Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

1

Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang

Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya

Hubaib Alif Khariza Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Health is one of the basic needs of society as well as an important aspect to be able to prosper. The government is responsible for

providing health and health care needs, especially for the poor. In order to realize universal health care for all people, the

government set a policy of the National Health Insurance Program.Problems in this research topic is how the implementation of the

National Health Insurance program in Mental Hospital Menur. And how resources, disposition, bureaucratic structure,

communication, support the target groups, the degree of desired change and response objects affect policy implementation of the

National Health Insurance program in Mental Hospital Menur.The method used in this study is a qualitative research method with a

descriptive type. Data were collected by interview, observation and documentation as well as the determination of informants using

purposive technique. While the examination technique of the validity of data through triangulation of data sources. The results

showed that the implementation of the National Health Insurance program in Mental Hospital Menur been going well and according

to existing procedures. Whereas the resource staff, physical facilities under conditions of inadequate or insufficient. And still needed

socialization for participants of the National Health Insurance on the requirements that must be met when will go to the Hospital. So

that neither party feels aggrieved or complicated and does not interfere with the implementation of national health insurance

progarm.

Keywords :

Implementation Policy, National Health Insurance Program, Social Security System, Mental Disorders.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan

dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi

setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh

Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui

bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk

mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan

pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu

investasi sumber daya manusia untuk mencapai

masyarakat yang sejahtera.

Di negara sedang berkembang seperti

Indonesia, untuk dapat meningkatan kesejahteraan

masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah

melalui layanan publik untuk dapat memenuhi

kebutuhan dasar rakyatnya, seperti kesehatan,

pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya

Pemerintah berkewajiban untuk dapat

memberikan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi

warga negaranya. Demi mewujudkan hal tersebut,

maka pemerintah pada tahun 2005 menyelenggarakan

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Miskin atau dikenal Asuransi Kesehatan Masyarakat

Miskin (ASKESKIN) yang kemudian berkembang

menjadi program kesehatan yang sekarang dikenal

dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Program JKN adalah bentuk reformasi

dibidang kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi

permasalahan fragmentasi dan pembagian jaminan

kesehatan. Permasalahan ini terjadi dalam skema

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang

mengakibatkan biaya kesehatan dan mutu pelayanan

yang tidak terkerdali. Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) yang dilakukan melalui mekanisme

asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib

(mandatory).

Data Kemenkes menunjukkan jumlah

penduduk yang dijamin dalam berbagai bentuk dan

luas jaminan kesehatan sebanyak 151, 6 juta dari total

293, 7 juta jiwa penduduk Indonesia. Dengan demikian

masih ada 142, 1 juta jiwa penduduk Indonesia yang

belum memiliki jaminan kesehatan dengan rincian

seperti pada tabel 1.1.

Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

2

Tabel 1.1

Jumlah penduduk yang memiliki Jaminan

Kesehatan tahun 2012 (dalam juta)

Jenis jaminan kesehatan Jiwa

Peserta Askes PNS 17.274.520

TNI/Polri 2.300.000

Peserta Jamkesmas 76.400.000

Peserta JPK Jamsostek 5.600.000

Peserta Jamkesda/ PJKMU 31.866.390

Jaminan Perusahaan (Self

Insurres) 15.351.532

Peserta Askes Komersial 2.856.539

Total 151.548.981

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

merupakan jaminan perlindungan untuk pelayanan

kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) yang

mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif

dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi

masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh

Pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh

masyrakat miskin dan tidak mampu agar dapat

mencapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif

dan efisien.

