1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Anggaran II E 2. … Anggaran II... · Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 774 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Anggaran II E

2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penganggaran belanja pada KL sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1 Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif.

4.1.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis (Daduktek) dan Direktur Anggaran II dalam rangka konfirmasi mengenai ketersediaan pagu belanja KL (resource envelope);

4.1.2. Melakukan evaluasi atas realisasi anggaran KL tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan masukan dalam pengalokasian pagu tahun berikutnya;

4.1.3. Menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat Memorandum Hasil Penelaahan (MHP) RKA-KL tahun sebelumnya yang memuat alokasi dana per program, kegiatan, satker, jenis belanja, sumber dana, dan penyiapan data dukung yang terkait dengan penyusunan pagu dimaksud;

4.1.4. Meneliti MHP RKA-KL dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran II melalui Kepala Subdirektorat Daduktek;

4.1.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan penyusunan Pagu Indikatif dan exercise Pagu Indikatif KL;

4.1.6. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Indikatif KL dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran II melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.2. Menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam

rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan yang

diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Menganalisis bahan yang disampaikan para Kepala Seksi pada

Subdirektorat Anggaran II E serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direktur Anggaran II.


- 775 -

4.3. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subdirektorat Daduktek dan

Direktur Anggaran II dalam rangka konfirmasi mengenai penyusunan Pagu Sementara;

4.3.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan Pagu Sementara dan membuat exercise Pagu Sementara KL;

4.3.3. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara KL dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran II melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.4. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka

penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subdirektorat Daduktek dan

Direktur Anggaran II dalam rangka konfirmasi mengenai penyusunan Pagu Definitif;

4.4.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan Pagu Definitif dan exercise Pagu Definitif KL;

4.4.3. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran II melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.5. Menyiapkan bahan penyusunan pagu ABT dalam rangka penyusunan

RUU APBN-P. 4.5.1. Menugaskan para Kepala Seksi menghimpun usulan, menyiapkan

bahan dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P;

4.5.2. Menugaskan para Kepala Seksi menganalisis usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana;

4.5.3. Menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat exercise kebutuhan dana APBN-P;

4.5.4. Meneliti hasil exercise APBN-P dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran II melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelaahan RKA-KL dalam rangka

penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk meneliti RKA-KL berdasarkan

pagu sementara dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang diajukan oleh KL;

4.6.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait di KL dan pelaksana untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;

4.6.3. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;

4.6.4. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran II melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.


- 776 -

4.7. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelaahan RKA-KL dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk meneliti RKA-KL Penyesuaian

berdasarkan Pagu Definitif dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang diajukan oleh KL;

4.7.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait di KL dan Pelaksana untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;

4.7.3. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan mencetak konsep SAPSK;

4.7.4. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran II melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.8. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK

(ABT dan Non-ABT). 4.8.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk meneliti usulan revisi dan data

dukung serta menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka revisi SAPSK;

4.8.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menganalisis substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK yang diajukan KL dalam rangka memberikan pertimbangan/persetujuan usulan revisi;

4.8.3. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan para Pelaksana untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;

4.8.4. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;

4.8.5. Meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi serta menyampaikan kepada Direktur Anggaran II melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.9. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL.

4.9.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;

4.9.2. Membahas usulan SBK bersama para Kepala Seksi dan KL; 4.9.3. Menugaskan Kepala Seksi menyusun hasil pembahasan SBK ; 4.9.4. Meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Direktur

Anggaran II melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.10. Mengkoordinasikan penelaahan usulan persetujuan/penolakan kontrak multi years KL. 4.10.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk meneliti usulan kontrak multi

years yang diusulkan KL; 4.10.2. Membahas usulan kontrak multi years bersama para Kepala Seksi dan


- 777 -

unit terkait mengenai kelayakan kegiatan untuk dilakukan multi years; 4.10.3. Meneliti draft surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi

years dan menyampaikan kepada Direktur Anggaran II melalui Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.11. Mengkoordinasikan penyajian data/informasi anggaran.

4.11.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan koordinasi dengan KL;

4.11.2. Meneliti data/informasi yang diterima KL untuk mendukung data/informasi anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.12. Melakukan penyelesaian jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan.

4.12.1. Melakukan koordinasi dengan KL dalam rangka penyelesaian jawaban DPR/DPD secara tertulis dan Lisan;

4.12.2. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan data pendukung dan menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD;

4.12.3. Meneliti data dan konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.13. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi

anggaran. 4.13.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan dalam rangka

monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL; 4.13.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep telaahan hasil

monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL; 4.13.3. Meneliti konsep telaahan hasil monitoring dan evaluasi realisasi

anggaran KL serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Daduktek.

4.14. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk

menyusun tanggapan LHP; 4.14.2. Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Seksi untuk

menyusun tanggapan LHP; 4.14.3. Mengoreksi, memaraf dan menyampaikan tanggapan LHP tersebut

kepada Direktur Anggaran II.

4.15. Memberikan bahan masukan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II. 4.15.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat

Anggaran II tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai sesuai bidang tugasnya untuk

menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II;

4.15.3. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II bersama para Kepala Seksi;

4.15.4. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II sesuai hasil pembahasan;

4.15.5. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra,


- 778 -

Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II kepada Direktur Anggaran II.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Direktur Anggaran II. 5.2. Rencana Kerja Subdirektorat Anggaran II E tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Rencana Kerja Pemerintah. 5.6. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. 5.7. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.8. Hasil pertemuan tiga pihak. 5.9. Standar Biaya. 5.10. Pagu Indikatif. 5.11. Pagu Sementara. 5.12. Pagu Definitif. 5.13. Pagu ABT 5.14. RKA-KL Pagu Sementara. 5.15. RKA-KL Pagu Definitif. 5.16. RKA-KL Pagu ABT 5.17. Kesepakatan DPR. 5.18. Term Of Reference. 5.19. Rincian Anggaran Biaya. 5.20. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri 5.21. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan penganggaran. 5.22. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL dari

media massa. 5.23. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.24. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan – peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan negara.

7. HASIL KERJA :

7.1. Konsep Exercise Pagu Indikatif pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.2. Hasil trilateral meeting pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


- 779 -

7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.5. Konsep Exercise ABT/Pagu ABT pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.6. Memorandum Hasil Penelaahan (MHP) pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.7. Konsep Nota penjelasan Dokumen Hasil Penelaahan/catatan penelaahan RKA-KL, Konsep Himpunan RKA-KL, dan Konsep rincian SAPSK pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.8. Konsep Revisi SAPSK, Revisi ABT dan Non ABT pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.9. Konsep SBK pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.10. Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.11. Data/Informasi anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.12. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.13. Laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.14. Konsep Tindak Lanjut LHP pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.15. Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat Anggaran II.


