ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

ROADMAP MENUJUJAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 2012

TujuanRoadmap ini disusun untuk memberikan arah dan langkah-langkah yang perlu dilakukan secara sistematis, konsisten, terpadu dan terukur oleh semua pemangku kepentingan sampai tercapai cakupan semesta:1.Mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 20142.Tercapainya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia (universal coverage)3.Terselenggaranya jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 24/2011 tentang BPJS berikut peraturan pelaksananya;

KERANGKA BERPIKIR UC-Kesejahteraan

KESEJAH-TERAAN UMUM

TERCAPAI

POKOK-POKOK PERSOALAN:1.Belum semua penduduk tercakup jadi peserta dan kurang sinkron dan terintegrasinya kepesertaan

2.Pengelolaan JK Belum Optimal

3.Belum semua Jamkes memenuhi kebutuhan medis

4.Belum konsisten visi-misi dan struktur kelembagaan

5.Lemahnya koordinasi dan monitoring

SJSN BIDANG

KESEHATAN

BERJALAN OPTIMAL

• UUD 1945• PERATURAN PERUNDANGAN

PERKEMBANGAN

LINGKUNGAN STRATEGIS

RPJMN 2009-2014RPJMN 2009-2014

DEKLARASI WHO TTG UC

JKNO WHA58 MEI

2005

DEKLARASI WHO TTG UC

JKNO WHA58 MEI

2005

PELUANG DAN KENDALA

KONDISIJAMINAN KESEHATAN SAAT INI

KONDISIJAMINAN KESEHATAN SAAT INI

JAMINAN KESEHATA

N YANG DIHARAPKA

N

Strategi & Upaya

Kerangka Peta Jalan Jaminan Kesehatan 2012-2019

Paket Manfaat

Paket Manfaat

IuranIuran

PentahapanPentahapan

2012 20132013

Brain-storming

Brain-storming

KONSENSUS

KONSENSUS UHC

2014 - 20192014 - 2019

GCG BPJS

SOSIALISASI, EDUKASI, ADVOKASISOSIALISASI, EDUKASI, ADVOKASI

Implementasi Seluruh Kegiatan yang Disepakati di ROADMAP

Implementasi Seluruh Kegiatan yang Disepakati di ROADMAP

BPJS Kesehatan bertransformasi dan menyelenggarakan JK secara profesional

BPJS Kesehatan bertransformasi dan menyelenggarakan JK secara profesional

KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI

Kemenkes, Pemda, Provider Swasta, Asosiasi Provoder, Farmasi mempersiapkan diri dengan harga keekonomian layanan dan ketersediaan layanan

Kemenkes, Pemda, Provider Swasta, Asosiasi Provoder, Farmasi mempersiapkan diri dengan harga keekonomian layanan dan ketersediaan layanan

Langkah dan Kegiatan

Langkah dan Kegiatan

Persiapan Transformasi BPJSPersiapan Transformasi BPJS

PERPRESPERPRESPP dan

Peraturan Lainnya

PP dan Peraturan

Lainnya

Komunikasi dg Stakeholders: Pekerja dan

Majikan

Komunikasi dg Stakeholders: Pekerja dan

Majikan

ROADMAPROADMAP

Current pooled funds

Penduduk: siapa yang dicakup?

Memperluas peserta yang dicakup

Mengurangi cost sharing

Paket Manfaat: pelayanan mana yang dicakup?

Mencakup pelayanan yang diperlukan

Biaya langsung: proporsi biaya yang dicover

1

2

3

Bagan 2.1: Dimensi Universal Coverage

Sumber: WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12

KK Studi: tujuan pembiayaan kesehatan

Carrin & James, WHO

Resources Generation

(Sufficient & Sustainable)

Optimal Resources Use

Fin Accesibility of health services for all

1.Population Coverage

2.Method of finance

3.Level of fragmentation

4.Composition of risk pool

5. Benefit package

6. Provider payment

7. Administrative Efisiency

Revenue Collection Risk Pooling

Purchasingdrafted by mundiharno d:\djsn\report\final

01\02\11

Where do we go from here?