Dalam perkembangan pelaksanaan program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) muncul beberapa

permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien terkait

dengan pelayanan yang diberikan, antara lain

menurunnya mutu pelayanan

Peningkatan Jumlah pasien ini terjadi karena

siapapun sekarang dapat menjadi peserta Jaminan

Kesehatan Nasional. Secara sederhana permasalahan

yang terjadi dalam pelaksanaan program JKN dapat

dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional

Permasalahan Deskripsi

Sosialisasi - Masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui prosedur

jaminan kesehatan

Fasilitas

Kesehatan

- Pelayanan puskesmas dan klinik

yang ditunjuk sebagai penyedia

JKN belum memadai

- Fasilitas banyak yang belum

memenuhi standar

- Jumlah dokter terhadap pasien

masih kurang ideal

Pembayaran - Belum terjadi kesepakatan iuran

pekerja formal antara

pemerintah, asosiasi pengusaha,

dan serikat pekerja

- Masih ada kekhawatiran rumah

sakit jika BPJS tidak akan

membayar tunggakan dari pasien

Ketersediaan Data - Masih ada keraguan tentang

keamanan sistem data peserta

BPJS

Permasalahan kesehatan di Indonesia tidak

hanya muncul pada penyakit ragawi seperti demam

berdarah, kanker dan hepatitis, yang bisa disembuhkan

dengan tindakan medis pada umumnya. Permasalahan

kesehatan yang dimaksud adalah gangguan mental atau

jiwa yang diderita oleh masyarakat Indonesia yang

disebabkan tingkat stres akan kemiskinan yang dialami

serta semakin kuatnya himpitan perekonomian.

Gangguan jiwa adalah suatu sindroma atau

pola psikologis atau perilaku yang terjadi pada

seseorang dan dikaitkan dengan adanya distress atau

disabilitas (kerusakan pada satu atau lebih area fungsi

yang penting) disertai peningkatan resiko kematian.

Gangguan jiwa menyebabkan penderitanya tidak

sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak lagi

menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang

lain atau merusak/ menyakiti dirinya sendiri.

Tabel 1.3

Prevalensi Gangguan jiwa Menurut Provinsi,

Indonesia 2013

Provinsi Gangguan Jiwa Berat

(Psikosis/Skizofrenia) permil

DKI jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Banten

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

1,1

1,6

2,3

2,7

2,2

1,1

2,3

2,1

1,6

0,7

0,9

1,4

1,4

0,8

1,9

2,6

1,1

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, Riset

Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013.

Berdasarkan data dari tabel 1.3, setiap mil pada

suatu daerah diwilayah Indonesia terdapat 1,7 orang

yang mengalami gangguan jiwa berat. Provinsi Jawa

Timur menunjukkan angka 2,2 jiwa/mil yang relatif

tinggi jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat

Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

3

sebagai Provinsi dengan prevalensi gangguan jiwa

paling sedikit yakni 0,7 jiwa/mil

Terdapat 2 rumah sakit jiwa milik pemerintah

yang terdaftar sebagai fasilitas kesehatan BPJS

Kesehatan untuk wilayah Jawa Timur, salah satunya

yaitu Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Rumah sakit

ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan jiwa milik

pemerintah provinsi untuk menanggulangi

permasalahan kesehatan jiwa khususnya bagi

masyarakat Jawa Timur.

Mengingat begitu pentingnya peran dari

program JKN terhadap peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan khususnya pada pelayanan bagi penderita

gangguan jiwa serta pelaksanaannya pada fasilitas

kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Maka sangat penting bagi peneliti untuk melakukan

penelitian berkaitan dengan implementasi Program

Jaminan Kesehatan Nasional

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian

ini yaitu variabel-variabel apa saja yang dapat

mempengaruhi keberhasilan dari implementasi

program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit

Jiwa Menur Surabaya?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini

yaitu mendeskripsikan Variabel-variabel yang dapat

mempengaruhi keberhasian implementasi Program

Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa

Menur Surabaya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian

deskriptif kualitatif yang dilakukan di Rumah Sakit

Jiwa Menur Surabaya. Teknik penentuan informan

dilakukan secara purposive sampling untuk

menentukan key informan. Key informan tersebut

antara lain: Kepala Bagian Pelayanan Medik RSJ

Menur, Kepala Bagian Keuangan RSJ Menur, Kepala

Puri Anggrek RSJ Menur, Petugas Rekam Medik &

Petugas Administrasi JKN RSJ Menur, Kepala Poli

Spesialis RSJ Menur, Petugas Bagian JKN Poli

Spesialis RSJ Menur, Perawat Poli Jiwa RSJ Menur,

Petugas bagian Administrasi JKN di Poli Jiwa RSJ

Menur. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan

data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan. Sedangkan, teknik

pemeriksaan dan keabsahan data dilakukan dengan

metode triangulasi data.

