peraturan.bpk.go.id. perbup... · Web viewPERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT …

PERATURAN BUPATI MAMUJUNOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

1

7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4422);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati Mamuju ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

2

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

3. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Mamuju;4. Bupati adalah Bupati Mamuju;5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Sosial Kabupaten

Mamuju;12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;13. Tenaga fungsional adalah tenaga fungsional Dinas Sosial Kabupaten

Mamuju.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2(1)Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Sosial.

(3)Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas, sebagaimana diamaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 3(1)Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;b. Sekretaris terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :1. Seksi pemberdayaan fakir miskin, keluarga miskin dan komunitas adat

terpencil;2. Seksipemberdayaan keluarga dan kelembagaan social;3. Seksi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :1. Seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana sosial

3

2. Seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran3. Seksi pengelolaan sumber dana sosialdan jaminan Sosial

e. Bidang Rehabilitasi dan ke lembagaan Sosial terdiri dari :1. Seksi Kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia;2. Seksi Rehabilitas orang dan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa

dan tuna sosial;3. Seksi Kelembagaan Sosial.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dang. Unit Pelaksana Teknis.

(2)Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3)Sub bagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.

(4)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala dinas melalui sekretaris.

(5)Unit Pelaksana Tenis dipimpin oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IIIURAIAN TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian KesatuKepala Dinas

Pasal 4(1)Kepala Dinas Mempunyai Tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial.

(2)Dalam menjalankan tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial mempunyai Fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Lingkup tugasnya;b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan Lingkup tugasnya;c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan Lingkup tugasnya;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.(3)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut :

a. Menyusun Kebijakan teknis dalam Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,Bidang Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial

b. Merumuskan rencana strategis BidangPemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,Bidang Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosialberdasarkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagi acuan kerja;

c. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja Dinas Sosial sesuai Bidang tugasnya agar terjalin kerja sama dalam pelaksanaan tugas ;

d. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas di Lingkup Dinas Sosiale. Membimbing dan Mengarahkan Sekretaris dan Kepala Bidang dalam

melaksanakan tugas sesuai Peraturan dan Prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

4

f. Membina pelaksanaan Pengawasan melekat di Bidang Sosialg. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja dilingkup Dinas Sosialh. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

Pengembangan karier;i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

baik lisan maupun tulisan.

Bagian KeduaSekretariat

Pasal 5(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

(2) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di Lingkup Sekretariat.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:a. Penyusunan Operasionalisasi rencana kerja administrasi Umum,

Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Kepegawaianb. Penyelenggaraan kebijakan administrasi Umum, Perencanaan dan

Evaluasi, Keuangan dan Kepegawaian;c. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Program dan

Kegiatan Sub Bagiand. Penyelenggaraan evaluasi Program dan Kegiatan Sub Bagiane. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.(4) Rincian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merencanakan kebijakan di Sekretariat meliputi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Kepegawaian;

b. Merencanakan Operasionalisasi rencana kerja di Lingkup sekretariat sebagai acuan kerja;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Bidang lain di Lingkup Dinas Sosial ;

d. Membagi pelaksanaan tugas meliputi urusan Umum, Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Kepegawaiankepada Sub Bagian guna kelancaran tugas;

e. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian di Lingkup Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Kepegawaiankepada Sub Bagian guna kelancaran tugas;

f. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat;g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Sekretariat kepada

pimpinan;h. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

Penanggulangan karier;i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan


Paragraf 1Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6(1)Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi, dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian, mempunyai tugas merencanakan,menkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di Lingkup Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi.

5

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan dan

Evaluasi.c. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan Umum,

Perencanaan dan Evaluasipejabat funsional umum dalam Lingkup Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Funsional Umum dalam Lingkup Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi.

e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)Rincian Tugas Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi:a. Merencanakan kebijakan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di

Lingkup Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi yang meliputi urusan pengkoordinasian dalam penyusunan rencana program kerja dan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data program dan pelaporan sebagai pedoman kerja

b. Membagi pelaksanaan tugas kepadabawahan yang meliputi urusan pengkoordinasian dalam penyusunan rencana program kerja dan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data program dan pelaporan di Lingkup Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasisebagai acuan kerja guna kelancaran tugas

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di Lingkup Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasidalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan urusan rumah tangga, kearsipan, program dan pelaporan di Lingkup Dinas Sosial.

e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program / kegiatan di Lingkup Dinas Sosial

f. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksana tugas Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi .

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi

h. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan Penanggulangan karier.

i. Melaksanakn tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

Paragraf 2Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 7(1)Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian, mempunyai tugas merencanakan,menkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di Lingkup Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan

Kepegawaian.c. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegitan pejabat funsional umum dalam Lingkup Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Funsional Umum dalam Lingkup Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

6


(3)Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian :a. Merencanakan kebijakan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di

Lingkup Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaianyang meliputi urusan penyusunan rencana anggaran dinas,pengelolaan anggarang dinas, pembukuan dan perhitungan anggaran, verfikasi serta pelaksanaan perbendaharaan sebagai pedoman kerja

b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan penyusunan rencana anggaran dinas,pengelolaan anggarang dinas, pembukuan dan perhitungan anggaran, verfikasi serta pelaksanaan perbendaharaan sebagai acuan kerja guna kelancaran tugas.

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di Lingkup Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaiandalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan urusan penyusunan rencana anggaran dinas,pengelolaan anggarang dinas, pembukuan dan perhitungan anggaran, verifikasi serta pelaksanaan perbendaharaan di Lingkup Dinas Sosial.

e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkup Dinas Sosial

f. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

h. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan Penanggulangan karier.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

Bagian KetigaBidang Pemberdayaan Sosial Dan

Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 8(1)Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai

tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di Lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala bidang mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang

Pemberdayaan Sosial dan PenanggulanganKemiskinanb. Penyelenggarakan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial

dan PenanggulanganKemiskinanc. Pembinaan , pengkoordinasian ,pengendalian ,pengawasan program dan

kegiatan kepala seksi dan pejabat funsional umum dalam lingkup bidang pemberdayaan Sosial dan PenanggulanganKemiskinan

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat funsional umum dalam lingkup bidang pemberdayaan Sosial dan PenanggulanganKemiskinanPelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3)Rincian tugas sebagaimana pada ayat (1) sebagi berikut :a. Merencanakan kebijakan di bidang pemberdayaan Sosial dan

PenanggulanganKemiskinanyang meliputi urusanPemberdayaan fakir miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial, kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebagai pedoman kerja

7

b. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup bidang pemberdayaan Sosial dan PenanggulanganKemiskinan yang meliputi urusan Pemberdayaan fakir miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial, kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebagai acuan kerja

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala bidang lain di lingkup dinas sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas

d. Membagi pelaksanaan tugas meliputi urusan Pemberdayaan fakir miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial, kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial guna kelancaran pelaksanaan tugas

e. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi guna kelancaran tugas

f. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang pemberdayaan Sosial dan PenanggulanganKemiskinanMelaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup bidang pemberdayaan sosial dan Penanggulangan kemiskinan

g. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan Pengembangan karier

h. Melaksankan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan .

Paragraf 1Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin

dan Komunitas Adat Terpencil

Pasal 9(1)Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas adat

Terpencil mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas adat Terpencil.

(2)Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin,

Keluarga Miskin dan Komunitas adat Terpencilb. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin,

Keluarga Miskin dan Komunitas adat Terpencilc. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan pejabat fungsinal umum dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas adat Terpencil

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas adat Terpencil

e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3)Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagi berikut :a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di

lingkup Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas adat Terpencil Yang meliputi urusan peningkatan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, pemberian bantuan usaha sebagai pedoman kerja

b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan peningkatan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, pemberian bantuan usaha sebagai acuan kerja

8

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas adat Terpencildalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku

d. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi dalam urusan peningkatan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, pemberian bantuan usaha

e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas adat Terpencil

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas adat Terpencil

g. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan Penanggulangan karier

h. Melaksankan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

Paragraf 2Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

Pasal 10(1)Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial yang mempunyai

tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, megevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup seksi Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi :a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pemberdayaan keluarga dan

kelembagaan sosial; b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pemberdayaan keluarga dan

kelembagaan sosial; c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan pejabat fungsinal umum dalam lingkup seksi; d. Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum

dalam lingkup seksi Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial; f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.(3)Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di Lingkup Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial yang meliputi urusan pelatihan keterampilan, penggalian potensi dan sumber daya, pelaksanaan pendampingan dan pemberian bantuan dalam wilayah kab. Mamuju sebagai pedoman kerja;

b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan pelatihan keterampilan, penggalian potensi dan sumber daya, pelaksanaan pendampingan dan pemberian bantuan dalam wilayah kab. Mamuju sebagai pedoman kerja sebagai acuan kerja guna kelancaran tugas;

