02 Evaluasi 2017 PKAT - sikapdaya.kemsos.go.idsikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable_file/02-pkat-evaluasi... · Microsoft PowerPoint - 02 Evaluasi 2017 PKAT Author: Asep Wahyudi

OLEH:

DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

PemberdayaanKomunitas Adat Terpencil

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan‐kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak‐hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

undang‐undang.”Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun 2017

Perbandingan Anggaran PKATPusat, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan

Tahun 2017

KP

DK

TP

Direktorat PKATRp. 15.164.672.000,-

DekonsentrasiRp. 4.625.517.000,-

Tugas PembantuanRp. 98.920.750.000,-

3.90%83.33%

12.77%

Pagu Anggaran Pemberdayaan KAT : Rp. 118.710.939.000,-

Setelah PenghematanRp. 1.270.338.000,-

Direktorat Pemberdayaan KAT 4

Kewenangan Pagu Realisasi SP2D % Sisa Dana %

A. PUSAT Rp. 15.164.672.000,- Rp. 13.909.726.935,- 91.72 1.254.945.065 8.28

B. DEKONSENTRASI Rp. 4.625.517.000,- Rp. 4.326.245.009,- 93.53 299.271.991 6.47

C. TUGAS PEMBANTUAN Rp. 98.920.675.000,- Rp. 89.110.153.428,- 90.08 9.810.596.572 9.92

TOTAL Rp. 118.710.939.000,- Rp 107.346.125.372,- 90.43 11.364.813.628 9.57

100%

91.72%

13000000

13500000

14000000

14500000

15000000

15500000

Pusat

PAGU REALISASI

100%

93.53%

4100000

4200000

4300000

4400000

4500000

4600000

4700000

Dekonsentrasi

PAGU REALISASI

100%

90.08%

84000000

86000000

88000000

90000000

92000000

94000000

96000000

98000000

100000000

Tugas Pembantuan

PAGU REALISASI

1 ANGGARAN DAN REALIASI


Per 10 Januari 2018

Kendala : Pelaksanaan tidak mencapai target dikarenakan terjadi kendala-kendala di Provinsi Sulawesi Tengah 27 KK, Sulawesi Tenggara 33 KK, Sulawesi Selatan 20 KK dan Papua 30 KK.

Indeks Bantuan PKAT* Rumah KAT : Rp. 37.655.000 /KK * Peralatan Kerja & Bibit Tanaman: Rp.380.000/KK* BBR : Rp.16.500.000/KK * Jaminan Hidup : Rp. 300.000,-/bulan/KK untuk 4-6 bulan selama setahun

No. Jenis BantuanTarget Capaian

Sasaran Sasaran %

1. Bantuan Permukiman Sosial(Rumah & BBR) KAT

2.099 1,989 94,76

2.Bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah

Tangga dan Bibit Tanaman untuk KAT 2.099 1,989 94,76

3. Bantuan Jaminan Hidup KAT (Tahun I & II) 3.955 3,845 97,22

4. Bantuan Sarana Prasarana Lingkungan 72 68 94,44

2 TARGET DAN CAPAIAN

3 KENDALA PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KAT


A. PROVINSI SULAWESI SELATANProvinsi Sulawesi Selatan tidak dapat melaksanakan Pemberdayaan Komunitas AdatTerpencil di lokasi Desa Gunung Silanu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto sebanyak 20 KK, dikarenakan beberapa faktor yaitu:• Rekomendasi dari Dinas Kehutanan mengenai Status Kawasan Hutan pada calon

lokasi tersebut baru terbit tanggal 20 September 2017.• Proses perencanaan teknis dan lelang membutuhkan waktu sampai satu bulan,

sedangkan proses pembangunan diperkirakan selesai dalam waktu 90 hari kalender,belum termasuk kendala lain dilapangan, mengingat pada bulan Oktober - Desembermemasuki musim penghujan. Sehingga pembangunan rumah bagi warga KAT tidakmemungkinkan dilaksanakan pada sisa waktu tahun 2017.

• Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan selaku pelaksanakegiatan TP PKAT melalui Surat Nomor 460/19051/Dinsos tanggal 10 Oktober 2017menyatakan tidak dapat melaksanakan pemberdayaan KAT di lokasi dimaksud padatahun 2017



B. PROVINSI SULAWESI TENGAHProvinsi Sulawesi Tengah tidak dapat melaksanakan Pemberdayaan Komunitas AdatTerpencil di lokasi Dusun 2 Pegunungan Durian, Desa Ogotumbu, Kec. Tomini, Kab. ParigiMoutong sebanyak 27 KK, dikarenakan factor sebagai berikut yaitu:• Berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :

467.1/130.87/Bid.P2H tanggal 9 Oktober 2017 perihal Lokasi Pemukiman KAT,menyatakan bahwa lokasi yang sudah direkomendasikan oleh Pemerintah KabupatenParigi Moutong melalui Surat Rekomendasi UPT Dinas Kehutanan dan PerkebunanNomor : 522/I/BID.PPH masih sebagian masuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL).



C. PROVINSI SULAWESI TENGGARAProvinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat melaksanakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Lapandewa Jaya, Kec. Lapandewa, Kab. Buton Selatan sebanyak 33 KK, dikarenakan beberapafaktor yaitu:• Minimnya alokasi anggaran yang ada mengingat material kayu yang tidak ada dilokasi dan

untuk memperolehnya harus menempuh jarak yang relative jauh sehingga anggaran sebesarRp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per unit rumah tidak mencukupi.

• Revisi yang dilakukan dengan mengubah Pembangunan rumah Panggung menjadi BahanBangunan Rumah tidak diterima oleh warga KAT, karena tidak sesuai dengan rencana awalyang dilakukan oleh Tim PA SK bersama Supervisor dari Direktorat Pemberdayaan KAT Kemensos RI.

• Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat nomor 467.1/1192 tanggal 14 September 2017 menyatakan tidak dapat melaksanakan pemberdayaan KAT di lokasidimaksud pada tahun 2017.

D. PROVINSI PAPUAProvinsi Papua tidak dapat melaksanakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di LokasiPapane, Desa Papane, Kec. Gamelia, Kab. Lanny Jaya sebanyak 30 KK, dikarenakan terjadi Konfliksocial di lokasi pemberdayaan.

4 ALTERNATIF SOLUSI


• Pengenaan Sanksi terhadap Daerah pelaksana Pemberdayaan KAT melalui Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan sesuai dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang PedomanPengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

• Penguatan pemahaman PPK pelaksana pemberdayaan KAT di daerah, mulai dari regulasiserta mekanisme pengadaan konstruksi fisik pembangunan pemukiman sosial (rumahwarga KAT) di daerah.

• Optimalisasi mekanisme monitoring pemberdayaan KAT, dengan menyusun mekanismequality control pemberdayaan KAT sebagai early warning munculnya gagal pemberdayaan,sehingga langkah-langkah strategis seperti revisi lokasi dan anggaran dapat dilaksanakanmulai dari awal tahun.

• Menyusun dan menyepakati jangka waktu (timeline) pentahapan pelaksanaan PKAT antaraPusat dan Daerah dalam satu tahun berjalan (persiapan maupun pelaksanaan)

• Bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga yudikatif setempat (Kejati Provinsi atauKejati Kabupaten) dalam rangka pengawasan dan pengendalian proses pelaksanaan TPPKAT (contoh : Provinsi Gorontalo), dengan mengacu kepada Instruksi dan PeraturanKejagung RI tentang Pembentukan dan Pelaksanaan serta Mekanisme Tugas Tim Pengawal &Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah

Masalah & Kendala PemberdayaanKomunitas Adat Terpencil (KAT)

• PERSIAPAN PEMBERDAYAAN

• PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN SDM KAT

• PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN SOSBUD, EKOLING

• RUJUKAN, TERMINASI DAN EVALUASI

MASALAH & KENDALA PERSIAPAN PEMBERDAYAAN KAT

0102

03 04

0506

07

Penetapan target output programpemberdayaan KAT masih mengacupada output fisik, yang menyitaanggaran cukup besar setiaptahun. Sedangkan anggaran non-fisik sangat terbatas

Pengajuan calon lokasipemberdayaan KAT masih ada yang belum melampirkan data dukungsebagai pra-syarat

Keterbatasan waktu pengumpulandata di lapangan, dianggapkurang mencukupi dalam menggalidata demografi, permasalahandan kebutuhan di lokasi KAT

Pengajuan calon lokasi tidakmempertimbangkan ketuntasan danpemerataan di lokasi yang masihterdapat sisa pemberdayaan

Laporan studi kurang menggalipotensi SDM, sosial-budaya,ekonomi dan lingkungan sehinggarekomendasi pemberdayaan masihbersifat generalis, kurangmencerminkan usulan kegiatanyang spesifik

Target penyelesaian kegiatanPA/SK masih dihadapkan padakendala keterlambatan penetapanpengelola kegiatan olehGubernur/Bupati setempat,ketersediaan waktu Ketua TimPeneliti dari perguruan tinggi,hambatan cuaca, dan saranatransportasi menuju lokasi

Hasil semiloka daerah kurangmenggambarkan komitmen daerah, khususnya anggota Pokja Pemberdayaan KAT untuk mengalokasikan program/kegiatan di lokasi KAT sehingga cenderung mengandalkan anggaran APBN pemberdayaan KAT

Laporan studi kurang dilengkapidokumen pendukung yang memadaidari berbagai pihak, khususnyayang terkait dengan status lahancalon lokasi permukiman, suratpenyerahan lahan, rekomendasipemerintah daerah, dankesepakatan/komitmen calon wargabinaan

08


Penetapan nama KK warga KAT penerima bantuan kurang selektif dan tidak tepat sasaran, sehingga ketika penyerahan bantuan masih ditemui adanya pergantian nama KK yang tidak disertai dengan berita acara penyerahan.

Pemilihan Pendamping Lokal kurang selektif dan cenderung masih mengandalkan Kepala Desa/Kepala Kampung setempat sehingga kurang berfungsi secara maksimal di lapangan.

Penugasan Pendamping Profesional kurang didukung supervisi dari Dinas/instansi di daerah untuk dapat mengakses program/ kegiatan dari dinas/instansi sesuai dengan kebutuhan warga KAT;

Materi peningkatan SDM Pendamping Lokal dan Profesional masih perlu disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta kapasitas (kualitas) dan kompetensi Pendamping sehingga antara Pendamping dan beban tugas menjadi rasional dan proporsional

Intensitas (volume) danvarian (jenis-jenis) kegiatanbimbingan sosial dasar,motivasi, serta keterampilanteknis dan non-teknis yangspesifik lokasi (misalnyaperbatasan antar negara,wilayah industri, wilayahkonflik, wilayah pemekaran,kawasan hutan lindung) masihsangat terbatas

Masalah & KendalaPelaksanaan Pemberdayaan SDM KAT

Direktorat Pemberdayaan KAT13

Masalah & Kendala PelasaksanaanPemberdayaan Sosbud, Ekoling

Keterbatasanpengetahuan danteknologi yang dimilikiwarga KAT

Penetapan lokasipermukiman kurangvalid dan akurat

Terbatasnya saranatransportasi yang berdampak padapemasaran hasilproduksi

Realisasi bantuanpembangunanrumah/BBR padabeberapa daerah tidaktepat waktu


Masalah & KendalaRujukan , Terminasi dan Evaluasi

04030201TerbatasnyaPelaksanaanMonitoring

Pelaksanaan Monitoringsebagai bentukpengawasan terhadapprogrampemberdayaan KATtidak bisa dilaksanakandisemua lokasi Karenaketerbatasananggaran.

RekomendasiBelum Optimal

Rekomendasi yangdihasilkan berdasarkanhasil monitoring danevaluasi belum optimal,Karena menyangkutberbagai K/L lainnya.

KomitmenPemda Belum

OptimalPemerintah Daerahbelum menunjukankomitmennya secaraoptimal, dapat dilihatdari sisi penganggaranterhadappemberdayaan KATpada APBD.

Tata KelolaDekon/TP

Masih lemahnyapenata kelolaanadministrasi pada satkerDekon dan TP PKAT,menimbulkan banyaksekali permasalahan,pada tataran teknisseperti SIMAK BMN, danSAIBA.

05Reward & Punishment

Sistem reward &punishment belumterlaksana dengan baik,bagi daerah yangsering bermasalah,ataupun daerah yangmemberikan kontribusilebih pada PKAT.


Pelaksanaan Tahun 2018

1ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018

BERDASARKAN KEWENANGAN


DISTRIBUSIAlokasi

AnggaranRp. 127.586.120.000 ,-

PUSATRp. 16.327.889.000

12,80 %

DekonsentrasiRp. 4.679.648.000

3,67 %

Tugas PembantuanRp. 106.578.583.000

83,53 %

22 Provinsi

DirektoratPemberdayaan

KAT

19 Provinsi 10 Kabupaten

1 SANDINGAN ANGGARAN 2017 DAN 2018


T.A PUSAT DEKON TPTOTAL

ANGGARAN

TAHUN 2017 15,164,672,000 4,625,517,000 98,920,750,000 118,710,939.000

TAHUN 2018 16,327,889,000 4,679,648,000 106,578,583,000 127,586,120,000

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

PUSAT DEKON TP

Perbandingan AnggaranTA. 2017 & 2018

2017 2018

Kenaikan AnggaranRp. 8.875.181.000,-

NO JENIS BANTUAN TARGET ANGGARAN

1 PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL 2.099 96,661,893,000

RUMAH 1.900 92,926,893,000

BBR 199 3,735,000,000

2 JADUP 3.784 5,294,700,000

TAHUN I 2.099 3,778,200,000

TAHUN II 1.685 1,516,500,000

3 BIBIT TANAMAN 2.099 629,700,000

4 PERALATAN RUMAH TANGGA 2.099 629,700,000

5 PERALATAN KERJA 2.099 629,700,000

NO WILAYAH INDEKS

1 BARAT 37.000.000

2 TENGAH 39.000.000

3 TIMUR 46.000.000

4 PAPUA & PAPBAR 71.000.000

Indeks Pembangunan Rumah


UNIT BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANGBELANJA MODAL

BELANJA SOSIAL JUMLAH

MENGIKATTIDAK

MENGIKAT

Dit. PKAT - - 15.777.889 - 550.000 16.327.889

DEKON - - 4.679.648 - - 4.679.648

TUGAS PEMBANTUAN - - 9.341.783 97.236.800 106.578.583

TOTAL 29.799.320 97.786.800 127.586.120

Dalam Ribu Rupiah (.000,-)


• Sebagian besar anggaran Direktorat PKAT digunakan untuk bantuan sosial sebesar 76,64 %

• Sedangkan untuk operasional Pemberdayaan KAT sebesar 23,36%, yang mana masih harus dibagi untuk pelaksanaan pemberdayaan di Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

• Belanja Barang tidak mengikat cukup besar dikarenakan, biaya jasa konsultan perencana danpengaawasan untuk pembangunan rumah KAT.

3 NEW INISIATIF TA. 2018


•

•

•

No. Bidang Pemberdayaan Program Keterlibatan K/L/Pemda

1. Administrasi Kependudukan a. Penyuluhan sosial tentang administrasi kependudukan.b. Penyediaan, supervisi dan advokasi hak-hak sipil (Akte

Perkawinan, Akte Kelahiran, KK dan NIK).

- Kemensos- Kemendagri- Kemenag- Pemda

2. Kehidupan Beragama Penyuluhan sosial tentang kerukunan hidup antar umatberagaama.

- Kemensos- Kemenag- Pemda

3. Kesehatan a. Penyuluhan dan bimbingan sosial kesehatanb. Perbaikan gizi masyarakatc. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menulard. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anake. Pelayanan kesehatan penduduk miskinf. Pemeriksaan kesehatan secara berkalag. Penyediaan tenaga kesehatan

- Kemensos- Kemenkes- Kemendes, PDT & T- Pemda

4. Pendidikan a. Penyuluhan dan bimbingan pendidikanb. Pendidikan anak usia dinic. Wajib belajar Pendidikan dasard. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikane. Penyediaan fasilitas Pendidikan (buku, media belajar, dll)f. Pelayanan pendidikan non formal

- Kemenssos- Kemendikbud- Pemda- LSM dan Dunia usaha

5 Pelayanan Sosial a. Rehabilitasi Sosialb. Perlindungan dan Jaminan Sosialc. Pemberdayaan Sosiald. Penanganan Fakir Miskin

- Kemensos- Kemendagri- Pemda setempat- LSM dan Dunia Usaha

1. PEMBERDAYAAN MANUSIA Lanjutan…

22

IV KETERPADUAN PEMBERDAYAAN KAT

2. PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN

No Bidang Pemberdayaan Jenis Kegiatan Keterlibatan K/L/Pemda

6. Permukiman dan Infrastruktur a. Pembangunan Jalanb. Pembangunan Sarana Prasarana Transportasic. Pembangunan Sarana Air Bersihd. Pembangunan Jaringan Komunikasie. Pembangunan Sarana Peneranganf. Pembangunan Rumah dan Balai Sosialg. Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatanh. Pembangunan Sarana Prasarana pendidikan

- Kemen PU PR- Kemen Perhubungan- Kemen Kominfo- Kemen ESDM- Kemensos- Kemen Desa dan Trans- Kemenkes- Kemendikbud- Pemda- Dunia Usaha

7. Advokasi Sosial dan bantuan Hukum

Identifikasi dan advokasi masalah dan hambatan warga KAT dalam proses pemberdayaan;a. Masalah penyediaan akses lahanb. Kesempatan pendidikan dan bekerjac. Pelayanan kesehatand. Pelayanan kependudukane. Dukungan Psikososial

- Kemensos- Kemen LHK- Kemen ATR/BPN- Kemenkum & HAM- Pemda

8. Lingkungan Hidup a. Penyuluhan dan bimbingan sosial tentang pengelolaanlingkungan hidup, tata kehidupan ramah lingkungan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

b. Pengembangan destinasi dan objek pariwisatac. Konservasi lahan dan pelestarian sumber daya kehutanand. Penataan Agraria dan tata ruang

- Kemensos- Kemenkes- Kemen LHK- Kemendes, PDT & T- Pemda- Kemen BPN/ATR

Lanjutan…

23


3. PEMBERDAYAAN EKONOMI/ USAHA Lanjutan…

No Bidang Pemberdayaan Program Keterlibatan K/L/Pemda

9. Ketahanan Pangan a. Penyuluhan dan Bimbingan keterampilantentang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan.

b. Pemberian Jaminan Hidup (Jadup)c. Bantuan Bibit (tanaman, peternakan,

perikanan)d. Pemanfaatan teknologi tepat guna

- Kementan- Kemendes, PDT & T- Kemensos- Kemen Kelautan dan Perikanan- Kemen Ristek dan Dikti- Pemda

10. Penyediaan dan Perluasan Akses Kesempatan Bekerja

a. Bimbingan teknis keterampilan usahaekonomi produktif

b. Pemberian stimulans modal UEPc. Penyediaan peralatan bekerjad. Penyediaan tempat usaha

- Kemensos- Kemendag- Kemenkop & UKM- Kemendes, PDT & T- Pemda

Kementerian Sosial Republik Indonesia 24


Terima kasih

Documents

02 Evaluasi 2017 PKAT - sikapdaya.kemsos.go.idsikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable_file/02-pkat-evaluasi... · Microsoft PowerPoint - 02 Evaluasi 2017 PKAT Author: Asep Wahyudi