* KOTA JAMBI * PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI · Untuk menerapkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 1.4. Sistematika Penulisan

* KOTA JAMBI *

PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI

REVISI RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa maka

kami telah menyusun Revisi Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan

Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017. Rencana Kerja ini merupakan proses

Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis 2017 - 2018.

Penyusunan Revisi Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi

keberhasilan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertujuan

sebagai target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan tugas dengan

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dalam penyusunan Revisi Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaannya.

Jambi, 2017 KEPALA BAD,

DAN AS

H. jfha Muda 1990011 001

OLA KEUANGAN I KOTA JAMBI,

5. Sos. MM

REVISI RENJA BPKAD 2017 Page

Halaman

KATA PENGANTAR i DAFTARISI ii BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 2 1.3 Maksud dan Tujuan 3 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renja Dinas Pengelola keuangan dan aset daerah

Kota Jambi 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Dinas Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Jambi 10 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 10

a. Organisasi 10 b. Sarana dan Prasarana Mobilitas 11 c. Peluang SKPD 12

2.4 Analisa Isu-isu Startegis berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 13

2.5 Review terhadap Rancangan Awal SKPD 14 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 16

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengelola Keuangan

dan aset daerah Kota Jambi 16 a. Tujuan Renja DPKAD Kota Jambi 16 b. Sasaran Renja Dinas DPKAD Kota Jambi 16

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 18 4.1 Program 18 4.2 Kegiatan 18

BAB V PENUTUP 21

REVISI RENJA BPKAD 2017 Page ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perumusan dan Penyusunan Regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana tertuang. Kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dalam upaya peningkatan Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah, untuk itu perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan pengelolaan keuangan dan aset yg baik melalui perumusan perencanaan strategis.Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut harus berpedoman pada rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi yang pelaksanaannya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.

Melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) serta tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

REVISI RENJA BPKAD 2017 Page 1

Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka sesuai dengan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijadikan dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah (LP2P), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.


10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025.

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Badan Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Badan Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4);

15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk mengidentifikasikan program dan kegiatan serta menentukan besaran nilai pagu indikatif anggaran yang akan dilaksanakan pada anggaran Tahun 2017 oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi.


b. Tujuan

1. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2017.

2. Untuk menerapkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana kerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . Sistematika Rencana Kerja sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan awal SKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD a. Tujuan b. Sasaran

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.

Rencana Kerja DPKAD Kota Jambi adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis DPKAD Kota Jambi. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun] dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPKAD Kota Jambi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPKAD Kota Jambi selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator indicator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.


B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis besar BPKAD Kota Jambi dalam tahun-tahun yang lalu mempunyai arah kebijakan yang akan diambil dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi meliputi :

1. Kebijakan dalam pengelolaan APBD yang mendasarkan pada aturan yang berlaku dalam proses penyusunan maupun pertanggungjawaban APBD ;

2. Kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah ;

3. Kebijakan di bidang pengelolaan aset daerah dan ;

4. Kebijakan pengembangan aparatur.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.840.000,00 dan Realisasi anggaran sebesar Rp 5.640.000,00 atau (96,58%).

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 49.448.447,00 dan Realisasi anggaran sebesar Rp 38.613.038,00 atau 78,09%

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan Realisasi anggaran sebesar Rp.- atau 0,00%

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 22.000.000,00 realisasi Anggaran sebesar Rp 12.544.100,00 atau (57,02%).

5. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 735.900.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 710.297.500,00 atau (96,52%).


6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 31.000.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 31.000.000,00 atau (100,00)

7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 53.174.000,00 atau (88,62%%).

8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 35.000.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 33.807.000,00 atau (96,59%).

9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan Total Anggaran sebesar Rp 22.000.000,00 Terealisasi Anggaran sebesar Rp 17.360.600,00 atau (78,91%)

10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan dengan alokasi Total Anggaran sebesar Rp 10.000.000,00 realisasi Anggaran sebesar Rp 9.386.500,00 atau (93,87%).

11. Kegiatan Penyediaan Makananan Dan Minuman dengan alokasi Total Anggaran sebesar Rp 52.950.000,00 dan Realisasi Total Anggaran sebesar Rp 40.900.150,00 atau (85,93%).

12. Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 707.590.100,00 realisasi Anggaran sebesar Rp 707.590.100,00 atau (100,00%) .

13. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 526.500.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 523.900.500,00 atau (99,51%).

14. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 58.850.000,00 - atau (98,08%).Untuk Pengadaan AC, Pengadaan Mesin Absen, Pengadaan Filing Kabinet, Pengadaan Papan Merek Kantor, Pengadaan Teralis

15. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 638.033.106,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 626.584.000,00 atau (98,21%). Untuk Pengadaan Komputer Dan Main Frame/Server,Komputer / PC, Komputer Note Book Printer, Scaner, UPS/Stabilizer Soft Ware Komputer, Kamera, Alat GPS Pengadaan Meteran.

16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 124.698.000,- atau ( 99,76 %). Berupa Pemeliharaan Gedung, Jasa Konsultan Perencanaan.


17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Alokasi Anggaran Rp 210.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 166.535.341,00 atau (79,30%).

18. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat kantor Alokasi Anggaran Rp 20.000.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 12.479.000,00 atau (62,40%).

19. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Alokasi Anggaran Rp 63.150.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp 59.850.000,00 atau (94,77% Pakaian Dinas Harian ( PDH )

20. Kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan ga Anggaran sebesar Rp 13.000.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 6.300.000,00 atau (48,46%).

21. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Alokasi Anggaran sebesar Rp 13.470.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar Rp 12.783.000,00 atau (94,90%).

22. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Anggaran sebesar Rp. 17.040.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 16.415.000,00 atau (96,33%).

23. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja Alokasi Anggaran sebesar Rp 112.750.000,00dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 82.849.500,00 - atau (73,48%).

24. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Alokasi Anggaran sebesar Rp 116.392.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 111.604.000,00 atau (95,89%).

25. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Alokasi anggaran sebesar Rp 114.090.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 114.090.000,00 atau (100,00%).

26. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Alokasi Anggaran sebesar Rp 125.470.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 125.470.000,00 atau (100,00%).

27. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Alokasi Anggaran sebesar Rp 130.590.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 127.930.500,00 atau (97,96%).

28. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Alokasi Anggaran sebesar Rp 115.457.500,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 115.457.500,00 atau (100,00%).

29. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung


jawaban pelaksanaan APBD Alokasi Anggaran sebesar Rp 255.280.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 255.280.000,00 atau (100,00%).

30. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Alokasi Anggaran sebesar Rp 143.200.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 136.580.000,00 atau (95,38%).

31. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 838.379.750,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 642.419.640,00 atau (76,63%).

32. Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 157.910.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 136.074.000,00 atau (86,17%).

33. Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Pengeiuaran Keuangan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 132.900.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 127.725.700,00 atau (96,11%).

34. Kegiatan Peningkatan Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 48.813.000,0dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 45.011.000,00 atau (92,21%).

35. Kegiatan Operasional Majelis Pertimbangan TPTGR Alokasi Anggaran sebesar Rp 60.250.600,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 60.243.100,00 (99,99%).

36. Kegiatan Pegembangan Dan Implementasi SIPKD Dan Regional SIKD Alokasi Anggaran sebesar Rp 285.100.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 285.100.000,00 atau (99,96%).

37. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Alokasi Anggaran sebesar Rp 27.700.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 26.200.000,00 (94,58%).

38. Pembinaan Administrasi Gaji PNSD Alokasi Anggaran Rp 261.020.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp 234.473.000,00 (89,83%)

39. Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Alokasi Anggaran sebesar Rp 234.900.000,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 106.172.700,00 atau (98,26%)

40. Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 108.050.200,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 106.172.700,00 atau (98,26%).

41. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Alokasi Anggaran sebesar Rp 138.509.500,00 Realisasi Anggaran sebesar Rp 136.109.500,00 (98,27%).


Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD merupakan

indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja

SKPD Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi dan selanjutnya

dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra

Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi belum

mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga pengukuran kinerja

didasarkan pada pencapaian program dan kegiatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

Pada satu tahun kebelakang ini ada beberapa hal keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi, yaitu:

a. Organisasi

Struktur organisasi DPKAD sebagaiman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi, memiliki formasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan b. Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bag. Program dan Pelaporan;

c. Bidang Anggaran dan Analisa Kebutuhan, membawahi : 1. Sub Bidang anggaran Pendapatan Belanja; 2. Sub Bidang perbendaharaan;

d. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;


2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; 3. Sub Bidang Belanja Langsung;

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi : 1. Seksi Akuntansi; 2. Seksi Pelaporan;

f. Bidang Aset, yang membawahi : 1. Seksi Penggunaan Penatausahaan dan Pengamanan Aset; 2.Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada lima tahun kebelakang ada beberapa hal keberhasilan yang telah

dicapai oleh Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi, yaitu :

Jumlah pegawai Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

dapat dilihat pada tabel 1 : Pegawai Posisi per Tambah Kurang Posisi per

1/1/2016 31/12/2016

Pejabat Struktural 16 0 0 16

Staf 28 1 0 29

Jumlah 43 1 0 44

b. Sarana dan Prasarana Mobilitas

Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi memiliki

kendaraan dinas roda 4 sebanyak 7 unit dan kendaraan roda dua sebanyak

10 unit, sedangkan sarana dan prasarana lain yang dimiliki Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi dapat dilihat dalam lampiran tabel.


c. Peluang SKPD

Dengan melihat perkembangan Keuangan dan aset daerah yang dikelola Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

a. Posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang Provinsi Jambi.

b. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai. c. Tersedianya peraturan perundang - undangan dibidang Pengelolaan dan aset

daerah

d. Adanya dukungan dana yang memadai. e. Adanya dukungan Pemerintah Daerah.

f. Adanya koordinasi antar Instansi yang terjalin baik dalam

mengefektifkan pengelolaan dan aset daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPKAD di dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Perlu ada keyakinan akan pentingnya tugas pokok dan fungsi DPKAD yang pasti dan jelas di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan serta kompetensi yang mendukung dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

3. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4. Komitmen bersama antaran pimpinan dan seluruh staf DPKAD guna mencapai misi dan misi DPKAD.

5. Ketersediaan anggaran dalam mendukung program/kegiatan dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

6. Komitmen bersama seluruh SKPD untuk membangun pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


2.4 Analisa Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas

Yang Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi

Analisis lingkungan diperlukan agar dapat mengetahui dan menetapkan

faktor - faktor keberhasilan suatu organisasi baik terhadap lingkungan internal

maupun eksternal. Salah satu perangkat yang digunakan dalam menganalisa

permasalahan adalah analisa SWOT, yaitu :

A. Kekuatan (Strenghts) Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada DPKAD yang

dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kekuatan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 1. Komitmen kepala dinas yang kuat untuk pembenahan manajemen DPKAD;

2. Integritas dan loyalitas pegawai DPKAD yang kuat untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi yang diembannya;

3. Kapasitas dan kompetensi personel DPKAD yang memadai ditinjau dari sisi pendidikan dan pengalaman;

4. Tingkat disiplin dari pegawai DPKAD.

B. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada DPKAD yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya tenaga spesialis di tingkat pelaksana/staf;

2. Belum memadainya sarana dan prasarana kerja;

3. Belum optimalnya penerapan teknologi sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan,

4. Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.


A. Peluang (Opportunity)

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPKAD. Peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Semakin meningkatnya sistem pengelolaan administrasi keuangandan aset;

3. Kemajuan teknologi informasi yang dapat membantu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

B. Ancaman (Treath)

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPD. Ancaman yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah yang cepat;

2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memiliki arti multitafsir atau tidak jelas pembatasannya;

3. Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil;

4. Masih adanya stakeholders yang belum memahami bahwa paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah telah berubah dengan fokus kepada transparansi dan akuntabilitas.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

Review rancangan SKPD Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017 (terlampir) akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal SKPD Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017 dengan hasil analisis kebutuhan, hal ini disebabkan karena program / kegiatan


Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi bersifat rutin dan terus

menerus.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi tidak menampung usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD lain.


BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset

Daerah Kota Jambi

a. Tujuan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota

Jambi

Tujuan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan akhir dari organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi yakni menerapkan prinsip good governance dilingkungan instansi pemerintah.

Adapun tujuan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota

Jambi adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja.

2. Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017.

b. Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota

Jambi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut:


1. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan evaluasi

Pelaporan Keuangan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif,

Komprehensif, holistik) koordinatif dan partisipatif, serta informative.

4. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan

keuangan SKPD

5. Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas kompetensi dan

profesionalitas

6. terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

7. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8. terwujudnya peningkatan disiplin aparatur


B IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan prioritas daerah yang dijabarkan pada program kegiatan tahun anggaran 2017 yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

6. Perencanaan SKPD 7. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan

Aset Daerah

4.2 Kegiatan

Program tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan yang merupakan rencana kegiatan tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizininan Kendaraan Dinas/Operasional; 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman;

11. Perjalanan Dinas;


12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

15. Pengadaan Mebeleur; 16. Pengadaan Peralatan Perkantoran; 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor Perlengkapan

19. Pengadaan Pakaian Dinas beserta 20. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. 21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

22. Penyusunan Rencana Kerja;

23. Penyusunan Analisa Standar Belanja 24. Penyusunan Standar Satuan Harga 25. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 26. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 28. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan

APBD 29. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD 30. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 31. Revaluasi Appraisal aset/barang daerah 32. Pengelolaan dan Pengendalian Pengeiuaran Keuangan Daerah 33. Operasional Majelis Pertimbangan TPTGR 34. Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD 35. Koordinasi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 36. Pembinaan Administrasi Gaji PNSD 37. Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD 38. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 39. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan 40. Penatausahaan Barang Milik Daerah 41. Pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah 42. Pengamanan Barang Milik Daerah


43. Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Umum Daerah 44. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 45. Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD 46. Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD


BAB V PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian rencana Program dan Kegiatan untuk tahun 2017, diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan keseluruh aparat dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi sehingga memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi tahun 2017 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis demi tercapainya tujuan strategis.

