Uang Beredar (Indonesia) dan Kebijakan Moneter

Disusun Oleh :

Dewi Sartika ( F01112061 )

Donna Febrillia ( F01112003 )

Rosilia IMJ ( F01112027 )

Di Tulis Untuk Mata Kuliah

Bank dan Lembaga Keuangan

Pada Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler A

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Tanjungpura

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang

mana telah bemberikan nikmat dan karunia-nya pada kita. Kami

dari penyusun makalah ini berterimakasih pada dosen dalam

matakuliah 3 sks adalah Bank dan Lembaga Keuangan yang telah

memberikan tugas ini pada kami, dengan pembahasan “JUMLAH UANG

BEREDAR DAN KEBIJAKAN MONETER” yang mana dengan adanya tugas

ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengertian

dalam berbudaya dan bersosialisasi sebagai makhluk hidup yang

memiliki peradaban Dengan ini kami juga membutuhkan kritik,

saran, kontribusi dan pertanyaan-pertanyaan yang membangun dan

memperbaiki makalah kami kemasa yang akan datang, sebab tanpa

adanya partisipasi, dukungan dan arahan dari dosen dan teman-

teman sekalian kami tidak tahu kekurangan dan kelebihan dari

tugas makalah kami ini.

Pontianak, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Rumusan masalah

1.4 Tujuan pemakalah

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Jumlah Uang Yang Beredar

2.1.1 Pengertian Jumlah Uang Beredar (JUB)

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar.

2.1.3 Pengendalian Jumlah Uang Beredar (JUB)

2.1.4 Berbagai Kebijakan Pemerintah dalam Mempengaruhi Jumlah

Uang Beredar. 

2.1.5 Kebijakan Moneter Pemerintah Untuk Menstabilkan Jumlah

Uang Beredar 

2.2 Kebijaksanaan Moneter

2.2.1 Defenisi kebijaksanaan moneter

2.2.2 Peran kebijaksanaan moneter

2.2.2.1 Kebijakan moneter ekspansif / monetary expansive

policy

2.2.2.2 Kebijakan moneter kontraktif / monetary contractive

policy

2.2.3 Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan

instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain ;

2.2.3.1 Operasi pasar terbuka (open market operation)

2.2.3.2 Fasilitas diskonto (discount rate)

2.2.3.3 Rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio)

2.2.3.4 Himbauan moral (moral persuasion)

2.2.4 Mekanisme kebijakan moneter

2.2.4.1 Jalur biaya modal (the cost of capital channel)

2.2.4.2 Jalur kekayaan ((wealth channel)

2.2.4.3 Jalur harga relatif

2.2.4.4 Jalur langsung (teori moneterist)

2.2.5 Instrumen kebijaksanaan moneter

2.2.6 Instrumen kebijaksanaan moneter umum (kuantitatif)

2.2.6.1 Politik diskonto (discount policy)

2.2.6.2 Politik dasar terbuka (open market)

2.2.6.3 Politik perubahan cadangan minimum (reserver

requirement)

2.2.7 Instrumen kebijakswanaan moneter khusus (kualitatif)

2.2.7.1 Moral suasion

2.2.7.2 Pengendalian kredit selektif (selektive credit

control)

2.2.8 Bekerjanya kebiasaan moneter

2.2.9 Beberapa masalah dalam kebijaksanaan moneter

2.2.9.1 Sasaran ; tingkat bunga tingkat ung beredar

2.2.9.2 “uang” mana yang dikendalikan

2.2.9.3 Ketidak pastian dan jarak waktu (lag)

2.2.9.4 Harapan rasional (rational expectations)

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpilan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Jumlah Uang Beredar dan Kebijaksanaan Moneter adalah

bagian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi termasuk didalam

kelompok ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial berhubungan

dengan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai

anggota masyarakat. Perbuatan manusia itu mempunyai

motivasi yang berbeda satu sama lain, meskipun mungkin

perbuatannya itu sendiri sama. Dari sini timbul

kesulitan yang pertama didalam ilmu sosial, yaitu bahwa

jawaban atau pemecahan atas sesuatu masalah bersifat

kemungkin. Kebenarannya bersifat relatif, bukan

kebenarannya mutlak. Dengan demikian ilmu ekonomi

perusahaan juga terkait oleh ciri-ciri ilmu-ilmu sosial

pada umumnya.

