Upload
independent
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
UNDANG - UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG RUMAH SAKIT
oleh :
Kelompok IV
1. FACHMI.........
2. NORMAYANTI RAMBE
3. SRI ROSITA
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2015/2016
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI....................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang.............................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN2.1 Defisnisi dan Dasar Hukum Rumah Sakit..................................... 32.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit .................................................... 3
2.2.1 Tugas ................................................................................... 32.2.2 Fungsi .................................................................................. 4
2.3 Persyaratan.................................................................................... 42.3.1 Umum................................................................................... 42.3.2 Sumber Daya Manusia......................................................... 5
2.4 Jenis Dan Klasifikasi Rumah Sakit............................................... 62.4.1 Berdasarkan Jenis Pelayanan.............................................. 62.4.2 Berdasarkan Pengelolahan.................................................. 6
2.5 Syarat-Syarat Mendirikan Rumah Sakit........................................ 72.6 Perizinan........................................................................................ 72.7 Rumah Sakit yang tidak Memenuhi Persyaratan.......................... 82.8 Kewajiban dan Hak Rumah Sakit................................................. 92.9 Hak dan Kewajiban Pasien............................................................ 11
2.9.1 Hak Pasien........................................................................... 112.9.2 Kewajiban Pasien................................................................ 13
2.10 Tanggungjawab Rumah Sakit..................................................... 132.11 Pembiayaan dan Tarif ................................................................. 152.12 Pembinaan dan Pengawasan........................................................ 162.13 Susunan Organisasi Secara Umum.............................................. 212.14 Unit-Unit Non Struktural............................................................. 252.15 Kelompok Jabatan Fungsional.................................................... 262.16 Staf Medik Fungsional ............................................................... 272.17 Tata Kerja.................................................................................... 272.18 Eselonisasi................................................................................... 29
DAFTAR PUSTAKA
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Latar belakang umum lahirnya UU No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit
adalah karena beberapa pertimbangan tentang pentingnya pembentukan sebuah undang-
undang baru dari pihak-pihak yang menjadi aktor dari perumusan dan pembentukan
undang-undang. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, antara lain bahwa :
1) Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan
dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
2) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan
karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan
kesehatan, kemajuan tekhnologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang
harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau
oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
3) Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit serta
pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan
kesehatan, perlu mengatur rumah sakit dengan Undang-Undang.
4) Pengaturan mengenai rumah sakit belum cukup memadai untuk dijadikan
landasan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai institusi pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
5) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta untuk memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat dan rumahsakit, perlumembentuk Undang-
Undang tentang rumah sakit.
Selain itu, secara historis, lahirnya undang-undang ini adalah karena adanya usulan
dari Komisi IX DPR periode 2004-2009 agar masuk Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) bersama undang-undang lain yang diprioritaskan untuk dibahas saat itu.
Banyaknya masalah di rumah sakit, misalnya pasien ditolak atau disandera, sehingga
tidak cukup diatasi atau diminimalisir kejadian kasus ini dengan regulasi yang sifatnya
hanya sekelas keputusan menteri. Sehingga saat itu, Komisi IX berusaha untuk
membuatkan sebuah regulasi kuat untuk rumah sakit. Selain itu, pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, globalisasi, desentralisasi,
serta tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan pelayanan kesehatan yang bermutu
mengakibatkan semakin kompleksnya pengelolaan rumah sakit. Ditambah,
kecenderungan rumah sakit lebih ke arah komersialisasi telah menimbulkan persaingan
yang tidak sehat, rendahnya mutu pelayanan, dan munculnya berbagai kasus gugatan
karena adanya dugaan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di
rumah sakit dan belum memadainya landasan hukum penyelenggaraan rumah sakit
sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga UU Rumah Sakit yang masih
berupa RUU saat itu, sangat mendesak disahkan guna melindungi hak-hak pasien,
masyarakat dan pengelola rumah sakit.
BAB IIPEMBAHASAN
2.1 Definisi dan Dasar Hukum Rumah Sakit
1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1)dan
Pasal 34 ayat (3)
2) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, dan
3) Pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
4) UU ini diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2009, dan paling lambat 2 (dua)
tahun setelah UU ini diundangkan atau sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011
Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang
dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit merupakan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang melayani masyarakat dengan sebaik-
baiknya.