Dengan telah tersusunnya Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi tahun 2017, maka semua program dan kegiatan dalam kurun waktu tersebut dapat mengacu pada Evaluasi Rencana Kerja tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Jambi, 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE£=0?S*&fel KOTA JAMBI

N -Muda 9001 1 001

REVISI RENJA BPKAD 2017

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2016

Tujuan Sasaran Indtotor Sasaran Kode Program & Kegiatan Indkator Kinerja Program (outcome )& kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra

Tahun 2018


Tahun 2017

Target dan Redisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BPKAD

Tahun 2014

Target dan Redisasi Kinerja Proyam dan Keluaran Kegiatan BPKAD

Tahun 2015

Target dan Redisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BPKAD

Tahun 2016

Capaian Kinerja

Renstra s d Tahun 2016 Tujuan Sasaran Indtotor Sasaran Kode Program & Kegiatan Indkator Kinerja Program

(outcome )& kegiatan (output)


Tahun 2018


Tahun 2017

Redrsasi Tingkat Redisasi Target Redisasi

Tingkat Redisasi Realisasi

Tingkat Redisasi

Capaian Kinerja

Renstra s d Tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Meningkatnya Peraturan dan Kebijakan Daerah Dengan Sistem dan Prosedur Pengeldaan Keuangan dan Aset Daerah

Tersusunnya Juknis Pngeldaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Aturan tentang Pengdedaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeldaan Keuangan Daerah

1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 2. Penyusunan Standar Satuan Harga 3 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengeldaan Keuangan Daerah 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Peyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10 Peningkatan Manajemen Aset/Barang

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

2 Meningkatkan efektifitas, eftsiensi dan keekonomtsan pengelolaan aset daerah

Terwujudnya tertib administrasi, hukum dan fisik pengelolaan aset daerah yang memiiki kepastian hukum dan kepsban nlai dan dapat chpertanggungjawabk an (Akuntabel)

Progres atas sefisih aset yang tercata di DBMD terhadap Neraca



70% 70% 70% 70% 70% 70% 75% 90% 90% 90%

3 Menmcjcatnya Penenmaan Pendapatan Daerah

Peningkatan Penenmaan PAD

Penenmaan PAD mddui Pengembdan TPTGR



10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12% 12% 12%

Daerah 11 Revduast Apraed Aset/Barang Daerah 12 PerserBfikatan Tanah Pemda 13. Pengeldaan dan Pengendalian Pengeiuaran Keuangan daerah 14 Peningkatan Penerimaan Pajak/Retnbusi Daerah 15 Operasiond Majelts Perbmbangan TPTGR 16 Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan

4 Meningkatnya Pengetahuan Aparatur dan Ketersediaan SDM yang MemMu Kompetena yang dbutuhkan ddan Pengeldaan Keuangan

5 Meningkatnya Menm catnya Capaian Kinerja dan Jumlah Satuan Kerja Keuangan Melalui Perangkat Daerah Perumusan, (SKPD) yang Pelaporan dan pengeldaan Evaluasi keuangan dan Aset Meningkatnya Daerah Baik tertib Pengetahuan dan tepat Waktu Aparatur dan Ketersediaan SDM yang Memiiki Kompetensi yang dbutuhkan ddan Pengeldaan Keuangan

Meningkatnyya Pengetahuan Aparatur d Bidang Keuangan dan Aset

Jumlah Aparatur yang memahami Keuangan dan Aset Daerah

SKPD yang mendapat pembinaan mengenai Pengeldaan Keuangan dan

Regwnel SIKD 17. Penyusunan Sistem Akuntansi Pemenntah Daerah 18 Penyusunan Peraturan wdfcota Pngeldaan Kas Non Anggaran 19 Koordnasi Pengeldaan Dana Dekonsentrasl dan Tugas Pembantuan 20 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Pengeldaan Barang Mi* Daerah 21 Pembinaan Administrasi Gfqi PNSD 22 Pembinaan

Pengeldaan Keuangan Daerah pada SKPD 23 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 24 Penyusunan Laporan Realisasi Penenmaan 25. Penyuunan Laporan Dana Transfer

14%

Program: Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Adminietrasi Keuangan dan Aset Daerah

1 Meningkatnya tertb admrntstrai pengeldaan keuangan daerah

Meningkatnya tertib administrasi pengeldaan keuangan daerah

Penyapan Laporan Keuangan Secara Waj&r sesua SAP berbasis Akrual dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat Waktu deh SKPD

Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD

3 00 3 00 03.01422

Output Pembinaan Penatausaahaan Akuntansi Aset

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penatausahaan Akuntansi dan Aset SKPD esuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pengembangan Apiikaei Persedaan yang Handd

Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD

Output Pembinaan Pelaksanaan akuntansi pendapatan dan Belanja SKPD

300 3 00 03.01 42.2

7

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Belanja SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

3 00.3.00 03.01421

5

Pelaksanaan Pengembangan dan implementasi SIPKD dan Regwnd SIKD

Output Penyusunan Laporan Keuangan Pemennth Daerah dengan Fasktas Janngan Komputer

3 00.3.00 03.01421

5 Outcome Proses Pembuatan Laporan

Keuangan Pemenntah Daerah Secara Efisien, Akurat dan SistemaOs

3.00 3 00 03 01 42 1

6

Koordnasi Pengelolaan Dana Dekonsentrasl dan Tugas Pembantuan

Output Pembinaan dan Pelaporan Dana Dekonsentarasi/T ugas Pembantuan 3.00 3 00

03 01 42 1 6 Outcome Terciptanya Laporan Redisasi

Dana Dekonsentan dan Tugas Pembantuan

3.00 3 00

Penyusunan Laporan Redisasi Penenmaan

Output Penyusunan Laporan Realisasi Penenmaan Pemenntah Kota Jambi

03 01422 0

Outcome Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tape! Waktu dan Konsisten

