RAKORNAS Kementerian KOMINFO

Jakarta, 8 Juni 2015

1. Gambaran Umum Desa dan Daerah Tertinggal Tahun

2015 2019

2. Kebijakan dan Program Pengembangan Desa dan

Daerah Tertinggal Tahun 2015 2019

3. Target Prioritas Program Pengembangan Desa dan

Daerah Tertinggal Tahun 2015 2019

4. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Program Pengembangan Desa dan Daerah Tertinggal

Tahun 2015 2019

5. Dukungan Kementerian Kominfo yang diperlukan

dalam Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal

2

6/7/20156/7/2015

1

3

1. Ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah menimbulkan terjadinya kesenjanganantarwilayah, baik antar kota-desa, KBI-KTI, Jawa luar Jawa.

2. Upaya kebijakan mengurangi kesenjangan wilayah antara lain dengan menerbitkan UU Desa untuk memajukan kesejahteraan desa, memprioritaskan percepatan pembangunandaerah tertinggal dan melaksakanan program transmigrasi.

3. UU No. 6/2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi, dimanadesa bisa diberdayakan menjadi kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi besarterhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat.

4. Dalam NAWACITA, khususnya Cita ke-tiga, Pemerintahan Jokowi berkomitmen mengawalimplementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapaidesa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

5. Kehadiran UU No. 6/2014 disambut dengan antusias oleh berbagai kalangan masyarakatdan pemimpin desa, meskipun masih diperlukan penyesuaian atas Peraturan PemerintahNo. 43/2014, untuk dapat mengimplementasikan UU Desa tidak hanya untuk perubahandesa tetapi juga yang masih menghadapi banyak kerumitan dan tantangan dalampelaksanaannya.

6. Dengan semangat memuliakan dan memperkuat desa, Kementerian Desa, PDT danTransmigrasi berkomitmen dan berjuang mewujudkan harapan UU Desa dan NAWACITA, sekaligus menghadapi dan mengatasi tantangan pelaksanaan UU Desa.

4

Jumlah desa sangat tertinggal terbanyak berada di Pulau Papua, disusul Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tengara dan Bali

No Wilayah PulauJumlah

Desa1)

Jumlah

Desa

Tertinggal2)%

Jumlah Desa

Sangat

Tertinggal2)%

1 Sumatera 22.056 12.482 56,59% 8.241 37,36%

2 Jawa 22.458 15.087 67,18% 806 3,59%

3 Kalimantan 6.382 3.063 47,99% 1.702 26,67%

4 Sulawesi 8.233 4.398 53,42% 1.213 14,73%

5Nusa Tenggara

& Bali3.599 2.277 63,27% 424 11,78%

6 Maluku 1.958 782 39,94% 833 42,54%

7 Papua 5.204 1.002 19,25% 4.049 77,81%

Total Kabupaten/Kota

(514 Kab/Kota)74.045 39.091 52,79% 17.268 23,32%

Sumber: 1) Dirjen PUM Kemendagri. Desember 2014

2) Data PODES, 2011 (diolah), Kemendes, PDT, Trans, 2014

5

Tabel 1. Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar

No WILAYAHDESA

MAJU

DESA

TERTINGGALTOTAL DESA

% DESA

TERTINGGAL

1 Jumlah Desa di Kabupaten

se-Indonesia 201145.803 31.323 77.126 40,61%

2 Desa di Daerah Tertinggal

Tahun 201111.983 16.097 28.080 51,39%

3 Desa di Non Daerah

Tertinggal Tahun 201133.820 15.226 49.046 48,61%

6

Persentase Desa Tertinggal yang berada di Kabupaten Tertinggal sebesar 51,39%,

lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah maju sebesar 48,61%,

Sedang dalam skala daerah tertinggal, persentase desa tertinggal di daerah

tertinggal sebesar 57,32% (16.097 desa), sedangkan desa maju di daerah

tertinggal sebesar 42,68% (11.983 desa).

Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan perdesaan (rural based

development) sangat diperlukan untuk mengintervensi desa tertinggal, agar bisa

lebih cepat mengentaskan ketertinggalan suatu daerah.

Sumber: Kepmen PDT No: 393/KEP/M-PDT/XII/2011

Desa-desa di wilayah Papua menunjukkan

dominasi warna merah dibanding Desa-

desa di Jawa, hal tersebut

menggambarkan bahwa wilayah Papua

sangat dominan desa-desa sangat

tertinggal.

7

NO KETERANGAN

RATA-RATA

DAERAH

TERTINGGAL

RATA-

RATA

NASIONAL

PDRB Harga Konstan (Rp.Juta) 1.769.117 4.652.442

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,93 6,3

Pendapatan Per Kapita (Rp Ribu) 5.550 10.671

Pengangguran (%) 5,41 7,24

Penduduk Miskin (%) 19,36 11,66

Jalan Tidak Mantap (%) 55,41 48,78

Desa dengan Jalan Tidak Beraspal

(%)

47,12 33,99

Keluarga Pengguna Listrik PLN (%) 63,9 72,4

Keluarga Pengguna Listrik Non PLN

(%)

21 17,7

Elektrifikasi (%) 76,9 83,18

Desa Pengguna Air Bersih Untuk

Minum/Memasak (%)

55,58 66,55

Desa Tidak Terjangkau Sinyal

Seluler(%)

47,97 32,11

Desa Tidak Terjangkau siaran TVRI

(%)

78,18 48,63

Rata-Rata Jarak SD (Km) 13,5 8,73

Rata-Rata Jarak SMP (Km) 13,43 7,97

Rata Rata Jarak Puskesmas (Km) 14,22 8,91

Rata Rata Jarak Puskesmas

Pembantu (Km)

12,96 7,6

Rata Rata Ketersediaan Dokter /

Kecamatan

8,77 11,2

Rata Rata Ketersediaan Bidan /

Desa

1,06 1,12

8

NO KETERANGAN

RATA-RATA

DAERAH

TERTINGGAL

RATA-

RATA

NASIONAL

Rata Rata Ketersediaan Paramedis /

Kecamatan

39,58 37,46

Rata-Rata Jarak Praktek Dokter

(Km)

34,00 18,51

Rata-Rata Jarak Praktek Bidan (Km) 34,36 16,69

Jumlah Aparatur Daerah

Berdasarkan Pendidikan:

A. SMA 92,28 89,85

B. D1/D2/D3 2,48 3,03

C. D4/S1 5,02 6,70

D. S2/S3 0,22 0,42

Rata-Rata Jarak ke Kantor

Kecamatan (Km)

12,61 10,32

Rata-Rata Jarak ke Kantor

Kabupaten (Km)

53,97 48,25

Rata-Rata Jarak Menuju Pasar

(Km)

25,02 14,83

Rata-Rata Jarak Lembaga

Keuangan (Bank Umum) (Km)

45,02 24,92

Angka Melek Huruf (%) 88,21 93,25

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,31 7,9

Angka Harapan Hidup (Tahun) 67,05 69,87

IPM 68,04 73,29

Daerah tertinggal terbanyak di pulau Papua, disusul Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku,

Sumatera dan Kalimantan. Di Pulau Jawa dan Bali hanya ada 6 Kabupaten Tertinggal di 2

provinsi, yakni : di Banten (Lebak dan Pandeglang), dan di Jawa Timur (Bangkalan,

Situbondo, Bondowoso dan Sampang)

No WilayahJumlah

Kab% DOB

A KBI 19 15,57% 2

1. Sumatera 13 10,66% 2

2. Jawa & Bali 6 4,92% -

B KTI 103 84,43% 7

1. Kalimantan 12 9,84% 1

2. Sulawesi 18 14,75% 4

3. Nusa Tenggara 26 21,31% 1

4. Maluku 14 11,48% 1

5. Papua 33 27,05% -

Jumlah 122 100% 9

9

KONSENTRASI DAERAH TERTINGGAL

10

PETA SEBARAN 122 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL

6/7/20156/7/2015

2

11

VISITERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

TUJUH (7) MISI PRESIDEN

1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampumenjaga kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomi dengan mengamankansumberdaya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2 MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, BERKESEIMBANGAN DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN NEGARA HUKUM;

3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif danmemperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;

4 MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA;

5 MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING;

6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritimyang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskankepentingan nasional;

7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadiandalam kebudayaan.

No NAWA CITA (9 AGENDA STRATEGIS PRIORITAS)

1MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA.

2Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata KelolaPemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.

3MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.

4Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.

6Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasarinternasional.

7MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENG-GERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.

8 Melakukan revolusi karakter bangsa.

9Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi SosialIndonesia.

3

5

1

7

4

2

5

12

Visi dan Misi Presiden tersebut sekaligus sebagai visi dan misi Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana

dinyatakan oleh Presiden pada rapat perdana Kabinet Kerja, tanggal 27

Oktober 2014 ;

Visi dan Misi Presiden diterjemahkan dalam Sasaran Strategis Pembangunan

Nasional yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas (NAWACITA) ;

Implementasi NAWACITA difokuskan pada tujuh isu strategis nasional yang

memerlukan koordinasi dan sinergi Kementerian/Lembaga, yaitu :

1) Kedaulatan pangan

2) Kedaulatan energi

3) Kemaritiman

4) Industri/Kawasan Industri

5) Pariwisata

6) Revolusi mental

7) Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.

13

ARAH KEBIJAKAN:Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui :1. Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis Desa2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, meningkatkan Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya

Masyarakat Desa 4. Penguatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang

Kawasan Perdesaan6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

TUJUAN:meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunandesa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan

SASARAN STRATEGIS:

berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri

sedikitnya 2.000 desa.

14

ARAH KEBIJAKAN:

1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan;2. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik;3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia

(SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan

TUJUAN:

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi

kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada 122

kabupaten

SASARAN STRATEGIS:

mengentaskan minimal 80 kab daerah tertinggal menjadi kategori daerah maju dengan

target outcome :

1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DT menjadi 7, 24 % pada tahun 2019;

2) menurunkan % penduduk miskin di DT menjadi 14,00 % pada akhir tahun 2019;

3) meningkatnya IPM di DT sebesar 69,59 pada tahun 2019.

15

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi, kemudahan ditribusi dan

diversifikasi terutama pada komoditas pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat,

2. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan dan pulau kecil dan

terluar;

3. Penanganan daerah rawan bencana melalui mitigasi dan rehabilitasi; serta

4. Penangan daerah pasca konflik melalui rehabilitasi sosial dan ekonomi.

TUJUAN:

Menangani daerah rawan pangan, meningkatkan aksesibiltas dan pelayanan dasar di

wilayah perbatasan, pulau kecil dan terluar, serta daerah rawan bencana melalui mitigasi

dan rehabilitasi serta penangan daerah pasca konflik .

SASARAN STRATEGIS:

1. Tertanganinya 57 kabupaten daerah rawan pangan;

2. Meningkatnya konektivitas dan sarana prasarana dasar di 39 kabupaten perbatasan;

3. Meningkatnya konektivitas dan sarana prasarana dasar di 29 kabupaten yang memiliki pulau

kecil dan pulau terluar;

4. Tertanganinya 58 kabupaten rawanbencana dan daerah pasca konflik.

16

FOKUS PRIORITAS 1. Pengawalan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan

masyarakat desa, dan pengembangan kawasan perdesaan

2. Percepatan pembangunan 122 Kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal

3. Percepatan pembangunan desa tertinggal sebanyak 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal

4. Pengembangan daerah tertentu, yang terdiri dari daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pascakonflik, daerah pulau kecil dan terluar

5. Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru

LOKUS PRIORITAS1. 74.045 desa, khususnya di 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal di seluruh

Indonesia

2. Desa-desa dan kawasan perdesaan khususnya 1.138 desa di daerah perbatasan, dan desa di daerah pulau-pulau terpencil dan terluar

3. 122 kabupaten daerah tertinggal dengan target pengentasan 80 daerah tertinggal di 2019

4. 57 kabupaten rawan pangan, 39 kabupaten di perbatasan, 29 kabupaten yang memiliki pulauterpencil dan terluar, 58 kabupaten rawan bencana dan pascakonflik, dengan perhatian di daerah tertinggal dan di kawasan timur Indonesia

5. 144 Kawasan Transmigrasi yang berfokus pada 72 satuan permukiman menjadi pusat SatuanKawasan Pengembangan Transmigrasi

6. 20 Kawasan Transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan Perkotaan Baru

17

6/7/20156/7/2015

3

18

19

Dasar-dasar Strategi Pembangunan Nasional adalah

sebagai berikut: Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah;

Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat;

Membangun dari pinggiran dan dari desa;

Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sector dan

jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya

dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan

teknologi yang tepat;

Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi

dari pembangunan daerah yang berkualitas.

20

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui: 1) penyusunan peraturan

pelaksanaan UU Desa; 2) menyusun peraturan pelaksanaan perundang-

undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal; 3) peningkatan kapasitas pemerintah dan

masyarakat desa .

2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan

dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi

3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD,

Dunia Usaha, dan Masyarakat.

4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat

5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat

6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, adminitrasi

kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya

7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan

perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi

8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar

daerah.

No NAWAKERJA PRIORITAS

1 Peluncuran Gerakan Desa Mandiri di 5.000 desa pada tahun 2015

2 Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa

dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;

3 Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;

4 Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;

5 Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di

5.000 Desa Mandiri;

6 Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara

bertahap;

7 Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;

8 Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;

9 Save villages di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan

terpencil.

