadaan Peralatan Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata, dapat mewujudkan rencana pengembangan

sekolah.

Dengan tersusunnya Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini diharapkan SMK penerima Bantuan Pengadaan komponen peralatan bidang Seni, Kerajinan

dan Pariwisata dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya.

Diharapkan semua pihak yang ikut berperan program ini baik langsung maupun tidak langsung dengan terlebih dahulu memahami isi Panduan

Pelaksanaan program bantuan, sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan

prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

Program Bantuan ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam

proses pengadaan Bantuan Pengadaan Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata konsisten terhadap peraturan perundangan yang

berlaku termasuk penerapan Panlak ini.

Panduan Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan Tim

serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi program.

Hal-hal yang belum diatur dalam Panlak ini akan diatur lebih rinci dalam

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pengadaan

Peralatan Praktik SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.

16

LAMPIRAN

17

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :……………………………… NIP :………………………………

Jabatan :……………………………… Alamat :………………………………

……………………………… Propinsi………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan…………………………………Nomor: ……………….Tanggal……………. sebesar

Rp……………………(………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun

keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.

Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,……………………… Kepala SMK…………………………….

Materai 6000

…………………………………………….

NIP………………………………………..

18

KOP SURAT SEKOLAH PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :……………………………… NIP :………………………………

Jabatan :……………………………… Alamat :………………………………

……………………………… Propinsi…………………..

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Pembangunan...............................sesuai Surat Perjanjian Kerjasama;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta turut menjaga kerahasiaan saksi

atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi

konsekuensinya.

Menyaksikan : Jakarta,..................... Pejabat Pembuat Komitmen Pembuat Pernyataan,

Materai 6000

Ir. Nur Widyani, MM ………………………………… NIP 19621026 198703 2 001 NIP. …………………………

19

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . . SMK ...................................

Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Nomor : . . . . . . . . . . .

T E N T A NG

PEMBENTUKAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BANTUAN PENGADAAN PERALATAN SMK BIDANG SENI,KERAJINAN DAN

PARIWISATA TAHUN 2012

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . . . . . . . .

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka persiapan program bantuan

pengadaan peralatan SMK bidang seni, kerajinan dan

pariwisata di Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK)..................tahun anggaran 2012;

2. bahwa dalam rangka pelaksanaan program bantuan

pengadaan peralatan SMK bidang seni, kerajinan dan

pariwisata perlu dibentuk panitia/pejabat pengadaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

20

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana

untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

Kejuruan (SMK/MAK); 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Pengembangan Ekonomi Kreatif; 8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Panduan Program Bantuan Pembelajaran Perakitan Peralatan SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2011 Nomor 0531/023-12.1.01/00/2012 tanggal 9

Desember 2011 dan revisinya;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor:

084/KEP/PR/01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala SMK ............... tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan peralatan SMK bidang seni,

kerajinan dan pariwisata.

KEDUA : Panitia/Pejabat Pengadaan peralatan SMK bidang seni,

kerajinan dan pariwisata mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pengadaan barang; 2. Menetapkan dokumen pengadaan; 3. Melaksanakan pengadaan barang;

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua

dibebankan pada SMK ....................... (penerima bantuan).

21

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika

dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Sekolah....

. . . . . . . . . . . . . . . .

NIP Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi........ ......

2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . . 3. Yang bersangkutan sebagai panitia

22

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK....... Nomor : . . . . . . . . . .

Tanggal : . . . . . . . . . .

Pantia/Pejabat Pengadaan Peralatan SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata

SMK . . . . . . .

NO NAMA UNSUR JABATAN DALAM

TIM 1.

2. 3.

Ketua merangkap

anggota Sekretaris merangkap

anggota Anggota

Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .

Tanggal : . . . . . . . . . . .

Kepala Sekolah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . .

23

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . . SMK ...................................

Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .

KEPUTUSAN KEPALA SMK .............................

Nomor : . . . . . . . . . . .

T E N T A NG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA BANTUAN PENGADAAN PERALATAN SMK BIDANG SENI,KERAJINAN

DAN PARIWISATA TAHUN 2012

KEPALA SMK . . . . . . . . :

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan

program bantuan pengadaan peralatan SMK bidang

seni, kerajinan dan pariwisata di Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK)..................tahun anggaran 2012;

2. bahwa dalam rangka pemeriksaan dan penerimaan

program bantuan pembelajaran perkitan peralatan

SMK bidang seni, kerajinan dan pariwisata perlu

dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

24

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana

untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

Kejuruan (SMK/MAK);

7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah; 9. Panduan Program Bantuan Pembelajaran Perakitan

Peralatan SMK Bidang Seni, Kerajinan dan Pariwisata; 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan

Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2011 Nomor 0531/023-12.1.01/00/2012 tanggal 9

Desember 2011 dan revisinya;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor:

084/KEP/PR/01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA : Keputusan Kepala SMK ............... tentang

Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil

Pengadaan peralatan SMK bidang seni, kerajinan dan pariwisata.

KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pengadaan

peralatan SMK bidang seni, kerajinan dan pariwisata sebagai berikut :

1. Memeriksa kesesuaian jenis, jumlah barang hasil pengadaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan;

2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Peralatan sesuai dengan kontrak/SPK pengadaan barang baik

volume maupun spesifikasinya;

25

3. Membuat Berita Acara Uji Coba peralatan (untuk peralatan yang memerlukan)

4. Mendokumentasikan dalam bentuk foto.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada SMK (penerima bantuan).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika

dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Kepala SMK . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . Tembusan: NIP. . . . . . . . . . ..

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . . 2. Yang bersangkutan

26

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK ......

Nomor : . . . . . . . . . .

Tanggal : . . . . . . . . . .

TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA

PENGADAAN HASIL PERALATAN SMK BIDANG SENI,KERAJINAN DAN PARIWISATA TAHUN 2012

NO NAMA UNSUR JABATAN 1.

2.

3.

Guru/Sekolah Bid. Studi........

Guru/Sekolah Bid. Studi........

Guru/Sekolah Bid. Studi........

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Anggota

Ditetapkan di : . . . . . . . . . . .

Tanggal : . . . . . . . . . . .

Kepala SMK . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP. . . . . . . . . . . .

27

PETUNJUK

PENYUSUNAN PROPOSAL

PROPOSAL BANTUAN

PENGADAAN PERALATAN

SMK BIDANG SENI,

KERAJINAN DAN

PARIWISATA

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

28

TAHUN 2012

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

2. Bagian Depan, meliputi :

• Halaman Sampul

• Halaman Identitas Sekolah;

• Halaman Persetujuan;

• Halaman Kata Pengantar;

• Halaman Daftar Isi;

2. Bagian Isi, meliputi :

Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Sasaran

Bab II PROGRAM KEAHLIAN/KOMPETENSI KEAHLIAN DAN DATA

SISWA A. Program Studi Keahlian/Kompetensi Keahlian yang

dibuka B. Program Studi Keahlian/Kompetensi Keahlian yang akan

dikembangkan

C. Data siswa dan Data Penerimaan siswa

Bab III PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA

A. Rencana Kebutuhan/Pengadaan Peralatan

B. Data Ruang Praktik dan Prosentase pemenuhan

peralatan

Bab IV PENDANAAN Rencana pembiayaan pengadaan peralatan secara

keseluruhan serta sumber pembiayaannya

BAB V PENUTUP

29

LAMPIRAN

1. SK Pengangkatan Kepala Sekolah; 2. Foto copy ijin operasional sekolah.

3. SK Panitia/Pejabat Pengadaan Peralatan;

4. SK Tim Pemeriksa/Penerima Pengadaan Peralatan; 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

6. Data Siswa per tingkat / Rombongan Belajar; 7. Data Proyeksi Siswa 3 tahun ke depan;

8. Surat Pernyataan tentang tersedianya ruang/instalasi penunjang utilitas praktik;

9. Data analisis kebutuhan peralatan (butuh-ada-kurang);

10. Fotocopy Rekening Sekolah (bukan rekening atas nama pribadi);