Jaminan Kesehatan Nasional Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar

seluruh masyarakat disemua lapisan dapat memperoleh

manfaat pada segi pemeliharaan dan pelayanan

kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan oleh

BPJS yang merupakan badan hukum yang dibentuk

oleh pemerintah. Tujuan dari program Jaminan

Kesehatan Nasional adalah pemerataan dan penyediaan

pelayanan kesehatan yang bisa diakses oleh semua

kalangan dan lapisan masyarakat khususnya bagi

masyarakat misksin dan tidak mampu. Sehingga

dengan demikian dapat mewujudkan masyarakat yang

sehat.

Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah

Sakit Jiwa Menur Surabaya

Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya

merupakan Rumah Sakit milik pemerintah yang

bekerjasama dengan BPJS, dimana hanya terdapat 2

Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah di Provinsi Jawa

Timur. Hal tersebut tentu saja membuat RSJ Menur

memiliki peranan yang sangat penting sebagai Rumah

Sakit serta penyedia layanan kesehatan jiwa di wilayah

Jawa Timur. Rumah Sakit yang bekerjasama dengan

BPJS merupakan fasilitas penyedia layanan bagi

seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Rumah Sakit Jiwa

Menur juga merupakan Rumah Sakit rujukan khusunya

bagi pasien dengan penyakit gangguan jiwa dan

gangguan perilaku, yang berasal dari daerah yang tidak

memiliki fasilitas kesehatan jiwa yang memadai.

Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi

Keberhasilan Implementasi Program Jaminan

Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Jiwa Menur

Surabaya

Sumber Daya

a. Staf

Dari segi kuantitas staf yang dimiliki oleh Rumah Sakit

Jiwa Menur dalam melaksanakan program Jaminan

Kesehatan Nasional sudah mencukupi namun masih

diperlukan beberapa penambahan pada beberapa

bagian layanan berupa penambahan petugas medis dan

administratif. Hal tersebut sangat diperlukan guna tetap

dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan yang ada,

mengingat jumlah pasien pengguna program JKN

semakin lama semakin bertambah banyak.

Sedangkan untuk kualitas sumber daya staf

yang dimiliki oleh Rumah sakit Jiwa Menur tersebut

sudah cukup memadai. Para staf tersebut memiliki

keahlian dan merupakan tenaga yang terdidik yang

sesuai dengan bidang pekerjaanya masing-masing. Hal

tersebut terlihat dengan kondisi dimana para petugas

tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan meskipun

terkendala dengan kurangnya sejumlah staf pada

bagian pelayanan. Hal tersebut tidak terlepas dari

upaya-upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit dengan

mengadakan pelatihan, seminar, workshop dan

mengikutsertakan para stafnya dalam kegiatan

pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

ataupun Rumah Sakit lain.

b.Fisik

Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

4

Fasilitas pendukung fisik di Rumah Sakit Jiwa

Menur guna mendukung pelaksanaan program Jaminan

Kesehatan Nasional belum cukup memadai. Hal

tersebut terlihat dari kurangnya fasilitas pendukung

fisik di ruang rawat inap kelas 1, 2, 3 yaitu berupa

ketersediaan tempat tidur yang belum memadai. Selain

itu ruangan Anggrek dengan kapasitas delapan belas

orang untuk perempuan dan delapan belas orang untuk

laki-laki dirasa kurang memadai dengan jumlah yang

kemungkinan akan bertambah banyak seiring

berjalannya waktu. Sumber daya fisik lainnya adalah

ketersediaan komputer di Poli Jiwa yang belum dapat

terpenuhi, dimana setiap ruangan periksa seharusnya

terdapat komputer untuk memudahkan dalam

melakukan pencatatan dan pelayanan.

c.Informasi

Rapat formal menjadi salah satu cara yang

efektif dalam penyampaian dan penyaluran informasi

kepada seluruh bagian Rumah Sakit Jiwa Menur.

