13. Strategi Perencanaan Dan Manajemen Pajak Perusahaan

8/13/2019 13. Strategi Perencanaan Dan Manajemen Pajak Perusahaan

http://slidepdf.com/reader/full/13-strategi-perencanaan-dan-manajemen-pajak-perusahaan 1/12

Strategi Perencanaan dan Manajemen Pajak Perusahaan

1. Konsep Dasar Strategi dan Perencanaan Pajak

Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa

usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi

masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat

diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan

tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen

pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar,

tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh

laba dan likuiditas yang diharapkan. angkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban

perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap

perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan

perpajakan. !ujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang

akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk

meminimimalisasi kewajiban pajak.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu

transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. "pabila kejadian tersebutmempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan

atau dikurangi jumlah pajaknya. #elanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat

ditunda.

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat$syarat berikut% (&) tidak

melanggar ketentuan perpajakan, (') secara bisnis dapat diterima, dan () bukti$bukti

pendukungnya memadai.

Mohammad ain ('**+ % ) mende-inisikan bahwa %

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib

Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun

pajak$pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini

dimungkinkan oleh ketentuan perundang$undangan perpajakan maupun secara komersial./

Tujuan Tax Planning

!ujuan tax planning secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal$hal sebagai

berikut %

• Menghilangkan0menghapus pajak sama sekali

• Menghilangkan0menghapus pajak dalam tahun berjalan

• Menunda pengakuan penghasilan

• Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain



Tahapan Tax Planning

• Menganalisis in-ormasi yang ada (analy1ing the existing data base)

• Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one or more

possible tax plans)

• Menge2aluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)

• Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the tax plans)

• Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan)

Strategi Umum Perencanaan Pajak

a. Tax saving Tax saving merupakan upaya e-isiensi beban pajak melaluipemilihan alternati-

pengenaan pajak dengan tari-yang lebih rendah.Misalnya, perusahaanyang memiliki

penghasilan kena pajak lebih dari 3p. &** juta dapat melakukan perubahan pemberian

natura kepada karyawanmenjadi tunjang an dalam bentuk uang. Penghe matan

pajak atasperubahan ini berkisar antara+4$'+4 untuk penghasilan karyawan

sampaidengan 3p. '** juta.

b. Tax avoidance

Tax avoidance merupakan upaya e-isiensi beban pajak denganmenghindari

pengenaan pajak melalui transaksiyang bukan merupakan objekpajak. Misa lnya ,

perusahaanyang masih mengalami kerugian ,per lu mengubah tunjangan karyawan

dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek

pajak PPh Pasal'&. 5engan demikian, terjadi penghematan pajak antara +4$+4.

c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

5engan menguasai peraturan pajakyang berlaku, perusahaan dapatmenghindari

timbulnya sanksi perpajakan berupa%

&. #anksi administrasi% denda, bunga, atau kenaikan6

'. #anksi pidana% pidana atau kurungan.

d. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturanyang berlaku dapat

dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan

menunda penerbitan -aktur pajak keluaran hingga batas waktuyang diperkenankan,

khususnya untuk penjualankredit. 5alam hal ini, penjual dapat menerbitkan -aktur

pajak pada akhirbulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh in-ormasi mengenai pembayaran pajak

yang dapat dikreditkan yang merupakan pajakdibayar dimuka. Misalnya, PPh



Pasal'' atas pembeliansolar dan0atau impor dan 7iskal uar Negeri atas

perjalanan dinas pegawai.

2. Penghindaran Pajak dan Penyelundupan Pajak

A. P!"#$!DA%A! PA&AK 'TAX AVOIDANCE (

Penghindaran pajak terjadi sebelum #8P keluar. 5alam penghindaran pajak ini,

wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang$undang sekalipun kadang$kadang

dengan jelas mena-sirkan undang$undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan

pembuat undang$undang.

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara, yaitu%

1. Menahan Diri

9ang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu

yang bisa dikenai pajak. :ontoh%

• !idak merokok agar terhindar dari cukai tembakau

• !idak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari

pajak atas pemakaian barang tersebut. #ebagai gantinya, menggunakan ikat

pinggang dari plastik.

2. Pindah )okasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tari- pajaknya tinggi keloksi yang tari- pajaknya rendah. :ontoh%

5i ;ndonesia, diberikan keringanan bagi in2estor yang ingin menanamkan modalnya

di ;ndonesia !imur. Namun, pindah lokasi tidak semudah itu dilakukan oleh wajib

pajak. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, #5M, #5", serta

-asilitas$-asilitar yang menunjang usaha mereka. <al ini harus sesuai dengan

kentungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh.

=iasanya, hal ini jarang terjadi. 9ang terjadi hanya pada pengusaha yang baru

membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka

membuka cabang baru di tempat yang tari- pajaknya lebih rendah.

*. Penghindaran Pajak Secara +uridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan$perbuatan yang

dilakukan tidak terkena pajak. =iasanya dilakukan dengan meman-aatkan

kekosongan atau ketidak jelasan undang$undang. <al inilah yang memberikan dasar

potensial penghindaran pajak secara yuridis. :ontoh%

a. Penetapan pajak khusus untuk tempat dansa umum di =elanda. Pemerintah negeri

=elanda menetapkan pajak khusus untuk tempat dansa umum. 8arena pengenaan

pajak ini, keuntungan pengusaha jadi berkurang. >ntuk menghindari hal ini,

mereka mengubah status tempat dansa umum tersebut menjadi tempat dansa



khusus anggota yang keanggotaannya terbuka untuk umum. 5engan demikian,

mereka terbebas dari pengenaan pajak untuk tempat dansa umum.

b. 5i =elanda dan di ;ndonesia pada 1aman penjajahan =elanda, pemilik bioskop

menyediakan sederet kursi gratis di barisan terdepan khusus untuk wartawan.

5engan asumsi, setelah menonton wartawan tersebut akan menulis re2iew

tentang -ilm tersebut dan memuat di koran0majalah mereka. ?leh pemerintah, ini

dianggap iklan gratis. Maka dari itu, diterapkanlah pajak untuk kursi gratis

tersebut. Pemilik bioskop menghindari pengenaan pajak ini dengan cara

mengenakan tari- masuk yang sangat murah khusus untuk wartawan.

c. 5i ;ndonesia, untuk pegawai diberi tunjangan beras (in natura). Menurut undang$

undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Penghindarannya dengan cara% perusahaan bekerjasama dengan yayasan dalam

penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada yayasan, dan

yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras. @adi, pegawai tetap

dapat beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang.

:elah undang$undang merupakan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

#uatu undang$undang dirumuskan tidak jelas karena%

1. Kesengajaan pem,uat undang-undang

<al ini terjadi karena latar belakang pembuat undang$undang tersebut adalah

pemerintah dan parlemen, di mana parlemen mewakili berbagai kepentingan yang

berbeda dan bisa saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. 5ua kepentingan

yang paling dominan di parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kelompok

buruh dan pemilik modal. "pabila diajukan undang$undang yang menyinggung dua

p6ihak tersebut, diusahakan dicarikan jalan kompromi terhadap substansi masalahnya.

Namun ini sulit dilakukan kaena menyangkut kepentingan yang berbeda. alu dicarilah

jalan kompromi terhadap perumuasn yang bisa diterima oleh semua pihak. Masing$

masing pihak bebas mena-sirkan undang$undang tersebut sesuai dengan kepentingan

masing$masing pihak. Pada akhirnya, undang$undang tersebut mengambang. =isa saja

wajib pajak mena-sirkan sesuai kepentingannya dan -iscus mena-sirkan sesuai dengan

kepentingan negara.

2. Ketidaksengajaan pem,uat undang-undang

:ontoh% Pada akhir tahun &A**an, undang$undang anti$trust atau undang$undang

anti monopoli di "merika #erikat yang ditujukan untuk pemilik modal yang berbunyi "pabila ada yang menghambat atau menghalangi perdagangan antar negara bgaian, bisa

dijatuhi hukuman berdasarkan undang$undang ini/.

Pada suatu kasus, serikat buruh pada perusahaan transportasi melakukan

pemogokan sehingga perdagangan antar negara bagian terhambat. Pemimpin serikat



buruh ini ditangkap dan dihukum berdasarkan undang$undang anti monopoli karena

dianggap menghambat perdagangan antar negara bagian. #eharusnya undang$undang ini

ditujukan untuk pemilik modal, bukan untuk kaum buruh. 8arena itu, pada pemilu

berikutnya kaum buruh memilih wakil$wakil mereka yang memang dalam hidupnya

membela kepentingan kaum buruh. #etelah pemilu, mereka berhasil mendominasi kursi

di parlemen. #ehingga, mereka menambahkan undang$undang anti trust tersebut dengan

kalimat undang$undang ini tidak ditujukan untuk kaum buruh/.

. P!+)U!DUPA! PA&AK 'TAX EVASION (

Ta/ 0asion merupakan usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal,

sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari

perbuatnnya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula

bahwa rekan$rekannya melakukan hal yang sama. Penyebab Wajib Pajak melakukan !ax

B2asion diantaranya adalah -itrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang

utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi

ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. !imbul

kon-lik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. #ebab yang lain adalah

wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh terhadap peraturan,

kurang menghargai hukum, tingginya tari- pajak dan kondisi lingkungan sepertikestabilan pemerintah dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak

("mrosio M.ina dalam #a-ri Nurmantu). 5isamping itu menurut Bduardo M.3."

Bngel,beberapa hal yang berhubungan dengan !ax B2asion adalah !ax Bn-orcement

(pengawasan terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan), tax "udit

(Pemeriksaan Pajak), ;mposed Penalties (CCsanksi hukum) dan !ax

"mneties(Pengampunan Pajak).

Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas

penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedang penghindaran

pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilannya yang legal yang masih sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang$undangan perpajakan untuk menge-isiensikan

pembayaran jumlah pajak yang terutang. 5engan asumsi bahwa WP akan melaporkan

seluruh penghasilannya secara jujur, maka wajarlah apabila wajib pajak mengklaim

semua pengurangan$pengurangan dan kredir pajak yan gmenjadi haknya atau dengan

perkataan lain perencanaan pajak adalah perbuatan yang si-atnya mengurangi beban

pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban

perpajakannya melunasi utang$utang pajaknya.

#elanjutnya dikemukakan bahwa suatu hal yang wajar apabila seorang wajib

pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai

ketentuan peraturan perundang$undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat



asumsi yang dibuat pada waktu merencanakan undang$undang pajak tersebut bahwa

wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim

semua potongan$potongan yang diperkenankan oleh undang$undang pajak, sehingga

secara moral pun tidak dianggap salah, apabila pengurangan beban pajak melalui

penghindaran pajak tersebut masih dalam batas ketentuan peraturan perundang$undangan

perpajakan yang berlaku.

Menurut 3obert <. "ndercon Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak

yang melanggar undang$ undang pajak, sedang Penghindaran pajak adalah cara

rnengurangi paiak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang$undangan

perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan Pajak.

*. Tekhnik Dasar Manajemen Pajak dan Perencanaan Pajak

Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang

menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang$undang perpajakan ;ndonesiahal ini diperkenankan. 5engan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini

perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran

pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu

sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah

pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas

yang diharapkan. angkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax

implementation) dan pengendalian pajak (tax control ). Pada tahap perencanaan pajak ini,

dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. !ujuannya adalah agar

dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya,

penekanan perencanaan pajak (tax planning ) adalah untuk meminimimalisasi kewajiban pajak .

)angkah-)angkah Pokok Strategi Perencanaan Pajak

Menurut ain ('**+ % D*$D&) dalam bukunya menjelaskan, langkah$langkah dalam

penyusunan perencanaan pajak yang merupakan komponen sistem manajemen pajak adalah %

&. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak

'. #ituasi sekarang dan identi-ikasi pendukung dan penghambat tujuan

. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan



MA!A&M! PA&AK 'TAMA!A"M!T (

Manajemen perpajakan (!ax Management ) merupakan suatu proses untuk

meminimalkan beban pajak (minimi1ing tax burden), dimana dalam hal ini tetap berada pada

jalur (on the track )ketentuan peraturan per$>>$an perpajakan ( law-ul ) dan tidak

melanggarnya (unlaw-ul ). >ntuk mendapatkan penghematan pajak (tax bene-it atau tax

sa2ing dan keman-aatan usaha lainnyadilakukan melalui -ungsi$-ungsi manajemen pajak yang

terdiri dari perencanaan pajak (!ax Planning ), pengimplementasian pajak ( tax

implementation ), pengendalian pajak (tax control )yang berkesinambungan.

!ax Management merupakan pelaksanaan dari peran pengaturan dan pengawasan

dalam bidang perpajakan (organi1ation and controlling ). Pelaksanaannya bersi-at rutin0regular,

karena bersangkutan dengan transaksi yang berulang kali terjadi.!ax Management bertujuan

untuk meminimalisasi tax exposure0risiko hutang pajak yang mungkin akan timbul dalam

suatutransaksi yang rutin tersebut.

ontoh Ta/ Management

#uatu perusahaan melakukan penjualan dengan orientasi ekspor. #edangkan, bahan

baku banyak dibeli di dalam negeri. 5engan demikian, maka PPN masukan yang diperoleh lebih

besar daripada PPN keluaran, akibatnya harus dilakukan restitusi, mungkin tiap tahun atau tiap

bulan harus dilakukan proses tersebut. 5i2isi perpajakan harus melakukan suatu proses !ax

Management berupa me$manage restitusi pajak yang berjalan. Misalnya % me$mantain suaturekonsiliasi pajak antara Penjualan menurut PPh badan dan menurut #PM PPN, merapikan

-aktur pajak masukan, serta bank account ataupun 2oucher pembayaran yang diperlukan. 8ita

bisa bayangkan jika hal ini tidak ter$ manage dengan baik, restitusi akan membawa denda dan

hutang pajak yang materiil tentunya.

e,erapa Teknik dari Ta/ Management

a. Membuat rekonsiliasi data akuntansi dan pajak seperti % =eban pegawai 2s

Nilai penghasilan bruto di #P! PPh psl '& ,#ales re2enue (as per book0P) 2s Peredaran dari

#PM PPN.

b. Mengontrol dokumentasi untuk mendukung transaksi yang terjadi. Misalnya% #urat

Perintah 8erja (8ontrak), Perjanjian @ual =eli, "kte Notaris.

c. #istem administrasi keuangan untuk memastikan perhitungan pajak yang tepat

dan pembayaran yang tepat waktu.

E #istem arsip laporan dan korespondensi pajak yang teratur serta terkontrol.

E Management atas proses tax audit

Aspek-aspek dalam Tax Planning

a. "spek 7ormal dan "dministrati-



$ 8ewajiban menda-tarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) dan

Nomor Pengukuhan Pengusaha 8ena Pajak (NPP8P)6

$ Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan6

$ Memotong dan0atau memungut pajak6

$ Membayar pajak6

$ Menyampaikan#urat Pemberitahuan.

b. "spek Material

=asis penghitungan pajak adalah objek pajak. 5alam rangka optimalisasialokasi sumber

dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajakyang tidak lebih dan tidak

kurang. >ntuk itu, objek pajak harus dilaporkansecara benar dan lengkap.

=eberapa :ontoh 8eputusan Manajemen

PM%$A! DA)AM !TUK !ATU%A

8enikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai,

karyawan, atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Menurut Pasal C ayat (&) huru- e, >> no F th '**A tentang Pajak Penghasilan, pada umumnya

imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak

dapat dikurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang. Namun demikian, dalam

Pasal C ayat (&) huru- e ini juga diatur beberapa pengecualian dimana imbalan dalam bentuk

natura dan kenikmatan ini dapat dikurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan.

Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan dapat

dikurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan dapat digunakan sebagai salah satu pilihan

untuk menghindari lapisan tari- pajak maksimum.

@enis$jenis natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan tersebut adalah %

• Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan

berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang

kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil

• Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan

pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena si-at pekerjaan tersebut

mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian

seragam petugas keamanan (#atpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk

awak kapal dan yang sejenisnya

•

Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

Peraturan pelaksanaan atas ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 8euangan

Nomor A0PM8.*0'**C tanggal '' "pril '**C yang mulai berlaku & @anuari '**C. =erdasarkan



peraturan ini, imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan diuraikan

dalam paragra-$paragra- di bawah ini.

a. Makanan dan/atau Minuman Bagi Seluruh Pegaai

Pemberian atau penyediaan makanan dan0atau minuman bagi seluruh Pegawai yang dapat

dikurangkan adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi%

&) pemberian makanan dan0atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja,

atau

') pemberian kupon makanan dan0atau minuman bagi Pegawai yang karena si-at pekerjaannya

tidak dapat meman-aatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huru- a, meliputi Pegawai

bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

!. Natura dan "enikmatan di Daerah Tertentu

Natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan juga adalah penggantian atau imbalan dalam

bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di

daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan

di daerah tersebut. Penggantian atau imbalan di atas adalah sarana dan -asilitas di lokasi kerja

untuk%

&) !empat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya6

') Pelayanan kesehatan6

) Pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya6) Peribadatan6

+) Pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya6

F) ?lahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk gol-, power boating, pacuan kuda,

dan terbang layang,

#epanjang sarana dan -asilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus

menyediakannya sendiri.

9ang dimaksud daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang

layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan

sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk

mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam

modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relati- panjang,

termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari +* (lima puluh) meter

yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

#. Natura dan "enikmatan $ang Meru%akan "eharu&an Dalam Peker'aan

Pemberian natura dan kenikmatan dalam pengertian ini meliputi pakaian dan peralatan untuk

keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai,

serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

$A+A ST)A# PA&AK



:ontoh keputusan manajemen yang dapat diambil untuk mengurangi hasil penjualan dengan

tujuan meringankan beban pajak adalah dengan melakukan pengeluaran yang berhubungan

langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran biaya tersebut dilakukan dalam rangka

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta didukung dengan bukti yang

memadai (2alid G reliable) dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan pemasaran dan

promosi dari sebuah perusahaan terhadap produknya.

Misalkan Perusahaan "=: dan H9 sama$sama mempertimbangkan untuk menaikkan gaji para

karyawannya yang berjumlah keseluruhannya 3p *.***.***,**. =agi perusahaan "=: dan

H9 biaya langsung atau biaya sebelum pajak (pre$tax cost) adalah sama besarnya, yaitu

masing$masing 3p *.***.***,** yang dapat dikurangkan dari penghasilannya, akan tetapi

biaya setelah pajaknya akan berbeda$beda tergantung kepada tari- marjinalnya. "pabila

diasumsikan tari- marjinal perusahaan "=: adalah &*4, sedangkan H9 menanggung beban

pajak atas dasar tari- marjinal *4, maka kenaikan beban pajak kedua perusahaan tersebut tidak

akan sama.

• Pajak yang dapat dihemat perusahaan "=: hanyalah &*4 x 3p*.***.**,** I

3p.***.***,**, sedangkan perusahaan H9 dapat menghemat sebesar *4 x

3p*.***.***,** I 3pC.***.***,**.

• 5engan demikian berarti, bagi perusahaan "=: jumlah biaya setelah pajaknya (a-ter$tax

cost) adalah 3p (*.***.***,** J .***.***,**) I 3p'D.***.***,** dan perusahaanH9 berjumlah 3P (*.***.***,** J C.***.***,**) I 3p'&.***.***,**.

Melihat ilustrasi tersebut di atas, terlihat bahwa untuk kepentingan pengambilan keputusan perlu

adanya pembedaan antara tari- pajak rata$rata (a2erage tax rate) dan tari- pajak marjinal

(marginal tax rate). !ari- pajak rata$rata memperlihatkan perbandingan (rasio) antara jumlah

pajak terutang dengan penghasilan kena pajak, sedangkan tari- pajak marjinal merupakan tari-

pajak atas rupiah terakhir dari penghasilan yang dikenakan pajak.

P!DA!AA! $!3STAS$

8arena keputusan in2estasi didasarkan pada aliran kas, maka pajak atas laba merupakan unsur

in-ormasi penting yang ikut dipertimbangkan dalam perhitungan aliran kas untuk pengambilan

keputusan in2estasi. @ika suatau usulan in2estasi diperkirakan akan mengakibatkan penghematan

biaya atau tambahan pendapatan, maka disisi lain akan mengakibatkan timbulnya laba

di-erensial, yang akan menyebabkan tambahan pajak penghasilan yang akan dibayar oleh perusahaan. ?leh karena itu dalam memperhitungkan aliran kas keluar dari in2estasi, perlu

diperhitungkan pula tambahan atau pengurangan pajak yang harus dibayar akibat adanya

penghematan biaya atau penambahan pendapatan tersebut dan sebaliknya.



5alam perencanaan pajak, kita harus memperhatikan sumber dari mana modal yang akan

ditanamkan diperoleh yang nantinya akan menentukan besarnya biaya modal (cost o- capital)

dan biaya modal ini yang digunakan sebagai dasar untuk memilih rencana in2estasi yang

dilakukan. Modal untuk melakukan in2estasi sebaiknya diperoleh dari pinjaman. 5imana bunga

modal pinjaman yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan untuk

penentuan laba kena pajak, sehingga pembayaran bunga modal pinjaman akan menimbulkan

penghematan pajak (tax sa2ing).

5apat disebutkan beberapa jenis$jenis in2estasi yang ada antara lain %

a. In(e&ta&i )ang tidak mengha&ilkan la!a *n+n,%r+(it in(e&tment-.

;n2estasi yang timbul karena adanya peraturan pemerintahatau karena syarat$syarat kontrak yang

telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan

laba atau rugi.

!. In(e&ta&i )ang tidak da%at diukur la!an)a *n+n,mea&ura!le %r+(it in(e&tment-.

;n2estasi ini dimaksudkan untuk menaikan laba, namun dengan in2estasi ini laba yang

diharapkan perusahaan sulit untuk dihitung secara teliti. :ontoh % Pengeluaran biaya promosi,

dalam jangka panjang, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan

pendidikan karyawan.

#. In(e&ta&i dalam %enggantian eui%ment *re%la#ement in(e&tment-.

;n2estasi yang meliputi pengeluaran untuk pengganian mesin dan ekuipmen yang ada.biasanyadigunaan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya atau kenaikan produkti2itas

dengan adanya penggantian biaya tersebut.

d. In(e&ta&i dalam %erlua&an u&aha *ex%an&i+n in(e&tment-.

Merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi sehinnga operasi menjadi lebih

besar dari sebelumnya.

4. tika Dalam Manajemen Pajak

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk tax

avoidance, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang$undang

atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek$praktek yang berhubungan dengan

tax avoidance lebih kepada peman-aatan lubang$lubang atau celah$celah atau bisa juga

kekosongan$kekosongan dalam undang$undang perpajakan. Pemerintah dalam hal ini 5irektorat

@endral Pajak tidak bisa berbuat apa$apa Jmelakukan penuntutan secara hukum, meskipun

praktek tax avoidance ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Praktek tax

avoidance ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan



pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan

dengan ketentuan$ketentuan yang berlaku.

Strategi dalam Tax Planning

"da beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajakuntuk

meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang

dikemukakan oleh #ophar umbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak ( &CCF%

AC ) yaitu %

K Pergeseran pajak ( shifting ), ialah pemindahan atau mentrans-er beban pajak

dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang

dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

K 8apitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak

yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

K !rans-ormasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan

dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

K Tax Evasion, ialah penghindaran pajak dengan menlanggar ketentuan

peraturan perpajakan.

K Tax Avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Documents

13. Strategi Perencanaan Dan Manajemen Pajak Perusahaan