13. RMK PKN Pemeriksaan Keuangan Daerah Group 6 - Copy

7/25/2019 13. RMK PKN Pemeriksaan Keuangan Daerah Group 6 - Copy

1/13

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

RINGKASAN MATERI KULIAH

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB

KEUANGAN DAERAH

DISUSUN OLEH KELOMPOK IV:

BARIES FERRYONO F13140

22RISTIAN PANGARSO F13140

76WIBOWO SAPUTRO N F13140

0ARY SUHARYANTO F13140

!KURNIAWAN F13141

00


2/13

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

201"

2# P a g e


3/13

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN $ TANGGUNG JAWABKEUANGAN DAERAH

A% P&'()*+,+)'

Dalam UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan

keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh PK! Pemeriksaan

keuangan oleh bpk tersebut merupakan pemeriksaan pada laporan

keuangan "lk# pemerintah daerah! $asil pemeriksaan keuangan berupa

pern%ataan opini tentang tingkat kewa&aran in'ormasi %ang disa&ikan

dalam laporan keuangan pemerintah!(pini pemeriksa adalah pern%ataan pro'esional sebagai kesimpulan

pemeriksa mengenai tingkat kewa&aran in'ormasi "keuangan# %ang

disa&ikan dalam laporan keuangan! (pini didasarkan pada kriteria)

Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan Ke*ukupan pengungkapan "adequate disclosures# + ,ke&u&uran

untuk-dalam men&elaskan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang/undangan

'ektiitas sistem pengendalian intern!

B% P&'-&./)'

Pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 %at 1 Undang3

Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah proses identikasi masalah

analisis dan ealuasi %ang dilakukan se*ara independen ob%ekti'

dan pro'esional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai

kebenaran ke*ermatan kredibilitas dan keandalan in'ormasi

mengenai pengelolaan dan tanggung &awab keuangan negara!

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimuat dalam pasal 1

a%at 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan %ang

meliputi peren*anaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan

pertanggung&awaban dan pengawasan keuangan daerah!

8# P a g e


4/13

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam pasal 1 a%at 5

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewa&iban daerah dalam

rangka pen%elenggaraan pemerintahan daerah %ang dapat dinilaidengan uang termasuk didalamn%a segala bentuk keka%aan %ang

berhubungan dengan hak dan kewa&iban daerah tersebut!

% P&&.))' K&+)'-)' P&&.'/)* D)&.)*

Pemeriksaan pembelan&aan dan pertanggung&awaban PD

mengalami perkembangan dan perubahan %ang *ukup signikan

setelah berlakun%a paket tiga Undang3undang Keuangan Negara!

Perubahan tersebut antara lain meliputi &enis pemeriksaan standarpemeriksaan pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan serta

pemantauan tindak lan&ut hasil pemeriksaan!

dan%a sistem akuntansi pemerintahan %ang berbeda dengan sistem

akuntansi priat maka pemerintah memiliki badan sendiri %ang

ber'ungsi sebagai tim audit! 9ama haln%a dengan sektor priat

auditor pemerintah &uga dibagi ke dalam dua kelompok %aitu auditor

eksternal dan auditor internal! uditor eksternal dipegang oleh adan

Pemeriksaan Keuangan "PK#! 9edangkan auditor internal dipegang

oleh adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan "PKP#

:nspektorat &enderal atau nama lain %ang se*ara 'ungsional

melaksanakan pengawasan intern :nspektorat Proinsi dan

:nspektorat Kabupaten atau Kota! Tiap lingkup telah memiliki bagian

auditor masing / masing!

Kedua auditor internal dan eksternal pemerintahan %aitu PK dan

PKP bertanggung&awab terhadap pemerintah pusat! Dalam hal ini

PK dan PKP dalam pelaksanaan tugas tidak ber&alan sendiri /

sendiri! 9eperti la%akn%a auditor eksternal dan internal PKP

merupakan partner bagi PK! PKP melakukan proses audit terhadap

pemerintah pusat kemudian dari hasil tersebut diberikan presiden!

Dan dari presiden akan diserah kan laporan audit tersebut ke PK

4# P a g e


5/13

untuk diperiksa! ;aka hasil audit PKP men&adi second opinion bagi

PK dalam melakukan proses audit!

1% B)()' P&&.) K&+)'-)' 5BPK

adan Pemeriksa Keuangan "PK# telah ada se&ak :ndonesia

merdeka dengan ditandai oleh Pasal 28 a%at 5 UUD Tahun 1


6/13

ter&adi di PK! Pengelolaan 9umber Da%a ;anusia "9D;# %ang

terdapat di PK menggunakan pendekatan sistem 9D; terpadu! PK

sangat ,concern. dengan sistem rekrutmen dan remunerasi pada

pengelolaan 9D;!

2% B)()' P&'-)))' K&+)'-)' ()' P&8)'-+')' 5BPKP

9eperti %ang telah di&elaskan sebelumn%a bahwa peran PKP

adalah sebagai auditor internal bagi pemerintah! Dengan adan%a

Keppres no!81 tahun 1


7/13

e! pen%elenggaraan pembinaan dan pela%anan administrasi

umum di bidang peren*anaan umum ketatausahaan

organisasi dan tatalaksana kepegawaian keuangan karsipan

hukum persandian perlengkapan dan rumah tangga!2! Aewenang PKP )

a! pen%usunan ren*ana nasional se*ara makro di bidangn%a@b! perumusan kebi&akan di bidangn%a untuk mendukung

pembangunan se*ara makro@*! penetapan sistem in'ormasi di bidangn%a@d! pembinaan dan pengawasan atas pen%elenggaraan otonomi

daerah %ang meliputi pemberian pedoman bimbingan

pelatihan arahan dan superisi di bidangn%a@

e! penetapan pers%aratan akreditasi lembaga pendidikan dan

sertikasi tenaga pro'esional-ahli serta pers%aratan &abatan di

bidangn%a@'! kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan %ang berlaku %aitu ) memasuki semua

kantor bengkel gudang bangunan tempat3tempat

penimbunan dan sebagain%a@g! meneliti semua *atatan data elektronik dokumen buku

perhitungan surat3surat bukti notulen rapat panitia dan

se&enisn%a hasil surei laporan3laporan pengelolaan dan

surat3surat lainn%a %ang diperlukan dalam pengawasan@

pengawasan kas surat3surat berharga gudang persediaan

dan lain3lain@ meminta keterangan tentang tindak lan&ut hasil

pengawasan baik hasil pengawasan PKP sendiri maupun

hasil pengawasan adan Pemeriksa Keuangan dan lembaga

pengawasan lainn%a!

Dalam men&alankan peran harus terdapat strategi %ang tepat agar

hasil %ang diinginkan ter*apai! PKP memiliki tiga strategi %aitu

preemptif, prevetif, dan represif. Bang pertama adalah dengan

strategipreemptif sebagai langkah awal! Preemptif adalah strategi

untuk meningkatkan kesadaran bahwa tidak han%a kalangan

pemerintahan tetapi &uga mas%arakat untuk memberantas korupsi!

># P a g e


8/13

Cara / *ara %ang dilakukan adalah dengan sosialisasi mengenai

baha%a korupsi dan dampak %ang akan ter&adi! 9elain itu &uga dapat

dilakukan dengan *ara menekankan mengenai dampak korupsi pada

tiap pendidikan dan pelatihan %ang dilaksanakan! 9ehingga dariawal mas%arakat telah sadar bahwa korupsi merupakan musuh

utama dalam mema&ukan suatu badan atau bahkan negara!

9trategi %ang kedua adalah prevetif, dari bahasa tersebut diambil

dari bahasa inggris %ang artinn%a adalah men*egah! ;aka strategi

ini dilakukan untuk melakukan pen*egahan dan pendeteksian

se*ara dini terhadap permasalahan / permasalahan %ang mun*ul di

pemerintahan! Pemerintah telah mengembangkan sistem dan

prosedur dalam rangka mendukunng pen*egahan kasus / kasus

korupsi %ang akan mun*ul!

9trategi %ang ketiga adalah represif %aitu tidak lagi men*egah

tetapi menanggulangi dengan *ara pemberantasan kasus korupsi

%ang ada! Pemberantasan tersebut tidak han%a dilakukan oleh PKP

tetapi &uga dibantu oleh parat Pengawasan :ntern Pemerintah

"P:P# dan aparat penegak hukum %aitu kepolisisan ke&aksaan dan

Komisi Pemberantasan Korupsi#! Dari peran dan strategi %ang

dimiliki PKP maka diharapkan dapat memberikan dampak %ang

besar bagi pemerintahan :ndonesia terutama dengan ban%akn%a

kasus korupsi di :ndonesia!

PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang 9istem Pengendalian internal

Pasal 4> men%ebutkan bahwa pimpinan instansi-lembagapemerintah bertanggung &awab atas e'ektiitas pen%elenggaraan

sistem pengendalian internal di lingkungan masing3masing! tas

dasar itu di masing3masing lembaga mempun%ai satuan ker&a %ang

bertugas untuk mengawasi dan men&amin pelaksanaan operasional

instansi agar sesuai dengan ketentuan %ang berlaku! Di tingkat

pusat lembaga tersebut laim disebut :nspektorat dan ditingkat

daerah disebut adan Pengawas "awas# %ang sekarang :nspektorat&uga!

7# P a g e


9/13

?ungsi pengawas internal adalah membantu pimpinan

instansi-lembaga dalam pen%elenggaraan pemerintahan dibidang )

1! Pengawasan pelaksanaan kegiatan %ang dilaksanakan baik %ang

sudah selesai maupun on going@2! aluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 'ungsi ealuasi

tersebut termasuk dalam pengu&ian se*ara berkala laporan %ang

dihasilkan oleh masing3masing perangkat daerah@8! Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan3kegiatan

reguler %ang dilaksanakan@4! ;embantu ter*apain%a good corporate governance.

;enurut pen&elasan Peraturan ;enteri Dalam Negeri Nomor 18

Tahun 2006 dan perubahann%a tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Kepala Daerah "upati-Aalikota# selaku

pemegang kekuasaan pen%elenggaraan pemerintahan &uga

bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan

keuangan daerah! 9elan&utn%a kekuasaan tersebut dilimpahkan

kepada Kepala 9atuan Ker&a Pengelolaan Keuangan Daerah selaku

pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh 9atuan

Ker&a Perangkat Daerah itu sendiri sebagai pengguna

anggaran/barang daerah di bawah koordinasi dari 9ekretaris

Daerah!

Pemisahan pelaksanaan PD ini akan memberikan ke&elasan dalam

pembagian wewenang dan tanggung&awab terlaksanan%a

mekanisme keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan

anggaran daerah (check and balances) serta untuk mendorong

upa%a peningkatan pro'esionalisme dalam pen%elenggaraan tugas

pemerintahan! Dalam kaitann%a dengan hal tersebut maka dana

%ang tersedia dalam PD harus diman'aatkan dengan sebaik

mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pela%anan dan

kese&ahteraan %ang maksimal bagi kepentingan mas%arakat!

Pemeriksa pasal 28 e UUD 1


10/13

Eembaga - :nstitusi Pemeriksa

PK "pemeriksa eksternal@ tidak berada didalam pemerintah#

diatur dalam UU No!15 - 2006! PKP "pemeiksaan internal# diatur

dalam Kepmen No! 80-1


11/13

1! pengembangan kerangka &angka menengah bagi mana&emen

pembelan&aan dan pertanggung&awaban PD sesuai dengan

stabilitas makroekonomi %ang bisa mengalokasikan sumber

da%a menurut!prioritas dan men%alurkan sumber da%a dengan*ara %ang dapat diperkirakan kepada instansi3 instansi@

2! memperkuat sistem mana&emen %ang berorientasi kiner&a dan

pemberian pela%anan@

8! memelihara kontrol pembelan&aan dan pertanggung&awaban

PD untuk memastikan agar sumber da%a digunakan sesuai

dengan ketentuan kebi&akan dan batas3batas pengeluaran@

4! men*iptakan struktur %ang men&amin transparansi untuk

mempertanggung&awabkan kiner&an%a@

5! merumuskan ren*ana %ang realistis dengan sumber da%a %ang

terbatas untuk membimbing pengambilan keputusan@ dan

6! pengembangan sistem mana&emen pembelan&aan dan

pertanggung&awaban PD %ang sehat!

udit %ang dilakukan PK sering men&adi momok bagi aparatur

daerah! eberapa kondisi %ang ter&adi adalah)

"1# tidak sama pemahaman antara PK selaku auditor dengan

Pemda "selaku auditee# tentang petun&uk teknis %ang

dikeluarkan Pemerintah "seperti Permendagri 18-2006 dan

peraturan lainn%a#@"2# Persepsi aparatur Pemda terhadap audit PK masih beragam@"8# paratur Pemda tidak memahami standar dan prosedur

pemeriksaan sehingga mun*ul kekuatiran auditor bersikap tidak

fairdan tidak independen@"4# opini PK kurang memiliki makna karena tidak memiliki

konsekuensi apa3apa ke*uali sebagai ,pintu masuk. ke kasus

pidana seperti korupsi!

dan%a tuntutan perundang3undangan mengenai keuangan negara

menuntuk adan%a pengelolaan keuangan daerah se*ara ekonomis

11# P a g e


12/13

e'ekti' esien transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada

kepentingan publik! Eaporan pengelolaan keuangan daerah ini akan

dilaporkan kiner&a kepada Pemerintah Pusat DP=D dan ;as%arakat

sebagai bentuk hori!ontal accountabilit$. Di dalam pemerintahanpengawasan memiliki beberapa istilah %aitu Pengawasan melekat

Pengawasan Eegislati' Pengawasan ;as%arakat dan Pengawasan

?ungsional! =uang lingkup pengawasan itu sendiri terbagi men&adi 8

%aitu :t&en Dep- UP EPND :nspektorat Proinsi dan :nspektorat

Kabupaten- Kota!

PKP akan melakukan pemeriksaan terhadap )

1! Pemeriksaan atas Eaporan Keuangan2! Pemeriksaan (perasional8! Pemeriksaan Kiner&a4! Pemeriksaan :nestigati'

Khusus pemeriksaan inestigati' akan dilakukan apabila terdapat hal

)

1! Didasarkan pada temuan audit lainn%a2! erdasarkan atas pengaduan mas%arakat8! erdasarkan atas permintaan instansi pen%idik4! Pemeriksaan inestigati' berdasarkan atas permintaan instansi

non pen%idik

D% P&8)*))' P&.)/+.)' P&./)'--+'- J))8)'

K&+)'-)' D)&.)*

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka

untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi! Dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah %ang akuntabel dan transparan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 mengamanatkan

Pemerintah Daerah wa&ib men%ampaikan pertanggung&awaban

berupa)

"1# Eaporan =ealisasi nggaran"2# Nera*a

12# P a g e
https://dpkadekg.wordpress.com/2012/08/28/pembahasan-peraturan-pertanggung-jawaban-keuangan-daerah/https://dpkadekg.wordpress.com/2012/08/28/pembahasan-peraturan-pertanggung-jawaban-keuangan-daerah/https://dpkadekg.wordpress.com/2012/08/28/pembahasan-peraturan-pertanggung-jawaban-keuangan-daerah/https://dpkadekg.wordpress.com/2012/08/28/pembahasan-peraturan-pertanggung-jawaban-keuangan-daerah/


13/13

"8# Eaporan rus Kas dan"4# Catatan atas Eaporan Keuangan!

Eaporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan 9tandar kuntansi

Pemerintahan! 9ebelum dilaporkan kepada mas%arakat melalui DP=D

laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh PK! ?ungsi

pemeriksaan merupakan salah satu 'ungsi mana&emen sehingga tidak

dapat dipisahkan dari mana&emen keuangan daerah! erkaitan dengan

pemeriksaan telah dikeluarkan Undang3Undang Nomor 15 tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara! Terdapat dua &enis pemeriksaan %ang dilaksanakan terhadap

pengelolaan keuangan negara %aitu pemeriksaan intern dan

pemeriksaan ekstern! Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah

dilaksanakan se&alan dengan amandemen :G UUD 1

Documents

13. RMK PKN Pemeriksaan Keuangan Daerah Group 6 - Copy