II. RUMUSAN MASALAH

Dengan adanya pembahasan ini semoga dapat menambah

wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang mata kuliah Bank

dan Lembaga Keuangan khususnya dalam bahasan ini yakni

Jumlah Uang Beredar dan Kebijakan Moneter. Yang dapat

kita aplikasikan di kehidupan kita baik secara formal

maupun secara informal yang dapat menambah dinamika

ilmu pengetahuan kita.

III. TUJUAN

Dalam hal ini tujuan yang dapat kita ambil dalam

pembahasan ini adalah bagaimana kita dapat mengetahui

apa yang kita bahas pada ini mengenai jumlah uang

beredar dan kebijakan moneter. Dan bagaimana untuk

memanfaatkan dan mengaplikasikannya dalam berbagai

keperluan yang mengenai hal demikian yang dapat

menambah pemahaman kita khususnya dalam ruang lungkup

Jumlah Uang Beredar dan Kebijaksanaan Moneter. Dengan

hal demikian kita dapat mengembangkan secara luas apa

yang telah kita pelajari dan kita pahami pada saat ini.

BAB II

PEMBAHASAN

a. JUMLAH UANG YANG BEREDAR

Perubahan jumlah uang yang beredar ditentukan oleh hasil

interaksi antara masyarakat, lembaga keuangan serta bank

sentral. Proses bagaimana interaksi ini berjalan, dibawah

ini akan dijelaskan mulai dari sederhana hingga yang

lebih kompleks (lebih realistis).

I. Pengertian Jumlah Uang Beredar (JUB)

Ada sebagian ahli yang mengkalifikasikan jumlah uang

beredar menjadi dua, yaitu: 

a. jumlah uang beredar dalam arti sempit atau disebut

‘Narrow Money’ (M1), yang terdiri dari uang kartal

dan uang giral (demand deposit); dan

b. uang beredar dalam arti luas atau ‘Broad Money’ (M2),

yang terdiri dari M1 ditambah dengan deposito berjangka

(time deposit).

Sementara ahli lain menambahkan dengan M3, yang terdiri

dari M2 ditambah dengan semua deposito pada lembaga-

lembaga keuangan non bank. Dalam tulisan ini, jumlah uang

beredar dibedakan menjadi dua yaitu uang beredar dalam

arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2).

Namun sebelum menguraikan uang beredar dalam arti sempit

dan luas tersebut, penting dijelaskan disini tentang uang

primer atau uang inti (reserve money), yang dinotasikan

dengan M0. Uang inti merupakan cikal-bakal lahirnya uang

kartal dan uang giral.

Uang Primer atau Uang Inti (M0)

Uang primer atau uang inti atau reserve money

(Insukindro, 1994, hal: 76) merupakan kewajiban otoritas

moneter (Bank Indonesia), yang terdiri atas uang kartal

yang berada di luar Bank Indonesia dan Kas Negara, dan

rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan sektor

swasta (perusahaan maupun perorangan) di Bank Indonesia. 

Dengan demikian, uang kartal yang dipegang pemerintah,

dalam bentuk kas pemerintah atau kas negara, dan simpanan

giral pemerintah pada Bank Indonesia, tidak termasuk

sebagai komponen dari uang primer. 

Uang Beredar Dalam Arti Sempit (Narrow Money = M1).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa uang beredar dalam

arti sempit adalah seluruh uang kartal dan uang giral

yang ada di tangan masyarakat. Sedangkan uang kartal

milik pemerintah (Bank Indonesia) yang disimpan di bank-

bank umum atau bank sentral itu sendiri, tidak

dikelompokkan sebagai uang kartal. 

Sedangkan uang giral merupakan simpanan rekening koran

(giro) masyarakat pada bank-bank umum. Simpanan ini

merupakan bagian dari uang beredar, karena sewaktu-waktu

dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan berbagai

transaksi. Namun saldo rekening giro milik suatu bank

yang terdapat pada bank lain, tidak dikategorikan sebagai

uang giral.

Uang Beredar Dalam Arti Luas (Broad money = M2)

Dalam arti luas, uang beredar merupakan penjumlahan dari

M1 (uang beredar dalam arti sempit) dengan uang kuasi.

Uang kuasi atau near money adalah simpanan masyarakat

pada bank umum dalam bentuk deposito berjangka (time

deposits) dan tabungan. Uang kuasi diklasifikasikan

sebagai uang beredar, dengan alasan bahwa kedua bentuk

simpanan masyarakat ini dapat dicairkan menjadi uang

tunai oleh pemiliknya, untuk berbagai keperluan transaksi

yang dilakukan.

Dalam sistem moneter di Indonesia, uang beredar dalam

arti luas ini (M2) sering disebut dengan likuiditas

perekonomian.

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dasar terciptanya

uang beredar adalah karena adanya uang inti atau uang primer.

Dengan demikian, besarnya uang beredar ini sangat dipengaruhi

oleh besarnya uang inti yang tersedia. Sedangkan besarnya uang

inti ini dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: (Boediono,

1993, hal: 97) 

1. Keadaan neraca pembayaran (surplus atau defisit);

Apabila neraca pembayaran mengalami surplus, berarti ada

devisa yang masuk ke dalam negara, hal ini berarti ada

penambahan jumlah uang beredar. Demikian pula sebaliknya, jika

neraca pembayaran mengalami defisit, berarti ada pengurangan

terhadap devisa negara. Hal ini berari ada pengurangan

terhadap jumlah uang beredar.

2. Keadaan APBN (surplus atau defisit);

Apabila pemerintah mengalami defisit dalam APBN, maka

pemerintah dapat mencetak uang baru. Hal ini berarti ada

penambahan dalam jumlah uang beredar. Demikian sebaliknya,

jika APBN negara mengalami surplus, maka sebagian uang beredar

masuk ke dalam kas negara. Sehingga jumlah uang beredar

semakin kecil.

3. Perubahan kredit langsung Bank Indonesia;

Sebagai penguasa moneter, Bank Indonesia tidak saja dapat

memberikan kredit kepada bank-bank umum, tetapi BI juga dapat

memberikan kredit langsung kepada lembaga-lembaga pemerintah

yang lain seperti Pertamina, dan badan usaha milik negara

(BUMN) lainnya. Perubahan besarnya kredit langsung ini akan

berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah uang beredar.

4. Perubahan kredit likuiditas Bank Indonesia.

Sebagai banker’s bank, BI dapat memberikan kredit likuiditas

kepada bank-bank umum. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis

ekonomi sejak tahun 1997 lalu, BI memberikan kredit likuiditas

dalam rangka mengatasi krisis likuiditas bank-bank umum, yang

jumlahnya mencapai ratusan trilyun rupiah. Hal ini berdampak

pada melonjaknya jumlah uang beredar.

Di samping itu, adanya pinjaman luar negeri, kebijakan tarif

pajak, juga dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah uang

beredar.

III. Pengendalian Jumlah Uang Beredar (JUB)

Pengendalian terhadap JUB, merupakan kebijakan yang sangat

esensial berkaitan dengan perekonomian suatu negara.

Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Departemen

Keuangan, merupakan ‘aktor’ utama yang bertanggung jawab

terhadap JUB di Indonesia. Namun demikian, kebijakan

pemerintah dalam mengendalikan JUB ini tidak terlepas dari

pelaku-pelaku lain dalam proses penciptaan uang beredar,

yaitu: (Boediono, 1993, hal: 85)

a. bank-bank umum (atau sektor perbankan), dan

b. masyarakat umum

Jumlah uang beredar, baik dalam arti sempit maupun dalam arti

luas, senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ia

bisa membesar (ekspansif) atau mengecil (kontraktif), hal ini

tergantung dari kebutuhan perekonomian. Tujuan pengendalian

uang beredar ini tidak lain adalah untuk tercapainya

pertumbuhan ekonomi nasional yang sifatnya stabil dan tidak

terlampau tinggi. 

JUB yang terlalu besar, seperti pernah terjadi pada tahun 80-

an, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi

perbankan 1983 dan ditambah dengan kebijakan deregulasi 1988

(Pakto 1988), dampaknya juga tidak baik terhadap perekonomian

jangka panjang. Kebijakan uang longgar (easy money) ketika

itu, telah mengakibatkan aktivitas konomi yang terlampau

tinggi (overheated), yang cenderung mendorong laju inflasi.

Untuk mengurangi JUB ketika itu, pemerintah mengeluarkan

kebijakan yang dikenal dengan "gebrakan Sumarlin". Dalam

rangka absorpsi rupiah tersebut oleh Bank Indonesia,

pemerintah menaikkan tingkat suku bunga deposito sampai 24%

per tahun. Dan hal ini memang terbukti ampuh dalam mengurangi

JUB.

IV. Berbagai Kebijakan Pemerintah dalam Mempengaruhi Jumlah

Uang Beredar.

Secara garis besar terdapat dua jenis kebijakan yang dilakukan

pemerintah (Bank Indonesia dan Departemen Keuangan) dalam

mengendalikan jumlah uang beredar, yaitu:

a. kebijakan moneter; dan

b. fiskal.

● Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh

Bank Indonesia, yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kebijakan moneter kuantitatif , yang meliputi:

a. Poltik Pasar Terbuka

BI mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara jual beli

surat-surat berharga. BI mempunyai instrumen yaitu Sertifikat

Bank Indonesia (SBI). Apabila jumlah uang beredar dalam

masyarakat terlalu besar, maka BI dapat menjual SBI kepada

masyarakat (bank-bank umum). Apabila bank umum membeli SBI

artinya ada uang yang tersedot ke pemerintah (BI), yang

berarti jumlah uang beredar berkurang.

b. Politk Diskonto dan bunga pinjaman.

BI dapat membeli surat-surat berharga bank-bank umum yang

tingkat likuiditasnya tinggi, dengan tingkat diskonto yang

telah ditetapkan oleh BI. BI juga bisa memberikan pinjaman

kepada bank-bank umum, yang artinya terjadi penambahan jumlah

uang beredar. BI dapat juga menaikkan bunga pinjaman kepada

bank-bank umum, maka bank umum akan mengurangi jumlah

pinjamannya dari bank Indonesia.

c.Politik merubah cadangan minimal bank-bank umum pada BI

Setiap bank umum wajib mempunyai cadangan di BI dan jumlahnya

ditetapkan oleh BI. Istilahnya adalah reserve requirement.

Apabila Bank Indonesia menaikkan tingkat cadangan minimal

bank-bank umum, katakanlah dari 10% menjadi 15%, maka hal ini

akan mengurangi jumlah uang beredar, karena semakin besarnya

modal bank-bank umum yang harus disimpan di BI.

2. Kebijakan moneter kualitatif, yang meliputi:

a. Pengawasan pinjaman secara selektif

Bank sentral mengawasi pinjaman dan investasi yang dilakukan

oleh bank-bank umum, agar bank-bank umum selektif dalam

memberikan kredit kepada debitur.

b. Pembujukan moral

Bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan

bank-bank umum untuk meminta langkah-langkah tertentu dalam

rangka membantu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh

pemerintah. Melalui pembujukan moral ini, bak\nk sentral dapat

meminta bank-bank umum untuk menambah atau mengurangi pinjaman

di semua sektor atau hanya di sektor-sektor tertentu saja.

Ataupun membuat perubahan-perubahan tingkat bunga yang mereka

tetapkan.

● Kebijakan Fiskal (Pajak)

Kebijakan ini juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar,

yaitu melalui pajak. Apabila pemerintah, dalam hal ini

Departemen Keuangan, memperluas objek pajak, berarti akan

lebih banyak uang yang tersedot ke pemerintah. Dalam hal ini

berarti jumlah uang beredar menjadi berkurang. Demikian pula

misalnya ketika pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor

pada tahun 1999 sebesar kurang lebih 100%, hal ini berarti

terjadi penyerapan (absorbsi) uang yang beredar.

