1 - KEPUTUSAN TENTANG PEDOMAN · PDF fileTaksonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari klasifikasi/ pengelompokkan makhluk hidup (tumbuhan, hewan dan mikroorganisma. Helfman et al

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1 - KEPUTUSAN TENTANG PEDOMAN · PDF fileTaksonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari...

- 1 -

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NOMOR 114/KEP-BKIPM/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN/IDENTIFIKASI

JENIS-JENIS IKAN DILARANG/BERSIFAT INVASIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian

sumber daya hayati ikan Indonesia dari

masuk dan tersebarnya jenis-jenis ikan

dilarang/bersifat invasif, maka diperlukan

pedoman dalam pemeriksaan/ identifikasi

jenis-jenis ikan dilarang/bersifat invasif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Kepala

Badan Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

tentang Pedoman Pemeriksaan/

Identifikasi Jenis-Jenis Ikan

Dilarang/Bersifat Invasif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumberdaya Alam

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3419);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992

tentang Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004

tentang Pengesahan Cartagena Protocol On

Biosafety To The Convention On Biological

Diversity (Protokol Cartagena Tentang

Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang

Keanekaragaman Hayati) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4414);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433)

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5073);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4197);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015

tentang Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)

sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 5);

- 3 -

8. Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil

Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang

Larangan Pemasukan Jenis Ikan

Berbahaya dari Luar Negeri ke dalam

Wilayah Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor

P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016

tentang Jenis Invasif (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1959);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL

PERIKANAN TENTANG PEDOMAN

PEMERIKSAAN/ IDENTIFIKASI JENIS-JENIS

IKAN DILARANG/BERSIFAT INVASIF.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemeriksaan/ Identifikasi

Jenis-Jenis Ikan Dilarang/Bersifat Invasif

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Pusat Karantina Ikan bertugas untuk melakukan

pembinaan pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan/

Identifikasi Jenis-jenis Ikan Dilarang/Bersifat

Invasif kepada Unit Pelaksana Teknis Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil

Perikanan (UPT KIPM).

- 4 -

KETIGA : UPT KIPM bertugas untuk melakukan

Pemeriksaan/Identifikasi Jenis-jenis Ikan

Dilarang/Bersifat Invasif dengan mengacu

kepada Pedoman Pemeriksaan/Identifikasi

Jenis-jenis Ikan Dilarang/Bersifat Invasif

sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2017

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN

HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NOMOR 114/KEP-BKIPM/2017 TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN/ IDENTIFIKASI JENIS-JENIS IKAN DILARANG/BERSIFAT INVASIF

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikan merupakan sumber daya perairan yang sudah sejak lama

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu

dalam pemanfaatannya, telah dilakukan berbagai upaya untuk dapat

memenuhi kebutuhan antara lain inventarisasi, penangkapan,

budidaya, dan pengiriman berbagai jenis ikan antar wilayah.

Aktivitas yang terakhir yaitu pengiriman antar wilayah jika tidak

dilakukan dengan hati-hati dapat bedampak negatif terhadap

kelestarian sumber daya ikan asli di habitat aslinya.

Kekayaan jenis ikan asli yang tinggi tampaknya belum dapat

mengurangi atau bahkan menghentikan permintaan jenis-jenis ikan

dari luar negeri (ikan introduksi). Tidak dipungkiri, sampai saat ini

jenis-jenis ikan pendatang justru lebih populer di masyarakat

dibandingkan dengan jenis ikan asli baik dalam hal ikan konsumsi

maupun ikan hias. Selain itu kesadaran masyarakat dalam menjaga

kelestarian populasi ikan asli masih perlu ditingkatkan. Kepedulian

masyarakat ini sangat penting untuk digalakan agar jenis-jenis ikan

pendatang tidak lepas ke perairan umum baik secara sengaja

maupun tidak sengaja.

Untuk mencegah masuknya jenis-jenis ikan invasif ke perairan

umum, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan

Perikanan telah mengeluarkan peraturan yang melarang jenis-jenis

ikan yang berbahaya masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014.

Namun demikian diantara jenis-jenis ikan yang dilarang ternyata

sudah ada yang terdapat di wilayah Indonesia misalnya ikan piranha

2

(Pygocentrus nattereri), sapu-sapu (Pteryglopichthys pardalis), red

devil (Amphilophus labiatus), dan masih ada jenis lainnya (Haryono et

al., 2016). Padahal menurut Wargasasmita (2005) bahwa masuknya

jenis ikan introduksi yang bersifat invasif ke perairan umum

merupakan salah satu faktor utama yang mengancam kelestarian

jenis ikan asli. Dengan demikian pengenalan jenis ikan-ikan

pendatang yang bersifat invasif sangat diperlukan.

Di sisi lain pengenalan terhadap jenis-jenis ikan tidaklah

mudah baik bagi para petugas di lapangan terlebih pada masyarakat

awam. Banyak jenis ikan yang sekilas tampak sama akan tetapi bila

diperhatikan ternyata mempunyai perbedaan karakter tertentu

karena memang merupakan spesies yang berbeda. Dalam pengenalan

jenis ikan, selain memerlukan dasar-dasar identifikasi yang satu hal

yang tidak kalah pentingnya adalah latihan secara intensif.

Dalam identifikasi jenis ikan diperlukan langkah-langkah

penting untuk penentuan karakter yang membedakan antar spesies.

Untuk dapat mengenali karakter pembeda maka spesimen ikan yang

kondisinya baik akan sangat membantu. Untuk mendapatkan

kondisi tersebut dimulai dengan koleksi dan pengawetan secara

benar. Dalam rangka pengenalan jenis-jenis ikan introduksi yang

tergolong invasif maka disusunlah pedoman identifikasi. Jenis-jenis

ikan tersebut adalah yang termasuk dalam jenis ikan yang dilarang

masuk ke wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang tertera

dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

41/PERMEN-KP/ 2014.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini untuk memberikan panduan

bagi para petugas karantina di lapangan dalam mengidentifikasi

jenis-jenis ikan dilarang/bersifat invasif.

C. Sasaran

Sasaran pengguna pedoman ini adalah Petugas Karantina Ikan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan pengenalan jenis ikan invasif meliputi:

3

- Dasar-dasar pengenalan jenis ikan dan taksonomi ikan

- Karakteristik morfometrik dan meristik

- Teknik/prosedur identifikasi jenis ikan invasif

- Karakter pene

Search related