Dengan demikian jika terjadi perubahan peraturan dan

petunjuk yang terkait dengan pelaksanaan progam

Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa

Menur, seluruh petugas pelaksana akan dapat dengan

mudah untuk mendapatkan dan memperoleh informasi

tersebut.

d. Finansial

Pembiayaan dalam pelaksanaan program

Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa

Menur berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh

BPJS melalui pengajuan klaim dari pihak Rumah Sakit.

Dana BPJS sendiri berasal dari peserta PBI yang

pembiayaan dibayarkan oleh pemerintah dan juga dari

peserta non PBI yang membayar iuran secara berkala

setiap Bulan. Rumah Sakit Jiwa Menur juga merasa

sangat terbantu karena dengan adanya program JKN ini

rumah sakit masih mendapat penjamin bagi pasien dari

kalangan kurang mampu yang tidak kunjung dijemput

meskipun keluarga sudah hubungi dan pasien sudah

dinyatakan sehat oleh tenaga medis ada.

Struktur Birokrasi

Terdapat tiga tim yang bertanggung jawab

dalam pelaksanaan program JKN tersebut. Tim

pertama adalah tim pengelola yang bertugas untuk

mengkoordinasikan pelaksanaan progam JKN di RSJ

Menur. kedua adalah tim pengendali dimana tugas dari

tim ini adalah melakukan pengawasan dan sebagai

penentu jumlah dan durasi pemberian obat kepada

pasien. Terakhir adalah tim coding dan Costing yang

memiliki tugas untuk memasukkan kriteria pasien

sesuai didiagnosis yang telah ditentukan pada sistem

pembayaran INA-CBGs sehingga kemudian dapat

diklaimkan oleh tim Costing dengan menghitung real

cost yang ada.

Dalam implementasi progam Jaminan

Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur telah

terdapat struktur pelaksanaan dan SOP. Dan telah

terjadi penyesuain dari SOP lama rumah sakit ketika

terjadi perubahan peraturan atau petunjuk, namun

belum dapat dbuat SOP tetap karena peraturan dan

petunjuk arahan pelaksanaan program JKN sering

berubah-ubah.

Komunikasi

Dalam pelaksanaan program Jaminan

Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur

komunikasi antara aparat pelaksana program Jaminan

Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur telah

terjadi. Hal tersebut tercermin dari tanya jawab antara

petugas mengenai program JKN, sehingga transmisi

atau penyampaian informasi telah terjadi. Begitu juga

transmisi informasi antara petugas dengan pasien juga

telah terjalin dari penjelasan yang diberikan kepada

pasien sesuai dengan kemampuan mereka. Komunikasi

yang terjalin antara petugas dengan pasien juga

berjalan dengan baik dan lancar. Demi menjaga aliran

informasi agar tetap tersalur dengan baik maka

dilakukan upaya-upaya agar pelaksanaan program

Jaminan tetap bisa berjalan dengan lancar. Pada tingkat

Rumah Sakit sering diadakan rapat koordinasi dan

pemberitahuan jika ada perubahan aturan.

kejelasan informasi dalam komunikasi terkait

pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di

Rumah Sakit Jiwa Menur sudah cukup jelas. Hal

tersebut terlihat dari adanya surat edaran yang diterima

oleh Rumah Sakit sebagai patokan atau dasar

pelaksaan pelayanan. Selain itu juga telah terdapat

manlak (pedoman pelaksanaan) dan juklak (petunjuk

pelaksanaan) program Jaminan Kesehatan Nasional

Pada awal pemberlakuan program Jaminan

Kesehatan Nasional tersebut masih sering terjadi

perubahan. Dimana hampir setiap minggu terjadi

perubahan aturan dan arahan berupa persyaratan yang

harus dibawa pasien, jenis pelayanan dan penyakit apa

saja yang bisa dilayani.