2.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit
2.2.1 Tugas
Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna.
2.2.2 Fungsi
1) penyelenggaraan pelayanan pengobatan danpemulihan kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan rumah sakit;
2) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sertapenapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangkapeningkatan pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidangkesehatan
2.3 Persyaratan
2.3.1 Umum
1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi,bangunan, prasarana,
sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan;
2) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau
swasta;
3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus
berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang
kesehatan, Instansitertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan
pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang
kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan;
2.3.2 Sumber Daya Manusia
1) Rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan
penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga
manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan;
2) Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus sesuai dengan jenis dan
klasifikasi rumah sakit;
3) Rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau
pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit;
4) Rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan;
5) Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di rumahsakit wajib
memiliki Surat Izin Praktiksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai
dengan standar profesi, standar pelayanan rumahsakit, standar prosedur
operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan
mengutamakan keselamatan pasien.
2.4 Jenis Dan Klasifikasi Rumah Sakit
2.4.1 Berdasarkan Jenis Pelayanan
Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit
Khusus
a) Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan padasemua bidang
dan jenis penyakit;
b) Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau
satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur,
organ, jenis penyakit,atau kekhususan lainnya.
2.4.2 Berdasarkan Pengelolaan
Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah sakit privat
a) Rumah Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit publik yang dikelola
Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan
pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Rumah Sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang
berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero;
c) Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan setelah
memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Rumah sakit
pendidikan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri
yang membidangi urusan pendidikan. Rumah Sakit pendidikan merupakan
Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara
terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan
kedokteran berkelanjutan,dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya;
2.5 Syarat-syarat Mendirikan Rumah Sakit
1) Rumah sakit yang didirikan oleh swasta, harus berbentuk badan hukum yang
kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitan (pasal 7 ayat 4)
2) Persyaratan Lokasi (pasal 8 tentang Amdal)
3) Persyaratan Bangunan (pasal 9 - pasal 10)
4) Persyaratan Prasarana ( pasal 11)
5) Persyaratan SDM (pasal 12 - pasal 14, tidak ada hal yang baru kecuali rumah
sakit dapat memperkerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan
pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah)
6) Persyaratan Kefarmasian (pasal 15 untuk standar pelayanan kefarmasian
diatur Permenkes)
7) Persyaratan Peralatan Medis dan Nonmedis (pasal 16
2.6 Perizinan
Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin, terdiri dari izin
mendirikan dan izin operasional.
1) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang untuk 1 (satu) tahun;
2) Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan;
3) Izin Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakitpenanaman modal asing atau
penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan
rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah
Daerah Provinsi.Izin Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman
modal dalam negeri diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang
melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam
negeri;
4) Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang
kesehatanpada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5) Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenangdi
bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2.7 Rumah Sakit Yang Tidak Memenuhi Persyaratan
2.7.1 Pasal 17 UU ini menyebutkan:
a) Tidak diberikan izin mendirikan
b) Dicabut izin operasionalnya, atau
c) Tidak diperpanjang izin operasionalnya.
2.7.2 Pasal 27 izin rumah sakit dapat dicabut apabila :
a) Habis masa berlakunya
b) Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar
c) Terbukti melakukan pelanggaran terhadap PP dan dan UU
d) Atas perintah pengadilan (penegakan hukum
2.8 Kewajiban dan Hak Rumah Sakit
2.8.1 Beberapa kewajiban Rumah Sakit Menurut UU No. 44 pasal 29 :
1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada
masyarakat;
2) Memberi pelayanan kesehatan yang aman,bermutu, anti diskriminasi, dan
efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuaidengan standar
pelayanan Rumah Sakit;
3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya;
4) Berperan aktif dalam memberikan pelayanankesehatan pada bencana, sesuai
dengankemampuan pelayanannya;
5) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau
miskin;
6) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas
pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang
muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa,
atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
7) Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di
Rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
8) Menyelenggarakan rekam medis;
9) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana
ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui,
anak-anak, lanjut usia
10) Melaksanakan sistem rujukan;
11) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan
etika serta peraturan perundang-undangan;
12) Memberikan informasi yang benar, jelas danjujur mengenai hak dan
kewajiban pasien;
13) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
14) Melaksanakan etika Rumah Sakit;
15) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
16) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional
maupun nasional;
17) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau
kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
18) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital
bylaws);
19) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah
Sakit dalam melaksanakan tugas;
20) Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa
rokok;
2.8.2 Hak Rumah Sakit
1) Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai
dengan klasifikasi rumah sakit;
2) Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif,
dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalamrangka mengembangkan
pelayanan;
4) Menerima bantuan dari pihak lain sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
5) Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
6) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan;
7) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8) Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang
ditetapkansebagai rumah sakit pendidikan;
2.9 Hak dan Kewajiban Pasien
2.9.1 Hak Pasien
1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di
Rumah Sakit;
2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi
dan standar prosedur operasional;
5) Memperoleh layanan yang efektif dan efisiensehingga pasien terhindar dari
kerugian fisik dan materi;
6) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan
peraturan yang berlaku di rumah sakit;
8) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain
yang mempunyai surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun diluar
Rumah Sakit;
9) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-
data medisnya;
10) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dantata cara tindakan medis,
tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang
mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta
perkiraan biaya pengobatan;
11) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan
oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama
hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di
Rumah Sakit;
15) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap
dirinya;
16) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidaksesuai dengan agama dan
kepercayaan yang dianutnya;
17) Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakitapabila Rumah Sakit diduga
memberikan pelayananyang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata
ataupun pidana; dan
18) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidaksesuai dengan standar
pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
2.9.2 Kewajiban Pasien
Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadapRumah Sakit atas pelayanan yang
diterimanya;
2.10 Tanggungjawab Rumah Sakit
Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang
ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.
2.10.1 Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit
1) Rumah sakit hanya mempekerjakan tenaga kesehatan yang kompeten dan ada
program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan;
2) Rumah sakit menyediakan regulasi (norma), standar-standar, prosedur, dan
kriteria (patokan/parameter), dan dijalankan secara konsisten;
3) Rumah sakit menyediakan organisasi yang menunjang kerja bermutu misalnya
dengan mengajukan sistem akreditasi dan atau ISO;
4) Mengalihkan risiko profesi kepada pihak Asuransi;
5) Menyikapi secara bijak sejak dini apabila ditemukan potensi tuntutan;
2.10.2 Sistem Perlindungan Bila Terjadi Perkara (atau pada saat tuntutan)
1) Rumah sakit harus memiliki sistem untuk melakukan koordinasi, konsolidasi
untuk menganalisis kasus, menemukan kesalahan bila ada, menentukan posisi
hukumnya, dan menetukan langkah-langkah mengatasinya;
2) Rumah sakit memiliki organisasi yang mamapu memberikan
advokasi/pendampingan, dari sisi hukum maupun sisi tekhnis dan
administrasi;
2.10.3 Doktrin Hospital Liability
Didalam konteks hukum kedokteran, doktrin Corporate Liability ini mulai
timbul dalam penerapannya kepada rumah sakit sehingga timbul doktrin “Hospital
Liability” dimana rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata (ganti
kerugian) yang ditimbulkan oleh orang-orang yang dibawah perintahnya yang sampai
menimbulkan kerugian kepada pasiennya (J. Guwandi, SH. Tindakan medik dan
tanggung jawab Produk Medik Prod Jakarta, FKUI, 1993 hala 15 – 16)
2.10.4 Rumah Sakit Wajib Menyusun Dan Melaksanakan peraturan internal
Rumah Sakit (hospital bylaws)
Yang dimaksud dengan peraturan internal RS (Hospital Bylaws) adalah
peraturan organisasi RS (coporate bylaws) dan peraturan staf medis RS (Medical staff
bylaws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik
(good corporate governance)
2.10.5 Pedoman Hospital Bylaws
1) Pedoman Hospital Bylaws adalah Keputusan Meneteri Kesehatan RI No.
772/Menkes/SK/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002
2) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang
pedoman peraturan internal staff medis (Medical Staff Bylaws) di rumah sakit
2.10.6 Potensi Tuntutan :
1) Potential claimable event:
Terdapat keluhan, komplain yang dapat menuju kesuatu tindakan klaim
meskipun belum nyata kearah klaim
2) Claim
Terdapat keinginan nyata dari pasien/keluarganya untuk meminta
kompensasi/ganti rugi
2.10.7 Tuntutan hukuman
Tedapat tuntutan hukum secara formal, baik perdata maupun pidana
2.11 Pembiayaan dan Tarif
2.11.1 Pembiayaan
1) Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit,
anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah,
subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi ataubantuan Pemerintah dan
Pemerintah Daerahdiatur denganPeraturan Pemerintah;
2.11.2 Tarif
Menteri menetapkan pola tariff nasional
a) Pola tarif nasional ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan
pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional;
b) Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional
yang berlaku untuk rumah sakit di Provinsi yang bersangkutan;
c) Besaran tarif kelas III rumahsakit yang dikelola Pemerintah ditetapkan oleh
Menteri;
d) Besaran tarif kelas III rumahsakit yang dikelola Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit selain rumah sakit yang dikelola
pemerintah dan pemerintah daerah ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit
dengan memperhatikan besaran tarif berdasarkan komponen biaya satuan
pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional
2.12 Pembinaan dan Pengawasan
2.12.1 Umum
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan,
dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
yang bertujuan untuk :
a) Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
b) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
c) Keselamatan pasien ;
d) Pengembangan jangkauan pelayanan; dan
e) Peningkatan kemampuan kemandirian rumahsakit;
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. Tenaga pengawas
melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan.
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dapat mengambil tindakan administratif berupa:
a) Teguran;
b) Teguran tertulis; dan/atau
c) Denda dan pencabutan izin;
2.12.2 Dewan Pengawas Rumah Sakit
Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.Dewan
Pengawas Rumah Sakit merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen
dan bertanggung jawab kepada pemilik Ruma h Sakit. Keanggotaan Dewan Pengawas
Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi
perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit
berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4
(empat) orang Anggota. Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana bertugas :
1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah Sakit; dan
7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan
perundang-undangan;
2.13 Susunan Organisasi Secara Umum
1. Direktur
Tugas:
Menyusun kebijaksanaan teknis pelaksanaan kesehatan, memimpin, mengawasi,
mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Rumah Sakit sesuai dengan
kewenangannya.
Fungsi;
1) Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian keperawatan, pendidikan
dan pelatihan.
2) Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan rekam medis
dan pelaporan.
3) Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan
medis.
4) Pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian instalasi-instalasi.
5) Pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU)
Tugas dan Funsi :
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi
kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas,
keprotokolan dan ketatalaksanaan.
3. Kepala Seksi Pelayanan
Tugas dan Fungsi :
Seksi pelayanan medis mempunyai tugas melakukan pengelolaan mengatur,
mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang
medis dan pelayanan non medis.
4. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan dan Rujukan
Tugas dan Fungsi :
Seksi Asuhan Keperawatan dan Rujukan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan, mengatur, mengendalikan dan mengawasi kegiatan keperawatan
serta mengelola dan melaksanakan kegiatan rujukan
5. Kepala Seksi Rekam Medis dan Pelaporan Teknis
Tugas dan Fungsi :
Seksi Rekam Medis dan Pelaporan Teknis mempunyai tugas melakukan
pengelolaan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan Rekam Medis serta
menyiapkan bahan dan menyusun, menghimpun dan mengolah laporan teknis
Pembagian Susunan Organisasi Berdasarkan Jenis Rumah sakit :
a. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas A
(1) RSU Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 4 (empat) Direktorat.
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
b. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan
(1) RSU Kelas B Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur
Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
c. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan
(1) RSU Kelas B Non Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala disebut
Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 2 (dua) Direktorat.
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
d. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas C
(1) RSU Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
(2) Direktur membawahi paling banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Bagian.
(3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi
(4) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
e. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas D
(1) RSU Kelas D dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
(2) Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Subbagian.
(3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi
(4) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
f. Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Kelas A
(1) RSK Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 4 (empat) Direktorat
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
g. Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Kelas B
(1) RSK Kelas B dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
(2) Direktur Utama membawahi paling banyak 2 (dua) Direktorat
(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari 2 (dua) Bidang atau 2 (dua) Bagian
(4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi
(5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
h. Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Kelas C
(1) RSK Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
(2) Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Subbagian.
2.14 Unit – Unit Non Struktural
a. Satuan Pengawas Intern
1) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas
melaksanakan intern rumah sakit.
2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
pimpinan sakit.
3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan rumah
sakit.
b. Komite
1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau
profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada
pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan
pelayanan rumah sakit.
2) Pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai
kebutuhan rumah, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta
Komite Etik dan Hukum.
3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah
sakit.
4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan
oleh pimpinan rumah sakit.
5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh
pimpinan rumah setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal
Bina Pelayanan Medik.
c. Instalasi
1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas
dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian
rumah sakit.
2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai
kebutuhan rumah sakit.
3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan
oleh
pimpinan rumah sakit.
4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-
tenaga fungsional dan atau non medis.
5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
2.15 Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.
2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan
kompetensinya.
3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.16 Staf Medik Fungsional
1) Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang
medis dalam jabatan fungsional.
2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan
kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan
pengembangan.
3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan
pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
2.17 Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi di lingkungan rumah
sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam
lingkungannya masing-masing serta dengan unitunit lainnya. Setiap pimpinan satuan
organisasi wajib mengawasi bawahan danapabila terjadi penyimpangan wajib
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan
berkala pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Para Direktur, Kepala Bidang/Bagian, Kepala Seksi/Subbagian,Ketua Komite,
Kepala Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kepala Satuan Pemeriksaan
Internal wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing. Dalam
menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua
lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan
organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya. Dalam rangka
pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib
mengadakan rapat berkala.
2.18 Eselonisasi
1) Eselonisasi untuk Rumah Sakit Umum sesuai dengan klasifikasinya:
a. RSU kelas A, terdiri dari :
1) Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
2) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon
III.a;
4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon
IV.a
b. RSU kelas B Pendidikan, terdiri dari :
1) Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
2) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b ;
3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon
III.a;
4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon
IV.a
c. RSU kelas B Non-Pendidikan, terdiri dari:
1) Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.b;
2) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a ;
3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon
IV.a
d. RSU kelas C, terdiri dari:
1) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon
IV.b
e. RSU kelas D, terdiri dari:
1) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.b;
2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon
IV.b
2) Eselonisasi untuk Rumah Sakit Khusus sesuai dengan klasifikasinya:
a. RSK kelas A, terdiri dari:
1) Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
2) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b ;
3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a;
4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon
IV.a
b. RSK kelas B, terdiri dari:
1) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
2) Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon
III.b;
4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon
IV.a
c. RSK kelas C, terdiri dari:
1) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.b;
2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b
DAFTAR PUSTAKA
1. https://www.google.com/search? client=opera&q=tata+kerja+rumah+sakit&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
2. https://www.google.com/search? client=opera&q=organisasi+dan+tata+kerja+rumah+sakit&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
3. https://www.google.com/search? q=uu+no+44+tahun+2009&rlz=1C1HOPT_enID552ID552&oq=uu+no+44+tahun+200
9&aqs=chrome..69i57.11766j0j1&sourceid=chrome& 4. https://www.google.com/search?
q=PERATURAN+MENTERI+KESEHATAN+REPUBLIK+INDONESIA+NOMOR+%3A+1045%2FMENKES%2FPER%2FXI
%2F2006&rlz=1C1HOPT_enID552ID552&oq=per&aqs=chrome.4.69i57j69i61l3j69i59l2.3855j0j
5. https://www.google.com/search? q=struktur+organisasi+rumah+sakit+umum+pusat&rlz=1C1HOPT_enID552ID552&oq=STRUKT&aqs=chrome.2.69i57j69i61j69i59l2j0l2.15700j0j9&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8