300.3.00. 0301 422

5

Penyusunan Laporan Keuangan Pemenntah Daerah

Output Laporan Keuangan Pemenntah Daerah Semesteran dan Akhr Tahun, Laporan Redisasi Anggaran Bdanan, Laporan Operaswnd

Outcome Terciptanya Informasi Keuangan Daerah

300.3 00 03.01.421

2

Pengelolaan dan PM ;'<»;'i Pengeiuaran Keuangan Daerah

Output Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengenddian Pengeiuaran Keuangan Daerah

300.3 00 03.01.421

2

Outcome Tercptanya Administrasi dan proses pengeiuaran Keuangan daerah bag SKPD d Lingkungan Pemerintah Kota Jambi

P M Q M N I Perbendaharaan dan kas umum daerah

Output Terbtnya Benta Acera Rekonsliasi, Sur^ Keputusan Dan Dokumen

3.00.3.00 03.01.42 2

5

Outcome Tertibnya Administrasi Perbendaharaan dan Kas Daerah

3 5 S K P D 2 9 S K P D

2 Persentase SP2D yang Tertut Tepet Waktu (Maksimal 2 Han Kef]a)

1 0 0 % 1 0 0 %

3 Persentase Pembinaan dan monitoring pengeldaan keuangan SKPD

300.3.00. 0301421

7

Pembinaan Administrasi GajiPNSD

Output Pembinaan Administrasi Gaf PNSD

41 SKPD 41 SKPD


300.3.00. 0301421

7

Pembinaan Administrasi GajiPNSD

Outcome Terciptanya Penataan dan Pengeldaan Gap PNSD yang tertib dan Akurat bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jamb

41 SKPD 41 SKPD


3 00 3 00. 0301 42 1

8

Pembinaan dan Penatausahaan Pengeldaan Keuangan Daerah

Output Teriaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan Yang Berlaku

41 SKPD 41 SKPD


3 00 3 00. 0301 42 1

8

Pembinaan dan Penatausahaan Pengeldaan Keuangan Daerah

Outcome Meningkatnya Kuatas Pentausahaan Keuangan SKPD sesua dengan peraturan per Undang-Undangan Yang berlaku

41 SKPD 41 SKPD

4 Persentase Pembinaan SKPD yang mengdda Pendapatan daerah

3.003.00. 0301421

9

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Output Leper en Has! Monitoring Realisasi Penerimaan Daerah dan Laporan Has! Evaluasi Penenmaan Daerah

100% 100% - - - - - - - - -

4 Persentase Pembinaan SKPD yang mengdda Pendapatan daerah

3.003.00. 0301421

9

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Outcome Termonitornya dan Pelaporan Penerimaan daerah dari PAD Dana Penmbangan dan Lam-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

100% 100% - - - - - - - - -

5 Pengembalian Kerugran Negara dan Penyelesaian Kasus TPTGR 300300

0301.42 1 4

Operaionai Majelis Perbmbangan TPTGR

Output Pelaksanaan Ganti Rugi atas Kerugian Daerah

20 Kasus 20 Kasus

5 Pengembalian Kerugran Negara dan Penyelesaian Kasus TPTGR 300300

0301.42 1 4

Operaionai Majelis Perbmbangan TPTGR

Outcome Peningkatan Penenmaan Daerah 20 Kasus 20 Kasus

2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah

Meningkatnya Tertib Administrasi Pengeldaan Aset Daerah

1 Penydesaian/Penentuan Harga Nla Aset 3 00 3.00

03.01 42.1 1

RevduasVAprarsd Aet/Barang Daerah

Output Aset/Barang Mlik Pemenntah Daerah

30% 20%



1 Penydesaian/Penentuan Harga Nla Aset 3 00 3.00

03.01 42.1 1

RevduasVAprarsd Aet/Barang Daerah

Outcome Meningkatnya Pengeldaan Aset Daerah Pemerintah Kota Jamb

30% 20%



2 Pelaksanaan Sosialisasi, Penyeisaian dan Penggunaan SIPKD deh SKPD

3 00 3 00 M ni AO o UJ U1.4Z t

1

Penatausahaan Barang Mlik Daerah

Output teriaksananya Tertib Administrasi Aset Daerah yang Balk

100% 80%



2 Pelaksanaan Sosialisasi, Penyeisaian dan Penggunaan SIPKD deh SKPD

3 00 3 00 M ni AO o UJ U1.4Z t

1

Penatausahaan Barang Mlik Daerah

Outcome Meningkatnya Pengeldaan Aset Daerah Pemerintah Kota Jamb

100% 80%



3. Penatausahaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset

3 00.3.00 03.01 42 2

Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Mlik Daerah

Output teriaksananya Tertib Administrasi Aset Daerah yang Baik

80% 70% - - - - - - - - -



3. Penatausahaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset

3 00.3.00 03.01 42 2

Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Mlik Daerah

Outcome Laporan Aset/Barang Daerah 80% 70% - - - - - - - - -1 Meningkatnya Pengedaan Aset

Daerah Pemenntah Kota Jamb

4 Pemasanggan tanda/Labd Barang Mlik Daerah

3.00 3.00. 03 01.42.2

3

Pengamanan Barang Mlik Daerah

Output teriaksananya Tertfc Administrasi Aset Daerah yang Baik

100% 80%

4 Pemasanggan tanda/Labd Barang Mlik Daerah

3.00 3.00. 03 01.42.2

3

Pengamanan Barang Mlik Daerah

Outcome Meningkatnya Pengadaan Aset Daerah Pemenntah Kota Jamb

100% 80%

3 Menyedakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evduasi Pelaporan

1, Penetapan rancangan PerdaAPBD, APBDP, Perwako APBD, Perwako APBDP tepat Waktu 3.00 3.00.

0301 420 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Output tersusunnya buku perda APBD

Tepat waktu tepat

Waktu

3 Menyedakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evduasi Pelaporan

1, Penetapan rancangan PerdaAPBD, APBDP, Perwako APBD, Perwako APBDP tepat Waktu 3.00 3.00.

0301 420 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Outcome lerseckanya dokumen Perda

APBD Tepat waktu

tepat Waktu

Keuangan Daerah dan Pelaporan Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan dan Keuangan SKPD

Keungan daerah yang disusun secara teknokratis (integral, komprhensrt, hdisbk) koordinaW dan

informant

2 Penyampaian taper da tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota dan raper KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota yang dieveluasi tepat waktu

3 Persentase jumahjuknis perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan daerah yang dapat

3.00 3.00 03 01 42 0

5

3 00.3.00 03.01 420

3 00 3 00 03.01.42.0

7

3 00 3.00. 03.01 42.0

3.00.3.00. 03.01.42 0

9

3.00.300 03.0142.0

8

3.00.3.00 03.01.420

9

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Anal Standar Belanja

Penyusunan Standar satuan Harga

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Output

Tersusunnya buku peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

tersedianya dokumen peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

tersusunnya buku perda Perubahan APBD

Tersedianya Dokumen Perubahan APBD

Tersusunnya buku Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terserianya Dokumen Perubahan APBD

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD

Teroptanya Perda tentang Pertanggungawaba Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan Peraturan KDHH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Teraptanyya Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya buku laporan dan perwal analisa standar belanja pemenntah Kota Jambi

Meningkatnya Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerahh melalui penyusunan analisa standar belanja

Pelaksanaan Peraturan KDHH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Teraptanyya Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Peraturan Walikota tentang analisa standar belanja pemerintah kota jambi tahun berjalan, perwal standansasi sarana dan prasarana kerja pemenntah daerah, Keputusan Walikota tentang standar harga barang

tepat Waktu

tepat Waktu

tepat Waktu

tepat Waktu

tepat Waktu

Peraturan Walfcota tentang analisa standar belanja pemenntah kota iambi latum berjdan, perwal standansasi sarana dan prasarana kerja pemenntah daerah, Keputusan Watkota tentang standar harga barang

TABEL

REVISI RENJA 2017 NAMA SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI

NO

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM KEGIATAN

Indikator kinerja Program & Kegiatan

(output) SASARAN

RENCANA KERJA TAHUN 2017 REVISI RENJA 2017

CATATAN PENTING

REVISI RENJA 2018

NO

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM KEGIATAN

Indikator kinerja Program & Kegiatan

(output) SASARAN

LOKASI TARGET CAPAIAN

KERJA

KEBUTUHAN DANA ATAU

PAGU INDIKATIF LOKASI

TARGET CAPAIAN KERJA

KEBUTUHAN DANA ATAU

PAGU INDIKATIF

CATATAN PENTING LOKASI

TARGET CAPAIAN

KERJA

KEBUTUHAN DANA ATAU PAGU INDIKATIF

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya kegiatan surat menyurat Selama 1 tahun

Peningkatan Administrasi Perkantoran

BPKAD KOTA JAMBI

Telaksananya kegiatan surat

menyurat kedinasan

Rp 5.840.000 BPKAD KOTA JAMBI


menyurat kedinasan



menyurat kedinasan

Rp 7.475.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan Jasa

Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

BPKAD KOTA JAMBI

Terlaksanya Pembayaran

Rekening Listrik Rumah Dinas dan Kantor

BPKAD

BPKAD KOTA JAMBI

Terlaksanya Pembayaran

Rekening Listrik Rumah Dinas dan Kantor

BPKAD


Teriaksananya pembayaran jasa

komuniasi sumberdaya air

dan lisrik

Rp 225 400.000 2

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Tersedianya izin kendaraan

Meningkatnya kelancaran tugas

BPKAD KOTA

Teriaksananya Perizinan

Rp 22.000.000 BPKAD KOTA




Rp 25.300.000

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Dinas/Operasional DPKAD Kota Jambi

kendaraan Dinas/Operasio

JAMBI Kendaraan Dinas

Operasional pada BPKAD Kota Jambi.

JAMBI Kendaraan Dinas


JAMBI Kendaraan Dinas Operasional pada

BPKAD Kota Jambi

Kendaraan Dinas


Kendaraan Dinas


Kendaraan Dinas Operasional pada

BPKAD Kota Jambi

3 Penyediaan Jasa Pemelihr.; an dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya izin kendaraan Dinas/Operasional DPKAD Kota Jambi


kendaraan Dinas/Operasio

BPKAD

JAMBI

Teriaksananya renzman

Kendaraan Dinas


Rp 22.000 000 BPKAD

JAMBI

Teriaksananya Oar i7i t. on

m m Kendaraan

Dinas Operasional pada BPKAD Kota Jambi

Rp 22.000.000 BPKAD

JAMBI

Teriaksananya rerizuidii

Kendaraan Dinas Operasional pada

BPKAD Kota Jambi.

Rp 25.300.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Teriaksananya tenaga teknis administrasi Keuangan DPKAD kota Jambi

Teriaksananya tenaga teknis administrasi

BPKAD KOTA JAMBI

teriaksananya pengelolaan keuangan

DPKAD yang tertib dan

bertanggungjaw ab




bertanggungjaw ab

Rp 837 711.800 BPKAD KOTA JAMBI



bertanggungjawab

Rp 963.368.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Teriaksananya kebersihan kantor

Terwujudnya kebersihan kantor

BPKAD KOTA JAMBI

Terpenuhinya tenaga

kebersihan kantor


Terpenuhinya tenaga

kebersihan kantor


Terpenuhinya tenaga kebersihan

kantor

Rp 35.650000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis

dalam melaksanakan

kegiatan Perkantoran

BPKAD KOTA JAMBI


sebagai pendukung Administrasi perkantoran







Rp 69.000.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan Barang

Cetakan dan Penggandaan dalam

melaksanakan kegiatan

Perkantoran

BPKAD KOTA JAMBI

Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan

sebagai pendukung kegiatan



dan penggandaan


perkantoran



dan penggandaan sebagai

pendukung kegiatan

perkantoran

Rp 40.250.000

perkantoran


dan penggandaan


perkantoran

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat - alat listrik untuk Kantor

Terpenuhinya alat-alat listrik

BPKAD KOTA

Tersedianya lampu dan

instalasi pada DPKAD Kota

Jambi

Rp 22.000000 BPKAD KOTA



Jambi

Rp 22000.000 BPKAD KOTA



Jambi

Rp 25.300.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat - alat listrik untuk Kantor

Terpenuhinya alat-alat listrik

JAMBI



Jambi

JAMBI



Jambi

JAMBI



Jambi

s Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya bahan bacaan pegawai

I 11>1 - A T A

1 5 P K A ! J

KOTA JAMBI


Kp 1 n nnn nnn 1U.UUU.UUU 1 i P L ' A M

KOTA JAMBI


H P V A n

KOTA JAMBI

! erseuidnyd Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kebersihan dan

Bahan Pembersih

BPKAD KOTA JAMBI

Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman

BPKAD KOTA JAMBI

TiTUP" A T A

BPKAD KOTA JAMBI

11 r Ol IjCUICICll 1 IVfCmCIMCIll

dan Minuman l O l o G U i d i l T d IVIOIxdIIQI 1

dan Minuman T p m p n i ih invf l 1 <-t p e l IUI III 1 J O

konsumsi makan dan minum yang

diperlukan

BPKAD KOTA JAMBI

Tpmfldianva I e i e e u i c i i IT a

konsumsi rapat para pegawai dan tamu pada DPKAD Kota

Jambi

Rp 35.000 000 BPKAD KOTA JAMBI

Torqp r i i anva 1 Til OOXIICII IT—

konsumsi rapat para pegawai

dan tamu pada DPKAD Kota

Jambi


Tersedianya konsumsi rapat

para pegawai dan tamu pada

DPKAD Kota Jambi

Rp 60.835.000

12 Perjalanan Dinas Teriaksananya rapat-rapat koordinasi Dalam dan Luar Daerah

Terpenuhinya rapat-rapatdalam dan luar daerah Kota Jambi

BPKAD KOTA JAMBI

Teriaksananya perjalanan dinas





Rp 750.000.000

II Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana

13 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Baik

Tersedianya kendaraan Dinas

Operasional

BPKAD KOTA JAMBI


Operasional

BPKAD KOTA JAMBI

Tersedianya kendaraan

Dinas Operasional



Operasional

Rp 71.300.000

14 Pengadaan meubeler Terciptanya Kinerja yang Tersedianya BPKAD Tersedianya alat Rp 150.000.000 BPKAD Tersedianya Rp 224.100.000 BPKAD Tersedianya alat Rp 257715000 Baik Perlengkapan kantor KOTA

JAMBI penunjang pekerjaan

KOTA JAMBI

alat penunjang pekerjaan

KOTA JAMBI

penunjang pekerjaan

15 Pengadaan Peralatan Perkantoran

Tersedianya Peralatan Kantor

Tersedianya Peralatan

BPKAD KOTA






Rp 392 438 000

Perkantoran JAMBI Perkantoran JAMBI Perkantoran JAMBI Perkantoran

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Terpenuhinya bahan bacaan pegawai

BPKAD KOTA JAMBI


Rp A f\ f\l\f\ AAA 10.000.000

BPKAD KOTA JAMBI


n n i 7 A i~\ BPKAD KOTA JAMBI


10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kebersihan dan

Bahan Pembersih

BPKAD KOTA JAMBI

Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman

BPKAD KOTA JAMBI

BPKAD KOTA JAMBI

11 rcliycUlddd Ivldivdlldll

dan Minuman IBIbdUldliyd IVIdlVdlldM

dan Minuman i cijjcnumiiyci

konsumsi makan dan minum yang

diperlukan

BPKAD KOTA JAMBI

I ci ocuiai iya

konsumsi rapat para pegawai dan tamu pada DPKAD Kota

Jambi

Rp 35.000000 BPKAD KOTA JAMBI

i ci ocutcit iya

konsumsi rapat para pegawai

dan tamu pada DPKAD Kota

Jambi


i ci ocuiai iya

konsumsi rapat para pegawai dan

tamu pada DPKAD Kota

Jambi

Rp 60.835.000

12 Perjalanan Dinas Teriaksananya rapat-rapat koordinasi Dalam dan Luar Daerah

Terpenuhinya rapat-rapatdalam dan luar daerah Kota Jambi

BPKAD KOTA JAMBI






Rp 750.000.000

II Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana

13 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Baik


Operasional

BPKAD KOTA JAMBI


Operasional

BPKAD KOTA JAMBI

Tersedianya kendaraan

Dinas Operasional



Operasional

Rp 71.300.000

14 Pengadaan meubeler Terciptanya Kinerja yang Tersedianya BPKAD Tersedianya alat Rp 150.000.000 BPKAD Tersedianya Rp 224.100.000 BPKAD Tersedianya alat Rp 257.715.000 Baik Perlengkapan kantor KOTA

JAMBI penunjang pekerjaan

KOTA JAMBI

alat penunjang pekerjaan

KOTA JAMBI

penunjang pekerjaan

15 Pengadaan Peralatan Perkantoran

Tersedianya Peralatan Kantor


BPKAD KOTA






Rp 392.438 000

Perkantoran JAMBI Perkantoran JAMBI Perkantoran JAMBI Perkantoran

16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianaya Perlengkapan

Geduang Kantor

BPKAD KOTA JAMBI


Geduang Kantor



Geduang Kantor

Rp 74 000 000 BPKAD KOTA JAMBI


Geduang Kantor

Rp 85 100000

17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianaya Peralatan Geduang

Kantor

BPKAD KOTA JAMBI

Tersedianaya Peralatan

Geduang Kantor

BPKAD KOTA JAMBI


Geduang Kantor

Rp 462000000 BPKAD KOTA JAMBI


Geduang Kantor

Rp 531.300.000

18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Teriaksananya pemeliharaan kendaraandinas / operasional


kendaraan Dinas/Operasional

BPKAD KOTA JAMBI

Terpenuhinya emeliharaan

kendaraan dinas roda 2 dsn roda

4


Terpenuhinya emeliharaan

kendaraan dinas roda 2 dsn roda

4


Terpenuhinya Pemeliharaan

kendaraan dinas roda 2 dsn roda 4

Rp 257.140.000

19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - Alai Kantor

Teriaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor


kantor

BPKAD KOTA JAMBI

Terpenuhinya pemeliharaan

peralatan perkantoran

Rp 75000000 BPKAD KOTA JAMBI



Rp 31 000 000 BPKAD KOTA JAMBI



Rp 35.650.000

r \cndu o eud i l y /De r a l

Gedung Kantor i e r s eu i dnya o e u u n y

Kantor yang Memadai 1 tnpc i indf dnyd

Gedung kantor KOTA JAMBI

Hinwa Lotitrtr won/*, Miiiyd Kdiuui yang

R n -rnn nnn nnn rep ouu.uuv.uuu r i P k - A n

KOTA JAMBI

i c i p e n u n i n y d

kantor yang nyaman

D p i f A 1 A o r A A J J

KOTA JAMBI

Terpenuhinya kantor yang

nyaman

in Program: Peningkatan Disiplin

21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Teriaksananya pengadaan pakaian dinas bagi PNS dan Non PNS

Tersedianya pakaian dinas bagi PNS dan Non PNS

BPKAD KOTA JAMBI

Terpenuhinya pakaian dinas PNS dan Non

PNS

BPKAD KOTA JAMBI


PNS



PNS

Rp 40 000.000

22 Pengadaan Pakaian Teriaksananya Pakaian Tersedianya pakaian BPKAD lakaian batik PNS Rp 28.000.000 BPKAD Terpenuhinya BPKAD Terpenuhinya Rp 40.000 000 Khusus Hari - Hari Tertentu

Batik dinas KOTA JAMBI

KOTA JAMBI pakaian batik PNS dan Non

PNS

KOTA JAMBI pakaian batik PNS dan Non PNS

IV

Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

23 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemndang -Undangan.

Teriaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai

Terwujudnya kemampuan

aparatur

BPKAD KOTA JAMBI

Aparatur lulus bintek





Rp 75.000000

V Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

24 Penyusunan r c l d p u i d i l rVcUdiiyait

Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan rvcUd i iydn DUidi id i i ,

Semesteran dan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya L a p u i d n I X d U d l i y d l l

Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun SKPD

BPKAD K D T A

JAMBI

terlaksnanya n r n e o o piUbtfb

perencanaan kerja DPKAD Kota Jambi

BPKAD K O T A IAMRI r\c/ 1 r\ JMIVIDI

terlaksnanya n r n c o c pi U.JCO


BPKAD K O T A IAMRI l\\J l M JMIVIDI

terlaksnanya pi U o C o

perencanaan kerja DPKAD Kota

Jambi

Rp 54000.000

25 Ppnvi i<innf ln f !an f i i an r o i i yuout i a i i \joyjo\oi\ Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tpr^i i^tmnva Ppnvn^nnpn I U I O U O U I I I i j u r G I I V U O U M Q M

Laporan kinerja BPKAD

TprcpH ianv f l 1 wi ocu i c i i Jy ci

Penyusunan Laporan kinerja DPKAD

BPKAD KOTA JAMBI

Tf l r^nminnva 1 Ol O U O U I II If CI

Capaian Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD

BPKAD KOTA JAMBI

Tersusunnya Capaian Kinerja

dan Iktisar Realisasi Kinerja

SKPD


Tersusunnya Capaian Kinerja

dan Iktisar Realisasi Kinerja

SKPD

Rp 65.000.000

VI Program: Perencanaan SKPD

26 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tercapainya Perencanaan kerja DPKAD

Tersusunnya rencana kerja

BPKAD

D D L A n

B r K A U

KOTA JAMBI

Terlaksnanya proses


D— AC nnn nnn Kp 15.000.Ut)U DDI/ A n

B r K A U

KOTA JAMBI

Terlaksnanya proses


On AC n nn nnn Kp IbOOO.OOU D D I / A n

B r K A U

KOTA JAMBI

Terlaksnanya proses

perencanaan kerja DPKAD Kota

Jambi

D n on n n n n n n K p zu.uuu.uou 26

VII Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

27 Penyusunan analisa st Meningkatnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan analisa standar belanja

Terwujudnya Pengukuran kinerja keuangan dalam

penyusunan APBD dengan pendekatan

kinerja

BPKAD KOTA JAMBI

Tersedianya buku analisa

standar belanja dan Perwal

Pemerintah Kota Jambi


Tersedianya buku analisa

standar belanja dan Perwal



Tersedianya buku analisa standar

belanja dan Perwal


Rp 129.663.000

28 Penyusunan standar satuan harga

Teroiptanyan dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016

Tersedianya pedoman

penyusunan anggaran

BPKAD KOTA JAMBI

Tersedianya Pedoman

Penyusunan Anggaean


Tersedianya Pedoman

Penyusunan Anggaran


Tersedianya Pedoman

Penyusunan Anggaran

Rp 133.851 000

29 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Terciptanyan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan Han hp lan ia D a a r a h

Tersusunnya rancangan peraturan

tentang APBD

BPKAD KOTA JAMBI

Pelaksanaan Peraturan tentang

Gl IUUGI Gl 1

pendapatan dan belanja daerah



a i l y y a i a i l




anggaran n G i H a n G a n H a n penuapd lG l l QaM

belanja daerah

Rp 131.203.000

30 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Terciptanyan peraturan KDH tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah

Tercipatanya Peraturan Kepala Daerah tentang

Anggaran pendapatan dan belanja daerah

BPKAD KOTA JAMBI

Pelaksanaan Peraturan KDH

tentang anggaran




tentang anggaran




tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah

Rp 145.000.000 30

31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Terciptanyan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran

Terciptanya anggaran peraturan

daerah tentang

BPKAD KOTA JAMBI

Terciptannya Rancangan Peraturan




Terciptannya Rancangan

Peraturan Kepala

Rp 150.200.000

perubahan APBD pendapatan dan daerah (APBD-P)

anggaran pendapatan dan belanja daerah

perubahan (APBD - P)

Kepala Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kepala Daerah tentang


Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

32 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pGnjabaran parubahan APBD

Terciptanya rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Terciptanya rancangan peraturan

Kepala Daerah tentana APBD

penjabaran perubahan

BPKAD KOTA JAMBI


Keoala KDH tentang




Keoala KDH tentang



Terciptannya Rancangan

Peraturan Kepala KDH tantann l\L/l 1 i c i iiGi iy


Rp 132.775000

33 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Terciptanya peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD KOTA JAMBI

Pelaksanaan Penyusunan

peraturan KDH tentang

penjabaran Pertanggungjaw

aban pelaksanaan

APBD




penjabaran Pertanggungjaw

aban pelaksanaan

APBD




penjabaran Pertanggungjawab

an pelaksanaan APBD

Rp 132.365.000

34 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Terciptanyan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksaan APBD

Tercipyanya peraturan Kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD KOTA JAMBI

Pelaksanaan Peraturan

Daerah tentang pertanggungjaw

aban APBD


Pelaksanaan Peraturan

Daerah tentang pertanggungjaw

aban APBD


Pelaksanaan Peraturan Daerah

tentang pertanggungjawab

an APBD

Rp 165.552.000

35 Peningkatan Manajemen Aset Daerah

Teriaksananya tertib administrasi aset yang baik

Terwujudnya perbalkan dalam tata kelola aset dengan didukung data-data dan bukti-buktl yang

valid dan handal

BPKAD KOTA JAMBI

Teriaksananya tertib

administrasi Aset Daerah yang

balk Plank/Papan Nama Aset Sertifikasi,


Teriaksananya tertib

administrasi Aset Daerah

yang baik Plank/Papan Nama Aset Sertifikasi,

BPKAD KOTA JAMBI

Teriaksananya tertib administrasi Aset Daerah yang baik Plank/Papan

Nama Aset Sertifikasi, DBMD

35

DBMD DBMD

36 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

Teriaksananya Revaluasi/appraisal aset/barang milik daerah pada pemerintah kota Jambi

Penyelesaian/penent uan harga nilai aset.

BPKAD KOTA JAMBI

Terlaksana Revaluasl atau

Appraisal


Terlaksana Revaluasi atau

Appraisal


Terlaksana Revaluasi atau

Appraisal

Rp 182746000

37 Pelaksanaan pengembangan dan implementasi SIPKD dan regional SIKD

Proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah secara lebih efisien akurat dan sistematis

Pengembangan Teknologi Informasi

BPKAD KOTA JAMBI

Tertibnya Administrasi dan

Akuntabilitas Pelaksanaan

dan Pertanggungjaw

aban Pelaksanaan

APBD



Akuntabilitas Pelaksanaan

dan Pertanggungjaw

aban Pelaksanaan

APBD



Akuntabilitas Pelaksanaan dan

Pertanggungjawab an Pelaksanaan

APBD

Rp 332.350 000

38 Koordinasi pengelolaan dana dekonsentrasl dan tugas pembantuan

Terciptanya laporan realisasi dana dekonsentrasl dan tugas pembantuan

SKPD penerima dana dekonsentrasl

dan tugas pembantuan

BPKAD KOTA JAMBI

Pembinaan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasl

dan Dana Pembantuan


Pembinaan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasl

dan Dana Pembantuan


Pembinaan dan Pelaporan Dana

Dekonsentrasl dan Dana Pembantuan

Rp 39.445.000

39 Penyusunan laporan realisasi penerimaan

Terciptanya bahan data sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan penerimaan

SKPD pemungut pendapatan

BPKAD KOTA JAMBI

Laporan Realisasi

Penerimaan Pemerintah Kota

Jambi


Laporan Realisasi

Penerimaan Pemerintah Kota

Jambi


Laporan Realisasi Penerimaan


Rp 111.550.000

40 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terciptanya Informasi Keuangan daerah

BPKAD KOTA JAMBI

Terciptanya Laporan

Keuangan yang Akuntabilitas

BPKAD KOTA JAMBI

Terciptanya Laporan



Terciptanya Laporan


Rp 208.278 000

41 Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penatausahaan Akuntansi Aset SKPD sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Terciptanya Kualitas Pelaksanaan Penatausahaan Akuntansi Aset SKPD sesuai peraturan Perundang-undangan yang

BPKAD KOTA JAMBI

Teriaksananya Penatausahaan Akuntansi Aset SKPD sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BPKAD KOTA JAMBI




Rp 129 423.000

berlaku

42 Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Belanja SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Tercwujudnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Belanja SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BPKAD KOTA JAMBI

Teriaksananya Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan, Belanja SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BPKAD KOTA JAMBI




Rp 75.153.000

44 Peningkatan penerimaan pajak/retribusi Daerah

Meningkatnya peningkatan PAD pemerintah kota Jambi

SKPD Pengelola PAD

BPKAD KOTA JAMBI

Realisasi Pendapatan

Sebesar 90% dari target

pendapatan



Sebesar 90% dari target

pendapatan

BPKAD KOTA JAMBI


Sebesar 90% dari target pendapatan

4 5 4J

rxcyidldll rGliyeiulddll

Perbendahaaran dan Kas Umum Daerah

1 CI LIUI Iya MUM III llou dot

Perbendaharaan dan Kas Umum daerah

TPAA/I I I I irtni/pTpr+thnv i c i WUJUUI ly d i c i uui ly

a Administrasi Perbendaharaan dan Kas Umum daerah

BPKAD KOTA JAMBI

i c i idisodi idi i yd

Administrasi Perbendaharaan dan Kas Umum daerah

BPKAD KOTA JAMBI

i c i i dnoo i idi i y d


R n 82 42(1 4(1(1 RPKAn KOTA JAMBI

I Gl idAbal lal iya


R n 94 7 89 (1(1(1 r\p G4.roo.uuu

46 Pengelolaan dan pengendalian pengeiuaran keuangan daerah

Terciptanya administrasi dan proses pengeiuaran keuangan daerah bagi SKPD dilingkungan pemerintah kota Jambi

Terlaksanya administrasi dan proses pengeiuaran keuangan daerah bagi SKPD dilingkungan pemerintah kota Jambi

BPKAD KOTA JAMBI

Pelaksanaan Pengelolaan dan

Pengendalian Pengeiuaran Keuangan Daerah


Pelaksanaan Pengelolaan

dan Pengendalian Pengeiuaran Keuangan

Daerah


Pelaksanaan Pengelolaan dan

Pengendalian Pengeiuaran

Keuangan Daerah

Rp 152.835.000

47 Pembinaan penata usahaan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan SKPD sesuai dengan

SKPD Pengelola Keuangan

BPKAD KOTA JAMBI

Terlakananya penatausahaan keuangan SKPD

Rp 300.000.000 BPKAD I//YT A 1A 1 i n 1

KOI A JAMBI


Rp 279.720.000 BPKAD 1/ A T A 1 A Ik 1 n t

KOTA JAMBI


Rp 321.678.000

pada SKPD peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku

sesuai dengan peraturan yang berlaku

sesuai dengan peraturan yang berlaku

48 Pembinaan administrasi Gaji PNSD

Terciptanya penataan dan pengelolaan gaji PNSD yang tertib dan akurat bagi SKPD dilingkungan


BPKAD KOTA JAMBI

Pembinaan Administasi Gaji





Rp 265.000.000

49 Monitoring dan evaluasi pendapatan

Termonitornya dan pelaporan penerimaan daerah dari PAD, dana perimbangan, dan Iain-lain pendapatan daerah yang sah


BPKAD KOTA JAMBI

Tersusunnya PAD Evaluasi

sebanyak 4 Kali



sebanyak 4 Kali



sebanyak 4 Kali

Rp 140.976.000

50 Operasi Majelis Pertimbangan TPTGR

Meningkatnya peningkatan penerimaan Daerah

Bendahara PAD dan pihak ke 3

BPKAD KOTA JAMBI

Terselesainya tindak lanjut

termin sebanyak 10%


Terselesainya tindak lanjut

termin sebanyak 10%


Terselesainya tindak lanjut termin

sebanyak 10%

Rp 113.223.000

51 Penatausahaan Barang Milik daerah

'Terlaksanya tertib Administrasi Aset Daerah yang baik

Meningkatnya Pengelolaan Aset

Daerah Pemerintah Kota Jambi

BPKAD KOTA JAMBI

Terciptanya Administrasi Aset Daerah yang baik dan Tepat Waktu

BPKAD KOTA JAMBI




Rp 957.778.000

52 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Terlaksanya tertib Administrasi Aset Daerah yang baik

Penatausahaan penghapusan dan pemindahtanganan

aset.

BPKAD KOTA JAMBI

Terciptanya tertib Administrasi Aset Daerah yang baik

BPKAD KOTA JAMBI




Rp 156.113.000

53 Pengamanan Barang Milik Daerah

'Terlaksanya tertib Administrasi Aset Daerah yang baik

Meningkatnya Pengelolaan Aset

Daerah Pemerintah Kota Jambi

BPKAD KOTA JAMBI

Terciptanya Pengelolaan Aset Daerah


BPKAD KOTA JAMBI

Terciptanya Pengelolaan Aset Daerah



Terciptanya Pengelolaan Aset

Daerah Pemerintah Kota

Jambi

Rp 374.785.000

JUMLAH Rp6.370.181.500 7.510.357.193 8.903.946.000

L O L A K E U A N G A N

J A M B I

http://Rp6.370.181.500

Documents

* KOTA JAMBI * PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI · Untuk menerapkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 1.4. Sistematika Penulisan