10. Bangunan Gedung

8/17/2019 10. Bangunan Gedung

http://slidepdf.com/reader/full/10-bangunan-gedung 1/87

LEMBAMN OAERAH

KOTA

Nomo|l1

TAHUN 2004

BANDA

ACEH

Seri

E

Nomor

3

QANUN

KOTA

BANDAACEH

NOMOR

IO TAHUN 2OO4

TENTANG

BANGUNAN

EDUNG

A$ M LLAH

RRAHM

AN RRAH'

M

DENGAN

RAHMAT

ALLAHSUBHANAHU

WATA'ALA

Menimbang a.

WALIKOTA

EANOAACEH,

bahwa agar bangunangedung dapat menjamin

keselamatan

enghunl

cjan |ngkungannya

arus

diselenggarakan

ecara ertib,

dN/ujudkan esual

dengan ungsinya,

erta dipenuhinya

ersyaratan

admrnistratif

an eknis

ban_ounan

edung,

bahwa

agar

gedung

dapat terselenggara

ecara

tertib

dan

terwutud sesuai

cjengan fungsinya,

drperlukan

eran

masyarakal

an upaya

pemorna-

an,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

ebagatmana

dimaksud

alamhuruf

a dan b.

perlu

menetapkan

dalam ebuah

anun.

Undang-undang

Darurat

B

Tahun 1956 tentang

Pembentukan

Daerah

Otonom Kota-kotaBesaf

dalam

Lingkungan

aerah

Propinsi umatera

Utara

{Lembaran

egara

Republik

ndonesia

ahun

1956

b.

Mengingat

; 1.



Nomor

59, TambahanLernbaran

Negara

Nomor

1092):

2. Undang-undang

omor5

Tahun 1960 tentang

Peraturan

Dasar Pokok-pokok graria

Lernbaran

Nega|a epublikndonesiaahun 960Nomor 04.

Tambahan

embaranNegara

Nomof2043);

3 Undang-undang

Nomor 13

Tahun 1980 tentang

Jalan

LembaranNegaraRepublik

ndonesia

ahun

1980 Nomor

83, Tambahan

LembaEn

Negara

Nomor 186):

4. Undang-undang

Nomor

I Tahun 1981

ientang

HukumAcara

Pidana

Lembaran

NegaraRepublik

Indonesia ahun 1981 Nomor 76,

Tambahan

Lembaran

NegaraNomor

3209):

5. Undang-undang

Nomor

5 Tahun

1986 tentang

PeradilanTata Usaha

Negara

Lembaran

Negara

Repub,ik Indonesia

Tahun

1986 Nomor 77,

Tambahan

embaranNegara

Nomor3344),

6.

Undang-undang

Nomor 4 Tahun

1992 tentang

Perumahan

dan

Permukiman

Lembaran

Negara

Republik Indonesia

Tahun 1992

Nomor 23,

Tambahan embaranNegaraNomor3419);

7.

Undang-undang

Nomor 5

Tahun 1992 tentang

BendaCagar

Budaya

LembaranNegaraRepublik

Indonesia

Tahun 1992

Nomor 27,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor3470),

8. Undang-undang

Nomor

24 Tahun

1992 tentang

Penataan

Ruang

(Lembaran Negara Republik

Indonesia ahun

1992 Nomor

115. Tamoahan

LembaranNegara

Nomor3501),

I Undang-undangNomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang

Cacat

(LembaranNegara

Republlk

IndonesiaTahun

1997 Nomor

9, Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor3670);

10.

Undang-undang

omor

18 Tahun1997 tentang

Pajak

Daerah dan

Retribusi

Daerah

(Lembaran

Negara

epublik

ndonesiaahun

1997Nomof

1,

Tambahan Lembaran

Negara

Nomor

3685).

sebagaimanaelah

iubah

engan ndang-undang

J',l



Nomor34 Tahun2000

(Lembaran

egaraRepubl

Indonesia

ahun 2000 Nomor246, Tambahan

Lembaran

NegaraNomor4048),

1'1. ndang-undang

omor23 Tahun1997

tentang

PengelolaaningkunganHidup Lembaran egara

Republik

Indonesia

Tahun

'1997

Nomof 68,

Tambahan embaran

Negara

Nomor 699):

12.Undang-undang

Nomor

18 Tahun 1999 tentang

Jasa

Konstruksi

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun

1999 Nomor

54, Tambahan

Lembaran

NegaraNomor

3833),

13. Undang-undang

Nomor

22 Tahun

1999 tentang

Pemerintahan

aerah

Lembaran

NegaraRepublik

Indonesia ahun 19gg Nomor 60, Tambahan

Lembaran

NegaE Nomor

3839),

14.Undang-undang

Nomor

25 Tahun

1999 tentang

Perimbangan

euangan

ntaG

Pemerintah usat

dan Daerah

Lembaran

Negara

Republik ndonesla

Tahun

1999 Nomor

72,

Tambahan Lembaran

NegaraNomor

3848),

15. Undang-undang

Nomor

44

Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan

eistimewaan

Propinsi DaeGh

lslims,va Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia ahun

1999 Nomor

172,

Tambahan

Lembaran

NegaraNomor

3893),

16.Undang-undang

omor

18 Tahun2001

tentang

Otonomi

Khusus bagi

P.opansi

Daerah stimewa

Aceh

sebagai

ProvinsiNanggroe

cehDarussalam

(Lembaran egaraRepublik

ndonesia

ahun2001

Nomo i14,

Tambahan

LembaranNegara

Nomor

4134\:

17.Undang-undang

omof

28 Tahun

2002 tentang

Bangunan

Gedung

(LembaranNegara

Republik

lndonesia

Tahun

2002

Nomor 134,

Tambahan

Lernbaran

egara

Nomot

4247),

18.

Peraturan

emerintah

omor5Tahun

1983 entang

Perubahan

Batas

Wila-vah

Kotamadva

Daerah

tingkai l Banda

Aceh

Lembaran

egara

epublrk

:-t8



lndonesiaTahun

1983 Nomor 5.

Tambahan

LembaranNegaraNomot3247),

19.Peraturan

Pemerintah

Nomor 27 Tahun

1983

tentang Peiaksanaan

Undang-undangNomor

B

Tahun 198'1 entang PelaksanaanHukum Acara

Pidana

(Lembafan

Negara Republik Indonesia

Tahun

1983 Nomor

36. Tambahan Lembaran

NegaraNomor3258);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 1985

tentang Jalan

(Lembaran

Negara

Republik

lndonesia Tahun

'1985

Nomor 37,

Tambahan

LembaranNegara lomor3293);

21. Perdutan

Pemerintah

Nomor

13

Tahun 1987

tentang lzin Usaha lndustri (LembaranNegara

Republik ndonesiaTahun 1987 Nomor

21,

Tambahan

embaranNegardNomor3352);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

2000

tentangKewenangan emerintah

an

Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran

NegaraRepublik ndonesia

ahun2000 Nomor54,

Tambahan

embaran

Negara

Nomor3952):

23.PeEturanPemerintah Nomor28 Tahun 2000

tentang Usaha dan Peran Masyarakat

Jasa

Konstruksi

Lembaran

NegaraRepublik ndonesaa

Tahun

2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran

NegaraNomor

3395):

24. PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2000

tentang PenyelenggaraasaKonstruksi

Lembaran

Negara

epublik

ndonesiaahun

000

Nomor

4,

Tambahan embaranNegaraNomor3956),

25. PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 2000

tentangPenyelenggaraembinaan asaKonstruksr

{Lembaran

egara

Republik

ndonesia ahun2000

Nomor 65,

Tambahan

LembaranNegaraNomor

3956):

26. Peraturan

Pemerintah

Nomor 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaandan Pertanggungjawaban

KeuanganDaerah

Lembaran

NegaraRepublik

t-r9



Indonesia

ahun

2000

Nomor

2002,

Tambahan

Lembaran

egara

omot 022);

27.Keputusan

residen

Republik

ndonesia

omor

2

Tahun

1990 tentang

pengelolaan

Kawasan

Lindung;

28.Keputusan

residen epublik

ndonesia

omor

.1

Tahun 996

entangKawasan

ndustri;

29.Keputusan

re€iden

epublikndonesia

omor

4

Tahun

999 entang

eknik

enyusunan

eraturan

Perundang-undangan

an Bentuk

Rancangan

Undang-undang,

ancangan

eratu€n

emerintah

dan Rancangan

eputusan

residen

Lembaran

Negara epublik

ndonesia

ahun 999

Nomor

0);

Dengan

e6ehrjuan

bersama ntara

DEWAN

PERWAKILAN

AKYAT

DAERAHKOTA

BANDA

ACEH

DAN

WALIKOTABANDA

ACEH

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

QANUN KOTA BANDA

ACEH

EANGUMN

GEDUNG.

TENTANG

BAB

I

KETENTUAN

ITIUM

pasal

I

Dalam

anun

ni

yang

dimaksudengan

1. Kota

dalah ota

Banda ceh.

2. Pemerintah

ota

adalahPemerintah

ota Banda

Aceh.

3. Walikota

dalah

Walikota anda

Aceh.

4. Dinas

adalahDinas

Tata Kota dan

Permukiman

Kota

BandaAc€h.

240



5.

6

KepalaDinasadalah

KeDalaDinasTata

Kotadan

Permukiman ota

BandaAceh.

Bagian Wilayah Kota

yang

selanjdnya

disebut

BWK,

merupakan

embagian

awasanungsi

kota

yang ditetapkandalam Rencana Tata Ruang

WilayahKotaBanda

Aceh

7. Peta

adalah uatubenda

ang

erbuat ari

kertas

atau

sejenisnya

ang

memuat

ambar

mengenai

suatu

okasi^{ilayahengan

skala ertentu

ang

dapat

memberakannformasi engenat

aias-batas

wilayah

engan

menunjukkandanya

alan,

ungai,

gunung,

aratan,

autan,ermasuk

eta

kabupaten,

peia

kecamatan,

eta

Rencana

Tata

Ruang

WilayahRTRW), etaRencana etail ataRuang

(RTDR)

Kawasan,

peta

Rencana

Umum Tata

Ruang

Kota

(RUTRK)

an

peta

Rencana

eknik

Ruang ota

RTRK)

tau ite

plan

L Bangunan

gedung

adalah wujud

fisik hasil

pekerjaan

onstruksi

ang

menyatu

enganempat

kedudukannya,

ebagiantau eluruhnya

erada i

atas

dan/atau i dalam

anah dan/atau

ir

yang

berfungsi ebagai empat manusiamelakukan

kegiatannya,aikuntuk unian

iau empatinggal,

kegiatan eagamaan,

egiatanusaha,

kegiatan

sosial, udava,

aupun egiatanhusus.

L Bangunan

permanen

adalah bangunan

yang

ditinjau

ari segi konstruksi an

umurbangunan

dinyatakanebih ari

15 ahun.

10

Bangunanemi

permanen

daiah angunan

ang

ditinjau ari segi konstruksi

an umur bangunan

dinyatakanntara tahun ampaidengan5 ahun.

11-

Bangunan ementara oaran

bangunan

ang

ditinjau dari konstruksi

dan umur banqunan

Ciayatakanurang

ari5 tahun.

'12

Kaviino/oekarangar

odid' s

.ar

oernFraka-d ir '

yang

menurut

De|1lmir:1nqal

e. ie 'lnia '

'.C:a ?oai

dine.gunakan

ntu|(em,caimend ikan

bangunan

l3

l"4enorial l banounan

aeaiariDeKeriaan enqada,

kan

F? rci lnan srar

.11h^\,,?

teu 9ellaora. t iatk

Jl



membangun angunanbaru maupun

menambah.

merubah dan/atau memperbaikr

angunan

yang

ada, ermasuk

ekerjaan

enggali,

menimbun,

tau

meratakan lanah

yang

berhubungan

dengan

pekerjaanmengadakan angunanersebut

14.Merobohkan

angunan

dalah

pekerjaan

meniada-

kansebagian tauseluruh agian angunan

itinjau

darisegi ungsibangunan an/atau onstruksi.

'15.

Garis Sempadanadalah

garis

khayal

yang

ditarik

pada

arak

ertentu se,ajar enganas

Jalan

tau

as

sungaiatau

as

pagar

yang

merupakan atasantara

bagian

persil

yang

bolehdibangundan

yang

ldak

bolehdibangunbangunan.

16.KoefisienDasarBangunan KDB)adalahbilangan

pokok

atas

perbandingan

r ara luas antai

dasar

bangunan engan

uas

kaviing/persil.

'17.

Koefisien

antai

Bangunan

KLB)

adalahbilangan

pokok

atas

perbandingan

ntara

otal luas

lantai

bangunan engan uaskavling/persil.

18.Koefisien Daerah Hijau

(KDH)

adalah bilangan

pokok

ata6

perbandingan

ntara uas

daerahhijau

dengan luas l€vlingy'persil.

19.Tinggi bangunan adalah

arak yang

diukur dari

permukaan

tanah, dimana bangunan

tersebut

didirikan, sampai dengan titik

puncak

dari

bangunan.

20. zin Mendirikan Bangunan

yang

selanjutnya

disingkat l\rB

adalah lzin

yang

diberikan

untuk

mendirikan, memperluas,merubah, dan

mem'

perbaiki/merehab

angunan

edung.

8AB I

FUNGSI

BANGUNAN

Pasal 2

(1) Fungsi

angunan

edung

i

fungsi unian,

emerintahan,

GEDUNG

wila.vah ota meliputj

keagamaan, 9aha,

212



sosialdan budava erta ungsikhusus.

(2)

Bangunan

gedung

fungsi hunian sebagaimana

dimaksud alamayat

(1)

meliputibangunan

ntuk

rumah tinggal tunggal, rumah

tinggal deret, dan

rumah inggalsementara.

(3)

Bangunan

gedung

ungsi

pemerrntahan

ebagai-

manadamaksud

alamayat

(1)

mejiputibangunan

untukkegiatan

emerintahan.

(4)

Bangunan

edung

ungsikeagamaanebagaimana

dimaksud dalam ayai

(1)

meliputi mesjid,

meunasah,mushalla,

gereja, pura,

wihara dan

kelenteng.

(5)

Bangunan

gedung

fungsi

usaha sebagaimana

dimaksud alamayat 1)meliputi angunan edung

untuk

perkantoran,perdagangan,perindustrian,

p€rhot€lan,

wisata dan rekreasi,

terminal dan

pergudangan.

(6)

Bangunan

gedung

fungsi sosial

dan budaya

sebagaimana imaksud dalam ayat

(1)

meliputi

bangunan

edung

untuk

pendidikan,

ebudayaan,

pelayanan

esehalan,aboralorjum

an

pelayanan

umum.

{7)Bangunan edung ungsi khusussebagaimana

dimaksudalam yat

1)

meliputi

angunan

edung

yang

tungsinyamempunyaiingkat kerahaEiaan

tinggi untuk kepentingan asionalaiau

yang

penyelenggaraannya

apatmembahayakan

asya-

rakat di sekitarnya an/ataumempunyaiisiko

bahayainggi dan

penetapannya

ilakukan leh

menteri

yang

membidangi angunan

gedung

berdasarkan

sulan

menteri

erkait.

(8)Bangunan edung japaimemilikiebihdari saru

funosi.

Pasal 3

(1)

Fungsi angunan

edung

ebagaimanaimaksud

paoa

Pasat

1

avat

ttt

rrarussesuaroelgaa

243



oeruntukan

okasiVanO

iatur

alamOanun

entang

Rencana

ataRuang

WilayahKota.

(2)

Fungsr angunan

edung

ebagaimana

imaksud

pada

Pasal

2 ayat

(1)

ditetapkan leh

Pemerintah

Kota dan

dicantumkan dalam izin mendirikan

bangunan

(3)

Perubahan

ungsi bangunan

geoung yang

telan

ditetapkan

ebagaimana imaksuddalamayat

(2)

harus mendapatkan

persetujuan

an

penetapan

kembali leh

Pemerintah ota.

BAB II

KlasifikasiBangunan

Pasal

4

(1)

Menurutkonstruksinya,

angunan

di Kota diklasi-

fikasikan ebagai

erikut

a.

bangunan

Permanen,

b. bangunan emi

permanen,

c. Dangunan

emenlara.