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;

d. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi dalam urusan pelatihan keterampilan, penggalian potensi dan sumber daya, pelaksanaan pendampingan dan pemberian bantuan dalam wilayah kab. Mamuju sebagai pedoman kerja dalam wilayah kab. Mamuju;

e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup seksiPemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial;

9

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup seksi Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial;

g. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan Penanggulangan karier;

h. Melaksankan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan;

10

Paragraf 3Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial

Pasal 11(1)Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Pengumpulan

dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, megevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi :a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi Kepahlawanan, keperintisan

dan kesetiakawanan sosial; b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kepahlawanan, keperintisan

dan kesetiakawanan sosial;c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan pejabat fungsinal umum dalam lingkup Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum dalam lingkup Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3)Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di

lingkup Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial yang meliputi urusan penganugrahan satya lencana kebaktian sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, penganugrahan gelar Pahlawan Nasional dalam wilayah Kabupaten Mamuju sebagai pedoman kerja;

b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan penganugrahan satya lencana kebaktian sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, penganugrahan gelar Pahlawan Nasional dalam wilayah Kabupaten Mamuju sebagai acuan kerja;

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;

d. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi dalam urusan penganugrahan satya lencana kebaktian sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, penganugrahan gelar Pahlawan Nasional dalam wilayah Kabupaten Mamuju sebagai pedoman kerja sebagai acuan kerja dalam wilayah kab. Mamuju;

e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup seksiSeksi Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;



Bagian KeempatBidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12(1)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosialdipimpin oleh seorang kepala

Bidang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi,

11

memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala bidang mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang

perlindungan dan jaminan Sosial;b. Menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang perlindungan dan

jaminan Sosial;c. Pembinaan , pengkoordinasian ,pengendalian ,pengawasan program dan

kegiatan kepala seksi dan pejabat funsional umum dalam lingkup bidang perlindungan dan jaminan Sosial;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat funsional umum dalam lingkup bidang perlindungan dan jaminan Sosial;


(3)Rincian tugas sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :a. Merencanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosialyang

meliputi urusan perlindungan korban bencana alam dan korban bencana sosial, perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran sebagai pedoman kerja

b. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup bidang perlindungan dan jaminan Sosial Yang meliputi urusan perlindungan korban bencana alam dan korban bencana sosial, perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran sebagai pedoman kerja

c. sebagai acuan kerjad. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala

bidang lain di lingkup dinas sosial guna kelancaran pelaksanaan tugase. Membagi pelaksanaan tugas meliputi urusan perlindungan korban

bencana alam dan korban bencana sosial, perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran sebagai pedoman kerja kepada kepala seksi guna kelancaran tugas

f. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi guna kelancaran tugas.

g. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang perlindungan dan jaminan Sosial

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup bidang perlindungan dan jaminan Sosial

i. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan Penanggulangan karier

j. Melaksankan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan .

Paragraf 1Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan

Korban Bencana Sosial

Pasal 13(1)Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi ,memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana Sosial.

(2)Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan seksi perlindungan korban bencana

alam dan korban bencana Sosial;

12

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana Sosial;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsinal umum dalam lingkup seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana Sosial;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum dalam lingkup seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana Sosial;



lingkup seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana sosialyang meliputi urusan bantuan langsung kebutuhan dasar minimal, bantuan hukum sebagai pedoman kerja;

b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan bantuan langsung kebutuhan dasar minimal, bantuan hukumsebagai acuan kerja guna kelancaran tugas;

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana Sosialdalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;

d. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi dalam urusan bantuan langsung kebutuhan dasar minimal, bantuan hukumsebagai acuan kerja guna kelancaran tugas;

e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana Sosial;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup seksi perlindungan korban bencana alam dan korban bencana Sosial;



Paragraf 2Seksi Perlindungansosial Korban Tindak Kekerasan

dan Pekerja Migran

Pasal 14(1)Seksi Perlindungansosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, megevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup seksi Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migrant