- 780 -

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Anggaran II. 8.2. Memaraf surat dan laporan. 8.3. Menandatangani exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu

ABT. 8.4. Menandatangani memorandum hasil penelaahan RKA-KL. 8.5. Menandatangani Berita acara Catatan Hasil Penelaahan dan memaraf dokumen

hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK). 8.6. Menandatangani Berita acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan memaraf

SAPSK revisi ABT dan Non ABT.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep dan paraf/tandatangan pada exercise pagu (indikatif,

sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT. 9.4. Kebenaran konsep dan tandatangan pada memorandum hasil penelaahan

RKA- KL. 9.5. Kebenaran konsep dan tandatangan Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan

paraf Dokumen Hasil Penelaahan RKA-KL (SAPSK). 9.6. Kebenaran konsep dan tandatangan Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan paraf

SAPSK revisi ABT dan Non ABT.

10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Pejabat Eselon IV sebanyak 4 orang dan Jumlah pelaksana staff yang ada

sebanyak 12 pegawai. 10.2. Penganggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara,

Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

10.3. Jumlah pagu anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008) adalah sebesar Rp. 5.361.957.772.000,-

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Anggaran II dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan

usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kepala Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pelaksanaan tugas.

11.3. Kepala Subdirektorat Daduktek dan para Kepala Subdirektorat teknis di lingkungan Direktorat Anggaran II dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;

11.4. Para Kepala Seksi pada Subdirektorat Anggaran II E dalam hal pelaksanaan tugas.

11.5. Direktorat-Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal pelaksanaan tugas.

11.6. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal penyiapan penyusunan anggaran. 11.7. Bappenas dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan K/L.


- 781 -

11.8. Ditjen Perbendaharaan dalam hal koordinasi pelaksanaan anggaran. 11.9. DPR dalam hal penetapan kebijakan pengalokasian anggaran. 11.10. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.

13. RISIKO JABATAN : Tidak Ada

14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pembina / IVa 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat III 14.4. Syarat lainnya : Standar Kompetensi Jabatan :

- Visioning (2) - In-Depth Problem Solving and Analysis (3) - Adapting to Change (2) - Planning and Organizing (3) - Quality Focus (3) - Continuous Improvement (3) - Stakeholder Focus (2) - Integrity (3) - Team Work and Collaboration (2) - Managing Others (3) - Relationship Management (2) - Meeting Leadership (3)

15. KEDUDUKAN JABATAN :

Kasubdit Anggaran

II A

Kasubdit Anggaran

II B

Kasubdit Anggaran

II C

Kasubdit Anggaran

II D

Direktur Anggaran II

Kasubdit Anggaran

II E

Kasi Anggaran IID-1, IID-2,

IID-3, dan IID-4

Kasubdit Daduktek

Anggaran II


- 782 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Anggaran IIE-1

2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.



4.1. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung

(memorandum hasil penelaahan, RKA-KL Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu, realisasi tahun berjalan, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif KL;

4.1.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar penghitungan exercise KL;

4.1.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu Indikatif KL sesuai arahan yang telah ditetapkan;

4.1.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu indikatif KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.


rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan (inventarisasi program

kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan, kebijakan belanja pegawai tahun yang akan datang, dan kebijakan-kebijakan baru di bidang belanja negara) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;

4.2.2. Menganalisis bahan yang disampaikan pelaksana serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.3. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam rangka

penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (RKP, Renja

KL, hasil trilateral meeting, standar biaya, PI, KPJM yang telah disusun tahun sebelumnya dan Kesepakatan dengan Panja) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise Pagu Sementara KL;

4.3.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar


- 783 -

penghitungan Exercise Pagu Sementara KL; 4.3.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu

Sementara KL sesuai arahan yang telah ditetapkan; 4.3.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara KL

dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.4. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL

Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, dan Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL;

4.4.2. Meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.5. Menyiapkan bahan penyusunan pagu ABT sebagai bahan penyusunan RUU

APBN-P. 4.5.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun usulan, menyiapkan bahan

dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menganalisis usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat exercise kebutuhan dana ABT

KL; 4.5.4. Meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada Kepala

Subdirektorat Anggaran IIE.

4.6. Melaksanakan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti RKA-KL berdasarkan pagu

sementara dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan yang diajukan oleh KL;

4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait dan pelaksana untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;

4.6.3. Menugaskan pelaksana untuk menuangkan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;

4.6.4. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.7. Melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-

Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan

Pagu Definitif dan kelengkapan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan yang diajukan oleh KL;

4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait dan pelaksana, untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;



- 784 -

4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk mencetak konsep SAPSK; 4.7.5. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL

sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.8. Melaksanakan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT).

4.8.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti usulan revisi dan data dukung seperti TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri, kesepakatan dengan Panja dan keterangan lain yang diperlukan serta menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka revisi SAPSK;

4.8.2. Menganalisis substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK yang diajukan KL dalam rangka memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi;

4.8.3. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan pelaksana untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;

4.8.4. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;

4.8.5. Meneliti konsep Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.9. Menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).

4.9.1. Menugaskan pelaksana untuk meneliti usulan SBK yang diajukan KL dan menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;

4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti RAB, TOR dan keterangan lain yang diperlukan bersama pejabat terkait dan pelaksana;

4.9.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil pembahasan SBK; 4.9.4. Meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala


4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years. 4.10.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka

persetujuan/penolakan usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL;

4.10.2. Membahas usulan kontrak multi years bersama-sama dengan pejabat terkait KL dan pelaksana;

4.10.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil penelaahan pada nota dinas sebagai bahan pengambilan keputusan;

4.10.4. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.11. Melakukan Penyajian Data/Informasi Anggaran.

4.11.1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait (KL) dalam rangka penyajian data/informasi anggaran;

4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk meneliti data/informasi yang diterima dari KL;

4.11.3. Menugaskan pelaksana untuk melakukan pemutakhiran data/informasi anggaran KL;

4.11.4. Meneliti dan menyampaikan data/informasi kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.


- 785 -

4.12. Melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan.

4.12.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data yang berkaitan dengan pertanyaan DPR/DPD;

4.12.2. Meneliti data yang ada dan kemudian menyusun konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD serta menyampaikan Jawaban DPR/DPD kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.13. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL.

4.13.1. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun laporan realisasi anggaran KL;

4.13.2. Meneliti data realisasi anggaran yang ada dan kemudian menyusun telaahan;

4.13.3. Membahas hasil telaahan dengan Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.14. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menerima tugas dari Kepala Subdirektorat Anggaran IIE untuk

menindaklanjuti LHP; 4.14.2. Menugaskan pelaksana menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.14.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan kepada

Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.15. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II. 4.15.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat

Anggaran II tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan

konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II;

4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II;

4.15.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II bersama Kepala Subdirektorat dan para Kepala Seksi;

4.15.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II sesuai hasil pembahasan;

4.15.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Anggaran IIE. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIE-1 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Data pagu dan realisasi PHLN dari KL 5.6. Rencana Kerja Pemerintah. 5.7. Luncuran PHLN 5.8. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga.