(2) Menurutwilayahnya, angunandi Kota diklasi-

fikasikan ebagai

erikut

a. klasifikasi

yaitu

bangunan

ang

berada i BWK

pusat

kota:

b.

klasifikagi

l

yaitu

bangunan

yang

beradadi

antara BWK

pusat

kota dan kawasan

pe.-

baEsan

kota:

c.

klasifikasill

yaitu

bangunan

yang

beradadi

sepanjang

kawasan

erbatasan

ota,

d. bangunan cji kawasankhususftertentu artu

bangunan

yang

berada

pada

kawasan

yang

dianggap

mempunyai ilaisejarah tau

budaya

yang

ketetapannyaKandrtetapkan

ebih anjul

denganKeputusan

Walikota,

{3)

l\,lenurut

okasinya, bangunan

di Kota diklasr-

fikasikan

ebagai

erikut

a

bangunan

i tepi

alan

artefl

prlmer



bangunani epi

alan

arteri ekunder,

bangunani epi

alan

oleKor,

bangunani epi

alan

okal;

bangunani epi ,alan-jalaningkungan;

bangunanitepi sungaiyang

elahbertanggul;

bangunani tepi

pantai,

awa an ambak

erta

sungai

ang

idak

bertanggul.:

(4)

Menurut etinggiannya,angunani Kota

diklasi-

fikasikanebagai erikut

a. bangunan

beningkat endah

(satu

sampai

dengandua antai);

b. bangunanbertingkatsedang

(tiga

sampai

denganempal antai);

c.

bangunanertingkatinggi

lima

antaikeatas).

(5)

Menurut uasnya,bangunandi wilayah

Kota

diklasfikasikanebagai erikut

a. bangunan

ecildenganuaskurang ari100m'

b. bangunan

enengahenganuas100-500m'

c. bangunanesar enganuasdiatasSOOm2

(6)

Menurut tatusnya, angunan i Kota diklasi-

fikasikanebagai erikut

a. bangunanemerintah;

b. bangunanswasta/pribadi.

BAB IV

PERSYARATANANGUNAI{ EDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

(1)

Setiap bangunan

gedung

harus dibangun,

dimanfaatkan, ilestarikan,

an/atau dibongkar

Eesuai engan

eFyaraian

angunan

edung ang

diatur alam

peraturanerundang-undangan

ang

berlaku.

b

c.

d

e.

t.

I



(2)

Setiap

bangunan

gedung

harus memenuht

per-

syaratan

administrasi

agar bangunan dapat

dimanfaatkan

esuai

dengan

ungsr

yang

ditetap-

kan.

(3)Setiap bangunangedung harus memenuhrper-

syaratan

eknis,

baik

persyaratanata bangunan

maupun

peFyaratan

eandalan

angunan

edung

agar bangunan

edung aik ungsi

dan layakhuni,

serasidan

selaras

engan

ingkungannya.

(4)

Pemenuhan

ersyaratan

eknis

disesuaikanengan

fu ngsi, klasifi

asi,

dan tingkat

permanensi

bangunan

gedung

Bagian

Kedua

Persyaratan

dministrasl

Pasal

6

(1)

Setiap

bangunan

edung

harus

memenuhl

er-

syaratan

dministrasi,

ang

meliputi

a. status

hak atas

tanah,

dar/atau |zan

peman-

taatan aripemegangakatasanah;

b. status

epemilikan

angunan

edung;

an

c. izinmendirikan

angunan

edung.

(2)

Pemerintah

otamelakukan

endataan

angunan

gedung

untuk

keperluan

ertib

pembangunan

an

pemanfaatan.

Pasal 7

(1)

Status

ak

atas anah

ebagalmana

imaksud

ada

Pasal6 ayat

1) butira adalah

penguasaan

tas

tanah

yang

diwujudkan

alam

bentuk

sertifikat

sebagaianda

ukti

enguasaan/kepemilikananah,

seoerti

Hak

Milik,Hak

Guna

Bangunan,

akGuna

Usaha,

ak

Pengelolaan,

an

HakPakai

tau

ang

dibuKikan

engan

alda

ual

beli atau

aKtbukti

kepemilikan

arnnya

ang

ah

246



(2)

lzrn

pemanfaatan

ari

pemegang

hak atas

tanah

sebagaimana

imaksud

ada

Pasal6 ayat

1)

butir

a

pada prinsipnya

merupakan

persetujuan

ang

drnyatakan

dalam

perjaniian

tertulis antara

pemeganghak atas tanahataupemilik anahdan

pemilik

bangunan

edung.

pasal

8

(1)

Status

kepemilikanbangunan

gedung

sebagai-

mana

dimaksud

pada

Pasal

6 ayat

('1)

butir

b

merupakan

surat keterangan

bukti kepemilikan

bangunan

gedung yang

d,keluarkan oteh

Pemerintah ota.

(2)

Dalam hal terdapat

pengalihan

hak kepemilikan

bangunan

gedung,

pemilik yang

baru waiib

memenuhi etentuan

ang

diaturdalam

Oanun

ni

Pasal 9

il)

lzin l4endirikanBangunan lMB)

dimaksud

pada

Pasal

6 ayat

(1)

butir c adalah surat butdi dariPemerlntah

ota

bahwa

pemilik

bangunan

edung

dapatmendirikan

angunan esuai

engan encana

teknis bangunan

gedung

yang

telah disetujui

leh

Pemerintah

ota.

(2)

llrB dimaksudkan

untuk mengendalikanpem-

bangunan an

pemanfaatan

angunan

gedung

di

wilayah Koia,

oengan tujuan

terjaminnya ke

selamatan

penghuni

dan lingkungan

serta tertib

banounan.

Bagian

Ketiga

Persyaratan

ataBangunan

Pasal10

(1)

Pembangunan

an

pemanfaatan

angunan

edung

47



harussesuai

dengan

peruntukanokasl

ang

diatur

oatam

a. Rencana

ata

RuangWilayah

Kota

RTRW);

b.

Rencana

Detail

Tata

Ruang

Wilayah Kota

(RDlR),

c. Renoana

Tata Bangunan

dan Lingkungan

(RTBL)

ntuk

okasi

ang

bersangKutan.

(2)

Peruntukan

okasi

sebagaimana

imaksud

dalam

'

avat

{1)

merupakan

eruntukan

lama

sedangkan

abab a

pada

bangunan

tersebut

terdapat

per-

untukan

penunjang

agar

berkonsultasi

dengan

Dinas

(3)

Dinas

menyediakan

nformasi

epada

masyarakat

tentang peruntukan okasi atau ketentuan ata

bangunan

an ingkungan

alnnya

Pasal

l

(1)

Setiap

bangunan

gedung

yang drbangun

an

dimanlaatkan

harus

memenuhl

persyaratan

kepadatan

angunan

yang

diatur

dalam Koetisien

Oasar

Bangunan

(KDB) sesuaa

ang

dltetaPkan

untuk

okasi

Yang

bersangKutan.

(2)

Koefisien

Dasar Bangunan

KDB)ditentukan

tas

dasar

kepentingan

elestarianingkungan/

esapan

arr

permuKaan

anah

dan

penceganan

erhadap

bahava

kebakaran,

kepentingan

konomi.

ungsi

peruntukan, ungsi

bangunan,

keselamatan

an

kenyamanan

angunan.

(3)

Ketentuan

besarnya

KDB

dalam

ayat

(1)

' 'disesuaikan

dengan RencanaTata Ruang Kota

dan/atau

Rencana

ataBangunan

an

Lingkungan

untuk

lokasi

yang

sudah

memilikinya

tau sesual

dengan

ketentuan

eraturan

erundang-undangan

vanq

berlaku.

1a1

Setiip

oangunan

umum

apabila

hdak dftentuka'r

larnditenlukan

DB.

makslmum

0%



Pasal

12

(1)

Koefisien

LantaiBangunan

KLB)

ditentukan

tas

dasarkepentinganelestarianingkunganlesapan

air

permukaan

anah dan

penc€ahan

terhadap

bahaya kebakaran,

kepentingan

konomi, ungsi

peruntukan,

ungsi bangunan,

keselamatan

an

kenyamanan

angunan,

keselamatan

an kenya-

manan mum.

(2)

Ketentuan

besamya KLB

dalam

ayat

(1)

dr-

sesuaikan

dengan Rencana

Tata

Ruang Wilayah

Kota

atau

sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undanganangbeflal(u

Pasal 13

(1)

Koefisien

aerahHijau

KDH)

ditentukan

tasdasar

kepentingan

pelestarian

ingkungan/resapan

ir

permukaan

anah.

(2)

Ketentuan besarnya

KDH dalam ayat

(1)

di-

sesuaikan

enganRencana

ata RuangKota

atau

sesuai dengan ketertuan peraturanperundang-

undangan

ang

berlaku.

(3)

Setiap

bangunanumum

apabila

idak ditentukan

lain,ditentukan

DH minimum

30ol0.

Pasal 14

(1)

Ketinggian

bangunan

ditentukan

sesuardengan

Rencana ata

RuangWlayah

Kota

(2) Untukmasing-masingokasiyang elumdibuat ata

ruangnya,

etinggian

maksimum angunan

itetap-

kan

olehKepalaDinas

dengan

mempertimbangkan

lebar

jalan,

fungsi bangunan,

keselamatan

bangunan

erta

keserasian engan

ingkungannya.

(3)

Ketinggian

bangunan

deret maksimum

4

(empai)

lantai

dan selebihnya

arus berjarak

engan

persil

tetanooa.

219



Pasal 15

(1)Garis

Sempadan

indingbangunan

erluar

ang

seja.lardengan as

jalan

(rencana

alan)

/ tepi

sunga/tepi pantai djtentukan berdasarkanebar

jalan/rencana alan/lebar

sungai/kondisi

pantai,

fungsi

alan

an

peruntukan

avlang/kawasan.

(2)

Letak

garis

sempadandinding bangunan

erluar

seperti

yang

dasebutkanalam ayat

(1),

bilamana

tidak

drtentukan

ain

adalahseparuh ebardaerah

milik

alan

damija)

ihitungdari epi

alan/pagar.

(3)

Letak

garis

sempadandinding bangunan

erluar

seperti yang disebutkandalam ayat (1), untuk

daerah

pantai,

a'amanaidakditentukanain

adalah

100 meterdari

garis pasang

ertjnggi

pada

pantai

yang

bersangkutanian50 meteruntuk bangunan

-oedung

itepidanaLt/sungai

(4)Besanya

garis

sempadan

panta/danau/sungai

selain

yang

diatur dalamayat

(3)

ditetapkan leh

Walikota setelah mendengar

pertimbangan

ara

ahli.

(5) Untuk ebar alan/sungaiangkurangdari 5 meter

letak

garis

sempadan dalah 4 meterdihitung

dari

tepi

alan/pagar.

(6)

Letak

garis

sempadandinding bangunan eriuar

pada

bagaan amping

yang

berloatasan engan

tetangga bilamana idak ditentukan ain adalah

minimal meterdari bataskavlingatau atasdasar

kesepakatan dengan tetangga

yang

saling

berbatasan.

(7)

Garis terluar suatu tritisan/oversteck

ang

meng-

hadap kearah etangga idak dibenarkanmelewati

batas

pekarangan yang

berbatasan dengan

tetangga.

(8)

Apabila

gans

sempacjan bangunan

oitetapkan

berhimDit engan

gar,s

sempadan

pagar,

cucuran

atapsuatu ritisan/oversteckarusdiberitalang

an

pipa

alang arus

isalurkanampar e anah.



Pasal 6

(1)Dilarang menempatkan

obang

angin/ventilasi/

jendela

pada

dinding

ang

berbatasan

angsung

denganetangga.

(2)

Garis

Sempadanntuk

angunan

ang

ibanguni

bawah

permukaan

anah maksimum

berimpit

dengan

garis

sempadan

agar,

dan tidak diper-

bolehkan

elev/ati

atas

ekarangan.

Pasal17

(1)Jarak ntaramassa/blok

angunan

atu antalyang

satudengan

ainnya alam atu

kavling tauantara

kaviingminimum

dalah

meter.

(2)

Setiap

bangunan mum

harus

menpunyal

arak

massa/blok

angunan engan angunan

isekitar-

nya sekuEng-kurangnfa

(empat)meter dan

2

(dua)

meter

engan atas avling.

(3)

Untukbangunan

ertingkatetiap

cnaikan atu

lantai

arak

antaramassa/blok

angunan

ang

satu

denganalnnya itambahengan ,5meter.

(4)

Ketentuan

ebih inci entang

arak

antar angunan

gedung

mengikuti

etentuanalam

tandareknis

yang

ditetapkan

enganKeputusan

Walikota.

Pasal 18

(1)

Persyaratan

rsiteKur angunan

edung

meliputi

persyaratan

enampilan

angunan

edung,

ata

ruang dalam, keselmbangan,eserastan, an

keselarasan

angunan

ecjung

engan

ingkungan-

n\,raserta

pertimbangan

danya

keseimbangan

antaranilar-nilai

osialbudaya

etempaterhadap

penerapan

erbagar

erkembangan

rslteKur

an

rekayasa

(2)

Persyaratan

penampilan

bangunan

gedung

sebagarmana

imaksuddaiam

ayat

('1) harus

251



(3)

{4)

memperhatrkanentukdan karaKenstik rsteKur

dan

ingkungan

ang

ada

disekitarnya.

Persyaratanata ruang dalam bangunan

sebagai-

mana dimaksud dalam ayat

(1)

harus mem-

perhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan

gedung

dan

keandalan angunan

edung.

PeGyaratan

keseimbangan,

keserasran

dan

keselarasanangunan

edung

dengan ingkungan-

nya sebagaimana imaksud

dalam

ayat

(1)

harus

mempertimbangkan

terciptanya ruang luar

bangunan

gedung,

ruang terbuka htau

yang

seimbang,

erasidan selarasdengan

ingkungan-

nya.

Pasal 19

(1)

Setiap angunanidak

diperbolehkaneng-halangi

pandangan

alu intas.

(2)

Setiapbangunanangsung

tau tidak langsung

tidakdiperbolehl€n

engganggutau menimbul-

kan

gangguan

eamanan, eselamatanmum,

keseimbangary'pelestarianingkungan

dan ke-

sehataningkungan.

Setiap

angunanaik angsung

tau idaklangsung

tidakdiperbolehkan

ibangury'berada

iatas ungai

salurdn/selokar/parit

engaitrln.

Khusus ur

uk daerahdaerah erlentu

yang

mempunyar

ungaidengan

ebar>50 m,

pem-

bangunan

bangunan

diatasnyaharus dengan

struKurbangunan

hususdan

harus mendapat

persetujuan

ari Walikotasetelah mendengar

oenciaoatara

hli.

Pasal

20

(1)Penerapan

persyaratan engendalian

ampak

lingkungan

anyaberlakubagi

bangunan

gedung

vang

dapat

menimbuikan

ampak

penting

erhadap

lngKUngan.

(3)

(4)

25)



(2)

Setiap

pembangunan edungyang

menimbulkan

dampak besar dan

penting

bagi lingkungan

lau

skala/besamyaebih besaratau samadengan100

heKar

wajib

dilengkapi enganAnalisisMengenai

DampakLingkungan AMDAL)menurutperaturan

perundang-undangan

ang

berlaku.

(3)

Pembangunan

gedung yang

tidak menimbulkan

dampak besar dan

penting

atau skala/besarnya

kurang dari 100 heKar namun menimbulkan

dampak bagi lingkungan tiajibmenyusunUpaya

Pengelolaan

ingkungan

IJKL)

an UpayaPeman-

tauan

Lingkungan

(UPL)

menurut

peraturan

perundang-undanganang

berlaku.

Pasal 2l

Persyaratan ata bangunan untuk suatu kavi/asan

lebih lanjut akan disusun dan ditetapkan

dalam

suatu RencanaTata Bangunandan Lingkungan

(RTBL).

Dalam menyusun RTBL PemerintahKota akan

mengikutsertakanasyarakat,

engusaha

an

para

ahliagardidapatRTBLyangsesuaidengankondisi

kawasandan masyarakatsetempat.

RTBLsebagaimana imaksud alamayat

1)

akan

ditinjau kembali setiap

5

(lima)

tahun atau dr-

sesuatKan.

Bagian Keempat

PersyaratanKeandalanBangunancedung

Pasal

22

(1)Setiap

bangunan

ang

dibangunwajibmemper-

timbangkan ekuatan,

ekakuan

an kesiabilan ari

seqr

truKur

(2)

Peraluran/standareknik

yang

harus dipakai alah

peraturan/standar

eknik

yang

berlaku i

Indonesia

(1)

(2'l

(3)

:51



yang

meliputi

SNI tentangTata

Cara, Spesfikasi

dan

MetodeUji

yang

berkaitan

engan

bangunan

gedung.