Aspek Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Aspek Manfaat dan Iuran

Aspek Kepesertaan

Aspek Keuangan

Aspek YankesAspek

Regulasi

ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN

Belum ada peraturan pelaksana

yang disahkan

Belum ada peraturan pelaksana

yang disahkan

Sebagian besar

Peraturan Pelaksana disahkan

Sebagian besar

Peraturan Pelaksana disahkan

Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan

Sebagian besar Peraturan Teknis sudah dibuat

Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan

Sebagian besar Peraturan Teknis sudah dibuat

Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan

Penyesuaian Per Pres Jaminan

Kesehatan


Kesehatan

1 Ijin Prakarsa dari Presiden

2 Bentuk Panitia Antar Kementrian/Lembaga

3 Harmonisasi di Kemenhukham

4 Hasil harmonisasi ke Kementrian/Lembaga teknis

5 Hasil harmonisasi ke Mensesneg/Sekab

6 Pengajuan ke Presiden

KEGIATAN-KEGIATAN:KEGIATAN-KEGIATAN:

PP PBIPP PBI

PER PRES JAMINAN

KESEHATANN

PER PRES JAMINAN

KESEHATANN

PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana PP Modal Awal dan Pengelolaan Dana

PP Pelaksanaan UU BPJSPP Pelaksanaan UU BPJS

Perpres Tata Cara Pemilihan Dewas & Direksi BPJS

Perpres Tata Cara Pemilihan Dewas & Direksi BPJS

Kepres Pengangkatan Pertama Kali Dewas

& Direksi BPJS

Kepres Pengangkatan Pertama Kali Dewas

& Direksi BPJS


Kesehatan


KesehatanPerpres Dukungan Operasional Kesehatan

bagi TNI Polri

Perpres Dukungan Operasional Kesehatan

bagi TNI Polri

KEPESERTAAN

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan

Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPerluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur

Kepesertaan dan

Pengumpulan Iuran

Penyusunan Sisdur

Kepesertaan dan

Pengumpulan Iuran

Pemetaan Perusahaan

dan sosialisasi

Pemetaan Perusahaan

dan sosialisasi

Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan

Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS KesehatanIntegrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan

Pengalihan Kepesertaan

TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Pengalihan Kepesertaan

TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan

Askes PNS/Sosial -- NIK

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan

Askes PNS/Sosial -- NIK

Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa

Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa

121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan

121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan

50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan

Lain

50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan

Lain

257,5 juta peserta (semua penduduk)

dikelola BPJS Keesehatan

257,5 juta peserta (semua penduduk)

dikelola BPJS Keesehatan

Tingkat Kepuasan Peserta 85%

Tingkat Kepuasan Peserta 85%

KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan

KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan

20% 50% 75% 100%

20% 50% 75% 100%

10% 30% 50% 70% 100% 100%

BSK

` 2014 2015 2016 2017 2018 2019

USAHA BESAR 20% 50% 75% 100% USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100% USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100% USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%

