Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 931 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II 2. IKHTISAR JABATAN :
Melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi realisasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya penyusunan anggaran belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus. 4.1.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep outline Nota
Keuangan dan RAPBN sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 4.1.2. Meneliti dan mengoreksi konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN
dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis untuk dikompilasi;
4.1.3. Membahas konsep outline Nota Keuangan dan RAPBN dengan para Kasubdit dan Direktur Penyusunan APBN;
4.1.4. Menugaskan Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep net outline NK dan RAPBN sesuai hasil pembahasan;
4.1.5. Mengoreksi konsep net outline sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.2. Menyusun proyeksi anggaran belanja pembayaran bunga utang, belanja
subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam bentuk supporting table (tabel pendukung) I-account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka
persiapan penyusunan proyeksi belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus;
4.2.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
4.2.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi;
4.2.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 932 -
4.2.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.2.7. Membahas proyeksi belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta unit terkait;
4.2.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN; 4.2.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi
berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, unit terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan.
4.2.10. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.3. Membuat konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi belanja
pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus;
4.3.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.4. Membuat perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II belanja
pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka
persiapan penyusunan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus;
4.4.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 933 -
4.4.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II;
4.4.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.4.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait, serta menyampaikan kepada Direktur APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.4.7. Membahas perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait;
4.4.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN ; 4.4.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan perkiraan
realisasi Semester I dan Prognosa Semester II berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN, para Kasubdit dan instansi terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.4.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.5. Membuat konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
Semester I dan prognosa semester II belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus;
4.5.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN.
4.6. Membuat perkiraan realisasi belanja pembayaran bunga utang, belanja
subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka
persiapan penyusunan proyeksi anggaran belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 934 -
4.6.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
4.6.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi;
4.6.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.6.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat pimpinan, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.6.7. Membahas proyeksi anggaran belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait;
4.6.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN; 4.6.9. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi
berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, unit terkait serta hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.7. Menyusun konsep narasi analisis perkiraan realisasi anggaran belanja
pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus;
4.7.2. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.8. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja pembayaran
bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 935 -
4.8.1. Mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan dalam rangka persiapan penyusunan proyeksi MTB belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus;
4.8.2. Menugaskan para Kepala Seksi membuat analisis dan proyeksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
4.8.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit/instansi terkait mengenai hasil analisis dan proyeksi;
4.8.4. Meneliti dan mengoreksi hasil analisis dan proyeksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.8.5. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan data-data pendukung dan penjelasannya sebagai bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan,
4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat dengan instansi terkait, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
4.8.7. Membahas proyeksi belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam rapat dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit serta instansi terkait;
4.8.8. Mengikuti Rapat Pimpinan bersama Direktur Penyusunan APBN ; 4.8.9. Menugaskan para kepala Seksi untuk menyempurnakan proyeksi
berdasarkan hasil pembahasan dengan Direktur Penyusunan APBN dan para Kasubdit, instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan;
4.8.10. Mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.9. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus. 4.9.1. Menugaskan para Kepala Seksi menyusun bahan-bahan Sidang
Paripurna Kabinet dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN sesuai bidang tugas;
4.9.2. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel dan konsep ringkasan bahan sidang yang diajukan oleh para Kepala Seksi dan menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 936 -
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus. 4.10.1. Membahas pembagian tugas dan proses/prosedur/pola penyelesaian
jawaban, membuat master pertanyaan dan instansi penjawabnya, serta menentukan bagian penanggungjawab dan tanggal terakhir penyelesaian jawaban;
4.10.2. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan jawaban sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan sumbangan jawaban dari Instansi terkait;
4.10.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN.
4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus. 4.11.1. Menugaskan para Kepala Seksi menyiapkan konsep bahan pidato dan
lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus sesuai dengan bidang tugas;
4.11.2. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus. 4.12.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan-bahan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sesuai bidang tugas;
4.12.2. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 937 -
4.13.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyusun Laporan Berkala Pelaksanaan APBN sesuai dengan bidang tugas;
4.13.2. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus. 4.14.1. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyiapkan bahan jawaban dan
laporan atas pertanyaan dari lembaga-lembaga keuangan internasional sesuai dengan bidang tugas;
4.14.2. Meneliti dan mengoreksi bahan jawaban dan laporan dari para Kepala Seksi, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
4.15. Membuat tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan
belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan mengenai permasalahan yang
terkait dengan belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus;
4.15.2. Menugaskan para Kepala Seksi terkait untuk menyiapkan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan dimaksud;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat, serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN;
4.16. Menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategik (Renstra), Rencana
Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu
dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk
menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP;
4.16.3. Membahas penyusunan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP bersama para Kepala Seksi;
4.16.4. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;
4.16.5. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP serta menyampaikan kepada Direktur Penyusunan APBN melalui Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 938 -
4.17. Menyusun masukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 4.17.1. Mempelajari disposisi Direktur Penyusunan APBNN untuk
menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk
menindaklanjuti LHP; 4.17.3. Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Seksi dan
menyusun tanggapan LHP; 4.17.4. Meneliti dan mengoreksi tanggapan LHP tersebut, serta menyampaikan
kepada Direktur Penyusunan APBN. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Direktur Penyusunan APBN. 5.2. Surat/nota dinas dari direktur/sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.4. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.6. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.7. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.8. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.10. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun
sebelumnya. 5.12. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR. 5.13. Surat dari instansi lain. 5.14. Surat dari lembaga internasional. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan belanja negara. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA :
7.1. Konsep net Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.
7.2. Tabel pendukung proyeksi belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam Nota Keuangan dan Rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 939 -
7.3. Konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam Nota Keuangan dan Rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.4. Tabel pendukung perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Konsep narasi analisis perkembangan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I dan Prognosa Semester II.
7.6. Tabel pendukung perkiraan realisasi di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Konsep narasi analisis perkiraan realisasi belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas APBN (APBN-P).
7.8. Tabel pendukung I Account di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB).
7.9. Bahan sidang kabinet paripurna dan keterangan pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan RAPBN di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (8) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 940 -
7.13. Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di bidang keuangan negara di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.
7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.
7.16. Bahan masukan Rencana Strategik, Rencana kerja, RKA-KL, PK, RKT, Penetapan Kinerja (PK) dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN.
7.17. Bahan masukan atas tindak lanjut LHP. 8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Penyusunan APBN. 8.2. Menandatangani surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usul permintaan bahan/data masukan kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Mengajukan usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai
data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Mengajukan usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.6. Mengajukan usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan bahan/data yang diminta kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 4 orang 10.2. Jumlah staff seluruhnya sebanyak 8 orang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 941 -
11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Direktur Jenderal Anggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.3. Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Kasubdit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.4. Para Kasubdit/Kabag di lingkungan Departemen Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.5. Para Deputi Direktur Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan tugas. 11.6. Para Deputi Direktur Bappenas dalam hal pelaksanaan tugas. 11.7. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam
hal pelaksanaan tugas. 11.8. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja
Negara II dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
Masih seringnya terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
13. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pembina / IV a 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. III 14.4. Syarat lainnya : - Visioning (Level 2) - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 3) - Planning and Organizing (Level 3) - Quality Focus (Level 3) - Continuous Improvement (Level 3) - Stakeholder Focus (Level 2) - Integrity (Level 3) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Managing Others (Level 3) - Relationship Management (Level 2) - Written Communication (Level 3) - Meeting Leadership (Level 2)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 942 -
DIREKTUR PENYUSUNAN
APBN
Kasubdit Asumsi Dasar dan Kerangka
Ekonomi Makro
Kasubdit Penyusunan
Anggaran Pendapatan
Negara
Kasubdit Penyusunan
Anggaran Belanja Negara
I
Kasubdit Penyusunan
Anggaran Belanja
Negara II
Kasubdit Penyusunan Pembiayaan
Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal
Kasubdit Data dan Dukungan
Teknis Penyusunan
APBN
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran
Bunga Utang
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 945 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembayaran bunga utang.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembayaran bunga utang yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai pembayaran bunga utang yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan konsep outline mengenai pembayaran bunga utang;
4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan;
4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang pembayaran bunga utang serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.2. Menyusun proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk supporting
table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembayaran bunga utang; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II; 4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya
dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II; 4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan
instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan
kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 946 -
4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.2.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.3. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
pembayaran bunga utang dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembayaran bunga utang; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data pembayaran bunga utang; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.4. Menyusun perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembayaran bunga utang; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan
prognosa semester II pembayaran bunga utang bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pembayaran bunga utang;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 947 -
4.5. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembayaran bunga utang; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II;
4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.6. Menyusun perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel
pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembayaran bunga utang; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi pembayaran bunga
utang dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.7. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembayaran bunga utang; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang; 4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 948 -
4.8. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data pembayaran bunga utang; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB)
bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ;
4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.9. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data mengenai pembayaran bunga utang yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembayaran bunga utang. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai pembayaran
bunga utang, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana;
4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima;
4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 949 -
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia;
4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai pembayaran bunga utang;
4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan RKP atau RPJM di bidang pembayaran bunga utang; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan
tabel-tabel mengenai pembayaran bunga utang; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM
mengenai pembayaran bunga utang dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang
pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala
pelaksanaan APBN di bidang pembayaran bunga utang; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi
APBN di bidang pembayaran bunga utang; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi
pembayaran bunga utang serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang;
4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai pembayaran bunga utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 950 -
4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai pembayaran bunga utang serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembayaran bunga utang. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembayaran bunga utang;
4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang pembayaran bunga utang;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu
dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L
dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan
Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;
4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran
Belanja Negara II untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan
kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 951 -
5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran bunga
utang. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembayaran bunga utang.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II pembayaran bunga utang dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 952 -
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembayaran bunga utang.
7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang.
7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan
Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan
kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan
kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 953 -
9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang.
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan
mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II dalam hal menerima tugas,
pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal
pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk IV 14.4. Syarat lainnya : - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 954 -
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Pembayaran Bunga Utang
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Belanja Subsidi
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. IPemroses Bahan Telaahan Tk. IIPenyaji Bahan Telaahan Tk. IPenyaji Bahan Telaahan Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 955 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembayaran bunga utang.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembayaran bunga utang yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang;
4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang;
4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan proyeksi pembayaran bunga
utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pembayaran bunga utang
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi
pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai proyeksi
pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.3. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pembayaran bunga utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 956 -
4.3.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang;
4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.4. Membantu menyiapkan konsep telaahan perkiraan realisasi pembayaran
bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkiraan realisasi
pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.5. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan
realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II;
4.5.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II;
4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 957 -
4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkiraan pembayaran bunga
utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkiraan
pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkiraan
pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.7. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan
APBN di bidang pembayaran bunga utang; 4.7.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang. 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.8. Membantu menyiapkan konsep telaahan proyeksi Medium Term Budget
(MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai proyeksi Medium Term
Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 958 -
4.9. Membantu menyiapkan konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pembayaran bunga utang; 4.9.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang
Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang;
4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembayaran bunga utang. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pembayaran bunga utang; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang;
4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep bahan pidato dan
lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai di bidang pembayaran
bBunga utang; 4.11.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan pidato dan
lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang..
4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 959 -
4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang pembayaran bunga utang; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai -bahan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang.
4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai -bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang; 4.13.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang;
4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang pembayaran bunga utang; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan di bidang pembayaran
bunga utang; 4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan
jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai di bidang pembayaran bunga
utang; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan di bidang pembayaran
bunga utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 960 -
4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang;
4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang pembayaran bunga utang; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 961 -
5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran bunga
utang; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembayaran bunga utang.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II pembayaran bunga utang dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 962 -
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga pembayaran bunga utang.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembayaran bunga utang.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembayaran bunga utang.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 963 -
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c – Pembina / IV a 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA
3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 964 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembayaran bunga utang.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembayaran bunga utang yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan Budget outline Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.1.1. Mempelajari bahan referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai pembayaran bunga utang; 4.1.3. Membahas referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep Budget Outline mengenai pembayaran bunga utang, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Pembayaran Bunga Utang.
4.2. Melakukan penelaahan proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Menelaah proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel
pendukung I-Account; 4.2.3. Membahas proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel
pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.2.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.3. Melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi pembayaran bunga utang dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga
utang; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 965 -
4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.3.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.4. Melakukan penelaahan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang
semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan tentang perkiraan realisasi pembayaran bunga
utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.3. Membahas perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.4.4. Menyusun perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.5. Melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga
utang Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga
utang Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga
utang Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.6. Melakukan penelaahan perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk
tabel pendukung I-Account;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 966 -
4.6.3. Membahas bahan perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.7. Melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran
bunga utang; 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran
bunga utang; 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran
bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.8. Melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran
bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga
utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga
utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga
utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.8.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.9. Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan
Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah bidang pembayaran bunga utang; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 967 -
4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembayaran bunga utang. 4.10.1. Mempelajari bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembayaran bunga utang; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.11. Melakukan penelaahan konsep bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang. 4.11.1. Mempelajari bahan di bidang pembayaran bunga utang; 4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang;
4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utangdan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang. 4.12.1. Mempelajari bahan di bidang pembayaran bunga utang; 4.12.2. Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 968 -
4.12.3. Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.13. Melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan alaporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.13.4. Menyusun konsep telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.14. Melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembayaran bunga utang; 4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembayaran bunga utang; 4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.15. Melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang. 4.15.1. Mempelajari bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan pembayaran bunga utang; 4.15.2. Menelaah bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan pembayaran bunga utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 969 -
4.15.3. Membahas bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan di bidang pembayaran bunga utang; 4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.16.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.17. Melakukan penelaahan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.17.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 970 -
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran bunga
utang; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembayaran bunga utang.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II pembayaran bunga utang dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 971 -
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga pembayaran bunga utang.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembayaran bunga utang.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembayaran bunga utang. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Pembayaran Bunga Utang dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN; 10.3. Para Penelaah dalam hal Pelaksanaan Tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 972 -
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III b – Penata Tk. I / III d 13.2. Pendidikan Formal : S 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 973 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembayaran bunga utang.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembayaran bunga utang yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan Budget outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.1.1. Mempelajari bahan referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai pembayaran bunga utang; 4.1.3. Membahas referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai pembayaran bunga utang Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep Budget Outline mengenai pembayaran bunga utang, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.2. Membantu melakukan penelaahan proyeksi pembayaran bunga utang
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Menelaah proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel
pendukung I-Account; 4.2.3. Membahas proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel
pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.2.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.3. Membantu melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan
dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga
utang; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang
dalam; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang
dalam Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 974 -
4.3.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.4. Membantu melakukan penelaahan perkiraan realisasi pembayaran bunga
utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan tentang perkiraan realisasi pembayaran bunga
utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.3. Membahas perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.4. Menyusun perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.5. Membantu melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga
utang Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga
utang Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga
utang Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.6. Membantu melakukan penelaahan perkiraan pembayaran bunga utang
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk
tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan perkiraan pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 975 -
4.7. Membantu melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran
bunga utang; 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran
bunga utang; 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran
bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.8. Membantu melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga
utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga
utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga
utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.8.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.9. Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah bidang pembayaran bunga utang; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 976 -
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembayaran bunga utang. 4.10.1. Mempelajari bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembayaran bunga utang; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.11. Membantu melakukan penelaahan konsep bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang. 4.11.1. Mempelajari bahan di bidang pembayaran bunga utang; 4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang;
4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utangdan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.12. Membantu melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang. 4.12.1. Mempelajari bahan di bidang pembayaran bunga utang; 4.12.2. Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang;
4.12.3. Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 977 -
4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.13. Membantu melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan alaporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.13.4. Menyusun konsep telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.14. Membantu melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembayaran bunga utang; 4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembayaran bunga utang; 4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.15. Membantu melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang. 4.15.1. Mempelajari bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan pembayaran bunga utang; 4.15.2. Menelaah bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan pembayaran bunga utang; 4.15.3. Membahas bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan pembayaran bunga utang bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 978 -
4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan di bidang pembayaran bunga utang; 4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.16.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.17. Membantu melakukan penelaahan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.17.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 979 -
5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran bunga
utang; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembayaran bunga utang.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II pembayaran bunga utang dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 980 -
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga pembayaran bunga utang.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembayaran bunga utang.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembayaran bunga utang.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN; 10.3. Para Penelaah dalam hal Pelaksanaan Tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 981 -
13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III b – Penata Tk. I / III d 13.2. Pendidikan Formal : S 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 982 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembayaran bunga utang.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembayaran bunga utang yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembayaran pembayaran bunga utang yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembayaran bunga utang yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi pembayaran
bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data mengenai sumber-sumber pembayaran bunga
utang; 4.2.2. Meneliti bahan-bahan mengenai sumber-sumber pembayaran bunga
utang; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data pembayaran bunga utang dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan proyeksi
pembayaran bunga utang; 4.3.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan proyeksi
pembayaran bunga utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 983 -
4.3.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi
pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan realisasi pembayaran
bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan
realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II;
4.5.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II;
4.5.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan pembayaran
bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan pembayaran bunga utang
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan pembayaran bunga utang
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan pembayaran bunga utang dalam
bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 984 -
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang pembayaran bunga utang; 4.7.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang pembayaran bunga utang; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term
Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan/data mengenai proyeksi Medium Term Budget
(MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.2. Meneliti bahan-bahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.3. Mengolah/mentabulasi data proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.9.1. Mempelajari bahan/data mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang; 4.9.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang; 4.9.3. Mengolah/mentabulasi data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembayaran bunga utang. 4.10.1. Mempelajari bahan/data mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang;
4.10.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 985 -
4.10.3. Mengolah/mentabulasi data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep bahan pidato dan
lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang. 4.11.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang;
4.11.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang;
4.11.3. Mengolah/mentabulasi data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang. 4.12.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang;
4.12.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang;
4.12.3. Mengolah/mentabulasi data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan/data mengenai laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Meneliti bahan-bahan mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 986 -
4.13.3. Mengolah/mentabulasi data laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang. 4.14.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang; 4.14.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang. 4.15.1. Mempelajari bahan/data mengenai tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang; 4.15.2. Meneliti bahan-bahan mengenai tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi data tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Mengolah/mentabulasi data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 987 -
4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan/data mengenai konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.2. Meneliti bahan-bahan mengenai konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.3. Mengolah/mentabulasi data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran bunga utang 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran bunga
utang; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembayaran bunga utang.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 988 -
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II pembayaran bunga utang dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang.
7.10. Hasil Pengolahan Data konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembayaran bunga utang.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang.
7.13. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembayaran bunga utang.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembayaran bunga utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 989 -
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II d – Penata Muda Tk. I / III b 13.2. Pendidikan Formal : D 3 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 990 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembayaran bunga utang.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembayaran bunga utang yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembayaran pembayaran bunga utang yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembayaran bunga utang yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai pembayaran bunga utang yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi
pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data mengenai sumber-sumber pembayaran bunga
utang; 4.2.2. Meneliti bahan-bahan mengenai sumber-sumber pembayaran bunga
utang; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data pembayaran bunga utang dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi
analisis perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan proyeksi
pembayaran bunga utang; 4.3.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan proyeksi
pembayaran bunga utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 991 -
4.3.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan
realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan realisasi pembayaran
bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan
realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II;
4.5.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II;
4.5.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan
pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan pembayaran bunga utang
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan pembayaran bunga utang
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan pembayaran bunga utang dalam
bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 992 -
4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang pembayaran bunga utang; 4.7.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang pembayaran bunga utang; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi
Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan/data mengenai proyeksi Medium Term Budget
(MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.2. Meneliti bahan-bahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.3. Mengolah/mentabulasi data proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang
Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.9.1. Mempelajari bahan/data mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang; 4.9.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang; 4.9.3. Mengolah/mentabulasi data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembayaran bunga utang. 4.10.1. Mempelajari bahan/data mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang;
4.10.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 993 -
4.10.3. Mengolah/mentabulasi data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep bahan
pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang. 4.11.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang;
4.11.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang;
4.11.3. Mengolah/mentabulasi data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang. 4.12.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang;
4.12.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang;
4.12.3. Mengolah/mentabulasi data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan/data mengenai laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Meneliti bahan-bahan mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 994 -
4.13.3. Mengolah/mentabulasi data laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban
dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang. 4.14.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang; 4.14.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang. 4.15.1. Mempelajari bahan/data mengenai tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang; 4.15.2. Meneliti bahan-bahan mengenai tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi data tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 995 -
4.16.3. Mengolah/mentabulasi data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan/data mengenai konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.;
4.17.2. Meneliti bahan-bahan mengenai konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.3. Mengolah/mentabulasi data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran bunga utang. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran bunga
utang; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 996 -
7. HASIL KERJA: 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang pembayaran bunga utang. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). 7.3. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi
pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II pembayaran bunga utang dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang.
7.10. Hasil Pengolahan Data konsep Jawaban Pemerintah di bidang pembayaran bunga utang atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga pembayaran bunga utang.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang.