Disposisi

Dalam Implementasi program Jaminan

Kesehatan Nasional selain memerlukan peran sumber

daya, struktur biroktasi dan komunikasi juga

memerlukan adanya disposisi atau sikap dari pelaksana

program itu sendiri.

Para petugas pelaksana program Jaminan

Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur, telah

memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup

tentang program tersebut. Para pelaksana menilai

bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut

merupakan program kesehatan untuk masyarakat

miskin dan bertujuan untuk mengajak masyarakat

dapat saling membantu sama lain.

Pelaksana program Jaminan Kesehatan

Nasional dari pihak Rumah Sakit Jiwa Menur telah

mampu memaparkan peran dan tanggung jawabnya

sebagai pelaksana program. Komitmen dari para

pelaksana progam Jaminan Kesehatan Nasional di

Rumah Sakit Jiwa Menur sudah cukup bagus. Para

petugas pelaksana tersebut memiliki kepatuah dan

tanggung jawab atas tugas dalam pelaksanaan program

tersebut.

Dukungan Kelompok Sasaran

Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

5

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan atau

program pastilah akan diikuti dengan bagaimana

masyarakat atau kelompok sasaran menyikapi dan

menanggapi kebijakan atau program tersebut. Sikap

dan tanggapan dari kelompok sasaran tersebut

merupakan perwujudan dari sebesar apa manfaat

ataupun dukungan dari kelompok sasaran

Dalam Pelaksanaan program Jaminan

Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur

sebagian besar kelompok sasaran sudah memiliki

pemahaman tentang apa itu program JKN.

Berdasarkan dari pemahaman kelompok sasaran

tersebut program JKN adalah program jaminan

kesehatan dari pemerintah yang diselenggarakan untuk

seluruh masyarakat Indonesia terutama untuk

masyarakat miskin dan kurang mampu.

Sebagian besar pasien dan keluarga pasien

memberikan dukungan pada progam Jaminan

Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur.

Dukungan tersebut disampaikan oleh kelompok sasaran

dengan perwujudan berupa keinginan agar progam

Jaminan Kesehatan Nasional untuk tetap dilanjutkan

karena sangat membantu dalam pelayanan dan

pengobatan bagi penderita gangguan jiwa di Rumah

Sakit Jiwa Menur.

Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Implementasi suatu kebijakan atau program

diperlukan guna dapat mencapai tujuan dari kebijakan

tersebut. Setiap kebijakan atau program mempunyai

target yang hendak dan ingin dicapai, serta kejelasan

skala atas seberapa besar perubahan yang ingin dicapai

melalui suatu implementasi kebijakan. Begitu juga

dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan

Nasional yang mempunyai target yang hendak dicapai,

juga dengan perubahan yang diharapkan oleh

kelompok sasaran serta petugas pelaksana progam.

Target yang ingin dicapai melalui pelaksanaan

program Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa

Menur meliputi beberapa hal. Pertama adalah target

pencapaian kepuasan pelanggan yang dapat

memberikan pengaruh positif bagi masyarakat untuk

segera mengupayakan tindakan medis bila ada anggota

keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Target

selanjutnya adalah pencapaian kesembuhan pasien bisa

maksimal dengan tolak ukur pasien tidak kembali ke

Rumah Sakit Menur namun itu sangat dipengaruhi oleh

faktor keluarga dan lingkungan dari penderita

gangguan jiwa tersebut.

