Upload
hoangthuy
View
241
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
• PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO M.HH-01.PP.01.01 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NAMA / ISTILAH
Naskah awal yang memuat gagasan-gagasan
pengaturan dan materi muatan perundang-
undangan bidang tertentu disebut Naskah Akademik
Peraturan Perundang-undangan
I
Naskah Akademik
Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran
yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan
substansi rancangan peraturan perundang-undangan
Penyusunan Naskah
Akademik
Pembuatan Naskah Akademik yang
dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum
dan penelitian lainnya secara cermat,
komprehensif, dan sistematis
Pemrakarsa
Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah
non-departemen yang mengajukan usul
penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan
Naskah Akademik memuat
Dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur, serta konsep awal Rancangan Peraturan Perundang-
undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dari berbagai aspek ilmu
dilengkapi dengan referensi yang memuat : urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta
pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif
disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara Ilmu Hukum dan sesuai dengan
politik hukum yang telah digariskan
II
Unsur-unsur yang perlu ada
dalam suatu Naskah Akemik
urgensi disusunnya pengaturan baru suatu
materi hukum yang
menggambarkan :
Hasil inventarisasi hukum positif
Hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi
Gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang
dan/atau Rancangan Peraturan Pemerintah
Konsepsi landasan, alas hukum dan prinsip yang akan digunakan
Pemikiran tentang norma-normanya yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal
Gagasan awal naskah RUU dan/atau RPP yg disusun secara sistematis : bab demi bab, serta pasal demi
pasal untuk memudahkan & mempercepat penggarapan RUU/RPP selanjutnya oleh instansi
yang berwenang menyusun RUU/RPP tsb
II
KEDUDUKAN
Naskah Akademik merupakan
III
1
• Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan
2
• Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonanan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Presiden
3 • Bahan dasar bagi penyusunan RUU/RPP
FORMAT NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
IV
Naskah Akademik terdiri dari dua bagian
Bagian Pertama
Merupakan Laporan hasil Pengkajian dan Penelitian tentang
RUU yang akan dirancangkan
Bagian Kedua
Merupakan Konsep awal RUU yang terdiri dari pasal-pasal yang
diusulkan
JUDUL NASKAH AKADEMIK BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG B. IDENTIFIKASI MASALAH C. TUJUAN DAN KEGUNAAN D. METODE PENELITIAN
BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA
BAB III MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN UNDANG-
UNDANG
SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK
I. PENDAHULUAN
II. RUANG LINGKUP NASKAH
AKADEMIK
III. KESIMPULAN DAN SARAN
IV. LAMPIRAN
NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG …
Pendahuluan
Latar Belakang
Pokok pikiran tentang konstatering fakta-fakta yang
merupakan alasan-alasan pentingnya materi hukum yang
bersangkutan harus segera diatur
Daftar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan
yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pengaturan materi hukum
yang bersangkutan
Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai
Metode pendekatan
Pengorganisasian
Lata
r B
ela
kan
g P
em
ikir
an
mengenai alasan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, yang
mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera
diatur dalam peraturan perundang-undangan
Landasan Filosofis memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral
yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila
dan Pembukaan UUD 1945
Landasan Yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya
dengan judul Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Landasan Sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di
masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan
dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai
Pendahuluan
Identifikasi Masalah
memuat permasalahan apa saja yang akan dituangkan dalam ruang lingkup naskah akademik
diperlukan untuk mengarahkan agar penelitian/kajian Naskah Akademik ini dapat menjelaskan urgensi perlunya disusun Naskah
Akademik peraturan perundang-undangan tersebut
dapat dirumuskan dalam bentuk pointer-pointer pertanyaan atau deskripsi secara umum yang mencerminkan permasalahan yang mana harus diatasi dengan norma-norma dalam suatu peraturan
perundang-undangan
Pendahuluan
Tujuan
•Uraian tentang maksud/tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik
•Tujuan memuat sasaran utama (tujuan) dibuatnya Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan :
•sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundang-undangan
Kegunaan
•memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya Naskah Akademik tersebut, yakni selain untuk bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan
Pendahuluan
Metode penelitian
pada Naskah
Akademik
•menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif
•data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder
• Memuat elaborasi berbagai teori, gagasan, pendapat ahli dan konsepsi yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan asas-asas (baik hukum maupun non hukum) yang akan dipakai dalam peraturan perundangundangan
• Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian
ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA
Ruang Lingkup Naskah Akademik
Ketentuan Umum
Memuat istilah-istilah/pengertian-pengertian yang dipakai dalam Naskah Akademik, beserta arti dan maknanya masing-masing
Materi
Memuat konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum
yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya
yang disarankan; sedapat mungkin dengan mengemukakan
beberapa alternatif
Berisi materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan kajian/analisis keterkaitan
materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak
tumpang tindih dengan hukum positif
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF
•rumusan akademik mengenai batasan pengertian/definisi beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan
Ketentuan Umum
•rumusan akademik mengenai pasal-pasal mengenai asas dan tujuan
Ketentuan Asas dan Tujuan
•rumusan-rumusan akademik materi muatan peraturan perundang-undangan yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya yang dikemukakan secara alternatif bila dimungkinkan
•penyajian rumusan-rumusan akademik disusun secara sistematik dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur
Materi Pengaturan
MATERI MUATAN
•rumusan akademik mengenai ketentuan sanksi administratif, perdata, pidana, sesuai dengan sifat pelanggaran atau kejahatan dalam masing-masing bab substansi.
Ketentuan Sanksi (bila diperlukan)
•diperlukan apabila materi hukum tersebut telah pernah diatur sebelumnya dan kemudian diatur kembali
•Ketentuan peralihan dapat memuat pokok pemikiran antara lain yang menyangkut:
•Penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan mulai berlaku
•Bagaimana seharusnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang baru itu
•Kemungkinan adanya penyimpangan
•Aturan khusus bagi keadaan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan yang baru
Ketentuan Peralihan (bila diperlukan
•memuat rumusan norma beserta alternatifnya, yang antara lain mengenai:
•Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan undang-undang
•Nama singkat undang-undang
•Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada
•Saat mulai berlakunya undang-undang tersebut
•Ketentuan tentang pengaruh undang-undang yang baru terhadap undang-undang yang lain
•Kedudukan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan mengatur materi yang sama
Ketentuan Penutup
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan berisi
Rangkuman pokok isi naskah
akademik
Luas lingkup materi yang diatur, dan kaitannya
secara sistematik
dengan lain-lain peraturan
perundang-undangan
Bentuk pengaturan
yang dikaitkan dengan materi
muatan
Saran-saran mengenai
Apakah semua materi Naskah
Akademik sebaiknya diatur
dalam satu bentuk undang-undang
atau ada sebagian yang sebaiknya
dituangkan dalam peraturan
pelaksana atau peraturan yang
lain
Usulan mengenai penetapan skala
prioritas penyusunan Naskah
Akademik Peraturan
Perundang-undangan dan saat
paling lambat RUU/RPP harus selesai diproses,
beserta alasannya/sebabnya
•Kesimpulan
•Berisi kesimpulan jawaban terhadap identifikasi masalah yang telah ditetapkan yang menjadi pertimbangan penyusunan materi muatan dan rekomendasi terkait dengan pentingnya penyusunan regulasi dimaksud
•Memuat antara lain:
•Rangkuman pokok isi Naskah Akademik
•Bentuk pengaturan, yang dikaitkan dengan materi muatan, apakah materi muatan diatur dalam bentuk undang-undang atau bentuk peraturan lain yang lebih rendah
•Saran
•Memuat :
•Apakah semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang atau ada sebagian materi yang lebih baik diatur dalam peraturan pelaksanaan
•Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perda dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah
•Kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut
PENUTUP
Lampiran
Daftar Kepustakaan
Inventarisasi Peraturan yang
relevan dan masih berlaku
Inventarisasi permasalahan
hukumnya
Laporan hasil penelitian di
lapangan (kalau ada)
Berita acara proses
penyusunan Naskah
Akademik
Saran-saran dan makalah-makalah
tertulis dari anggota Panitia
Penyusunan Naskah Akademik
Berita acara rapat-rapat
Konsiderans Alas/dasar
hukum Ketentuan
Umum
Materi Ketentuan
Pidana Ketentuan Peralihan
Penutup
Format Bagian Kedua
Ketentuan Peralihan
Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan yang baru itu
mulai berlaku
Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan perundang-undangan baru itu secara berangsur-angsur
Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang-undangan baru
itu
Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya
peraturan perundang-undangan baru itu
Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan yang baru itu
Ketentuan dalam huruf a dan e sifatnya tetap, sedang ketentuan-ketentuan dalam huruf b,c dan d sifatnya
sementara
Penutup
Saran tentang penunjukan lembaga/instansi atau perlengkapan negara yang terkait dan karena itu perlu diikutsertakan dalam penyusunan dan pelaksanaan
Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Pemerintah
Saran tentang pemberian nama singkat RUU/RPP yang bersangkutan
Saran tentang saat mulai berlakunya Undang-Undang setelah diundangkan
Pendapat tentang pengaruh Undang-Undang yang baru terhadap Undang-Undang yang lain: baik yang sudah ada sebelumnya dan Undang-Undang yang
masih harus dimuat