7.13. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 997 -
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan pembayaran bunga utang.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan pembayaran bunga utang.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran bunga utang dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1 Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II d – Penata Muda Tk. I / III b 13.2 Pendidikan Formal : D 3 13.3 Diklat/Kursus : -- 13.4 Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 998 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembayaran bunga utang.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembayaran bunga utang yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data outline Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.1.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan Budget outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dalam rangka
penyusunan konsep outline Nota Keuangan dan Rancangan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi pembayaran
bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan proyeksi pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan pembayaran bunga utang; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 999 -
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan ralisasi semester I dan prognosa semester II di bidang pembayaran bunga utang;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep narasi analisis
perkembangan Realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep
perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang pembayaran bunga utang;
4.5.2. Mengumpulkan bahan dan menyajikan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan pembayaran
bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang;
4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang pembayaran bunga utang;
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1000 -
4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang;
4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.9.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembayaran bunga utang. 4.10.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan pembayaran bunga utang;
4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan pembayaran bunga utang dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep pidato dan
Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang. 4.11.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI;
4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1001 -
4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data sumbangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang. 4.12.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan pembayaran bunga utang;
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data Laporan Berkala tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang;
4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan/data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data bahan Laporan untuk
Lembaga Keuangan Internasional di bidang pembayaran bunga utang. 4.14.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang pembayaran bunga utang ;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data dalam rangka penyusunan
tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembayaran bunga utang. 4.15.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembayaran bunga utang;
4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1002 -
4.16. Mengumpulkan data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran bunga utang.
4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep tanggapan laporan
hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisir data yang diperlukan dalam penyusunan konsep
tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran bunga utang.
4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.6. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.7. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.8. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun
sebelumnya. 5.9. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran bunga
utang; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dan risiko
fiskal.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Outline NK dan RAPBN di bidang pembayaran bunga
utang. 7.2. Bahan/data penyusunan konsep tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1003 -
7.3. Bahan/data penyusunan konsep analisis dan perkembangan pembayaran bunga utang dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN.
7.4. Bahan/data penyusunan tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN.
7.5. Bahan/data penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pembayaran bunga utang dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I.
7.6. Bahan/data penyusunan konsep Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Bahan/data penyusunan konsep tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah
tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang.
7.10. Bahan/data penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Pembayaran bunga utang atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembayaran bunga utang.
7.11. Bahan/data penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang.
7.12. Konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP
Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan/data atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Penyusunan Anggaran
Pembayaran Bunga Utang. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pembayaran bunga
utang. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1004 -
9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Pembayaran bunga utang
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I / II b – Pengatur Tk. I / II d 13.2. Pendidikan Formal : D 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1005 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembayaran bunga utang.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang pembayaran bunga utang yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.1.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan Budget outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dalam rangka
penyusunan konsep outline Nota Keuangan dan Rancangan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi
pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan proyeksi pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan proyeksi pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan proyeksi pembayaran bunga utang dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan pembayaran bunga utang; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1006 -
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan realisasi pembayaran bunga utang semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan ralisasi semester I dan prognosa semester II di bidang pembayaran bunga utang;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep narasi
analisis perkembangan Realisasi pembayaran bunga utang Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep
perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang pembayaran bunga utang;
4.5.2. Mengumpulkan bahan dan menyajikan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan
pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang;
4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang pembayaran bunga utang dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang pembayaran bunga utang;
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran bunga utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1007 -
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang;
4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) pembayaran bunga utang dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data Bahan Sidang
Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang. 4.9.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang pembayaran bunga utang. 4.10.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan pembayaran bunga utang;
4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan pembayaran bunga utang dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep pidato
dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang. 4.11.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI;
4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1008 -
4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data sumbangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang. 4.12.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan pembayaran bunga utang;
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data Laporan Berkala
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang;
4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan/data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data bahan Laporan
untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang pembayaran bunga utang. 4.14.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang pembayaran bunga utang ;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data dalam rangka
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembayaran bunga utang. 4.15.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembayaran bunga utang;
4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang pembayaran bunga utang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1009 -
4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisir data yang diperlukan dalam penyusunan konsep
tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang.
5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.6. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.7. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.8. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun
sebelumnya. 5.9. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran bunga
utang; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dan risiko
fiskal.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Outline NK dan RAPBN di bidang pembayaran bunga
utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1010 -
7.2. Bahan/data penyusunan konsep tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan/data penyusunan konsep analisis dan perkembangan pembayaran
bunga utang dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Bahan/data penyusunan tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi
Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN.
7.5. Bahan/data penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II pembayaran bunga utang dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I.
7.6. Bahan/data penyusunan konsep Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang pembayaran bunga utang dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Bahan/data penyusunan konsep tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah
tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang.
7.10. Bahan/data penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Pembayaran bunga utang atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan pembayaran bunga utang.
7.11. Bahan/data penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang pembayaran bunga utang.
7.12. Konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang pembayaran bunga utang.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembayaran bunga utang sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP
Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan/data atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Penyusunan Anggaran
Pembayaran Bunga Utang. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pembayaran bunga
utang. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1011 -
9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Pembayaran bunga utang
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I / II b – Pengatur Tk. I / II d 13.2. Pendidikan Formal : D 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1012 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi 2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja subsidi.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya penyusunan APBN di bidang belanja subsidi yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai belanja subsidi yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan konsep outline mengenai belanja subsidi;
4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan;
4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang belanja subsidi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.2. Menyusun proyeksi belanja subsidi dalam bentuk supporting table I-
Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data belanja subsidi; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II; 4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya
dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II; 4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan
instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan; 4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan
kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II; 4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil
rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1013 -
4.2.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.3. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi belanja
subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data belanja subsidi; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data belanja subsidi; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi belanja subsidi; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.4. Menyusun perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data belanja subsidi; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan
prognosa semester II belanja subsidi bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran belanja subsidi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II belanja subsidi;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.5. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data belanja subsidi; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1014 -
4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II;
4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.6. Menyusun perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-
Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data belanja subsidi; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi belanja subsidi dalam
rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.7. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data belanja subsidi; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi; 4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.8. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data belanja subsidi; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1015 -
4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ;
4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.9. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data mengenai belanja subsidi yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang belanja subsidi. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai belanja subsidi,
serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana;
4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima;
4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1016 -
4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia;
4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai belanja subsidi;
4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan RKP atau RPJM di bidang belanja subsidi; 4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan
tabel-tabel mengenai belanja subsidi; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM
mengenai belanja subsidi dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang belanja
subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala
pelaksanaan APBN di bidang belanja subsidi; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi
APBN di bidang belanja subsidi; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi
belanja subsidi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi;
4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai belanja subsidi;
4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai belanja subsidi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang belanja subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1017 -
4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang belanja subsidi;
4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang belanja subsidi;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu
dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L
dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan
Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;
4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran
Belanja Negara II untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan
kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1018 -
5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan belanja subsidi. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang belanja subsidi.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II belanja subsidi dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi.
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang belanja subsidi atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan belanja subsidi.
7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi.
7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1019 -
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan
Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan
kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan
kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1020 -
11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal
pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk IV 14.4. Syarat lainnya : - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Pembayaran Bunga Utang
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Belanja Subsidi
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. IPemroses Bahan Telaahan Tk. IIPenyaji Bahan Telaahan Tk. IPenyaji Bahan Telaahan Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1021 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja subsidi.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang belanja subsidi yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi;
4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi;
4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan proyeksi belanja subsidi dalam
bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai belanja subsidi dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi belanja
subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai proyeksi
belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.3. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai belanja subsidi. 4.3.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan
dan proyeksi belanja subsidi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1022 -
4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.4. Membantu menyiapkan konsep telaahan perkiraan realisasi belanja
subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkiraan realisasi belanja
subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.5. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan
realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan
dan perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II;
4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan perkiraan belanja subsidi dalam
bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkiraan belanja subsidi
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkiraan belanja
subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1023 -
4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.7. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan
APBN di bidang belanja subsidi; 4.7.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi. 4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.8. Membantu menyiapkan konsep telaahan proyeksi Medium Term Budget
(MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai proyeksi Medium Term
Budget (MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi Medium
Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.9. Membantu menyiapkan konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai belanja subsidi; 4.9.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang belanja subsidi; 4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Bahan
Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1024 -
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang belanja subsidi. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai belanja subsidi; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi;
4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep bahan pidato dan
lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai di bidang belanja subsidi; 4.11.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan pidato dan
lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi..
4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang belanja subsidi; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai -bahan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai -bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1025 -
4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi; 4.13.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi; 4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang belanja subsidi; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan di bidang belanja subsidi; 4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan
jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi.
4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai di bidang belanja subsidi; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan di bidang belanja subsidi; 4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai telaahan
tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi;
4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang belanja subsidi; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1026 -
4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan belanja subsidi; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1027 -
7. HASIL KERJA:
7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan RAPBN di bidang belanja subsidi.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi belanja subsidi
dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II belanja subsidi dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang belanja subsidi atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga belanja subsidi.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1028 -
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan belanja Subsidi.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan belanja subsidi. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c – Pembina / IV a 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi DJA
3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1029 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja subsidi.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang belanja subsidi yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan Budget outline Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.1.1. Mempelajari bahan referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai belanja subsidi; 4.1.3. Membahas referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep Budget Outline mengenai belanja subsidi, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Belanja Subsidi.
4.2. Melakukan penelaahan proyeksi belanja subsidi dalam bentuk tabel
pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan proyeksi belanja subsidi dalam bentuk tabel
pendukung I-Account; 4.2.2. Menelaah proyeksi belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-
Account; 4.2.3. Membahas proyeksi belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-
Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi. 4.2.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi belanja subsidi dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.3. Melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi belanja subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan perkembangan dan proyeksi belanja subsidi; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi belanja subsidi; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi belanja subsidi bersama
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan proyeksi belanja
subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1030 -
4.4. Melakukan penelaahan perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan tentang perkiraan realisasi belanja subsidi semester
I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa
semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.3. Membahas perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa
semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.4.4. Menyusun perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.5. Melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi
Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi
Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi
Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.6. Melakukan penelaahan perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel
pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel
pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel
pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel
pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1031 -
4.7. Melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja
subsidi; 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja
subsidi; 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja
subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi. 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.8. Melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja
subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam
bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam
bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.8.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.9. Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan
Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah bidang belanja subsidi; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang belanja subsidi; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1032 -
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang belanja subsidi. 4.10.1. Mempelajari bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang belanja subsidi; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.11. Melakukan penelaahan konsep bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi. 4.11.1. Mempelajari bahan di bidang belanja subsidi; 4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi;
4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsididan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi. 4.12.1. Mempelajari bahan di bidang belanja subsidi; 4.12.2. Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi;
4.12.3. Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1033 -
4.13. Melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan alaporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.13.4. Menyusun konsep telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.14. Melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang belanja subsidi. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang belanja subsidi; 4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang belanja subsidi; 4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.15. Melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi. 4.15.1. Mempelajari bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan belanja subsidi; 4.15.2. Menelaah bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan belanja subsidi; 4.15.3. Membahas bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan di bidang belanja subsidi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1034 -
4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.16.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.17. Melakukan penelaahan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan
(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.17.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1035 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan belanja subsidi; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang belanja subsidi.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II belanja subsidi dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang belanja subsidi atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga belanja subsidi.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1036 -
7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN .
7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan
Anggaran Belanja subsidi. 8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan
belanja subsidi.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan belanja subsidi. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Belanja Subsidi dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN; 10.3. Para Penelaah dalam hal Pelaksanaan Tugas.
11 MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1 Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2 Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12 RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13 SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III b – Penata Tk. I / III d 13.2. Pendidikan Formal : S 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1037 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja subsidi.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang belanja subsidi yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan Budget outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.1.1. Mempelajari bahan referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai belanja subsidi; 4.1.3. Membahas referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai belanja subsidi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep Budget Outline mengenai belanja subsidi, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.2. Membantu melakukan penelaahan proyeksi belanja subsidi dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan proyeksi belanja subsidi dalam bentuk tabel
pendukung I-Account; 4.2.2. Menelaah proyeksi belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-
Account; 4.2.3. Membahas proyeksi belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-
Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi. 4.2.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi belanja subsidi dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.3. Membantu melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan
dan proyeksi belanja subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan perkembangan dan proyeksi belanja subsidi; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam Kepala
Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi. 4.3.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan proyeksi belanja
subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1038 -
4.4. Membantu melakukan penelaahan perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan tentang perkiraan realisasi belanja subsidi semester
I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa
semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.3. Membahas perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa
semester II dalam bentuk table pendukung I-Account; 4.4.4. Menyusun perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa
semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.5. Membantu melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi
Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi
Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi
Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.6. Membantu melakukan penelaahan perkiraan belanja subsidi dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel
pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel
pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel
pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan perkiraan belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1039 -
4.7. Membantu melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja
subsidi; 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja
subsidi; 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja
subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi. 4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.8. Membantu melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam
bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam
bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.8.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.9. Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah bidang belanja subsidi; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang belanja subsidi; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1040 -
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang belanja subsidi. 4.10.1. Mempelajari bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang belanja subsidi; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.11. Membantu melakukan penelaahan konsep bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi. 4.11.1. Mempelajari bahan di bidang belanja subsidi; 4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi;
4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsididan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.12. Membantu melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi. 4.12.1. Mempelajari bahan di bidang belanja subsidi; 4.12.2. Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi;
4.12.3. Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1041 -
4.13. Membantu melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan alaporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.13.4. Menyusun konsep telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.14. Membantu melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang belanja subsidi; 4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang belanja subsidi; 4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.15. Membantu melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi. 4.15.1. Mempelajari bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan belanja subsidi; 4.15.2. Menelaah bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan belanja subsidi; 4.15.3. Membahas bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan belanja subsidi bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1042 -
4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan di bidang belanja subsidi; 4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.16.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.17. Membantu melakukan penelaahan konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.17.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1043 -
5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan belanja subsidi; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang belanja subsidi.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II belanja subsidi dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang belanja subsidi atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga belanja subsidi.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1044 -
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan belanja subsidi.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan belanja subsidi.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi dalam hal menerima
tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN; 10.3. Para Penelaah dalam hal Pelaksanaan Tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III b – Penata Tk. I / III d 13.2. Pendidikan Formal : S 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1045 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja subsidi.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang belanja subsidi yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembayaran belanja subsidi yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai belanja subsidi yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi belanja subsidi
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data mengenai sumber-sumber belanja subsidi; 4.2.2. Meneliti bahan-bahan mengenai sumber-sumber belanja subsidi; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data belanja subsidi dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan proyeksi belanja
subsidi; 4.3.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan proyeksi belanja
subsidi; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan proyeksi belanja
subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1046 -
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan realisasi belanja subsidi
semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan
realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi
belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan realisasi
belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan belanja subsidi
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan belanja subsidi dalam
bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan belanja subsidi dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan belanja subsidi dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang belanja subsidi; 4.7.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang belanja subsidi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1047 -
4.7.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term
Budget (MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan/data mengenai proyeksi Medium Term Budget
(MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Meneliti bahan-bahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB)
belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi data proyeksi Medium Term Budget (MTB)
belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.9.1. Mempelajari bahan/data mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang belanja subsidi; 4.9.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah di bidang belanja subsidi; 4.9.3. Mengolah/mentabulasi data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang belanja subsidi. 4.10.1. Mempelajari bahan/data mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi; 4.10.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan
Dewan Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan
Dewan Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1048 -
4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi. 4.11.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi;
4.11.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi;
4.11.3. Mengolah/mentabulasi data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi. 4.12.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi;
4.12.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi;
4.12.3. Mengolah/mentabulasi data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan/data mengenai laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Meneliti bahan-bahan mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Mengolah/mentabulasi data laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1049 -
4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi. 4.14.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi; 4.14.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi. 4.15.1. Mempelajari bahan/data mengenai tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi; 4.15.2. Meneliti bahan-bahan mengenai tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi data tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Mengolah/mentabulasi data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep tanggapan laporan
hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan/data mengenai konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1050 -
4.17.2. Meneliti bahan-bahan mengenai konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.3. Mengolah/mentabulasi data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan belanja subsidi; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang belanja subsidi.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II belanja subsidi dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1051 -
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi.
7.10. Hasil Pengolahan Data konsep Jawaban Pemerintah di bidang belanja subsidi atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan belanja subsidi.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
7.13. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan belanja subsidi.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan belanja subsidi.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi dalam hal menerima
tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1052 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang
diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II d – Penata Muda Tk. I / III b 13.2. Pendidikan Formal : D 3 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1053 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja subsidi.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang belanja subsidi yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembayaran belanja subsidi yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai belanja subsidi yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai belanja subsidi yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi
belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data mengenai sumber-sumber belanja subsidi; 4.2.2. Meneliti bahan-bahan mengenai sumber-sumber belanja subsidi; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data belanja subsidi dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan proyeksi belanja
subsidi; 4.3.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan proyeksi belanja
subsidi; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan proyeksi belanja
subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1054 -
4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan realisasi belanja subsidi
semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan
realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi
belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan realisasi
belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan
belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan belanja subsidi dalam
bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan belanja subsidi dalam bentuk
tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan belanja subsidi dalam bentuk
tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang belanja subsidi; 4.7.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang belanja subsidi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1055 -
4.7.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi
Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan/data mengenai proyeksi Medium Term Budget
(MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Meneliti bahan-bahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB)
belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi data proyeksi Medium Term Budget (MTB)
belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang
Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.9.1. Mempelajari bahan/data mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang belanja subsidi; 4.9.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah di bidang belanja subsidi; 4.9.3. Mengolah/mentabulasi data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang belanja subsidi. 4.10.1. Mempelajari bahan/data mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi; 4.10.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan
Dewan Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi; 4.10.3. Mengolah/mentabulasi data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan
Dewan Perwakilan Rakyat di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1056 -
4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi. 4.11.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi;
4.11.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi;
4.11.3. Mengolah/mentabulasi data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi. 4.12.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi;
4.12.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi;
4.12.3. Mengolah/mentabulasi data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan/data mengenai laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Meneliti bahan-bahan mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Mengolah/mentabulasi data laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1057 -
4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi. 4.14.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi; 4.14.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang belanja subsidi; 4.14.3. Mengolah/mentabulasi data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi. 4.15.1. Mempelajari bahan/data mengenai tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi; 4.15.2. Meneliti bahan-bahan mengenai tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi; 4.15.3. Mengolah/mentabulasi data tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Mengolah/mentabulasi data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan/data mengenai konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1058 -
4.17.2. Meneliti bahan-bahan mengenai konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.3. Mengolah/mentabulasi data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan belanja subsidi; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang belanja subsidi.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi belanja subsidi Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II belanja subsidi dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1059 -
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi.
7.10. Hasil Pengolahan Data konsep Jawaban Pemerintah di bidang belanja subsidi atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga belanja subsidi.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
7.13. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan belanja subsidi.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan belanja subsidi.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi dalam hal menerima tugas,
pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1060 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang
diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II d – Penata Muda Tk. I / III b 13.2. Pendidikan Formal : D 3 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1061 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja subsidi.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang belanja subsidi yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data outline Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.1.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan Budget outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dalam rangka
penyusunan konsep outline Nota Keuangan dan Rancangan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi belanja subsidi
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan proyeksi belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan proyeksi belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan belanja subsidi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1062 -
4.4.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan ralisasi semester I dan prognosa semester II di bidang belanja subsidi;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep narasi analisis
perkembangan Realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep
perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang belanja subsidi;
4.5.2. Mengumpulkan bahan dan menyajikan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan belanja subsidi
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi;
4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang belanja subsidi;
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi Medium Term
Budget (MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1063 -
4.8.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi;
4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.9.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang belanja subsidi. 4.10.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan belanja subsidi; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan belanja subsidi dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep pidato dan
Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi. 4.11.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI;
4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data sumbangan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1064 -
4.12.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan belanja subsidi;
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data Laporan Berkala tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi;
4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan/data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data bahan Laporan untuk
Lembaga Keuangan Internasional di bidang belanja subsidi. 4.14.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang belanja subsidi ;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data dalam rangka penyusunan
tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang belanja subsidi. 4.15.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang belanja subsidi;
4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.16. Mengumpulkan data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana
Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1065 -
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep tanggapan laporan
hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisir data yang diperlukan dalam penyusunan konsep
tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi.
4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi. 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.6. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.7. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.8. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun
sebelumnya. 5.9. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan belanja subsidi; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dan risiko
fiskal.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Outline NK dan RAPBN di bidang belanja subsidi. 7.2. Bahan/data penyusunan konsep tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan/data penyusunan konsep analisis dan perkembangan belanja subsidi
dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Bahan/data penyusunan tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi
Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN.
7.5. Bahan/data penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II belanja subsidi dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1066 -
7.6. Bahan/data penyusunan konsep Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Bahan/data penyusunan konsep tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah
tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi.
7.10. Bahan/data penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Belanja subsidi atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan belanja subsidi.
7.11. Bahan/data penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi.
7.12. Konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP
Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan/data atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Penyusunan Anggaran
Belanja Subsidi. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan belanja subsidi.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Belanja
subsidi
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi dalam hal menerima tugas,
pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1067 -
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I / II b – Pengatur Tk. I / II d 13.2. Pendidikan Formal : D 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1068 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja subsidi.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang belanja subsidi yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.1.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan Budget outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dalam rangka
penyusunan konsep outline Nota Keuangan dan Rancangan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi belanja
subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan proyeksi belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan proyeksi belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan proyeksi belanja subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan belanja subsidi; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan realisasi belanja subsidi semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1069 -
4.4.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan ralisasi semester I dan prognosa semester II di bidang belanja subsidi;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep narasi
analisis perkembangan Realisasi belanja subsidi Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep
perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang belanja subsidi;
4.5.2. Mengumpulkan bahan dan menyajikan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan
belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi;
4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang belanja subsidi dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang belanja Subsidi;
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi
Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1070 -
4.8.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi;
4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) belanja subsidi dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data Bahan Sidang
Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi. 4.9.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang belanja subsidi. 4.10.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan belanja subsidi; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan belanja subsidi dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep pidato
dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi. 4.11.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI;
4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data sumbangan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1071 -
4.12.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan belanja subsidi;
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data Laporan Berkala
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi;
4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan/data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data bahan Laporan
untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang belanja subsidi. 4.14.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang belanja subsidi ;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data dalam rangka
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang belanja subsidi. 4.15.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang belanja subsidi;
4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang belanja subsidi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan data sebagai bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1072 -
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi.
4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisir data yang diperlukan dalam penyusunan konsep
tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi.
4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi. 5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.6. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.7. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.8. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun
sebelumnya. 5.9. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR. 5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan belanja subsidi; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dan risiko
fiskal.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Outline NK dan RAPBN di bidang belanja subsidi. 7.2. Bahan/data penyusunan konsep tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan/data penyusunan konsep analisis dan perkembangan belanja subsidi
dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Bahan/data penyusunan tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi
Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN.
7.5. Bahan/data penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II belanja subsidi dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1073 -
7.6. Bahan/data penyusunan konsep Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang belanja subsidi dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Bahan/data penyusunan konsep tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah
tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi.
7.10. Bahan/data penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Belanja subsidi atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan belanja subsidi.
7.11. Bahan/data penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang belanja subsidi.
7.12. Konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang belanja subsidi.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja subsidi sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP
Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan/data atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Penyusunan Anggaran
Belanja subsidi. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan belanja subsidi.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Belanja
subsidi
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja subsidi dalam hal menerima tugas,
pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1074 -
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I / II b – Pengatur Tk. I / II d 13.2. Pendidikan Formal : D 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1075 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya penyusunan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan konsep outline mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan;
4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.2. Menyusun proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam
bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II; 4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya
dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II; 4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan
instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1076 -
4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.2.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.3. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.4. Menyusun perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan
prognosa semester II dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1077 -
4.5. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II;
4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.6. Menyusun perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam
bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.7. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1078 -
4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.8. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB)
bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ;
4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.9. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1079 -
4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima;
4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia;
4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan RKP atau RPJM di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan
tabel-tabel mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM
mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala
pelaksanaan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi
APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi
dana bagi hasil dan dana alokasi khusus serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1080 -
4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu
dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L
dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan
Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;
4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran
Belanja Negara II untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan
kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1081 -
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1082 -
7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan
Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan
kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan
kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1083 -
9.5. Atas permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal
pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk IV 14.4. Syarat lainnya : - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1084 -
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Pembayaran Bunga Utang
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Belanja Subsidi
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. IPemroses Bahan Telaahan Tk. IIPenyaji Bahan Telaahan Tk. IPenyaji Bahan Telaahan Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1085 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan proyeksi dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi dana
bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1086 -
4.3. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus. 4.3.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan
dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai
perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.4. Membantu menyiapkan konsep telaahan perkiraan realisasi dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkiraan realisasi dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.5. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan
realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II;
4.5.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1087 -
4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan perkiraan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkiraan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkiraan dana
bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.7. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan
APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.7.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.8. Membantu menyiapkan konsep telaahan proyeksi Medium Term Budget
(MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai proyeksi Medium Term
Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1088 -
4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.9. Membantu menyiapkan konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.9.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus; 4.9.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang
Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.10.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus; 4.10.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep bahan pidato dan
lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.11.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai di bidang dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1089 -
4.11.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.12.1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai -bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.13.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1090 -
4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.14.1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus; 4.14.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan di bidang dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus; 4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan
jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.15.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai di bidang dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan di bidang dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus; 4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai tanggapan
dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1091 -
4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1092 -
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1 Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
8.2 Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1093 -
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1 Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2 Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c – Pembina / IV a 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1094 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi
Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan Budget outline Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.1.1. Mempelajari bahan referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.1.3. Membahas referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep Budget Outline mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.2. Melakukan penelaahan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Menelaah proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam
bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.3. Membahas proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam
bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.2.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.3. Melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1095 -
4.3.1. Mempelajari bahan perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.3.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.4. Melakukan penelaahan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan tentang perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.3. Membahas perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.4.4. Menyusun perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.5. Melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1096 -
4.6. Melakukan penelaahan perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.7. Melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus; 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus; 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.8. Melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.8.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1097 -
4.9. Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.10.1. Mempelajari bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.11. Melakukan penelaahan konsep bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.11.1. Mempelajari bahan di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1098 -
4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khususdan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.12.1. Mempelajari bahan di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.12.2. Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.12.3. Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.13. Melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan alaporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.13.4. Menyusun konsep telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1099 -
4.14. Melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.15. Melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.15.1. Mempelajari bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.15.2. Menelaah bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.15.3. Membahas bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja,
rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan di bidang dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus; 4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1100 -
4.16.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.17. Melakukan penelaahan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.17.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1101 -
7. HASIL KERJA: 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1102 -
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN; 10.3. Para Penelaah dalam hal Pelaksanaan Tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III b – Penata Tk. I / III d 13.2. Pendidikan Formal : S 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1103 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi
Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan Budget outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.1.1. Mempelajari bahan referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.1.3. Membahas referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan mengidentifikasi issue based mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.1.4. Menyusun bahan telaahan konsep Budget Outline mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.2. Membantu melakukan penelaahan proyeksi dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.2. Menelaah proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam
bentuk tabel pendukung I-Account; 4.2.3. Membahas proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam
bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.2.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1104 -
4.3. Membantu melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 4.3.2. Menelaah perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus dalam; 4.3.3. Membahas perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus dalam Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.3.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.4. Membantu melakukan penelaahan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan tentang perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.3. Membahas perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.4. Menyusun perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.5. Membantu melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II; 4.5.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II; 4.5.3. Membahas perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1105 -
4.5.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.6. Membantu melakukan penelaahan perkiraan dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Menelaah bahan perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Membahas bahan perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.7. Membantu melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus; 4.7.2. Menelaah perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus; 4.7.3. Membahas perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.7.4. Menyusun konsep telaahan perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.8. Membantu melakukan penelaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.2. Menelaah proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.8.3. Membahas proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1106 -
4.8.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.9. Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.10.1. Mempelajari bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.11. Membantu melakukan penelaahan konsep bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.11.1. Mempelajari bahan di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1107 -
4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khususdan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.12. Membantu melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.12.1. Mempelajari bahan di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.12.2. Menelaah bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.12.3. Membahas bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.13. Membantu melakukan penelaahan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan alaporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1108 -
4.13.4. Menyusun konsep telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.14. Membantu melakukan penelaahan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.15. Membantu melakukan penelaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.15.1. Mempelajari bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.15.2. Menelaah bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.15.3. Membahas bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan di bidang dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus; 4.16.2. Menelaah bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1109 -
4.16.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.16.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.17. Membantu melakukan penelaahan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.17.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1110 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1111 -
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN; 10.3. Para Penelaah dalam hal Pelaksanaan Tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III b – Penata Tk. I / III d 13.2. Pendidikan Formal : S 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1112 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembayaran dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data mengenai sumber-sumber dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 4.2.2. Meneliti bahan-bahan mengenai sumber-sumber dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan proyeksi dana
bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.3.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan proyeksi dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1113 -
4.3.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan realisasi dana
bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan realisasi dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan
realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II;
4.5.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II;
4.5.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi
khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1114 -
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.7.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi Medium Term
Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan/data mengenai proyeksi Medium Term Budget
(MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.2. Meneliti bahan-bahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.3. Mengolah/mentabulasi data proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.9.1. Mempelajari bahan/data mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.9.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.9.3. Mengolah/mentabulasi data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1115 -
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.10.1. Mempelajari bahan/data mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.10.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.10.3. Mengolah/mentabulasi data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep bahan pidato dan
lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.11.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.11.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.11.3. Mengolah/mentabulasi data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.12.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.12.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.12.3. Mengolah/mentabulasi data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1116 -
4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan/data mengenai laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Meneliti bahan-bahan mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Mengolah/mentabulasi data laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus..
4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.14.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.14.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.14.3. Mengolah/mentabulasi data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.15.1. Mempelajari bahan/data mengenai tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.15.2. Meneliti bahan-bahan mengenai tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.15.3. Mengolah/mentabulasi data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1117 -
4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Mengolah/mentabulasi data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.17. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan/data mengenai konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.;
4.17.2. Meneliti bahan-bahan mengenai konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.3. Mengolah/mentabulasi data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1118 -
5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.10. Hasil Pengolahan Data konsep Jawaban Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1119 -
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.13. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II d – Penata Muda Tk. I / III b 13.2. Pendidikan Formal : D 3 13.3. Diklat/Kursus : --
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1120 -
13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1121 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai pembayaran dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi dana
bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data mengenai sumber-sumber dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 4.2.2. Meneliti bahan-bahan mengenai sumber-sumber dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi
analisis perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan proyeksi dana
bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.3.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan proyeksi dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1122 -
4.3.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan
realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan realisasi dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account;
4.4.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk table pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan
realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II;
4.5.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II;
4.5.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data perkiraan dana
bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkiraan dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkiraan dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data perkiraan dana bagi hasil dan dana alokasi
khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1123 -
4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan/data mengenai perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.7.2. Meneliti bahan-bahan mengenai perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data perkembangan dan perkiraan APBN di
bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi
Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan/data mengenai proyeksi Medium Term Budget
(MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.2. Meneliti bahan-bahan mengenai proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.8.3. Mengolah/mentabulasi data proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang
Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.9.1. Mempelajari bahan/data mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.9.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.9.3. Mengolah/mentabulasi data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1124 -
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.10.1. Mempelajari bahan/data mengenai Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.10.2. Meneliti bahan-bahan mengenai Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.10.3. Mengolah/mentabulasi data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep bahan
pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.11.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.11.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.11.3. Mengolah/mentabulasi data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.12.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan-bahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.12.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.12.3. Mengolah/mentabulasi data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1125 -
4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan/data mengenai laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Meneliti bahan-bahan mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Mengolah/mentabulasi data laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus..
4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan jawaban
dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.14.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.14.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.14.3. Mengolah/mentabulasi data bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.15.1. Mempelajari bahan/data mengenai tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.15.2. Meneliti bahan-bahan mengenai tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.15.3. Mengolah/mentabulasi data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1126 -
4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan/data mengenai bahan masukan Rencana Strategik,
Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Meneliti bahan-bahan mengenai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.3. Mengolah/mentabulasi data bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan/data mengenai konsep tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.;
4.17.2. Meneliti bahan-bahan mengenai konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.3. Mengolah/mentabulasi data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1127 -
5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun sebelumnya.
5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR-RI.
5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.10. Hasil Pengolahan Data konsep Jawaban Pemerintah di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait denga dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1128 -
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.13. Hasil pengolahan data konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II d – Penata Muda Tk. I / III b 13.2. Pendidikan Formal : D 3 13.3. Diklat/Kursus : --
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1129 -
13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1130 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data outline Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.1.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan Budget outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dalam rangka
penyusunan konsep outline Nota Keuangan dan Rancangan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1131 -
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan ralisasi semester I dan prognosa semester II di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep narasi analisis
perkembangan Realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep
perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.5.2. Mengumpulkan bahan dan menyajikan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1132 -
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi Medium Term
Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.9.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data Jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.10.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1133 -
4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.11.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI;
4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data sumbangan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.12.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data Laporan Berkala tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan/data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data bahan Laporan untuk
Lembaga Keuangan Internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.14.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus ;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1134 -
4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.15.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.16. Mengumpulkan data sebagai bahan masukan Rencana Strategik, Rencana
Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisir data yang diperlukan dalam penyusunan konsep
tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.6. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.7. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1135 -
5.8. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya.
5.9. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR.
5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dan risiko
fiskal.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Outline NK dan RAPBN di bidang dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus. 7.2. Bahan/data penyusunan konsep tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan/data penyusunan konsep analisis dan perkembangan dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Bahan/data penyusunan tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi
Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN.
7.5. Bahan/data penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I.
7.6. Bahan/data penyusunan konsep Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Bahan/data penyusunan konsep tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah
tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.10. Bahan/data penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.11. Bahan/data penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.12. Konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1136 -
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP
Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan/data atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Penyusunan Anggaran
Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I / II b – Pengatur Tk. I / II d 13.2. Pendidikan Formal : D 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1137 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.1.1. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan Budget outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dalam rangka
penyusunan konsep outline Nota Keuangan dan Rancangan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi dana
bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.2.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan proyeksi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.3.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1138 -
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.4.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan ralisasi semester I dan prognosa semester II di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep narasi
analisis perkembangan Realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I. 4.5.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep
perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.5.2. Mengumpulkan bahan dan menyajikan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data perkiraan dana
bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1139 -
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data proyeksi
Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. 4.8.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi perkiraan Medium Term Budget (MTB) dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data Bahan Sidang
Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.9.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data Jawaban
Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.10.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep jawaban yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1140 -
4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.11.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI;
4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan konsep pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data sumbangan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.12.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan sumbangan RKP dan RPJM yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data Laporan Berkala
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijaksanaan di Bidang Keuangan Negara. 4.13.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan/data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data bahan Laporan
untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.14.1. Menginventarisir kelengkapan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus ;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1141 -
4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data dalam rangka penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. 4.15.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus;
4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan data sebagai bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisir kelengkapan bahan/data yang diperlukan untuk
penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan yang diperlukan untuk
penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisir data yang diperlukan dalam penyusunan konsep
tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyaraakt serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.
5.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.3. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.4. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.5. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.6. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.7. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1142 -
5.8. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR tahun-tahun sebelumnya.
5.9. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas pertanyaan DPR.
5.10. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara; 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembiayaan anggaran dan risiko
fiskal.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data konsep Outline NK dan RAPBN di bidang dana bagi hasil dan dana
alokasi khusus. 7.2. Bahan/data penyusunan konsep tabel Pendukung I-Account perkiraan APBN. 7.3. Bahan/data penyusunan konsep analisis dan perkembangan dana bagi hasil
dan dana alokasi khusus dalam Buku NK dan RAPBN beserta RUU APBN. 7.4. Bahan/data penyusunan tabel pendukung I-Account perkiraan realisasi
Semester I dan Prognosa Semester II APBN dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN.
7.5. Bahan/data penyusunan konsep perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN dalam Semester I.
7.6. Bahan/data penyusunan konsep Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data penyusunan konsep analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Bahan/data penyusunan konsep tabel I-Account proyeksi Medium Term Budget. 7.9. Konsep Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah
tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.10. Bahan/data penyusunan konsep Jawaban Pemerintah di bidang Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.11. Bahan/data penyusunan konsep Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
7.12. Konsep sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1143 -
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Konsep Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional; 7.15. Konsep Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP
Direktorat Penyusunan APBN. 7.16. Bahan/data atas tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Seksi Penyusunan Anggaran
Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan dana bagi hasil dan
dana alokasi khusus. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Dana bagi
hasil dan dana alokasi khusus
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Dana bagi hasil dan dana alokasi khusus dalam hal
menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik : Tidak ada Risiko Mental : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I / II b – Pengatur Tk. I / II d 13.2. Pendidikan Formal : D 1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1144 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya penyusunan APBN di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.1.1. Mencari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
mengidentifikasi issue based mengenai dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan konsep outline mengenai dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.1.3. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan konsep outline dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.1.4. Membahas bahan konsep outline bidang Anggaran Pendapatan Negara bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep net outline sesuai hasil pembahasan;
4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep outline bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.2. Menyusun proyeksi dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam
bentuk supporting table I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.2.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.2.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.2.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi serta menyampaikan kepada
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II; 4.2.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya
dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II; 4.2.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan
instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1145 -
4.2.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyempurnakan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.2.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.3. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.3.2. Meneliti dan mengoreksi data dana alokasi umum, dan dana otonomi
khusus; 4.3.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.3.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.4. Menyusun perkiraan realisasi dana alokasi umum, dan dana otonomi
khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.4.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.4.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi semester I dan
prognosa semester II dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.4. Membahas hasil analisis dan perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki perkiraan realisasi dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1146 -
4.4.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.5. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.5.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana; 4.5.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan realisasi dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II;
4.5.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.6. Menyusun perkiraan dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam
bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.6.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.6.3. Menganalisis dan menyusun perkiraan realisasi dana alokasi umum,
dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.4. Membahas hasil analisis perkiraan realisasi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis perkiraan realisasi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.6.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proyeksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.7. Menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.7.2. Meneliti dan mengoreksi data yang disampaikan Pelaksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1147 -
4.7.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.7.4. Meneliti dan mengoreksi konsep narasi serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.8. Menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB) dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.8.2. Meneliti dan mengoreksi akurasi data yang disampaikan oleh
Pelaksana; 4.8.3. Menganalisis dan menyusun proyeksi Medium Term Budget (MTB)
bersama Pelaksana dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.4. Membahas hasil analisis dan proyeksi bersama Kepala Seksi lainnya dan Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan ;
4.8.6. Meneliti dan mengoreksi bahan-bahan rapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
4.8.7. Menugaskan Pelaksana untuk memperbaiki analisis dan proyeksi sesuai hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil Rapat Pimpinan Departemen Keuangan;
4.8.8. Meneliti dan mengoreksi hasil penyempurnaan proksi serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.9. Menyusun Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.9.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan melakukan
tabulasi data mengenai dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang digunakan untuk Penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.9.2. Meneliti dan mengoreksi tabel-tabel pokok dan ringkasan bahan sidang dan keterangan pers pemerintah bersama Pelaksana serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1148 -
4.10. Menyusun Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.10.1. Menginventarisasi pertanyaan permasalahan mengenai dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit bersama Pelaksana;
4.10.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban sementara sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab diterima;
4.10.3. Menyempurnakan jawaban dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab;
4.10.4. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang berhubungan dengan dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.11. Menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.11.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia;
4.11.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.12. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.12.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penyusunan RKP atau RPJM di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.12.2. Mempelajari dan mengidentifikasi bahan RKP dan RPJM; 4.12.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dan
tabel-tabel mengenai dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.12.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan RKP atau RPJM
mengenai dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan tabel-tabel serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1149 -
4.13. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan APBN di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan berkala
pelaksanaan APBN di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.13.2. Mempelajari copy buku laporan realisasi APBN; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun tabel-tabel laporan realisasi
APBN di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.13.4. Meneliti dan mengoreksi konsep tabel-tabel bahan laporan realisasi
dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.14. Menyusun bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.14.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep jawaban, dan mempersiapkan tabel-tabel mengenai dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.3. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban dan tabel-tabel mengenai dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.15. Menyusun konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.15.1. Mempelajari surat permintaan tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.15.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas atau surat mengenai tanggapan dan pendapat terkait dengan APBN di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan dan pendapat serta menyampaikan kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.16. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana
kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu
dan tahun berjalan; 4.16.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.16.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L
dan LAKIP bersama Kasubdit dan Para Kepala Seksi; 4.16.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
PK, RKA-K/L dan LAKIP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1150 -
4.16.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;
4.16.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
4.17. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran
Belanja Negara II untuk menindaklanjuti LHP; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.17.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikan
kepada Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II. 5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga
Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN. 5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana alokasi umum,
dan dana otonomi khusus. 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan belanja negara.
7. HASIL KERJA :
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1151 -
7.3. Konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi Medium Term Budget (MTB). 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.10. Konsep Jawaban Pemerintah di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.11. Konsep Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.12. Konsep Sumbangan bahan-bahan Rencana kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.13. Konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN. 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II.
8.2. Menandatangani/memaraf surat dan laporan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1152 -
8.3. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.6. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan
kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 1 orang 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Direktur Penyusunan APBN dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.3. Para Kasubdit lainnya dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pejabat eselon IV di lingkungan instansi terkait dalam hal melaksanakan tugas. 11.5. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal
pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
12.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
12.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
13. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1153 -
14. SYARAT JABATAN :
14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk IV 14.4. Syarat lainnya : - In-Depth Problem Solving and Analysis (Level 2) - Planning and Organizing (Level 1) - Continuous Improvement (Level 2) - Policies, Processes and Procedures (Level 2) - Stakeholder Service (Level 2) - Integrity (Level 2) - Resilience (Level 2) - Teamwork and Collaboration (Level 2) - Written Communication (Level 3)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Pembayaran Bunga Utang
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran
Belanja Subsidi
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
Penata Usaha Tk. I
Penata Usaha Tk. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1154 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.1.1. Mengidentifikasi issue-based mengenai bahan outline Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.1.2. Membahas hasil identifikasi mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.1.3. Membahas konsep hasil telaahan mengenai bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.1.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.2. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi anggaran
dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai proyeksi anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account;
4.2.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.2.3. Membahas konsep hasil telaahan permasalahan mengenai proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.2.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1155 -
4.3. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Sesuai dengan pola di atas) 4.3.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai perkembangan dan
proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.3.3. Membahas konsep hasil telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.3.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.4. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan realisasi
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai realisasi anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.4.3. Membahas konsep hasil telaahan konsep Membahas konsep hasil telaahan konsep narasi instansi terkait dan rapat pimpinan Departemen Keuangan mengenai perkiraan realisasi semester I dan prognosa semester II anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.4.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1156 -
4.5. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai perkembangan dan
perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkembangan dan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.5.3. Membahas konsep hasil telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II ;
4.5.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.6. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan perkiraan anggaran
dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.6.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN-P bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.6.3. Membahas konsep hasil telaahan bahan-bahan rapat dengan instansi terkait dan rapat pimpinan Departemen Keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.6.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.7. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan konsep narasi
analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai analisis perkembangan
dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1157 -
4.7.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.7.3. Membahas konsep hasil telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.7.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.8. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan proyeksi Medium
Term Budget (MTB) anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai proyeksi MTB anggaran
dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.8.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai proyeksi MTB bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.8.3. Membahas konsep hasil telaahan proyeksi MTB bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.8.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.9. Membantu menyiapkan konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna
dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.9.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai keterangan pers
pemerintah bersama tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah;
4.9.3. Membahas konsep hasil telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers bersama Kepala seksi penyusunan dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1158 -
4.10. Membantu menyiapkan konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.10.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai jawaban Pemerintah atas
Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.3. Membahas konsep hasil telaahan jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala seksi peyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.11. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato
kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.11.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai bahan pidato dan
lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenai anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.3. Membahas konsep hasil telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.11.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1159 -
4.12. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.12.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai RKP dan RPJM di bidang
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.12.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai RKP atau RPJM
di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.12.3. Membahas konsep hasil telaahan bahan RKP dan RPJM bersama
Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.12.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.13. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan laporan berkala
tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai laporan berkala tentang
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Membahas konsep hasil telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.13.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.14. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan bahan jawaban dan
laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.14.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai Membuat konsep
jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.3. Membahas konsep hasil telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.14.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1160 -
4.15. Membantu menyiapkan konsep telaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.15.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai jawaban dan laporan
untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.15.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.15.3. Membahas konsep hasil telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.15.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.16. Membantu menyiapkan konsep telaahan bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai Renstra, Renja, RKT,
RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai Renstra, Renja,
RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.16.3. Membahas konsep hasil telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.16.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.17. Membantu menyiapkan konsep telaahan tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mengidentifikasikan permasalahan mengenai tanggapan LHP dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Membahas hasil identifikasi permasalahan mengenai LHP dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Membahas konsep hasil telaahan tanggapan LHP dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.17.4. Menyampaikan rancangan konsep telaahan kepada Kepala Seksi Anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1161 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.15. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.16. Konsep surat/nota dinas.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus. 7. HASIL KERJA:
7.1. Rancangan konsep Outline Nota Keuangan dan RAPBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1162 -
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi MTB. 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1163 -
10.2. Para perumus, penelaah, pemroses, dan penyaji bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/c – IV/a 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1164 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain; 4.1.2. Menelaah referensi outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.1.3. Membahas Budget outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.1.4. Menyusun konsep telaahan outline mengenai anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.2. Melakukan penelaahan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana
otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. (Sesuaikan dengan pola di atas) 4.2.1. Mempelajari proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi
khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.2. Menelaah proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.3. Membahas proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.2.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1165 -
4.3. Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.2. Menelaah narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.3.3. Membahas narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.3.4. Menyusun konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.4. Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.3. Membahas perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.4.4. Menyusun konsep telaahan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1166 -
4.5. Melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.2. Menelaah narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.3. Membahas narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.5.4. Menyusun konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.6. Melakukan penelaahan penyusunan perkiraan anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi
khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.6.2. Menelaah perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account ;
4.6.3. Membahas perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.6.4. Menyusun konsep telaahan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan APBN-P serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1167 -
4.7. Melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.7.2. Menelaah analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.7.3. Membahas analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.7.4. Menyusun konsep telaahan analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.8. Melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB)
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana
otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.8.2. Menelaah proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.8.3. Membahas proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.8.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1168 -
4.9. Melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.10. Melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1169 -
4.11. Melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.11.1. Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang DPR RI tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.12. Melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.12.1. Mempelajari RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum,
dan dana otonomi khusus; 4.12.2. Menelaah RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus; 4.12.3. Membahas RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum,
dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.12.4. Menyusun konsep telaahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.13. Melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1170 -
4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.13.4. Menyusun konsep telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.14. Melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk
lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.15. Melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.15.1. Mempelajari tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.15.2. Menelaah tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.15.3. Membahas tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1171 -
4.16. Melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN; 4.16.2. Menelaah Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN; 4.16.3. Membahas Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.16.4. Menyusun konsep telaahan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.17. Melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan
pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah tanggapan LHP; 4.17.3. Membahas tanggapan LHP bersama Kepala Seksi Penyusunan
Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan LHP serta menyampaikan
kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1172 -
6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan RAPBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi MTB. 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1173 -
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : III/b – III/d 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1174 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.1.1. Mempelajari bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.1.2. Menelaah bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.1.3. Membahas bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.2. Membantu melakukan penelaahan penyusunan proyeksi anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi
khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.2. Menelaah proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.3. Membahas proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1175 -
4.2.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.3. Membantu melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis
perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.2. Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.3. Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.3.4. Menyusun konsep telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.4. Membantu melakukan penelaahan penyusunan perkiraan realisasi
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana
otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2. Menelaah perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1176 -
4.4.3. Membahas perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.4.4. Menyusun konsep telaahan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.5. Membantu melakukan penelaahan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.2. Menelaah narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.3. Membahas narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.5.4. Menyusun konsep telaahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.6. Membantu melakukan penelaahan penyusunan perkiraan anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi
khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1177 -
4.6.2. Menelaah perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P;
4.6.3. Membahas perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.6.4. Menyusun konsep telaahan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.7. Membantu melakukan penelaahan penyusunan konsep narasi analisis
perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN
di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.7.2. Menelaah konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.7.3. Membahas konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.7.4. Menyusun konsep telaahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.8. Membantu melakukan penelaahan penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana
otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.8.2. Menelaah proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1178 -
4.8.3. Membahas proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.8.4. Menyusun konsep telaahan proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.9. Membantu melakukan penelaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.9.1. Mempelajari Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers
Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.2. Menelaah Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.3. Membahas Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.9.4. Menyusun konsep telaahan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.10. Membantu melakukan penelaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.10.1. Mempelajari Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.2. Menelaah Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1179 -
4.10.3. Membahas Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.10.4. Menyusun konsep telaahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.11.1. Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.2. Menelaah bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.3. Membahas bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.11.4. Menyusun konsep telaahan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.12. Membantu melakukan penelaahan bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.12.1. Mempelajari bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.12.2. Menelaah bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.12.3. Membahas bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.12.4. Menyusun konsep telaahan bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.13. Membantu melakukan penelaahan penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1180 -
4.13.2. Menelaah laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Membahas laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.13.4. Menyusun konsep telaahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.14. Membantu melakukan penelaahan penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.14.1. Mempelajari bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.2. Menelaah bahan jawaban dan laporan di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.3. Membahas bahan jawaban dan laporan di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.15. Membantu melakukan penelaahan penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.15.1. Mempelajari tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.15.2. Menelaah tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.15.3. Membahas tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.15.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1181 -
4.16. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan
LAKIP Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.2. Menelaah bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan
LAKIP Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.3. Membahas bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan
LAKIP Direktorat Penyusunan APBN bersama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.16.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN dan Menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.17. Membantu melakukan penelaahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan
(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan
pengawasan masyarakat; 4.17.2. Menelaah tanggapan LHP; 4.17.3. Membahas tanggapan LHP bersama Kepala Seksi Penyusunan
Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; 4.17.4. Menyusun konsep telaahan tanggapan LHP dan Menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1182 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus.
7. HASIL KERJA: 7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan RAPBN di bidang anggaran
dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). 7.3. Rancangan konsep narasi analisis pekembangan dan proyeksi anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Rancangan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi MTB. 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.10. Rancangan konsep Jawaban Pemerintah di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang DPR-RI tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1183 -
7.13. Rancangan konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Rancangan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait
dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait.
8.3. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penelaah Bahan Telaahan dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1184 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung.
12. RISIKO JABATAN : Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/a – III/c 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1185 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana
Otonomi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan
issue-based mengenai anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.2. Meneliti referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.1.3. Mengolah/mentabulasi data mengenai referensi Budget Outline dari negara-negara lain dan issue-based mengenai anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi anggaran dana
alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data sumber-sumber anggaran dana alokasi umum,
dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.2.2. Meneliti bahan/data sumber-sumber anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
4.2.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data sumber-sumber anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1186 -
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Sesuaikan dengan pola di atas) 4.3.1. Mempelajari bahan/data konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.2. Meneliti bahan/data konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan/data perkiraan realisasi anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2. Meneliti bahan/data perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1187 -
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan/data narasi analisis perkembangan dan perkiraan
realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.2. Meneliti bahan/data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan perkiraan
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.6.1. Mempelajari bahan/data perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P;
4.6.2. Meneliti bahan/data perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P;
4.6.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1188 -
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P). 4.7.1. Mempelajari bahan/data konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.7.2. Meneliti bahan/data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.7.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan proyeksi
Medium Term Budget (MTB) anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan/data proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum,
dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.8.2. Meneliti bahan/data proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.8.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang Kabinet
Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.9.1. Mempelajari bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan
Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.2. Meneliti bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1189 -
4.9.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato dan lampiran
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.10.1. Mempelajari bahan/data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan
Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.2. Meneliti bahan/data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.11.1. Mempelajari bahan/data bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.11.2. Meneliti bahan/data bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran
dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus; 4.11.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data bahan-bahan RKP atau RPJM
di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan laporan
berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.12.1. Mempelajari bahan/data laporan berkala tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1190 -
4.12.2. Meneliti bahan/data laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.12.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan bahan
jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.13.1. Mempelajari bahan/data jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan
internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.13.2. Meneliti bahan/data jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.13.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.14.1. Mempelajari bahan/data tanggapan dan pendapat atas permasalahan
yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.2. Meneliti bahan/data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan Rencana
Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.15.1. Mempelajari bahan/data bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK,
RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN; 4.15.2. Meneliti bahan/data bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L
dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1191 -
4.15.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.16. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.16.1. Mempelajari bahan/data tanggapan LHP dari aparat pengawasan
fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.16.2. Meneliti bahan/data tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional
dan pengawasan masyarakat; 4.16.3. Mengolah dan mentabulasi bahan/data tanggapan LHP dari aparat
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus. 7. HASIL KERJA:
7.1. Hasil pengolahan data Outline Nota Keuangan dan RAPBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1192 -
7.3. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi MTB. 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.10. Hasil pengolahan data pada konsep Jawaban Pemerintah di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.13. Hasil pengolahan data pada konsep Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Hasil pengolahan data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data pada konsep tanggapan dan pendapat atas
permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1193 -
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1 Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2 Para pemroses bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1194 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan outline
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.1.1. Mempelajari referensi Budget Outline dari negara-negara lain 4.1.2. Mengidentifikasi issue-based mengenai anggaran dana alokasi umum,
dan dana otonomi khusus yang akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.1.3. Meneliti bahan-bahan konsep outline mengenai anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data proyeksi
anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Mempelajari bahan/data proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.2. Meneliti bahan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.3. Mengolah/ metabulasi data proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1195 -
4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Mempelajari bahan/data konsep narasi analisis perkembangan dan
proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.2. Meneliti bahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.3. Mengolah/ metabulasi data konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Mempelajari bahan/data perkiraan realisasi anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2. Meneliti bahan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.3. Mengolah/ metabulasi data perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1196 -
4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Mempelajari bahan/data narasi analisis perkembangan dan perkiraan
realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.2. Meneliti bahan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.3. Mengolah/ metabulasi data narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P. 4.6.1. Mempelajari bahan/data perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P;
4.6.2. Meneliti bahan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P;
4.6.3. Mengolah/ metabulasi data perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas APBN-P. 4.7.1. Mempelajari bahan/data konsep narasi analisis perkembangan dan
perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1197 -
4.7.2. Meneliti bahan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.7.3. Mengolah/ metabulasi data konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
proyeksi Medium Term Budget (MTB) anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Mempelajari bahan/data proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum,
dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.8.2. Meneliti bahan proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.8.3. Mengolah/ metabulasi data proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Bahan Sidang
Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.9.1. Mempelajari bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan
Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.2. Meneliti bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.3. Mengolah/ metabulasi data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1198 -
4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.10.1. Mempelajari bahan jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.2. Meneliti bahan jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.3. Mengolah/ metabulasi bahan jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan pidato
dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.11.1. Mempelajari bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden
Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.2. Meneliti bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.3. Mengolah/ metabulasi bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1199 -
4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.12.1. Mempelajari bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus; 4.12.2. Meneliti bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus; 4.12.3. Mengolah/ metabulasi bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran
dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Mempelajari bahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Meneliti bahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.3. Mengolah/ metabulasi bahan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan
bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.14.1. Mempelajari bahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga
keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.2. Meneliti bahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.3. Mengolah/ metabulasi bahan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1200 -
4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.15.1. Mempelajari bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.15.2. Meneliti bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.15.3. Mengolah/ metabulasi bahan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.16. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan masukan
Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan
LAKIP Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan
LAKIP Direktorat Penyusunan APBN; 4.16.3. Mengolah/ metabulasi bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK,
RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.17. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Mempelajari bahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan
fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.17.2. Meneliti bahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional
dan pengawasan masyarakat; 4.17.3. Mengolah/ metabulasi bahan tanggapan LHP dari aparat pengawasan
fungsional dan pengawasan masyarakat serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1201 -
5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus. 7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan RAPBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Hasil pengolahan data pada analisis pekembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Hasil pengolahan data pada analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Hasil pengolahan data pada analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi MTB. 7.9. Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1202 -
7.10. Hasil pengolahan data pada Jawaban Pemerintah di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.13. Hasil pengolahan data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan-bahan laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Hasil pengolahan data pada tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang
terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait.
8.3. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1203 -
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Pemroses Bahan Telaahan dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1204 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat I pada Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Budget Outline; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan
konsep outline outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1205 -
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1206 -
4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P. 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P;
4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas APBN-P. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P;
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1207 -
4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1208 -
4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1209 -
4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.16. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.17. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk
tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1210 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN. 5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus. 7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan/data konsep Outline Nota Keuangan dan RAPBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Bahan/data analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1211 -
7.7. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi MTB. 7.9. Bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.10. Bahan/data pada Konsep Jawaban Pemerintah di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.13. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan/data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Bahan konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan
APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas permintaan sumbangan bahan dan data yang berhubungan dengan
penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para pemroses bahan telaahan dalam rangka penyelesaian tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1212 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang
diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : D1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1213 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tingkat II pada Seksi Penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu Melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya penyusunan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus yang transparan dan akuntabel.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan bahan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Budget Outline; 4.1.2. mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep outline
mengenai anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1214 -
4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I;
4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan narasi analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan prognosa semester II dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.5.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1215 -
4.5.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data mengenai konsep narasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus..
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P. 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P;
4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan konsep narasi analisis perkembangan dan perkiraan APBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam rangka Penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN-P. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P;
4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan perkiraan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan Atas APBN-P kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan proyeksi Medium Term Budget (MTB) anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1216 -
4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan penyusunan proyeksi MTB anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam bentuk tabel pendukung I-Account dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan Bahan Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat I tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, dan (6) RUU Perubahan atas APBN-P di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1217 -
4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.11.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan pidato dan lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk bahan-bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.12.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan laporan berkala tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai bahan pimpinan membuat kebijakan di bidang keuangan negara;
4.13.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan laporan berkala negara kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1218 -
4.14.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan jawaban dan laporan untuk lembaga keuangan internasional di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
4.15.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.16. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penyusunan APBN. 4.16.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN;
4.16.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP Direktorat Penyusunan APBN kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.17. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan
untuk tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.17.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
tanggapan LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
4.17.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan tanggapan LHP kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
5.1. Disposisi Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5.2. Surat penyampaian sumbangan bahan dan data dari Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dalam rangka penyusunan NK dan RAPBN.
5.3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 5.4. Paket-Paket Kebijakan Pemerintah. 5.5. Laporan realisasi pelaksanaan APBN. 5.6. Data laporan berkala realisasi APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1219 -
5.7. Buku laporan semester I pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. 5.8. Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. 5.9. Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan tahun-tahun
sebelumnya. 5.10. Buku lampiran pidato kenegaraan di depan sidang DPR-RI tahun-tahun
sebelumnya. 5.11. Bahan jawaban dari departemen-departemen dan instansi terkait atas
pertanyaan DPR-RI. 5.12. Surat dari instansi lain. 5.13. Surat dari lembaga internasional. 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
6.1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus; 6.3. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan anggaran dana alokasi umum, dan
dana otonomi khusus. 7. HASIL KERJA:
7.1. Bahan-bahan konsep Outline Nota Keuangan dan RAPBN di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.2. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.3. Bahan/data analisis perkembangan dan proyeksi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta RUU APBN.
7.4. Tabel Pendukung I-Account perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus Semester I dan Prognosa Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka penyusunan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.5. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus semester I dan prognosa semester II anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Semester I.
7.6. Tabel Pendukung I-Account perkiraan Rancangan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.7. Bahan/data analisis perkembangan dan perkiraan realisasi di anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam Buku Nota Keuangan dan RUU tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P).
7.8. Tabel pendukung I–Account proyeksi MTB. 7.9. Bahan/data Sidang Kabinet Paripurna dan Keterangan Pers pemerintah tentang
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1220 -
7.10. Bahan/data pada Konsep Jawaban Pemerintah di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum atas RUU APBN, (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan atas APBN-P, (7) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN yang terkait dengan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.11. Bahan Pidato dan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 16 Agustus di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.12. Sumbangan bahan-bahan RKP atau RPJM di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
7.13. Bahan/data pada Laporan Berkala tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus sebagai Bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan negara.
7.14. Bahan/data laporan untuk Lembaga Keuangan Internasional. 7.15. Konsep tanggapan dan pendapat atas permasalahan yang terkait dengan APBN 7.16. Bahan masukan Renstra, Renja, RKA-KL, RKT, PK, dan LAKIP Direktorat
Penyusunan APBN . 7.17. Bahan masukan tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
8.2. Meminta sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait.
8.3. Meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya.
8.4. Meminta bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
8.5. Meminta bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Atas usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Atas usul kebenaran konsep dan penandatanganan surat dan laporan. 9.3. Atas usul permintaan sumbangan bahan dan data kepada unit-unit lain di
lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 9.4. Atas usul permintaan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai data
dan kebijakan kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
9.5. Atas usul permintaan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR-RI kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1221 -
9.6. Atas usul permintaan bahan dan jawaban pertanyaan serta bahan konsultasi dengan lembaga keuangan internasional/regional kepada unit-unit lain di lingkungan Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal menerima tugas, pengarahan, dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
10.2. Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN dalam hal pelaksanaan tugas.
10.3. Para Penyaji Bahan Telaahan dalam rangka penyelesaian tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Masih sering terjadi keterlambatan data karena tingkat kerahasiaan data yang diminta dan birokrasi yang panjang sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik.
11.2. Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung. 12. RISIKO JABATAN :
Risiko fisik: Tidak ada Risiko Mental: Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/a – II/c 13.2. Pendidikan Formal : D1 13.3. Diklat/Kursus : -- 13.4. Syarat lainnya : 1. Menguasai siklus dan sistem penyusunan APBN 2. Mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DJA 3. Menguasai komputer
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1222 -
1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat I 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat/Direktorat. 3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Belanja Negara II /Direktorat Penyusunan APBN.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Belanja Negara I II/Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Belanja Negara II /Direktorat Penyusunan APBN. 4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2 Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan Aplikasi
Sistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk;
4.1.3 Mengarahkan surat dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
4.2 Mengagendakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Belanja Negara
I II/Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Belanja Negara II /Direktorat Penyusunan APBN 4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Belanja
Negara II /Direktorat Penyusunan APBN; 4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan
proses e-filing; 4.2.4 Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan
Subdirektorat Belanja Negara II/Direktorat Penyusunan APBN
4.3 Menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1 Mempelajari disposisi dari Seksi Penyusunan anggaran dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus; 4.3.2 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatan
rapat, dan permintaan konsumsi dan menyampaikan kepada Seksi Penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
4.4 Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Seksi
Penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat
keluar; 4.4.2 Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1223 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana
Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; 5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya;
6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsi
rapat; 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal pelaksanaan tugas;
8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal pelaksanaan tugas.
9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan;
10.2. Para pelaksana di lingkungan Seksi Penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1224 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) 13.2. Pendidikan Formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat lainnya : - menguasai bidang tugasnya
- Kerja sama
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1225 -
1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat II 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat/Direktorat. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat
Belanja Negara II /Direktorat Penyusunan APBN
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Belanja
Negara II /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Belanja Negara II /Direktorat Penyusunan APBN 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk pada aplikasi persuratan sesuai
dengan disposisi Kepala Subdirektorat/Direktur serta mengecek kelengkapan berkasnya;
4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada unit-unit di lingkungan
Subdirektorat Belanja Negara II /Direktorat Penyusunan APBN
4.2. Menatausahakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Belanja Negara II /Direktorat Penyusunan APBN sebagai alat untuk memonitor surat keluar Subdirektorat Belanja Negara I /Direktorat Penyusunan APBN 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Subdirektorat Belanja
Negara II /Direktorat Penyusunan APBN; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan
Subdirektorat Belanja Negara II /Direktorat Penyusunan APBN.
4.3. Membantu menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatan
rapat, dan permintaan konsumsi rapat; 4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat,
peralatan rapat, dan konsumsi rapat; 4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya; 4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat kepada Kepala Seksi Penyusunan
Anggaran Belanja Lainnya dan Konsolidasi Anggaran Kementerian/Lembaga.
4.4. Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar. 4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja
yang dituju di lingkungan Subdirektorat Belanja Negara II /Direktorat Penyusunan APBN
4.5. Menatausahakan berkas, dokumen maupun surat pada Seksi
Penyusunan anggaran dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1226 -
4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat keluar;
4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan; 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop;
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan
pelaksanaannya; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan; 6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Penyiapan sarana untuk rapat; 7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar; 7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal pelaksanaan tugas;
8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal pelaksanaan tugas.
9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 1227 -
10.2. Para pelaksana di lingkungan Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
11.1. Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Juru - Pengatur Muda / I/c – II/a 13.2. Pendidikan formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya
- Kerja sama