Kesimpulan

Program Jaminan Kesehatan Nasional

Progam Jaminan Kesehatan Nasional yang

terdapat di Rumah Sakit Jiwa Menur merupakan

progam jaminan kesehatan berskala nasional yang

dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah serta

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS). Program Jaminan Kesehatan Nasional

merupakan program jaminan kesehatan yang sasaranya

adalah seluruh masyarakat Indonesia. Program Jaminan

Kesehatan Nasional adalah program jaminan kesehatan

yang bertujuan untuk meratakan dan menyediakan

pelayanan kesehatan bagi semua tingkatan masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

keberhasilan dari implementasi program jaminan

kesehatan nasional di rumah sakit jiwa menur

Surabaya

Berikut kesimpulan dari hasil penelitian

mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari

implementasi progam Jaminan Kesehatan Nasional:

Sumber Daya

- Administratif / staf: Kuantitas dan Kualitas

Sumber Daya staf di Rumah Sakit Jiwa Menur

untuk saat ini masih mencukupi. Dimana para

petugas pelaksana masih dapat memberikan

pelayanan kepada pasien dengan baik. Namun

untuk kedepannya diperlukan penambahan

petugas pelaksana.

- Fasilitas Fisik: Fasilitas fisik yang dimiliki

Rumah Sakit Jiwa Menur masih belum tercukupi

pada beberapa fasilitas medis yaitu masih belum

adanya ruang perawatan untuk kelas 1 serta masih

terbatasnya jumlah tempat tidur di Instalasi Rawat

Inap. Serta belum tersedianya komputer pada

ruang perawatan di Poli Jiwa.

- Informasi: Informasi terkait progam JKN

diperoleh melalui perwakilan dari BPJS yang

ditempatkan di Rumah Sakit, selain itu

penyaluran informasi juga dilakukan melalui

rapat formal, upacara apel pagi serta dari Juklak

dan Juknis.

- Dana: Rumah Sakit Jiwa Menur memiliki dana

yang berasal dari biaya klaim yang diterima dari

BPJS terkait pelayanan yang telah diberikan oleh

Rumah Sakit Jiwa Menur kepada pasien peserta

JKN. Tidak terjadi kendala pada proses klaim

Rumah Sakit kepada BPJS. Untuk sistem

pembayaran BPJS kepada Rumah Sakit

menggunakan sistem INA-CBGs (Indonesia Case

Based Groups).

Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan progam JKN ini Rumah

Sakit Jiwa Menur membuat struktur pengurusan

yang terdiri dari 3 tim yaitu tim pengelola yang

bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan

program JKN di Rumah Sakit. Tim pengendali

yang bertugas melakukan pengawasan akan

ketersediaan obat, durasi dan jumlah pemberian

obat ke pasien. Lalu Tim Coding dan Costing

yang bertugas melakukan input data pasien serta

pengajuan klaim ke BPJS. Rumah Sakit Jiwa

Menur sudah memiliki SOP kegiatan pelayanan

kesehatan maupun administrasi yang ada serta

SOP tersebut sudah mengatur mekanisme kerja.

Adanya SOP tersebut semakin mempermudah

pelaksanaan program Jaminan Kesehatan

Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

6

Nasional.

Komunikasi

Sudah terwujud Komunikasi dua arah, baik

antar petugas pelaksana maupun petugas

pelaksana dengan pasien / keluarga pasien,serta

telah terdapat kejelasan komunikasi baik internal

maupun eksternal melalui forum rapat. Namun

terdapat kendala terkait aturan dan petunjuk serta

arahan tentang pelaksanaan progam masih sering

berubah dan tidak konsisten, hal tersebut

membingungkan pihak Rumah Sakit terutama

bagi petugas frontline apabila terjadi perubahan

secara mendadak.

Disposisi

Aparat pelaksana di Rumah Sakit Jiwa Menur

sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan

tentang progam Jaminan Kesehatan Nasional,

sehingga menumbuhkan penerimaan dan

dukungan yang positif terhadap program tersebut.

Para pelaksana juga dapat menyelesaikan

tanggungjawab sesuai dengan tugas dan

peranannya.

Dukungan Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran telah memiliki pemahaman

dan pengetahuan tentang progam JKN serta

manfaat yang didapatkan dari progam tersebut.

Selain itu kelompok sasaran juga mendukung

akan keberlangsungan pelaksanaan progam

Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa

Menur.

Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Aparat pelaksana di Rumah Sakit Jiwa Menur

sudah memiliki target yang ingin dicapai terkait

pelaksanaan progam Jaminan Kesehatan Nasional

tersebut. Perubahan yang diinginkan meliputi

perubahan skala besar dimana diharapkan seluruh

masyarakat Indonesia mengikuti progam JKN.

Serta Perubahan skala kecil pada kualitas

pelayanan dan fasilitas fisik di Rumah Sakit Jiwa

Menur.

Respon Objek Kebijakan

Respon objek kebijakan / progam Jaminan

Kesehatan Nasional memberikan respon positif

yang ditunjukkan dengan memberikan saran

terkait pelaksanaan program tersebut di Rumah

Sakit Jiwa Menur. Saran tersebut bertujuan agar

dalam pelaksanaan progam JKN ini Rumah Sakit

terus melakukan perbaikan atas kekurangan yang

ada. Serta diharapkan saran tersebut nantinya

mampu dijadikan masukan dan menjadi

pertimbangan bagi pemerintah sehingga terjadi

timbal balik atau interaksi dan menjadi feedback

sehingga implementasi program Jaminan

Kesehatan Nasional dapat mencapai keberhasilan.

Saran

Setelah melakukan seluruh proses dalam

penelitian ini, pada pagian akhir penelitian akan

diterangkan saran atau masukan peneliti, sehingga

penelitian ini akan menjadi lebih bermanfaat.

1. Disarankan untuk meningkatkan sumber daya

staf di Rumah Sakit Jiwa Menur baik dari segi

kuantitas dan kualitasnya. Agar pelaksanaan

progam Jaminan Kesehatan Nasional dapat

berjalan baik dan mencapai keberhasilan.

2. Disarankan untuk menambahkan sumber daya

fisik berupa ruangan perawatan khusus kelas

1.

3. Disarankan untuk menambahkan jumlah

tempat tidur pada rawat inap, serta ruangan

bagi penunggu pasien agar lebih terkoordinir.

4. Disarankan untuk menambahkan komputer

pada ruang perawatan di Poli Spesialis agar

lebih memudahkan petugas dalam membuat

realcost.

5. Disarankan untuk BPJS selaku penyelenggara

program Jaminan Kesehatan Nasional untuk

meningkatkan sosialiasi kepada masyarakat

peserta JKN. Sehingga peserta JKN tidak

dibingungkan dan dibebani dengan

persyaratan untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit.

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah. M. Syukur. 1988, Perkembangan dan

Penetapan Studi Implementasi. Lembaga

Administrasi Negara RI, Jakarta.

Agustino, Leo. 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik,

Alfabeta, Bandung

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI, 2013. Riset

Kesehatan Dasar (RISKESDAS), Kemenkes

RI, Jakarta.

Bryant C. And White. 1989. Manajemen

Pembangunan Untuk Negara Berkembang.

Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2012, Profil

Kesehatan Provinsi Jawa Timur,

Dinkesjatimprov, Surabaya

Dwijowiyoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik

Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT

Elex Media Komputindo, Jakarta.

Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good

Governance Melalui Pelayanan Publik,

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Grindle, Merilee, S. 1980, Politic and Policy

Implementation in the Third World.

Princeton University Press, New Jersey.

Ibrahim, Amin. 2008. Teori Dan Konsep Pelayanan

Publik Serta Implementasinya, Mandar

Maju, Bandung

Kemenkes RI,2013. Buku Pegangan Sosialisasi

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kemenkes

RI, Jakarta

Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

7

Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik,

UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di

Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta.

Moleong, J. Lexy. 2007, Metodologi Penelitian

kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugroho, Riant. 2012, Public Policy for the

Developing Countries. Pustaka Pelajar,

Yogyakarta.