73,8 juta belum jadi peserta

73,8 juta belum jadi peserta

90,4juta belum jadi peserta

90,4juta belum jadi peserta

Perpres Dukungan Operasional

Kesehatan bagi TNI Polri

Perpres Dukungan Operasional

Kesehatan bagi TNI Polri

96 juta PBI96 juta PBI

PAKET MANFAAT DAN IURAN

Konsensus paket

manfaat

Konsensus paket

manfaat

Penyesuaian Perpres Jamkes


Manfaat bervariasi belum komprehensif

sesuai kebutuhan medis



- Manfaat standar-Komprehensif

sesuai keb medis-- Berbeda non

medis

- Manfaat standar-Komprehensif

sesuai keb medis-- Berbeda non

medis

Iuran :Masih berbeda PBI

dan Non PBI

Iuran :Masih berbeda PBI

dan Non PBI

Manfaat sama untuk semua

penduduk

Manfaat sama untuk semua

penduduk

Nilai Iuran sama untuk semua

penduduk

Nilai Iuran sama untuk semua

penduduk

KEGIATAN-KEGIATANKEGIATAN-KEGIATAN

Iuran bervariasiIuran bervariasi

Penetapan paket

manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat

Penetapan paket

manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat

Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah

Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah

Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan

Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan



Iuran PBI Disepakati: Rp 27.000Non PBI:3% - 2%1% tambahan

ASPEK PELAYANAN KESEHATAN

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES,

SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES,

SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR

Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian

Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian

Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi

Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi

• Distribusi belum merata

• Kualitas bervariasi• Sistem rujukan belum

optimal• Sistem Pembayaran

belum optimal

• Distribusi belum merata

• Kualitas bervariasi• Sistem rujukan belum

optimal• Sistem Pembayaran

belum optimal

-Perluasan dan Pengembangan

faskes dan nakes secara

komprehensif -Evaluasi dan

penetapan pembayaran

-Perluasan dan Pengembangan

faskes dan nakes secara

komprehensif -Evaluasi dan

penetapan pembayaran

•Jumlah mencukupi• Distribusi merata• Sistem rujukan

berfungsi optimal• Pembayaran

dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk

semua penduduk

•Jumlah mencukupi• Distribusi merata• Sistem rujukan

berfungsi optimal• Pembayaran

dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk

semua penduduk

KEGIATAN-KEGIATAN:KEGIATAN-KEGIATAN:

Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya.

Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya.

Penyusunan Standar,

prosedur dan pembayaran

faskes

Penyusunan Standar,

prosedur dan pembayaran

faskesImplementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian

besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomianImplementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian

besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

ASPEK KEUANGAN

Kebijakan Pengelolaan Dana Amanat

Kebijakan Pengelolaan Dana Amanat

•Belum ada standar akuntansi

untuk jaminan sosial nir laba• Belum ada PP

pegelolaan dana jaminan sosial

•Belum ada standar akuntansi

untuk jaminan sosial nir laba• Belum ada PP

pegelolaan dana jaminan sosial

•PP Pengelolaan Dana Amanat diundangkan• Standar

akuntansi JS diundangkan

•PP Pengelolaan Dana Amanat diundangkan• Standar

akuntansi JS diundangkan

•Dana cadangan akumulatif sehat

sekali• Pengelolaan Efisien

dan Akuntabel

•Dana cadangan akumulatif sehat

sekali• Pengelolaan Efisien

dan Akuntabel

KEGIATAN-KEGIATAN EFISIEN DAN AKUNTABELKEGIATAN-KEGIATAN EFISIEN DAN AKUNTABEL

Penyusunan ketentuan cadangan tehnis dan

valuasi aktuaria

Penyusunan ketentuan cadangan tehnis dan

valuasi aktuaria

Penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik

Penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan akuntabilitas publik

Laporan Keuangan Penutup dan

Pembuka

Laporan Keuangan Penutup dan

Pembuka

Penyempurnaan Sistem dan Prosedur

Akuntansi dan Keuangan

Penyempurnaan Sistem dan Prosedur

Akuntansi dan Keuangan

Analisis Estimasi Dampak Fiskal dan

Produktifitas

Analisis Estimasi Dampak Fiskal dan

Produktifitas

Penyusunan Kebijakan akuntansi keuangan

khusus BPJS

Penyusunan Kebijakan akuntansi keuangan

khusus BPJS

ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

BPJS Kesehatan beroperasi

dengan baik


dengan baik

Pengelolaan bervariasi oleh banyak Badan

Pengelolaan bervariasi oleh banyak Badan

BPJS Kesehatan mengelola seluruh penduduk dengan indikator efisien dan memuaskan

BPJS Kesehatan mengelola seluruh penduduk dengan indikator efisien dan memuaskan

KEGIATAN-KEGIATAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA

KEGIATAN-KEGIATAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA

Penyiapan Beroperasinya BPJS Kesehatan

Penyiapan Beroperasinya BPJS Kesehatan Pemantapan organisasi dan manajmenPemantapan organisasi dan manajmen

Perubahan AD/ART dan Atribut PT Askes

Perubahan AD/ART dan Atribut PT Askes

Menyusun berbagai SisdurMenyusun berbagai Sisdur

Koordinasi pengalihan kepesertaan

Koordinasi pengalihan kepesertaan

Pembentukan dan beroperasinya PMOPembentukan dan beroperasinya PMO

Pengembangan jumlah kantor perwakilan dan cabangPengembangan jumlah kantor perwakilan dan cabang

Pengembangan kompetensi dan kinerja SDM BPJS dan Faskes Pengembangan kompetensi dan kinerja SDM BPJS dan Faskes

Susun Pedoman Good Governance

(GCG)

Susun Pedoman Good Governance

(GCG)Implementasi tata keclola (good governance) yang baik dan pelaporan publik Implementasi tata keclola (good governance) yang baik dan pelaporan publik