- 786 -

5.9. Hasil trilateral meeting. 5.10. Standar biaya. 5.11. Pagu Indikatif. 5.12. Pagu Sementara. 5.13. Pagu Definitif. 5.14. Pagu ABT 5.15. RKA-KL Pagu Sementara. 5.16. RKA-KL Pagu Definitif. 5.17. RKA-KL Pagu ABT 5.18. Kesepakatan DPR. 5.19. Term Of Reference. 5.20. Rician Anggaran Biaya. 5.21. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.22. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.23. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan

penganggaran. 5.24. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL

dari mass media. 5.25. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.26. Surat /nota dinas dari unit terkait. 5.27. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.2. Bahan trilateral meeting Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.5. Konsep Exercise ABT Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.6. Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.7. Konsep SAPSK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan

Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.8. Konsep SAPSK Revisi KL Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.9. Konsep SBK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan

Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.10. Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.11. Data/Informasi anggaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.


- 787 -

7.12. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.13. Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.14. Konsep tindak lanjut LHP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.15. Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

8.2. Memaraf surat dan laporan. 8.3. Memaraf exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep pagu ABT. 8.4. Memaraf Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 8.5. Memaraf Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan 8.6. Memaraf Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan Revisi. 8.7. Meminta hasil pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3 Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep

pagu ABT. 9.4 Kebenaran konsep Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 9.5 Kebenaran konsep Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan dokumen hasil

penelaahan RKA KL (SAPSK). 9.6 Kebenaran konsep Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan SAPSK revisi ABT

dan Non ABT. 9.7 Selesainya pelaksanaan tugas pengumpulan dan koordinasi teknis

penyusunan bahan laporan. 10. DIMENSI JABATAN :

10.1. Jumlah pelaksana/staf sebanyak 3 orang. 10.2. Pengganggaran pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 10.3. Jumlah pagu anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008)

adalah sebesar Rp. 1.955.294.754.000,- 11. HUBUNGAN KERJA :

11.1. Kepala Subdirektorat Anggaran IIE dalam hal menerima tugas, petunjuk, arahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

11.2. Biro Perencanaan dan atau Keuangan pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas dalam rangka pelaksanaan tugas.

11.3. Bappenas dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan KL. 11.4. Para kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran IIE dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas. 11.5. Para pegawai di lingkungan Seksi Anggaran IIE-1 dalam hal pelaksanaan

tugas. 11.6. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.


- 788 -

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.

13. RISIKO JABATAN : Tidak Ada.

14. SYARAT JABATAN :

14.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya : Standar Kompetensi Jabatan :

- In-Depth Prob Solv&Analysis (2) - Planning and Organizing (1) - Countinuous Improvement (2) - Policies, Processes & Procedures (2) - Stakeholder Service (2) - Integrity (2) - Teamwork and Collaboration (2) - Interpersonal Communication (2) - Written Communication (2)


Kasubdit

Anggaran IIE

Kasi Anggaran IIE-1

Kasi Anggaran IIE-2

Kasi Anggaran IIE-3

Kasi Anggaran IIE-4

Perumus

Penelaah Bahan Telaahan Tk. I

Penelaah Bahan Telaahan Tk. II

Pemroses Bahan Telaahan Tk. I

Pemroses Bahan Telaahan Tk. II

Penyaji Bahan Telaahan Tk. I

Penyaji Bahan Telaahan Tk. II


- 789 -

1. NAMA JABATAN : Perumus 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penganggaran belanja pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.


4.1. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu indikatif (PI) KL dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Mengidentifikasi data sebagai dasar penghitungan exercise; 4.1.2. Mengidentifikasi konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah

ditetapkan; 4.1.3. Mengidentifikasi data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-

KL Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu, realisasi tahun berjalan, KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif ;

4.1.4. Membahas kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu indikatif dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.2. Membantu menyiapkan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan

DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja KL, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi inventarisasi program

dan kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan, kebijakan belanja pegawai tahun yang akan datang, dan kebijakan-kebijakan baru di bidang belanja negara yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.3. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) dalam

rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi RKP, Renja KL, hasil

trilateral meeting, standar biaya, PI, KPJM yang telah disusun tahun sebelumnya dan Kesepakatan dengan Panja sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;

4.3.2. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara dan menyampaikan Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.4. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam

rangka penyusunan SE Pagu Definitif.


- 790 -

4.4.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif sesuai hasil kesepakatan DPR dan data dukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.5. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi usulan KL dalam rangka

menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Membuat konsep exercise kebutuhan dana ABT KL ; 4.5.3. Membahas hasil identifikasi dan hasil exercise ABT serta menyampaikan

kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.6. Membantu melaksanakan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung seperti TOR, RAB,

Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;

4.6.2. Membahas RKA-KL hasil penelaahan dan membuat Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.7. Membantu melaksanakan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan

Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung seperti TOR, RAB, dan

Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan keterangan lain yang diperlukan untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;

4.7.2. Membahas RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.8. Membantu melaksanakan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan

Non-ABT). 4.8.1. Mengidentifikasi substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam

rangka memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi; 4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung seperti TOR,

RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan kesepakatan dengan Panja, keterangan lain yang diperlukan untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;

4.8.3. Membahas Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.9. Membantu menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).


- 791 -

4.9.1. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti TOR, RAB, dan keterangan lain yang diperlukan bersama unit terkait;

4.9.2. Membahas hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak

Multi Years. 4.10.1. Meneliti usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL; 4.10.2. Melakukan penelaahan usulan kontrak multi years bersama-sama dengan

unit terkait; 4.10.3. Menyusun hasil penelaahan pada nota dinas sebagai bahan pengambilan

keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.11. Membantu melakukan Penyajian Data/Informasi Anggaran. 4.11.1. Meneliti data/informasi yang diterima dari KL; 4.11.2. Melakukan pemutakhiran data/informasi anggaran KL; 4.11.3. Menyampaikan data/informasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.12. Membantu melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan 4.12.1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan pertanyaan DPR/DPD dan

menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.13. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL. 4.13.1. Menghimpun laporan realisasi anggaran KL; 4.13.2. Menyusun konsep telaahan hasil monitoring dan evaluasi realisasi

anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.14. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIE-1 untuk menindaklanjuti

LHP; 4.14.2. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan Kepala

Seksi Anggaran IIE-1.

4.15. Membantu menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II. 4.15.1. Mengidentifikasi Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat

Anggaran II tahun lalu dan tahun berjalan; 4.15.2. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK

dan LAKIP Direktorat Anggaran II; 4.15.3. Membahas dan menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT,

RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II Kepala Seksi Anggaran IIE-1.


5.1. Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIE-1. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIE-1 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Rencana Kerja Pemerintah.


- 792 -

5.6. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.7. Hasil trilateral meeting. 5.8. Standar biaya. 5.9. Pagu Indikatif. 5.10. Pagu Sementara. 5.11. Pagu Definitif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan


dari mass media. 5.21. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.22. Surat/nota dinas dari unit terkait.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KL. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise PI Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.2. Bahan trilateral meeting Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.5. Rancangan Konsep Exercise APBN-P Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.6. Rancangan Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi KL Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.9. Rancangan Konsep SBK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi

years Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.11. Data/Informasi anggaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.12. Rancangan Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.


- 793 -

7.13. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.14. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.15. Rancangan Usulan/bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1. 8.2. Mengajukan usul, saran dan pendapat surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usul, saran dan pendapat exercise pagu (indikatif, sementara,

definitif ) dan konsep pagu ABT. 8.4. Mengajukan usul, saran dan pendapat Memorandum Hasil Penelaahan RKA

KL. 8.5. Mengajukan usul, saran dan pendapat Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan. 8.6. Mengajukan usul, saran dan pendapat Berita Acara Catatan Hasil Penelaahan

Revisi.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Usul, saran dan pendapat konsep surat dan laporan. 9.3 Usul, saran dan pendapat konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif )

dan konsep pagu ABT. 9.4 Usul, saran dan pendapat konsep Memorandum Hasil Penelaahan RKA KL. 9.5 Usul, saran dan pendapat konsep Berita Acara Catatan Hasil penelaahan dan

dokumen hasil penelaahan RKA KL (SAPSK). 9.6 Usul, saran dan pendapat konsep Catatan Hasil Penelaahan Revisi dan

SAPSK revisi ABT dan Non ABT. 9.7 Selesainya pelaksanaan tugas pengumpulan dan koordinasi teknis

penyusunan bahan laporan.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Anggaran IIE-1 dalam hal menerima tugas, petunjuk,

pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;

10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas dalam rangka pelaksanaan tugas;

10.3. Bappenas; 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Keterlambatan KL menyampaikan RKA-KL dan data dukungnya yang mengakibatkan sempitnya waktu penelaahan RKA-KL serta kurangnya pemahaman dari KL tentang proses penganggaran sehingga perlu dilakukan bimbingan/sosialisasi.



- 794 -

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :

- Menguasai siklus penganggaran - Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian

Negara/Lembaga


- 795 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telahaan Tk.I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.


4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam

rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menelaah data yang telah dipersiapkan, sebagai dasar penghitungan

exercise; 4.1.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise pagu

indikatif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.2. Melakukan penelaahan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menelaah kesesuaian program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai

dengan Renstra pada KL; 4.2.2. Menelaah kesinambungan program, kegiatan dan sasaran yang akan

dicapai pada KL dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun berjalan;

4.2.3. Menyusun hasil analisis serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.3. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL dalam

rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menelaah data sebagai dasar penghitungan Exercise; 4.3.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu

Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.4. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Meng-update konsep PD KL sesuai hasil kesepakatan DPR; 4.4.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif

KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.


- 796 -

4.5. Melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada

Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.6. Melakukan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL berdasarkan pagu sementara dan

kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;

4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;

4.6.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.7. Melakukan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-

Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan Pagu Definitif

dan kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;

4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;

4.7.3. Menelaah dan meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.8. Melakukan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL.

4.8.1. Menelaah substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam rangka memberikan pertimbangan/persetujuan usulan revisi;

4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;

4.8.3. Menelaah dan meneliti Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.9. Melakukan penelaahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL.

4.9.1. Menelaah dan meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;

4.9.2. Melakukan pembahasan usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan dari BPS;

4.9.3. Menelaah dan meneliti hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years.


- 797 -

4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan KL dan data dukung bersama unit terkait;

4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.11. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL.

4.11.1. Menelaah laporan realisasi anggaran KL dan menyampaikan bahan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.12. Menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIE-1 untuk menyiapkan

bahan tindak lanjut LHP; 4.12.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala


4.13. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II. 4.13.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat

Anggaran II tahun lalu dan tahun berjalan; 4.13.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK

dan LAKIP Direktorat Anggaran II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1;

4.13.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II bersama Kepala Kepala Seksi Anggaran IIE-1;

4.13.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II sesuai hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIE-1. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL

dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.


- 798 -

5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.


7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara


Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.5. Rancangan Konsep Pagu APBN-P Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Kementerian Negara Pendayagunaan


Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi

years Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.11. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.12. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.13. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT dan Lakip Direktorat.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan

konsep pagu ABT Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.


- 799 -

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep

pagu ABT Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.







13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I (III/b) – Penata Tk I (III/d) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :

- Menguasai mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL - Menguasai analisa TOR dan RAB yang diusulkan Kementerian

Negara/Lembaga.


- 800 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telahaan Tk.II



4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL

dalam rangka penyusunan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menelaah data yang telah dipersiapkan, sebagai dasar penghitungan


indikatif dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.2. Membantu melakukan penelaahan bahan pertemuan tiga pihak (Bappenas, KL dan DJA) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menelaah kesesuaian program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai




4.3. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS)

KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menelaah data sebagai dasar penghitungan Exercise; 4.3.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu


4.4. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Meng-update konsep PD KL sesuai hasil kesepakatan DPR; 4.4.2. Menelaah dan meneliti kesesuaian dan keakuratan konsep Pagu Definitif



- 801 -

4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada


4.6. Membantu melakukan penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan Himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL berdasarkan pagu sementara dan

kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;

4.6.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak;


4.7. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan

Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK). 4.7.1. Menelaah dan meneliti RKA-KL Penyesuaian berdasarkan Pagu Definitif

dan kelengkapan data dukung (TOR, RAB, dan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri) yang diajukan oleh KL;

4.7.2. Melakukan penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama-sama dengan unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan DPR;


4.8. Membantu melakukan penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan

Non-ABT) KL. 4.8.1. Menelaah substansi dan urgensi usulan revisi SAPSK KL dalam rangka

memberikan pertimbangan/ persetujuan usulan revisi; 4.8.2. Melakukan penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama-

sama dengan unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;


4.9. Membantu melakukan penelaahan penyusunan Standar Biaya Khusus

(SBK) KL. 4.9.1. Menelaah dan meneliti usulan SBK yang diajukan KL serta menyiapkan

bahan sebagai dasar penilaian berupa Standar Biaya Umum dan SBK sebelumnya;




- 802 -


Multi Years. 4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL dan data

dukung bersama unit terkait; 4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan


4.11. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran KL. 4.11.1. Menelaah laporan realisasi anggaran KL dan menyampaikan bahan

masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.12. Membantu menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.12.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIE-1 untuk menyiapkan



4.13. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II. 4.13.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat





5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIE-1. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga.


- 803 -

5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL dari mass media.

5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas.


7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara


Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.5. Rancangan Konsep pagu ABT Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Kementerian Negara Pendayagunaan


Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.10. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.11. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT

dan Lakip Direktorat.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan






- 804 -









10.3. Bappenas; 10.4. BPS; 10.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.



13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) – Penata (III/c) 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :


Negara/Lembaga


- 805 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I


3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyiapan, penyusunan, dan penyelesaian anggaran pada KL agar sesuai dengan azas-azas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL dalam

rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyiapkan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL

Pagu Indikatif, realisasi tahun lalu dan usulan) sebagai bahan analisa dan pembuatan exercise pagu indikatif;

4.1.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.2. Melakukan pengolahan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka

sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Meneliti bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun

berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak; 4.2.2. Mempelajari bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi

Anggaran IIB-1. 4.3. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL SE

Pagu Sementara (PS) KL. 4.3.1. Menyiapkan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil trilateral meeting,

standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;

4.3.2. Mengolah konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.4. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai

bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan

Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.


- 806 -

4.5. Melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang

diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Mentabulasi exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan


4.6. Melakukan pengolahan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait

untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;

4.6.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.7. Melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait

untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;

4.7.2. Mentabulasikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan;

4.7.3. Mencetak konsep SAPSK; 4.7.4. Menyampaikan DHP dan konsep SAPSK kepada Kepala Seksi Anggaran

IIE-1.

4.8. Melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Meneliti hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama

unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;

4.8.2. Menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;

4.8.3. Menyampaikan Nota Pertimbangan dan SAPSK Revisi kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.9. Melakukan pengolahan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Meneliti usulan SBK bersama KL dengan memperhatikan saran/masukan

dari BPS; 4.9.2. Mentabulasikan hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada


4.10. Menyiapkan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIE-1 untuk menyiapkan

bahan tindak lanjut LHP;


- 807 -

4.10.2. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.11. Menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,

Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II; 4.11.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,

Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIE-1. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL


6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan - peraturan mengenai keuangan negara dan penganggaran. 6.2. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Kementerian

Negara/Lembaga. 6.3. Buku-buku literatur mengenai keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.


- 808 -

7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.

7.11. Hasil pengolahan data bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan Lakip Direktorat.

8. WEWENANG :














- 809 -





13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I (II/d) – Penata Muda Tk I (III/b) 13.2. Pendidikan Formal : D III 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :

- Memahami mekanisme penyusunan RKA-KL - Memahami tugas dan fungsi KL yang ditangani - Mempunyai kemampuan menelaah RKA-KL


- 810 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.


4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL

dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyiapkan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL



4.2. Membantu melakukan pengolahan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Meneliti bahan (inventarisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL tahun


Anggaran IIE-1. 4.3. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Sementara

(PS) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menyiapkan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil trilateral meeting,



4.4. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan



- 811 -

4.5. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang



4.6. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait



4.7. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Meneliti hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama unit terkait




IIE-1.

4.8. Membantu melakukan pengolahan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Meneliti hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung bersama


4.8.2. Menyiapkan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan;


4.9. Membantu melakukan pengolahan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Meneliti usulan SBK KL dengan memperhatikan saran/masukan dari

BPS; 4.9.2. Mentabulasikan hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada





- 812 -


4.11. Membantu menyajikan data dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Direktorat Anggaran II. 4.11.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,








Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara



- 813 -

7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.




















- 814 -





13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c) – Penata Muda (III/a) 13.2. Pendidikan Formal : SMA / D III 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :



- 815 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I



4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Indikatif (PI) KL

dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyajikan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL


4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan konsep Exercise Pagu Indikatif sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan (inventarisasi program dan

kegiatan dalam RKA-KL tahun berjalan) yang diperlukan dalam rangka pertemuan tiga pihak;

4.2.2. Menyajikan bahan dan memberikan masukan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Sementara (PS) KL

sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil

trilateral meeting, standar biaya dan PI) sebagai bahan analisis dan pembuatan exercise PS;

4.3.2. Menyajikan bahan konsep Exercise Pagu Sementara sesuai arahan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyajikan bahan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan

Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD KL dan


- 816 -


4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung

yang diperlukan dalam penyusunan APBN-P; 4.5.2. Menyiapkan bahan exercise kebutuhan dana ABT KL dan menyampaikan


4.6. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama

unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Pedoman Teknis Penganggaran, Standar Biaya dan Dokumen Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak;

4.6.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan DHP kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.7. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama

unit terkait untuk meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif, pedoman teknis penganggaran, standar biaya dan dokumen hasil kesepakatan DPR;

4.7.2. Menyajikan hasil penelaahan dalam Catatan Penelaahan sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.8. Menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Menginventarisasi hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung

bersama unit terkait untuk mendiskusikan substansi dan urgensi usul revisi dengan berpedoman/mengacu kepada Permenkeu tentang Tata Cara Revisi DIPA;

4.8.2. Menyajikan bahan Nota Pertimbangan (persetujuan/penolakan) dan mencetak SAPSK Revisi KL bila disetujui berdasarkan hasil penelaahan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-1.

4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Menginventarisasi usulan SBK KL dengan memperhatikan

saran/masukan dari BPS; 4.9.2. Menyiapkan bahan pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada


4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIE-1 untuk menyiapkan



- 817 -









7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara



- 818 -

7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.







8. WEWENANG :














- 819 -





13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk I (II/b) – Pegatur Tk I (II/d) 13.2. Pendidikan Formal : D I 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :

- Mengerti mekanisme penyusunan RKA-KL - Mengerti tugas dan fungsi KL yang ditangani


- 820 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II



4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Indikatif

(PI) KL dalam rangka penetapan SEB Pagu Indikatif. 4.1.1. Menyajikan data pendukung (memorandum hasil penelaahan, RKA-KL



4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan pertemuan tiga pihak dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKP, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan (inventarisasi program dan



4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu

Sementara (PS) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Sementara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan data pendukung (RKP, Renja KL, hasil



4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL sebagai bahan penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menyajikan bahan data pendukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, dan

Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD dan


- 821 -


4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung



4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan RKA-KL dalam rangka penyusunan himpunan RKA-KL. 4.6.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama



4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka penerbitan Satuan Anggaran Per-Satuan Kerja (SAPSK) KL. 4.7.1. Menginventarisasi hasil penelaahan RKA-KL dan data dukung bersama



4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan hasil penelaahan dalam rangka revisi SAPSK (ABT dan Non-ABT) KL. 4.8.1. Menginventarisasi hasil penelaahan usul revisi SAPSK dan data dukung



4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) KL. 4.9.1. Menginventarisasi usulan SBK KL dengan memperhatikan



4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.10.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Anggaran IIE-1 untuk menyiapkan



- 822 -





5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Anggaran IIE-1. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. RKP/Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL




7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara



- 823 -

7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.




