Parsons, Wayne. 2006, Public Policy: Pengantar Teori

dan Praktik Analisis Kebijakan, Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.

Santosa, H., Idris,F., Monoarfa, R.,Soetanto, T.,dkk.

2012, Peta Jalan Menuju Jaminan

Kesehatan nasional 2012-2019, Dewan

Jaminan Sosial Nasional, Jakarta

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik,

Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan

Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan

Prima dan Kepemerintahan yang Baik). PT

Refika Aditama, Bandung

Sholeh, Maimun. 2009. Kemiskinan: Telaah Dan

Beberapa Strategi Penanggulangannya,

Artikel Pendidikan Ekonom, Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri

Yogyakarta. Yogyakarta.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. Reformasi

Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan

Implementasi.Bumi Aksara, Jakarta.

Subarsono, Ag. 2005. Analisis Kebijakan Publik:

Konsop, Teori, dan Aplikasi. Pustaka

Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. CV.

Alvabeta, Bandung:

Surjadi, 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan

Publik, Refika Aditama, Bandung.

Tjiptono, Fandy, 2008. Service Management

(Mewujudkan Layanan Prima), Yogyakarta,

Ngemplak

Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. Implementasi dan

Evaluasi Kebijakan Publik, PT Revka Petra

Media, Surabaya.

Wibowo, Bambang, 2013. Tarif INA_CBG (Indonesia

Case Base Groups) untuk JKN 2014, Case-

Mix, Jakarta

Widodo, Joko, 2007. Analisis Kebijakan Publik:

Konsep dan Aplikasi Analisis Proses

Kebijakan Publik.

Dokumen / Jurnal

Litbang”Kompas”. 2014,’ Pasien Bingung Layanan

Gamang’, Kompas, 24 Maret., hal 1.

Rencana Kerja (Renja) 2013 Rumah Sakit Jiwa Menur

Surabaya.

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun

2009-2014.

Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Jawa Timur.

Skripsi

Maulana, Ahmad Afif, 2014. Implementasi Kebijakan

Pengendalian Impor Hortikultura ( Studi

Implementasi Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Pengendalian Distribusi Produk Impor di

Jawa Timur). Fisip Unair, Surabaya.

Rantini, Yuniar Dwi, 2010. Implementasi Program

Jamkesmas Di RSUD Dr. Soetomo. Fisip

Unair, Surabaya.

Peraturan

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013

Tentang Pelayanan Kesehatan Pada

Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan No.27 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Sistem

Indonesian Case Base Groups (INA-

CBGs)

Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 Tentang

Penerima Bantuan Iuaran Jaminan

Kesehatan.

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 Tentang

Jaminan Kesehatan Nasional

Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan.

Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Website

http://www.promkes.depkes.go.id/index.php/topik-

kesehatan/lets-speak-out-for-mdgs/105-tujuan-4-

mdg-target-4a, diakses tanggal 23 Mei 2014,

pukul 20:00 WIB.

http://www.promkes.depkes.go.id/index.php/topik/101-

mdgs/105-tujuan-4-mdg-target-4a, diakses

tanggal 15 Juni 2014, Pukul 14:23 WIB.

http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/80-

sumber-dana/167-jaminan-kesehatan-masyarakat-

jamkesmas, diakses tanggal 7 Mei 2014 pukul

21:36 WIB.

http://rsjmenur.jatimprov.go.id/index.php?option=com

_content&view=article&id=154&Itemid=57

sejarah menur, diakses tanggal 23 Juni 2014

pukul 10:47 WIB.

http://www.bangsaonline.com/berita/1286/kamar-

penuh-rsj-menur-tak-terima-caleg-stres, diakses

tanggal 8 Mei 2014 pukul 19:06 WIB.

http://berita.suaramerdeka.com/Nasib-Penderita-

Gangguan-Jiwa-di-JKN-Tak-Jelas diakses tanggal

14 Mei 2014 pukul 23:07 WIB.