rianasusmayanti.lecture.ub.ac.idrianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/07/SAP... · Web viewMata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia memuat pengajaran yang bersifat dasar tentang

SILABUS DAN

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Hukum HAM

Bobot SKS : 2 SKS

Tim Penyusun : 1. M. Fadli, SH. MH.

2. Dr. Ali Safa’at, SH. MH.

3. Muktiono, SH. MPhil.

4. M. Dahlan SH. MH.

5. Aan Eko Widhiarto, SH. MH.

6. Ngesti Dwi Prasetyo, SH. MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2012

1

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah : Hukum HAM

Bobot SKS : 2 SKS

Koordinator Penyusun : Muktiono, SH. MPhil.

Anggota Penyusun : 1. M. Fadli, SH. MH.

2. Dr. Ali Safa’at, SH. MH.

3. M. Dahlan SH. MH.

4. Aan Eko Widhiarto, SH. MH.

5. Ngesti Dwi Prasetyo, SH. MH.

Tanggal Gelar Silabus : 6 Agustus 2012

Bagian : Hukum Tata Negara

Malang, 10 Agustus 2012

Mengetahui, Koordinator Penyusun,Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Herlin Wijayati, SH. MH. Muktiono, SH. MPhil.NIP. 19601020 198601 2 001 19761108 200501 1 001

Mengetahui,Pembantu Dekan I,

Dr. M. Ali Safa’at, SH. MH.NIP. 19760815 199903 1 003

2

SILABIHUKUM HAM

A. IDENTITAS MATA KULIAH

NAMA MATA KULIAH : HUKUM HAK ASASI MANUSIA

STATUS MATA KULIAH : WAJIB PROGRAM STUDI

KODE MATA KULIAH : HKN4004

JUMLAH SKS : 2 SKS

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia memuat pengajaran yang bersifat dasar

tentang konsep, standar normatif dan mekanisme praktis Hak Asasi Manusia baik di

tingkat nasional maupun internasional.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH

Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami dasar-dasar tentang konsep,

standar normatif dan mekanisme praktis Hak Asasi Manusia baik di tingkat

nasional maupun internasional. Sehingga pada akhirnya mahasiswa mampu

melakukan analisa terhadap masalah-masalah HAM dengan menggunakan

pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan terkait lainnya.

D. LEVEL KOMPETENSI

1. Level Kompetensi I : Pendahuluan dan Kontrak Belajar

a) Kedudukan dan ruang lingkup Mata Kuliah Hukum HAM

dalam Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

b) Penjelasan Silabi dan SAP

c) Kontrak Belajar

2. Level Kompetensi II : Pengertian, Konsep dan Prinsip HAM dalam Hukum

Internasional dan Hukum Nasional

a) Konsep HAM dalam Piagam PBB (Paragraf Ke-2 Preamble,

Pasal 1 (3), dan Pasal 55, 56 dari Piagam PBB)

b) Konsep dan Prinsip HAM dalam Deklarasi Umum HAM PBB

(Paragraf 1, 6, dan Pernyataan (Proklamasi) Pembukaan, Pasal

1, Pasal 2, Pasal 29 (2), Pasal 30)

3

c) Prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi Indonesia (Pasal 28I,

Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945)

d) Pengertian dan Prinsip HAM menurut Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Bab I tentang

Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas Dasar)

3. Level Kompetensi III : Sejarah hukum HAM Internasional dan Nasional

a. Sejarah Pembentukan Perjanjian Internasional HAM PBB yang

Utama:

1) Piagam PBB

2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

4) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan

Budaya

5) Kovenan Utama lainya (CAT, CEDAW, CRC, CERD,

CMW)

b. Sejarah Pembentukan Hukum Nasional di bidang HAM:

1) Sejarah pelingkupan HAM dalam konstitusi di Indonesia;

2) Latar belakang sejarah lahirnya peraturan perundang-

undangan di bidang HAM di Indonesia (UU No.39/1999

tentang HAM, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM,

UU No.11/2005 tentang Pengesahan ICESCR, UU

No.12/2005 tentang Pengesahan ICCPR).