(3)

Setiap bangunan

dan bagian

konstruksinya

arus

diperhitungkanerhadap ebansendiri, eban ang

dipikul,beban

angindan

getaran

dan

gaya

gempa

sesuar dengan

pefaturan pembebanan

yang

berlaku.

(4)

Setiap bangunan

dan bagian konstruksinya ang

dinyatakanmempunyai

ingkat

gaya

angin

atau

gempa yang

cukup besaf

harus direncanakan

dengan konstruksi

ang

sesuaidengan

pedoman

dan standar

eknis

yang

berlaku.

(5) Dinasmempunyai ewajiban an wewenang ntuk

memeriksa onstruksi

bangunan

yang

dibangun/

akan dibangun,baik

dalam tlncanganbangunan-

nya maupun

pada

masa

pelaksanaan

pem-

bangunannya

erutamauntuk

ketahanan

erhadap

oanaya

empa.

Pasal23

(1) Penambahanantai dan/atau ingkat pada suatu

bangunanhanya

dapat dilakukanbila

memenuhi

persyaratan

eknis

bangunan an masih

memenuhi

batas ketinggian

ang

ditetapkandalam

rencana

kota

serta idakmelebihiKLB.

(2)

Penambahanantaidan/atau

ingkatsebagaimana

dimaksud dalam ayat

(1).

harus serasi

dengan

lingkungannya.

Pasal 24

(1)

Setrao

angunan

eoung

ntuk epentingan

mum

dan bangunan

ndustri harus mempunyat

stem

pengamanan

erhadap bahaya kebakaran

baik

sistem

proteksi asif

maupun isiem

proteksi

ktil

254



12)

Pemenuhan

pesryarctan

ketahanan terhadap

bahaya kebakaran mengikuti ketentuan dalam

pedoman

an standar eknis

yang

berlaku

aitu

a. Ketentuan

Teknis Pengamanan

Bahava

KebakaranadaBangunanGedung;

b. KetentuanTeknis

anajemen enang-gulangan

Kebakaran i Perkotaan,

c. StandarNasionalndonesia

SNI)/SKBI

entang

Pencegahan dan PenanggulanganBahaya

Kebakaran

pada

Bangunan Rumah dan

Gedung;

d. Ketentuan

taustandarain

yang

berlaku.

Pasal 25

(1)

Penggunaan bahan bangunan

harus

memper-

timbengkan

kea\{etan dan kesehatan dalam

pemanfaatan

angunannya.

(2)

Bahanbangunan

ang

dipergunakan arusmeme-

nuhi

syarat-syarat

ekniksesuaidengan ungsinya

seperti

yang

dipersyaratkandalam Standar

NasionalndonesiaSNl) entangbahanbangunan

yang

berlaku.

(3)

Penggunaan

ahan bangunan

ang

mengandung

racun atau bahan kimia

yang

berbahayaharus

mendapat

rekomendasi

ari instansr erkat dan

dilaksanakan

lehahlin ".

Pasal

2€

(1) Jenis,mutu,sifat bahandan peralatannstalasi ir

mrnum harus

memenuhistandar oan ketentuan

teknjs

yang

berlaku.

(2)

Pemilihan

sistem

dan

penempatan

nstalasiai.

mrnum harus drsesuaikan an aman terhacjap

sistem lingkungan, bangunan-bangunan ain,

bagian-bagianain dari bangunandan

instalasi-

instaiasr

ain ehingga

idak alingmembahayal@n,

255



(3)

(4)

mengganggu

an merugrKan

ena memudahkan

pengamatan

an

pemeliharaan.

Pengadaan

umberarr minumdaambil ara

PDAf,il

atau dari

sumber

Vang

dibenarkan

ecara resmi

olehyangbeN/enang.

Perencanaan

dan instalasi

aringan

air

bersih

mengikuti

etentuan alam

pedoman

dan standar

teknis

ang

berlaku.

Pasal 27

(1)

Setiap bangunan

harus

memiliki saluran

pem-

buangan ir hujanhinggake saluran mum

kota.

(2)

JilG saluran

umum kota

sebagaimana

imaksud

dalamayat

1) belum ecedia

ataupun

ebab-sebab

lain

yang

dapat diterima

oleh

yang

berwenang,

maka

pembuangan

air hujan

harus dilakukan

melalui

proses

peresapan

taupun

cara-cara ain

yang

ditentukan leh

KepalaDinas.

{3)

Saluranarr

hujan sebagaimana

imaksuddalam

ayat

(1)

harus

dibuatdalam

iap-tiap

perlGrangan

dengan memilikiukuranyang cukup besar dan

kemiringan

ang

cukup untuk

dapat mengallrkan

seluruh

u hujan

denganbaik.

(4)

Arr hujan

yang

Jatuh

diatas

atap harus segera

disalurkan

ke saluran dratas

permukaan

anan

dengan

pipa

aiau saluran

asangan

erbuka.

(5)

Perencanaan

dan

instalasi

iaringan

air hujan

mengrKuti ete

uan oalam

pedoman

dan standar

teknis

yang

berlaku

Pasai

28

(1)

Semua

air

kotor

yang

asalnya

dari dapur,

kamar

mandi,WCdan

empat uci,

pembuangannya

arus

meialui

pipa-pipa

ertutup

serta

sesual dengan

keientuan an

peraturan

ang

bedaku.



{2)

Pembuangan

ir kotor dimaksuddalam avat

(1)

kecualiair

kotordariWC dapatdialirkan

e

saluran

umumKola.

(3)

Jikasaluran

ebagaimanaimaKsud

alamayai

2)belum tersedia,ataupun sebab-sebabain yang

dapat diterima

oleh

yang

berwenang,

maka

pembuangan

air huJan harus

dilakukan melalul

proses

pefesapan

ataupun cara-cara

arn

yang

ditentukan lehKepalaDinas.

(4)

Letaksumur-sumur

eresapan

erjaral(minimal 0

(sepuluh)

meter

dari sumber air minum/bersih

terdekat dan

atau tidak berada dibagian

atas

kemirjngan tanah terhadap letak sumber arr

minum/bersih,

epanjangidak ada

ketentuanain

yang

disyaratkan/diakjbatkan

leh

suatu kondisi

I:|nan.

(5)

P€rencanaan

dan instalasi

Jaringan

air kotor

mengikrrti

etentuandalam

pedoman

dan standar

teknis

yang

berlaku.

Pasal 29

(1)

Setiap

pembangunan

baru/atau

perluasan

suatu

bangunan

yang

diperuntukkansebagai

tempat

kediaman diharuskan

memperlengkapa

engan

tempat

kotak/lobang

embuangan

ampah

yang

drtempatkan an dibuat

sedemikianupa sehingga

kesehatan mum erjamin.

(2)

Dalam hal

pada

lingkungandi daerah

perkotaan

yang

merupakan

otak-kotak ampah

nduk,maka

sampah dapat ditampung untuk diangkut oieh

petugas

DinasKebersihan.

(3)

Dalam hal

jauh

dari kotak sampah

nduk Dinas

Kebersihan

maka sampah-sampah

apat dibakar

dengan

cara-cara

ang

aman atau

dengan cara

larnnya.

(4)

Perencanaan

an instalasi empat

pembuangan

sampahmengrKuti etentuan alam

pedoman

an

standar ano

berlaku.

51



Pasal 30

(1)Setiap

bangunan

gedung

harus

mempunyal

ventilasialami

dan/atau

ventilasimekanrldbuatan

sesuaidengan ungsinya.

(2)

Kebutuhan

ventilasi

diperhitungkan

ntuk

meme-

nuhi kebutuhan

sirkulasi

dan

pertukaran

udara

dalam uang

sesuaidengan

ungsi uang.

€)

Ventilasi lami

harus

erdiridari

bukaan

permanen,

iendela,

pintu

atau sarana

ain

yang

dapat dibuka

sesuai

dengan

kebutuhan

an standar

eknis

yang

berlaku.

f4)

Ventrlasi

lami

pada

suatu

ruangandapat

berasal

dari iendela,bukaan,pintu ventilasiatau sarana

lainnya ari uangan

ang

bersebelahan.

{5)

Luas

ventilasi

lamidipehltungkan

minimal

eluas

5olo ari uas

antai

uangan

ang

dwentilasi

f6) Sistem

ventilasi

uatan

harusdiberikan

ika

ventilasi

alami

yang

ada idak

dapat

memenuht yamt.

(7)

Penempatan

an

sebagai

ventilasi

buatan harus

memungkinkan

elepasan

dara

secaramaksimal

dan masuknya dara

segar,

atausebaliknya.

(8) Bilamana

digunakan

ventilasi buatan. sEtem

tersebut arus

beke{a

erus

menerus elama

uang

tersebut ihuni.

(9)

Penggunaan

ventilasl

buatan

harus memper-

hitungkan

besarnya

pertukaEn udara

yang

disarankan

untuk

berbagai

ungsi

ruang

dalam

bangunan

gedung

sesual

pedoman

dan stanoar

teknis

yang

berlaku

(1)

Pasal 3l

Setrap

bangunan

gedung

ha'us

mempunyai

oencahavaan

lamidan/atau

uatan esual

engan

funostnva

fe6utuiran

pencahayaan

eliputi

ebutuhan

ntuk

ruangan

idalam

angunan,

aerah

uar angunan,

taman dan

daerah

baglan

uar

lalnnya termasuK

(2)

358



daerah

di

udara

terbuka

dimana

pencahayaan

dibutuhkan.

(3)

Pemanfaatan

encahayaan

lami

harusdaupayal€n

secara ptlmal adabangunan

edung,

sesualKan

dengan

fungsi

bangunan

gedung dan fungsi

masing-masing

uang

didalam

angunan

edung'

t4)

Pencahavaan

uatan

pada

bangunan

edungnarus

droilih

secara

nekslbel,

feK

dan

sesuar

dengan

tingkat

luminasi

ang

dipersyaratkan

esuar

ungsi

ruang

dalam

bangun

gedung dengan

memper-

timbangkan

efesiensi

dan

konservasi

nergi

yang

digunakan.

15)Besarnva ebutuhanpencahayaan lamidan/atau

buatan

dalam

bangunan

edungdlhfiung

berdasar-

kan

pedoman

an standarteknis

ang

berlaku

Pasal 32

(1)

Setiap

bangunan

gedung harus

memenuhi

DersvaTatan

emudahan

ang

mellputr

emudahan

i-rubungan

e,

dari,dan

di dalam

bangunan

edung

serta kelengkapanprasaranadan saEna daEm

pemanfaatan

angunan

edung

(2)

kemudanan

hubungan

ke,

dari

dan

di dalam

bangunan

gedung

sebagaimana

imaksud

dalam

ayaa(1),

meliputi

kemudahan

ubungan

honzontal

din

hubungan

ertikal,

ersedianya

kses

evakuasi

serta

asilitas

an al€esibilitas

ang

mudah'

aman

dan

nyaman

bagi

penyandang

acat

dan

anjut

usla

l3) Kelenokapan

rasarana

an

sarana

sebagalmana

' ' dimaklud dalamayal(1) pada bangunangedung

untuk

kepentingan

umum

meliputi

penyedlaan

fasilrtas

ang

cukup

untuk

ruang

ibadah,

ruang

ganti, ruangan

bayr,

oilet,

empat

parkir, empat

aampah

erta

asilitas

omunikasi

jan nformasi.

259



pasal

33

(1)

Kemudahan

ubungan

orizontalantar

uano

alam

bangunan

edung

sebagatmana

rmaksu;

oada

Pasal32 ayat(2) merupakan eharusan angrrnan

gedung

untuk

menyediakan

intu

dan/atau

oridor

antar uang.

(2)

Penyediaan

mengenai

umlah,

ukuran

dan

kon-

struksi eknis

pintu

dan

koridor isesuaikan

enqan

fungsr uangbangunan

edung.

(3)

Ketentuan

mengenai

kemudahanhubungan

hori-

zontal antaf ruang

dalam

bangunan

gedung

sebagaimanaimaksud

alamayat

'1)

dan

ayai

(2)

mengrkutr etentuandalam standar teknF yang

berlaku.

Pasal 34

(1)

Kemudahan

hubungan vertikal

dalam

bangunan

gedung

termasuk sarana

transportasi vertikal

sebagaimana

imaksud

pada

Pasal

32 ayat

(2)

berupa

p€nyediaan

angga, ram dan

sejenisnya

serta if dan/atauanggaberjalan alambangunan

gedung.

(2)

Bangunan

edung ang

bertinglctharus

menyedia-

kan angga

yang

menghubungkan

antai

ang

satu

dengan

yang

lainnya

dengan mempertimbangkan

kemudahan,

keamanan,

keselamatan

dan ke-

senalan

pengguna.

(3)

Bangunan

edung

untuk

parkir

harusmenyediakan

ram dengan

kemiringan ertentu

dan/atausarana

aksesvertikal ainnyadenganmempertimbangkan

kemudahan

dan keamanan

pengguna

sesuar

standar eknis

yang

berlaku.

(4)

Bangunan

edung

dengan

umlah

antai

di atas 5

harus

dilengkapi engansarana

ransportasreriikal

(10yang

dipasangsesuaideogan

kebutuhan an

fungsr

bangunan

edung.

l6c



(5)

Ketentuan

mengenai

emudahan

ubungan

ert kal

dalam

bangunan

gedung

sebagaimana

imaksud

dalam

ayat

(1),

ayat

(2),

ayat

(3)

dan avat

(4)

mengikutiketentuan

dalam standar

teknis

yang

berlaku.

Pasal 35

(1)

Akses

evakuasi

dalam

keadaan

darurat

sebagat-

mana

dimaksud

pada

Pasal 32

ayat

(2)

harus

disedEkan

i

dalam

bangunan

edungmeliputi

sistem

peringatan

bahaya

bagi

pengguna,

plntu

keluardarurat,dan ialur evakuasiapabila eriadl

bencana

kebakarandan/atau

bencana

lalnnya,

kecuali umah

inggal.

(2)

Penyediaan

akses evakuasi

sebagalmana

dl-

maksud

dalam

(1)

harus dapat

dicapai

dengan

mudahdan

dilengkapi

engan

penunjuk

rah

yang

jelas.

(3)

Ketentuan

mengenai

penyediaan

kses evakuasi

sebagaimana

imaksud

alam

ayat

(1)

dan

ayat

2)

mengikutiketentuandalam standarteknis yang

berlaku.

Pasal 36

(1)

Penyediaan

fasilitas

dan aksesibilitas

baga

penyandang

acat

dan lanjut

usia sebagaimana

dimaksud

dalam

pada

32 ayat

(2) merupakan

keharusan

agi

semua bangunan

gedung

kecuali

rumahinggal.

(2)

Fasrl(as

bagl

penyandang

acat dan

laniut usia

sebagaimana

imaksud

dalam

ayat

(1), termasuk

oenvediaan

tasilitas aksesibilitas

dan

fasilitas

lainnya

daiam

bangunan

gedung

dan

lingKungan-

n,va.

{3)

Ketentuan

mengenai

enyediaan ksesibilitas

agi

pe']yandangac3l dai

lanlutusld

seoagalnarla

261



(1)

(2)

oimaksudcjalamayat

(1)

dan ayat (2)

mengikuti

ketentuan an standar

eknis

yang

berlaku

Pasal 37

Kelengkapan

rasarana

an sarana

sebagaimana

drmaksud

pada

Pasal

32

ayar

(3)

merupaKan

keharusanbagi semua bangunan

gedung

untuk

kepentrnganmum.

Kelengkapan

rasarana

an sarana erseout

harus

memadai

sesuai

dengan ungsi

bangunan

urnurn

lersebut.

Bagian

Kelima

Persyaratan

Kenyamanandalam Bangunan

Pasal 38

(1)

Setiap bangunan

yang

dibangundapat memper-

timbangkan aKor kenyamanan agi

pengguna

penghuni yang

berada di dalam dan di sekitar

bangunan.

(2)

Perencanaan kenyamanan dalam bangunan

gedung

harusmemperhatikan

a. Kenyamanan

uang

geraK,

b. kenyamanan ubungan ntar uang;

c. kenyamanan ondjsiudara;

d kenyamananpandangan;

e. kenyamanan

erhadap ebisingan an

getaran.

(3)

Ketentuan

erencanaan, elaksanaan,

perasi an

pemelihaEan

kenyamanan dalam bangunan

mengikutiketentuan alam

pedoman

dan standar

teknis

yang

berlaku.