21

Program Awal Nomenklatur Program Baru

No. Unit Kerja Eselon I Program No. Unit Kerja Eselon I Program

1 Sekretariat Kementerian

PDT

Program Dukungan

Manajemen Dan Tugas

Teknis Lainnya

1 Sekretariat Jenderal Program Dukungan Manajemen dan

Tugas Teknis Lainnya

2 Dirjen Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

Kemendagri

Proram Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

2 Direktorat Jenderal Pembangunan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Program Pembangunan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

3 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Program Pembangunan Kawasan

Perdesaan

3 5 (Lima) Kedeputian

Kementerian PDT

Program Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal

4 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah

Tertentu

Program Pengembangan Daerah

Tertentu

5 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal

Program Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal

4 Direktorat Jenderal

Pembinaan Pembangunan

Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan

Kawasan Transmigrasi

6 Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan

Dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi

Program Penyiapan Kawasan Dan

Pembangunan Permukiman

Transmigrasi

5 Direktorat Jenderal

Pembinaan

Pengembangan

Masyarakat Dan Kawasan

Transmigrasi

Program Pengembangan

Masyarakat Dan Kawasan

Transmigrasi

7 Direktorat Jenderal Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

Program Pembangunan Dan

Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

6 Badan Penelitian Dan

Informasi Kemenakertrans

Program Penelitian Dan

Pengembangan,

Pendidikan Dan

Pelatihan, Serta Informasi

8 Badan Penelitian Dan Pengembangan,

Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Informasi

Program Penelitian Dan

Pengembangan, Pendidikan Dan

Pelatihan, Serta Informasi

9 Inspektorat Jenderal Program Pengawasan Dan

Peningkatan Akuntabilitas

22

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2015, terdapat 9 (Sembilan) unit kerja eselon 1, terdiri dari tiga unit kerja eselon1 yang memiliki fungsi pendukung (supporting) dan 6 unit kerja eselon 2 memiliki fungsi teknis.

6/7/20156/7/2015

23

4

Beberapa Peraturan Menteri yang telah diterbitkan, antara lain:

1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (Permen DPDTT) Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa;

2) Permen DPDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

3) Permen DPDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

4) Permen DPDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Desa; serta

5) Permen DPDTT Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

24

No.Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan

Regulasi

Unit PenanggungjawabTarget

Penyeleseaian

1 Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa

Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2015

2 Landasan Hukum untuk Penetapan Daerah

Tertinggal secara Nasional

Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2015

3 Landasan Hukum untuk

Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)

Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2015

4 Landasan Hukum untuk

Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)

Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2015

25

SEBAGIAN TUGAS & FUNGSI

DITJEN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL (5 KEDEPUTIAN)

DITJEN PEMBINAAN

PEMBANGUNAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

DITJEN PEMBINAAN

PENGEMBANGAN

MASYARAKAT DAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN

DALAM

NEGERI

KEMENTERIAN

TENAGA KERJA

DAN

TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

TERTINGGAL

Kelembagaan Awal PERPRES 165/2015 PERPRES 12/2015

KEMENTERIAN DESA, PDT &

TRANSMIGRASI1. SEKJEN

2. IRJEN

3. DITJEN PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

4. DITJEN PENGEMBANGAN

KAWASAN PERDESAAN

5. DITJEN PENGEMBANGAN

DAERAH TERTENTU

6. DITJEN PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

7. DITJEN PENYIAPAN KAWASAN

DAN PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

8. DITJEN PENGEMBANGAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

9. BADAN LITBANG, DIKLAT DAN

INFORMASI

26

LANDASAN HUKUM:

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian danPengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 ;

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan FungsiKabinet Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

TUGAS KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI:

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015, Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan tugasmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

1) pembangunan desa dan kawasan perdesaan,2) pemberdayaan masyarakat desa,3) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertentu,4) transmigrasi.

27

6/7/20156/7/2015

5

28

1. Dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan dukungansosialisasi UU Desa dan peraturan turunannya, serta dukungan pengembangansistem informasi desa dan kawasan perdesaan (SIDEKA), seperti yang akanditindaklanjuti melalui Festival Destika di Belitung Timur pada 15 Juni 2015

2. Dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa, diperlukan dukunganKemenkominfo dalam pengadaan sistem informasi pemantauan dan evaluasiserta pelaporan dana desa, termasuk dukungan kepada pendampingan desa

3. Dalam bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembangunan Daerah Tertentu, diharapkan dukungan Kemkominfo dalam perluasan danpengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi khususnya pada daerah-daerah tertinggal di perbatasan, pulau terpencil dan terluar

4. Diperlukan dukungan kemiitraan melalui PSO dan USO yang dikoordinasikanKemenkominfo dalam rangka perluasan cakupan pelayanan dan pengembangansarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika di desa, kawasanperdesaan, daerah tertinggal dan daerah tertentu

5. Dukungan kerangka regulasi yang memihak kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah juga diperlukan dari Kemenkominfo, untuk meningkatancakupan pelayanan kominfo di desa, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal

29

6/7/20156/7/2015

30