V. Kebijakan Moneter Pemerintah Untuk Menstabilkan Jumlah Uang

Beredar 

Ada 2 kebijakan moneter yaitu:

• Kebijakan Moneter Ekspansif

Suatu kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar

• Kebijakan Moneter Kontraktif

Suatu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar atau

disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Ada beberapa cara untuk melakukan kebijakan moneter

diantaranya :

● Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang beredar

dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah

● Diskonto

Diskonto adalah pengaturan jumlah uang beredar dengan

memainkan tingkat bunga sentral pada bank umum

● Rasio Cadangan Wajib

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar

dengan memainkan jumlah cadangan perbankan yang harus disimpan

pada pemeritah 

KEBIJAKAN MONETER

I. DEFENISI KEBIJAKSANAAN MONETER

Kebijaksanaan moneter adalah tindakan pemerintah (bank

sentral) untuk mempengaruhi makro yang dilaksanakan melalui

pasar uang. Secara lebih kusus kebiajksanaan moneter dapat

diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (bank sentral)

dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang.

Sedangkan Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan

uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti

menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera.

Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga

pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau

bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui

persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

II. PERAN KEBIJAKAN MONETER

Kebijaksanaan moneter adalah salah satu factor yang dapat

mempengaruhi kegiatan ekonomi dan merupakan kegiatan yang

dikontrol oleh pemerintah sehingga demikian dapat dipakai

untuk sasaran pembangunan

Dalam perekonomian suatu negara jika, pemerintah memandang

pembangunan ekonomiberjalan tidak sesuai dengan yang

diharapkan, maka pemerintah akan mengambil serangan tindakan

kebijaksanaan untuk menstabilkan kembali situasi ekonomi

tersebut. Diantaranya adalah kebijakan moneter.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur

dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

2.1 Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy

Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah

suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

2.2 Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy

Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang

yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight

money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen

kebijakan moneter, yaitu antara lain ;

Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang

beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah

(government securities). Jika ingin menambah jumlah uang

beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah.

Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka

pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada

masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya

adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan

SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar

dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.

Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga

harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang

bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral,

serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang

yang beredar berkurang.

Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar

dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus

disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang,

pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan

jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah

uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku

ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit

untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi

jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang

lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar

pada perekonomian.

III. MEKANISME KEBIJAKAN MONETER

Sampai saat ini ada perbedaan pendapat mengenai bagai mana

uang mempengaruhi tingkat perekonomian serta bagai mana

mekanisme transmisi (jalur pengaruh) perubahan jumlah uang

beredar. Sehingga ada beberapa jalur yang digunakan untuk

menerangkan bagai mana perubahan jumlah uang yang beredar

mempengaruhi kegiatan ekonomi.

a. Jalur Biaya Modal (The Cost Of Capital Channel)

Menurut, Keynes tingkat bunga merupakan pengaruh utama antara

sector rill dan sector moneter. Misalnya perubahan jumlah uang

yang beredar akan mempengaruhi tingkat bunga. Selanjutnya

mempengaruhi tingkat bunga akan mempengaruhi pula permintaan

agregat atau permintaan total perubahan pendapatan total akan

mempengaruhi pendapatan nasional (GDP) rill. Dengan demikian

tingkat bunga uang merupakan biaya modal dapat dipandang

sebagai indicator pengaruh kebijaksanaan moneter terhadap

keseimbangan pendapatan nasional (GDP) rill.

b. Jalur Kekayaan ((Wealth Channel)

Pengaruh jumlah uang yang beredarterhadap pendapatan nasional

dapat juga diterangkan melalui jalur kekayaan. Pengertian

kekayaan disini meliputi antara lain :

Barang fisik (tanah, rumah dan sebagainya)

Surat berharga

Uang tunai

Hubungan kekayaan dengan pengaruh total (seperti diterangkan

oleh Pigou) adalah sebagai berikut :

Perubahan nilai uang kas rill (real cash balance) baik

disebabkan karena turunya harga (dengan jumlah uang tetap)

atau pun naiknya jumlah uang (dengan harga tetap) akan

mempengaruhi tingkat konsumsi yang merupakan bagian dari

pengeluaran total.

Perubahan total pada uang kekayaan ini pada giliranya akan

mempengaruhi keseimbangan pendapatan. Dengan demikian

kebijaksanaan moneter disini akan mempengaruhi jumlah kekayaan

uang yang selanjutnya akan mempengaruhi jumlah konsumsi yang

disebut Real Cahs Balanse atau Pigou Effect .

c. Jalur Harga Relatif

Teori portofolio merupakan dasar yang rasional mengapa

seseorang memegang sesuatu (beberapa) kekayaan tertentu

termasuk dalam bentuk uang, beberapa anggapan teori ini

sebagai berikut :

Setiap orang akan selaulu berusaha untuk menyamankan

pendapatan marjinalnya dari masing-masing bentuk kekayaan dari

portofolio

Bertambahnya salah satu bentuk kekayaan akan menurunkan harga

bentuk kekayaan tersebut relative terhadap bentuk kekayaan

lain

Individu tersebut akan menukarkan bentuk kekayaan yang

berharga turun tersebut berbentuk kekayaan lain yang harganya

lebih tinggi

d. Jalur Langsung (Teori Moneterist) 

Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan moneter bias

mempengaruhi GNP (pendapatan secara langsung), menurut teori

ini, karena transmisi ini begitu kompleks, maka surut untuk

digambarkan maka sulit untuk digambarkan sebagai grafik.

IV. INSTRUMEN KEBIJAKSANAAN MONETER

Tujuan kebijaksanaan ekonomi moneter adalah untuk

menstabilakan ekonomi yang diukur dengan kesempatan kerja,

kestabilan harga dan serta neraca pembayaraninternasional yang

seimbang. Kalaw kestabilan ekonomi terganggu maka

kebijaksanaan moneterdapat dipakai unutk memulihkannya.

V. INSTRUMEN KEBIJAKSANAAN MONETER UMUM (KUANTITATIF)

a. Politik Diskonto (Discount Policy)

Politik diskonto ini suatu kebijakan yang diambil bank sentral

dengan mengambil suatu tindakan berubah-ubah tingkat bank yang

dipinjam bank umum yang meminjam dana.

Efektifitas politik diskonto ini memiliki beberapa hambatan

ketika diterapkan dinegara-negara berkembang disebabkan karena

beberapa hal sebagai berikut :

Politik diskonto tidak merupakan kebijaksanaan yang bias

digunakan oleh bank-bank sentral di negara-negara berkembang

Kelebihan likuiditas yang bias dimiliki oleh bank-bank untuk

di negara sedang berkembang menghalangi tumbuhnya

kebijaksanaan tersebut

Dalam keadaan tertentu bank-bank umum tidak wajibkan untuk

menaikkan tingkat bunganya dan tidak berpengaruh terhadap

biaya apapun tersedianya biaya kredit.

b. Politik Dasar Terbuka (Open Market)

Merupakan kebijaksanaan dari bank sentral dalam melakukansuatu

kegiatan menjual dan membeli surat-surat berharga. Kebijakan

ini mempunyai pengaruh atau tujuan antara lain :

Pertama : menaikkan cadangan bank-bank umum yang terlihat

dalam transaksi

Kedua : tindakan pembelian/penjualan surat berharga akan

mempengaruhi (dan demikian juga tingkat bunga ) surat

berharag.

Instrument ini berlaku terutama dimana negara-negara dimana

sector keuangan atau pasar uangnya sudah maju atau mapan,

sehingga terdapat cukup banyak surat-surat berharga. Dengan

operasi pasar terbuka ini akan dimudahkan. Keberhasilan

operasi pasar terbuka ini tergantung beberapa factor antara

lain :

Pasar surat-surat berharga pemerintah cukup luasaktif dan

menyebar

Kurang menariknya surat-surat berharga yang ditawarkan bank

sentral di negara-negara berkembang

Kebanyakan bank-bank umum di negara yang sedang berkembang

menjadi fluktuasi rasio uang kas dengan deosito

c. Politik Perubahan Cadangan Minimum (Reserver Requirement)

Politik cadangan minimum ini adalah untuk mempengaruhi jumlah

uang yang beredar. Jika keuntungan cadangan minimum dinaikkan

oleh bank sentral, maka cadanganjumlah uang yang beredar akan

turun, sebaliknya bila dinaikkan maka cenderung uang yang

beredar akan naik.

Kebijakkan perubahan cadangan minimum ini merupakan alat

kebijakan moneter yang paling mungkin untuk berhasil

diterapkan dinegara berkembang. Hal ini disebabkan oleh karena

:

Masih sempinya pasar uang sehingga membatasi efektivitas dan

membatasi dan diterapkan operasi pasar terbuka

Banyaknya bank-bank umum di negara sedang berkembang yang

mempunyai kelebihan dana, sehingga kenaikan diskonta mungkin

tidak cukup untuk mengurangi kelebihan dana tersebut.

VI. INSTRUMEN KEBIJAKSWANAAN MONETER KHUSUS (KUALITATIF)

a. Moral Suasion

Untuk menghindari kemungkinan buruk akibat perluadan atau

punkontraksi pembelian kredit baik itu terhadapa bekerjanya

system perbankan maupun kegiatan ekonomi secara keseluruhan,

maka dibutuhkan bujukan/himbauan moral dari otoriter moneter

kepada para banker dan pengusaha.

b. Pengendalian Kredit Selektif (Selektive Credit Control)

Untuk membatasi kredit yang terlalu besar atau terlalu cepat

pada sector tertentudan terutama mengurangi pengguna kredit

untuk tujuan spekulasi pembelian surat-surat obligasi paka

diterapkan pengendalian kebijaksanaan kredit secara selektif.

VII. BEKERJANYA KEBIASAAN MONETER

fungsi investasi (I), fungsi saving (S), fungsi L1 dan fungsi

L2 seperti terlihat dalam kuad rat masing-masing, dengan

jumlah uang yang beredar sebanyak OM, menghasilkan pendapatan

nasional ekuiblirium sebesar OY, apa bila perekonomian

mempunyai full- employment, yang biasanya disebut juga produk

nasional potensial sebesar OY, maka ini terdapat bahwa dalam

perekonomian terdapat pengangguran.

VIII. BEBERAPA MASALAH DALAM KEBIJAKSANAAN MONETER

Dalam hal ini memebahas dan membicarakan aspek dari

kebijaksanaan moneter, yaitu bagai mana kita, melaui penawaran

proses uang. Mempengaruhi M1 dan M2 agar sesuai dengan sasaran

moneter yang diinginkan. Dalam pembahasan ini kita akan

melihat kebijak sanaan moneter dalam prespektif yang luas. Dan

mengkaji empat masalah (issues) penting yang menjadi buah

oembicaraan para ekonomi bidang ini sampai dewasa ini.

a. Sasaran ; Tingkat Bunga Tingkat Ung Beredar

Sasaran akhir jangka pendek dari baik kebijaksanaan moneter

maupun kebijkasanaan fiscal adalah menjaga keseimbangan makro

dalam perekonomian, yaitu agar tercapainya laju inflasi yang

rendah, tingkat kegiatan factor ekonomi (produksi) yang tinggi

serta neraca pembayaran yang seimbang.

a) Mengapa sasaran-antara diperlukan?

Jawaban untuk pertanyaan ini adalah bahwa kebanyakan ekonomi

berpendapat bahwa jarak waktu (lag) tindakan kebijaksanaan

moneter dengan pengaruh dengan ketiga aspek sasaran akhir

tersebut adalah panjang, sehingga akan sangat terlambat

seandainya terjadi kesalahan kebijaksanaan.

Untuk tujuan tersebut sasaran harus mempunyai dua syarat

antara lain ;

Ia harus secukup akurat dan handal

Ia harus segera bias diamati dan dimonitor

Contoh pertama adalah seandainya kita menghadapi permasalahan

yang bersumber dari ketidak stabilan kurva IS (yang

selanjutnya mengakibatkan ketidak stabilan GNP) gambar

meberikut menunjukkan bahwa kurva IS bias bergeser antar IS1

dan IS2 (misalnya karena ketidak stabilan kurva MEC)dan kita

mengiji sasaran-antara tersebut sebagai alternative.

b. “Uang” Mana Yang Dikendalikan

Apabila tingakat bunga dan uang beredar kita putuskan untuk

dijadikan sasaran-antara, pertanya selanjutnya adalah tingkat

bunga yang mana dan uang beredar yang mana ? dalam

kenyataannya ada beberapa tingkat bunga dan berbagai konsep

uang beredar.

Ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan

besaran atau konsep uang beredar yang cocok anatar lain :

Berapa jumlah otorita moneter bias mempengaruhi besaran

tersebut ?

Bagaimana keadaan (reliabilitas) dari besaran tersebut dan

lama mencerminkan apa yang terjadi dalam sasaran akhir ?

c. Ketidak Pastian dan Jarak Waktu (LAG)

Berbeda denga ilmu eksakta, ilmu ekonomi sebagai ilmu yang

mempelajari perilaku manusia, dihadapkan dengan ketidak

pastian (uncertainty) baik mengenai dalil-dalilnya itu sendiri

maupun mengenai nilai koefisien yang relefan apa bila dalil-

dali tersebut diterapkan untuk memcahakan maslah nyata.

Usur-unsur ketidakm pastian ini selalu ada dalam setiap usaha

dalam merumuskan dan melaksanakan sesuatu kebijaksanaan

moneter, dan kebijak sanaan ekonomi pada umumnya. Apa bila

membaca mengenai ekonomi maka pesan yang singkat kita dapatkan

dari para penulis adalah bahwa dalam keadaan ketidak

sempurnaan informasi tersebut para penulis kebijaksanaan

seyogyanya jang suka mengambil kebijaksanaan yang terlalu

“berani” dalam arti bahwa mereka akan selau menghidari

diambilnya reaksi yang berkelebihan (over reaction) terhadap

suatu permasalahan stabilitas yang timbul.

d. Harapan Rasional (Rational Expectations)

Selain masalah ketidak pastian dan masalah lag. Kebijaksanaan

dalam praktek menghadapai pula masalah yang bersumber dari

terbentuknya ”harapan” atau expectations dimasyarakat mengenai

apa yang kan terjadi dalam perekonomian.

Dalam jang pendek fluktuasi GDP masi bias terjadi terutama

karena para pelaku ekonomi dimasyarakat kurang bisa “mereka”

kurang rasional. Tindakan-tindakan kebijaksanaan moneter dalam

jangka pendek, bisa mempengaruhi GDP karena (dalam halnya apa

bila tindakan-tindakan tersebut menimbulkan kejutan pada

pelaku ekonomi sehingga mereka belum bisa mencerna

perkembangan baru ini kedalam system pengolahan informasi.

Tetapi dalam jangka panjang mereka akan belajar dari kesalahan

dan akhirnya akan bisa bereaksi secara “rasional.

BAB III

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Potensi output yang dapat dihasilkan tergantung pada tingkat

teknologi dan banyaknya faktor produksi tenaga kerja. Makin

tinggi tingkat teknologi dan makin tinggi jumlah serta

kualitas tenaga kerja tingkat output potensial yang dapat

dihasilkan juga makin besar. Artinya, tingkat full employment

output dapat menjadi lebih besar. Keadan yang selalu full

employment ini dapat tercapai melalui bekerjanya mekanisme

pasar, yang oleh Adam Smith disebut dengan invisible hand.

Bila seseorang ingin bekerja tetapi tidak memperoleh

pekerjaan, dia tentu akan menurunkan upah yang dikehendakinya

samapai ada pengusaha yang mau mempekerjakannya. Demikian pula

apabila terdapat pengusaha yang tidak dapat menjual semua

hasil produksinya, maka dia akan menurunkan harganya sampai

terjual habis. Upah dan harga yang bebas berubah akan menjamin

selalu terdapatnya keseimbanagn dalam pasar tenaga kerja dan

pasar barang sebagai hasilsaling mempengaruhinya antara

permintaan dan penawaran melalui prinsip laissez faire (bebas,

tanpa ada campur tangan pemerintah)

II. SARAN

Dengan adanya makalah ini semoga apa yang telah kita harapkan

untuk mejadikan keinginan yang ingin kita peroleh lebih baik

dari apa yang telah diharapkan. Makalah ini sangat membutuhkan

saran dalam memperbaiki makalah ini kedepannya agar memperoleh

nilai guna yang ingin diperoleh menjadi lebih bertambah.

Sehingga memperoleh manfaat yang besar bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber : http://www.scribd.com/doc/12991523/Tugas-Ekonomi-

Moneter, Diakses pd tgl 25 feb 2011 pkl 8:49

Nopirin. 1986. Ekonomi Moneter 1. Yogyakarta:BPFE.

Boediono. 1985. Ekonomi Moneter Edisi 3. Yogyakarta:BPFE.

Manulang. 1980. Ekonomi Moneter. Jakarta:Galia Indonesia.