- 1 -
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 114/KEP-BKIPM/2017
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN/IDENTIFIKASI
JENIS-JENIS IKAN DILARANG/BERSIFAT INVASIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian
sumber daya hayati ikan Indonesia dari
masuk dan tersebarnya jenis-jenis ikan
dilarang/bersifat invasif, maka diperlukan
pedoman dalam pemeriksaan/ identifikasi
jenis-jenis ikan dilarang/bersifat invasif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
tentang Pedoman Pemeriksaan/
Identifikasi Jenis-Jenis Ikan
Dilarang/Bersifat Invasif;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992
tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004
tentang Pengesahan Cartagena Protocol On
Biosafety To The Convention On Biological
Diversity (Protokol Cartagena Tentang
Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang
Keanekaragaman Hayati) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4414);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4197);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 5);
- 3 -
8. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang
Larangan Pemasukan Jenis Ikan
Berbahaya dari Luar Negeri ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor
P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016
tentang Jenis Invasif (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1959);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
220);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TENTANG PEDOMAN
PEMERIKSAAN/ IDENTIFIKASI JENIS-JENIS
IKAN DILARANG/BERSIFAT INVASIF.
KESATU : Menetapkan Pedoman Pemeriksaan/ Identifikasi
Jenis-Jenis Ikan Dilarang/Bersifat Invasif
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
KEDUA : Pusat Karantina Ikan bertugas untuk melakukan
pembinaan pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan/
Identifikasi Jenis-jenis Ikan Dilarang/Bersifat
Invasif kepada Unit Pelaksana Teknis Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan (UPT KIPM).
- 4 -
KETIGA : UPT KIPM bertugas untuk melakukan
Pemeriksaan/Identifikasi Jenis-jenis Ikan
Dilarang/Bersifat Invasif dengan mengacu
kepada Pedoman Pemeriksaan/Identifikasi
Jenis-jenis Ikan Dilarang/Bersifat Invasif
sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,
ttd.
RINA
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 114/KEP-BKIPM/2017 TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN/ IDENTIFIKASI JENIS-JENIS IKAN DILARANG/BERSIFAT INVASIF
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ikan merupakan sumber daya perairan yang sudah sejak lama
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu
dalam pemanfaatannya, telah dilakukan berbagai upaya untuk dapat
memenuhi kebutuhan antara lain inventarisasi, penangkapan,
budidaya, dan pengiriman berbagai jenis ikan antar wilayah.
Aktivitas yang terakhir yaitu pengiriman antar wilayah jika tidak
dilakukan dengan hati-hati dapat bedampak negatif terhadap
kelestarian sumber daya ikan asli di habitat aslinya.
Kekayaan jenis ikan asli yang tinggi tampaknya belum dapat
mengurangi atau bahkan menghentikan permintaan jenis-jenis ikan
dari luar negeri (ikan introduksi). Tidak dipungkiri, sampai saat ini
jenis-jenis ikan pendatang justru lebih populer di masyarakat
dibandingkan dengan jenis ikan asli baik dalam hal ikan konsumsi
maupun ikan hias. Selain itu kesadaran masyarakat dalam menjaga
kelestarian populasi ikan asli masih perlu ditingkatkan. Kepedulian
masyarakat ini sangat penting untuk digalakan agar jenis-jenis ikan
pendatang tidak lepas ke perairan umum baik secara sengaja
maupun tidak sengaja.
Untuk mencegah masuknya jenis-jenis ikan invasif ke perairan
umum, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan
Perikanan telah mengeluarkan peraturan yang melarang jenis-jenis
ikan yang berbahaya masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014.
Namun demikian diantara jenis-jenis ikan yang dilarang ternyata
sudah ada yang terdapat di wilayah Indonesia misalnya ikan piranha
2
(Pygocentrus nattereri), sapu-sapu (Pteryglopichthys pardalis), red
devil (Amphilophus labiatus), dan masih ada jenis lainnya (Haryono et
al., 2016). Padahal menurut Wargasasmita (2005) bahwa masuknya
jenis ikan introduksi yang bersifat invasif ke perairan umum
merupakan salah satu faktor utama yang mengancam kelestarian
jenis ikan asli. Dengan demikian pengenalan jenis ikan-ikan
pendatang yang bersifat invasif sangat diperlukan.
Di sisi lain pengenalan terhadap jenis-jenis ikan tidaklah
mudah baik bagi para petugas di lapangan terlebih pada masyarakat
awam. Banyak jenis ikan yang sekilas tampak sama akan tetapi bila
diperhatikan ternyata mempunyai perbedaan karakter tertentu
karena memang merupakan spesies yang berbeda. Dalam pengenalan
jenis ikan, selain memerlukan dasar-dasar identifikasi yang satu hal
yang tidak kalah pentingnya adalah latihan secara intensif.
Dalam identifikasi jenis ikan diperlukan langkah-langkah
penting untuk penentuan karakter yang membedakan antar spesies.
Untuk dapat mengenali karakter pembeda maka spesimen ikan yang
kondisinya baik akan sangat membantu. Untuk mendapatkan
kondisi tersebut dimulai dengan koleksi dan pengawetan secara
benar. Dalam rangka pengenalan jenis-jenis ikan introduksi yang
tergolong invasif maka disusunlah pedoman identifikasi. Jenis-jenis
ikan tersebut adalah yang termasuk dalam jenis ikan yang dilarang
masuk ke wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang tertera
dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
41/PERMEN-KP/ 2014.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan pedoman ini untuk memberikan panduan
bagi para petugas karantina di lapangan dalam mengidentifikasi
jenis-jenis ikan dilarang/bersifat invasif.
C. Sasaran
Sasaran pengguna pedoman ini adalah Petugas Karantina Ikan.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup panduan pengenalan jenis ikan invasif meliputi:
3
- Dasar-dasar pengenalan jenis ikan dan taksonomi ikan
- Karakteristik morfometrik dan meristik
- Teknik/prosedur identifikasi jenis ikan invasif
- Karakter pene
