• PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO M.HH-01.PP.01.01 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NAMA / ISTILAH

Naskah awal yang memuat gagasan-gagasan

pengaturan dan materi muatan perundang-

undangan bidang tertentu disebut Naskah Akademik

Peraturan Perundang-undangan

I

Naskah Akademik

Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran

yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan

substansi rancangan peraturan perundang-undangan

Penyusunan Naskah

Akademik

Pembuatan Naskah Akademik yang

dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum

dan penelitian lainnya secara cermat,

komprehensif, dan sistematis

Pemrakarsa

Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah

non-departemen yang mengajukan usul

penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

BENTUK DAN ISI

Naskah Akademik

Unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu Naskah Akemik

II

Naskah Akademik memuat

Dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur, serta konsep awal Rancangan Peraturan Perundang-

undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dari berbagai aspek ilmu

dilengkapi dengan referensi yang memuat : urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta

pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif

disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara Ilmu Hukum dan sesuai dengan

politik hukum yang telah digariskan

II

Unsur-unsur yang perlu ada

dalam suatu Naskah Akemik

urgensi disusunnya pengaturan baru suatu

materi hukum yang

menggambarkan :

Hasil inventarisasi hukum positif

Hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi

Gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang

dan/atau Rancangan Peraturan Pemerintah

Konsepsi landasan, alas hukum dan prinsip yang akan digunakan

Pemikiran tentang norma-normanya yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal

Gagasan awal naskah RUU dan/atau RPP yg disusun secara sistematis : bab demi bab, serta pasal demi

pasal untuk memudahkan & mempercepat penggarapan RUU/RPP selanjutnya oleh instansi

yang berwenang menyusun RUU/RPP tsb

II

KEDUDUKAN

Naskah Akademik merupakan

III

1

• Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan

2

• Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonanan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Presiden

3 • Bahan dasar bagi penyusunan RUU/RPP

FORMAT NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

IV

Naskah Akademik terdiri dari dua bagian

Bagian Pertama

Merupakan Laporan hasil Pengkajian dan Penelitian tentang

RUU yang akan dirancangkan

Bagian Kedua

Merupakan Konsep awal RUU yang terdiri dari pasal-pasal yang

diusulkan

JUDUL NASKAH AKADEMIK BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG B. IDENTIFIKASI MASALAH C. TUJUAN DAN KEGUNAAN D. METODE PENELITIAN

BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

BAB III MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN UNDANG-

UNDANG

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

I. PENDAHULUAN

II. RUANG LINGKUP NASKAH

AKADEMIK

III. KESIMPULAN DAN SARAN

IV. LAMPIRAN

NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG …

Pendahuluan

Latar Belakang

Pokok pikiran tentang konstatering fakta-fakta yang

merupakan alasan-alasan pentingnya materi hukum yang

bersangkutan harus segera diatur

Daftar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan

yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pengaturan materi hukum

yang bersangkutan

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai

Metode pendekatan

Pengorganisasian

Lata

r B

ela

kan

g P

em

ikir

an

mengenai alasan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, yang

mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera

diatur dalam peraturan perundang-undangan

Landasan Filosofis memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral

yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila

dan Pembukaan UUD 1945

Landasan Yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya

dengan judul Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Landasan Sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di

masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan

dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai

Pendahuluan

Identifikasi Masalah

memuat permasalahan apa saja yang akan dituangkan dalam ruang lingkup naskah akademik

diperlukan untuk mengarahkan agar penelitian/kajian Naskah Akademik ini dapat menjelaskan urgensi perlunya disusun Naskah

Akademik peraturan perundang-undangan tersebut

dapat dirumuskan dalam bentuk pointer-pointer pertanyaan atau deskripsi secara umum yang mencerminkan permasalahan yang mana harus diatasi dengan norma-norma dalam suatu peraturan

perundang-undangan

Pendahuluan

Tujuan

•Uraian tentang maksud/tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik

•Tujuan memuat sasaran utama (tujuan) dibuatnya Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan :

•sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundang-undangan

Kegunaan

•memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya Naskah Akademik tersebut, yakni selain untuk bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Pendahuluan

Metode penelitian

pada Naskah

Akademik

•menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif

•data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder

• Memuat elaborasi berbagai teori, gagasan, pendapat ahli dan konsepsi yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan asas-asas (baik hukum maupun non hukum) yang akan dipakai dalam peraturan perundangundangan

• Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian

ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

Ruang Lingkup Naskah Akademik

Ketentuan Umum

Memuat istilah-istilah/pengertian-pengertian yang dipakai dalam Naskah Akademik, beserta arti dan maknanya masing-masing

Materi

Memuat konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum

yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya

yang disarankan; sedapat mungkin dengan mengemukakan

beberapa alternatif

Berisi materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan kajian/analisis keterkaitan

materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak

tumpang tindih dengan hukum positif

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

•rumusan akademik mengenai batasan pengertian/definisi beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan

Ketentuan Umum

•rumusan akademik mengenai pasal-pasal mengenai asas dan tujuan

Ketentuan Asas dan Tujuan

•rumusan-rumusan akademik materi muatan peraturan perundang-undangan yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya yang dikemukakan secara alternatif bila dimungkinkan

•penyajian rumusan-rumusan akademik disusun secara sistematik dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur

Materi Pengaturan

MATERI MUATAN

•rumusan akademik mengenai ketentuan sanksi administratif, perdata, pidana, sesuai dengan sifat pelanggaran atau kejahatan dalam masing-masing bab substansi.

Ketentuan Sanksi (bila diperlukan)

•diperlukan apabila materi hukum tersebut telah pernah diatur sebelumnya dan kemudian diatur kembali

•Ketentuan peralihan dapat memuat pokok pemikiran antara lain yang menyangkut:

•Penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan mulai berlaku

•Bagaimana seharusnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang baru itu

•Kemungkinan adanya penyimpangan

•Aturan khusus bagi keadaan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan yang baru

Ketentuan Peralihan (bila diperlukan

•memuat rumusan norma beserta alternatifnya, yang antara lain mengenai:

•Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan undang-undang

•Nama singkat undang-undang

•Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada

•Saat mulai berlakunya undang-undang tersebut

•Ketentuan tentang pengaruh undang-undang yang baru terhadap undang-undang yang lain

•Kedudukan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan mengatur materi yang sama

Ketentuan Penutup

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan berisi

Rangkuman pokok isi naskah

akademik

Luas lingkup materi yang diatur, dan kaitannya

secara sistematik

dengan lain-lain peraturan

perundang-undangan

Bentuk pengaturan

yang dikaitkan dengan materi

muatan

Saran-saran mengenai

Apakah semua materi Naskah

Akademik sebaiknya diatur

dalam satu bentuk undang-undang

atau ada sebagian yang sebaiknya

dituangkan dalam peraturan

pelaksana atau peraturan yang

lain

Usulan mengenai penetapan skala

prioritas penyusunan Naskah

Akademik Peraturan

Perundang-undangan dan saat

paling lambat RUU/RPP harus selesai diproses,

beserta alasannya/sebabnya

•Kesimpulan

•Berisi kesimpulan jawaban terhadap identifikasi masalah yang telah ditetapkan yang menjadi pertimbangan penyusunan materi muatan dan rekomendasi terkait dengan pentingnya penyusunan regulasi dimaksud

•Memuat antara lain:

•Rangkuman pokok isi Naskah Akademik

•Bentuk pengaturan, yang dikaitkan dengan materi muatan, apakah materi muatan diatur dalam bentuk undang-undang atau bentuk peraturan lain yang lebih rendah

•Saran

•Memuat :

•Apakah semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang atau ada sebagian materi yang lebih baik diatur dalam peraturan pelaksanaan

•Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perda dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah

•Kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut

PENUTUP

Lampiran

Daftar Kepustakaan

Inventarisasi Peraturan yang

relevan dan masih berlaku

Inventarisasi permasalahan

hukumnya

Laporan hasil penelitian di

lapangan (kalau ada)

Berita acara proses

penyusunan Naskah

Akademik

Saran-saran dan makalah-makalah

tertulis dari anggota Panitia

Penyusunan Naskah Akademik

Berita acara rapat-rapat

Konsiderans Alas/dasar

hukum Ketentuan

Umum

Materi Ketentuan

Pidana Ketentuan Peralihan

Penutup

Format Bagian Kedua

Ketentuan Peralihan

Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan yang baru itu

mulai berlaku

Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan perundang-undangan baru itu secara berangsur-angsur

Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang-undangan baru

itu

Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya

peraturan perundang-undangan baru itu

Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan yang baru itu

Ketentuan dalam huruf a dan e sifatnya tetap, sedang ketentuan-ketentuan dalam huruf b,c dan d sifatnya

sementara

Penutup

Saran tentang penunjukan lembaga/instansi atau perlengkapan negara yang terkait dan karena itu perlu diikutsertakan dalam penyusunan dan pelaksanaan

Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Pemerintah

Saran tentang pemberian nama singkat RUU/RPP yang bersangkutan

Saran tentang saat mulai berlakunya Undang-Undang setelah diundangkan

Pendapat tentang pengaruh Undang-Undang yang baru terhadap Undang-Undang yang lain: baik yang sudah ada sebelumnya dan Undang-Undang yang

masih harus dimuat