4. Level Kompetensi IV : Hukum HAM Internasional

a. Lembaga HAM internasional yang dibentuk berdasarkan

perjanjian HAM PBB (human rights treaties body)

b. Dewan HAM PBB (human rights council)

c. Prosedur Khusus PBB (special procedures)

d. Universal Periodic Review (UPR)

e. Pengadilan Tindak Pidana Internasional (International

Criminal Court/ICC)

4

5. Level Kompetensi V : Hukum HAM Nasional

a. HAM sebagai hak konstitusional di Indonesia (BAB XA dan

Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945)

b. HAM dan Kebebasan Dasar (Bab III UU 39/1999)

c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah (Bab V UU

39/1999)

d. Pembatasan dan Larangan (Bab VI UU 39/1999)

e. Komisi Nasional HAM (Bab VII UU 39/1999)

f. Partisipasi Masyarakat (Bab VIII UU 39/1999)

g. Pengadilan HAM (Bab IX UU 39/1999, UU No.26/2000

tentang Pengadilan HAM)

6. Level Kompetensi VI : HAM dalam konteks

a. Indikator pemenuhan HAM oleh negara

b. HAM dalam perspektif agama, vice versa

c. HAM, Demokrasi, rule of law, dan Partisipasi publik

5

Satuan Acara Perkuliaan(SAP)

Hukum Hak Asasi Manusia

MATA KULIAH:Hukum HAM

LEVEL KOMPETENSI IPendahuluan

dan Kontrak Belajar

WAKTU:Minggu I / Pertemuan ke-1

Sub-sub Kompetensi:a. Kedudukan dan ruang lingkup mata kuliah hukum HAM dalam kurikulum

Fakultas Hukum Universitas Brawijayab. Penjelasan Silabi dan SAPc. Kontrak Belajar

Tujuan Pembelajaran:Mahasiswa mendapatkan pemahaman akan pentingnya mata kuliah Hukum HAM. Selain itu, peserta kuliah juga akan mempunyai informasi dasar untuk mempersiapkan bahan-bahan bacaan atau referensi serta mengantisipasi metode perkuliahan selama satu semester ke depan termasuk mekanisme evaluasi dan sistem penilaian. Indikator Hasil Belajar:

a. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan mengenai kedudukan dan ruang lingkup serta pentingnya mata kuliah Hukum HAM

b. Mahasiswa mampu menjelaskan ulang mengenai strategi perkuliahan dan langkah-langkah persiapan untuk mengikuti mata kuliah Hukum HAM

c. Mahasiswa mempunyai empati, motivasi dan kesiapan selama perkuliahan Hukum HAM karena strategi dan referensi perkuliahan sudah disampaikan sebelumnya.

Metode Pembelajaran:a. Ceramah;b. Diskusi Partisipatif;c. Pemutaran film pendek “Palestinian Massacre at Sabra and Shatila/Dili Santa

Cruz Massacre”Evaluasi:Melakukan konfirmasi ulang melalui pertanyaan-pertanyaan feedback kepada mahasiswa tentang Silabi, SAP, dan Kontrak Belajar yang telah disampaikan oleh dosen pengajar.Bahan Pustaka:

a. SAP dan Silabi Hukum HAMb. Kontrak Belajarc. Buku Pedoman Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

6

MATA KULIAH:

Hukum HAM

LEVEL KOMPETENSI II

Pengertian, Konsep dan Prinsip

HAM dalam Hukum Internasional

dan Hukum Nasional

WAKTU:

Minggu II-III /

Pertemuan ke-2,3

Sub-sub Kompetensi:

e) Konsep HAM dalam Piagam PBB (Paragraf Ke-2 Preamble, Pasal 1 (3), dan

Pasal 55, 56 dari Piagam PBB)

f) Konsep dan Prinsip HAM dalam Deklarasi Umum HAM PBB (Paragraf 1, 6,

dan Pernyataan (Proklamasi) Pembukaan, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 29 (2), Pasal

30)

g) Prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi Indonesia (Pasal 28I, Pasal 28J UUD

NRI Tahun 1945)

h) Pengertian dan Prinsip HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas Dasar)

Tujuan Pembelajaran:

Mahasiswa memahami tentang pengertian, konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian internasional dan

hukum nasional.