- 824 -





13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a) – Pengatur (II/c) 13.2. Pendidikan Formal : D I 13.3. Kursus/Diklat : - 13.4. Syarat lainnya :



- 825 -


2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

















- 826 -























- 827 -

























- 828 -





















- 829 -





7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep Exercise Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan

Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.2. Bahan trilateral meeting Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan

Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan

Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.5. Konsep Exercise ABT Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.6. Dokumen Hasil Penelaahan Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum,

dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.7. Konsep SAPSK Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat

Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.8. Konsep SAPSK Revisi KL Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum,

dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.9. Konsep SBK Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat

Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.10. Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years

Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.11. Data/Informasi anggaran Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


- 830 -

7.12. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.13. Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.14. Konsep tindak lanjut LHP Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


8. WEWENANG :



9. TANGGUNG JAWAB :






10.1. Jumlah pelaksana/staf sebanyak 3 orang. 10.2. Pengganggaran pada Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 10.3. Jumlah pagu anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008)

adalah sebesar Rp. 1.117.506.785.000,- 11. HUBUNGAN KERJA :


11.2. Biro Perencanaan dan atau Keuangan pada Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas.



tugas.


- 831 -

11.6. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :







Kasubdit

Anggaran IIE

Kasi Anggaran IIE-1

Kasi Anggaran IIE-2

Kasi Anggaran IIE-3

Kasi Anggaran IIE-4

Perumus








- 832 -


Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

















- 833 -




















- 834 -






















- 835 -






7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise PI Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan

Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.2. Bahan trilateral meeting Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.5. Rancangan Konsep Exercise APBN-P Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.6. Rancangan Dokumen Hasil Penelaahan Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum,

dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi KL Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.9. Rancangan Konsep SBK Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum,

dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi

years Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.11. Data/Informasi anggaran Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.12. Rancangan Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


- 836 -

7.13. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.14. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


8. WEWENANG :




Revisi.








10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas;





- 837 -



Negara/Lembaga


- 838 -


2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.
















- 839 -






















- 840 -

















- 841 -



7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Perpustakaan Nasional, Komisi


Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.5. Rancangan Konsep Pagu APBN-P Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan

Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Perpustakaan Nasional,

Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.7. Rancangan Konsep SAPSK Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.9. Rancangan Konsep SBK Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.11. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.



8. WEWENANG :


konsep pagu ABT Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


- 842 -

8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


pagu ABT Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.









Negara/Lembaga.


- 843 -

















4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran


- 844 -

Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada






















- 845 -

4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years. 4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL dan data















- 846 -




7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Perpustakaan Nasional, Komisi


Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.5. Rancangan Konsep pagu ABT Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan

Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Perpustakaan Nasional,


7.7. Rancangan Konsep SAPSK Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.9. Rancangan Konsep SBK Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.









- 847 -














Negara/Lembaga


- 848 -



















- 849 -











IIE-2.











- 850 -









7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional,


7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


- 851 -

7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


8. WEWENANG :












- 852 -










- 853 -


2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.















- 854 -











IIE-2.











- 855 -









7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional,


7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


- 856 -

7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


















- 857 -










- 858 -


















- 859 -




















- 860 -









7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan

Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


- 861 -

7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.







8. WEWENANG :












- 862 -










- 863 -


















- 864 -




















- 865 -









7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan

Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Perpustakaan Nasional, Komisi

Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


- 866 -

7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.


















- 867 -










- 868 -


2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.















4.3.2. Menganalisis data yang telah dipersiapkan oleh pelaksana sebagai dasar penghitungan Exercise Pagu Sementara KL;


- 869 -

4.3.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Exercise Pagu Sementara KL sesuai arahan yang telah ditetapkan;

4.3.4. Meneliti kesesuaian dan keakuratan hasil exercise Pagu Sementara KL dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.

4.4. Menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka

penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data pendukung (PS, RKA-KL


















4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk mencetak konsep SAPSK;


- 870 -

4.7.5. Meneliti RKA-KL hasil penelaahan dan Catatan Penelaahan RKA-KL sebagai DHP serta konsep SAPSK dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.























- 871 -

4.12. Melakukan Penyelesaian Jawaban DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan. 4.12.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data yang berkaitan dengan

pertanyaan DPR/DPD; 4.12.2. Meneliti data yang ada dan kemudian menyusun konsep jawaban atas

pertanyaan DPR/DPD serta menyampaikan Jawaban DPR/DPD kepada Kepala Subdirektorat Anggaran IIE.
















5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Anggaran IIE. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIE-3 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.5. Data pagu dan realisasi PHLN dari KL 5.6. Rencana Kerja Pemerintah. 5.7. Luncuran PHLN 5.8. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.9. Hasil trilateral meeting.


- 872 -

5.10. Standar biaya. 5.11. Pagu Indikatif. 5.12. Pagu Sementara. 5.13. Pagu Definitif. 5.14. Pagu ABT 5.15. RKA-KL Pagu Sementara. 5.16. RKA-KL Pagu Definitif. 5.17. RKA-KL Pagu ABT 5.18. Kesepakatan DPR. 5.19. Term Of Reference. 5.20. Rician Anggaran Biaya. 5.21. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.22. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.23. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan




7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional,

dan Badan Kepegawaian Negara. 7.2. Bahan trilateral meeting Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan

Badan Kepegawaian Negara. 7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Administrasi Negara, Arsip

Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional,

dan Badan Kepegawaian Negara. 7.5. Konsep Exercise ABT Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan

Badan Kepegawaian Negara. 7.6. Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional,

dan Badan Kepegawaian Negara. 7.7. Konsep SAPSK Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan

Kepegawaian Negara. 7.8. Konsep SAPSK Revisi KL Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan

Badan Kepegawaian Negara. 7.9. Konsep SBK Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan

Kepegawaian Negara. 7.10. Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years Lembaga

Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.11. Data/Informasi anggaran Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan

Badan Kepegawaian Negara. 7.12. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan

Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


- 873 -

7.13. Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.14. Konsep tindak lanjut LHP Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


8. WEWENANG :



9. TANGGUNG JAWAB :






10.1. Jumlah pelaksana/staf sebanyak 3 orang. 10.2. Pengganggaran pada Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan

Kepegawaian Negara. 10.3. Jumlah pagu anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008)

adalah sebesar Rp. 709.036.087.000,- 11. HUBUNGAN KERJA :


11.2. Biro Perencanaan dan atau Keuangan pada Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara dalam rangka pelaksanaan tugas.





- 874 -







Kasubdit

Anggaran IIE

Kasi Anggaran IIE-1

Kasi Anggaran IIE-2

Kasi Anggaran IIE-3

Kasi Anggaran IIE-4

Perumus








- 875 -


Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

















- 876 -




















- 877 -






















- 878 -






7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise PI Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional,

dan Badan Kepegawaian Negara. 7.2. Bahan trilateral meeting Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan

Badan Kepegawaian Negara. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.5. Rancangan Konsep Exercise APBN-P Lembaga Administrasi Negara, Arsip

Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.6. Rancangan Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Administrasi Negara, Arsip

Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional,

dan Badan Kepegawaian Negara. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi KL Lembaga Administrasi Negara, Arsip

Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.9. Rancangan Konsep SBK Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan

Badan Kepegawaian Negara. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi

years Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.11. Data/Informasi anggaran Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.12. Rancangan Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


- 879 -

7.13. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.14. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


8. WEWENANG :




Revisi.








10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara dalam rangka pelaksanaan tugas;





- 880 -



Negara/Lembaga


- 881 -


2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.
















- 882 -






















- 883 -

















- 884 -



7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Administrasi Negara,


Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.5. Rancangan Konsep Pagu APBN-P Lembaga Administrasi Negara, Arsip

Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Administrasi

Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional,

dan Badan Kepegawaian Negara. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Lembaga Administrasi Negara, Arsip


Badan Kepegawaian Negara. 7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi

years Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.11. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.12. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


8. WEWENANG :


konsep pagu ABT Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


- 885 -


pagu ABT Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.









Negara/Lembaga.


- 886 -


















- 887 -

4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada






















- 888 -

















- 889 -




7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Administrasi Negara,


Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.5. Rancangan Konsep pagu ABT Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional,

dan Badan Kepegawaian Negara. 7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Administrasi

Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.7. Rancangan Konsep SAPSK Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional,

dan Badan Kepegawaian Negara. 7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Lembaga Administrasi Negara, Arsip


Badan Kepegawaian Negara. 7.10. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Lembaga Administrasi Negara, Arsip

Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.11. Rancangan Konsep Bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT

dan Lakip Direktorat.






9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan.


- 890 -

9.2. Kebenaran konsep surat dan laporan. 9.3. Kebenaran konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif ) dan konsep













Negara/Lembaga


- 891 -



















- 892 -











IIE-3.











- 893 -









7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Administrasi

Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga

Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Administrasi

Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


- 894 -

7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.

7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


8. WEWENANG :














10.3. Bappenas;


- 895 -

10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.






- 896 -


2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.















- 897 -











IIE-3.











- 898 -









7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Administrasi

Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga

Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Administrasi

Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


- 899 -

7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.




















10.3. Bappenas;


- 900 -







- 901 -


















- 902 -




















- 903 -









7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Lembaga Administrasi Negara, Arsip

Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


- 904 -

7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.







8. WEWENANG :














10.3. Bappenas;


- 905 -







- 906 -


















- 907 -




















- 908 -









7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Lembaga Administrasi Negara, Arsip

Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara. 7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Lembaga Administrasi Negara,

Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.


- 909 -

7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.




















10.3. Bappenas;


- 910 -







- 911 -


2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sesuai penugasan Direktur Jenderal Anggaran yaitu Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

















- 912 -























- 913 -

























- 914 -





















- 915 -





7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga,

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.2. Bahan trilateral meeting Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.3. Konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.4. Konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.5. Konsep Exercise ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.6. Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.7. Konsep SAPSK Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.8. Konsep SAPSK Revisi KL Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


- 916 -

7.9. Konsep SBK Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.10. Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.11. Data/Informasi anggaran Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.12. Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.13. Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.14. Konsep tindak lanjut LHP Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


8. WEWENANG :



9. TANGGUNG JAWAB :






10.1. Jumlah pelaksana/staf sebanyak 3 orang. 10.2. Pengganggaran pada Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

10.3. Jumlah pagu anggaran yang dikelola (berdasarkan pagu APBN-P TA. 2008) adalah sebesar Rp. 1.580.120.146.000,-


- 917 -

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Subdirektorat Anggaran IIE dalam hal menerima tugas, petunjuk,

arahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Biro Perencanaan dan atau Keuangan pada Kementerian Negara Pemuda dan

Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pelaksanaan tugas.




12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :



14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya : Standar Kompetensi Jabatan :



- 918 -


Kasubdit Anggaran IIE

Kasi Anggaran IIE-1

Kasi Anggaran IIE-2

Kasi Anggaran IIE-3

Kasi Anggaran IIE-4

Perumus








- 919 -


Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.















- 920 -

4.4. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Pagu Definitif (PD) KL dalam rangka penyusunan SE Pagu Definitif. 4.4.1. Mengidentifikasi dan membahas hasil identifikasi kesesuaian dan

keakuratan konsep Pagu Definitif sesuai hasil kesepakatan DPR dan data dukung (PS, RKA-KL Pagu Sementara, KPJM tahun sebelumnya, Kesepakatan DPR pada Pagu Sementara) sebagai bahan analisis dan penyesuaian Pagu Definitif KL dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-4.


















- 921 -

4.9. Membantu menyiapkan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK). 4.9.1. Melakukan pembahasan usulan SBK dan data dukung seperti TOR,

RAB, dan keterangan lain yang diperlukan bersama unit terkait; 4.9.2. Membahas hasil pembahasan SBK KL dan menyampaikan kepada


4.10. Membantu melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years. 4.10.1. Meneliti usulan kontrak multi years yang diusulkan oleh KL; 4.10.2. Melakukan penelaahan usulan kontrak multi years bersama-sama dengan
















5.1. Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIE-4. 5.2. Rencana kerja Seksi Anggaran IIE-4 tahun lalu dan tahun berjalan. 5.3. Memorandum hasil penelaahan. 5.4. Realisasi tahun lalu dan usulan.


- 922 -

5.5. Rencana Kerja Pemerintah. 5.6. Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. 5.7. Hasil trilateral meeting. 5.8. Standar biaya. 5.9. Pagu Indikatif. 5.10. Pagu Sementara. 5.11. Pagu Definitif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya. 5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Surat Edaran dan Surat Edaran Bersama yang berkaitan dengan





7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise PI Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga,

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.2. Bahan trilateral meeting Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.3. Rancangan Konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.4. Rancangan Konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.5. Rancangan Konsep Exercise APBN-P Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.6. Rancangan Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.7. Rancangan Konsep SAPSK Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi KL Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


- 923 -

7.9. Rancangan Konsep SBK Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.11. Data/Informasi anggaran Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.12. Rancangan Konsep jawaban atas pertanyaan DPR/DPD secara Tertulis dan Lisan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.13. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.14. Rancangan Konsep tindak lanjut LHP Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


8. WEWENANG :




Revisi.








10.2. Biro Perencanaan dan atau Biro Keuangan pada Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pelaksanaan tugas;


- 924 -






Negara/Lembaga


- 925 -


2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yaitu Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
















- 926 -

4.5. Melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada




















- 927 -

4.10. Melakukan Penelaahan Usulan Persetujuan/Penolakan Kontrak Multi Years. 4.10.1. Menelaah usulan kontrak multi years yang diusulkan KL dan data dukung

bersama unit terkait; 4.10.2. Menelaah dan meneliti nota pertimbangan sebagai bahan pengambilan













dari mass media.


- 928 -

5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas dari unit terkait.


7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara Pemuda dan

Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.



7.5. Rancangan Konsep Pagu APBN-P Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


7.10. Rancangan Konsep surat usulan persetujuan atau penolakan kontrak multi years Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.11. Rancangan Telaahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.



8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-4.


- 929 -

8.2. Membuat konsep surat dan laporan. 8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan

konsep pagu ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

8.4. Meneliti konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

8.5. Meneliti konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

8.6. Meneliti konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


pagu ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

9.4. Kebenaran konsep memorandum hasil penelaahan RKA-KL Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

9.5. Kebenaran konsep dokumen hasil hasil penelaahan RKA-KL (SAPSK) Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

9.6. Kebenaran konsep revisi SAPSK ABT dan Non ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.







- 930 -




Negara/Lembaga.


- 931 -


















- 932 -

4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan pagu Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Menelaah usulan KL dalam rangka menghitung kebutuhan dana; 4.5.2. Menelaah dan meneliti hasil exercise ABT dan menyampaikan kepada





















- 933 -
















5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Anggaran IIE-4. 5.2. Memorandum hasil penelaahan. 5.3. Realisasi tahun lalu dan usulan. 5.4. Rencana Kerja Pemerintah. 5.5. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 5.6. Hasil trilateral Meeting. 5.7. Standar Biaya. 5.8. Pagu Indikatif. 5.9. Pagu Sementara. 5.10. Pagu Definitif. 5.11. Renja Pagu Indikatif. 5.12. RKA-KL Pagu Sementara. 5.13. RKA-KL Pagu Definitif. 5.14. Kesepakatan DPR. 5.15. Term Of Reference. 5.16. Rincian Anggaran Biaya.


- 934 -

5.17. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hutang Luar Negeri. 5.18. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga. 5.19. Data, informasi dan berbagai masukan lainnya mengenai penganggaran KL

dari mass media. 5.20. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.21. Surat/nota dinas.


7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara Pemuda dan


7.2. Rancangan Konsep Bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.



7.5. Rancangan Konsep pagu ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.6. Rancangan Konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


7.8. Rancangan Konsep SAPSK Revisi Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.




8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-4. 8.2. Membuat konsep surat dan laporan.


- 935 -

8.3. Meneliti kembali konsep exercise pagu (indikatif, sementara, definitif) dan konsep pagu ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
















- 936 -



Negara/Lembaga


- 937 -



















- 938 -

4.5. Melakukan pengolahan bahan penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) sebagai bahan penyusunan RUU APBN-P. 4.5.1. Mempelajari usulan, menyiapkan bahan dan dokumen pendukung yang










IIE-4.










- 939 -











Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


- 940 -

7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.6. Hasil pengolahan data konsep Dokumen Hasil Penelaahan Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.7. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.8. Hasil pengolahan data konsep SAPSK Revisi Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.9. Hasil pengolahan data konsep SBK Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.10. Hasil pengolahan data konsep tindak lanjut LHP Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


8. WEWENANG :









- 941 -













- 942 -


2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.















- 943 -











IIE-4.











- 944 -










Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.2. Hasil pengolahan data bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


- 945 -

7.3. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.4. Hasil pengolahan data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.5. Hasil pengolahan data konsep pagu ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.















- 946 -













- 947 -

















- 948 -




















- 949 -









7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara Pemuda dan


7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


- 950 -

7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.







8. WEWENANG :









- 951 -













- 952 -

















- 953 -

Kesepakatan DPR) sebagai bahan analisis dan penyesuaian PD dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Anggaran IIE-4.


















- 954 -










7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Exercise Pagu Indikatif Kementerian Negara Pemuda dan


7.2. Bahan/data bahan Trilateral Meeting Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


- 955 -

7.3. Bahan/data konsep Exercise Pagu Sementara Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.4. Bahan/data konsep Exercise Pagu Definitif Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7.5. Bahan/data konsep pagu ABT Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.















- 956 -













- 957 -

1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat I 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat. 3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E.


4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E. 4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2 Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan Aplikasi

Sistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk;

4.1.3 Mengarahkan surat dan menyampaikan surat kepada para Kepala seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E.

4.2 Mengagendakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E

sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E. 4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E; 4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan

proses e-filing; 4.2.4 Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan

Subdirektorat Anggaran II E.

4.3 Menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatan

rapat, dan permintaan konsumsi.

4.4 Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Subdirektorat Anggaran II E. 4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat

keluar; 4.4.2 Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.


5.1. Pengarahan dan disposisi. 5.2. Surat masuk beserta lampirannya. 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi. 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain. 5.5. Map dan amplop.


6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.


- 958 -

7. HASIL KERJA :

7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi. 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi. 7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsi

rapat; 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat. 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi. 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 8.4. Menyimpan surat dan dokumen. 8.5. Penggunaan cap dinas. 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan. 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen. 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan. 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan.

10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;

10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Anggaran II.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) 13.2. Pendidikan Formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai aplikasi tata persuratan

- Menguasai tata persuratan dinas - Memahami prosedur terkait dengan penyiapan

sarana rapat.


- 959 -

1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat II 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat. 3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E

sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E. 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk pada aplikasi persuratan sesuai

dengan disposisi Kepala Subdirektorat Anggaran II E serta mengecek kelengkapan berkasnya;

4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada unit-unit di lingkungan Direktorat

Anggaran II

4.2. Menatausahakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Subdirektorat Anggaran

II E; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan

Subdirektorat Anggaran II E.

4.3. Membantu menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatan

rapat, dan permintaan konsumsi rapat; 4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat,

peralatan rapat, dan konsumsi rapat; 4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya; 4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat.

4.4. Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar.

4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja

yang dituju.

4.5. Membantu menatausahakan berkas, dokumen dan surat pada Subdirektorat Anggaran II E. 4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat

keluar; 4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.


- 960 -


5.1. Pengarahan dan disposisi. 5.2. Surat masuk beserta lampirannya. 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi. 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain. 5.5. Map dan amplop.


6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya.

6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi. 7.3. Penyiapan sarana untuk rapat. 7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar. 7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat. 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi. 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 8.4. Menyimpan surat dan dokumen. 8.5. Penggunaan cap dinas. 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan. 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen. 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan. 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan.

10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Anggaran II E dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Anggaran II.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Juru (Gol I/c) - Pengatur Muda (Gol. II/a) 13.2. Pendidikan formal : SMA


- 961 -

13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai aplikasi tata persuratan

- Menguasai tata persuratan dinas - Memahami prosedur terkait dengan penyiapan

sarana rapat.

Documents

1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Anggaran II E 2. … Anggaran II... · Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga,