of 36 /36
i Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Subsidi Tempat Uji Kompetensi anduan P elaksanaan 2. 1. 14 - PS

14_Tempat Uji Kompetensi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 14_Tempat Uji Kompetensi

i

Direktorat Pembinaan SMKDirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan MenengahDepartemen Pendidikan Nasional

Subsidi Tempat Uji Kompetensi

anduan Pelaksanaan

2. 1. 14 - PS

Page 2: 14_Tempat Uji Kompetensi

KATA PENGANTAR

Kebijakan pokok Departemen Pendidikan Nasional untuk

mewujudkan (1) pemerataan dan perluasan akses

pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya

saing (3) penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan

pencitraan publik, menjadi dasar pelaksanaan program-

program tahun 2007 pada Direktorat Pembinaan SMK.

Program/kegiatan pada Direktorat Pembinaan SMK yang

disampaikan melalui bantuan Imbal Swadaya atau

Subsidi disalurkan langsung ke Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK sehingga setiap bantuan yang sampai ke

SMK/Institusi lain diharapkan memiliki dampak manfaat

yang langsung menyentuh pada kebutuhan sekolah.

Panduan Pelaksanaan ini memberikan penjelasan tentang

deskripsi program bantuan, persyaratan yang harus

dipenuhi, organisasi pelaksana program, mekanisme

pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan

pertanggungjawaban keuangan, dan sistem pelaporan hasil

pelaksanaan. Oleh karena itu, setiap SMK yang akan

mengusulkan dan menjalankan program ini agar

memahami terlebih dahulu Panduan Pelaksanaan ini untuk

menjamin kesesuaian keberhasilan pelaksanaan program di

SMK yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.i

Page 3: 14_Tempat Uji Kompetensi

Selanjutnya, apabila dalam Panduan Pelaksanaan ini terjadi

kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai

ketentuan yang berlaku.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak

yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya

dalam pembuatan Panduan Pelaksanaan ini.

Jakarta, Februari 2007

Direktur

Pembinaan Sekolah Menengah

Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno

NIP. 131 415 680

ii

Page 4: 14_Tempat Uji Kompetensi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................iDAFTAR ISI............................................................iii

BAB IPENDAHULUAN.......................................................1

A. Latar Belakang...........................................................1B. Tujuan........................................................................1C. Dasar Hukum dan Kebijakan......................................2D. Sasaran......................................................................3E. Hasil yang Diharapkan...............................................3F. Nilai Imbal..................................................................3G. Karakteristik Dana Bantuan.......................................3

BAB IIORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB...........5

A. Organisasi..................................................................5B. Tugas dan Tanggung Jawab.......................................6

BAB IIIKETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA...............................9

A. Ketentuan Penggunaan Dana....................................9B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.................10

BAB IVPERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA.......................................11

A. Persyaratan SMK yang Mendapat Bantuan sebagai berikut:...........................................................................11B. Mekanisme Pengajuan Proposal...............................11C. Alur dan Tahap Penyelenggaraan Program..............14D. Jadwal Kegiatan........................................................16

etunjuk PelaksanaanTahun

2007

ProgramSubsidi Tempat Uji

Kompetensi

Direktorat Pembinaan SMKDirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan MenengahDepartemen Pendidikan Nasional

iii

Page 5: 14_Tempat Uji Kompetensi

BAB VPELAPORAN..........................................................17

BAB VIPENUTUP..............................................................19

LAMPIRAN............................................................20

iv

Page 6: 14_Tempat Uji Kompetensi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya Pasal 61 ayat 3, sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Karena pertimbangan berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan sertifikasi maka perlu disiapkan sarana prasarana untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selaku penyelenggara pendidikan mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai TUK.

Penyiapan SMK sebagai TUK adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan uji kompetensi terkait dengan pelaksanaan ujian nasional. Dalam kaitan dengan hal tersebut perlu disiapkan kebutuhan- kebutuhan yang memungkinkan uji kompetensi tersebut dapat dilaksanakan. Penetapan SMK sebagai TUK dilakukan setelah melalui penilaian proposal dan verifikasi untuk mengetahui kelayakan sekolah tersebut sebagai TUK, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

B. TujuanTujuan pemberian subsidi tempat uji kompetensi (TUK) antara lain adalah:1. Menyiapkan infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi

dalam rangka uji kompetensi pada ujian nasional;

1

Page 7: 14_Tempat Uji Kompetensi

2. Membantu sekolah agar secara bertahap dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi industri;

3. Mendukung tercapainya program pengembangan SMK Berstandar Nasional dan Bertaraf Internasional;

4. Mewujudkan pelaksanaan kebijakan Depdiknas dalam upaya peningkatan mutu dan relevansi serta peningkatan mutu tamatan;

C. Dasar Hukum dan KebijakanLandasan hukum pemberian bantuan tempat uji kompetensi (TUK) adalah:1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara; 3. Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;4. Undang-Undang RI No. 15 tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang RI No. 8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang RI No. 18 tahun 2006 tentang APBN tahun 2007;

7. Peraturan Pemerintah RI No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009;

10.Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 85 tahun 2006;

2

Page 8: 14_Tempat Uji Kompetensi

11.Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN

12.Kepmendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

13.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;

14.Surat Dirjen Mandikdasmen No. 905/C1.C3/KU/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Nomor Rekening Sekolah;

15.Renstra Depdiknas 2004 – 2009;16.Road Map Direktorat Pembinaan SMK 2006 – 2010.

D. SasaranSasaran kegiatan pemberian subsidi tempat uji kompetensi (TUK) adalah 150 SMK yang memenuhi persyaratan.

E. Hasil yang DiharapkanTerbentuknya 150 tempat uji kompetensi di SMK yang layak menjadi tempat uji kompetensi

F. Nilai Subsidi Nilai Subsidi Rp. 65.00.000 (enam puluh lima juta rupiah) per sekolah.

G. Karakteristik Dana Bantuan

Karakteristik dana subsidi tersebut disalurkan sebagai berikut:1. Bantuan ini bersifat pemicu (trigger) bagi pemerintah

daerah dan sekolah dalam rangka pengembangan SMK yang dikembangkan menjadi tempat uji kompetensi.

2. Dana subsidi dari Pemerintah diberikan secara kompetitif melalui proses verifikasi dan evaluasi.

3. Dana subsidi disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ( Pemerintah

3

Page 9: 14_Tempat Uji Kompetensi

Pusat/Provinsi c.q Depatemen Keuangan ) ke Rekening sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan)

4. Dana Subsidi disampaikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari Kas Umum Negara maupun rekening sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan dana subsidi diselesaikan oleh sekolah penerima dana subsidi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

Page 10: 14_Tempat Uji Kompetensi

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. OrganisasiUnsur yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberian subsidi tempat uji kompetensi meliputi :

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.2. Dinas Pendidikan Propinsi.3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.4. Komite Sekolah5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)6. Tim Pelaksana Diagram Hubungan Dalam Pelaksanaan Program

Tempat Uji Kompetensi

B.T

ugas dan Tanggung Jawab1. Direktorat Pembinaan SMK

5

S M K

Dinas Pendidikan Kab/Kota /Pemda

Direktorat Pembinaan SMK

Dinas Pendidikan

Provinsi

Komite Sekolah Hub. Langsung Hub. Tdk Langsung

Tim Pelaksana

Page 11: 14_Tempat Uji Kompetensi

a. Menyiapkan Panduan Pelaksanaan tentang Subsidi Tempat Uji Kompetensi.

b. Mensosialisasikan program kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

c. Melakukan seleksi dan evaluasi proposal pengajuan program Subsidi Tempat Uji Kompetensi.

d. Melakukan verifikasi terhadap SMK calon penerima Subsidi.

e. Menetapkan SMK penerima Subsidi Tempat Uji Kompetensi.

f. Membuat surat perjanjian antara Direktorat Pembinaan SMK dengan SMK penerima Subsidi Tempat Uji Kompetensi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

g. Menyalurkan dana kepada SMK secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.

h. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Subsidi Tempat Uji Kompetensi.

i. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan dari sekolah.

2. Dinas Pendidikan Propinsia. Bersama dengan Direktorat Pembinaan SMK

mensosialisasikan program Subsidi Tempat Uji Kompetensi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan unsur terkait,

b. Merekomendasikan proposal yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Program Subsidi TUK.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Mensosialisasikan program Subsidi Tempat Uji

Kompetensi ke Sekolah diwilayahnya.b. Meneliti dan memberikan persetujuan proposal yang

diajukan oleh Sekolah/SMK.

6

Page 12: 14_Tempat Uji Kompetensi

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan program Subsidi Tempat Uji Kompetensi.

4. Komite Sekolaha. Bersama dengan SMK menyusun proposal

dan dokumen kelengkapan persyaratan lainnya;b. Bersama dengan SMK menyampaikan

proposal kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan;

c. Bersama SMK membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana;

d. Bersama SMK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

e. Menggalang partisipasi masyarakat dalam peningkatan kreativitas SMK dalam bentuk penyediaan dana tambahan dan penyediaan fasilitas yang diperlukan lainnya

5. Sekolaha. Bersama dengan Komite Sekolah menyusun

proposal pembuatan Tempat Uji Kompetensi.b. Bersama Komite Sekolah menyampaikan

proposal kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan;

c. Mengirimkan proposal kepada Direktorat Pembinaan SMK sebelum batas akhir penerimaan proposal.

d. Bersama Komite Sekolah membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana;

e. Melakukan pengawasan pelaksanaan program TUK;

f. Melakukan evaluasi Pelaksanaan Program TUK;

7

Page 13: 14_Tempat Uji Kompetensi

g. Menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan pelaksanaan program kepada Direktorat Pembinaan SMK.

6. Tim PelaksanaTim Pelaksana adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan Komite Sekolah bersama SMK dengan keanggotaan terdiri dari unsur SMK (Pemimpin/bukan Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan), dan Komite.

Adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah sbb: a. Menyusun rencana program pelaksanaanb. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB)c. Menyusun jadwal pelaksanaand. Melaksanakan kegiatan e. Menyampaikan laporan kepada Komite Sekolah dan

SMK

8

Page 14: 14_Tempat Uji Kompetensi

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana Pemanfaatan dana yang telah diterima oleh sekolah :1. Dana subsidi dimanfaatkan untuk :

Pengadaan perabot untuk TUK; Pembenahan ruang bengkel/ laboratorium sebagai

TUK; Pengadaan tool kits/ alat bantu; Pemeliharaan dan perbaikan peralatan;

2. Bagi SMK yang mendapatkan bantuan dana ini dapat diberikan sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan dana ke kas negara sejumlah dana yang tidak sesuai peruntukannya, jika terbukti: Menggunakan dana tidak sesuai dengan yang telah

ditetapkan peruntukkannya dalam proposal. Tidak mengikuti ketentuan pedoman pelaksanaan.

3. Dana Subsidi Tempat Uji Kompetensi yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan paling lambat 3 bulan dihitung mulai dana diterima di rekening sekolah.

Selain itu Dit. PSMK akan menghentikan semua bantuan/subsidi yang telah diberikan serta tidak akan mengalokasikan dana bantuan/subsidi jenis apapun kepada sekolah yang jelas terbukti melakukan pelanggaran untuk tahun berikutnya.

9

Page 15: 14_Tempat Uji Kompetensi

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan harus memperhatikan antara lain:1. Bertanggungjawab untuk setiap rupiah

penggunaan dana imbal dan didukung dengan kebenaran secara fisik dan keuangannya.

2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan dari aparat pengawasan terkait di kemudian hari.

3. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat/dibukukan, dilengkapi bukti yang syah dengan adanya tanda tangan persetujuan dari pihak yang berwenang mengeluarkan uang.

4. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan bea meterai. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya uang lelah, honor, pembelian barang atau jasa) yang dibayarkan dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran.

5. Memungut dan menyetor pajak-pajak atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di setor ke Kas Negara.

6. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program imbal secara administrasi maupun keuangan kepada Direktorat PSMK, tembusan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat, Provinsi.

10

Page 16: 14_Tempat Uji Kompetensi

BAB IV

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA

A. Persyaratan SMK yang Mendapat Bantuan sebagai berikut:

1. Diutamakan bagi sekolah yang sedang dikembangkan sebagai SBI yang belum menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Memiliki sarana dan prasarana yang berpotensi sebagai TUK.

3. SMK yang lulus seleksi dan ditetapkan sebagai penerima subsidi TUK.

4. Menandatangani surat perjanjian kerjasama antara SMK dengan Direktorat Pembinaan SMK.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Prosedur dan mekanisme pengusulan proposal bantuan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai berikut :

1. Sekolah

Sekolah mengajukan proposal yang disyahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan sistematika penyusunan seperti pada Lampiran, disampaikan pada:

Subdit PembelajaranDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan,Komplek Depdiknas Gedung E, lantai 13,Jalan Jenderal Sudirman , SenayanJakarta Pusat 10270

11

Page 17: 14_Tempat Uji Kompetensi

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti validasi proposal;

b) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan persetujuan terhadap semua proposal yang masuk dari sekolahuntuk diteruskan ke Direktorat Pembinaan SMK;

c) Dinas -Pendidikan Kabupaten/Kota memonitor program kegiatan dana bantuan ke sekolah.

3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Dit. PSMK membentuk Tim, untuk melakukan seleksi terhadap proposal yang masuk, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Tim melakukan seleksi/penilaian terhadap proposal yang diusulkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

b. Setiap proposal yang diusulkan dinilai secara cermat dengan menitikberatkan pada aspek sebagai berikut : Kelengkapan administrasi sesuai dengan

persyaratan calon SMK yang akan mendapat bantuan.

Kelayakan rencana sesuai program perluasan akses dan upaya peningkatan mutu pendidikan menengah kejuruan.

c. Membuat laporan hasil seleksi yang dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapatkan penetapan.

12

Page 18: 14_Tempat Uji Kompetensi

Mekanisme pengajuan proposal

13

SMK bersama komite

( Membuatproposal)

Dinas Kab/Kota(Untuk meminta pengesyahan )

Dit. PembinaanSMK

Tim Penilai

Surat Perjanjian Kerjasama

Direktur PSMK dgn Kepala Sekolah

PenyaluranDana Subsidi

PelaksanaanSeleksi

PenetapanCalon Penerima

subsidi

LaporaUsulanProposal

Page 19: 14_Tempat Uji Kompetensi

C. Alur dan Tahap Penyelenggaraan Program.

No.

Lembaga

Kegiatan

Dit

.PSM

K

Ind

ust

ri

Din

as

Pend

. Pro

v.

Din

as

Pen.

Kab

/kot/

SM

K

1.Kesepakatan Kerjasama

2.

Menetapkan kuota dan Institusi Peserta Program

3.

Penyampaian kebijakan kepada wilayah

4.

Penyampaian informasi kepada sekolah

5.Penyampaian usulan oleh sekolah

6.

Seleksi sekolah calon penerima subsidi

7.

Penetapan sekolah penerima subsidi

8.Penyaluran Dana

14

1 1

21

21

3 33

4 4

5

6

55555

7 7 76

7 7

88

6

Page 20: 14_Tempat Uji Kompetensi

9.

Evaluasi diri oleh sekolah menggunakan instrument verifikasi

10.

Persiapan pelaksanaan Verifikasi

11Pelaksanaan Verifikasi

12.

Penetapan kelayakan sebagai TUK

13.

Penyampaian Laporan

14.

Evaluasi Program

Keterangan :

15

98

10

10

11

11

121

12

12

13

13

13

13

13

14

= Layanan Informasi Utama10

= Pihak Terkait

Page 21: 14_Tempat Uji Kompetensi

D. Jadwal Kegiatan

NoTahapan

Pelaksanaan

Pebruari

Maret April Mei Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 Persiapan

Koordinasi 3 Penilaian proposal4 Verifikasi5 Penetapan SMK6 Penyaluran Dana7 Pelaporan

16

Page 22: 14_Tempat Uji Kompetensi

BAB V

PELAPORAN

Pihak sekolah harus menyampaikan laporan pelaksanaan program subsidi TUK kepada Dit. PSMK, selambat-lambatnya 3 atau 4 bulan mulai dana diterima di rekening sekolah. Laporan terdiri dari laporan kegiatan pengembangan sekolah sebagai TUK dan dilampiri semua bukti pertanggungjawaban keuangan.a. Laporan kegiatan antara lain berisi:

Laporan kronologis persiapan sekolah menjadi TUK.Laporan terdiri dari :1. Laporan Awal Pelaksanaan Pekerjaan

Laporan Awal harus menjelaskan tentang : a) Perencanaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan;b) Susunan Tim Pelaksana;c) RAB seluruh kegiatan;d) Rencana Penyerapan dana subsidil;

2. Laporan Perkembangan Laporan Perkembangan harus menjelaskan tentang : a) Realisasi kegiatan atas target yang direncanakan;b) Realisasi pengeluaran dana atas target yang

direncanakan;c) Gambaran mengenai kontribusi masyarakat;d) Masalah yang dihadapi dan upaya penyelesaian.

3. Laporan Akhir Pelaksanaan PekerjaanLaporan akhir pelaksanaan harus menjelaskan tentang : a) Realisasi seluruh kegiatan;b) Realisasi pengeluaran dana;c) Kontribusi masyarakat;d) Masalah yang dihadapi dan upaya

menanggulanginya.

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk

17

Page 23: 14_Tempat Uji Kompetensi

SMK, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota , dan satu copy untuk Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat:.

Direktorat Pembinaan SMKKompleks Depdiknas Gedung E Lantai 13

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

b. Laporan keuangan terdiri dari bukti pertanggungjawaban keuangan antara lain: copy/lembar kedua kuitansi-kuitansi yang sah, dan bukti setoran pembayaran pajak-pajak.

18

Page 24: 14_Tempat Uji Kompetensi

BAB VI

PENUTUP

Mengembangkan SMK menuju bertaraf internasional memerlukan dukungan sumberdaya yang sangat banyak dan berkesinambungan melalui pemberian bantuan TUK, kemandirian sekolah merupakan tujuan utama dari program pengembangan SMK. Dana subsidi dimasudkan untuk mendorong/ memotivasi SMK untuk mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya yang ada untuk menjadi SMK berkualitas.

Dengan berpedoman pada panduan pelaksanaan, diharapkan sekolah dalam mengajukan proposal mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

Layanan Informasi :Subdit PembelajaranDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah KejuruanDirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan MenengahTelp/Fax : 021-5725474

19

Page 25: 14_Tempat Uji Kompetensi

LAMPIRAN

20

Page 26: 14_Tempat Uji Kompetensi

Lampiran

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

Dalam rangka kemudahan penilaian proposal maka, Sistematika penulisan dan pengemasan proposal diatur sebagai berikut :

1.Bagian Depan, meliputi : Halaman Sampul Halaman Identitas Sekolah; Halaman Pengesahan; Halaman Kata Pengantar; Halaman Daftar Isi;

2. Bagian Isi, meliputi :

Bab I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Visi dan MisiC. Tujuan dan Sasaran

Bab II POTENSI DAN PENGEMBANGAN SMK SEBAGAI TEMPAT UJI KOMPETENSI A. Rencana Pengembangan SMK sebagai TUKB. Unit Kompetensi SMK Yang Menjadi

UnggulanC. Sarana Prasarana Penunjang TUKD. Sumber Daya Manusia, Sistem Administrasi

dan Organisasi Pendukung

Bab III PELAKSANAAN PROGRAMA. Organisasi KerjaB. VerifikasiC. Manajemen dan Maintenance dan Repair

Sarana Prasarana. D. Pembenahan tempat uji kompetensi.

21

Page 27: 14_Tempat Uji Kompetensi

Bab IV PENDANAANA. Rencana Pembiayaan Persiapan TUKB. Sumber Dana

BAB V PENUTUP

3. Bagian Belakang, berisi lampiran-lampiran

4. Penulisan Proposal

Dalam rangka kemudahan penilaian proposal maka, Sistematika penulisan dan pengemasan proposal diatur sebagai berikut :

a. Sampul (cover)Berisi identitas proposal dan nama SMK (lembaga)

pengusul

b. Identitas SekolahBerisi data SMK pengusul meliputi : Nama Sekolah, Nama Yayasan (untuk SMK swasta), Nama Kepala Sekolah, Status Sekolah berdasarkan Akreditasi terakhir (SMK Swasta) dan Alamat Sekolah (lokasi dan sarana komunikasi).

c. PengesahanLembar pengesahan berisi pernyataan keabsahan proposal yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.

d. Kata PengantarCukup jelas

e. Daftar Isi

22

Page 28: 14_Tempat Uji Kompetensi

Cukup jelas

f. Latar BelakangMenjelaskan alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi kelayakan sekolah, untuk melaksanakan program keahlian yang diunggulkan dalam rangka persiapan sekolah menuju berstandar nasional.

g. VisiGambaran masa depan (pada kurun waktu tertentu) yang diharapkan tentang sekolah yang bersangkutan, agar tetap eksis dan memiliki nilai guna bagi masyarakat yang dilayaninya.

h. MisiRincian global program-program yang perlu dan akan dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dirumuskan.

i. TujuanRumusan hasil (kualitatif maupun kuantitatif) yang ingin di capai dari masing-masing program (misi), baik jangka pendek maupun jangka panjang.

j. Rencana Pengembangan SMK sebagai TUKBerisi rencana pembabagan dan pihak-pihak yang terlibat pengembangan SMK sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam setiap tahap. Inventarisasi dan identifikasi sumber daya yang ada di luar sekolah baik fisik dan non fisik (SMK sekitar, peluang usaha dan lapangan kerja bagi tamatan) dan potensial untuk dijadikan sumber daya luar (outsourcing) bagi pelaksanaan dan pencapaian tujuan program.

k. Sarana Prasarana Penunjang TUK

23

Page 29: 14_Tempat Uji Kompetensi

Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan sarana prasarana untuk pengembangan SMK sebagai TUK.

l. Sumber Daya Manusia, Sistem Administrasi dan Organisasi PendukungInvetarisasi dan identifikasi sumber daya manusia di SMK, pengadministrasian dan organisasi pelaksanaan yang akan melaksanakan TUK.

m. Pelaksanaan ProgramBerisi rencana pembenahan tempat uji

kompetensi.

n. Manajemen dan MR Sarana PrasaranaBerisi Inventarisasi dan rencana pelaksanaan MR sarana prasarana program keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan TUK.

o. Rencana Pembiayaan Persiapan TUKBerisi rincian besarnya dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SMK menjadi tempat uji kompetensi (TUK). Dana subsidi yang disediakan oleh Dit. PSMK sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk setiap SMK. Rancangan pendanaan juga harus menggambarkan kesiapan pendanaan untuk menjamin keberlangsungan (sustainability) program.

p. PenutupCukup jelas

q. LampiranLampiran-lampiran, antara lain sebagai berikut :a. Profil Sekolah;b. Daftar sarana prasarana pendukung TUK;c. Data guru yang diproyeksikan sebagai assesor;

24

Page 30: 14_Tempat Uji Kompetensi

d. Sumber pembiayaan.

25