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi :a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Perlindungan sosial

korbantindak kekerasan dan pekerja migrant;b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perlindungan sosial korban

tindak kekerasan dan pekerja migrant;c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan pejabat fungsinal umum dalam lingkup seksi;d. Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migrant;e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum

dalam lingkup seksi Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migrant;

f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3)Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

13

a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di Lingkup seksi Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migrantyang meliputi urusan diagnosisi dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha, bimbingan lanjut sebagai pedoman kerja;

b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha, bimbingan lanjut sebagai pedoman kerja sebagai acuan kerja guna kelancaran tugas;

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup seksi Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migrantdalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;

d. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi dalam urusan diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha, bimbingan lanjut sebagai pedoman kerja;

e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup seksi Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup seksi Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;



Paragraf 3Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial

dan Jaminan Sosial

Pasal 15(1)Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial di pimpin oleh

seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, megevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Seksipengelolaan sumber dana sosial dan jaminan social

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi :a. Penyusunan program dan kegiatan seksipengelolaan sumber dana sosial

dan jaminan sosial;b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengelolaan sumber dana sosial

dan jaminan sosial;c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan pejabat fungsinal umum dalam lingkup seksipengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum dalam lingkup seksipengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial



lingkup seksipengelolaan sumber dana sosial dan jaminan Sosialyang meliputi urusan pemberian ijin dan pengawasan, pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial dalam wilayah Kabupaten Mamuju sebagai pedoman kerja;

14

b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan pemberian ijin dan pengawasan, pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosialsebagai acuan kerja;

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup seksipengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosialdalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;

d. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi dalam urusan pemberian ijin dan pengawasan, pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;

e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup seksipengelolaan sumber dana Sosial dan jaminan Sosial;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup seksipengelolaan sumber dana Sosial dan jaminan Sosial;


h. Melaksankan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Bagian KelimaBidang Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial

Pasal 16(1)Bidang Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup bidang rehabilitasi dan ke lembagaan Sosial.

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala bidang mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang

Rehabilitasi dan ke lembagaan sosial;b. Menyelenggarakan program dan kegiatan di Bidang rehabilitasi dan ke

lembagaan sosial;c. Pembinaan , pengkoordinasian ,pengendalian ,pengawasan program dan

kegiatan kepala seksi dan pejabat funsional umum dalam lingkup bidang rehabilitasi dan ke lembagaan Sosial;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat funsional umum dalam lingkup Bidang rehabilitasi dan ke lembagaan Sosial;

e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3)Rincian tugas sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :a. Merencanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan kelembagaan Sosial

yang meliputi urusan Kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia, Rehabilitasi orang dengan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dan tuna sosial,Kelembagaan Sosial dalam wilayah Kabupaten Mamuju sebagai pedoman kerja;

b. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup rehabilitasi dan ke lembagaan Sosial yang meliputi urusan Kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia, Rehabilitasi orang dengan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dan tuna sosial,Kelembagaan Sosialsebagai acuan kerja;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala bidang lain di lingkup dinas sosial;

d. Membagi pelaksanaan tugas meliputi urusan Kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia, Rehabilitasi orang dengan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dan tuna sosial, Kelembagaan Sosialkepada kepala seksi guna kelancaran tugas;

15

e. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi guna kelancaran tugas;

f. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang rehabilitasi dan ke lembagaan Sosial;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup rehabilitasi dan ke lembagaan Sosial;

h. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan Penanggulangan karier;

i. Melaksankan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 1Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Pelayanan Lansia

Pasal 17(1)Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Pelayanan Lansia mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup seksi Kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia.

(2)Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan seksiKesejahteraan sosial anak

danpelayanan lansiab. Pelaksanaan program dan kegiatan seksiKesejahteraan sosial anak dan

pelayanan lansiac. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan pejabat fungsinal umum dalam lingkup seksiKesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum dalam lingkup seksiKesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia



lingkup seksiKesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia yang meliputi urusan rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia di Wilayah Kabupaten Mamuju sebagai pedoman kerja

b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansiasebagai acuan kerja guna kelancaran tugas

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup seksi Kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansiadalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku

d. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi dalam urusan rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia

e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup seksi Kesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup seksiKesejahteraan sosial anak dan pelayanan lansia

g. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan Penanggulangan karier


Paragraf 2

16

Seksi Rehabilitas Orang dan Kecacatan, Korban Penyalagunaan Nafsa dan Tuna Sosial

Pasal 18(1)Seksi Rehabilitas Orang dan Kecacatan, Korban Penyalagunaan Nafsa dan

Tuna Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, megevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup seksi Rehabilitas orang dan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dan tuna Sosial.