)62



BagianKeenam

Persyaratannstalasi istrik

Pasal39

Sistem an

penempatan

nstalasiistrik ruskuat rarus

mudah diamati. dipelihara,rdak membaha_vakan,

mengganggu an merugikan ingkungan,bagian

bangunanan instalasiain, ertadiperhitungkaner-

dasarkan iandar,normalisasieknik dan

peraturan

yang

berlaku.

Pasal

40

(1)

Bebanistrik

ang

bekerja

ada

nstalasiruskuat,

harus iperhitungkanerdasarkantandar anatau

normalisasieknik an

peraturan

ain

ang

bedaku.

(2)

Bangunan

ang

menggunakanystem

embangkit

tenaga istrik elaindari PLN atau menggunakan

pembangkit

anaga istrikdarurat

enempatannya

harus aman dan tidak menimbulkan

angguan

lingkungan,ertaharusmengikutitandar anatau

normalisasieknik an

peraturan

ain

ang

berlaku.

(3)

Bangunanan uang husus

ang

enagaistriknya

tidak boleh

putus,

harus memiliki

pembangkit

tenaga ?dangan

ang

dayanya

apatmemenuhi

kelangsungan

elayananada

bangunananatau

ruang hususersebut.

Pasal 41

Sistem nstalasi istrik

pada

bangunan inggi dan

bangunan

mum

harusmemiliki umberdaya istrik

darurat

yang

mampu

melayani

kelangsungan

pelayanan

tama

paoa

bangunanapaoila

erladl

gangguan

istrik.

263



(1)

Pasai

42

lnstalasr istrik

arus kuat

yang

dipasang, ebelum

orperqunaxan

arus e.rebrh a'rulu rperrKsa

an

diujioleh nstansiyang

entenang

Pemeliharaannstalasi rus kuat harus dilaksana-

kan oan diperiksa

seca€ berKala

esuaroengan

sifat

penggunaaan

an keadaansetempat, erta

dilaporkan

ecara ertulis

epada

PLN

Bagian

Ketuluh

Pe6yaratan Instalasi

PenangkalPetir

(2)

Pasal43

Seliapbangunan

taubagian

angunan

ang

berdasar-

kan etak,

entukdan

penggunaannya

Enggapmudah

terkena

ambaran

etir,

harus

diberi nstalasi

enangkal

petrr,

erta

diperhitungkan

erdasarkantandar,

orma-

lisasi

eknikdan

peraturan

ain

yang

berlaku.

Pasal44

(1)

Instalasi

penangkal

petir

hafus

dapat melindungi

bangunan,

eraiatan

ermasul(

uga

manusla

ang

ada

di dalamnya

(2)

Pemasangan

instalasi

penangkal

petif pada

bangunan,

narus memperhatikan

arsfeKur

bangunan.

anpamengurangr

rlaj

erl indungan

er-

haoapsambaran

etiryang

eieKif.

{3)

lnstalasr

penangf(al

pelr

wallo

drperlksa oan

cioelihera ecaraberkala

(4)

Sehap

perluasan

atau

penambahan

bangunan

maKa

instarast

penangKai

petlrnya

harus ol-

sesuaikan

engan danya

erubahan

ersebut.

26t



Apabitaeriadi

amba,"l

"ajl"",","",

""anskal

etif,

harusdiadakan

emeflksaan

egera

oan dllaKsanaKan

perbatkan

erhadap

nstalasl

bangunan

yang meng-

alamikerusakan.

Bagian

KedelaPan

Persyaratan

nstalasi-instalasi

ain

tasal

46

lnstalasi ainyangbelumdiaturdalamOanun niwalib

mengikuti

ketentuan

yang

berlaku,

dan memenuhi

segala

aspek

keamanan,

keselamatan

tefiadap

instalasitu

sendiri, angunan

an

ingkungannya.

Pasal47

Pada

pela{<sanaan

emasangan

nstalasi

rstnk,

aia

udaragedung,plumbingserta instalasi

ainnyawajib

dikerjakan ecara

aman

dan tidak

boleh

mengganggu

ataumengurangi

ekuaian truKur

bangunan.

6Ats V

PEMBANGUNAN

ERU$ AHAN=OERHANA

Eagian

kesatu

Perumahan ederhana

Pasal

48

Pembangunan

ingkungan

perumahan

han}ia

boleh

dilakukan

di

lokasi

vang

telah drperuntukkan

an

disetuiui

ntuk

perumahan

esual

oengan

Rencana

TataRuangWilayah

265



Penentuanokasi

penelitian

awai

lingkungan.

Pasal 9

perumahan

wajib didahuluidengan

teniang

geoiogi,

topogEii

qan

Pasal50

Perencanaan an

pembangunan

ingkungan

pe-

rumahan

wajib mempertimbangkan

emungkinan

penggabunganrasarana

ingkungan,asilitas

mum

dan fasilitassosial

yang

telah ada dengan idak

mengurangiualitasingkungan

ecara eseluruhan.

Pasal l

Perencanaanan

pembangunan

ingkungan

ni

harus

dapat memberikan

eseimbangan

osialdan dapat

memberikanesempatan

ntukmembinandividu an

keluargaejahtera.

Bagian Kedua

Kritetia Pemilihan Lokasl

Pasal52

(1)

Pembangunan

erumahan

aruminimum

0

(l ima

puluh)

unit

rumah

wajab drlengkap{

prasa|ana

lingkungan,asilitas

mumdan asilitas osial.

(2)

Dalam

hal

pembangunan

perumahan

bergabung

dengan

suatu ingkungan

erumahan ang

sudan

teraturdan

tersediaprasaranaingkungan,asiliitas

umum dan

fasilitas sosialnya

maka banyaknya

rumah dapat

diperkenankan

ebih dari 50

(lima

ouluh) nit.

)6b



PasalS3

(1)

Lingkungan

erumahan

arus

bebas

dad

pen-

cemaran lr pencemaranoara oar keolsinga'].

baik

yang

berasal

dari

sumber

daya buatan atau

darisumber

dayaalam.

(2)

Lingkungan

erumahan

erJamin

ercapainyaingkat

kualitas

ingkungan

hidup

yang

sehat

bagi

pem-

binaan

ndMdudan

mas\Frakat

enghunl.

(3)

Kondisi anah

ingkungan

erumahan

arus

bebas

banjir

dan memiliki

emiringan

anah

0

-

15%

(nol

sampaidengan

imabelas

Persen).

Bagian

Ketiga

Kepadatan

Llngkungan

Pasal54

Kepadatan angunan

umah

ederhana

idakbersusun

dalam suatu

lingkungan

perumahan

idak

boleh me-

lebihi50 (limapuluh)unitrumah/ha.

Pasal

55

Maksrmum

uas

persil

pelencanaanyang

ienulup

bangunan

adalah

4oolo

empat

puluh pe.sen)

dari

seluruh

uas ingkungan

erumahan.

Pasal

56

Khususuntuk

pembangunan

jngkungan

erumahan

dengan

umiah

urang

ari50

lama

uluh)

umah,maKa

daerah

yang

boleh

didiikan

rumah dapat

diperluas

meniadi

maksimum

70olo

tujuh

puluh persen)

darr

seluruh

uas

rngkungan

erumahan

267



Baglan

KeemPat

Prasarana

ingkungan

erumahan

Pasal 7

Setiap

ingkungan

erumahan

ajib

ilengkapr

engan

sistem

pembuangan

ir limbah

ang

memenuhi yarat

berdasarkan

ormalisasi

eknik

yang

berlaku.

PasalS8

(1)

Sistem

pembuangan

air limbah sebagaimana

dimaksudkan

pada

Pasal

57 dapat dilakukan

dengan

pembuatan

angki

sePtik

(2)

Dalamhal tidak

memungkinkan embuatanangki

septik untuk

pembuangan

rr

limbah.setiap ing-

kungan

perumahan ajibdilengkapi

engansistem

pembuangan rr

limbah lingkungan

ang

dl-

sambungkan

ada

sistem

pembuangan

ir limbah

kota

ataudengan

pengolahan

andlrl

(3)

Sistem

pembuangan

ir

limbah kota dan srstem

pembuangan

ir limbah

ingkungan

arusdapat

melavanr ebutuhanpembuangan elurun lmban

dari ingkungan

erumahan.

(4) Dalam hal

lingkungan

perumahan

memiliki unit

pengolahan

air

limbah manciiri sebagalmana

dimaksud

ayat

{1)

Pasal ini, maka

air limbah

sebelumdibuang

e

perairan

erbuka

harusmelalul

srstem

engolahan

15)

Pembuangan

ir Iimbah

idak bolehmengakibatkan

pencemaran

ingkungan

Pasal

9

(1)

Setiap

perumahan

waiib mempunyal

saluran

pembuanganirhujan

(2)

Saluran

embuanganlr huiansebagalmana

l-

maksud

dalam

ayat

(1) wajb

dlrencanal€n

berdasarkan

rekuensl

ntensiias ufah

hulan

5

(llrna)

ahunan

andaya

erap

anan

:68



(3)

Saluran

pembuangan

ir hulan

sebagaimana

dimaksud

dalam ayat

(2)

Pasal ini dapat

berupa

salurcn erbuka

atausaluran

ertutup.

Eagian

Kelima

Fasilitas

Umum

Pasal

60

(1)Setiap

pembangunan

erumahanrcjib

dengan

ragarana

rrDersln.

(2)Penyediaanir bersih dapatdengan

sumur

ompa.

dalengkapi

membuat

(1)

(2)

Pasal

61

Setiap

pembangunan

erumahan

wajtbollengkapl

dengan

sistem

pembuangan

ampah

yang

aman

sesuai

dengan

kebutuhan.

Sistem

Pengumpulan

Sampah lingkungan

pe-

rumahan harus memiliki fasilitas pengumpulan

sampah

rumah angga

dan tempal

pengumpulan

sampah

ingkungan.

(3)

Pembuatan

asilitas

pengumpulan

ampah

umah

tangga

dan tempat

pengumpulan

sampan

lingkungan ebagaimana

imaksud

aiamayai

(2)

harus mempertimbangkan

umlah

dan

banyaknya

buangan

ampah, ibuat

aribahan

edapair,serta

ditempatkan

ada

okasi

ang

mudahdicapai

oleh

petugaskebersihandan tidak mengganggu alu

lintas

Pasal62

(1)Setiap

unit bangunan

umahSangat

Sederhana

nards

meroapalxal

oava

.str oalarr balas

iertentu

minimum

ntuk epefluan

enerangan

269



(2)

Sumber

daya istrik niuk

perumahan

eoerhana

dapat

disediakan leh sumber daya

dari

aringan

PLN

atau

diusahakanecara

mandii.

(3)

Apabila

penyediaan

umber daya isirik

dilakuKan

secara mandiri maka ketentuanpembangunan

jaringan

strik wajib mengikuti

ketentuan

anngan

yang

berlaku

Pada

PLN.

(4) Jalan umum

pada

lingkungan

perumahan

wajib

diberi

penerangan

engan

persyaftfian-persyaratan

yang

sesuaidengan

srandaringkungan.

BaglanKeenam

Fasilitassosial

Pasal

63

(1)

Setiap

pembangunan

erumahan

wajibmenyeCia-

kan ahan

untuk asilitas osial.

(2)

JenisFasjlitas

Sosial

yang

waJib isediakan a{am

lingkungan

perumahan

sederhana

sekurang-

kurangnyaerdiri

dari:

a. Fasilitas

endidikan

aman

kanak-kanak;

b. Fasilitas

eribadatan;

c. Fasilitas

lahraga,

d. Taman

bermarn nak-anak

(3)

Fasilitassosial

dapat digunakan

oleh satu ling-

kungan saja

atau

juga

digunakan

oleh beberapa

lingkungan

erumahan

(4)

Penyediaan

ahanuntuk asilitas

osialdisediakan

secarabe6amaoleh para pengembang i bawah

koordinasr

alikota.

|; 'a



SAB VI

PENYELENGGARAAN

ANGUNAN

GEDU} G

BagianPertama

Umum

Pasal

64

(1) Penyelenggaraan

bangunan

gedung

meliputi

kegiatan

pembangunan,

emanfaatan,

elestanan

dan

pembonglcran.

(2)

Dalam

penyelenggaEan angunan

gedung

se-

bagaimanadimaksuddalam ayat (1), penyeleng-

gara

berkewajiban

memenuhj

persyaratan

bangunan

gedung

sebagaimana

lmaksucj

alam

Bab

V.

(3)

Penyelenggara

bangunan

gedung

tetdiri atas

pemrlikbangunan

edung,

penyedla

asa

konstruksr

dan

pengguna

angunan

edung

(4)

Pemilik

bangunan

gedung

yang

belum dapat

memenuhr

persyaratan

sebagalmana

olmaKsuo

dalam Bab lV, teiap harus memenuhiketentuan

tersebut ecara

ertahap.

EagianKedua

Pembangunan

Pasal 55

(1 Pembangunanangunanedung iseleng€arakan

melalui

tahapan

percncanaan

dan

pelaksanaan

beserta

engawasannya.

(2)

Pembangunan

angunan

edung

apar

dllakuKan

baik

dr tanah

miliksendiri

maupun i tanah

mrllk

prhak

ain

,3)

Per,rbangunan

angL'lan

eoung

alas

a'lah

m

(

Frhak

arn ebag?,n-ana

,maksLrd

alar

a\at

(2)

271



dilakukan berdasarkan

per.lanjian

edulis

antara

pemil ik

anah an

pemihk

angunan

edung

(4)

Pembangunanbangunan

gedung

dapat

dilak-

sanakan etelah

encana

eknisbangunan

edung

disetujuioleh PemerintahKota dalambentuk zin

mendirikanbangunan kecuali

bangunangedung

fungsi

khusus.

Pasal 66

('1)

Pefencanaan angunan umah inggal saiu

laniai

dapat dilakukan

oleh orang

yang

ahli/berpe-

ngaiaman.

(2) Perencanaan angunandua lantai dilakukan leh

konsultar/orang

ang

ahli

yang

elahmendapatkan

sertifikat ari

usaha

profesi.

(3)

Perencanaan angunan

ebih dari dua lantaiatau

bangunanumum atau

bangunanspesifik harus

dilakukan leh

badan usaha

yang

elah mendapat

sertifikat

esuajdengan kualifikasi an klasifikasi-

nya.

(4) Perencanabertanggung

awab

bah\4abangunan

yang direncanakan elah memenuhipeGyaraian

teknis sesuai dengan

peraluran perundang-

undangan

ang

berlaku.

(5)

Perencanaan

bangunan

gedung

terdrn atas

perencanaan

arsiteKur,perencanaan

onstruksi,

perencanaan

tilitas

ang

diseirai enganRencana

Kerladan Syarar-syarat

ekeryaan

RKS)

(6)

Ketentuan

ebagaimana imaksud dalamayat

1),

(2)

dan

(3)

idak

berlaku agi

perencanaan

a oangunanyang sfarnya seme'rlara engan

s,varat ahwa uas dan tin-qginya

idak berten-

tangandenganketentuan

ang

ditetapkan leh

Dinas

b

Pekerlaan

pemellharaan-/perbaikan

angunan

anlara

arn

t7l



'1.

memperbaiki

bangunan dengan

tidak

mengubah konstruksidan luas lantaa

bangunan,

2. pekerlaanmemplester, emperbaikietak

bangunandan memperbaiki

apis lantai

bangunan;

3. memperbaiki

enutup

tap

anpamengubah

konstruksinva;

4. memperbaiki

^

obang

cahaya,/udaraidak

lebih ari m';

5. membuat

pemisah

halaman

anpa kon-

srfuKst,

6. memperbaikiangit-langitanpamengubah

jaringan

ain.

Pasal 7

(1)

Pengesahanencana

eknis bangunan

gedung

untuk

kepentingan umum

ditetapkan oleh

Pemerintah

otasetelah

mendapat

ertimbangan

teknis

aritim hli.

(2)Pengesahanencana eknis bangunangedung

fungsi

khususditetapkan

leh Pemerintah ota

setelahmendapat

ertimbangan

eknis aritlmahli.

(3)

Keanggotaan

im ahli

bangunan

edung

ebagaF

mana imaksudalam

yat

1)

danayai

2)

bersifat

adhoc terdiri

ari

para

ahliyang

ipedukanesuai

dengan ompleksitas

angunan

edung.

( t)

Pasal 68

Pelaksanaan

pekerjaan

mendinkan bangunan

gedung

sampai

dua lantai dapat

dilakukanoleh

pelaksana ero€ngan

Yang

ahli.

Pelaksanaan

peke4aan

mendirikan ban unan

gedung

dengan

luas lebih dari 2000

m' atau

bertingkat ebih

dari dua lantai

dan dengan luas

lebih

an

1000 n' bangunan

pesifrkarus iiaku-

kan oleh badan usaha vang memilikisertifikat

t2)



(4)

sesualdenqan

kualri lkasian Klasfrkasr

ang

o-

keluarkan lehasosiasi

Drofesl

Dalam

hal

pelaksanaan

embangunan

angunan

gedung

tertaol

kegagalan

struKur. maka

pem-

bangunan arusdihentikan an bangunan

-oedung

dilakukan

pengamanan

erhadap manusia

dan

xngKungan.

Apabila asil

penelitian

erhadap egagalantruktur

sebagarmana

imaksuddalam ayat

(3), pasal

ni

lernyata

idak dapatdiatasidengan

perbaikan

an

dapat mengakibatkan

enurunan,

makabangunan

tersebut arus

dibonokar.

Pasal69

(1)

Setiap

pelaKanaan

pembangunan

bangunan

gedung

harus

diawasi oleh orang

yang

ahli /

berpengalaman

tau badanusaha/konsultan

ang

telahmemiliki

enifikat adanusaha esuai engan

kualifikasi an klasifi asinya.

(2)

Pengawasan

pembangunan

umah tinggal satu

lantai dapat dilakukan

oleh orang

yang

ahli /

berpengalaman

(3)

Pengawasan

pembangunangedung

dua lantai

dapat dilakukan

oleh orang

yang

ahli/ ber-

pengalaman

ang

telah mendapat

sertifikatdan

asosiasiDrofesr

(4)

Pengawasan

embangunan edung

ebihclai dua

lantaralaUangunanmumarau

anguna. pesrl-iK

harusdilakukan

leh badanusaha/

onsultan

ang

telah mendaoat sertifikat badan usaha sesuai

dengan

kuarilikasian

kiasfi asinva.

(5)

Pengawas

bertanggung

awab

bahwa

bangunan

yang

diawasinya

memenuhi

persyaratan

eknis

sesuar en-oan an

peraluran erundan9'unqangan

yang

berlaku.



BagianKedga

Pemanfaatan

Pasal 70

(1)

Pemanfaatan

bangunan

gedung

dilakukan

oleh

pemrlik

atau

pengguna

bangunan

gedung

setelah

bangunanersebut

inyatakan emenuhi

eryarat-

an aik

ungsi.

(2)

Bangunan

edung

dinyatakan

emenuhi

ersyarat-

an laik ungsiapabila

elah memenuhi

persyaratan

teknis,

sebagaimanadimaksud

dalam Bab lV,

Qanun ni.

(3) Pemeliharaan,erawatan

an

pemeriksaan

ecara

berkala

pada

bangunan

gedung

harus dilakukan

agar dap

memenuhi

ersyaratan

aik ungsi.

(4)

Ketentuan mengenai

lata cara

pemeliharaan,

perawatan

dan

pemeriksaan

secara

berkala

bangunan

gedung

mengikuti

pedoman

eknis

dan

standarisasiasional

ang

berlaku.

Bagian

Keempat

P€lestarian

Pasal 71

('1)

Bangunan

gedung

dan l ingkungannya

ang

drtetapkan ebagaicagar

buoayasesuaroengan

peraturanperundang-undangan

arus dilindungi

dandilestarikan

(2)

Penetapan

angunan

geciung

dan hngkungannya

yang

dilindungi dan dilestarikan

sebagairnana

dimaksud

alamayat

1)dilakukan

lehPemerintah

Kota

dan/atau

emerintah

enganmemperhaitkan

ketentuan

erundang-undangan.

(3)

Pelaksanaan

erbalkan, emugaran, er-lrndungan

serta

pemeliharaan

tas bangunan

edung

dan

linokungannyaebagaimana

rmaksud alam yat



(4)

(5)

{1)

hanya dapat di lakukansepanlang

idak

mengubah

nilai danlatau karaKer cagar budaya

yang

drkandungnya.

Perbaikan,

emugaran

an

pemanlaaian

angunan

gedung dan lingkungan cagar budaya yang

dilakukan

menyalahi

ketentuan

ungsi

dan/atau

karaKer

cagar budaya,

harusdikembalikan

esuar

dengan

peraturan

erundang-undangan.

Ketentuan

mengenai

perlindungan

an

pelestarian

sebagaimana

imaksud alamayat

1)

dan ayat

2)

serta teknis

pelaksanaan erbaikan,

pemugaran

dan

pemanfaatan

mengikuti

ketentuan

pedoman

teknisdan

standarisasi asional

ang

berlaku.

Eagian

Kellma

Pembongkaran

Pasal 72

(l)

Bangunan

edung

harusdibongkar

pabtla

a. tidak aik

ungsidan idak

dapatdiperbaiki,

b. dapat menimbulkan bahaya dalam pe-

manfaatanbangunan

gedung

dan/atau ing-

kungannya;

c.

dibangun

nyata-nyata erryaiahl

encana ata

Ruang

Kota.

(2)

Bangunan

edung

yang

harusdibongkar

ebagal-

mana dimaksud

alamayat

(1)

huruf a dan

b

ditetapkan

leh Walikota

berdasarkan

asil

peng-

kajian eknis.

{3)

Pengkajianeknisbangunan edungsebagalmana

dimaksud

dalam

ayat

(2),

kecuali

untuk rumah

tinggal,

dilakukan

oleh

pengkaji

teknis dan

pengadaannya

menjadi

kewajiban

pemllik

ban9unan

edung.

(4)

Pembongkaran

angunan

edung ang

mempunyai

damDak uas

terhadap

keselamatan

mum

dan

lrngkungan

harus drlaksanakan

Derdasa'kan

)16



rencanaeknis

pembongkaran

ang

elahdiseiujui

olehWalikota tau

pejabatag

ditunjuk.

Pasal 3

(1)

Walikota emerintahkan

emilik

angunan

edung

untuk

membongkarbangunan sebagar-mana

dimaksudkan

ada

Pasal 2 ayat

1).

(2)

Apabila

etelah30 hari

perintahpembongkaran

dimaksudkan

alam ayat

(1)

tidak diindahkan,

Walikotaberhakmengambil

indakan

pembong-

karan

aksa

tasbiaya

emilik

angunan

edung.

(3)Terhadap angunanedung angharus ibongkar

karena etentuan asal 2

ayat

1)

c,

angka

,/aKu

dimaksudkanalam yat2 adalah

hari.

(4)

Daiam al

yang

mendesaK

alikota apalsegera

mengambil

indakan

pembongkaran

tas biaya

pemilik

denganidak

perlu

memberitahukanecara

tertulis.

(5)

Ketentuan

mengenaaata cara

pembongkaran

bangunan

edung

mengikllti etentuan

edoman

teknis anstandarisasiasionalangberlaku.

BAB VII

PERIZINAN ANGUNAN

Bagian

Pertama

lzin

Mendirikan angunan

lMB)

Pasal 74

(1)

Setiap orangatau badan

yang

mendirikan,mem-

peduas,

merubah,

dan memperbaiki/merehab

bangunan

edung

harus

mendapai zin Menciirikan

Bangunan

lMB)

dariWalikota.

i2)

IMB

diberikansesuai dengan

peruntukan

ahan

yang

elah ditetapkan

alam RencanaTata Ruang

WilayahKota.

77



(3)

Bangunan

ang

didirikan, iperluas,

irubah, an

diperbaiki/direhab

arus sesuai

dengan

zin

yang

diberikan-

Pasal 75

(1)

Permohonan zin Mendirikan Bangunan

harus

diajukan secara

tertulis oleh

pemohon

kepada

Walikota tau

pejabat

€ng

ditunjuk.

(2)

Sebelummengajukan

ermohonan

zin l\4endirikan

Bangunan,

pemohon

harus

memintaketerangan

tentang arahan

perencanaan,

eGlracuma-cuma

kepada Dinas

tentang rencana mendirikan/

mengubah angunan edungyangmel,puti

a.

peruntukan

ahan:

b. Jumlah antai/lapis

angunan

edung

di atavdi

bawah

permukaan

anah

yang

diizinkan;

c. Garis

sempadan

ang

berlaku,

d. Koefisien asarBangunan

KDB);

e. Koefisien antai

Bangunan

KLB),

I Koefisien

aerahHUau

KDH);

g.

Persyaratan-peFyaratan

angunan

edung,

h. Persyaratan

perencanaan,pelaksanaan

dan

pengawasan

angunan

eoung;

i. Hal-hal ain

yang

dipandang

erlu.

Pasal?6

Tatacaracjan syarat-syarat ntuk memperoleh lMB

ditetapkan enganKeputusanWalikota

Pasal 77

(1)

Walikotaatau

pejabatyang

ditunjukdalamwaldu

paling

lama 30

(tiga

puluh)

hari sejak

tanggal

diterima

permohonan

MB

yang

lengkap harus

memberikan eputusanmenerimaaiau menolak

Dermohonanzin Mendirikan anqunan



(2)

Selambat-lambatnya

(enam)

bulan

setelah

berlakunya

zin \4endirikan

angunan

an

pemohon

belum memulai

pelaksanaan

ekerjaannya

maka

lzinMendiril(an angunan ataldengansendldnya.

(3)

Dalam al

diluar emampuan

emiliUPmegang

zin

atau

karena alasan-alasan

ang

dapat diterima,

atas

permintaan

emilildpemegang

zin,

Walikota

dapatmemperpanjang

angka

waldu

ang

dimaksud

dalam

ayat

2)

selama

6

(enam)bulan.

(4)

Oalam

hal

pelaksanaan

angunan

gedung

sudah

dimulai etapi

erhentiatau

idak

diteruskan elama

3

(tiga)

ahun berturut-turut,

aka

IMB

yang

elah

diberikan arusditinjauulang.

(5)

lzin

Mendirikan

Bangunan

bagi bangunan

sementara

diberjkan

untuk

iangka

waldu

paling

lama

(lima)

ahun.

Pasal 78

(1)

Walikota

tas

permintaan

emilik

angunan

edung

dapatmengubah

ama

pemegang

urat

MB.

(2) Perubahannama pada Surat lzin Mendirikan

Banounan dikenakan

Bea Balik Nama

sesuai

denjan

ketentuan

ang

bedaku.

Pasal 79

Permohonan

[48 ditolak

a

apabila

bangunan

gedung

yang

akan didirikan

dinilai

idakmemenuhi

ersyaratanteknisangunan

gedungseperti iaturpadaBab V:

b. bangunan

gedung yang

akan

didirikan di atas

lokasi/tanah

ang

penggunaannya

idak

sesuai

degan

encana

ota

yang

sudahditetapkan

alam

Rencana

ata

RuangWiiayah

Kota,

c apabiia

bangunan

edung

akan

mengganggu

tau

merusak

ingkungan

ekitarnya,

:19



d.

f.

lzinMendirikan

angunan

idak

iperlukan

alam al

a Membuatubang-lubangentilasr,eneranganan

sebagatnya

ang

luasnya

ldak

Pbrh

dan 1 m'

dengin

srst erpanjang

mendatar

dak eblhdan

2

(dua)

meter;

b.

Membongkar

bangunan

gedung

yang

menurut

pertimbangan epala

Dinas

idak

membahayakan;

c. iremeliharaan

bangunan

gedung

dengan

tidak

merubah

denah,

konstruksi

maupun

arsiteKonls

dari bangunan

emula

ang

elah

mendapat

zin

d. Mendirikan angunan ang tidakpermanenuntuk

memelihara

inatang

inak

atau

anaman-tanaman

dengan

syarat

ebagai

erikut

1 ditempatkan

ihalaman

elal€ng,

2

luas tidak

melebihi

10

(sepuluh)

meter

persegr

dan

ingginya

idak

ebih

dari2

(dua)

meter'

e. lvlembuat

kolam

hias,

taman,

tiang

bendera

di

halaman

ekaranganumah:

i Membongkar

bangunan

gedung

yang

termasuK

dalamkelas idakPemanen,

apabila

angunan

edung

kanmengganggu

alu

lintas,

aliran

air, cahaya

atau

bangunan-bangunan

yang

elah

da,

apabila rencana bangunan

gedung

tersebut

menyebabkan

erganggunya

encana

alan

yang

telahditetapkan

leh

Pemerintah

ota,

aoabila

adanya

keberatan

yang

dlalukan

dan

dibenarkan

lehPemerintah

ota;

Pasal

80

lllendirikan

bangunan

yang

sifatnya

sementara

yang

pendiriannyaelahdiperoleh

zin

dariWalikota

untuk

paling

ama

1

(satu)

bulan,

Mendirikan

erlengkapanangunan

ang

perlzlnan-

nya telah

diperoleh

selama

mendlnxan

sualu

banounan.

s.

h

:gr)



Pasal

81

Dilarang mendirikan,

memperluas, merubah, dan

memperbaiki/merebab

angunan pabila

a. TidakmempunyaisuratzinMendirikan angunan;

b

Menyimpang ad ketentuan-ketentuan

tau

syara

syaftrt

ang

ditentukan alam

surat zin Mendinkan

Bangunan;

c Menyimpangdari rencana

FEmbangunan

ang

meniadi dasar

pembenan

lzin

Mendirikan

Bangunan;

d. lvenyimpang

ari

peraturan

an syarat-syarat

ang

telah ditetapkandalam

Qanun

jni

atau

peraturan

lainnya ang idakbertentanganenganQanun ni,

Pasal 82

(1)Walikota

dapat

mencabut Surat lzin Mendirikan

Bangunan pabila

a.

Pemegang izin tidak menjadi

yang

ber-

kepentinganagi;

b

dalamwaKu 6

(enam)

ulan

setelahanggal zin

itu diberikan pemegang lzin masih belum

melakukan

pekerjaan ang

sungguh-sungguh

dan meyakinkan;

c.

pekerjaan-pekerjaan

tu

terhenti elama3

(tiga)

bulan

dan emyata idakakan

dilanjutkan;

d.

lzin

yang

elah diberikan

tu kemudian ernyata

didasarkan

pada

keterangan-keterangan

ang

keliru;

d. Pembangunantu

kemudian ernyatamenyim-

pang dari rencana dan syarat-syarat ang

disahkan.

Pencabutan

Surat

lzin

Mendirjkan Bangunan

diberikan alambentuk

KeputusanWalikota

epada

Pemegang

zrn rserlar

engan lasaq-alas6nnya.

Sebeium

Keputusan

Waflkora

eoagarmana

,.

maksud dalam ayat (2)

dikeluarkan, kepada

pemegang

zin edebih ahulu iberitahu

andiberi

(2)

:8 i

(3)



peringatan

ecara

ertulis dan kepadanyadiberi

kesempatan

untuk

mengajukan keberatan-

keberatannya.

Pasal 83

(1)

Pemegang

IMB

waiib

memberttahukan

ecara

tertulis epada

Dinas

entang

a.

saat

akan

dimulainya

p€kerjaan

mendirikan

bangunan

tersebut

dalam

Il\rB,

sekurang-

kurangnya

4

am

sebelum

pekerjaan

imulai,

b. saat

akan dimulainya

agian-bagian

ekeriaan

mendirikan

bangunan,

sepanjang

hal itu

dipersvaratkanalam MB,sekurang-lrurangoya

24

iam

sebelum

agian

tu mulaidikerjakan;

c. tiap

penyelesaian

agian

p€kerjaan

mendirikan

bangunan

sepanjang

hal

itu dipersyaratkan

dalam

MB

sekurang-kurangnya

4

am

sebelum

baqian

tu selesai

ikerjakan

(2)

Pekerj;an

mendtflkan

angunan

dalam ll''lB

baru

dapat

mulaidikerjakan

etelah

Dinas menetapkan

garis

sempadan

agar,

garis

sempadan

bangunan

serta

ketinggian

permukaan lantai dasar dari

permulGan

jalan

atau

permuKaan

anan

pe-

karangan

empat

bangunan

akan

didirikan

sesuai

dengan

persyaratan

ang

telah

ditetapkan

alam

IMB.

(3)

SelambatJambainya

(tujuh)had setelah

diterima

pemberitahuanebagaimana

alamayat

(1)

Dinas

ridak

me€ksanakan

ugasnya

sebagaimana

dF

maksuddalamayat 2),makapemegang in dapat

memulai

ekerjaannya.

(4) Pekerjaan

mendirikan

angunan

harus

dilaksana-

kan sesuai

dengan

rencana

yang

dlajuKan

oan

ditetapkan

alam

N'lB.



Pasal 84

(1)

Selama

ekerjaan

endirikan

angunanjlaksana-

kan,

pemegang

MB

diwajibkan ntuk menutup

lokasiempatmendirikanangunanengan agar

pengamanang

mengelilingiengan

intu

apat.

(2)

Bilamanaerdapat

aEnakota

yang

mengganggu

atau terkena

encana

pembangunan

aka

pe-

laksanaan

emindahan/p€ngamanan

arus ikerja-

kan oleh

pihak

yang

berwenang tas biaya

pemegang

MB.

Pasal 85

(1)

Pelaksanaanendirikanangunanarus

mengikuti

ketentuan-ketentuanari

peraturan

eselamatan

danKesehatanerja

ang

berlaku.

(2)

Pemegangzin Mendirikan

angunan iwajibkan

untuk menyediakan

ir minum

yang

memenuhi

kesehataningkungan

anditempatkanedemikian

rupa sehinggamudahdicapai leh

para pekerja

yang

membutuhkannya.

(3)Pemegangzin Mendiril€nBangunan iwajibkan

untuk

menyediakan

erlengkapan

ertolongan

PertamaPada Kecelakaan

P3K)

lengkapdan

banyaknya esuai dengan

umlah

orang

yang

dipekerjakanan ditempatkan edemikian

upa

sehingga udah icapai ila

diperlukan.

(4)

Pemegangzin Mendirikan

angunan iwajibkan

sekurang-kurangnyaenyediakan

(satu)

nitWC

sementara,

ika

mempekerjakanampai engan 0orang,

ntuk 0 orang edua, etiga an

seterusnya

disediakan

ambahanmasrng-mastng

(satu)

WC

,agt.

Pasal

86

(1)

Kepala

Dinaskarena

abatannya

menjadi

engawas

bangunandengan dibantu leh enaga eknikyang

83



(2)

(3)

(4)

karena

abatannya

menjadi

engawas embantu;

Pengawasan

elaksanaan ekerjaan

di

lapangan

dilakukan

leh

pengawas

ebagaimana

itentukan

di dalamPasal

69

Selamapekerjaanmendirikan angunan ilakukan,

pemegang

l\48

wajib menempatkan alinansurat

IMB beserta

ampirannya

i lokasi

pekerjaan

ntuk

kepenhngan

emeriksaan

leh

petugas

Petugas

Dinasberwenang

ntuk

a. memasuki

an

memeriksa

empai

pelaksanaan

pekerjaan

mendiikan

bangunan setiap

saat

pada

am

kerla;

b.

memeriksa

apakah bahan

bangunan

yang

digunakansesuaidengan Persyaratan mum

Bahan Bangunan

PUBB)dan Rencana

Kerja

dan Syarat-syarat

RKS);

c. memerintahkan

enyingkirkan

ahanbangunan

yang

idak

memenuhi

yarat, emikian

ula

alat-

alat

yang

dianggap

berbahaya

ertameruglkan

keselamatan/kesehatan

mum:

d. memerintahkan

embongkar

tau menghenti-

kan

segera

pekerjaan

mendirikan

bangunan,

sebagian

atau seluruhnyauntuk sementara

waktuapabila

1.

pelaksanaan

endirikan

angunan

menyim-

pang

dari

izin

yang

telah diberikan

atau

s.varalsya

at

yang

telah

ditetapkan;

2.

peringatan

ertulis

dari Dinas idak

dipenuhi

dalam

angka

waktu

yang

elahdltetapkan.

Pasal

87

(1)

Setelah

angunan

elesai,

emegang

MB

wajib

menyampaikan

aporan

secara

eriulis dilengkapi

dengan

a. berita

acara

pemeriksaan

an

pengawas ang

telah

diakreditasi

bagi

bangunan

yang

drper-

syararKan),

28.+



b.

gambar yang

sesuai dengan

pelaksanaan

as

builtdrawings),

c. fotocopy

anda

pembayaran

etribusi

(2)

Berdasarkanaporan

an beriiaacarc

sebagaimana

dimaksuddalam ayat (1) pasal ini KepalaDinas

atas

nama Walikota menerbitkan

Sertifikat

Laik

Fungsi

SLF).

(3)

JangkawaKu

penerbitan

LF dimakud

dalamayat

(2)

ditetapkanselambat-lambatnya

2 hari ketja

terhitung ejakditerimanya

aporan an berita ca€

pemeriksaan

Pasal 88

(1)

Bangunan

gedung yang

telah selesai

dibangun

harus digunakan

sesuaidengan

enis

peruntukan

bangunan

ang

ercantum alam

MB.

(2)

Apabila erjadi

perubahan

penggunaan

angunan

sebagaimana

ang

telah ditetapkandalam

llrB,

pemilik

bangunanwajib mengajukan

ermohonan

lzin Penggunaan

Bangunan

yang

baru

kepada

Walikota.

(3)

Kepala

Dinas dapat menghentikan

enggunaan

bangunan

yang

tidak sesuai

dengan

jenis

peruntukan

angunan

ang

ditentukan

alam l\48.

(4)

apabila

enggunaannya

idak sesuaidengan

SLF.

Pasal 89

(1)

Untukbangunan

edung

ang

elahada.khususnva

bangunan umum waJib dilakukan pemeiksaan

secaraberkalaerhadap

eiaikan

ungstnya.

(2)

Pemeriksaan

secara berkala

dilakukan oleh

tenaga/konsultan

hli

yang

elahdiakreditasi

eiiap

5

(l ima)

ahun ekali.

(3)

Dinasmengadakan

enel'tian

tashasii

pemeriksa-

an berkala

sebagaimana

imaksuddalamayat

(2)

mengenai yarat-syarat

dministrasi

aupun eknis

:8i



{4)

t5)

Dinas

memberikan

seniiikat Iaik fungsi

apaDila

bangunan

yang

diperiksa elah memenuhi

per-

svaratan

dministrasl

an

eknis.

Dalam angkapengawasanenggunaanangunan

petugas

Dinas

dapat

meminta kepada

pemilik

bangunan

untuk

memperlihatkan

ertifikatLaik

Fungsibeserta

ampirannya.

Bagian

Kedua

Merobohkan

Bangunan

Oleh Pemilik

Pasal 90

(1) Pemilik

bangunan

atas inisiatif

sendiri daPat

merobohkan

angunan.

(2)

Setiap

orang

atau

badan

yang

akan

merobohkan

bangunan

gedung

yang

memPurryai

ampak

uas

terhadap

eselamatan

mum

harusmendapat

zin

dariWalikota.

(3)

Kritena

pembongkaranangunan

ang

mempunyar

dampak luas terhadapkeselamatan mum yang

dimdksud

dalam ayat

(2)

d(etapkan

dengan

Keputusan

Walikota.

(4)

Permohonan

zin Merobohkan

angunan

harus

memuat

rencana

merobohkan

bangunan

yang

meliputi

a.

tujuanatau

alasan

merobohkan

angunan,

b.

tata cara

merobohkan

angunan:

c nal-hal

arn ang

dlanggap

erlu

Pasal

91

(1)

Perencanaan

merobohkan

angunan

dibuat

oleh

perencana

angunan.

(2)

ketentuan

sebagaimana

imaksud

dalam

ayat

(1)

ini idak

berlaku

agi

a.

bangunan

ederhana,

b

bangunan

idakbertingkat

?86



(3)

Perencanaan

erobohkan

angunan

melipuii

a. s €tem

merobohkan

angunan,

b.pengendalian pelaksanaan

merobohkan

bangunan.

pasal

92

Tatacara

dan

syarat-syarat

ntuk

memperoleh

zin

Merobohkan

angunan

itetapkan

enganKeputusan

Walikota

Pasal

93

('l) Dinas mengadakanpeneijtianatas permohonan

merobohkan

angunan

yang

diajukan

mengenai

syarat-syarat

dministrasi,

eknis

dan lingkungan

menurui

peftttuEn

yang

berlaku

pada

saat

permohonan

erobohkan

angunan

iajukan.

(2)

Dinasmemberikan

ekomendasiaman

tas encana

merobohkan

angunan

apabila

perencanaan

me-

robohkan

angunan

ang

diajukan

elah

memenuhi

persyaEftan

keamanan teknis dan keselamatan

lingkungan.

Pasal 94

(1)

Pekerjaan

merobohkan

bangunan

baru dapat

dimulai

paling

cepat

5

(lima)

hari kerja

setetah zin

olenma.

(2)Pekerjaan

merobohkan

bangunan

dilaksanakan

berdasarkanata caradan rencana anq disahkan

dalam

ekomendasi.

Pasal

95

(1)

Selama

pekerjaan

merobohkan

bangunan

d

laksanakan, emilik

harus

menempatkan

alinan

rekomendasi

merobohkan

bangunan

beserta

87



lampirannyailokasi

ekerjaan

ntuk

kepentingan

pemeriksaan

leh

petugas

inas.

(2)

Petugas inas erwenang

a. memasukianmemeriksaempat elaksanaan

pekerjaan

erobohkanangunan;

b. memeriksapakah

erlengkapan

an

peralatan

yang

digunakan ntukmerobohkan

angunan

ataubagian-bagianangunan

ang

dirobohkan

sesuai dengan

persyaratan ang

disahkan

dalam ekomendasi;

c. melarang

emakaian

edengkapan,eralatan

dan tata cara

yang

digunakan

untuk me-

robohkanbangunanyang berbahayabagi

pekerja,

masyarakat

ekitar

dan lingkungan

serta memerintahkanmentaati

ata

cara

yang

telah rsahkan

alam ekomendasr

AABVIII

PENERTIBAN EMBANGUNAN

Pasal96

Penertiban itujukan erhadap

bangunan

gedung

yang

tidak memiliki

IMB dan bangunan

yang

dibangunidaksesuai

dengan MB.

Pelaksanaan

enertiban

erhadap kegiatan

pem-

bangunan dilakukan melalui

tahapan{ahapan

penerbitan

urat

pemberitahuan

ntuk

mengurus

lMB, surat

peringatan,

urat

perintah enghentian,

penyegelan, surat peintah bongkar, dan

pemDongKaran.

Pasal97

(1)SuratPembentahuan

ntukmengurus

l\rB

ebagai-

mana dimaksud

pada

Pasal 96 ayai

(2)

d kel,Jarkanpabila

(1)

(2)

283



a. bangunan

yang

dibangun idak

menyimpang

dengan

RTRW Kota

dan

persyaratan

eknis

bangunan

ang

ditentukan alam

Qanun

ni.

b.

bangunan

yang

dibangun

betum memenuhipersyarataneknis, etapi

masih dimungkinkan

untuk

diperbaiki.

(2)

Dalam

surat

pemberitahuan

ntuk

mengurus

MB

sebagaimana

imaksudkan

alamayat

1),

disertai

dengan

perintah

enghentian

ementara.

(3)

Pemilik

bangunan

harus mengurus

MB sebagai-

mana

dimaksud

alamayat

1)

selambat-lambatnya

30 (ttga

puluh)

hari sejak

menerima Sulat

Pemberitahuan.

(4)

Walikota memberikan

peringatan

ertulis

kepada

pemilik

angunan

edung ang

jdakmengurus

MB

dalam

angka

waKu

sebagaimana

imaksud alam

ayat

3).

(5)

Dalam

angka

waldu14 (empat

betas)

hari setelah

Surat Pedngatan

sebagaimana

imaksud

dalam

ayat

(4)

tidak diindahkan,

Walikota

memerintahkan

pemilik

bangunanuntuk

membongkar

angunan

gedung efsebut.

(6)

Apabila

dalam

angka

waKu

14

(empat

belas)

hari

pemilik

bangunan

gedung

tidak mengindahl€n

perintah

bongkar

dimasudkan

dalam ayat (3),

Walikota

berhak membongkar

paksa

atas biaya

pemjljk

bangunan

edung.

Pasat98

(1) Bangunan edungyang

dibangun anpa

tIB

yang

menyimpang ari

RTRWKota

atau idak

memenuhi

syarat

eknjs

bangunan

gedung

yang

diteniukan

dalam

Qanun ni harus

dibongkar.

(2)

Walikotamengeluarkan

urat

perintah

pembong-

karan

bangunan

edungyang

dimaksudkan

atam

ayat

(1)

dengan

didahuluisurat Perintah

oeng-

heniian

embangunan

89



(3)

Pembongkaran

angunan

ang

dimaksuokan

aiam

ayat

(1) dilakukan

oleh

pemilik

bangunan

dalam

waKu

paling

ambat

7

(iuiuh) hari sejak diterima

SuraiperintahPembongkaran

(4)

Dalamhal

pemilik

bangunan

idak mengindahkan

ketentuan

dalam

ayat

(3), walikota melakukan

pembongkaran

aksa

atasbiaya

pemilik

bangunan

gedung

Pasal 99

(1) Bangunan

edung ang

dibangunmenyimpang

ari

lIrB diDerintahkan ntuk dihentikandan harus

disesuaikan

kembali

dengan

persyaratan

ang

ditentukan

alam l 8.

(2)

Dalam

angka

waktu

14

(empat

beias)

hari selak

diterima

surat

perintah penghentian

an

penye-

suaian

bangunan

gedung

Pemegang

['18 tldak

mengindahkan

etentuan

alam ayat

(1),

walikota

melakukan

pembongkaran

paksa

atas biaya

pemegang

MB

BAB

IX

UPAYA

ADMINISTRATIF

Pasal lO0

(1)

Pemohon

lzin Mendirikan

angunan

ang

merasa

dirugikan

dapat mengalukan

keberatan

kepada

Pejabat angmengeluarkantau idakmengeluar-

kan keputusan

sebagaimana

ang

diatur dalam

peraturan

erundang-undangan

ang

berlaku.

(2)

Tata cara

pengajuan

roses

keberatan

iatur ebih

Ianjutdengan

Keputusan

Walikota.

290



BAB X

SANKSI

ADDIINISTRATIF

pasat

10.1

Setiap

pemilik

dan/atau

pengguna

ang

tidak

meme-

nuhi kewajiban

pemenuhan

fungsi

dan/atau

per-

syaratan

an/atau

enyelenggaraan

angunan

edung

sebagaimana

imaksud

pada

Pasal

10

(1),

Pasal 11

(1),

Pasal

5.Pasal16, asallT 1), 2),

dan

3),

pasal

'19,

Pasal20, Pasal

23

(1),

Pasal

26

(1),

Pasat

27

(.1),

Pasal

2B

(1),

Pasal

9

(1),

Pasal

0

(1),

Pasal

1

(1),

Pasal74 (1),

Pasai

84

(.1),

Pasal

85, Pasal87

(1)

dan

PasalSSayat 2) dikenakananksiadministrasi.

Pasal 1O2

(1)

Sanksi

administrasi ebagaimana

imaksud

pada

Pasal101

dapatberupa

a.

peringatantertuljs;

b.

pembatasan

egiatan

embangunan

angunan

gedung;

c.

penghentian

ementara

atau tetap

pekerjaan

pelak6anaan

embangunan

angunan

edung;

d.

penghentian

ementara

tau etap

pemantaatan

oangunan

eoung:

e.

pembekuan

zin

mendirikan

angunan

edung,

i

pencabutan

zin

mendirikan angunan

edung;

g. pembekuan

sertifikat

laik

fungsi bangunan

gedung;

h. pencabutansertifikat laik fungsi bangunan

geoung,

atau

i

periniah embongkaran

angunan

edung.

(2)

Selain

pengenaan

anksiadministrasi

ebagajmana

dimaksud

dalam

ayai

(1)

oapat

dikenakan

anksl

denda

aling

anyak 0%

darinila'bangunan

ang

sedanqatau

elahdibanoun

291



{3)

Jenis

pengenaan anksi sebagalmana imaksud

dalam

ayat

(1)

dan

ayat

(2)

ditentukan

leh berat

dan ringannya

elanggaran

ang

dilakukan.

BAB

XI

KETENTUAN

IDANA

Pasal

103

(1)

Setiap

pemrlrk

angunan

ang

tidak

memenuhi

'

ketentuan

ada

Pasal

85

diancam

pidana

menurut

peraturan erundang-undangan

ang

berlal(u

(2)

betiap

pemilik bangunan

yang tidak memenuhi

ketentuan

ada

Pasal

81 diancam

Pidana

urungan

paling

lama

6

(enam) bulan

atau

denda

palng

banvak

Rp.

5.000.000,-

Lima

uta

rupiah)

BAB

XII

KETENTUAN

ENYIDIKAN

Pasal 104

(1)

Pejabat

Pegawai

Negeri

Sipil

ertentu

dilingkungan

' '

Pemerintah

ota

diberi

wewenang

husus

sebagai

oenvidik

ntuk

melakukan

enyidikan

indak

pidana

bibidang

Bangunan

Gedung

sebagaimana

dl-

maksud

dalam

Undang-undang

omor

8 Tahun

1981 entang

ukum

Acara

rdana

{2)Wewenang

Penyidik

ebagaimana

imaksud

pada

avat

1)

adalah

a. Meherima,

Mencari,

Mengumpulkan

an mene-

liti keterangan

tau

aporan

berkenaan

engan

tindak

idana

ibidang

angunan

edung

gar

keterangan

atau

laporan

tersebut

menjadi

lenqkaP

an

elas,

b

lvleneliii,

mencari

dan mengumpulkan

ke-

ierangan

ri-lengenai

rang

pribadi

atau badan

292



f.

c.

d.

e,

s.

h.

tentangkebenaran

erbuatan

ang

dilakukan

sehubungan

engan indak

pidana

di bidang

Bangunan edung;

Meminta

eterangananbahan uKidan rang

pribadi

taubadan ehubunganenganindak

pidanaibidangangunanedung,

l\remeriksa

uku-buku,

catatan-catatanan

dokumen-dokumenain berkenaandengan

tindak

idana

ibidang angunan edung;

Melakukan

engeledahan

ntukmendapatkan

bahan buKi

pembukuan,

encatatan,

an

dokumeniokumenain serta melakukan

e-

nyitaanerhadap ahan uKaersebut,

Meminta antuanenagaahli dalam rangka

pelaksanaan

ugas

perryidikan

indak

pidana

dibidang angunan edung;

Menyuruh berhenti dan atau melarang

seseorang eninggalkan

uangan tau empat

pada

saat

pemeriksaan

edangberlangsung

dan memeriksa

dentitas

orang

dan

atau

dokumen

ang

dibawa ebagaimanaimaksud

pada

hurufe;

l\,,lemotreleseorangyang berkaiian dengan

tindak

idana

angunan edung;

[4emanggilrang ntuk idengaretelangannya

dandrperiksaebagai

ersangkatau aksi;

l\4enghentjkan

enyidikan;

l\4elakukanindakan

ain

yang pedu

untuk

kelancaran

enyidikan

indak

pidana

dibidang

Bangunan edung

menurut ukum

ang

dapai

dipertanggung

awabkan.

l

k.

(3) Penyidiksebagaimanaang dimaksudpada ayat

{1)

memberitahukan irnulainya

penyidikan

dan

menyampaikanhasil

penyidikan

epada

penuntut

umum,sesuai iengan eientuan

ang

diaiurdaiam

Undang.Unda'rgomorB iahuF

'98'.

Tentarg

HukumAcaraPidana.

293



BAB XIII

KETENTUAN

ERALIHAN

Pasal

105

('l)

Bagr

bangunan

geoung

yang

telah ada sebelum

Oanun

Ini berlaku

yang

belum memtltt(l ural

lzln

Mendirikan

angunan

alam

empo

3

(tiga)

ahun

terhtung

sejak

tanggal

perundangan

Qanun ini

diwaiibkan

elah

memilikizin

Mendirikan

angunan.

dengan

tetap

berkewajiban

menyesualkan

bangunan

edung

dengan

persyaratan

ang

daatur

dalam

Oanun,ni.

(2)

Penyesuaran

angunangedungsebagaimana i-

maksudkan

alam ayat

(l)

diberikan

enggang

waKu

5

(lima)

ahun.

(3)

lzin

Mendirikan

angunan

ebagaimana

imaksud

dalamayat

2)

diberikan

epanjang

okasibangunan

sesuai

dengan

encana

ataRuang

Kota.

(4)

Permohonan

MB

yang

diajukan

dan belum

dF

Dutuskan

pada

saat Qanun

ini diundangkan,

diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan

Oanun na.

BAB

XM

KETENTUAN

ENUTUP

Fasai 106

Hal-halangbelum iatur alamOanunnl,sepania'lg

mengenar

pelaksanaannva kan

diatur

leblh lanlut

dengan

Keputusan

Walikota.

Pasal

107

Qanun

nimulai

edaku

ada

anggal

iundangkan

294



Agar

setiap

oEtng

mengetahuinya.

emerintahkan

pengundangan

anun inr

dengan

penempatannya

dalam

embaran

aerah

ota

Banda

Aceh.

Ditetapkan

i

Banda

Aceh

pada

anggatog

Mei

2q)4

18

RabiutAwlt

1425

WALIKOTA

BANDA

ACEH.

Cap/Dto

DIs.H.syARtFUDOtN-ATtF

Diundangkan

i

Banda

Aceh

padatanggal

.lO

Mei 2004

20 Rabiul Awat

1425

SEKRETAruS

DAERAH

KOTA

BANDA

CEH,

CadDto

T. ANWAR

AZWARDY

LEMBARAN

DAERAH

KOTA

BANDA

ACEH

TAHUN

2d'4

NOMOR

11

SERI

E NOMOR

.

295



PENJELASAN

ATAS

QANUNKOTABANOAACEH

NOMOR 10

TAHUN 2OO4

TENTANG

BANGUI'lAN EOUNG

I UMUM

Banda Aceh sebagai

ibu kota Provinsi

NanggroeAceh

Darussalam ewasa ni

sedang

giatgiatnya

melakukan

berbagai

kegiatan

embangunan,

aik

pembangunan

angunan

edung

milik

pemenntah,

aupun

wasta engan

berbagaiungsi

peruntukannya.

Pembangunan

gedung

perlu

drlakukan

penataan,

karena

pembangunan

tu

sendiri

elaindapat

menimbulkanmanfaat

positif

dapat

pula

menimbulkan

ampaknegatifbaik

untuk

pemillk

endiri

masyarakat ekitarmaupun ingkunganhtdup.Bangunangedung

selain harus memperhatikan

aKor

kenYamanan, eselamatan,

kesehatan

uga

harusmemperhatikan

ilai-nilai gama,estetika an

budaya ertaadat stiadat.

Dalarn

melakukan berbagar

kegaatan

penvelenggaraan

pembangunan

angunan

edung

harusmemperhatikanepentingan

umum.sehinggaPemeintah

Kotadan masyarckat

arusberperan

baik

pada

tahap

perencanaan.

ahap

pelaksanaan

mauoun ahap

pengawasan sehingga

pembangunan gedung

tidak akan

menimbulkan erbagai ampaknegatif an kerawanan ostalsefta

menimbulkan

angguan

esenatan

an ketndahan

oia

Untuk dapat

terwujudnya

embangunan edung

sebagal-

mana diuraikan di

atas, maka

pembangunangedung

harus

cidasarkan

ada

nstrumen

enzlnan

SetlaD

embangunan

aru,

perubahan,

perluasan

dan

oembongka|an

gedung

diwaiibkan

memiliki

zindariWalikota.

196



Oleh

karena itu

Pemerintah

Kota beMenang

dalam

melakukan

engawasan

erhadap

pembangunan

edung

yang

aman,

ehat, ersih an

ndah, eria

nyaman.

II. PASAL

DEMIPASAL

Pasal

1

Cukup

elas

Pasal

Ayat 1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukupetas

Ayat

3)

Cukup

elas

Ayat

4)

Cukup

elas

Ayat

5)

Cukupjelas

Ayat

(6)

Cukup

etas

Ayat 7)

Cukupjelas

Ayat

B)

Cukup

elas

Pasal

3

Ayat

1)

Cukupjetas

Ayat

2)

Cukupelas

Ayat 3)

Cukupjelas

Pasal

Ayat 1)

Cukupjelas

Ayat 2)

297

Cukup

elas



Ayat

3)

Cukup

e'as

Ayat

4)

cukuPJelas

Ayat s)

Cukup

elas

Ayat

6)

Cukupjelas

Pasal

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukup

elas

Ayat

3)

Tidak aik

ungsi imaksudkanpabila

ebagiantau

seluruh angunan

edung

alam

kondisiapukatau

rapuh

yang

dapat

membahayakaneselamatan

Penghuni

taumasyarakat

mum.

Ayat

4)

cukuPJelas

Pasal

Ayat 1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Pendataan

imaksudkan

ntuk keperluan ertib

pembangunan

an

pemaniaatan

anguna

edung,

memberikan

kepastian hukum

tentang status

kepemilikan

angunan

edung

ansistemnformasi.

Berdasarkan

endataan

angunan

edung,

ebagal

pelaksanaan

sas

pemisahan

orDontal,

elanjutnya

pemilik bangunan gedung memperolehsurat

keterangan

epemiiikan

angunan

gedung

oarl

Pemerintahota.

Pasal

Ayat

1)

CukuP

elas

Ayat

2)

CukuP

elas



.. '

Pasal

8

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukup.ielas

Pasal9

Ayat

1)

Cukup

elas

Alrat

2)

Cukup

elas

Pasal

0

Al,at

1)

Cukup

elas

Ayat 2)

Cukup

elas

Ayat

3)

'

Cukup

elas

Pasal

1

Ayat

1)

Oukup

elas

Ai€i (2)

Cukup

elas

Ayat 3)

Cukup

etas

Aya

(4)

Cukup

elas

sal

12

A €t (1)

Cukupjelag

Ayat

2)

Cukup

elas

Pasal 3

Ayat

1)

Cukup

las

Ayat

2)

Cukupjelas

Ai€t (3)

Cukup

elas

299



, \

Pasal

4

A,€t

(1)

Cukup

ela6

Ayat

2)

CukuP

elas

A 'at

3)

CukuP

elas

Pasal

15

Ar/at

1)

CukuP

elas

Ayat

2)

Cukup

elas

AYat

3)

Cukup

Flas

Arat

(4)

elas

Ayat

5)

CukuP

elas

AYat

6)

Cukup

elas

Arat

(7)

Cukup

elas

AYat8)

CukuPJelas

Pasall6

A €t

(1)

CukuP

ehs

Ayat

2)

Cukup

elas

Pasal

17

AY?t

1)

cukup elas

Alrat

2)

Cukup

ehs

A 'at

(3)

Cukup

elas

Ayat

4)

cukuP

elas

300



il

Pasal

8

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukupjelag

Ayat 3)

Cukup

ehs

Alat

(4)

Cukup

elas

Pasal 9

Ayat

1)

Cul(Jp

elas

Ayat

2)

Cukupelas

Ayat

3)

Cukup

elas

Ayat

4)

Cukup

elas

Pasal

20

Alat (1)

Qrkup

elas

Ayat

2)

Cukupelas

A €t

(3)

Cukup

ehs

Pasal21

A €t

(1)

Cukup

elas

Ayat 2)

Cukupjelas

Arat

(3)

Cukupjelas

Pasal22

Ayat

0)

Cukup

elas

Ayat 2)

Cukup

elas

Avat

3)

301

.

bukupjeras



Ayat

4)

Cukupjelas

Ayat

5)

Cukupjelas

Pasal 3

Ayat

1)

CukuP

elas

Ayat

2)

Cukup

elas

Paeal24

Ayal0)

Bangunan

edung

ntuk

kepentingan

mumadalah

meliputi

bangunan

peribadatan,

bangunan

perkantoran,bangunanpasar / pertokoan mal,

bangunan

perholelan,

bangunan

kesehatan,

bangunan

€ndidikan,

angunan

edung

ertemuan,

danbangunan

elayanan

mum.

Ayat

2)

Cukup

elas

Pasal 5

AFt(1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukupelas

Ayat

3)

Cukupjelas

Pasal

6

Ayat

1)

CukuPjelas

Ayat

2)

CukuP

elas

Ayat

3)

Cukupjelas

Ayat

a)

Cukup

elas

Pasal 7

Ayat

1)

CukuP

elas

302



Ayat 2)

Cukupjelas

Ayat

3)

Cukup

elas

AFt (4)

Cukupjelas

Ayat 5)

Cukup

elas

Pasal

8

Ardt (1)

Cukup]elas

Ayat

2)

Cukup

elas

Ayat(3)

Cut(Jp

etas

A)€t

(4)

Cukup

elas

A}/dt

5)

Cukup

etas

Pasal

29

A 'al

(1)

Cukup

elas

Ayat(2)

Cukup

elas

Ayat

3)

Cukup

elas

A),at 4)

Cukupjelas

Pasal

30

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat 2)

Cukup

elas

Ayat 3)

Cukupjelas

Ayat 4)

Cukup

elas

Ayat

5)

303

cukupjelas

T



:

Ayat

6)

Cukupjelas

Ayat

7)

Cukupelas

Ayd

(8)

CukuP

elas

Ayat

9)

CukuP

elas

l+rsal31

Ayat

1)

CukuP

elas

Ayat

2)

Cukupelas

A)€t (3)

Cukup

elas

Ardt

(4)

Cukup

elas

A)rat

5)

CukuP

elas

Pasal

32

Ar€t

1)

Cukupehs

Arat

(2)

o*uP

jelas

Ayat

3)

CukuP

elas

Pasal

33

Ayat

1)

CukuPjelas

Ayat

2)

CukuPelas

Ayat

3)

Cukupjelas

Pasal

4

Ayat

1)

Cukup

elas

AYat

2)

Cukup

elas

104



Arat

(3)

Cukupjetas

Ayat 4)

Cukup

etas

A),at 5)

Cukup

elas

Pasal

35

Ayar 1)

Cukup

elas

Ayat 2)

Cukup

elas

Ayat 3)

Cukup

Ftas

Pasal36

Ayat

1)

Cukup

etas

Ayat 2)

Cukup

etas

Ayat(3)

CukuD

elas

Pasal

37

A)rat 1)

Cukupelas

A)'at 2)

CukuD

elas

Pasal38

Ayat

1)

Cukup

etas

Ayat

2)

Cukup

etas

Alrat 3)

Cukupjetas

Pasal

9

Cukup

etas

Pasal 0

Ayat 1)

Cukupjelas

Ayat

2)

305

Cukup

elas



1 ,

Ayat

3)

Cukup

elas

Pasal4'l

Cukup

elas

Pasal42

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

CukuP

elas

sal

rf|

Cukupjelas

Paeal

{4

Ayat

1)

Cukupelas

A €t

(2)

Cukup

ehs

Ayat

3)

Cukup

elag

Ardt

(4)

CukuP

elas

Pasal45

CukupFlas

l%eal46

Cukup

elas

Pasal

47

Cukup

Flas

Pasal

l8

Cukupjelas

Pasal4g

Cukup

elas

Pasal50

Cukup elas

PasalSl

Cukup

elas

Pasal52

Ayat 1)

Cukupielas

Ayat

2)

CukuP

elas

306



1 ,

Pasal 3

AYat

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukupjelas

Ardt

(3)

Cukupjelas

Pasal

54

Cukup

elas

Pasal55

Cukup

elas

Pasal56

Cukup

elas

Pasal57

Cukup

elas

Pasal

58

A)rat

1)

Cukup

ehs

A)'at

2)

Cukup

ehs

Ayat

3)

Cukup

ehs

A)rat

4)

Cukup

elas

Ayat

5)

Cukup

elag

Pasal59

Ayat

1)

Cukup

elas

A)ral

2)

Cukup

elas

A €t

(3)

Cukup

elas

Pasal 0

Ayat

1)

Cukup

ehs

AvatQ\

307

'bukupjelas



Pasal6l

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayal

2)

Cukupelas

Ayat

3)

Cukup

elas

Pasal62

Ayat

0)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukup

elas

A),at

3)

Cukupelas

Airat

4)

Cukup

elas

Pasal63

Ayat

1)

Cukup.ielas

Ayat

2)

Cukupjelas

Ayat

3)

Cukupelas

Ayat

4)

Cukup

elas

Pasal 4

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukupjelas

Ayat

3)

Cukupelas

Ayat

4)

CukuP

elas

Pasal 5

Ayat

1)

CukuP

elas

Ayal

2)

CukuP

elas

308



Ayat

3)

Cukup

elas

Ayat

4)

Cukupjelas

Pasal 6

Ayat 1)

Cukup

elas

Ayat 2')

Cukup

elas

Alat (3)

Cukup

elas

Alat (4)

Cukup

elas

Al|at 5)

Cukup

elas

Ayat

6)

Cukupjelas

Pasal

67

Ayat

0

)

Cukupielas

Ayat

2)

Cukup

ehs

Ayat 3)

Cukup

elas

Pasal

68

A}rdt

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukup

las

A)€t

(3)

Cukup

elas

Ayat 4)

Cukupjelas

Pasal 9

Ayat

0)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukup

elas



Ayat

3)

CukuP

elas

Ayat

4)

CukuPjelas

Ayat

5)

CukuP

elas

Pasal

0

Ayat

1)

CukupFlas

Ayat

2)

Cukup.ielas

Ayat

3)

Cukup

elas

AYat

4)

CukuP

elas

PasalTl

Ayat

1)

Cukup

elas

.