Indikator Hasil Belajar:

Mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan kembali tentang pengertian, konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian internasional dan hukum nasional.

Metode Pembelajaran:

a. Ceramah;

b. Diskusi Partisipatif;

c. Pemutaran Film Pendek “The Story of Human Rights”

Evaluasi:

Tes formatif lisan mengenai Konsep, Prinsip, dan Teori Hak Asasi Manusia serta

penjelasannya secara kontekstual untuk melihat derajat internalisasi mahasiswa terhadap

materi perkuliahan

7

Bahan Pustaka:

A. Masyhur Effendi-Taufani Sukmana Evandri. HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis,

Sosial dan Politik. Edisi Ketiga. Bogor, Ghalia Indonesia. 2010

Bagir Manan. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di

Indonesia. Bandung: YHDS, 2001.

C. de Rover. To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM. Jakarta: P.T.

RajaGrafindo Perkasa, 1998.

Darren J. O’Byrne. Human Rights: An Introduction. Patparganj: Pearson Education,

2004.

Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan

Internasional. Grafiti, Jakarta, 1994.

Dokumen Piagam PBB dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB

Dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dokumen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ilias Bantekas & Susan Nash. International Criminal Law. London-Sydney-Portland,

Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2003.

James W. Nickel. Hak Asasi Manusia: Making Sense of Human rights. Refleksi Filosofis

atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

1996.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi

Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Komnas HAM. Keadilan Dalam Masa Transisi. Jakarta: Komnas HAM, 2001.

Manfred Nowak. Pengantar pada Rezim HAM Internasional. Pustaka Hak Asasi Manusia

Raoul Wallendberg Institute, Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum

dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama. 2009

Naomi Roht-Arriaza. Impunity and Human Rights in International Law and Practice.

New York: Oxford University Press, 1995.

Peter Baehr et al. (eds). Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Rhona K.M. Smith. Textbook On International Human Rights. Oxford University Press,

2007.

Safroedin Bahar, Konteks Kenegaraan HAM, Pustaka Sinar Harapan, 2001

Satya Arinanto. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia. Jakarta: PS

8

HTN FH UI, 2003.

Steven R. Ratner and Jason S Abrams. Accountability for Human Rights Atrocities in

International Law. Beyond the Nuremberg Legacy. Second Edition. New York:

Oxford University Press, 2001.

MATA KULIAH:

Hukum HAM

LEVEL KOMPETENSI III

Sejarah Hukum HAM

Internasional dan Nasional

WAKTU:

Minggu IV-V/

Pertemuan ke-4,5

Sub-sub Kompetensi:

c. Sejarah Pembentukan Perjanjian Internasional HAM PBB yang Utama:

1) Piagam PBB

2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

4) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

5) Kovenan Utama lainya (CAT, CEDAW, CRC, CERD, CMW)

d. Sejarah Pembentukan Hukum Nasional di bidang HAM:

1) Sejarah pelingkupan HAM dalam konstitusi di Indonesia

2) Latar belakang sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang

HAM di Indonesia (UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.26/2000 tentang

Pengadilan HAM, UU No.11/2005 tentang Pengesahan ICESCR, UU

No.12/2005 tentang Pengesahan ICCPR)


Mahasiswa mengetahui dan memahami pokok-pokok sejarah perkembangan hukum HAM

baik secara internasional maupun nasional.


a. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan pokok-pokok sejarah

perkembangan pembentukan peraturan hukum HAM baik secara internasional

maupun nasional;

b. Mahasiswa mengenal peraturan-peraturan hukum HAM baik secara

internasional maupun nasional serta konsiderannya secara filosofis, sosiologis

dan yuridis.

9

c. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara sejarah perkembangan

hukum HAM dengan aspek kontekstualitasnya.

d. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan tentang periodesasi dan

generasi HAM


a. Ceramah;

b. Diskusi Partisipatif

Evaluasi:

Tes formatif lisan mengenai materi perkembangan sejarah hukum HAM dan aspek-aspek

kontekstualitasnya. Selain itu juga mereview secara umum konsideran yuridis, sosiologis dan

filosofis dari peraturan-peraturan nasional dan internasional di bidang HAM.

Bahan Pustaka:








2004.










1996.





10









2007.



HTN FH UI, 2003.




MATA KULIAH:

Hukum HAM

LEVEL KOMPETENSI IV

Hukum HAM Internasional

WAKTU:

Minggu IV-V/

Pertemuan ke-6,7

Sub-sub Kompetensi:

f. Lembaga HAM internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian HAM PBB

(human rights treaties body)

g. Dewan HAM PBB (human rights council)

h. Prosedur Khusus PBB (special procedures)

i. Universal Periodic Review (UPR)

j. Pengadilan Tindak Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC)


Mahasiswa mengetahui dan memahami lembaga-lembaga internasional di bawah PBB

beserta kompetensinya dalam penegakan HAM secara internasional.


11

Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan lembaga-lembaga internasional di bawah

PBB beserta kompetensinya dalam penegakan HAM secara internasional.


a. Ceramah;

b. Diskusi Partisipatif.

Evaluasi:

Tes formatif lisan dan presentasi tentang lembaga-lembaga internasional di bawah PBB

beserta kompetensinya dalam penegakan HAM secara internasional.

Bahan Pustaka:




2004.



Dokumen Perjanjian Internasional HAM PBB yang Utama





OHCHR. Working with the UN Human Rights Programme, A Handbook for Civil Society.

2008


2007.

12

MATA KULIAH:

Hukum HAM

LEVEL KOMPETENSI V

Hukum HAM Nasional

WAKTU:

Minggu VIII, IX, X, XI/

Pertemuan ke-8,9,10,11

Sub-sub Kompetensi:

h. HAM sebagai hak konstitusional di Indonesia (BAB XA UUD NRI Tahun 1945)

i. HAM dan Kebebasan Dasar (Bab III UU 39/1999)

j. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah (Bab V UU 39/1999)

k. Pembatasan dan Larangan (Bab VI UU 39/1999)

l. Komisi Nasional HAM (Bab VII UU 39/1999)

m. Partisipasi Masyarakat (Bab VIII UU 39/1999)

n. Pengadilan HAM (Bab IX UU 39/1999, UU No.26/2000 tentang Pengadilan

HAM)


Mahasiswa mengetahui dan memahami pokok-pokok pengaturan HAM berdasarkan

peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM..


a. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan kembali tentang:

1) HAM sebagai hak konstitusional di Indonesia

2) HAM dan Kebebasan Dasar

3) Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

4) Pembatasan dan Larangan

5) Komisi Nasional HAM

6) Partisipasi Masyarakat

7) Pengadilan HAM


a. Ceramah;


c. Studi kasus sebagai pendalaman materi.

Evaluasi:

Tes formatif tertulis mengenai materi pokok-pokok pengaturan HAM berdasarkan peraturan

13

perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Bahan Pustaka:







Dokumen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia






HTN FH UI, 2003.

MATA KULIAH:

Hukum HAM

LEVEL KOMPETENSI VI

HAM dalam Konteks

WAKTU:

Minggu VIII, IX, X, XI/

Pertemuan ke-12,13,14

Sub-sub Kompetensi:

a. Indikator Pemenuhan HAM oleh Negara

b. HAM dalam perspektif agama dan vice versa

c. HAM, Demokrasi, rule of law dan partisipasi publik


Mahasiswa mengetahui dan memahami aspek kontekstualitas HAM pada aspek-aspek

sebagai berikut:

a. Indikator Pemenuhan HAM oleh Negara

14

b. HAM dalam perspektif agama dan vice versa

c. HAM, Demokrasi, rule of law dan partisipasi publik


b. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan kembali tentang:

1) Indikator Pemenuhan HAM oleh Negara

2) HAM dalam perspektif agama dan vice versa

3) HAM, Demokrasi, rule of law dan partisipasi publik


a. Ceramah;


c. Studi kasus;

d. Kerja dan presentasi kelompok.

Evaluasi:

Studi kasus dan penyusunan pendapat hukum terhadap kasus yang dipilih

Bahan Pustaka:








2004.










1996.


15












2007.



HTN FH UI, 2003.




16

Documents

rianasusmayanti.lecture.ub.ac.idrianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/07/SAP... · Web viewMata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia memuat pengajaran yang bersifat dasar tentang