Blue Print IT

Blue Print IT

Penyusunan dan Standarisasi Bisnis Proses

Penyusunan dan Standarisasi Bisnis Proses

Pengembangan AplikasiPengembangan Aplikasi

Pengembangan kebijakan berbasis data, information warehouse, Jaringan dan Infrastruktur sistem informasi

Pengembangan kebijakan berbasis data, information warehouse, Jaringan dan Infrastruktur sistem informasi

SOSIALISASI, PENGAWASAN DAN MONITORINGManfaat bervariasi

belum komprehensif sesuai kebutuhan

medis




dengan baik


dengan baik

BPJS Kesehatan mengelola JKN secara efisien, akuntabel, dan

memuaskan

BPJS Kesehatan mengelola JKN secara efisien, akuntabel, dan

memuaskanKEGIATAN-KEGIATAN KEGIATAN-KEGIATAN

Penyusunan strategi

sosialisasi

Penyusunan strategi

sosialisasiSosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverageSosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverage

Penyusunan Pedoman Monitoring dan Pengawasan Operasional BPJS Kesehatan

Penyusunan Pedoman Monitoring dan Pengawasan Operasional BPJS Kesehatan

Susun bahan-bahan

sosialisasi

Susun bahan-bahan

sosialisasi

Monitoring semesteran dampak sosialisasi (perkembangan kespesertaan dan kepuasan peserta)

Monitoring semesteran dampak sosialisasi (perkembangan kespesertaan dan kepuasan peserta)

Analisis Laporan BPJS Kes tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan



Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh DJSN

Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh DJSN

Koordinasi dan Monitoring menjelang BPJS KesehatanKoordinasi dan Monitoring menjelang BPJS Kesehatan

Sosialisasi menjelang BPJS Kesehatan

Sosialisasi menjelang BPJS Kesehatan

Penyusunan Indikator Kinerja

Penyusunan Indikator Kinerja





















Penyusunan Pedoman Pengawasan Keuangan BPJS

Kesehatan

Penyusunan Pedoman Pengawasan Keuangan BPJS

Kesehatan Pelaksanaan Pengawasan Keuangan oleh BPK/akuntan publik/ OJKPelaksanaan Pengawasan Keuangan oleh BPK/akuntan publik/ OJK

Peralihan Verifikator

Inddependen

Peralihan Verifikator

Inddependen

KERANGKA KERJA DJSN, POKJA BPJS KESEHATAN DAN PT ASKES (Persero)

KERANGKA KERJA DJSN, POKJA BPJS KESEHATAN DAN PT ASKES (Persero)

RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN

RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN

REGULASIREGULASI

PERPRES JAMINAN KESEHATAN

PERPRES JAMINAN KESEHATAN

PERATURAN LAINNYA

PERATURAN LAINNYA

PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

FASKES, RUJUKANFASKES,

RUJUKAN

SDM KESEHATAN

SDM KESEHATAN

FARMASI & ALKES

FARMASI & ALKES

SOSIALIASI & ADVOKASI

SOSIALIASI & ADVOKASI

DJSN KEMENKES

ROAD-MAP

POKJA BPJS KESEHATA

N

POKJA BPJS KESEHATA

N

STRATEGI SOSIALISASI & ADVOKASI

STRATEGI SOSIALISASI & ADVOKASI

KEGIATAN SOSIALISI & ADVOKASI

IMPLEMENTASI

-Paket Manfaat-- Iuran

-- Urun Biaya-- Payment

- Kriteria faskes primer, rujukan, sanksi bagi PPK

PP PBI Perpres Operasional TNI/PolriPP Pelaksanaan UU BPJS- PP Modal Awal dan Pengelolaan DanaPerpres Tata Cara Pemilihan & Penetapan Dewas & Direksi BPJS

SUB POKJA

PT ASKES

PMOPMO

Blue Print ITBlue Print IT

-Standar Akuntansi, Statutory Acc

Points,-CoFR

-Standar Akuntansi, Statutory Acc

Points,-CoFR

PT JAMSOSTEK

Road Map Rinci dapat dibaca dalam Dokumen lengkap.

Konsensus dan Konsensistensi pelaksanaan road map oleh semua

pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan negeri dalam

pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

Documents

ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL