1.2 MAKSUD DAN TUJUAN - bsn.go.idbsn.go.id/uploads/download/lakip_turt_final.pdf · 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian TURT - Biro PKT adalah sebagai

1 | L K J B a g i a n T U R T T a h u n 2 0 1 7

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir

periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban

kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, sebagai salah

satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang

sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga memberikan kontribusi khususnya pada

kinerja Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh

karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga merupakan bahan

masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha tahun

2017.

S

2 | L K j B a g i a n T U R T T a h u n 2 0 1 7

Perencanaan Kinerja Pendahuluan Akuntabilitas Kinerja Penutup

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja

Bagian TURT - Biro PKT adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada publik

atas pelaksanaan program/ kegiatan serta

akuntabilitas kinerja dalam rangka

mencapai visi dan misi Biro PKT, dengan

tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai

2. Sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan

digunakan sebagai dasar penyusunan

beberapa rekomendasi untuk menjadi

masukan dalam menetapkan kebijakan dan

strategi yang akan datang sehingga dapat

meningkatkan kinerja unit kerja.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

(Bagian TURT) adalah salah satu Eselon III di

lingkungan Biro PKT – BSN mempunyai

tugas melaksanakan urusan tata persuratan,

kearsipan, penggandaan, rumah tangga,

perjalanan dinas, penggajian serta urusan

pengadaan, penyimpanan, penyaluran,

inventarisasi dan penghapusan barang/

kekayaan milik negara.

Untuk menjalankan tugas pokok

tersebut, Bagian TURT - Biro PKT

menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan tata persuratan,

kearsipan, persandian dan

penggandaan;

2. Pelaksanan urusan perjalanan dinas

dan penggajian;

3. Pelaksanaan urusan pengadaan,

penyimpanan, penyaluran,

inventarisasi dan penghapusan

barang/kekayaan milik negara;

4. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha

pimpinan dan keprotokolan.


Struktur Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dapat dilihat pada gambar berikut

BAGIAN

TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

Sub Bagian TU Kearsipan

Sub Bagian Rumah Tangga

Sub Bagian TU Pimpinan

BIRO

PERENCANAAN

KEUANGAN DAN TATA USAHA

M. BENI NUGRAHA Kepala Biro

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN PERENCANAAN

YUDI PRAKOSO Kepala Bagian

SIGIT WIJATMIKO Kepala Sub Bagian

ERNI RETNO Kepala Sub Bagian

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bagian TURT

SARI HERAWATI Kepala Sub Bagian



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Sub Bagian TU Kearsipan dengan tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan,

persandian dan penggandaan serta urusan perjalanan dinas dan penggajian

2. Sub Bagian Rumah Tangga, dengan tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan,

urusan pembelian, penyimpanan dan penyaluran serta pemeliharaan

perlengkapan/barang/ kekayaan milik negara

3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, dengan tugas melakukan urusan ketata usahaan

pimpinan dan keprotokolan.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember

2017 Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga memiliki personel berstatus Aparatur Sipil

Negara (ASN) sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 1.1 Personil Bagian Tata Usaha Rumah Tangga

Gambar 1.2 Personil Biro PKT



I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan

masalah yang dihadapi selama ini.

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai peran strategis dalam mendukung

pelaksanaan fungsi BSN, yaitu menjalankan peran urusan ketatausahaan dan penyediaan

sarana prasarana Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Tata Usaha dan

Rumah Tangga telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak

lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Gambar 1.3 Potensi Permasalahan Biro Bagian TURT Tahun 2017


Rumusan visi dan misi Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha sesuai Rencana Strategi

Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha Tahun 2015-2019:

1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN

Menjamin pelayanan prima dalam

penyusunan perencanaan, pengelolaan

anggaran dan tata usaha yang

professional, transparan dan akuntabel

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

BAB II PERENCANAAN KINERJA


Rumusan tujuan Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha sebagai berikut:

TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah

tangga

2. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas

3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT

4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel

5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN

6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah

tangga

2. Terlaksananya pengelolaan anggaran yang berkualitas

3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT

4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel

5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN

6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Biro Perencanaan Keuangan dan

Tata Usaha berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017:

Terwujudnya good governance dan clean government

Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel

Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel

Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan

organisasi PKT yang profesional




2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh

pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir

tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada

tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro

Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja

Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Tahun 2017 juga mengalami perubahan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha tahun

2017 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target

Sasaran Indikator Kinerja Target

CUSTOMER PERSPECTIVES

Terwujudnya good governance dan clean government

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN 73 (BB)

Opini BPK Atas Laporan Keuangan WTP

Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT 3,7

Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran 6 dok

Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif 90%

Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja 100%

Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu 60%

Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu Maks. 4 kali

Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu 100%

Terkelolanya anggaran yang akurat danakuntabel

Jumlah dokumen pengelolaan anggaran 7 Dok

Persentase realisasi anggaran BSN >95%

Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun 11 kali

Persentase Rekonsilasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu 100%

Persentase Laporan Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu 100%

Persentase realisasi target penerimaan PNBP 100%

Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga

Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga 4 Dok

Persentase BMN fisik yang dapat ditelusur 100%

Presentase ketersediaan saranan dan prasaranan untuk pelaksanaan tugas BSN sesuai dengan Undang-Undang 20 Tahun 2014

100%

Presentase Penyelesaian paket pekerjaan yang dilelang 100%

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVES

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaananggaran, sumber daya manusia, tata keloladan organisasi PKT yang profesional

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya 100%

Realisasi anggaran PKT >95%

Presentase Pencapaian Kinerja PKT 90%

Presentase Tindak Lanjut atas hasil Pengawasan Eksternal 100%

Presentase Tindak Lanjut atas hasil Pengawasan Internal 100%

Presentase Implementasi RB BSN Sesuai dengan tugas dan fungsi PKT 75%

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2017



Sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1,

Biro Perencanaan Keuangan Tata Usaha pada

tahun 2017 menetapkan sebanyak 5 (lima)

sasaran dimana setiap sasaran memiliki

indikator kinerja sebagai acuan untuk

mengukur keberhasilan atau kegagalan pada

setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan

Keuangan dan Tata Usaha telah dilakukan

cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Tahun

2017 sebagaimana terlihat pada tabel di

bawah ini

Dalam rangka mencapai sasaran yang

telah ditetapkan, Bagian Tata Usaha dan

Rumah Tangga melaksanakan 1 (satu)

kegiatan Peningkatan Perencanaan,

Keuangan dan Tata Usaha dengan 4 (empat)

output dalam 1 (satu) program yaitu Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya BSN.

Gambar 2.1 Komponen Kegiatan Bagian TURT

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bagian TURT


A

kuntabilitas kinerja adalah pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai

tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja

melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan

kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga telah

melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bagian Tata

Usaha dan Rumah Tangga Tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk

mewujudkan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, maka telah

ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai

melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah

disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Biro

Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha yang direncanakan dalam Tahun 2017

berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Bagian TURT Tahun

2017



Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terselenggaranya Pengelolaan Tata

Usaha dan Rumah Tangga terdiri dari 11 (sebelas) indikator. Capaian kinerja untuk indicator

kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 95%. Berikut disampaikan rincian capaian

indikator kinerja sasaran 1.

1. Rencana Kerja Bagian TURT

Layanan dalam penyelenggaran

operasional perkantoran dan urusan

rumah tangga menjadi fokus dalam

rencana kerja Bagian Tata Usaha dan

Rumah Tangga (Bagian TURT). Pada tahun

2017 Bagian TURT menganggarkan

sebesar Rp. 17.693.691.000 untuk

penyelenggaran operasional perkantoran

dan urusan rumah tangga dengan rincian

diantaranya sebagai salah satu dukungan

operasional dalam kantor layanan teknis,

pembiayaan sewa gedung Menara

Thamrin, pemeliharaan gedung maupun

peralatan dan mesin.

Pada tanggal 27 - 29 April 2017, Bagian

TURT melaksanakan rapat kerja

sebagai salah satu kegiatan dalam

peningkatan motivasi dan kinerja untuk

pelayanan prima. Rapat Kerja dihadiri

langsung oleh Kepala BSN, Sekretaris

Utama dan Kepala Biro Perencanaan

Keuangn dan Tata Usaha dan seluruh

staff Bagian TURT. Dalam kegiatan

dilaksanakan juga kunjungan ke

Pemerintah Propinsi Bali dan Balai

Teknologi Industri Kreatif Keramik BPPT

sebagai studi tiru dalam pelayanan

prima.

SASARAN:

Terselenggaranya Pengelolaan Tata Usaha dan Rumah Tangga

Gambar 3.2 Kantor Layanan Teknis

Gambar 3.1 Rapat Kerja Bagian TURT



2. Laporan Akuntabilitas Kinerja TURT

Laporan akuntabilitas kinerja disusun

sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban dan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi selama tahun 2017 yang

dipercayakan kepada Bagian TURT sebagai

penggunaan anggaran. Sebagian besar

sasaran strategis beserta indikator

kinerjanya telah berhasil mencapai

realisasi memuaskan dari target yang

telah ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) Bagian TURT Tahun

2017. Adapun pencapaian kinerja Bagian

TURT pada tahun 2017 sebesar 95%

melebihi target yang ditetapkan yaitu

90%.

3. Laporan Penatausahaan BMN

Alur penatausahaan BMN dimulai

dengan penyusunan Rencana Kebutuhan

BMN yng kemudian menjadi acuan dalam

pengelolaan dan pencatatan asset selama

tahun berjalan. Pada tahapan rencana

penghapusan asset terkadang ditemukan

kendala berupa keterlambatan dalam

proses pengalihan maupun penghapusan

barang milik negara. Sehingga diperlukan

koordinasi yang intens dengan pihak

terkait Kementerian Keuangan dan

instansi lainnya.

Laporan posisi BMN di Neraca per

tanggal 1 Januari 2017 berjumlah

Rp. 27.347.780.449 sedangkan laporan

posisi BMN di Neraca per tanggal 31

Desember 2017 berjumlah

Rp. 31.018.836.288. Kenaikan jumlah

BMN dalam neraca disebabkan

penambahan akun peralatan dan mesin

dan software. Pada tahun 2017, BSN

dalam pengelolaan BMN mendapatkan

juara I untuk kategori utilisasi BMN

Kelompok I.

Gambar 3.3 Piagam Pengelolaan BMN



4. Laporan Pengelolaan Kearsipan

Bagian Tata Usaha dan Rumah

Tangga (Bagian TURT) merupakan salah

satu unit kerja eselon III di lingkungan

Badan Standardisasi Nasional yang salah

satu fungsinya melaksanakan urusan

ketatausahaan. Sebagai unit kearsipan I

yang berada di lingkungan sekretariat

lembaga negara, Bagian TURT

mempunyai tugas dan tanggung jawab

dalam penyelenggaraan kearsipan

diantaranya melakukan pembinaan

internal dalam pengelolaan arsip di

lingkungan pencipta arsip. Salah satu

pembinaan dilakukan saat rapat evaluasi

akhir tahun BSN yang dilaksanakan pada

tanggal 12 Desember 2017 di Yogyakarta

memberikan sosialisasi kearsipan

dengan menghadirkan narasumber

Drs. Mustari Irawan, MPA selaku Kepala

ANRI. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan

sebagai penyampaian informasi

terhadap pencangan program gerakan

nasional sadar tertib arsip di lingkungan

BSN.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya

Bagian TURT juga menyiapkan rancangan

kebijakan kearsipan. Sebagai keseragaman

dalam pengelolaan arsip di lingkungan BSN

dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2009, instrumen yang disusun pada

tahun 2017 diantaranya Tata Naskah Dinas

yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Nomor 7 Tahun 2017 dan Draft

Peraturan Kepala tentang Klasifikasi Arsip.

Gambar 3.4 Rapat Penyusunan Perka Klasifikasi Arsip



5. Laporan Pengelolaan Perjalanan Dinas

Pengelolaan perjalanan dinas sebagai

agenda pimpinan dalam menghadiri rapat dan

acara resmi serta kunjungan kedinasan di

dalam dan luar negeri juga merupakan salah

satu tugas yang dilaksanakan oleh Bagian

TURT. Perjalanan dinas dalam negeri

pimpinan yang telah dilaksanakan sebanyak

121 kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

775.772.498 meningkat dari realisasi anggaran

tahun 2016 sebesar Rp. 322.535.527

sedangkan untuk realisasi anggaran perjalanan

dinas luar negeri pimpinan pada tahun 2017

sebesar Rp. 1.266.331.126 atau sebesar 99%.

Untuk perjalanan dinas luar negeri pimpinan

telah dilaksanakan sebanyak 130 kali dengan

biaya yang digunakan berasal dari sponsorship,

DIPA BSN dan kombinasi.

Pengelolaan perjalanan dinas luar negeri

pimpinan meliputi pengurusan surat ijin

Sekretaris Negara, exit permit yang digunakan

dalam pengurusan paspor dan visa negara

yang dituju. Beberapa negara yang dituju

diantaranya 25 negara di Benua Eropa, 89

negara Benua Asia, 18 negara di Benua

Amerika. Dalam pengurusan administrasi

perjalanan luar negeri dengan aplikasi SIMPEL

ditemukan kendala diantaranya belum

optimalnya fitur dalam aplikasi pengurusan ijin

perjalanan luar negeri sehingga beberapa

pengurusan surat ijin masih dilakukan secara

manual.

02

4

6

8

10

12

14

16

Sponsor

Sponsor

DESTINASI

EROPA ASIA AMERIKAGambar 3.5 Rincian Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2017

Gambar 3.6 Rincian PDLN Sponsor Tahun 2017



6. Laporan Pengelolaan Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai yang

diberikan oleh Kementerian Keuangan pada

tahun 2017 kepada BSN mengalami

kenaikan dibandingkan tahun 2016 sebesar

Rp. 5.020.193.000. Untuk anggaran belanja

pegawai BSN tahun 2017 dialokasikan Rp.

49.423.411.000. Kenaikan gaji berkala dan

kenaikan pangkat pegawai di lingkungan

BSN hanya sebanyak 280 orang dan tidak

ada penambahan atau penerimaan

pegawai baru, sehingga menyebabkan

pencapaian realisasi anggaran belanja

pegawai hanya sebesar Rp. 43.432.093.639

atau sebesar 87,88%.

7. Laporan Pengelolaan Barang Persediaan Tujuan pengelolan persediaan untuk

menyediakan informasi yang akurat dan

tepat waktu tentang persediaan serta

mengamankan transaksi persediaan

melaui pencatatan, pemrosesan dan

pelaporan transaksi keuangan yang

konsisten. Pencatatan persediaan

dilakukan berdasarkan bukti pembelian

dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Laporan persediaan dibuat setiap akhir

semester, laporan persediaan pada

semester I bernilai Rp. 106.115.350 dan

laporan persediaan pada semester II

Rp. 95.237.200. Kurang tertibnya

pelaporan penggunaan persediaan barang

dari unit kerja menjadi kendala yang

dihadapi dalam pengelolaan persedian.

Sehingga Bagian TURT sebagai petugas

pengelola barang terus melakukan

sosialisasi pada unit kerja untuk dapat

melaporkan penggunaan persediaan

secara tertib dan tepat waktu.

Gambar 3.7 Laporan Pengelolaan Barang Persediaan Tahun 2017



8. Aplikasi Penata Usahaan Rumah Tangga

Surat merupakan salah satu berkas yang

memiliki peranan penting untuk menjadi

salah satu rekaman kegiatan atau peristiwa

dalam suatu organisasi. Salah satu aplikasi

penataan usahaan rumah tangga dalam

pengurusan surat adalah Tata Naskah Dinas

Elektronik (TNDE). Aplikasi telah dibangun

sejak tahun 2015 dan terus dilakukan

penyempurnaan.

Selain aplikasi Tata Naskah Dinas

Elektronik (TNDE), Bagian TURT juga

mengembangkan aplikasi Pengelolaan

Barang Milik Negara (BMN). Aplikasi ini

bertujuan untuk mengetahui aset-aset yang

ada di BSN beserta penggunaannya yang

bisa ditelusuri dan dapat mempermudah

unit kerja lain dalam hal peminjaman

barang inventaris. Aplikasi ini belum

seluruhnya berjalan karena masih terdapat

beberapa perbaikan fitur-fitur yang ada

untuk lebih memudahkan penggunaannya.

9. Persentase BMN fisik yang dapat

ditelusur Barang Milik Negara (BMN) merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari

Keuangan Negara sebagaimana tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara. Untuk

mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi

BMN yang sebenarnya dilakukan dengan

inventarisasi. Inventarisasi BMN yang

dilakukan berdasarkan data ril yang ada di

lapanagan dengan data yang ada di SIMAK

BMN. Pada tahun 2017 persentase BMN

yang tertelusur hanya 80% dikarenakan

keterbatasan waktu dan personil dalam

proses inventarisasi. Adapun jumlah BMN

yang belum tertelusur sebanyak 1049 unit

dari jumlah BMN yang ada di data SIMAK

sebanyak 5246. Kendala-kendala yang

dihadapi dalam inventarisasi BMN

diantaranya kurangnya tanggung jawab

pengguna dan pendistribusian BMN tanpa

Nomor Urut Pendaftaran (NUP).



10. Persentase ketersediaan sarana dan

prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsinya BSN sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2014, sangat

diperlukannya dukungan sarana dan

prasarana dalam kualitas dan kuantitas

yang baik. Pada tahun 2017, BSN telah

mengalokasi anggaran sebesar Rp.

3.325.900.000 dengan target layanan

peralatan dan fasilitas kantor. Pencapaian

realisasi anggaran penyediaan sarana dan

prasarana sebesar 99,79% dengan mengacu

pada rencana kebutuhan di tahun 2017

persentase ketersediaan sarana dan

prasarana sebesar 100% yang terdiri dari:

1. Kendaraan dinas Kepala BSN sebanyak 1

(satu) unit

2. Perangkat pengolahan data dan

informasi diantaranya lisensi Ms. Office,

laptop dan mesin presensi.

3. Fasilitas rumah dinas meliputi gorden,

wallpaper, dapur dan aksesoris rumah

dinas.

4. Peralatan dan fasilitas perkantoran untuk

kantor BSN maupun kantor layanan

teknis di Palembang dan Makassar

diantaranya berupa sofa, meja, lemari,

kursi rapat, AC, TV, kulkas, dispenser,

vacuum cleaner, credenza, workstation,

white board, wireless, printer, notebook,

infocus, UPS, stabilizer dan switch hub.

Gambar 3.9 Ruang Rapat Kantor Layanan Teknis



11. Persentase penyelesaian paket pekerjaan yang dilelang

Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), BSN dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa berkewajiban melakukan pengadaan yang menerapkan prinsip efisien,

efektif, transparan, terbuka dan akuntabel sesuai dengan amanat Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010. Pada tahun 2017, rencana paket lelang pengadaan barang dan

jasa sebanyak 10 (sepuluh) paket terdiri dari 6 (enam) paket jasa konsultasi, 1 (satu)

paket jasa lainnya, 3 (tiga) paket kegiatan barang. Persentase paket pekerjaan yang

dilelang mencapai 100% sudah dilaksanakan namun dikarenakan ada perubahan

kebijakan menyebabkan 2 (dua) paket pekerjaan dinyatakan gagal lelang. Adapun paket

pekerjaan gagal lelang yaitu kegiatan Pengadaan Peralatan Standar Kelistrikan, Suhu dan

Kelembaban untuk Kalibrator Alat Ukur Kesehatan dan Pengembangan Infrastruktur IT.

Gambar 3.10 Jumlah Paket Pengadaan Tahun 2017



Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kinerja, sistem

pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional.

terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-

rata capaian sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN)

TURT yang meningkat kompetensinya

Sebagai salah satu unit kerja eselon III

yang mempunyai fungsi dalam

ketatausahaan, Bagian TURT

mengikutsertakan 1 (satu) orang Arsiparis

dan 2 (dua) orang Sekretaris dalam Diklat

Fungsional Arsiparis maupun Teknis

Kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip

Nasional Republik Indonesia (ANRI). Diklat

yang diikuti diantaranya Diklat Pengangkatan

Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli

Angkatan I pada tanggal 6 Februari – 10

Maret 2017 dan Diklat Pengangkatan

Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli

(PNBP) pada tanggal 24 September – 26

Oktober 2017. Selain itu diklat teknis

kearsipan yang diikuti adalah Diklat Teknis

Pengelolaan Arsip Aktif dan Diklat Teknis

Pengelolaan Arsip Dinamis.

Pada tanggal 8 – 9 September 2017

juga dilaksanakan Bimbingan Teknis

Pengenalan SNI ISO 9001:2015 Sistem

Manajemen Mutu dengan peserta para

Sekretaris di Lingkungan BSN. Hal ini

dilakukan dalam rangka peningkatan

kompetensi dan profesionalisme

sekretaris dan arsiparis sebagai personil

yang berhubungan langsung dalam alur

pengelolaan tata persuratan di BSN.

SASARAN Meningkatnya Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran,

Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Organisasi TURT yang Profesional

Gambar 3.11 Bimtek Pengenalan SNI ISO 9001:2015


Perencanaan Kinerja

Pendahuluan Akuntabilitas Kinerja Penutup

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)

pada tanggal 13 – 16 November 2017

melaksanakan Pelatihan dan Ujian

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dengan peserta perwakilan

dari masing-masing pusat/biro. Pelatihan

ini dilaksanakan mengingat sangat

terbatasnya sumber daya manusia di

lingkungan BSN dalam bidang pengadaan

barang/jasa. Jumlah peserta sebanyak 15

orang dan yang lulus sebanyak 14 orang.

Workshop peningkatan kompetensi

pengemudi dilaksanakan pada tanggal

3– 5 Oktober. Kegiatan ini dilakukan

dalam rangka peningkatan kompetensi

pengemudi dalam merawat kendaraan

dengan menghadirkan narasumber dari PT

ASTRA, Tbk.

Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi

Exit Permit, Rekomendasi Visa dan

Permohonan Paspor Online

diselenggarakan oleh Kementerian Luar

Negeri pada tanggal 9 Agustus 2017 dan

dihadiri oleh pengelola perjalanan dinas

dari berbagai Kementerian/Lembaga.

Kegiatan ini menginformasikan apilkasi

Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar

Negeri (SIMPEL).

2. Persentase Realisasi Anggaran

Bagian TURT

Dalam rangka mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsinya, pada tahun 2017 ini

Bagian TURT didukung oleh anggaran yang

bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun 2017. Berdasarkan

DIPA Nomor: SP.DIPA084.01.1.613104/2017

tanggal 7 Desember 2016, pagu anggaran

Bagian TURT sebesar Rp. 73.585.602.000

dan realisasi anggaran Bagian TURT Tahun

2017 adalah sebesar Rp 67.382.066.143

atau sebesar 91,56%. Pencapaian realisasi

anggaran mengalami penurunan dari tahun

2016 hal itu disebabkan tidak maksimalnya

penyerapan anggaran belanja pegawai yang

terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai

sebesar Rp. 5.991.317.361. Pagu dan

realisasi anggaran Bagian TURT Tahun 2017

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.12

Persentase Realisasi Anggaran Bagian TURT Tahun 2017


Perencanaan Kinerja


3. Persentase Pencapaian Kinerja Bagian

TURT

Target persentase pencapaian kinerja

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada

tahun 2017 yaitu 90% dengan realisasi

pencapaian sebesar 95% artinya target yang

ditetapkan pada tahun 2017 tercapai.

4. Persentase Tindak Lanjut Atas Hasil

Pengawasan Eksternal Bagian TURT

Pada tanggal 15 – 18 Mei 2017, ANRI

sebagai lembaga negara di bidang

kearsipan melaksanakan audit kearsipan

pada BSN dengan tujuan meningkatkan

mutu penyelenggaraan kearsipan di BSN.

Sebagai tindak lanjut dari hasil audit

kearsipan yang dilaksanakan BSN

melaksanakan rekomendasi yang

diberikan diantaranya dari aspek kebijakan

kearsipan dan prasarana dan sarana

kearsipan. Kebijakan kearsipan

diantaranya dengan ditetapkannya

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

BSN yang tertuang dalam Peraturan

Kepala BSN Nomor 7 Tahun 2017 dan juga

Draf Peraturan Kepala tentang Klasifikasi

Arsip. Dalam aspek sumber daya manusia,

BSN mengikutsertakan Sekretaris sebagai

pengelola arsip untuk mendapatkan

pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan

dan bimbingan teknis kearsipan

5. Persentase Tindak Lanjut Atas Hasil

Pengawasan Internal Bagian TURT

Persentase tindak lanjut atas hasil

Pengawasan Internal Bagian TURT

mencapai 100%.

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Bagian TURT Tahun 2017


Perencanaan Kinerja


6. Persentase Implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian TURT

Aplikasi yang telah dibangun oleh Bagian

Tata Usaha dan Rumah Tangga (TURT)

terdiri dari Kantaya dan Sistem Tata Naskah

Dinas Elektronik (TNDE). Kantaya

merupakan aplikasi yang digunakan dalam

pemesanan ruang rapat yang ada di

lingkungan BSN. Aplikasi tersebut dibangun

dengan tujuan terciptanya tata kelola yang

baik pada Biro PKT sebagai penanggung

jawab penggunaan sarana dan prasarana.

Tata naskah dinas elektronik (TNDE)

merupakan aplikasi yang dibangun sebagai

sistem dalam persuratan di lingkungan BSN.

Penggunaan aplikasi ditujukan dari Kepala

BSN hingga eselon IV sebagai media dalam

disposisi surat, pencatat surat masuk dan

keluar dan juga sebagai penyimpanan arsip

dalam bentuk elektonik, sehingga

memudahkan dalam pencarian.


Perencanaan Kinerja


3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2016,

pagu anggaran Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga adalah sebesar Rp. 73.585.602.000

dan realisasi anggaran Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2017 adalah

sebesar Rp 67.382.066.143 sebesar 91,56%.

Pagu dan realisasi anggaran Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha Tahun

Anggaran 2017 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.3

Pagu dan Realisasi Anggaran

Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha TA 2017 Dalam rupiah


L

aporan Kinerja Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Tahun 2017 menyajikan

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan

indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP

Documents

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN - bsn.go.idbsn.go.id/uploads/download/lakip_turt_final.pdf · 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian TURT - Biro PKT adalah sebagai