A €t

(2)

CukuP

elas

Ayat

3)

CukuP

elas

AYat

4)

CukuPjelas

Ayat

5)

CukuP

elas

Pasal

2

Ayat

1)

CukuP

elas

Ayat

2)

CukuP

elas

AYat3)

CukuP

elas

Ayat

4)

CukuP

elas

Pasal

3

Ayat

1)

cukuP

elas

310



Ayat

(2)

Cukupjelas

Ayat

(3)

Cukup

elas

Ayat (4)

Hal mendesak

dimaksudlcn

adalah apabila

ada

konsisi

bangunan

gedung

yang

menurut

pertimbangan

engkaji

eknis bangunan

ersebut

al€n segera

rubuh atau runtuh

atau rryata-nyata

dalam ondisi

kan ubuh

ang

bisamembahayakan

keselamtan

maslErakat

anyak.

Ayat 5)

Cukup

elas

Pa6al74

Ayat

1)

Cukup

etas

Ayat

2)

Cukup

elas

Ayat 3)

Cukupjelas

Pasal

5

Ayat

1)

Cukupelas

AyaI

2)

Cukup

elas

Pasal

6

Cukup

elas

PasalTT

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukupelas

Ayat

3)

Cukup

elas

Ayat

4)

Cukup

elas

Ayat

5)

j11

Cukup

elas



Pasal 8

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat 2)

CukuP

elas

Pasal

79

cukup

elas

Pasal80

cukup

elas

Pasal

81

Cukup

elas

Pasal82

AYat0 )Cukup

elas

Ayat

(2)

cukup

Jelas

Ayat

3)

Cukupjelas

Pasal 3

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukup

elas

Ayal

(3)

Cukup

elas

Ayat

4)

cukuP

elas

Pasal

4

AYat

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

CukuPjelas

Pasal 5

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat

2)

CukuP

elas

Ayat

3)

Cukup

elas

312



Cukup

elas

Pasal86

Aylat

1)

Cukupelas

Art

(2)

Cukup.jelas

Ayat 3)

Cukup

Flas

Alrat

4)

Cukup

elas

Pasal

87

Ayat 1)

Cukupjelas

A)€t (2)

Cukup

elas

Ayat

3)

Cukup

ehs

Pasal

8

Ar/at1)

Cukup

ehs

Ayat(2)

Cukupelas

Alrat

3)

Cukup

elas

A ,at 4)

Cukup

elas

Pasal89

Ayat 1)

Cukup

etas

Ayat 2)

Cukupjelas

Ayat

3)

cukup

elas

Ayat 4)

Cukup.ietas

Ayat

5)

Cukup

elas

3lt



'3

Pasal

90

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat 21

Cukup.ielas

A ,at

3)

Cukup

elas

Ayat

4)

Cukup

elas

Pasal91

Ayat

1)

Cukup

elas

Ayat 2)

'

CuhrP

las

Ayat

(3)

Cukup

elas

Pasal92

Cul(lp

tslas

Pasal93

A)'at

1)

CukuP

laE

Ayat 2)

Cukupjelas

Pasal94

Afdt

(1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukupjelas

Pasal

95

Ayat

1)

CukuPelas

Ayat

2)

Cukup.ielas

Pasal

6

Af€t

(1)

Cukup

elas

Ayat

2)

Cukup

elas



Pasal9T

Ayat 1)

Cukupjelas

Ayat

2)

Cukupjelas

. A €t (3)

Cukup

elas

Ayat

4)

Cukup

elas

Ayat

5)

Cukupjelas

Ayat

6)

Cukup

etas

Pasal

8

Ayal 1)

Cukup

elas

Alrat 2)

Cukup

Flas

Ayat

3)

Cukup

elas

A)€t

(4)

'

CukupFhg

sal 99

A €t (1)

Cukup

elas

A'rat

2)

Cukup

elas

Pasal 0O

Ayat 1)

Cukupjelas

Ayat

2)

Cukupjelas

Pasal 01

Cukup

elas

Pasai

02

Ayat 1)

Cukupjetas

Ayat

21

Cukup

elas

15



1\.

-

Ayat

3)

Cukup

hs

Pasal C3

Ayat 1)

Cukup

ela6

Ayat

2)

Cukupjetas

Pasal 04

AFt(1)

Culclp

Flss

Ayat

(2)

Cukup

tas

Pasal 05

A)"t

(1)

Cula:lp

elis

Ayat

2)

Cukup

elas

A €t (3)

Cukup

elas

Ay€t

4)

Cukup

elas

Pasal106

Cul(up

Fhs

Pasal 07

Cukup,etas



BERITA

DAERAH

KOTA

BANDA

ACEH

Nomor

1z

TAHUN

2005

M.rlmbarg

Mengingat

3t7

PERATURAN

WALIKOTA

BANDA

ACEH

NOMOR

a

TAHUN

20os

TENTANG

PELAKSANMN

OANUN

KOTA

BANDA

ACEH

NOMOR

O

TAHUN

2IXI4

TENTANG

BANGUNAN

EOUNO

WALIKOTA

BANDA

ACEH,

;

a.baiwa

QanunKota

Banda

Aceh

Nomor

O

Tahun

lq.

qntanS Bangunan

Gedung, yang

tetah

menoapal

persetujuan

Dewan

penMaldlan

RakFtDaerah

Kota

Banda

Aceh

sesuar

denoan

Keputusannya

omor

4 Tahun

2mq

bnggaf

i

i,;i

lq0j-:"lFls

persetujuan

Der.rian

erwariiin

naryai

uaeran

Kota

Banda

Aceh

Terhadap

3

(tiga

belis)

Buah

Rancangan

Oanun

untuk

ditetapka;

Meniadi

Qanun

Kota

Banda

ceh

Tahun

OO4

mri

Ait"t"pi""

Menjadi

Qanun

dan

telah

diundangkan

datam

Lembaran

Daerah

Kota

Banda

Aceh

ahun

2OO4

.

Nomor

I.

Serr

E Nomor

,

perlu

egera tlak6anal,€n,o oanwa unfuk maksud ersebutperlu

menetapkan

datam

uatu

eratu.an

Walikota:

:

1.

Undang-Undang

arurat

omor

Tahun

956

entang

P€mbentukan

aerah

Otonom

ota-kota

esar

dala;

Lingklngan

Daerah

propinst

Sumatera

Utara

{LemDaran

egara

Republtk

ndonesia

ahun

1956



Nomor

59, TambahanLembaran

Negara

Nomor

1092);

Undang-Undang

omof

5

Tahun

1960

tentang

Peraturan

Dasa. Pokok-pokok graria

(Lembaran

NegaraRepublikndonesiaahun1960Nomor104,

Tambahanembaran

egara omor 043);

Undang-undang

omor

13 Tahun1980 entang

alan

(Lembaran

egaraRepublik

ndonesia ahun

1980

Nomor

83, TambahanLembaran

Negara

Nomor

3186);

Undang-Undang

omor Tahun198'l

entang ukum

AcaraPidana

Lembaran

egara

R€publikndonesia

Tahun1981Nomor

6, Tambahan embaran

egara

Nomor 209):

5- Undang-Undang

omor 5

Tahun 1986 tentang

PeradilanTata Usaha

Negara

(Lembaran

Negara

Republikndonesia

ahun 986Nomor 7,

Tambahan

Lembaran

egara

omor 344);

Undang-Undang

omo.

4 Tahun 1992 tentang

Perumahan an Permukiman

Lembaran

Negara

Repub'ikndonesia

ahun1992Nomor 3, Tambahan

Lembaran

egara omor

419);

Undang-Undangomor Tahun

1992 entang enda

CagarBudaya

Lembaran

egara

Republikndonesia

Tahun1992Nomor

27, Tambahan ernbaran

egara

Nomor

470);

Undang-Undang

omor 24

Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang

(Lembaran

Negara

Republak

lndonesiaTahun

1992 Nomor

'115,

Tambahan

Lembaran egara

omor 501);

Undang-Undang

omor 4

Tahun 1997 tentang

PenyandangCacat

(Lembaran

Negara

Republik

lndonesiaahun1997Nomor , Tambahanembaran

Negara omor

670);

10.

Undang-Undang

omor18 Tahun

1997 entang ajak

Dae.ah

dan Retribusi

Daerah

(Lemba.an

Negara

Republikndonesia

ahun1997Nomor

1,Tambahan

Lembaran

egara

Nomor3685), ebagaimana

elah

diubah dengan

Jndang-Undang

omor 34

Tahun

2000

(Lembaran

egaraRepublik

ndonesia

ahun

7.

8.

9.

318



2000 Nomor

246, Tambahan

Lembaran

Neoara

Nomor 048):

11.Undang-Undang

omor

23 Tahun

1997

tentang

Pengelolaan

ingkungan

idup

(Lembaran

Negara

Republik

ndonesiaahun

1997Nomor

8, Tambahan

Lembaran€gara omor 699);

12.Undang-l.Jndang

omor18

Tahun1999

entang asa

Konstruksi

Lembaran

Negara Republik

ndonesia

Tahun

1999Nomor

4, Tambahan

embaran

egara

Nomor 833);

13.

Undang-Undang

omor 44 Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan

eistimewaan

Propinsi

Daerah

lstimewa

ceh

Lembaran

egaraRepublikndonesia

Tahun1999

Nomor 72,Tambahan

embaran

egara

Nomor 893):

14.

Undang-Undang

omor

18 Tahun

2001 tentano

otonomi

Khusus agi Proprnsi

aerah

stimewa

cei

sebagai

Provinsi

Nanggroe

Aceh

Darussalam

(Lembaran

egara

Republik

ndonesia

ahun

2001

Nomor 114, Tambahan

embaran

Negara Nomor

4134\l

15.

Undeng-Undang

omor 28

Tahun 2002

tentang

Bangunan

cedung

(Lembaran

Negara

Republik

hdonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan

Lembaran egara

omor 247);

16.

Undang-undang

omor 32

Tahun

2004 tentang

Pemerintahan

aerah

(Lembaran

Negara

Republik

lndonesia

Tahun

2004 Nomor

125 Tambahan

Lembaran

egara omor

437);

17.

Undang-Undang

omor 33 Tahun

m04

tentang

Perimbangan

euangan

ntara

Pemerintah

usat an

Pemerintah

Daerah

(LembaEn

Negara Republik

lndonesia

Tahun

2004 Nomor

126, TambahanLembaran egara omor 438);

18.

Peraturan emerintah

omor5 Tahun1983

entano

Perubahan

atasWilayahKotamadva

aerah ingka-r

ll BandaAceh

Lembaran

egaraRepublik

ndonesia

Tahun

1983Nomor

5, Tambahan

embaran

egara

Nomor324

19.Peraturan

emerintah

omor

27

Tahun

1983

entano

Pelaksanaan

ndang.Undang

omor

Tahun gai

19



tentang

elaksanaan

ukum caraPidana

Lembaran

Negara

Republakndonesia

ahun 1983

Nomor

36,

Tambahanemba.an egara omor3258);

20. Peraturan

emerintah omor 6 Tahun

1985

entano

Jalan(Lembaran egaraRepub|k ndonesia ahu;

1985Nomor 7,

Tambahanembaran

egara

Nomor

3293);

21.

Peraturan emerintah omor

13

Tahun

1987 entang

lzin Usaha

lndustri

(Lembaran

Negara Republik

Indonesia Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan

Lembaran

egara omor 52);

22. Petatt.?n

Pemerintiahomor25 Tahun2000 entang

Kew€nangan

emerintahan Ke\4enanganropinsi

sebagaiDaerahOtonomLembaran egaraRepublik

lndonesia Tahun 2000

Nomor 54. Tambahan

Lembaran egara

Nomor3952)l

23-Peraturan

emerintah Nomor 28

Tahun 2000

tentangUsaha

an Peran

t

asyarakat

asaKonstruksi

(Lembaran

ega.aRepublik

ndonesia ahun20@

Nomor 63,

TambahanLembaran

Negara Nomor

3395);

24. Peraturan

emerintiahNomor

29 Tahun 2000

tentang Penyelenggaraasa KonstruksiLembaran

NegaraRepublik

ndonesia ahun2000 Nomor

64,

Tambahan

embaran egara

omor 956);

25.Peraturan emerinbh

Nomor

30 Tahun 2000

tentang

Penyelenggaraembinaan

asa Konstruksi

(Lembaran

egaraRepublik

ndonesia ahun2000

Nomor

65, Tambahan

LembaranNegara

Nomor

3956)i

26. Peraturan

emerintahomor

05Tahun

000 entang

Pengelolaan

an Pertanggungjawaban

euangan

DaerahLembaran 6garaRepublikndonosiaahun

2000 Nomor

2002,

TambahanLemba.an

Negara

Nomor

022);

T7.

Peralwan

emerintah omor

0 Tahun2001 entang

Pembinaan an

Pengawasan

tas Penyelenggaraan

Pemerintahan

aerah

Lembaran

NegaraRepublik

lndonesia ahur

2001Nomor

, Tambahanembaran

Negara

omor

890):

320



28.

Kepurusan

residen

Republik

ndonesta

om6r?,

--

T€hun

990

entang

enge'olaan

Kawasan

inJuno:

-

29.

Keputusan

residen

Republk

tnaonesra

tomo"i

t

^^

Tahun

996

tentang

awasan

ndustrj,

30

Keouusan

presiden

Republik

ndonesia omor44Tahuntg99 tentang

Teknik

penyusunaneraturan

perundang-undangan

dan

Bentuk

Rancanoan

Undang_Undang

an

peraturan

pemerintan

ian

Rancangan

eputusan

residen

1t_emoaran-f.feo-a-ra

Repubftk

ndonesa

ahun

999

Nomor

0):

MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURANWALTKOTA ANDA ACEH TENTANG

PELAKSANAAI,I

AiIUN

KOTA

BANOA

ACEH

NOMdi

'O

TAHUi.I

OI}4

ENTANC

ANGUNAN

EDU

a.

pasal

1

Qanun

Kota

Banda

Aceh

Nomor

10

Tahun

2OO4

entang

Bangunan

_Gedung,

yang

telah

diunoangkan

atam

Lemoaran

€teEh

ota

Banda

ceh

Tahun

004

Nomor

1t, SedENomor3,perlu egera ilaksanakan.

pasal

2

Pelaksanaan

.Qanun

ebagaimana

rmaKsud

alam

pasal

I

peraturan

ni

diserahkan

epada

DtnasTara

Kota

dan

Permukman

ota

Eanda

ceh

pasal

3

Hal-hal ang

.menyangkL.t

eknik

pelaksanaannya

ebagai

oenJaDaran

tan

Oanun

s€bagaimana

imaksud

dal;m

pasat

1

peraturan

ni

akan

dtatur

ebth tanjut

dengan

Keputusan

a'ikota

pasal

4

Peraturan

nimuJai

eflaku

ejak

anggal

itetapkan

-t.ll



Aoar

setiap

orang

mengetahuinya

memerintahl€n

pEngunOungun Peraluran Walrkota ini dengan

oenempatannya

alam

Berita

Daerah

KotaBanda

Acoh

Ditetapkan

i

Banda

Aceh

Pada

anggal

ffi

Pi.

WALIKOTA

BATIDA

ACEH'

cap,Dto

MAWARDY

URDIN

Diundangkan

i

Banda

ceh

pada

tanggal

16

Aonl

:

Ztig?

07 Rablul

\''lal

4zb

SEKRETARIS

AERAH

KOTA

BANDAACEH'

CaplDto

M, KAI'IIL

YUNUS

BERITA

DAENA{

XOTA

BANDA

ACEH

TAHUN

2OO5

OI{OR

t2'

Documents

10. Bangunan Gedung