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi :a. Penyusunan program dan kegiatan seksiRehabilitas orang dan

kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dan tuna Sosialb. Pelaksanaan program dan seksiRehabilitas orang dan kecacatan, korban

penyalagunaan Nafsa dan tuna Sosialc. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan pejabat fungsinal umum dalam lingkup seksiRehabilitas orang dan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dan tuna Sosial

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum dalam lingkup seksi

e. Rehabilitas orang dan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsadan tuna Sosial

f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3)Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan

diLingkup seksiRehabilitas orang dan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dan tuna SosialYang meliputi urusan pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan sebagai pedoman kerja

b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan sebagai acuan kerja guna kelancaran tugas

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup seksiRehabilitas orang dan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dan tuna Sosialdalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku

d. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi dalam urusan pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan wilayah kab. Mamuju

e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup seksif. Rehabilitas orang dan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsadan tuna

Sosialg. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup seksiRehabilitas orang

dan kecacatan, korban penyalagunaan Nafsa dan tuna SosialMenilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan Penanggulangan karier


Paragraf 3Seksi Kelembagaan Sosial

Pasal 19(1)Seksi Kelembagaan Sosial mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, megevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup seksi Kelembagaan Sosial

(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi :a. Penyusunan program dan kegiatan seksiKelembagaan Sosial;

17

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Kelembagaan sosial;c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan pejabat fungsinal umum dalam lingkup seksiKelembagaan Sosial;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional umum dalam lingkup seksiKelembagaan Sosial;



lingkup seksikelembagaan sosialYang meliputi urusan pembinaan dan Penanggulangan lembaga lembaga sosial dalam wilayah Kabupaten mamuju sebagai pedoman kerja;

b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan pembinaan dan Penanggulangan lembaga lembaga sosial dalam wilayah Kabupaten mamuju sebagai pedoman kerja;

c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup seksiKelembagaan Sosial;

d. dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;e. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi dalam urusan pembinaan

dan Penanggulangan lembaga lembaga sosialsebagai acuan kerja Dalam wilayah Kabupaten Mamuju;

f. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup seksiKelembagaan sosial;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup seksiKelembagaan Sosialh. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

Penanggulangan karier; i. Melaksankan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan


Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20(1)Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian/keterampilannya masing-masing.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh Kepala Dinas serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 21(1)Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Sosial adalah unit organisasi

bersifat fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian/keterampilannya masing-masing.

(2)Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh Bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IVTATA KERJA

Pasal 22

18

(1)Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(2)Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 23(1)Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan Bupati.(2)Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara

berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24(1)Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.(2)Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 25(1)Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.(2)Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan

organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 26(1)Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan,

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2)Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27(1)Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh

kepala satuan organisasi di bawahnya.(2)Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada

atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 28(1)Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2)Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3)Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

19

BAB VKETENTUAN PENUTUP

Pasal 29Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di MamujuPada Tanggal 25 November 2016

BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHIDDiundangkan di MamujuPada tanggal 25 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

MUH. DAUD YAHYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 542

20

SEKSI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,

KELUARGA MISKIN & KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA &

KELEMBAGAAN SOSIAL

SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIL

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL &

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEKSI PERLINDUNGAN KORBAN

BENCANA ALAM & KORBAN BENCANA SOSIAL

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL

KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN

SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL

BIDANG PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

DAN PELAYANAN LANSIA

SEKSI REHABILITASI ORANG & KECACATAN, KORBAN

PENYALAHGUNAAN NAFSA &TUNA SOSIAL

SEKSI KELEMBAGAAN SOSIL

BIDANG REHABILITASI &

KELEMBAGAAN SOSIAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM, PERENCANAAN

DAN EVALUASI

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA DINAS

UPTD

BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHID

JABATAN FUNGSIONAL

Lampiran : Peraturan Bupati MamujuNomor : 27 Tahun 2016Tanggal : 25 November

2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU

21

Documents

peraturan.bpk.go.id. perbup... · Web viewPERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT …