BELUM DIKOREKSI

RISALAH RAP AT PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG . TENTANG

KETENAGALIST~IKAN

tahun Sidang Masa Persidangan J enis :Rapat Rapatke Hari,tanggal Pukul Tempat Acara

Ketuarapat Sekretaris Rapat Hadir Anggota Pemerintah

ANGGGO".tA KOMISI VIII :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Or. lr\van Prayitno,z MSc Ir. Emir Moeis M:'.'>c Ir. Agusman Effendi Ors. Anthonius Rahail :R.oyani Harninullah Julius Bobo, SE Mudahir ·Firman Jaya Oaeli Ir. Zaenal Arifin

IO. Paul S. Baut, SMF 11. Yoseph Umar Hadi 12. P.M Saul De Ornay 13. Tubagus Haryono 14. Ors. Priyo Budi Santoso 15. Hj. Evita As:tnalda 16. Syamsul Bachri 17. Ors. Simon Patrice Morin 18. Drs. Comelis Tapatab · 19. Drs. H. Maksurn Zailadry 20. Drs. Nur Hasan

2001-2002 IV Rapat Panitia Kerja 29 Selasa, 16 Juli 2002 19.30 WIB - selesai Ruang Rapat Komisi VIII DPR FU Pembahasan DIM Sandingan RUU tentang Ketenagalistrikan yang diserahkan ke Panja. Ir. Agustnan Effendi Ors. Muhono Basuki 28 dari 33 Anggota Panja Komisi VIII Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi beserta Jajaranny~.

23. Prof. Dr. Ing. K. Tunggul Sirait 24. Drs. Zulkifl1 Halim, MSc 25. Soetadji · 26. Rukmini, SIP 27. Ir. Dannansyah Husein 28. Drs. H. Asnawi Latief

21. ff.M. Mudjib Musta'in., SB., MSi 22. H Agus Suflihat Mahmud

PEMERINTAH : ~ I

1. Dr. Ir. Lululd Sumiarso, MSc 2. Or. Ir. Yogo Pratomo, MSc 3. Dr. Ir. Hardi Prasetyo 4. Ir. J. Pllr'Wono, M.SEE 5. Ir. Ronggo Kuncahyo, MM 6. Ir. Eddi Widiono, MSc, MM 7. Ir. Sumafyanto, MM 8. Sri Maharani, SH 9. Ir. Handani Rismasini 10. Pamudji Slamet, SH, MP A 11. Ors. Suladi 12. Suhariyono, SH,MA 13. Ors. TA Nurwinakum 14. Ir. Ratn.a Ariati, M.Sc 15. Ir. Aman Subagio 16. Ir. Jhonny R Simanjuntak 17. Ir. Arieflndarto 18. Datwiyanto 19. Noor Harini 20. Ellydar B 21. Agurtg Mustafa Kamal

Panja Listrik 16 Juli 2002

KETUA RAPAT (IR. AGUSMAN EFFENDI): .

Skors Panja hari Senin kami cabut. Kami mulai data yang diberikan oleh Pemerintah selain juga kita rnelihat buku

besar ada rangkuman supaya lebih mempermudah yaitu diberikan kepada kita Dokurnan Panja RUU Ketenagalistrikan tanggal 1~ Juli 2002.

Kami mulai saja Dim tentang penyidikan ini diawali pada Dim No. 198 BAB XII Penyidikan, tetapi yar'lg diserahkan amanatnya kepada kita adalah diawali dengan Dim No. 202.: : · . ·

Dim No. 202 Huruf (a)

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan/keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.

Sebenarnya disini kata "penelitian" dari F-PDU juga penelitian. Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH :

, Teritna kasih. Kami mulai dengan Dim yang menyangkut penyidikan. Disini dapat kami

sampaikan bahwa yang kami ambil itu hampir sebagian besar adalah dari Undang­undang No. 15 itu ada hal-hal yang perubahan, jadi .Isita memakai. Nanti kami kalau diperlukan kami jejerkan dengan Undang-undang Ntj. 15 karer'la ini normatif sekali dan kami hanya mengikuti apa yang telah atia sehingga mempermudah pembahasan.

Teri ma kasih.

KETUA RAPAT :

Langsung saja dikomentari karena mohon dikomentari yang buku besarnya Pak karena pada saat itu di buku besar ini usul perubahannya datang dari F.PDU ditambah kata "penelitian", ini tolong dikomentari dan hampir satnalah dengan F.PDKB. Kalau di F.PDIP ini adalah mencari sendiri dan melakukan pemeriksaan. jadi "Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimakswd dalam ayat ( 1) berwenang : a. menerima pengaduan dan laporan" tetapi oleh F.PDIP digabung menjadi satu dan ini Dim No. 201-nya juga merupakan Panja juga. Kami persilakan yang l'Tlerupakan Panja Dim No. 201 walaupun disini tidak ditulis.

· Dari F.PDIP tolong di komentari Pak.

PEMERINTAH :

Terima kasih. Dim No. 201 itu ada usulan F-PDIP menambahkan "a. menerima pengaduan

dan pelaporan" ini untuk dibahas di Panja, catatarinya sudah diatur dalam KUHAP-. perlu diberi penjelasan di bab penjelasan dan F-PDIP masih berkonsultasi d~ngan ahli hukutnnya. Kami sekali lagi karena ini mengikuti kaidah yang lama rnungk1n ada teman kami yang ahli hukum kaiau diijinkan ada u$ulan menambahkan kata "menerima pengaduan dan laporan" di Dim No. 201.

AHLI HUKUM:

Terima kasih. Bapak Pil'npinan. Jadi sebetulnya yang dengan penambahan "menerima pengaduan dan

laporan" itu sebetulnya sudah tercakup di dalam Dim No. 202 Pak. jadi disini

m.elakukan pemeriksaan atas kebenaran laporatt atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikart". Jadi pada dasarnya sebetulnya taporan itu bisa berupa pengaduan atau bisa berupa laporan yang bukan delegasi. ·

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih . . Kami persilakan F'."PDIP karena usu!annya dari F-PDIP.

~ .

ANGGOTA F .PDIP (YOSEPH UMAR HADI) :

Terima kasih. , Setelah kami mempelajari ini pada Dim No. 202 yang terka;t dengan usulan

kar:ni "nienerima pengaduan dan laporan" itu saya kira memang sudah termasuk di dalam. itu, artinya kita atau PPNS ini tidak mungkin bisa·melakukan pemeriksaan atas laporan itu kalau belum menerima laporan yang ada. Jadi saya kira kami bisa mengerti itu sudah termasuk disitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Karena ini hanya dari F-PDIP jadi Dim No. 201 ini penambahan butir baru F­

PDIP sudah mendropt, dapat disetujui ?.

(RAPAT SETUJU)

Silakan sekarang yang Dim No. 202, kami persilakan dulu kepada Pemerintah karena ini ada "penelitian" yang ditambahkan oleh F-PDU dan juga dari F-PDI P menjadi ditambah "mencari sendiri" kami persilakan.

AHLI HUKUM:

Terima kasih. Sebetulnya di dalam pemeriksaan itu di dalamnya sudah tertnasuk mengenai

. masalah penelitian karena di dalam KU HAP sendiri itu tugas-tugas daripada peyidik salah satunya adalah melakukan pemeriksaan, jadi tidak ada melakukan penelitian. Jadi sebetulnya tugas-tugas disini itu juga kita ambil dati l<UHAP mengenai penyidikan itu sendiri.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan Pak Asnawi.

ANGGOTA F-PDU (ASNAWI LATIEF):

Disini kita tidak bicara tentang penyidikart, penelitian itu lebih ringan dan kalau penyidikan itu sudah menuju pada suatu dugaan ataupun juga dakwaan .. Jadi penelitian ini masih ringan belum sampai pada tingkat pemeriksaan, setahu saya d1 KUHAP itu ada.

Terima kasih.

KETUA RAPAi:

Terima kasih.

. )

lni hanya dua sebenarnya F-PDKB dan F-PDU hampir sama "Melakukan penelitian dan pemeriksaan", sedangkan kalau dari F-PDIP sebelum kata ditambah kalimat "mencari sendiri dan melakukan pemeriksaan". Kami persil~kan lagi ke

· Pemerintah yang mengomentari baru nanti kita beri kesempatan kepada fraksi-fraksi yang lain.

PEMERINTAH (KUMDANG):

Terima kasih . .. Mengenai penambahan kata "penelitian" itu memang kata "penelitian" itu

sendiri tidak ~dikenal di dalam KUHAP, dan kata "penelitian" ini sebetulnya mempunyai .pengertian yang umum jadi tidak lazirr\ dimasukl<ar'l di dalam hal penyidikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Kami persilakan fraksi-fraksi yang ingin mengomentari Dim No. 202 ini

sebelum kita mengambil keputusan tadi sudah dijelakan oleh Kumdang, kami persilakan kalau ada.

ANGGOTA F.PG (SYAMSUL BACHRI, M.Sc):

Terima kasih. Saya kira kalimat ini mungkin mirip dengan yang ada di Undang-undang

Migas. Memang kalau dikaitkan dengan persoalan pidana, dalam tahap awal itu memang selalu digunakan istilah pemeriksaan bukan penelitian atau juga penyidik. Oleh karena itu saya kira ini tetap relevan kalimat ini bahwa "melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan". Sebenarnya kalimat ini muncul karena sebelumnya ada laporan ada keterangan dari pihak-pihak yang melaporkan bahwa ada dugaan tindak pidana. Untuk membuktikan itu pada tahap awal memang dilakukan pemeriksaan.

Oleh karena itu saya berpendapat bahwa kalimat ini sudah cukup pas untuk diseb.utkan "melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatart usaha ketenagalistrikan". Kalau di Migas itu disebutkan "usaHa Migas" saya kira persis sama dan kalimatnya saya kira standar.

Terima kasih. °'"

KETUA RAPAT :

T erima kasih. Kami minta persetujuan apakah Dim No. 202 ini yang berbunyi "a. melakukan

pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan" bisa disetujui ?

(R.APAT SETUJU)

Selanjutnya Dim No. 208 g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrika n.

Usul perubahannya kalau F-PDIP tidak ada usul perubahan hanya me'.ubah butir. Kalau yang ada adalah dari F-TNl/Polri "mendatangkan tenaga ahll dan

melakukan tindakan lainnya · sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku dan diperlukan _dalam hubungannya dengan pemeriksaan

. perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan".

F-PDU dan F-KB butir "g" ditam.bah dengan "melakukan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (KUMDANG) :

Sebeturnya mendatangkan tenaga· ahli ini pasti akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama KUHAP, jadi memang mengenai penambahan ini kami khawatir nanti setiap kali ada tugas dan fungsi semacam ini atau kewenangan nanti akan ditambahkan "sesuai d~ngan peraturan perundang­undangan yang berlaku", jadi mungkin tidak diperluka~ lagi mengenai penambahan frase seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Dengan penjelasan dari pihak Pemerintah apakah bisa kita sepakati usulan

dari Peri'lerintah ini ?.

$aya bacakan kembali "mendatangkan tenaga ~hli yang diperlukar1 dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pldana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan" setuju ?

(RAPAT SETUJU)

Dim No. 208 ini baru Pak, saya persilakan apa "melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku". lni silakan Pemerintah karena ini tidak ada di dalam Dim.

PEMERINTAH :

lni usulan F-PDKB tian f=-PDU pada waktu' itu di dalam usu!an, kita mencoba untuk memasukkan tapi akan kami satnpaikan disini.

ANGGOTA F.REFORMASI (ORS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Ketua, ini kalau berasal dari F-TNl/Polri ini tentu mengikuti Undang-undang Kepolisian bahwa penyidik itu bisa bertindak menurut penilaiannya sendiri. Barangkali "kata lain" itu diganti karena "kata lain" itu-kan terJalu umurn.

KETUA RAPAT :

Teri ma kasih. lni bagian daripada "penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) berwenang melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang­ur'ldangan yang berlaku".

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" antara lain meminta usaha penye~iaan tenaga listrik menghentikan suplai aliran listrik berkaitan dengan tindakan peny1d1kan .

..j

ANGGOTA F.PG (DRS. SIMON PATRICE MORIN):

Ketua, cuma itu satu-satunya keterangan yang berkaitan dengan "tindakan lain" itu. ·

ANGGOTA F.PDU (DRS. H. ASNAWI LATIEF):

Pimpinan, memang 3 (tiga) fraksi itu menyisipkan itu dulu seingat saya, kemudian rupanya Pemerintah menampung dengan ada ayat. Sebetulnya tidak F.TNl/Polri saja, coba itu lihat di buku bes~r F-TNl/Polri, F-PDU dan F-PDKB hampir sama itu "metakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" jadi itu diperas dari sana.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH (KUMDANG) :

Terima kasih. lni :. yang saya .tangkap mertgenai penambahan "peraturan perundang­

undangan yang berlaku" tadi sudah saya jelaskan bahwa penambahan ini tidak diperlukan lagi karena meman~ setiap kali mendatangkan orang ahli ini harus sesuai dengan KUHAP dan ada di dalam KUHAP. Jadi kami khawatir ada semacam kelebihan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Tunggul.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Kalau tidak salah ingat, ini··kan usul dari F-TNl/Polri, F-PDU dan F-PDKB yang maksudnya ada tindakan lain di tuar daripada rnemanggil tetlaga ahli. makanya di dalam konsep yang diajukan oleh Pemerintah sekarang di dalam penjelasan yang dimaksud dengan "tindakan lain" itu antara lain meminta usaha penyediaan tenaga listrik rnenghentikan suplai aliran tistrik berkaitan dengan tindakan penyidikan. supaya penyidikan itu bisa berjalan sempurna itu maksudnya, jadi masih ada tindakan-tindakan lain. tni bukan pidana mernang tapi tindakan administratif untuk menghentikan pencurian selanjutnya atau pelanggaran, supaya pelanggaran­pelanggaran itu jangan berlanjut untuk bisa penyidikan yang lebih sempurna. ltu maksudnya yang kami usulkan disini. ·

ierirna kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Karena ini sudah ditulis oleh Pemerintah saya yakin Pemerintah sudah

mempunyai argutnennya untuk mempertahankan ini. Kami persiiakan Pemerintah atau PLN, apakah· kata ini memang dimungkinkan untuk ditaruh pengalaman selama inilah. Mungkiri dari PLN yang opal-opal dimatikan du~u. sitakan Pak .. Pemerintah silakan.

PEMERINTAH :

lni adalah kami muncutkan masih ada garis bawahnya, jadi ini usulan baru. Jadi ini adalah untuk mengakomodasikan usulan, memang perlu kita sepakati dalam

Parija ini apakah it>i perlu kita masukkan atau tidak. Kalau "melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku" ini setahu kami kalau PPNS itu memang dia tidak mengambil tindakan, itu membantlli: metakukan penyidikan tapi nanti tnungkin dari Kumdang yang bisa membantu menjelaskan kalau diijinkan.

PEMERINTAH (KUMDANG):

Mengenai tambahan penjelasan in1 mungkin tidak diperlukan lagi karena memang ini dalam rangka penyidikan sehingga tidak ada kaitannya dengan . menghentikan suplai aliran listrik .

. KETUA RAPAT:

Kami persilakan siapa yang ingin mengornentari.

ANGGOTA F.PDIP (JULIUS BOBO, SE):

Ketua, kalau Pemerintah sudah tidak menginginkan lagi dan relevansinya in'1 tidak ada kita drop saja, tadi-kan sudah dljelaskan juga oleh Pak iunggul tapi kelihatanny~ Pemerintah melihat bahwa relevansinya sudah tidak ada karena adanya Dim sebelumnya. Kalau saya usul bisa di dropt bisa Ketua.

I KETUA RAPAT:

Terima kasih. F-PDIP usulnya di dropt, Pemerintah minta di dropt.

ANGGOTA F.REFORMASI (ORS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Ketua, ini-kan konteksnya barangkali untuk tidak menghilangkan barang bukti, cuma memang harus diperjelas. Kalau dihentikan aliran, listriknya dari pembangkit itu berapa kota gelap. Jadi apa betul relevansinya untuk kaitannya dengan barang bukti.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan yang mengusulkan, dari F-PDU dan dari F-KB.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

' Kalau di dalam "s" kan ada rnenyegel dal'l atau menyita alat kegiatan usaha ketenagali~trikan yang digunakari untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti.

· Sekarang i.mtuk r'nendapat alat buktinya itu-kan harus dimatikan dulu, itu tindakan­tindakan lain itu. Sebetulnya PL,N yang punya pengalaman ini dengan opal itu bagaimana.

PEMER.INTAH (DIRUT PLN) :

Terima kasih. Saya kira dalam praktek sehari-hari kita relatif jarang membutuhkan suatu ·

titidakal'l untuk menghentikan dulu aliran listriknya. Kalau ada akan membuat opal itu menjadi sangat efektif, namun juga barangkali juga mempunyai potensi. Biasanya kalau sudal'l terancam aliran listril<nya dihentikan, itu konsumennya-pun mau mengikuti apa saja yang diminta.

Jadi r'neskipun kami juga merasa ini cukup efektif tapi barangkali pertimbatlgan untuk jangan-jangan akan menimbulkan penyalahgunaan, saya kira kami sepakat kalau ini tidak dimasukkan kalirnat ini.

(>

ANGGOTA F.PDU (ORS. H. ASNAWI LATIEF):

. Apakah tidak ini justru malah memayungi pencurian-pencurian aliran listrik itu buat PLN, selama ini-kan tidak ada payungnya. ltu kalau tidak dinyatakan jarang tapi pernah terjadi.

Pencurian listrik di kampung saya baru apa yang diputus begitu tapi tidak pernah ada dasarnya karena dia merasa ,dia yang punya, tetap; maksudnya-kan harus ada aturan, ~ehingga ada hal bela konsumen itu barangkali seperti itu. Tapi terserah kalau_ memang PLN maunya it1.,1 _tetap saja yang mencuri itu dibiarkan silakan. ·

Yang spesifik itu lho, nah kalau ini memang jelas manfaatnya justru ini yang perlu kita perjelas rumusannya karena justru ini saya setuju dehgan Pak Asnawi justru ini merupakan dasar hukum baru untuk mefakukan pendidikan yang lebih.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNG~PL SIRAIT):

Saya ingin kaitkan juga pada (f) itu disini ini karena kebetulan tidak ada (f) disini, disini menyegel dan atau menyita alat kegiatan usaha kelistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti, apakah dia menyetop untuk hanya sementara itukan harus ada itu diber*an ijin kepada penyidik itu sedangkan dia yang dituntut nanti apakah bersifat sell>entar biar bagaimana waktu alat bukti itukan harus dimatikan dulu paling sedikit sebentar supaya dia punya dasar dalam melakukan itu.

KETUA RAPA i :

Mungkin saya perjelas yang dirnaksud Pak Tunggul, pada saat penyidik hadir kalau terjadi pencurian 'kan masih hidup yang berhak mematikan itu siapa pemiliknya atau penyidik itu juga berhak begitu pernilik mematikan. dituntut sama konsumennya, kalau ini bisa dijelaskan dia punya hak untuk tidak menyetop dulu MCBnya diturunkan, nah kalau nanti begitu diturunkan dituntut dia'kan ini yang dimaksud oleh Pak Tunggul, jadi waktu dia turunkan dia boleh tidak menurunkan MCB itu pegawai negeri sipil itu.

PEMERINTAH :

Setelah kami chek jadi saya kira raker-raker itu betul kami chek itu di Dim 207. 206 itu sudah termasuk itu dan malah sudah setuju di Timsin ini, kami bacakan Dim 2oe melakukan pemeriksaan sarana dan pransarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk trielakukan tindak pidana Timsin, Raker tanggal 5 February, 207 menyegel dan atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti,.jadi sudah ada Pak terima ka$ih.

ANGGOTA F.PQ (ORS. SIMON PATRICE MORIN) :

Jadi saya kira rumusan yang mau dihapus tadi rumusan yang pendek itu saya kira kalau semua yang mau diatur semua aspek itu sudah ada, memang ini mungkin dirumuskan hanya untuk menjaga jangan-jangan ada a~pek-aspek pidana lain yang mungkin belum diakomodasi didalam undang-undang ini. Jadi kalau memang dianggap semua sudah cukup diatur untuk memberikan kemungkinan bagi seor~ng penyidik untuk mengambil tindakan yang diperlukan oke itu tidak ada masalah tenm~ kasih, tapi itu kalau bisa memberikan peluang sehingga penyidik itu mempunya1 semacam kekuatan untuk bisa melakukan. hal-hpl yang perlu dilakukan, ta pi kalau sem:ua sudah ada tidak terlalu penting juga.

7

KETUA RAPAT :

Terima kasih. tni sudah ada hanya tolong di baca rnelakukan pemeriksaan sarana dan peran

sararia kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga· digunakan melakukan tindak pidana, tapi ~lirannya belum diputus jadi mungkin ditambahkannya saja disini. ·

ANGGOTA F .PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT) :

· Ambil d~ngan hotline, saya pernah bekerja dengan hotline bisa tapi apakah semua tahu bagaimana hotline bekerja itu sebetulnya yang. kami maksudkan disini, jadi biar bagaimana dia punya hak dulu memutuskan sebentar bukan dia sendiri langsung mungkin diperintahkan seseorang melakukan dulu itu.

PEMERINTAH :

Pak Dirut yang suka mencabut listrik mungkin dipenjelaskan Pak ditambahkan bagaimana mencabut pada waktu keadaan listrik nyala hotline operation.

· PEMERINTAH (DIRUT PLN) :

Saya kira 206 penjelasannya masih kosong, jadi mungkin bisa ditambahkan kepada penjelasannya 206 pengertian tersebut.

KETUA RAPAT :

Jadi pengertian dari usulan 208 (a) ini dimasukan didalam pehjelasan 208 (a) merijadi penjelasan di 206.

ANGGOTA F.PDIP (YOSEPH UMAR HADI):

Barangkali mungkin istilah menghentikan aliran listrik itu· sudah. kalau dalam menyegel itu sebenarnya menghentikan aliran di 207.

PEMERINTAH (DIRUT PLN) :

lni bisa menjadi suatu perdebatan karena alatnya disegel berarti maka alat Kwt'lnya yang disegel tapi kalau dinyatakan, kalau misalkan Kwh meter ini tempert, Maka sesuai undang•undang ini kalau kita baca secara let~r maka yang harus disegel itu harus Kwh meternya kalau Kwh meternya disegel, maka malah pernbacaan tneternya tidak ada lagi, jadi kalau mernang kalau Kwh meter itu disegel konsekwensinya harunya listrik putus tapi itu tidak .otomatis tapi itu merupakan satu konsekwensi dari tindakan rnenyegel Kwh meter.

' KETUA RAPAT :

Jadi di 206 penjelasannya cukup jelas ditambahkan penjelasan dari 208 (a) dari penjelasan 208 (a). setuju ?

(RAPAT SETUJU.)

Jadi 208 (a) didrop dipindahkan penjelasannya. 209 kami persilakan karena 209 ini ada kata wajib dari F.PDIP dan ada

TNl/POLRI, kami perlsilakan. !

8

PEMERINTAH (KUMDANG) :

: Mengenai kata wajib ini memang didalam KUHAP itu tidak disebutkan · mengenai kata .wajib, jadi sedangkan mengenai penyidik kepolisian negara Republik

Indonesia diubah menjadi penyidik umum ini didalam K~HAP juga tidak disebutkan jadi memang inikan sebetulnya dasarnya adalah KUHAP itu sendiri berdasarkan pada undang-undang kepolisian, jadi ini semua tindakan wewenang disini atas dasar Pasal 6 Kitab Undang-uridang Hukum Acara Pidana.

KETUA RAPAT: ·

lni sudah sesuai KUHAP setuju ini PDIP, sudah sesuai dengari KUHAP jadi tidak usah ditambah wajib lagi Pak.

ANGGOTA F .PDIP (ZAINAL ARIFIN) : '-

·waktu ini pernah ada diskusi pada waktu itu mengenai soal untuk sektor lingkungan hidup kalau tidak salah, jadi kalau tidak ada istilah wajib ini, maka itu berhenti ditingkat penyidik saja nah ini berbahaya hatus memberitahu bahwa itu sudah diteruskan atau tidak kalau pada tingkat itu permainan itu tingkat tidak wajib l'nert'lberitahukan koperhesnya itu menurut saya, sumber dari berhentinya perkara di tingkat bawah itu bahwa itu diskusinya di dalam lingkungan itu pernah begitu, makanya saya ingat pada ini padahal kita dulu waktu Migas beluni masukan itu Pak, tapi sekarang itu saya usulkan wajib itu dimasukan disini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Yang dari TNl/POLRI dulu apakah ini sudah sepakat bahwa ini penyidik

. kepolisian negara Republik Indonesia diubah manjadi penyidik umum sudah kembali kepada konsep Pernerintah. setuju?

(RAPAT SETUJU)

Sekarang yang masalah wajib, wajib karena Pak Zaenal ini sudah ikut pansus penyelidikan Pertaniina sudah terlalu lama hari-hati betul.

ANGGOTA F.POIP (ROYANI HAMINULLAH):

Apakah redaksi ini rnemang terjemahan dari KUHAP, kalau memang KUHAP men'lang kita terpaksa merubah KUHAP jadinya jadi kalau rnemang ini itu perlu dipertimbangkan punya Pak Zainal.

PEMERINT AH :

Menger'lai ketentuan wajib ini tnemang banyak diperdebatkan Pak, karena memang ini sebetulnya hanya menghindari supaya dua penyidik ini tidak bertemu atau berbarengan, jadi pada saat PPNS ini rnelakukan penyelidikan itu memberitahukan kepada penyidik supaya nanti tidak ada dua l<ewenangan yang bet'temu, memang dijajaran katni juga sering mengenai VCD bajaKan pada saat kita ingin Mendatangkan PPNS dari kehakiman itu Palisi juga sudah datang, makanya setiap kali kami mau mengadakan penyidikan itu kami memberitahukan ke Pol1s1 supaya tidak terjadi, setelah itu baru kami mengkoordinasikari memberitahukan ke Polisi, kira-kira demikian Pak. .

()

ANGGOT A F .PDIP (ZAINAL ARIFIN) :

Memang sebenarnya perdebatan itu betul sampai perdebatan bahwa banyak orang yang tidak setuju dengan Penyelidik Pegawai Sipil ini, !<arena ada suatu wewenang tapi prosesnya bisa berdiri disitu saja, padahal dia itu sangat ujung dari pada tugas Polisi sebenarnya dia pembantu Polisi nanti prosesnya dari Palisi semuanya, saya hany takut bahwa itu jadi sumber ketidakberesan saja itu.

Terima kasih.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. Z~LKIFLI HALIM, M.Sc): ~ .

I i sebenarnya sama dengan Oim kami, kalau di Dim kami inikan ada . penam ahan ayat hanya esensinya sama hanya disini kami menekankan adanya kewajib n PPN disitu menyerahkan berkas kepada Polisi, penuntutan itu masih tetap kejaksa n nah dari PPNS ini tetap dibawah dalam realitasnya dia dikoordinir oleh Polisi n h tapi nanti yang mengolah berkas itu menjadi tuntut kepada jaksa itu lewat Polisi s bab PPNS tidak punya akses kekejaksaan, nah PDIP wajib disitu sama dengan yang kar'ni usulkan kami mengusulkan supaya wajib menyerahkan karena dia ya g menyerahkan maka Pak Palisi yang memproses kekejaksaan jadi semar'l atnya satna hanya rumusan yang berbeda.

NGGOTA F.PPP (DRS. H. MAKSUM ZAILADRY):

erima kasih. ak Ketua tadinya saya ingin bertanya kepada Pak Pemerintah apakah

setelah dilakukan penyidikan oleh PNS ini wajib disampaikan hasilnya itu kepada kepolisi n negara sebagai penyidik kepolisian negara, seandainya ini memang satu kewajib n makayang wajib itu adalah menyampaikan hasil penyidikan dari PPNS kepada pihak penyisik kepolisian itu yang wajib, yang· awal ini mernang tadik Pak Zainal ~nginginkan ada wajib tapi yang kedua itu justru yang wajib menyarnpaikan itu kar na seperti yang disampaikan Pak Zul tadi bahwa Polisilah yang bisa menind k lanjuti hasil penyidikan itu kepada pihak kejaksaan, memang disini tidak tercant m setelah PNS ini melakukan penyidikan tidak disini wajib menyarnpaikan kepada kepolisian sebagai penyidik yang asli karena penyidik PNS ini hanyalah pemba tu saja.

leh karena itu pendapat saya yang wajib itu adalah rnenyampaikan hasil penyidi an itu kepada kepolisian, kalau yang awal ini dia rnelakukan penyidikan biasan a yang bersangkutan itu di lingkungan Departernen ini . sendiri yan9 melakukan penyidikan ini, misalnya di lingkungan ·· PLN itu nanti rnungkin dari Depart men ESDM yang melakukan penyidikan itu mereka lebih dulu tahu dari pada kepolis an.

erima kasih.

NGGOTA F.PG (DRS. COR.NELIS TAPATAg):

erima kasih. aya mengira PPNS ini yang dulu sebagai namanya dulu halop legistrat itu

dia su an kewajibannya untuk melapor, jadi tidak perlu dikasih kata wajib lagi disini sudah tugasnya untuk memulai pemeriksaan, itu juga dia sudah harus rnelapor, sehing a tidak terjadi duplikasi dafam perneriksaan.

erima kasih.

ANGGOTA F.TNl/POLRI (SOTADJI):

Barangkali perlu taflyakan kepada Pemerintah apakah apabil~ PP.NS !ni melakukan pemeriksaan lebih awal itu pihak kepolisian kira-kira mau tenma t1dak 1tu

JO

hasil dari penyidikan pertama, kalau hasilnya wajib barangkali tapi pada saat dimulainya ituyang mohon penjelasan Pemerintah.

PEMERINTAH (KUMDANG) :

Terima kasih. Mengenai Dim No.209 inikan sedar membedtahukan sedangkan penyampaian

berkas perkara itu kepenuntut umum melalui Palisi itu sudah juga tercantum di dalam KUHAP, jadi memang tidak perlukan lagi untuk dimasukan mengenai penyampaian itu karena disebutkan didalam pasal 107. ayat (3) juga 108, 109, 110 KUHAP ini sudah lengkap sekali, kata-katanya saya·sampaikan Pasal 107 ayat (3) dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut maksudnya penyidik PPNS dia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1 a) yaitu penyidik Polri.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M . .Sc):

Kemudian ini Pak, rnemLilainya penyidikan ada tidak disitu awal dan akhir, sebab kadang-kadang kalau awalnya tidak ada koordinasi itu pada penyerahan berkas itu kadang-kadang juga bisa dianggap mentah lagi, ini barangkali latar belakang itu juga adanya kewajiban diadakan, ada tidak disebut dalam KUHAP itu tentang awalnya selain penyerahan akhir itu.

PEMERINTAH (KUMDANG):

Yang Pasal 209 awalnya itu pada saat Dim menyidik itu dia memberitahukan kepada Polri bahwa kami sudah menyidik ini dan ini terikat olet1 Pasal 6 bahwa setiap kali melakukan penyidikan lapor dan nanti itu di bawah koordinasi Palisi penyidik Polri, ini juga ada di Pasal 109 dalam hal penyidik dalam arti .umum, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sua~u peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada1penuntut umum juga penyidik yang Polri, yang PPNS ke Polri yang Polri ke penuntut umum. Yang 109, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Kalau begitu mungkin di penjelasan saja bahwa itu kemudian ada ketentuan untuk melaporkan pada awainya dan menyerahkan pada akhirnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMERINTAH :

Sebetulnya terhadap atau kepada PPNS atau penyidik pada umumnya 1ni sangat rnemahami sekali masalah KUHAP, karena harus menjadi PPNS itu kita harus mengadakan ujian terus latihan selama 3 bulan dan ada juga dari Menteri Kehakiman dan juga dilatih oleh Polri.

KETUA RAPAT :

Cukup puas dengan jawaban Pemerintah.

ANGGOTA F.POIP (ZAINAL ARIFIN):

$aya tidak puas karena bukan karena perkara mengenai KUHAP siapapur. juga tahu pak Polisi juga tahu masalah KUHAP, saya rhau me11cegah saja bahwa hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, nah kalau misalkan diberik~n penjelasan saya

11

tidak keberatarl kalau misalr'lya ini memang sudah peraturan berlaku begitu kalau dipenjelasan kita tidak menyalahi KUHAPnya usulnya Pak Zul tadi itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan Pemerintah, kalau di penjelasan ditambah tidak usah cukup jelas jadi ayat (3)nya ini diberikan penjelasan apa yang dimintakan oleh kawan-kawan bagaimana memulai dan mengakhiri dipenyidikan itu. Timus saja nanti dirumuskan .saja, Pernerintah bisa menerimei tidak Kum9ang, setuju di Timus?

(RAPAT SETUJU)

Jadi 209 Pasalnya sudah setuju juga dan hanya ditambah rumusan dipenjelasan ·setuju yach ?

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya 210 otomatis sudah tidak perlu karena ini sudah ada penjelasan setuju di droop ?

(RAPAT SETUJU)

Pemerintah setuju. 210 (a) itu tadi dari Reformasi penyidik Pegawai Ngeri sipi! termasuk pada

ayat (1) menyerahkan hasil pemeriksaan ini kaitannya dengan yang tadi Pak ... karena ini bagian yang sama tadi disebutkan Pak Zul jadi setuju didroop 'kan ?

(RAPAT SETUJU)

Sekarang masuk ke 211 Pelaksanaan kewenangan disebagai maksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami persilakan karena ini usulannya dari PDIP, silakan Pemerintah.

PEMERINTAH (KUMDANG):

lni mengenai ini karena ini 'kan mengacu kepada sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang itu, jadi tidak perlu ditambah kata segala karena sudah mengacu kesana.

KETUA RAPAT :

F.PDIP setuju, PDIP sudah mendroop, jadi yang lainnya setuju?

(RAPAT SETUJU)

F>emerintah setuju ya.

Dim 213, silakan Pak ini kalau tidak salah pada saat itu berkaitan dengan dari Fraksi Partai Golkar minta penjelasan dari Reformasi serendah-rendahnya 2 tahun

. setelah kata 5 tahun. ·

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Sebelum masuk kesitu saya minta klarifikasi dari Pemerintah dalam konteks ini'kan tadi kerangkanya banyak pidana padahal dalam kompetjsi nanti itu akan

12

.bermunculan kasus-kasus perdata, nah ini yang kelihatannya belum nampak diantisipasi sebagaimana kasus-kasus kita dalam listrik swasta dan sebagainya itu'kan selalu dijelaskan sebagai ini masalah-masalah perqiata jangan sampai nanti terjadi silang sengketa justru di undang-undang kita ini tid~k ada antisipasi apa-apa moliofl penjelasan ini.

KETUA RAPAT :

Silakan ke Pemerintah, apakah perdata juga diatur didalam undang-undang ini.

PEMERINTAH :

Terima kasih. Untuk wilayah kompetisi yang pernah kami sampaikan jadi mi3kanismenya itu

rnemang dibadan koas itu nanti ada namanya tugas yang namanya fasilitasi, jadi sebelum rtiereka keperkata itu diadakan fasilitas supaya rnereka akur diselesaikan secara adab istilahnya kira-kira begitu, kalau nanti masih itu juga tidak meningkat ada tahapannya itu saya kira baru maju ke pengadilan, ada dikentetuan rnengenai badan pengawas itu ada disitu.

PEMERINTAH (KUMDANG):

Terima kasih. Jadi didalam ayat-ayat yang ada di Dim-Dim ini adalah berkaitan dengan

pidana, sedangkan kaitannya dengan perdata misainya didalarn kaitannya dengan pelanggaran perdata terhadap katakanlah rnelanggar ~etentuan-ketentuan aturan pasar didalam kompetisi katakanlah dipernbangkitan, rnaka badan pengawas pasar tenaga listrik ini akan menfasilitasi penyelesaian perselislhan antara pernain dimana diharapkan sebetulnya keputusan badan pengawas ini dapat katakanlah menjadi keputusan yang final, namun demikian apabila salah satu pihak rnasih kurang puas terhadap keputusan badan pengawas dapat mengajukan bariding kepada pengadilan.

Demikian Pak terirna kasih.

KETUA RAPAT :

Perdatanya Pak.

~NGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Dalam konteks kompetisi itu kan subjek hukumnya itu kan nanti pertanyaannya lari keperdata, dalam konteks monopoli itu kan memang iya banyak kasus pidananya, ini kok antisipasinya juga tidak nampak. itu yang perlu kami ingin pefljelasan dari Biro Hukum ini, karena kan nanti misalnya sengketa tentang perjanjian-perjanjian jual-belinya kemudian sengketa tentang pembayaran harga dan sebagainya. lni antisipasinya maksudnya, antisipasinya itu yang tidak nampak. kalau kita bicara pidana ya sudah, kapan juga di reff u disini, kenapa kalau soal perdatanya tidak diantiripasi, pertanyaannya itu.

ANGGOTA F.PDU (ORS. H. ASNAWI LATIEF):

Yang kami bicarakan disini pidana jangan lari ke perdata, saya pikir kita klarifikasi saja, itu sudah digantikan dibadan pengatur sudah diganti sudah punya nama dulu kan badan pengatur, maksud kami dulu tolong diperiksa di KUHP dapat dikenakan itu usu! diancam dengan gitu, kemudian selama-lamanya itu sudah dise$uaikan paling lama itu, kalau tidak salah itu menyesuaikan dengan KUHP saja. kalau tidak salah ketika kami bikin DIM itu kita mengacu kepada KUHP sebab malam

13

ini saya ·tidak bawa KUHP nya makanya saya percaya saja sama Biro Hukum ya Kumdang ini untuk bisa menjelaskan saya kira kita pakai saja kalau memang begitu isiriya ya tolong disesuaikati.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kita kembali saja kepada pasal yang berkaitan dengar'l memang DIM yang

diserahkan amanatnya kepada kita adalah DIM-DINI tentang pidana, jadi nanti kalaupun ingin.. dikomentari ya pada saat _kita menyelesaikan ini semuanya supaya nantijuga dikolnentari kalau sudah selesar semu~nya. ,·

Kami persilakan kepada Pemerintah untuk mengomentari dari Reformasi yang .berkaitan dengan serendah-rendahnya dan juga Clari pertanyaan dari POU tadi.

PEMERINTAH (KUMDANG) :

Mengenai serendah-rendahnya ini kan diartikan sebagai minimum khusus, jadi minir:nuni khusus itu sebetulnya ancarnan pidana yang memang sangat membahayakan atau sangat rherugikan, ini memang dianut diluar KUHP, KUHP sendiri pada azasnya tidak menganut adanya minimum. khusus.

' ' Kalau ini ada serendah-rendahnya itu mengikflt hakim itii nanti, hakim tidak

akan bisa apa-apa padahal mengenai pelanggaran ini kan ada yang gradasinya tinggi ada yang rendali, kalau kesalahannya rendah i,tu ada kalau pidana minimum akan menimbulkan ketidakadilan dan juga akan membl:itasi hakim.

Mengenai kata diancam, tambahan kata diancam ini didaJam peraturan perundang-undangan yang lain itu tidak dicantumkan karena memang langsung itu tidak ada ancaman langsung dikenakan pidana, jadi tidak ada ancaman lagi karena rumusan-rumusan pidana yang didalam peraturan itu pasti merupakan ancaman, jadi tidak lagi diberikan kata ancaman, mungkin kata batik selama-·latnanya itu diganti paling lama dan paling tinggi itu diganti paling banyak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

T erima kasih. Jadi tidak lagi ngancam·ngancam angsung dihukum saja pak. Kami bacakan

barang siapa memberikan informasi palsu, kesaksian palsu atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikkan yang diketahui dan juga akan merugikan kepentingan urnum dan patut diketahui oleh badan pengawas pasar tenaga listrik atau masyarakat pada umumnya dapat dikenakan tindak pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp. 500 juta disamping penggantian kerugian. Dapat disetujui.

ANGGOTA F.REFORMASt (DR. IRWAN PRAYITNO, M.Sc):

Baik, T erima kasih. Mengenai ketenagalistrikkan ini kan dari OIM 213 sampai 230, kalau dilihat

mernang banyak angka yang keluar rhisalnya ada·angka 500 juta ada yang 1 oo juta ada yang 50 juta ada yang juga 1 milyar begitu, juga ada .yang 5 tahun dan seterusnya.

·Mohan saya ingin minta saja sedikit informasi dalam ketentuan pidana dalam menentukan angka-angka ini apc:l dasarnya begitu sehingga ketika diberikan infonnasi maka DIM 213 sampai 230 in.i kita atau saya pribadi khususnya bisa saja untuk menerima kalau memang alasanriya rasional, ja·di kenapa misalnya DIM 213

I 1

500 juta· kenapa tidak 1 milyar atau tidak 450 juta atau 1"00 juta, apakah ini ada standarnya atau ada ukurannya atau apa .

. lni mungkin perlu diinformasikan biar dan juga kenapa ada yang 1 milyar. kenapa ada yang 100 juta atau 50 juta begitu.

Teri ma kasih.

KE:TUA RAPAT :

T erima k.asih. Jadi katau sudah dijawab pasti semuanya selesai kalau Pak lrwan asalkan

jelas saja berc;ipa dendanya. Sekarang Pak Maksum dulu, silakan.

ANGGOTA F.PPP (ORS. H. NiAKSUM ZAILADRY):

Terima kasih. Yang pertama telah disampaikan Pak lrwan, yang kedua merugikan

kepentingan umum dalarn pasal 37 ini, saya mohon penjetasan, apakah merugikan kepentingan umum ini termasuk juga merugikan kepentingan negara.

Terima kasih.

: ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

ltu d.icatat saja nanti apa yang saya tanyakan perdata tadi itu kan belum dijawab oleh biro hukum, justru kompetisi itu sarat dengan kaasus-kasus perdata nantinya. ·

Kemudian kenapa kami mengusulkan ada hukuman, ada sanksi serendah­rendahnya, karena memang hakim itu perlu diikat, sebab kalau tidak ada serendah­rendahnya disini setinggi-tingginya 5 tahun, kalau dihukum 5 hari itu sudah memenuhi pasal 37, setinggi-tingginya 5 juta kalau didenda Rp. 50 juga sudah memenuhi pasal 37 ini.

Oleh sebab itu perkembangan hukum yang muncul belakangan ini dan memikirkan itu, jadi kita jangan hanya melihat perkembangan hul<um yang masa lalu, kompetisi ini kan tidak melihat masa lalu, kompetisi ini melihat kelistrikkan masa depan, itu alasannya.

Dan ini saya hanyajuru bicara, saya tidak ahli hukum , menurut pengusul dari ini dia sempat berdebat 3 hari 3 malam katanya, saya tidak datang.

KeTUA RAPAT:

Silakan Pak Simon.

ANGGOTA F.PG (ORS. SIMON PATRICE MORIN):

$aya hanya ingin menggali lebih jauh tentang apa yang .. ada dibalik pasal ini yaitu bahwa disini penjelasannya cukup jelas, tapi disini mungkin perlu ada penjelasan bahwa baik pelaku maupuri orang-orang yang ada didalam bada~ pengatur pun barangkali kalau dia memberikan informasi palsu atau apa, barangkal1 itu juga terkena dengan pasal ini, apakah termasuk makna darip~da.

PEMERINTAH (AHLI HUKUM) :

Terima kasih. Menjawab pertanyaan Pak Zul, apa yang diatur dalarn Bab ini adalah

masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran, itu sifatnya

I~

publik, sedangkan yang diinginkan atau diantisipasi oleh Pak Zul adalah masalah­l'l'lasalah yang sifatnya perdata. ltu antara para pihak dan biasanya diatur didalam . ketentuan kontrak maupun perijinan. ·

· Sebetulnya didalam RUU ini pun sudah delegasi untuk masalah penerapan sa ksi administrasi itu ad didalam DIM 187, yang kewenangan itu dilaksanakan oleh B dan Pengatur.. ·

terima kasih.

KETUA RAPAT : . -T erirna· kasih. Jadi kami persilakan jawab dulu yang DIM ini dulu lah, DIM ini kan tadi banyak

p rtanyaan, jadi selesaikan dulu DIM ini, kami persilakan Pemerintah apakah sudah a a jawabannya tadi banyak yang bertanya dari Pak lrwan sampai Pak Simon.

Kami persilakan.

PEMERINTAH (KUMOAN.G) :

Mengenai yang tadi minimum khusus Pak, ini memang sering diterapkan pada ti dak pidana khusus, misalkan tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pi ana suversi tetapi kini sudah dicabut.

Yang jelas didalam KUHP itu memang sarna sekali tidak mengenal adanya m nimum khusus, juga tidak mengenal adahya komulatif, jadi tidak pernah disebut p njara dan denda, jadi memang ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

I Kan1i khawatir kalau pada saatnya kita menentukan minimum khusus itu misalkan hanya mencuri listrik yang nilainya tidak begitu besar teta.pi kemudian ada a c man pidana minimum khusus, 2 tahun misalnya dan dendanya 200 juta, itu tidak bi a berkutik ini Pak yang melar'lggar, ini memang untuk penjeraan tetapi kemudian a ar menimbulkah rasa ketidakadilan dalam penentuan penjatuhan pidana.

lni kira-kira begitu pak, seperti, sebetulnya di Undang-undang korupsi terjadi s rn cam ini karena suap itu minimum khusus itu 3 tahun, tapi pada aat hanya nyuap 1 r bu, 10 ribu ditilang itu, itu juga bisa dikenakan 3 tahun minimum ta pi kan tidak b'sa berJalan mengenai ancaman itu, ini yang terjadi dimasyarakat.

Mengenai kerugian· itu pasti masyar~kat Pak, menmgenai kepentingan umum emang kita sering tidak bisa mendefinisikan ketertiban umum, kepentingan

u I'll itu sering tidak bisa didefinisikan, sehingga memang ini kita langsung e · gacu kepada kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang yang menimbulkan

k r gian pada masyarakat, itu saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. I Sudah dapat dipahami kami akan bacakan lagi DIM 213 pasal 37 untuk

emgambil keputusannya barang siapa memberikan informasi palsu, kesaksian al~u atau menahan informasi berkaitan dengan dengan usaha ketenagalistrikkan anb diketahui dan diduga akan merugikan kepentinga~ umum dan patut diketahui tef badan pengawas pasar tenaga listrik atau masyarakat pada umumnya dapat ikfnakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.500 juta isamping penggantian ketugian. Setuju.

I

16

ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAKSUM ZAILADRY):

Tadi saya mengajukan pe1tanyaan, merugikan kepentingan umum, apakah sama dengan kepentingan negara atau dua-duanya itu perlu dicantumkan karena memberikart~·informasi palsu, kesaksian palsu, mena~;:m informasi, ini tentu saja ini kepada pihak yang berkepentingan, informasi pijlsu itu disampaikan. Yang berkepentingan ini barangkali adalah antara lain- adijlah pejabat negara ·atau alat negara atau alat hukum, ini mungkin kaitan dengan negara.

Tapi kaltan dengan kerugian ini mungkin juga kerugian kepentingan urnum oke, ini kerugian juga kerug.ian pihak negara oleh karena itu saya pertanyakan ini.

Yang kedua, sebetulnya saya juga ingin mengajukan kalau disini ancamannya adalah papat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp.500 juta disampit'lg penggantian kerugian, apakah bisa disatukan penggantian kerugian ini der'lgafl denda ini.

ierima kasih.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI ft.ALIM, M.Sc):

Jad itu tetap saja, kami yang ada batasan minimal itu jan9a11 dikacaukan dulu dengal'l jumlah sanksinya kan, jadi urut dulu. makanya nanti kasus-kasusnya harus dipilah, kasus yang kecil tentu saja batas minimalnya kecif hukumannya juga kecil.

Kemudian juga justru kita bicara pelakunya subjek hukumnya yang memberikan informasi palsu bisa saja itu tidak hanya perorangan tapi badan hukum pun juga memberikan, nah disini kan tidak kena gitu loh, maka justru banyak sekali .nanti kasus-kasus yang justru mestinya mendapatkan sanksi tapi lolos begitu saja, maka pasal· ini pun harus juga diperbaiki supaya juga mengenai perorc:ingan dan jug a badan hukum.

T erima kasih.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Maaf ini pak soal kalimat mungkin saya agak terlambat, karena saya masih terus merenung perkataan diancam ini, sebetulnya kan ada p-erkataan diduga akan. jadi belum melakukan.

ltu makanya kami mengusulkan diancam ini masuk, ingat-·ingat lah ia pengusul kami, jadi atau akan ini dihilangkan sehingga tetap dapat dikenakan, nah ini harus dihilangkan kata akan saya kira, tapi maksudnya ini juga sudah preseferentif, ya dia belum melakukan dia dapat didenda maksimum 500, ya mungkin hanya yang kecil lah, tapi kalau sudah terjadi ini akan dihukum dia dengan maksirYlum itu.

lni pak, karena kata akan ini dikaitkan dengan ancam itu tadi. T erima kasih .

. KETUA RAPAT :

Kalau tidak salah kita sudah sepaham untuk diancam tadi sudah disepahami oleh kita dengan penjelasan dari Pemerintah, nah kata kan ini yang belum karena tadi tidak ada ancamnya, kalau baru diduga saja sudah kena 200 juta ini bahaya juga. Silakan saja ini, jadi kalau lih~t seperti ini jadi beraksi .re'.o~masi itu masih berkeinginan bahwa ad hukuman minimal, begut kan Pak Zul, m1 sangat pnns1p dalam hukuman minimal kalau dari Pak Maksum hanya berkaitan dengan apakah juga kepentingan dan denda serendah-r~ndahnya dan tadi ada kata "akan" tadi yang juga minta penjelasan.

Kami persilakan dulu Pemerintahsekali lagi memberikan.

17

ANGGOTA F.PDIP (JULIUS BOBO, SE):

Mengenai tadi ini kan ada masalah ancaman dalam tahun dan denda. dan disinikan keterangan ini mengkutip daripada KUHP kenapa kita tidak langsung menuju KUHP ini, jadi tidak tanpa menyebutkan dendl:l berapa karena kalau KUHP nya berubahkan ini kan harus mengikuti, apa tidak begitu saja.

KETUA RAPAT :

Mohon ~sekali lagi penjelasan dari Pemerintah, setelah itu kita lihat perkembangannya, kami persilakan, tolong penjelasannya juga lebih rinci terhadap kaitannya dengan pasal-pasal yang juga ada di KUHP.

Silakan.

PEMERINTAH (KUMDANG) :

Pertama mungkin kmai langsung mengusulkan kata "akan" itu mungkin bisa hilang supaya tidak ada pidana formal karena diduga saja sudah bisa dipidana.

Mengenai kepentingan umum ini tidak termasUk kepentingan negara seperti tindak pidana korupsi, jadi kepentingan unium disini seperti kepentingan pemegang saham, maksudnya rnasyarakat yang berkaitan dengan pemegang saham.

$ekali lagi mengenai pidaria minimum ini tadi kami sudah sarnpaikan r1amun demikian mengenai penentuan ini diserahkan sepenuhnya kepada forum yang terhorrnat ini, apakah perlu minimum atau, jadi yang jelas didalam azas di KUHP itu tidak dikenal minimum khusus, minimum khusus ini hanya dikenal di tindak · pidana yang sangat membahayakan sekali, kar~ma ini rT1enyangkut hak, hamnya hakim juga hamnya pelaku tindak pidan.

Jadi dia diikat tidak bisa lari kemana-mana ini memang ada rasa keadilan, makanya sebetulnya hakim yang mengetahui masalah ini.

Sekali lagi, jadi sebetulnya hanya tindak pidan~ khusus saja yang mengenal minimum khusus, sama sekali sangat mempahayakan.,dan merugikan masyarakat.

KETUA RAPAT :

Jadi jelas bahwa pandangan LJrnum dari Pak Maksum sudah bisa diterima.

ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAKSUM ZAILADRY):

Kalau itu memang terbatas sekali, konteks informasi palsu, kesaksian palsu dengan akibatnya itu tidak rnenyangkut negara saya kira bisa dihilangkan negara tidak dicantumkan negaranya itu.

KETUA RAPAT :

Pada prinsipnya menerima, dari Pak Tunggul diduga karena "akan" nya sudah dicoret, tidak masalah Pak Tunggul selesai, sekarang.

ANGGOTA F.PDU (DRS. H. ASNAWI LATIE:F): ·

Saya rnolion anggap belum selesai, usul pak Tunggul saya kira sudah sel~sai curna saya belurn setesai. Saya usulkan sekaligus disini, barangsiapa membenkan irifomasi palsu, kesaksian palsu atau menahan informasi berkaitan de!"lgan usaha ketenagalistrikkan, kata "diketahui" dan "diduga" dan "akari" ini saya mohon dihilangkan semua, diganti dnegan. berakibat, sehingga dengan usaha

18

ketenagalistrikkan yang berakibat merugika,n kepentingan umum dan diketahui oleh bad~n peng~tur atau masyarakat umumnya, kata "dapat" itu dihilangkan juga, pidana penJara pahrig Jama 5 tahun dan denda paling tinggi 500 rib;J ini kalau nanti disepakati dan saya mohon juga disamping pengganti~~ ini dihifangkan.

Terirna kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan, ini sangat prinsip ada beberapa hal nanti dijawab oleh Pemerintah, kalau dipikir ini tidak ada lagi yang bermasalah. •

Pak Asnawi. ·.

ANGGOTA F.PDU (DRS. H. ASNAWI LATIEF):

Saudara pimpinan, kalau apa yang dikemukakan oleh pernerintah khususnya dari Kumdang itu dasarnya adalah maaf, kita jangan menyimpang dari itu juga itu peraturan perundangan yang berlaku kalau tidak kita merubah KUHP jadinya, jadi tidak bisa kita menyimpang dari itu walaupun tadi dUawarkan tergantung terserah pad forum ihi, saya tidak berani, oleh karena itu ~ita ikuti saja kalau memang dasarnya begitu dan saya memperkuat memang tidak.ada itu minimum.,mi.nimum itu pidana dan itu paling lama atau paling tinggi, jadi pa1ing tinggi itu bisa saja apa itu artinya jauh dibawah itu jadi tidak boleh lebih dari itu m~ksudnya, sebetulnya minimal itu sudah tertampung disana, itu terserah pada hakim ~iang mengadili.

Terima kasih.

KE.TUA RAPAT :

PAK Asnawi sudah jelas mengenai masalah minimum tapi berkaitan dari pak Maksum ini, kami persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (AHLI HUKUM):

r erima kasih. Justru dari pak Maksum itu mendukung prinsip daripada yang sebenarnya

diterapkan didalam KUHP, ada dua hal sebetulnya kami tambahkan yang tadi ini . 1

diusulkan kembali oleh pak Tunggul mengenai ancaman, itupun juga sesuatu yang.

Kemudian rnungkin yang perlu dipertimbangkan kembali adalah usul untuk menghapuskan diduga, justru disini akan dilihat dan diukur unsur kesengajaannya, jadi sebetulnya secara urnum secara nalar dia patut untuk rnenduga bahwa akan n'lenimbulkan kerugian tapi tetap dilaksanakan, jadi ini sangat penting aspek ini tner'lgenai unsur kesengajaan sebetulnya.

Seperti yang Jama pak, tidak ada berakibat-berakibat, kalau akibat itu diul<ur setelah adanya, tadi dari awalnya pun dari kausanya pun dia mestinya patut mendu9a akan menimbulkan kerugian tapi tetap dilaksanakan.

ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAKSUM ZAILADRY):

Supaya ini ada klarifikasi pada saat ini kita berbicara tentang pelanggaran yaitu memberikan informa$i palsu, kesaksian palsu dan menahan informasi berkaitan CJengan usaha ketenagalistrikan, karena ini sudah rnenyangkut masalah. pelanggaran, tidak lagi menyangkut rnasalah penyidikan, maka .konteks ini adalah hukurnannya, ancatrtannya, tidak lagi konteks penyidikan, ini sudah konteks pelanggaran kepastian, rnaka dengan adanya dia melanggar melakukan informasi

. palsu, kesaksian palsu dan menahan informasi itu tadi yang berakibat merugikan kepentingan umum dan patut diketahui Oleh badatl penga~ur.

19

· ·fni saya mohbn dihilangkan ini juga atau usulan utnumnya dihilangkan. sekaligus saja dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi 500 juta, tadi sudah pasti ini, kita mengatur sudah yang pasti jadi harus pasti tidak perlu lagi menggunakan istilah dan diduga,. akah me~gikan, ini pasti merugikan itu, yang kita hukum yang pasti merugikan kepada kepfl!ntingan umurn, itu logikanya kaJa~ ~ahasa. K~HP oke ta~i kalau d~lam bahasa l~~icnya mengenai ini ya harus .past1 t1dak lag1 d1duga dan lam sebagamya, melanggat, saja dia sudah dielncam saja dia sudah tidak lagi diduga-duga lagi ini, sudah pasti dia melanggar ya dia diancam kalau diduga tidak ada hukumannya pak, baru patut diduga saja belum ad hukumannya, belum ada buktinya.

Begitu pak, ini logikanya, logika dalam pasal ini yang saya maksudkan tapi terserah kepada semuanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Teri ma kasih. lni karena terserah kepada kita semuanya tapi yang belum ters·erah kepada

kita ini hukuman minimal, nah ternyata hukuman minimal ini sangat bertentangan dengan KUHP yang ada, jadi bagairnana pak.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Tidak bertentangan itu, karena hukum itu sendiri berkembang karena begini, karena dalartl prakteknya juga hakirn itu juga kan manusia biasa, hakim itu kan melaksanakan.

Nah jadi supaya tidak terulang-ulang debat kita, ya saya kan cuma juru bicara, jadi yang minimal ini masih dianggap relevan.

, Yang kedua, sehubungan dengan tabel ini, ini subjek hukumnya kan kalau pasal 33 perorangan kalau betul begitu badan hukum tidak kena, kalau tidak kena apa nanti tidak menimbulkan ketidakadilan yang membuat inforrn~si itu lembaganya bukan sipulannya, nanti yang bersalah lembaganya si pulan nya dikorbankan, ini betul-betul menciptakan ketidakadilan dan memang di Indonesia banyak sekali terjadi seperti itu, jadi subjek hukumnya itu .keliru, jadi kalau yang bukan bersalah itu yang dihukul'tl, kalau informasi itu resmi. dari lembaga, · maka lernbaganya yang dihukum, yang memikul denda bukan orang nya, apa individu atau badan hukum. ini mungkin harus ada di penjelasan Pak.

· ANGGOTA F.PDU (DRS. H. ASNAWI LATU':F):

Pimpinan saya hanya tanya saja, ini-kan masalah r'lormatif disini kata "barangsiapa" itu r'nenunjukkan orang bukan badan hukum kira-kira begitu sehingga disinJ hanya dikenakan orang bukan lembaga apalagi badan hukum lain, apakah begitu kira-kira.

I KETUA RAPAT:.

Pak Cornelis silakan.

ANGGOTA F.PG (DRS. CORNELIS iAPATAB) :

Terima kasih. · · Saya kira memang di dalam hukum itu istilah "barangsiapa" itu apakah menyarigkut perorangan atau badan hukum itu sudah biasa dalam istilah keter.tua~ pidana, sehingga apakah dia perorangan, ada juga disebut badan hukum apalag1

20

· lembaga: Jadi disini "barangsiapa" itu memang dalam KUHP itu juga disebut demikian sehingga saya kira draft ini sudah tidak perlu kita ragukan karena ini mengacu kepada KUHP.

' · Ketnudian yang kedua, itu patut diduga ini-kan klta belum kecuali sudah ada

putusan pengadilan tapi patut diduga itu tetap. Karena patut cliduga maka dapat dikenakan, bisa y~ dan bisa tidak. Jadi ini kalau ·terbukti baru dikenakan, kalau tidak terbukti karena itu istilahnya digunakan kata "dapat dikenakan".

Terima kasih.

-KETU.k RAP AT :

Silakan F>ak Tunggul.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

lni memang harus betul kalimatnya jangan terlalu banyak dirubah-rubah menurut saya. Kalau makin saya baca ini sebetulnya dendanya ini atau hukuman ini kalau memberikan informasi palsu, kesaksian palsu ata'.LJ menahan informasi itu saja sebetulnya. ~ahwa itu ada informasi palsu, kesaksian palsu padahal dia sudah tahu itu akan rrierugikan kira-kira begitu n'laknanya kalau saya tidak salah. Jadi dengan denda paling tinggi 500 juta saya kira sudah betul.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan selanjutnya Pak lrwan.

ANGGOTA F.REFORMASI (DR. IRWAN PRAYITNO, M.Sc):

Terima kasih. Saya jadi ingin bertanya bahwa ketentuan pidana ini apakah sudah standar

bahasa seperti ini sesuatu yang normatif. Kalau memang sudah standar ada kata­kata "diduga", "diketahui" dan sebagainya, bukan berarti kita tnesti mengikuti saja apa yang disampaikan disini, tapi tolong diberikan penjelasan sedikit biar kita bisa mengikuti karena tadi-kan muncul misalnya ada kata-kata "ketentuan perdata" tetapi ternyata disini tidak tnasuk disetiap Undang-undang itu lebih ke pidana, akhirnya Pak Zulkifli-pun cukup misalnya.

Kemudian juga tadi ada kata-kata serendah-rendahnya mungkin masalah HAM, apakah tidak mungkin serendah-rendahnya kita buat misalnya 6 (eham) bulan karetta rnemang diketahui dia sudah ada diduga misalnya. ltu tidak biasa di dalam KUHP, okelah kita mengikuti pola Belanda bukan pola lnggris. Kalau lnggris seperti Philipina dia pakai minimal 20 tahun 1 hari seperti Agustus kena itu 1 O tahun 1 hari minimal, apakah demikian. Jadi ini saya melihat apakah ini sudah standar, kalau tnernang sudah standar tidak perlu lagi kita bahas dan berdebat. Kalau main bahasa­bahasa kata-kata "akan 11

, "tidak akan", "bararigsiapa" dan sebagainya saya juga tidak rnengerti.

Jadi tolong dijelaskan kalau demikian mungkin saya juga bisa rnemahami. T~rima kasih.

KE:TUA RAPAT :

Kami persilakan dulu Pemerintah memberikan penjelasan yang betul-betul kita yakin bahwa ini memang sesuai dengan KUHP tidak boleh dirubah-rubah lagi karena sud~h dekat-dekat dengan kitab suci kata Pak Zainal tadi. Silakan Pak.

::!J

PEMERINTAH (KUMDANG):

Terima kasih . . Mengenar kata "yang diketahui" dan "yang diduga" itu di dalarn KUHP sendiri

dikenal adanya delik materiil dan delik formil Pak, itu sebetulnya pilihan-pilihan elem~n Pak. Apakah kita mau memilih delik forrnil dan delik meteriil yaitu yang tadi disin~gung mengenai akibatnya. Kita menunggu. akib~tnya ·dulu yang terjadi baru dipidarta atau sebelum akibat terjadi itu dipidana, itu piliMan-pilihan sebetulnya.

1 Jadi kita_mengenal adanya delik for~il, delik for~il itu tidak menunggu akibat,

baru kita rnenduga saja sudah kena. Kalau menunggu akibat itu memang sering r'tlemang di dalam contohnya di jalan kalau kita memasang batu yang kemudian rttengakibatkan ada mobil nabrak batu itu baru kena, tapi kalau tidak ada mobil lewat dan kita niatnya memang memasang itu tidak kena pidana. Tapi ini memang yang nyata-nyata yang rumusan ini delik formil Pak, jadi sebelum terjadi itu sudah kena.

KEtUA RAPAT :

Dari hukum itu sudah yang paling benar ya Pak pokoknya sesuai dengan KUHP. Pak maksum silakan.

ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAKSUM ZAIL.ADRY):

Saya tahu betul ini bahasa KUHAP dan ini sangat fleksibel kita mengikuti bahasanya Belanda dimasukkan di dalam bahasa kita yang artinya memang juga dengan kata "dapat" inipun juga. Saya tadinya ingin di reformasi bahasa ini menjadi bahasa kita sehingga orang membaca ini agar mudah dimengerti oleh masyarakat _ tapi tepat yang salah dihukum begitu dan hukumannya bisa berat dan bisa ringan. Tapi karena memang kalau kawan-kawan tadi saya katakan sepakat bahwa kita otentik kepada KUHAP saya oke-oke saja Pak.

KETUA RAPAT:

Sekarang masalah batas bawah tadi yang belt.:m selesai ini. Silakan Pak .Zulkifli.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

"barangsiapa" tadi, "barangsiapa" itu hanya untuk individu. Begini Pak, saya misalnya sebagai pengurus badan usaha kelistrikan dan yang berbohong atau informasi palsu itu lerpbaga saya dan mestinya yang dihukum lembaga saya makanya-kan ada denda, yang di denda adalah perusahaan dimana saya bekerja makanya ada denda karena perusahaan tidak bisa mendapat kurungan. Tetapi kalau yang, menjadi subyek hukumnya pe:lakunya itu saya pribadi itu bukan kesalahan saya, 1 saya hanya mengeksekusi keputusan rapat perusahaan. Jadi yang punya salah itu perusahaannya dan yang dihukum individu yang melaksanakan keputusan­keputusan tidak .adil-kan. Coba ini dipertegas ini subyek hukum karena itu sangat prinsip. ·

Lain memang kalau saya menyeleweng perusahaan saya tidak memberikan informasi itu saya merubah informasi itu, itu baru kena "barangsiapa" saya sebagai individu. Tapi kalau yang berbohong itu perusahaan · rnesti tidak bisa, jangan orangnya yang dihukum. Kalau subyek hukum sernacam ini tidak kita pertegas ini potensial mendzholimi orang-orang yang bekerja di perusahaar'l-perusahaan ketenagalistrikan ini Pak, maka ini tolong diperjelas begitu.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan lagi diperjelas dulu Pak "barangsiapa" in'., silakan Pak.

PEMERINTAH (KUMDANG):

Terima kasih. . Mengenai "barangsiapa" ini memang disamping orang perorarigan dia juga

termasuk ba.dan hukum. Memang betul Pak Zul di dalam setiap termasuk Undang­undang tinda~ pidana korupsi itu me~ang dicantumkan mengenai korporasi. Memang ini terus· terang saja ada catatan dari Depkeh itu ada usulan untuk dimasukkan di dalam penjelasan itu mengenai badan hukum yang melakukan tindak pidana kelistrikan ini, jadi nanti · ada semacam penjelasan bahwa mengenai "barangsiapa" itu disini akan kami sebutkan "dalam hal tindak pidana itu dilakukan oleh atau atas nama badan hukum maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada badan hukum dan atau pengurusnya", lalu "dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan hukum maka pidana yang dijatuhkar'l kepada badan hukum tersebut adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ~ita!'"bah .sep~rtiga'.'. jadi. se.n:i~cam pe!"1beratan t~rhad'p ko~porasi karena korporasi 1tu t1dak b1sa d1 penJara, Jad11rn mungkm masuk d1 dalart1 penJelasan.

f

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc:):

Set1:.1ju Pak penjelasan justru semacam itu, jadi itu dimasukkan ke penjelasan. Kenapa kami tadi khawatir karena ada badan ini dimana badan ini hanya mengacu kepada individu dan dengan adanya penjelasan itu saya kira sudah clear tinggal ditulis dalam penjelasan. Adapun minimun tadi saya harus minta waktu dulu ini kepada club saya ini.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan Pak Zulkifli minta waktu kepada club-nya.

ANGGOTA F.PKB (PR.OF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Kalau ada penjelasan ini penjelasan saya kira mengenai ukuran untuk yang diketahui oJeh b~dan pengawas pasar tenaga listrik atau masyarakat pada umumnya, apa ukurannya diket.ahui oleh masyarakat pada umumnya.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan sambil itu diketik pertanyaan Pak Tunggul dijawab Pak.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING'. K. TUNGGUL SIRAIT):

Kalau patut diketahui oleh badan pengatur ada lembaganya, jadi sebagai saksi nanti. Tapi kalau diketahui oleh rnasyarakat pada umumnya apa maksudnya ini.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak.

AHLI· HU KUM :

Jadi kenibali lagi mengenai masalah ini di dalam pendanaan itu ada unsur hal­hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penerapan pidana. Pasal. ini-kan diterapkannya pada waktu sudah terjadi kejadian Pak, jadi pada waktu d1 proses

,, __ ,

dihadapan hakim akan dihukum. Sedangkan ini adalah akibat, ya:1g diukur itu dimula1 saat bagairrtana akibat itu timbul, itulah diukur bagaimana apakah disengaja atau tidak itu jadi bahan pertimbangan Pak, jadi ada unsur nanti memberatkan atau rneringankan. ·

Jadi memang kata "patut diduga" itu memang perlu dicantumkan, dan secara pengetahuan umum itupun sebetulnya wajar . diketahui oleh badan pengatur. Demikian pula secara umum sebetulnya diketahui olen masyarakat umum tapi dia tetap melaksanakan dan itu yang lebih memberatkan lagi.

Terima ~asih.

KETUA RAPAT :

T erima kasih. Saya bacakan "barangsiapa memberikan informasi palsu, kesaksian palsu

atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang diketahui dan diduga merugikan kepentingan umum dan patut diketahui oleh badan pengawas pasar tenaga listrik atau masyarakat pada umumnya d~pat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling banyak 500 (lima ratus) juta rupiah". Penjelasannya "dalam hal tindak pidana dilakukan oletll badan hukum maka pidana yang dijatuhkan pada badan hukum tersebut adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah sepertiga dari denda".

ANGGOTA F.POU (DRS, H. ASNAWI LATIEF):

Ketua, bahasanya saja. Saya baca di Migas ini "barangsiapa" itu. diganti dengan "setiap orang", dulu kalau tidak salah kita juga diskusi mengenai ini dari segi bahasa.

Terima kasih.

AHLI BAHASA:

Terima kasih. Sebenarnya kalau dari segi bahasa di tempat kami memang ada kesepakatan

bahwa "barangsiapa" itu kita anjurkan utltuk di ubah menjadi "siapapu11" atau seperti tadi yang di sebutkan oleh Bapak tadi. Jadi "barangsiapa" itu sepertinya abstrak sekali, jadi mengacu ke barang atau sesuatu yang tidak jelas. Karena ini dijelaskan adalah mengacu ke personal atau badan jadi dianjurkan untuk diganti dengan "siapapun" atau yang tadi disebutkan "setiap orang".

Kalau tadi yang dirnaksudkan "barangsiapa" itu mengacu ke orang juga badan hukum, yang lebih tepat sebenarnya "siapapun" karena di dalam siapapun itu ada petlgertian tidak hanya mengacu ke seseorang tapi bisa juga ke kelompok atau badan hukum yang dimaksud tadi. ·

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

. Teri ma kasih. · , Jadi konkretnya ini boleh tidak dirubah rnenjadi "siapapun" karena ini juga

badan. hukum. Silakan dari Pernerintah seperti apa ini.

AHLI HUKUM:

tni-kan sudali acuan baku di dalam KUHAP, saya kira tetap saja kita gunakan "barangsiapa". "Barangsiapa" itu bisa mengenai orang maupun bad~n h~kum, kalau mernang dianggap perlu atau dimintakan . penjelasan mungkrn drtambahkan penjelasan Pak.

2-l

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Curna hanya rnengingatkan saja bahwa di dalam Undang-undang Migas juga

ada "setiap orang". . .

AHLI HUKUM:

Memang itu "setiap orang" pun itu menyangkut orang atau badan hukum, itu adalah persof1.~Di dalam kontrak person itu_ baik badan hukum maupun individu.

T erima kasih. ·

KETUA RAPAT :

Jadi yang dipakai yang mana Pak, apakah "siapapun", "barangsiapo" atau "setiap orang".

AHLI HUKUM:

Saya kira tetap sesuai konsep saja Pak "barangsiapa~·.

ANGGOTA F.REFORMASI (DR. IRWAN PRAYJTNO, M.Sc):

Sebentar Pak. Kalau seandainya "setiap orang" sebagai pengganti "barangsiapa" itu bisa

karena itu juga disebut pers6n bisa orang dan bisa bad~n hukum. Ketiapa kita tidak pakai "setiap orang" karena Undarig-undang Migas di produksi di t<omisi VIII ini kenapa mesti beda antara "barangsiapa" dan "setiap orang" ini untuk konsistensi kita disini, kita juga yang membuat disini belum sampai setahun sudah ganti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan, ini masih mengenai "barangsiapa" dan "setiap orang" kami persilakan Pemerintah dulu supaya ada kepastian.

PEMERINTAH (KUMDANG):

Mohon maaf Pak, ini dari Pemerintah agak berbeda Pak maksudnya memang kita draft-draft terakhir memang menggunakan "setiap orang" karena orang itu bisa (jiartikan orang perseorangan dan juga badan hukum dalam arti umum hukum, maka produk Undang-undang yang terakhir itu dari tahun 1999 itu disesuaikan dengan Keppres No. 44 itu mengenai kata- "barangsiapa" itu diganti dengan "setiap orang", tapi $eringkali kemudian kita "setiap orang" itu ditarik ke pengertian di umum "setiap Orang" itu disamping orang perseorangan juga korporasi untuk menegaskan saja itu didefinisi biasanya, jadi selama ini dari tahun 1999 itu sudah menggunakan "setiap orang11

• •

KETUA RAPAT :

Jadi "setiap orang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu atau trlenahan inforrtlasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang diketahui dan diduga merugikan kepentingan umum dan patut diketahui oleh badan pengawas pasar tenaga listrik atau masyarakat pada umumnya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 500 (lima ratus) juta rupiah", bisa disetujui ?

ANGGOTA F.PPP (ORS. H. MAKSUM ZAILADRY):

Ketua, tidak mengurangi kesetujuan teman-teman Pal<, saya cenderung bahwa penggunaan "barangsiapa" ini diganti dengan "siapapun" karena "setiap orang" itu orang Pak dan tidak ada disitu badan hukum. "barangsiapa" tadi sudah diterjemahkan agak kabur juga tadi, "barangsiapa" itu ada badan hukur'n dan ada Orang. N~mun demikian barangkali kalau ingin .menggunakan disini rasa bahasa saya menjadi "siapapun", tapi kalau "barangsiapa" tadi Pak lrwan agak berkeberatan tapi tadi dafi Pemerintah itu sudah bahasa KUHAP. -Oleh karena itu saya usulkan apapun juga y~ng digunakan di dalam isti~ah "barang~iapa", "siapapun" atau "setiap orang" itu diberikan pehjelasan termasuk tidak ha_nya <)tang tapi juga badan hukum.

Terima kasih. ;

KEiUA RAPAT :

$udah disiapkan yang dimaksud dengan "setiap orang" dapat berupa per'orangan maupun badan hukum, setuju?

Selanjutnya Pasal37

(RAPAT SETUJU)

Setiap orang melanggar prinsip kompetisi yang sehat khususnya dalam melakukan persekongkolan usaha untuk memperoleh keistitnewaan atau menghimpun kekuatan monopoli sebagai"?ana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 31 huruf {b) dapat dikeriakan pidana penjara selama-!amanya 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi 1 l(satu) miliar rupiah disamping penggantian kerugian.

ANGGOTA F.PDU (DRS. H. ASNAWI LATIEF) :

Pimpinan. Yang "selama-lamanya" itu karena diatas sudah disetujui digami "paling lama". T erima kasih.

KETUA RAPAT :

Kalau itu nanti Timus dan Timsin saja karE'ma Pasal 31 hwruf (b) juga harus kita sinkronkan apa betul yang 31 huruf (b). Bisa setuju ini Timus dan Tirnsin ?

ANGGOTA F.Rt:FORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Ketua, supaya tidak terulang-ulang usul ini tentang yang terendah ini dibuat saja catatan bahwa nanti ada konfirmasi di Raker karena akan selalu muncul terus ini nanti.

KETUA RAPAT :

Jadi F-~efortnasi berkeinginan ada catatan bahwa juga F-Reformasi sampai dengart, hari ini perlu ada paling rendah, catatan saja nanti kita bicarakan di Raker.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

· Pengertian begini, saya pikir saya mau usul Ketua ini soa( cara pe!11bahas.an saja, ini-kan analog saja cuma tindak deliknya saja yang berbeda-ka_n. ~ad1 saya p11<1r untuk pasal-pasal berikutnya itu analog dengan pasal sebelur'nnya, Jad1 kerangkanya itu sudatl dengan tabel yang ini begitu. ·

26

KETUA RAPAT :

Karena ini berita negara harus dibacakan dan tercatat itu. Kalau begitu kita baca .dulu keseluruhan ini dan kalau setuju nanti saya tinggal bacakan saja. 8isa kita setuju lihat ini dan nanti tinggal saya bacakan lalu di ketok-kan, oke.

'

Kami persilakan lihat di tabel ini semuanya, kalau sekarang kita lihat Dim No. 214 itu kaitanriya dengan Pasal 37 ayat (2) ini ada mpsalah apa tidak 5 (lima) tahun, badan hukum menjadi juga kena begitu, setuju ya.

· Nomor Q itu melanggar prinsip kompetisi persekongkolan usaha menghimpun kekuatan tnonopoli, pelakunya perorangan dan bisa juga badan hukum-kan ? .

Penjaranya 5 (lima) tahun, setuju ?. Dendanya 1 (satu) miliar.

Pasal 38 ayat (1) "menggunakan listrik tanpa hak" pencurian, perorangan, badan hukum tidak mungt<in ini. lni dicatat saja Pak ternyata yatig satu tadi badan hukum ada Pak.

Sekarang nomor 3 badan hukum menggunakan listrik tanpa hak juga ada-kan Pak, perguruan tinggi contohnya dari Pak Zul bukan dari saya. Lalu yang dua itu badan hukum juga ada Pak.

Kemudian yang ketiga "menggunakan listrik tanpa hak" badan hukum juga ada-kan Pak, PLN yang punya pengalaman ada badan hukum yang mencuri-kan Pak pasti ada ini. Lalu penjaranya 5 (lima) tahun dan dendanya 500 (lima ratus) juta,

t . ? . se UJU ..

Nomor 4 Pasal 38 ayat (2) "kelalaian · yang menyebabkan instalasi tenaga listrik rusak" perorangan ada dan badan hukum juga ada.

ANGGOTA F.RE!:FORMASI (ORS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Usul Pak K~tua berapa tahun?

KETUA RAPAT :

Langsug saja ini Pak, 100 juta betul ? Pasal 38 . ayat (3) kelalaian mengakibatkan terputusanya aliran listrk,

erorangan ada badan hukum juga ada pastikan, pelanggan bada~ hukur:i. enjaranya 10 tahun dendanya Rp. 500 juta, ini belum ada KUHP nya, brsa setu1u

.. ? nr .

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALINI, M.Sc):

Tunggu dulu, itu jenis-jenis alirannya, nanti kalau kabel kecil masa kena egitu.

KETUA RAPAT:

Silakan pemerintah Pak.

PEMERINTAH :

Terima kasih Bapak Pimpinan · . . . . . . .. Angka-angka ini seperti dikemukakan tad1kan pahng trnggr, 1ad1 nant1 1ang~n

arripai memberikan istilahnya kawan karni tadi da~i Depat~~en Kehak1man 1tu inimum khusu$, jadi kalau minimum khusus kalau d1kunc1 minimum khusus. kabel

ecil yang putus bisa 100 juta dan 10 tahun nanti.

Nah, ini nanti mungkin menjadi relevan apa yang disampaikan oleh kawan kami dari departemen Kehakiman tadi. Hanya mungkin ini tetap saja ;ni paling tinggi ya.

Teritna kasih.

KETUA RAPAT :

Paling tinggi Rp. 500 juta, Setuju? Nah kh~k 10 tahun katanya.

PEMERINTAH :

lni kaitannya dengan masyarakat banyak, misalnya lalai sehingga seluruh wilayah ke.bayoran mati begitu ya. Jadi ada kaitannya dengan masyarakat banyak.

KETUA RAPAT :

Setuju ya?

Nomor6 Pasal39

Ayat (1)

(RAPAT SETUJU)

Melakukan .usaha penyediaan tenaga listrik tanpa ijin usaha penyediaan tenaga listrik.

Perorangan nggak adakan pasti? yang mana yang belum selesai Pak? yang nomor 6?

ANGGOTA F.PG (ORS. CORNELIS TAPATAB):

. Pak Ketua, yang nomor 6 inikan ada unsur kesengajaan kok hukuman badannya lebih ringan daripada yang notnor 5 dengan denda sama banyak.

KETUA RAPAT :

Yang lalai 10 tahun yang sengaja 6 tahun, ya tolong dijawab saja Pak.

PEMERINTAH :

Kalau kita mengacu kepada yang sebelumnya tadi, tadikan kepada masyarakat banyak, kalau yang usaha penyediaan tenaga listrik tanpa IUK impactnyakan artinya tidak kepada masyarakat tetapi kepada lingkungan yang sangat terbatas.

KETUA RAPAT :

Bisa disetujui ini ? Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa IUK, perorangan tidak ada.

t)adan hukum tid~k ada, penjaranya 6 tahun dendal"lya Rp. 500 juta. Bisa setuju ?

(RAPAT $ETUJU)

28

Nomor7 Pasal39

Ayat (1) Melakukan usaha penyediaan tenaga listnk tanp~ ijin operasi.

· perorangan tidak ada, badan hukum ada, penjara 5 tahun . dendanya Rp. 50 juta saja .

. lni ada yang protes, ada yang setuju atau tidak setuju ?

Nomor8 Pasal39

Ayat (3)

(RAPAT SETUJU)

Melakukan usaha :penyediaan tenaga listrik melanggar kewajiban dalam Pasal 17 ayat (1).

Tolong jelaskan ayat (1) ini apa Pak, penjara 1 tahun denda Rp. 100 juta. Kami persilakan pemerintah.

ANGGOTA F.PG (DRS. CORNELIS TAPATAB):

Pak Ketua, ini Pak, mohon maaf kami tadi saya ini telmi tadi nomor 7 Pak, biasa kalau hukuman badan itu 5 tahun lalu denda lebih murah, lebih baik dia pilih hukuman denda Rp. 50 juta. Kalau dendanya lebih berat maka dia akan memilih hukuman badan yang lebih ringan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan ini Pak, dijawab dulu kenapa Rp. 50 juta katanya katanya bikin ijin operasi kalau di kabupaten dia 600 MW dan tidak kemana-mana tanpa ijin operasi, dia bolehkan Pak, nggak boleh cukup di denda Rp. 50 juta, investasinya sekian ratus miliar itu.

PEMERINTAH :

Mengenai jenis pidananya ini sebetulnya. kumulatif Pak, jadi pemberatan bukari alternatif sehingga dia dua-duanya dikenakan. Jadi tidak ada pilihan, terus kemudian mengenai teknis yang tadi tadi Pak, mengapa mengenai listrik tadi mungkin Bapak Dirut yang bisa menjelaskan Pak kerugian-kerugian.

KETUA RAPAT:

Kembali yang nomor 7 karena ini mohon maaf dari pihak Pak Cornelis mengatakan dia terlanibat, kenapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa ijin 6perasi ini yang dikenakan pelakunya badan hukum ancaman penjaranya 5 tahun tetapi dendanya Rp. 50 juta, sudah dis11mpaikan bahwa ini selain dihukum juga didenda tapi kenpa kok dendanya sangat kecil, sedangkan ijin operasi kalau nggak salah itu bisa mencapai yang begitu besar investasinya.

Kami persilakan.

Pl:MERINTAH :

Bapak Pimpinan. Menurut pertimbangan kami bahwa. ·

KETUA RAPAT :

Sorry, ini s·alah Pak ngetiknya lni yang memberi jadua! kepada kita Rp. 50 juta oke betul ini Rp. 50 juta Pak

bukan Rp. 500 juta, silakan Pak. .

PEMERINTAH:

Bapak Pimpinan. Jadi m~nurut pertimbangan kami ?dalah bahwa denda Rp. 50 juta palin~

tinggi atau pafing banyak, dengan pertimbangan bahwa sebetulnya pengaruh dari penyelenggaraan listrik tanpa ijin operasi itu kepada katakanlah masyarakat banyak itu lebih kecil dibanding kalau penyediaan listrik untuk kepentingan umum. sehingga dendanya pun kecil begitu, itu pertimbangan kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami persilakan ke Pak Cornelis.

ANGGOTA F .PG (DRS. CORNELIS TAPAT AB) :

· Saya lihat Pak, mungkin draft yang dikasih ini dengan draft yang tadi diberikan berbeda, jadi Pasal 39 disini ayat (1) barang siapa ,melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa IUPL sebagaimana dimaksud tlalam Pasal 8 dan Pasal 1 o dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp. 500 juta .

• I

KETUA RAPAT :

Pak Petnerintah, ternyata ini tida~ merangkutn seperti yang disini Pak, sudah diubah ya, ayat (2) Rp. 50 juta, bisa diterima ini Pak Rp. 50 juta ? Pasal 39 ayat (3) melakukan usaha penyediaan tenaga I~strik melanggar kewajiban dalam Pasal 17 ayat (1) Badan Hukum penjara satu tahun denda Rp. 100 juta setuju ?

ANGGOTA F.PKB (PROF. OR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT): I ,

I •

Yang diper'ljara siapa Pak, kan ini bisa perorangan, bisa perusahaan.dan PLN • I

bisa bangkrut ini kalau rakyat mengat~kan belum dibayar kompensasinya hanya pengamanan katanya.

KETUA RAPAT :

Silakan pemerintah.

PEMcRINTAH : I

· Oijelaskan Pak pertama kali mengenai Badan Hukum atau korporasi itu sudah kami sampaikan untuk dimasukan dalam penjelasan Pak, sudah ada Pak bahwa yang dipidana itu pengurusnya.

KETUA RAPAT :

Oke, nomor 8 Pasal 39 ayat (3), melakukan usaha penyediaan tenaga listrik melanggar kewajiban Pasal 17 ayat (1~ perorangan ~adan hukum, penj.ar~nya satu tahun dendanya Rp. 100 juta dan pen1elasan sepert1 dengan yang ta.di .d~sebutkan siapa tadi? itu sudah ada bahwa ·indika$inya dLdalam penjelasa;1. Setu1u 1rn?

30

· ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAKSUM ZAELADRY):

Pak Ketua. Saya ini hanya mengulang logika saja Pak Ketua, Pasal 39 ayat (3) ini hanya

satu tahun dan dendanya paling tinggi hanya Rp. 100 juta ini barangkali kalau misalnya suatu pembangkit yang memerlukan tanah yang luas, rnungkin masyarakat yang dirugikan lebih dari Rp. 100 juta Pak Ketua .. Kemudian juga jaringan misalnya ini. rnasyarakat ·dirugikan lebih dari Rp. 100 juta jadi saya mo hon ini ada suatu pertimbangan kita supaya hukumannya agak tinggi Pak! Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

lya betul sekali, tolong Pak, Pasal 17 itu termasuk ini semua kompensasi, ganti rugi dan kompensasi, kalau disitu ada rumahnya Pak Emir, harganya sekian karena ini dia nggak bayar, silakan Pak .

. PEMERINTAH :

Pertanyaan apa tadi Pak?

KETUA RAPAT :

lni kalau tidak .salah Pasal 17 itu adalah berkaitan dengan ganti rugi dan korttpensasi kalau kalimat ini setiap orang yang melakukan usaha penyediaan­tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yan~ berhak atas tanah bangunan dan tumbuh·tumbuhan sebagaimana dimaksud dalani;Pasal ·17, Pasal 17 itu tentang ganti rugi dan kompensasi dipidana dengan pidana p49njara paling tinggi satu tahun dan denda paling tinggi Rp. 100 juta, padahal ada properti orang yang disitu nilainya lebih dari Rp, 100 juta pertanyaannya seperti itukan Pak.

ANGGOTA F.PPP (ORS. H. MAKSUM ZAELADRY):

Ditambah lagi Pak Ketua, tambah lagi dtsini tidak ada ganti kerugian lagidisini.

KETUA RAPAT :

Tidak ada ganti kerugian, nyerobot. Bagairnana kalau usaha penyediaan tenaga listrik nyerobot.

PEMERINTAH :

Kami usulkan kalau memang pertimbangannya demikian angkanya saja kita naikkan.

KETUA RAPAT:

Silakan dirumuskan dulu Pak, kira-kira menurut hukum, kumdang itu seperti apa karena ini Pasal 17 kalau tidak salah tentang kompensasi dan ganti rugi.

PEMERINTAH :

Begini Pak, mengenai kalau saya baca ini Pak rumusan ini. ada Sadan Hukum atau orang yat'lg memang tidak memenuhi kewajiban penggantian kerugian sebetulnya bunyinya kompensasi, apakah untuk tidak mengganti kompensasi ini dipidana penjara begitu, jadikan sebetulnya pertanyaan tapi mungkin kenapa ini satu tahun diambil yang teringan Pak, terus mengapa dendanya banyak itu karena memang kaitanya dengan ganti kerugian itu. lya mengapa ini Rp. 100 juta

31

dibandingkan tadikan bertanya yang diatas itu 5 tahun kok Rp. 50 juta terus ini kok 1 tahun Rp. 100 juta ini kan karena ini menyangkut kewajiban mungkin dendanya saja yang tnungkin ditambah, sedangkan penjaranya mungkin dihilangkan atau hanya denda saja Pak.

ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAKSUM ZAELADRY) :

Pak Ketua. lni kalau misalnya, apakah ini melanggar hukum pidana atau tidak. Kalau

melanggar hu~url'l pidana saya kira jela~ .hukum badan ini harus ada meskipun hanya satu tahun misalnya tapi kaitan dengan f!lasalah denda ini bagaimana kalau masyarakat dirugikan sampai Rp. 1 miliar rnisalnya~pakah dia didenda Rp. 1 oo juta bebas maka oleh karena itu mungkin juga tambah ~~nti kerugian kepada masyarakat karena akibat sosial dan ekonomis kepada masyarcikat cukup tinggi Pak Ketua.

Terirna kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan, kan ada BPN disini kalau nyerobot tanah bagaimana begitu lho.

PEMERINTAH (Bf>N) :

Terima kasih Pimpinan. Kalau penyerobotan tanah itu memang dipidana tapi besarnya pidana itu tentu

kita lihat lagi di KUHP tetapi kalau tidak memenuhi kewajiban terhadap kompensasi dan ganti rugi tentu dihitungnya dengan nilai tanah. Berapa nilai tanah yang diberikan ganti rugi atau kompensasi berikut tan~man dan tumbuh-tumbuhan di atasnya, Kemudian dihitung misalnya ternyata petnbangunan itu tahun 2000 baru sekarang diganti tahun 2002 atau sekarang ternyata dia ketahuan dia tidak mengganti rugi tahun ~002 nah itu nilainya dihitung NJPO tahun 2002 jadi untuk ganti kerugian atau kompensasi tapi kalau pidana bisa dilihat di KUHP saya tidak hafal betul hanya nilainya itu tergantung nilai tanah bangunan dan tanaman yang ada di atasnya kemudian ditambah pertambahan nilai yang dari 2 tahun itu misalnya Pak.

Terirna kasih.

KETUA RAPAT:

Apakah memang dibutuhkan ada Pasal ini di dalam sini karenakan diatur.

PEMERINTAH (BPN):

Di P~sal 17 ada kewajiban Pak, mungkin yang mertibuat undang-undang ini yang merancang ~UU ini karena ada kewajiban sehingga harus ada sanksi mungkin begitu Pak.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Asl'lawi.

ANGGOTA F.PDU (DRS. H. ASNAWI LATIEF):

Saya kira dengan penjelasan itu bahwa penilaian huk1.Jman itu .tergantung kepada nilai. Kalau disinikan kalau nilainya lebih dari Rp. 100 juta m1salnya 1tu, sudah tidak bisa lagi hakim itu sebab itu paling tinggi sebanyak-banyaknya kenap~ tidak sebanyak-banyaknya Rp. 500 juta atau Rp. 1 miliar walaupun toh nantr tergantung kepada penilaian kerugian nilai · tanah yang dipakai itu demikian pula

dengan· hukumannya sebab pidan disitukan akumulatif jadi kalau Cuma atau yang lain itu dan saya pikir tidak adil. ·

Terirna kasih.

KETUA RAPAT:

Saya pikir ini juga harus betul-betul :dipikrkan matang-matang apakah memang harus ini ada disini kami persilakan Pak Maksum .

. ANGGQ.TA F.PPP (DRS. H. MAKSl:JM ZAELADRY):

Saya _setuju ini ada disini Pak Ketua karena berkaitan dengan masalah pelanggaran kalau dia bayar saya kira tidak ada persoalan tapi kalau ada pelanggaran dia tidak memenuhi kewajibannya itu maka pertu ada ketentuan sanksi disini. Curna disini barangkali kalau tidak salah Pak kalau denda ir'li masuk ke kas negara. lni masyarakat yang dirugikan bagaimana apakah ditentukan saja apa yang disampaikan lbu dari BPN sesuai dengan NJOP ataukah kerugian selama dia tidak dibayar itu tambah lagi 3 tahun berapa karena disitu ada faktor kerugian. Kalau saya cenderung mengusulkan disamping denda ini ada ganti rugi Pak Ketua sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teri ma kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi tidak hanya denda ini ganti rugi, ganti rugi tetap diserahkan didenda juga kalau didenda saja dia milih yang denda nggak usah ganti rugi. S1lakan Pak, yang biasa ganti rugi Pak Eddi Widiono. ·

EDDI WIDIONO (DIRUT PLN) :

Kami menyadari Bapak Pimpinan, Bahwa nuansanya ingin memberi keadilan namun mohon dipertimbangkan

bahwa umumnya pelanggaran semacam ini muncul justru karena kepentingan yang lebih besar jadi ada kepentingan lain yang lebih besar masyarakat, kepentingan masyarakat yang lebih besar yang membuat kadang-kadang kami dalam posisi yang sulit untuk memilih yang mana yang didahulukan oteh karenanya mohon pertimbangan mengenai kondisi yang seringkali menimbulkan situasi semacam ini bukan semata-mata karena ingin melanggar atau lalai tetapi kadang-kadang pilihan yang sering harus diambil. antara dua kepentingan masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi ini kalau tidak sa!ah ganti ruginya tetap dibayarkan plus denda Pak, jadi bukan hanya denda saja ganti ruginya tetap dibayarkan, kompensasi tetap dibayarkan, ganti rugi tetap dibayarkan plus denda ini Pak.

ANGGOTA F .PPP (DRS. H. MAKSUM ZAELADRY) :

Justru itu yang saya harapkan Pak, ganti rugi tetap dibayarkan denda inikan masuk kas negara dan undang-undang inikah _berlaku setelah ditetapkan Pak, setetal'l diundangkan jadi tidak kernbali ke belakang.

r erima ka$ih.

_, _,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, apakah rumusannya seperti ini, harus diubah dong rumusannya tetap ada ganti" rugi kompensasi kalau rugi dia kena denda jangan sampai dia hanya karena didenda saja ganti rugi nggak dibay~rkan.

PEMERINTAH :

Untuk kasus yang demikian ini ada unsur pidana dan unsur perdata, ini yang diatur dalam P!3sal ini adalah yang meny~ngkut unsur pidananya jadi tidak tertutup .kemungkinan yang dirugikan itu juga menggugat secara perdata disitulah ganti rugi diterapkan. ·

Terima kasih.

ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAKSUM ZAELADRY):

Tapi Pak Ketua, Pasal sebelumnya itu termasuk ganti rugi juga Pak meskipun pidana itu pasal-pasal sebelumnya tadi itu, ada ganti kerugian disitu.

PEMERINTAH :

Ada perbuatan pidana ya Pak, yang kemudian menimbulkan secara langsung kerugian material maupun non material misalnya menabrak orang itukan pidana Pak, terhadap yang ditabrak juga dikenakan ganti rugi bedanya adalah dia tanpa misalnya melakukan apa namanya gugatan pun secara pidana sudah otomatis diinikan, kalau yang perdatanya itu kan menggugat sendiri jadi hakim dalam menetapkan itu juga memperhatikan kerugian i'nateriil maupun non materiil daripada yang dialami oleh korban.

T erima kasih.

ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAKSUM ZAELADRY):

Pak Ketua, persis sekali itu yang saya harapkan kita tadi telah mengatur dalam Pasat 37 ini, kaitan dengan memberikan informasi palsu, kesaksiari palsu atau menahan informasi itu ada ganti rugi disitu akibat daripada dia memberi saksi palsu dan sebagainya.

Kemudian dalam kaitan dengan melakukan persekongkolan usaha memperoleh keistimewaan dan menghimpun kekuatan monopoli, ini juga ada ganti kerugian disini karena ini merugikan masyarakat, apa alasan kita tidak mengganti rugi kepada masyarakat yang jelas-jelas hak milik mereka itu tidak diberikan hak penggantian kerugian yang sudah ditetapkan oleh undang-undang sendiri, begitu F>ak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan pemerintah.

PEMERINTAH :

Mengenai yang pencantuman disamping itu penggantian kerugian itu tadi sebetulnya sudah dicoret Pak, dihilangkan. Karena begini ~ebetulnya di dalam KUHAF>, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu diberi, ada aturan yang menyatakan bahwa dalam hat seseorang merasa dirugikan itu kemudian yang bersangkutan bisa menuntut ganti rugi terhadap pelaku. ltu sudah ada jadi setelah diproses secara pidana maka yang bersangkutan juga sekaligus langsung bisa dituntut atau digugat ganti kerugian. lni sudah diatur dalam KUHAP mengenai hal itu.

3-1

Jadi tidak perlu dieantunikan lagi dalam ketentuan pidana ini karena hukum acaranya menyediakan terhadap setiap orang atau korban yang merasa dtrugikan.

ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAK$1)M ZAELADRY):

Jadi negara saja Pak yang ada ganti kerugian itu, kalau rakyat tidak karena Pasal 37 ini menyangkut masalah negara, pas pengusaha kalau pasal yang terakhir pasal 39 tadi yang dibicarakan itu menyangkut masalah rakyat banyak Pak Ketua. Saya kira kalau negara diganti rugi ya kenapa rakyat tidak l<arena itu hak milik mereka saya klra lebih dekat. ·

KETUA RAPAT:

lya, jadi kalau ganti rugi tetap dilaksanakan, kompensasi tetap dilaksanakan . tetapi yang dikenakan pidana disini adalah badan usahanya, siapa orang itu tadi Jadi badan usahanya kalau melakukan kegiatan, belum menyelesaikan kewajiban didenda dihukum paling tinggi 1 juta, didenda paling tinggi R.p. 100 juta tetapi . dengan catatan perdatanya tetap berjalan, kan begitu.

ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAKSUM ZAELADRY):

Saya ingin perdata, ganti rugi disini Pak.

KETUA RAPAi:

Oke, diberi penjelasan harusnya, ganti rugi dan kompensasi tetap diberikan.

PEMERINTAH :

Kalau memang itu diinginkan untuk dicantumkan untuk penjelasan itu mungkin sebenarnya mungkin sudah diatur di KUHAP tetapi di dalam ini dicanturnkan bahwa disamping denda juga tetap mengganti kompensasi itu. Jadi dimasukan di penjelasan bisa Pak.

KETUA RAPAT :

Oke, jadi di dalam tiantinya kita membahas ini di dalam DIM 230 Pasal 39 ayat (3) di penjelasannya, ganti rugi dan kompensasi tetap diberikan kepada yang berhak ur'ltuk mendapatkannya, begitukan.

ANGGOTA F .PPP (DRS. H. MAKSUM ZAELADRY) :

Tidak lagi dia harus menuritut kepengadilan untuk perdatanya, ini satu paket saja. Sama dengan yang lain pasal 37.

KETUA RAPAT :

Pasal 30 nomor berapa pak.

ANGGOTA F.PPP {DRS. H. MAKSUM ZAELADRY):

DIM Nomor 213, OIM Nomor 214.

KETUA RAPAT :

Disar'nping penggantiali- kerugian tadi dicoret.

ANGGOTA F.PPP (ORS. H. MAKSUM ZAELAORY):

Coret pak.

KETUA RAPAT :

Penggantian kerugian itu masuknya diperdata kan.

ANGGOTA F.PPP (ORS. H. MAKSUM ZAELADRY):

Demikian ketua , kalau yang lain dicoret, saya setuju dipenjelasan pak. Terirna kasih.

KEtUA RAPAT :

Terima kasih. Jadi lanjut ke nomor 9 pasal 40 ayat 1. Pasal 40

Ayat 1 Kelalaian rnengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik.

Perorangan, badan hukum tidak ada, apa ada ini badan hukum, badan hukum ada ini kurang coretan, penjara lima tahun, denda 100 juta.

Pasal40 Ayat 1 . .

Akibat kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh pemegang IUPL dan pemegang 10 dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda setinggi-tingginya 100 juta.

Matinya seseorang karena lalai. Setuju ini, kalau setuju lanjut pasal 40 ayat 2.

Ayat2 Kelalaiar'l dalam pasal 40 ayat 1 dilakukan oleh pemegang IUK danlO.

Sadan hukum yang kena, tujuh tahun dan 500 juta. Setuju. Hanya lalai. ·

.Ayat 3 Selain pidana pasal 40 ayat 2 pemegang IUK dan 10 wajio untuk memberikan ganti rugi.

Betul ini. Setuju.

Pasal 41 Ayat 1

Per'Tlegang IUK atau · 10 tidak mentaati pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 4, ini badan hukum kurungan enam bulan denda 50 juta.

Oidrop masuk ke DIM Nomor 220. Pasal 40 ayat 2 didtop juga. Pasal 42

Melakukan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik tanpa seijin sebagaih1ana dimaksud .pasal 3 ayat 1.

. .

36

lni perorangan dan badan hukum pastinya, badan hukum 6 bulan dan denda 50 juta. Mernproduksi mengedarkan atau memperjualbelikan peralatan dan pernakaian tenaga listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan. Dan ini badan hukum juga bisa perorangan 6 bulan dan 50 jut~. Setuju.

Oleh sebab itu kita mulai saja membacakan dari .awal dan pada prinsipnya ini menjadi timus dan timsin, karena sudah bagian di:iri setiap orang. Dan yang kedua Pak Zul, masih akan metnberikan catatan paling rendah, apa sudah drof.

ANGGO.TA F.REFROMASI (DRS. ZU~KIFLI HALIM, M.Sc):

Drop.

KETUA RAPAT:

Sudah drop, tolong supaya direkam jangan sampai pakai tangan, karena direkam tidak ada pak. Sudah didrop pak, belum ada. Jadi untuk sampai saat sekarang sebelumnya untuk pasal 37 daei DIM Nomor 213 sampai dengan DIM Nomor 228 F.Reformasi masih memberiklan catatan untuk paling rendah.

ANGGOTA F.REFORMASI (DR. IRWAN PRAYITNO, M.Sc):

Mernang di F.Reformasi yang cukup keras dalam membahas, dulu dim itu Prof. Askin, karena beliau memang memahami b~ul hal ini, sehingga dia memesankan ini untuk tetap. Betul juga kata Pak Zul tadi sebagai catatan, nanti kita akan coba berbicara dengan Pak Askin, kalau seandainya memang tidak perlu, ya sudah lepas catatannya, kalau perlu mungkin diraker dia kan nanya sedikit.

Terirha kasih.

KETUA ~APAT:

J·adi catatannya masih ada dan nanti akan diselesaikan di raker. Di fraksi dulu, t=.Reformasi akan menyelesaikan dan akan dilaporkan pada raker .. begitu kan pak, dipanja atau diraker, okey dimariapun. Saya akan membacakan, kalau nantinya semua pasal ini dim ini men,iadi timus dan timsin, oleh sebab itu ijinkan saya membacakan dan langsung itu timus dan timsin.

Kami awali DIM Nonior 213. Sudah, dan juga termasuk tadi yang disebutkan dengan setiap orang yang berkaitan dengan itu juga menyangkut pelaku perorangan dan badan hukum, di penjelasannya juga disebutkan seperti yang sudah kita setujui seperti DIM Nomor 213 begitu kan. Setuju ?

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 214. · Pasal 37

Setiap orang melanggar prinsif kompetisi yang sehat khususnya dalam melakukan persekongkolan usaha untuk memperoleh keistimewaan atau menghimpun kekuatan monopoli sebagaimana yang dimaksud pasal 9 dan pasal 31 huruf b dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Setuju untuk timus tililsin.

(RAPAT SETUJU)

~..,

•. "'!I

Penjelasannya sesuai dengan konkordan dim sebelumnya. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

· DIM Nomor 215.

PEMERINTAH :

Pimpinan mohon maaf. Ada pert~myaan dari PLN untuk DIM_Nomor 215, mohon diberi kesempatan.

KETUA RAPAT :

. Mau tanya ke kita atau.

PEMERINTAH :

Ke panja, jadi minta, ada usul dari.

KETUA RAPAT :

Silakan.

PEMERINTAH (DIRUT PLN):

Kami. menemukan untuk DIM Nomor 2.15 ada keganjilan sedikit kalau yang lain itu pidat"la dan dendanya itu sifatnya saling menarnbah artinya pidana dan denda, maka untuk DIM Nomor 215 ini yang justru merup?tkan pencurian listrik. Disini atau jadi pidana. atau denda 500 juta. Dan saya kira melihat pelanggarannya bisa mengalami kerugian yang sangat besar, maka ini kami ·usu I dirubah menjadi dan, konsisten dengan yang lain.

KETUA RAPAT :

Setuju. DIM Nomor 215.

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum dipidana karena salahnya melakukan pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi 500 juta rupiah.

Setuju timus timsin ?

(RAPAT SETUJU)

Juga penjelasannya disamakan seperti DIM Nomor 213.

DIM Nofnor 216 Pasal38

(RAPAT SETUJU)

Setiap · orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik pemegang IUPt sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3 sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tel'laga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Setuju timus dan tirnsin ?

(RAPAT SETUJU)

38

Penjelasannya juga sama. Setuju ?

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 217 Pasal38

Apabil~ kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mengakibatklan terputiJsnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat banyak dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 O tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

Setuju trrnus dan timsin. ·

(RAPAT SETUJU)

Dan penjelasannya juga timus dan timsin.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 218 Pasal39

Ayat 1 Setiap orang yang melakukan penyediaan tenaga listriktanpa ijin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan pasal 10 dipidana dengan pidana PE;!fljara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 500 jUta rupiah.

Setuju timus dan timsin. ·

(RAPAT SETUJU)

Dan juga penjelasannya di Timus Timsin.

Pasal39 Ayat2

(RAPAT SETUJU)

Barang siapa yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ·1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun denda paling bar'lyak 50 juta rupiah.

Setuju timus timsin.

(RAPAT SETUJU)

Dan penjelasannya juga disinkronisasikan.

Pasal39 Ayat 3

(RAPAt SETUJU)

Setiap orang yang melakukan penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban yang berhak atas tanah bangunan dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

39

Penjelasannya : Ganti rugi atau kompisasi tetap diberikan kepada yang berhak. Setuju timus dan timsin. ·

(RAPAT SETUJLi) penjelasannya setuju.

DIM Nomor 220 a ini pindahan dari pasal 41 ayat 2. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat

~ dikenakan sanksi ta~bahan berupa pencabutan ijin usaha ~ penyediaan tenaga listrik auatu ijin operasi.

. . I

Setuju timsin da11 timus. . •:

DIM Nomor 221 Pasal40

{RAPAT SETUJU)

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Setuju timus dan timsin.

(RAPAT SETUJU)

Penjelasannya juga disinkronisasikan.

F>asal40 Ayat2

{RAPAT SETUJU)

Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik dan pemegang 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

Setuju timus dan timsin.

(RAPAT SETUJU)

penjelasannya di timus dan timsin

pasal40 ayat4

(RAPA t SETUJU)

penetapan tata cara dan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam · ayat 3 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setuju timsin dan timus.

(RAPAi SETUJU)

Pasal 41 masuk ke DIM Nomor 220 didrop, setuju untuk didrop

(RAPAT SETUJU)

40

DIM Nomor 226 Pasal 41 masuk ke DIM Nomor 220 setuju didrop.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 227 Pasal42

Barang siapa melakukan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 diancam dengan pid~na kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling tinggi50·juta rupiah.

ANGGOTA F.PDU (DRS. H. ASNAWI LATIEF):

Fraksi kami mengusulkan diancam, tadi sudah dihapus diancam ini, ini masuk lagi diancam untuk konsisten saya kira diancam sudah dih~pus saja, dipidana.

KETUA RAPAT :

Jadi di timus dan disinkronisasikan, setuju ?

(RAPAT SETUJU)

Dan juga penjetasannya ditimuskan dan ·disinkronisasikan, dan diancamnya tadi dirumuskan dan disinkronisasikan, kan tadi sudah dirubah.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 228.

PEMERINTAH :

Mohon maaf DIM Nomor 228 ini setelah kami eek ini akibatnya berat sekali, karena dia mengedarkan tanpa tanda keselatnatan dan sangat membahayakan N'lasyarakat. Jadi hukumannya bukan 50 tapi 500, kar~ma ini sangat merribahayakan.

KETUA RAPAT :

Kalau dia industri kecil, bagaimana pak.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Setinggi-tingginya pak ters~rah pak hakin'l suka-suka pak hakim.

KETUA RAPAT :

Okey, baru bijaksana betul itu Pak Zul. DIM Nomor 228

$etiap orang memperoduksi mengedarkan atau memperjualbelikan memanfaatan listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimaha dimaksud pasal 28 ayat 4 . diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banya_k 500 JLita rupiah.

ANGGOTA F .PDIP (IR. EMIR MOIES, M.Sc) :

Kalau dendanya naik begitu tinggi menjadi 500 kok kurungannya hanya 6 bulan, rasanya tidak seimbang, 6 bulan jadi 5 tahun mungkin l<alau memang itu berbahaya.

-l 1

KETUA RAPAT:

Kurungannya paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Setuju timus dan timsin. ·

PEMERINT AH (KUMDANG) :

Sebentar pak. Mengenai kurungan ini paling banyak 1 tahun pak.

~

KETUA'" RAP AT :

Kurungan paling lama 1 tahun. Kami baca lagi. Pasal 43. ·

Setiap orang yang memproduksi mengedarkan atau memperjualbelikan pemanfaatan listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimna ya~g dimaksud pasal 28 ayat 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

Setuju.

ANGGOTA F.PG (DRS. CORNELIS TAPATAB):

Pak Ketua. Jadi kurungan dengan penjara ini sebaiknya apa.

KETUA RAPAT :

Pak Tunggul juga sama.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K.TUNGGUL SIRAIT):

Kata peralatan menjadi pernanfaatan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Cornelis

ANGGOTA F.PG (DRS. CORNELIS TAPATAB) :

Saya kira mungkin harus kita bedakan antara hukuman kurungan dan pidana. Kemudian ada hukuman bersyarat, apa beda hukuman kurungan dan hukuman bersyarat. Kalau dari kehakiman·itu bisa menjawab.

KETUA RAPAT :

Kam~persilakan.

PEMERINTAH (KUMDANG) :

T erima kasih pak. Oidalam pasal 10 KUHP itu memang dibedakan antara penjara dan kurungan

pak. Penjara itu memang kredasi untuk kejahatan, sedangkan kurungan itu untuk pelanggaran. Kurungan itu maksimum diberikan hanya 1 tahuf.'I, karena itu orang yang dik4rung itu bisa memilih dan juga ada syarat bisa membawa macam-macam barang dalam kurungan itu, bisa membawa radio segala macam, karena ringannya itu. Berbeda deng.an penjara yang sama sekali tidak boleh membawa apa-apa.

T erima kasih.

-l2

KETUA RAPAT:

Silakan Pak lrwan mau bicara.

ANGGOTA F.REFORMASI (DR. IRWAN PRAYITNO, M.$c):

Jadi pertanyaan nya kalau kita memang setujµ 5 juta dinaiakan 50 juta karena kata Pak Lulu berat, maka apakah tnungkin yang kurungan itu diganti dengan penjara misalnya, karena tadi ukuran beratnya tadi, kalau kurungan ringan berarti sesuai dengan~ 50 juta tadi, 6 bulan deng~n 50 juta rupiah. Tapi ketika logikanya 50 juta naik jadi 15 juta, maka jadi berat juga tentu seimbang mesti ada korelasinya antara kurungan dengan benda begitu. ·

Saya minta pendapat yang lain juga.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Sebelumnya supaya juga diberikan kesempatan, pemerintah juga memberikan

penjelasan tentang tanda keselamatan ini kalau tidak disosialisasikan dari awal dari pemerintah, juga pemerintah yang salah, tanda kesetamatan ini juga kan hal yang baru. Jadi silakan pak jangan seolah-olah kita ini berat padahal ini masalahnya, masalah sosiatisasi.

Kami persilakan pemerintah dulu.

PEMERINTAH :

Terima kasih pimpinan. Tadi pertanyaan Prof. Tunggul mengenai tanda keselamatan 1rn memang

berlaku hampir semua negara dan kita memang belum mulai melakukan, tapi sekarang ini. sudah kami siapkan dan sudah siap untuk ditanda tangani bapak menteri .antara kerjasama departemen energi dan departemen perindustrian, ini akan segera kita keluarkan dan kita sosialisasikan1 kita beri jangka waktu, ini

· diterapkan kepada pemanfaat listrik dan peralatan. Pemanfaat itu adalah segala macam alat yang keluar memakai colokan. Jadi kalau ada colokan listrik dari tembok kita sambungkan dirnanfaatkan itu namanya pemanfaat.

· Kalau ·peralatan itu alat kerjanya tidak kena tanda keselamatan. tapi kalau pemanfaat itu wajib, itu kalau di Amerika tandanya YL, kalau di· Eropah SI. kalau diJepang ada tanda segitiga. Dikita rencananya itu simbulnya S artinya selamatan. ltli sudha kita tetapkan tandanya dan akan segera kita keluarkan dah segera kita sosialisasikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Silakart Pak Tunggul.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Jadi ini teknis ini, kalau disebut pemanfaat itu yang mulai keluar dari colokan ini, tapi kalau alat-alat ini boknya sama ini semuanya kalau kabel-kabelnya dimana.

PEMERINTAH:

ltu t1amanya aksesoris pak. Jadi bukan tidak perlengkapan atau aksesoris bahasa lnggrisnya terminologinyat kal~u yang tidak dialirin listrik itu nam~n~a tengkapan ini; tapi kalau yang memanfaatan listrik yang menggunakan tenaga hstnk

-U

untuk berbagai keperluan namanya itu playensis yang kita pakar adalah pemanfaat listrik. lstilahnya demikian.

KETUA RAPAT:

Katau pemanfaat listrik itu artinya itu seperti kulkas, diatur disini pak tanda keselamatannya pak. ·

PEMERINTAH :

Karena ~itu membahayakan, jadi pemanfaatan listrik ada pasalnya, bahwa setiap pemanfaat listrik harus menggunakan tanda keselamatan. Dir'nnya sudah masuk timus dan sudah disetujui.

KETUA RAPAT :

Bisa disetujui pak.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Lalu peralatan-peratatan lain diluar pemanfaat, diluar pelayanan disini, dimana itu nanti. ·

PEMERINTAH :

Yang lain itu tetap ada aturannya, tapi tidak memerlukan tanda keselamatan, karena itu nanti pemanfaat itu langsung berhubungan dengan rnanusia, kalau alat itu nanti dikeselartlatan kerjanya. ·

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT) :

. Dikeselmatan kerjanya. Saya hanya bayangkan kalau ini ada barang masuk di Batam, lalu ada or~mg bawa itu diperjual belikan, dia terus dihukum satu tahun dan paling lama. Bagaimana itu. Yang memproduksi sebenarnya yang paling berat itu memproduksi dan mengedarkan itu. Bagaimana, tapi ada deklarsi itu hL:kuman.

KETUA RAPAT :

Pertanyaan dari Pak lrwan, kalau kurungannya 1 tahun apakah dendanya paling banyaknya tidaklah terlalu tinggi 500 juta. Silakan pak, .Jadi kurungan paling lama 1. tahun dan denda palir'lg banyak tetap 500.

Kami bacakan : Setiap orang yang memproduksi mengedarkan atau memperjualbelikan pemanfaat listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

· Setuju, timus d.an tirnsin~

ANGGOTA F.REFORMASI (OR. IRWAN PRAYITNO, M.Sc):

Sebentar ini rnengganjal saja, ,setuju saya juga setuju. Artinya kan tadi cukup mendadak dari 50 juta menjadi 500 juta perubahannya sam~ai 10 kali pak, sedangkari yang 6 bulan tadi cuma naik jadi 1 tahun jadi dua kalipet. kalau misalnya konsisten juga kalau naiknya 10 lipet ya 10 lipet juga bersama-sama, karena objeknya sama juga yang dijadikan barang yang memperoduksi mengedarkan dan sebagainya begitu. Jadi 16gika apa yang dipakai kok ngejomplang begitu, kalau misalnya kurungan kenapa tidal< diganti dengan penjara misalnya, kalau tadi

dialaskan tidak mungkin berarti 5 juta menjadi 250 juta begitu. Yang 1 tahun tetap misalnya untuk kurungan, jadi saya rasa perlu ada imbangan juga begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan.

ANGGOTA F.KKI (DRS. ANTHONIUS RAHAil):

Berkenaan apa yang disampaikan ofeh Pa~ lrwan, barangkali ingin kebagian hukum dari pemerintah, apakah ada hal normatif dalam ketentuan semacam itu. Misalnya kalau 1 tahun kurungan, tnaka dengan uang harus sekian. apakah ada semacam itu supaya kita memang metniliki suatu dasar dalam penentuan besarnya denda itu.

Kami persilakan pemerintah, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan pak.

PEMERINTAH (KUMDANG):

Mengenai kalau 1 tahun katakan 100 juta, terus 2 tahun 200 juta sebenanrya tidak ada penentuan, tapi memang melihat apakah sangat rnerugikan atau tidak itu saja melihatnya. Jadi indeks. Mengenai yang tadi 500 · itu r'nemang. Mungkin tidak lir'na ratus itu jadi mungkin bisa dua ratus juga kalau engak, dilihat dari ininya pak karena yang penjara itu kok lima ratus juta itu lima tahun tadi diatas tapi ini kurungar tnungkin untuk supaya tidak kaget anunya.

KETUA RAPAT :

Okey dua ratus juta pak ya tidak usah ditawar lagi sekarang ini pak saya akan baca.

ANGGOTA F.PDIP (ZAINAL ARIFIN) :

lya saya jadi bingung juga kan ini sebenarnya ada azas keadilan disini di ·samping juga efektifitas, nah kalau dua ratus itu efektif tidak lima ratus ini saya belum ngon'long azas keadilannya, kalau azas keadilan barang kali tadi saya setuju kalau ada! batas maksimumnya nanti ini pengadilan yang akan punya daerah. dia menangani azas keadilan itu melakukan, oleh karena itu juga sebenarnya saya kurang setuju ada batas minimal kalau berangkat kepada azas peradilan.

P<embali pada persoalan ini dua ratus lima ratus saya pikir kita bica mengenai efektifitasnya berapa, yang paling efektif soal keadilannya kan natiti bisa oleh pengadilannya olel"t hakirtlnya yang berapa yang anu bisa saja, rnenurut saya lima ratus kalau dengan efektif gitu.

Terirna kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan yang paling efektif berapa pak.

PEME:RINTAH :

Kami sarnpaikan disini jadi ini kita melihat barang yang dipalsukan dan jumlahnya itu kan ju!:Ja berfariasi, . saya kira hakim akan mempunyai suatu

i

pertirttbangan artinya kita berikan sating yang memungkinkan, sehingga kalau memang nanti jutnlah yang di itu banyak dan itu tingkat bahayanya lebih tinggi saya kira hakim akan mempunyai pertimbangan, jadi saya kira tetap kita usulkan lima ratus saja.

KETUA RAPAT :

J~di bukan palsu loh pak ini hanya tidak memiliki tanda keselamatan pak, . artinya bukan palsu untuk di koreksi supaya bukan kepalsuan.

PEMERlNTAH :

Artinya ini membahayakan masyarkat dan kalau deladasi daii pada yang di produksi itu banyak sekali, dan justru lndoneisa lah saya kira ini tingkat anunya tinggi sekali.

KETUA RAPAT:

Saya akan bacakan setiap · orang yang memproduksi mengedarkan atau mer:nperjual belikan pemantap listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimana ditl'laksud pada pasal 28 ayat 4 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

ANGGOTA t=.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Mungkin di dalam peralihan nanti ini implementasinya tidak begitu mudah dalatn peralihan ini, berlaku secara khusus.

KETUA RAPAT :

Dan ada penjelasan penjelasannya pemanfaatan listrik han.JS dijelaskan yang lain-lain harus dijelaskan ada penjelasan, terima kasih.

tadi.

DIM 230 Pasal44

Ayat2

Setuju?

Perbuatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 42, 43 adalah pelanggaran.

(RAPAT SETUJU)

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Terutama kalau perlanggaran kenapa hukumnya sudah ada sanksinya kok

KETUA RAPAT :

· h'1i rn~mang seperti KUHPnya dia adalah pelanggaran ini ~:udah sama ininya juga pelanggaran, selanjutnya adalah kita masuk kepasal 45 cua tiga satu tidak masuk di dalam panja pak. .

Kami persilakan ini adalah Pasal 45 berkaitan dengan aturan p~r~lihan BAB XIV ketentuan peralihar1, DIM 232 pasal 45 pada saat undang-undang 1rn berlaku A

dalam jangka satu tahun dibentuk badan pelaksanaan SPKS karena sudah di setujui untuk tidak ada BPKS dari pasal ini dirop. Setuju ?

ANGGOTA F .PPP (DRS. H. MAKS UM ZAILADRY) :

Sebentar pak mungkin yang Jebih dulu harus ada itukan badar. pengawas apa engak per unit BPKS itu digantikan badan pengawas disini.

KETUA RAPAT :

Jadi DIM 232 kita drop. setuju ?

(RAPAT SETUJU)

. Dan DIM ~33 Pasal 45 B tadinya B kan Pak, jadi nanti f<alau soal b nya tim sinkronisasi pak, karena tadinya b ini dalam jangka paling lama satu tahun dibentuk badan pengawas pasar tenaga listrik satu tahun.

Silakan Pak Tunggul.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Jadi artinya satu tahun sesudah undang-undang ini diberlakukan itu maksudnya walaupun tidak ada daerah kompetisi, okey. ·

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

lnikan kaya sanksi juga t~di toh paling lama satu tahun bisa 3aja satu bulan sudah terbentuk.

KETUA RAPAT :

Kami ulang lagi Pasal45

Ayatb Dalam jangka waktu paling lama satu tahun dibentuk badan pengawas pasar tenaga listrik.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Silakan tnohon maaf saya tarik la~i ketokannya karena kepalanya kelihatan. jadi yang kelihatan lampunya tidak kelihatafl itu pak silakan pak.

ANGGOTA F .PPP (DRS. H. MAKS UM ZAILADRY) :

Terima kasih Bapak ketua. lni jangka waktu paling lama satu tahun atau dua tahun ini dibentuk beidan

peng~was badan listrik, barangkali kalau tidak diberikan dalam penjelasan perlu kita tegaskan disini setelah undang-undang ini disahkan, jadi akan jelas sekali.

Terima kasih pak ketua. ·

KETUA RAPAT :

terima kasih. Pak Zainal.

-17

ANGGOTA F.PDIP (ZAINAL ARIFIN):

1 Kepengin untuk mendapatkan penjelasan dari pemerintah alasan dasarnya -

untuk satu tahun ini pak. T erima kasil'l.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami p~ilakan kepada Pemerintah, j!=!di saya ingin membacakan saja pada

saat undang-undang berlaku A tadi sudah (jj drop, b ini jadi di awalnya ada kata-kata pada saat kami persilakan berkaitan dengan satu tahunnya ini.

PEMERINTAH :

Teri ma kasih. Ada pertanyaan mengapa satu tahun sudah dibentuk diminta untuk diberi

catatan, catatannya sudati ada aisitu dibentuk satu tahun itu ar'tinya itu selambat­lambatnya satu tahun, dan ini segera dibentuk karena badan inilah yang akan mempetsiapkan segala macam peraturan, jangan sampai pada v1aktu kompetisi diterapkan itu kita tidak siap, jadi sudah banyak produk-produk yang kita siapkan segera diambil alih oleh badan ini mempersiapkan, sehingga manakala kompetisi ini di terapkan sudah siap betul, jadi di kanan itu ada catatannya pada saat belum ada daerah yang menerapkan kompetisi maka badan pengawas pasar tenaga listrik melakukatl langkah-langkah pe~siapan yang diperlukan setuju, jadi setuju satu tahun.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Saya masih ingin bertanya tugasnya apa saya sedang melihat tugas dari badari peng~was pasar ini, lalu apa itu kerja kerja apa nganggur l<erjanya tidak ada kira-kira begitu pak, kita lihat dulu apa tugas-tugashya selama sebelum terjadi kompetisi ini, jangan sampai nganggur.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Tunggul. Ada lagi yang ingin ditanyakan.

ANGGOTA F.PPP (DRS. H. MAK$UM ZAILADRY):

Saya hanya tnasalah ini supaya nanti jangan lupa pak karena DIM 232 tadi dihilangkan maka diatas pasal 45 ini yang berikutnya A ini dipindahkan pada saat undang-undang ini berlaku, di atas itu baru dalar'Tl jangka waktu dan seterusnya ini jangafl sampai ini hilang pak, karena 232 tadi itu dihilangkan, jadi kata-kata udang­undang ini berlaku pindah ke bawah pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kami diingatkan oleh Pak Maksum pada saat undang·undang ini berlaku

sebenarnya ini satu DIM tersendiri, jadi yang dihapus hanya A nya saja pak tidak apa-apa yang penting itu pindah ke bawah juga sama pak, sudah yang A di dr~p yang di bawah ditambahkan pada saat undang-undang ini berlaku s~dah di dr~p saJa keseluruhan pak supaya tidak bingung pak, A di drop pasal 45 Ad; drop .. t~p1 pasal 45 masih ada lagi, pasal 45 b tapi dipindahkan pada saat undang-undang 1rn berlaku, B dalam jangka paling lama satu tahun dibentuk badan pengawas pasar tenaga listrik masih bisa disetujui ? Pak Tunggul.

-18

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Maksud saya apa tugas saya sedang melihat tugas-tugasnya pak, kalau saya baca disini saya baca tugasnya yang pertama yaitu menjabarkan dan menerapkan

. kebijakan umum pemerintah okey, mencegah pe~$aingan usaha tidak sehat set'lingga belum adakan mengatur harga sewa trasmisi ci:listribusikan ini masih belum ada mengatasi harga jual tenaga listrik pada kompetisi belum ada yang dikompetisikan yaitu apa tugasnya sebelum terjadi, apakah tidak baik sebelum mulai kompetisi atau sekian tahun sebelum mulai kompetisi apakah tugasnya kalau sudah diangkat dia apa pekerjaannya itu pak yang saya pertanyakan.

·Terima l<asih. ·

KETUA RAPAT :

Teriina kasih. Kami persilakan pemerintah.

PEMERINTAH :

Silakan Pak Yogo rnenambahkan.

PEMERINTAH (YOGO) :

Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi sebelum dimulainya kompetisi dan kita melihat dari DIM-DIM yang telah

disepkati tu.gas wewenang pengawas pasar tenaga listrik di butir A .. tertulis tnenjabarkan dan menerapkan kebijakan umum pemerintah dalam pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik, ini luas s·ekali pak dari f1,ulai mernpersiapkan aturan mempersiapkan sumber daya manusianya banyak sek~li, jadi yang butir Aini benar­benar sangat konfrensif dafl kalau badan pengawas bisa dibentuk secapatnya ini bisa membuat suatu pondasi yang kuat untuk pelaksanaan kompetisi pada nantinya, jadi .mernang sudah ada dibutir A ini tentang ketentuan tugas wewenang badan pengawas yang memang harus dilakukan sebelum adanya kompetisi itu.

T erima kasih pak.

KETUA RAPAT :

Kalau tidak salah dalarn DIM 63 itu tentang akan diawali kompetisi di sektor pembangkit, keterangan pembangkit itu sudah siap untuk dikompetisikan ada di DIM 63 t> kalau engak salah 63.

Pak lrwan.

ANGGOTA F.REFORMASI (OR. lf'{WAN PRAYITNO, M.Sc):

Mungkin ifli saja pertanyaan kepada pernerintah ketika disebutkan disitu, ada paling :arna satu tahun pengawas pasar tenaga listrik sudah ada PE~rkiraannya ketika skor memang ini sudah ada yang listrik swasta dan sebagainya, dan juga kita sudah pahatni ini apakah betul ketika ini keluar langsung bisa beroperasi seperti yang di duga oleh Pak Tunggul punya bayangan, bahwa mungkin bisa tiga empat tahun lagi baru bisa berfungsi yang kompetisi itu, nah kalau misalnya demikian memang betul katanya Pak iunggul, jadi ngapain dua tiga tahun walaupwn Pak Yogo disebut mau ngapain juga mempetsiapkan sampai dua tiga empat tahun, tapi kalau misalnnya memang bisa langsung jalan berarti sangat relevan bahwa ini satu tahun lamanya. tapi begitu kalau r'nisalnya tidak relevan atau mungkin tiga tahun 1agi atau empat tahun lagi baru efektif berarti kita perlu menambahkan tugas-tugas pengawas pasar ter'laga listrik ini untuk dua tiga tahun, supaya tidak hanya menyiapkan itu saja, atau mungkin ada atau tetap ketiganya yaitu tahun bukan paling lama setahun mungkin ada lagi tambah sekian.

Jadi pertanyaan saya adalah apakah betur diperkirakan memang efektif pengawas pasar tenaga listrik dalam setahun kalau misanya efektif rraka pertanyaan Pak Tunggul sudah terjawab, lalu kalau tidak maka ada tambahan fungsi dan tugas ·pengawas pasar tenaga listrik menunggu apa dua atau tiga tahun kedepari.

KETUA RAPAT :

Sebelumnya saya ingin membacakan tadi yang bukan salain DIM 63 tapi DIM76

Pasal 7 J Ayat 1

Penetapkan wilayah yang menerapkan kompetisi d!lakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan

_ peraturan pemerintah. Penj~lasannya catatan disiapkan bersama untLf~ dicatat bertahap penerapan

kompetisi dimulai dari wilayah yang sistem ketenaga llsrikannya sudah siap secara teknis penerapan kompetisi tersebut ditnulai dari dari sisi pembangkit.

Jadi dari sisi pembangkit jadi per1anyaannya apakah sisi pembangkit ini siap atau penjelasannya juga tadi pertanyaan dari Pak trwan tadi petugas-tugasnya memang perlu dibutuhkar'I memang satu tahun, ataukah ini memang seperti ini, ya ker\apa tidak dua tahun kalau dua tahun artinya bisa stu tahun bisa setengah bulan tidak kalau satu tahun kan harus satu tahun kan, kalau dua tahun kan bisa satu tahun.

Silakan pak.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Jadikan badan pengawas itu apapun kan harus dibentuk, kalau kompetisinya mau jalan kalau itu belum benar engak bisa kalau dikawatirkan belum pro kapasiti ya dibuat saja catatan, gajinya separo dulu gituloh sementara belutn tapi kalau engak dirnulai teken belum tentu badan pengawas itukan simpul awalnya dari situ kok.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan Pak Ruru.

PEMERINTAH (RURU) :

Terima kasih Bapak Pimpinan. Ada PP 18 keppres 18 yang mengatur bahwa pembentukan PP itu paling

cepat satu tahun setelah undang-undang, itu paling lambat satu tahun setelah undang-und~ng satu. ·

Yang kedua mengenai badan yang dibentuk ini tidak harus serta merta menjadi badan yang besar sekali, bisa mungkin mulai dari apa adenniti pelan-pelan sembil proses pembelajaran, dan kalau kita lihat teorinya ini sistem kompetisi ini yang akan kita terapkan itu swdah tertahap dan dimulai dari pembangkitan, dari data­data yang ada dari sistem yang ada mungkin Pak Dirut bisa menambahkan sistem kita sudah bisa tnulai kOmpetisi, sisi pembangkit itu pada penerapka"l yang terbatas itu dua tiga tahun dari apa undang-undang ini berlaku.

Jadi saya kira Pak Oirut mungkin bisa menambahkan silakan.

DIRUT PLN:

Baik pak, jadi kompetisi yang dilaksanakan secara bertahap ini membutuhkan cukup banyak persiapkan, dan seperti juga kegitan yang lain bisanya juga ada soft opening ada sedo boxsing dulu percobaan trairan yang harus dilaksanakan oleh

50

karenanya terbentuknya badan pengawas pada saat yang lebih awal, ini akan sangat membantu di dalam mencapai atau mempercepat proses kompetisi yang berlangsung.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Okey pada prinsipnya satu adalah ketentuan peraturan mengatakan bahwa sejak ini diundangkan harus satu tahun sudah terbentuk peraturan pemerintah itu tidak ada initiy~.

Yang kedua Pak Zul sudah setuju, jadi : Pasal 45

Dalam jangka waktu satu tahun dibentuk badan pengawas pasar tenaga listrik.

Setuju?

-(RAPAT SETUJU)

Penjelasaanya : Pada saat belum ada yang menerapkan kompetisi maka badan pengawas pasar tenaga listrik melakukan tangkah-langkah yang diperlukan.

~ Engak usahlah disebutkan ini karena banyak-banyak hal-hal yang lain kan cukJp jelas saja ya perlu disampaikan perlu penjelasan.

. ANGGOTA F.PDIP (ZAINAL ARIFIN):

Kalau penjelasan apa bukan tadi yang tadi terakhir dikemukakan bahwa di perkirakan tiga tahun lagi bahwa daerah pembangkit sudah akan ada daerah yang sudah kita kompetisikan. ·

KETUA RAPAT :

Okey langkah-langkahnya dimasukan di dalam penjelasan. tolong dirumuskan, setuju ?

l3isa, terima kasih. DIM 234 Pasal45

(RAPAT SETUJU)

Dalam jangka paling lama dua tahun telah ada wilayah yang menerapkan kompetisi di sisi pembangkitan.

lni di drop karena sudah dimasukan di DIM, setuju ?

(RAPAT SETUJU)

DIM 235 Pasal75 ,

Dalam jangka paling lama tujuh tahun telah ada daerah yang menerapkan mekanisme. kompetisi penuh sama juga ada wilayah yang di tentukan oleh pemerintah dengan syarat-syarat seperti ini. Setuju di drop ?

(RAPAT SETUJU)

51

Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pasal 46 DIM 237, 236, 236 sebelum daerah

melaksanakan kompetisi penuh rnaka daerah tersebut harus mendaftaran kompetisi. ini sebenarnya sudah dibahas, setuju di drop 236 ?

(ketok palu)

Terima kasih. 237 Pada saat undang-undang ini berlaku, setuju?

(RAPAT SETUJU)

238. Kita sepakat dulu sekarang sudah jam sebelas kurang dua belas menit, kita

sampai jam berapa, sampai selesai tinggal sedikit setuju ?

Teri ma kasih. DIM 238 Pasal46A

(RAPAT SETUJU)

Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan PKUK sebagaimana dirnaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap rnelaksanakan hak dan l<ewajibannya dalam penyediaan tenaga listrik sampai dengan ditetapkannya perundang­undangan yang mengatur BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang­undang ini.

lni tolong ada catatan baru dan ada usulan baru, kami persilakan pemerintah untuk memberikan penjelasan dan catatan-catatan karena DIM ini dirubah oleh pemerintah isinya, kami persilakan lebih dulu untuk memberikan penjelasan.

P~MERINTAH :

lntihya adalah pada saat undang-undnag ini berlaku PKUK atau PLN ini tetap melaksanakan tugasnya seperti yang ada sampai suatu saat nanti PLN itu mendapat ijin ~esuai ketentuan perundang-undangan ini, jadi intinya adalah seperti ini rurnusannya ini sudah kami bahas secara mendalam kami dengan PLN, dan nampakf'lya tidak ada hal-hal yang ter'tinggal disini, jadi kami bacakan :

F>emegang kuasa usaha ketenaga listrikan PKUK sebagaimana dimaksud dalarn Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan CJianggap telah memiliki ijin yang terintergrsi secara vertikal yang rneliputi pernbangkitan trasmisi distribusi dan penjualan tenaga listrik dengan tetap rnetaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan utnum sampai dengan dikeluarkannya ijin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-undang ini.

Oan ini tugasnya kami cantumkan sekarang ini PLN mendapatkan tugas berdasarkan PP 23 Tahun 94, tugasnya seperti ini kita tulis semua ada satu disini tambahan dari tugas itu yaitu kata-kata sebagaimana ditnaksud dalam pasal 5 A, artinya tugas-tugas perintisan ini adalah dalam rangka tugas-tugas di daerah yang terpencil yang danatiya disedikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, jadi itu sudah kami balias cukup mendalam bersama tim PLN, ·jadi mudah-mudahan tidak ada kepentingan PLN yang tetinggal disini.

Terima kasih.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

. Saya kira pasal ini sudah bagus isinya, cuma yang dikatakan tadi pada suatu saat PLN harus ·mengikuti Undang-undang ini, saya kira dari pasal yang kita setujui tadi waktunya itu secara logisnya adalah satu tahun setelah itu, jadi tran ini adalah transisi, jadi ~elama satu tahun maka pemegang PKUK terus beroperasi tetapi kalau· sudah sat~ r,Jtahun. karena paling lambat badan pengawas sudah ada bisa metnberikart ljiffsejak itulah PLN sudah tunduk pada p•rundang-undangan ini, sebab kalau tidak :$kan terjadi ketidakadilan, memangkan ~da pasal-pasalnya kan ada penawaran pertatna .untuk daerah terintergrasi, tapi trahsisi ini logikanya ada karena belum ada lembaga yang r'nengeluarkan ijil'l. ·

Nah kalau sudah ada lembaga yang mengeluarkan ijin badan pengawas sudah siap bekerja, . kemudian pemerintah pemerintah daerah sudah siap mengelurkan ijin, maka sudah saatnyalah undang-undang itu harus dijalankan, jadi itu yang panting batasan satu tahun itu saya kira perlu dimasukan.

Teri ma kasih.

KETUA RAPAT :

Terir'na kasih. Kami persilakan pemerintah untuk memberikatl tanggapan dan

penjelasannya.

PEMERINTAH :

Supaya lebih jelas, jadi uraian tadi kami gambarkan ini adalah T sama dengan nol itu adalah pada saat undang-undang baru ini berlaku, jadi di drop undang-undang berlaku ada suatu jarak antara yang ini tidak perlu kita tetapkan tahunnya sampai ketentuan-ketentuan ini diberlakukan, artinya PLN nanti secara bertahap melengkapi perijinatmya ini yang kami maksudkan sampai dengan mendapatkan ijin sesuai detlgan ketentuan yang berlaku. ,

Nah nanti pada waktu t sama dengan X ini adalah pada saat kompetisi itu diterapkan, jadi pada dasarnya sebelum kompetisi diterapkan sernuanya ini sifatnya verty clean intergreatid itu sesuai dengart di dalam batang tubuh, jadi ini gambaran kasar mengenai istilahnya itu tongak atau maestim dari pada pe11erepan undang­undang ini dan tahap masa peralihannya.

Terima kasih. ·

' ' ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc}:

Pak ketua, kalau apa saya kira PLN disini BUMN harus kita posisikan juga sebagai pelopor kompetisi, maka dia harus juga lebih dulu diajal< ke depan untuk metliulai itu, kalau dalam kerangka inikan PLN seolah-olah jadi pengikut saja yang lain memulai, saya pikir itu kurang feer, oleh sebab itu maka PLN garis merah itu harus kita berimpit saja dengan garus hijau itu.

KETUA RAPAT :

Pak Oirut mungkin bisa rnerrtberikan pertimbangan karena ini langsung menyangkut PLN, silakan.

DIRUT PLN:

Kami usulkan untuk mengambil sikap yang lebih prudence dalam hal ini kar~na masalahnya bukan masalah apakah PLN ini siap berkompetisi atau ~i~~k" tetapi masalahnya adalah apakah selur~h perangkat untuk mengatur kompet1s1 in1

53

sudah in place tertnasuk peraturan dan juga seperti yang kami sampaikan kompetisi ir'li tidak, bisa dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi harus dilakukan tahap demi ta hap agar keseimbangannya masih tetap bisa dijaga.

Barangkali kalau kita bicara hitung-hitungarr saja, ada juga satu perhitungan yang harus dilihat bahwa saat ini di Jawa - Bali PLN memiliki 15.000 megawatt dan swasta 3.000 megawat. Apabila akan diselenggarakan persaingan yang fair tentunya swasta dan PLN harus paling tidak sama-sama 15.000 megawat.

Kalau . diupayakan supaya komp~tis_i ini datang lebih cepat maka ada konsekuensi bahwa 15.000 megawat mmk· PLN ini segera diswastakan dan itu punya konsekuensi value dari nilai aset yang dimiliki · oleh PLN. Oleh karenanya kami mengusulkan supaya tetap bersikap prudence di dalam hal ini, kompetisi ini hendaknya bisa dilaksanakan setelah semua pihak benar-benar siap untuk menyelenggarakan ini tidak hanya PLN. Kalau PLN kami seperti kami sampaikan kami siap karena kompetisinya merupakan suatu tantangan bagi kami.

Terima kasih.

ANGGOTA F.PDIP (ZAINAL ARIFIN):

Mengenai aturan peralihan ini Pak, saya sepakat bahwa . kalau misalnya peraturan-peraturan itu belum ada, maka memang PLN belum bisa mengambil posisi. Masalahnya adalah berapa lama sebenarnya perkiraan kita masa peralihan ini, kalau terlalu latna ini namanya bukar'l masa peralihan Pak.

Kemudian di dalam masa peralihan itu harus ada pelimpahan satu kekuasaan mengenai yang kita anggap pengawas tadi itu. Sebelum itu ada, itu siapa begitu fungsi-fungsi yang belum dikerjakan itu. Saya kira fungsi ini juga tidak bisa diberikan kepada PLN karena PLN itu object daripada pengawasan, jadi dia tidak bisa dikasih t>eban itu. ltu siapa lembaga yang harus mengambil alih tugas sementara masa peralihan itu. ada. Jadi ini mekanisme yang menurut saya harus hati-hati sedikit.

Terima kasih.

ANGGOTA F.KKI (ORS. ANTHONIUS RAHAil):

Terima kasih. Saya mendukung yang tadi disampaikan oleh Pak Zainal, jadi pasal peralihan

itu rnengatur suatu dari yang belum ada ke yang ada. Sekarang kita harus sepakat dalam pasal peralihan itu siapa, seperti tadi dijelaskan PLN itu sendiri adalah object daripada badan pengawas itu sendiri. Sekarang Pemerintah harusnya menyatakan l:'.>adan. mana yang harus kita lakukan itu, itulah makna daripada peralihan yang kita tetapkan sekarang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Tunggut.

ANGGOTA F.PKB (PR.OF. OR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Kalau kita lihat juga syarat-syarat untuk penetapan yang menerapkan kOmpetisi itu ada di dalam pasal 7 (y) "tingkat narga jual tenaga listl"ik telah mencapai keekonomiannya, kC>nipetisi pasokan energi primer, telah dibentuk badan pengawas pasar tenaga listrik, kesiapan aturan-aturan yang dipe~lukan d~l~m p~nerapan kompetisi, kesiapan infrastruktur sistem tenaga hstnk, ko11d1s1 stain yang memungkinkan untuk dilakukannya kompetisi termasuk itu pembangkitan yang cuk.u~ di bandingkan dengan demand, kesetaraan badan usaha yang akan berkompet1s1, dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh badan (x)".

54

lni rnenurut kami antara yang hingga sampai merah itu saya kira lebih lama daripada yang jingga sarnpai hijau, malah menurut dugaan saya kira-kira beginilah propors kalau itu dibuat kira-kira tahun. Kalau yang hijau ini taruhlah setahun atau dua t~hun dan sampai sepuluh tahun sampai kesana perkiraan kami. Jadi kalau itu

----·· dipaksakan yang hijau dengan yang merah dihirnpit saya kira agak berbahaya bagi kita. ·

Kita suciah membuat ini dengan penuh kehati-hatian, di dalam pelaksanaannya juga harus hati-hati kita. Marilah kita lihat secara dinamis perker'nbangannya.

Termasuk juga ini saya rnau pertanyakan juga nanti bagaimana listrik swasta yang ada sekarang (Paiton I, Paiton II dan sebagainya) kalau ini sudah diterapkan. lni kami mohon penjelasan nanti dari Pemerintah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Kalau kita lihat Dim NO. 238 Pasal 46 ayat (a) ini lianya memberikan masalah

perijinan kaitan dengan telah berakhirnya, tidak berlakunya lagi Undang-undang No. 15 Tahun 1985. Tapi berkaitan dengan listrik swasta tnungkin tidak di Dim ini barangkali, jadi sekarang masalah berkaitan dengan hanya ijinnya saja.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Ketua, jadi logikanya paling lama satu tahun terbentuk badan pengawas, badan pengawas-kan sudah bisa rriulai bekerja mpmgeluarkan ijin untuk semua pemaih ini-kan. Bagaimana ada daerah kompetisi 1 kalau tidak dimulai dengan petnainnya, kalau begitu untuk apa ada pasal-pasal untuk kewenangan untuk memberikan ijin. Oleh sebab itu semua pemain harus rnulai masuk dalam wilayah badan pengawas, sejak badan pengawas dibentuk berarti kewenangan PL.N sebagian sudah ditarik kesana-kan.

Harnpir sama dengar'l batubara, bukit asam, dengan itu maka dialihkan fungsinya ke departernen lagi. · Oleh sebab itu PLN harus pen uh sebagai pemain disitu dia tidak lagi mengawasi karena badan pengawas sudah terbentuk. Jadi kalau ini tidak ada, pasal-pasal yang begitu indah kita perdebatkan panjang lebar kapan thau dilaksanakan.

ANGGOTA F.PKB (P~OF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Sebetulnya badan pengawas itu adalah pelimpahan wewenang dari direktorat ·jenderal list.rik bukan dari PLN, PLN selama ini pelaku. Jadi sernua yang membuat RUKN itu adalah direktorat jenderal listrik.

Memang masukan-masukan atau usulan-usulan datang dari PLN, jadi bukan PLN sebagai regulator. Regulator itu adalah apa yang dipimpil'1 oleh Pak Lulu ini. Jadi kalaupun ada nanti badan pengawas itu dibentuk, pelimpahan wewenang atau tugas dari direktorat jenderal listrik kepada badan pengawas itu. Kalau memang nanti di dalam pemberian ijin artinya tetap juga direktorat jenderal ·jia memberikan perintah.

ierirna kasih.

KETUA RAPAT :

ierima kasih. Kami persi!akan Pak Lulu.

PEMERINTAH :

Terima kasih. Jadi pada Dim .No. 190 Pasal 32 memang betul, namanya regulator seperti

yang penah kar'ni sarnpaikan fungsinya pembuatan kebijakan, regulasi itu pada saat ini sebelum ada badan pengawas itu dipegang oleh· Pemerintah sesuai dengan yurisdiksinya, masing-masing. Sekarang ini kalau :sebelum ada Undang-undang No. 22 dan PP No. 25 Tahun 2000 semua itu dipusat, tetapi begitu keluar PP yang otonomi daerah sebagian itu dilimpahkan ke daerah, jadi ini tercermin di dalam Dim No .. 190 P.asal 32 "Untuk wilayah yang tidak atau belum dapat nienerapkan kompetisi fungsinya pengaturan sebagaitnana dimaksud pada Pasal 31 dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Oaerah sesuai kewenangannya".

Mengenai jangka waktu saya kira kita kembali kepada gatnbar tadi. Gambar ini artinya rtjenteri menetapkan UPL kepada BUMN dan perijinan-perijinan segala macam. Katena badan pengawas itu diterbitnya paling lambat satu tahun berarti satu tahun ini pc!lUng cepat badan itu bisa memberikan ijil'l; jadi pasti ijin ini adalah satu tahun plus ~edikit. Jadi misalnya teorinya badan penggawas dibentuk hari ini, baru kalau mereika sudah siap besoknya mengeluarkanrijin. Tapi saya kira itu tidak mungkin, jci~i perlu ada tenggan waktu antara pernbentukan badan pengawas ini dengan mereka bsia bekerja dan mengeluarkan ijin. J~di gambaran karni ini adalah sekitar 1 sampai 2 tahun, disini paling cepat 2 atau 3;tahun. Jadi ini adalah angka­angka yang realistis untuk tonggak-tonggak per'l~hapan daripada penerapan kompetisi tersebut.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Ketua, kalau begitu-kan semakin mudah, lo'gikanya-kan badan pengawas dibentuk segera difungsikan, kewenangan dari departemen di transfer, harus ada mempelopori minta ijin ke badan pengawas, siapa kalau bukan PLN. Kalau memang kita mau berkornpetisi, kalau tidak metnang cuma sekedar tr'lembuat rancangan saja. Kan IOgikanya begitu IJadan pengawas dibentuk harus difungsikan, kewenangannya harus segera diserahkan dan Clari departernen tidak ada masalah.

Kerhudian f>LN mempetopori minta UPL, oke tidak satu tahun tetapi ada kejelasan. Kalau begini-kan terjadi dualisme terus PLN dengan ijin istimewanya, orang lain diminta ijin kompetisinya marta yang mau orang berkompetisi kalau yang satu diberikan keistimewaan terus menerus dan yang satu disuruh kompetisi. Kalau kita l'l'lengatakan mau kompetisi diberi batas dan sejak itu semua berkompetisi.

ANGGOTA F.PG (DRS. SIMON :PATRICE MORIN):

Ketua, saya kira metnang · ini-kan satu klausul untuk pasal peralihan, jadi dalam proses itu saya kira tidak bisa tetjadi sernua terus tiba-tiba berubah. Saya k:ira pasal peralihan sampai kemudian semua berjalan secara normal, jadi saya kira dibutuhkan suatu fase peralihan untuk seluruh proses ini untuk bisa berlangsung walaupun memang Undaflg-undang mengatakan langsung kita masuk ke fase kornpetisi.

KEtUA RAPAT :

Kami persilakan dari Pemerir1h~h-

PEMERINTAH (OIRUT PLN) :

Penjelasannya saya kira to be realistik kompetisi itu hanya bisa dilaksanakan apabila kita mernpunyai cukup over capacity, karena kalau tidak begitu kompetisi (:filaksanakan yang terjadi adalah harga naik karena suplai lebih rendah daripada

demand. Berapa besar over capacity, over capacity yang wajar adalah sejumlah yang cukup untuk pembangunan fasilitas baru. Kalau kita ambil membangun satu PL TU itu 4 tahun dan setiap tahun kita tumbuh 1.200, 1megawat, maka untuk sistem Jawa - Bali perkiraan kasar saja kita butuh over capadity 5.000 megawat untuk bisa arnan mulai suatu kompetisi. .: l

Kalau melihat situasi sekarang dimana kita sudah 4 tahun tidak membangun fasilitas baru dan pembangunan fasilitas ke depan-pun masih susah payah diperoleh, rflaka memang kita harus betul-betul mengatur nafas supaya kompetisi ini bisa .. sesegara rnungkin dilaksanakan. Jad.i faktornya bukan lagi masalah mau atau tidak mau dan berani tidak berani untuk kompetisi, tapi apakah kita mampu menerapkan kompetisi secepat mungkin karena kompetisi ini membutuhkan over capacity.

Terima kasih.

ANGGOTA F.REFORMASI {DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Capacity-capacity itu-kan· tugas pengawas, ~ita belajarlah percaya. Nanti badan pengawas akan memberikan toleransi. Mi:lksud saya kalau kita ingin melangkah langkah pertama sudah diayunkan badan, pengawas dibentuk, Jangkah kedua PLN menyesuaikan diri. Oke kita beri batas 2 t$~un, 2 tahun setelah Undang­undarig ini diundangkan PLN sudah mengikuti penuh pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang berarti kita sudah terus melangkah. Tapi kalau begini-kan sudah, cuma langkah pertama seperti orang hanya meletakkan batu pertama tidak ada lagi kelanjutan. ltu semangatnya yang kami inginkati, hanya kalau mernang mau kesana ini sudah kita bicarakan "ya sudah" kita laksanakah. lni memang secara umum keragu-raguan kita ingin pindah pada suatu kondisi yang ada ke sebuah kondisi yang kita harapkan yang sudah kita bahas panjang lebar tetapi ternyata selalu kita tunda­tunda juga.

Kalau kita beri batasan 2 tahun setelah itu PLN sudah harus menyesuaikan seper'ti perundang-undangan ini, syarat-syarat persaingan-kan sudah diatur semua oleh badan pengawas mengapa kita tidak percaya dengan badan yang kita rancang itu. Untuk apa Undang-undangnya mau cepat kita selesaikan kalau juga kompetisinya belum jelas kapan mau dilakukan.

Terinia kasih.

KETUA RAPAT :

Kalau kita bicara langsung konkret pada Dim ini artinya ada perubahan diberi masa. waktunya disini, apakah itu bisa disetujui oleh Pemerintah silakan Pak.

PEMERINTAH :

Kita konsisten dengan pembahasan di pasal, garis 111erah ini adalah ditetapkan oleh Pemerintah setelah kondisi kompetisi memenuhi. Pada waktu Dim asli itu-kari kita tidak p~kai waktu tetapi itu pakai prasyarat, dar'l komprcmi kita adalah pakai kondisi yang mungkin untuk kofnpetisi irii ada aturannya. lni domain untuk menetapkan ini bukan di PLl\J tapi Pemeri9tah. Jadi kalau nanti rnisalnya Pemerintah sudah menganggap pesyaratan sistem, harga energi primer dan segala macam itu sudah oke PLN yahg rrienyesuaikan. Jadi ini bukan ta_hun tapi kondisi, jadi marilah kita hortnati keeepakatan kita.

Yang hijau ini memang bisa 1 tahun karena badannya dibentuk dia sudah bisa rnutai mengeluarkan ijin dan proses-proses sudah mulai di siapkan ..

Terima kasih.

_., -''

KETUA RAPAT :

Terima kasih. · Kalau kita baca Pasal 7 0) Dim No. 76 ayat (1) "Penetapan wilayah yang

menerapkan kompetisi dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah". Penjelasannya: Penerapan kompetisi ditnulai dari wilayah yang sistem ketenagalistrikannya sudah siap secara .tekn.is dan itu oleh Pemerintah. Penerapan kompetisi tersebut dimulai dari sisi pembangkit, bisa saja sisi pembangkitnya lebih awal.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Ketua, kita-kan bicara tentang ijin perlakuan terhadap PKUK, jadi PLN-nya yang jadi persoalan. Bahwa sejauh Undang-undang ini berlaku dia tidak memberi ijin oke karena ada transisi, cuma transisi ini-kan perlu kejelasan batas waktu itu saja ·yang kita diskusikan sekarang. Kalau batas waktu itu tidak kita tentukan terjadi psikol6gi untuk anda, kompetisi untuk anda, untuk PLN tidak mau kompetisi begitu kalau tidak ada batasan waktunya. Jadi batasn waktunya yang perlu kita batas disini. Kalau selamanya dia berlindung dibalik· PKWK-nya itu' berarti yang lain yang disuruh kompetisi, oleh sebab itu harus ada batasan waktu disitu. ltu semangatnya dari respon saya terhadap Pasal 46. Transisinya ini saja, kapan ijinnya PKUK-nya ini

· harus berakhir itu saja.

KETUA RAPAT:

Saya pikir ini apa kita bisa skor dan dialog dulu supaya kita bisa menemukan mekanismenya. Apakah Pemerintah ingin menjawab dulu urutan-urutan ini, silakan Pak.

PEMERINTAH :

terima kasih. Jadi maestro-nya adalah Undang-undang berlaku 1 tahun itu dibentuk, ini

yang l::iibatasi dengan waktu. Paling lambat 1 tahun itu dibentuk badan pengawas, dia artinya sudah bisa mulai memproses ijin kalau mernang ini dia sudah berfungsi. Jadi tidak mungkin ijin itu lebih cepat daripada badan pengawasr'lya dibentuk.

Yang merah ini memang bukan semua kompetisi-nya disini tapi ini tahap pertama kompetisi dimulai, artinya di sistem pembangkityang sudah mernungkinkan. tni bisa mulai menjalar ke berbagai daerah, bisa juga artinya penerapan itu bertahap. Misalnya Jawa - Bali itu sudah mulai pembangki~nya disini, nanti mungkin diperluas ta~i disini ada lagi dar'\ seterusnya. Pada saat yang berikutnya bisa juga nanti pada disini ada penjualan sudah mulai tapi itu tidak diikat dengan waktu tapi dengan kriteria.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

lni supaya lebih jelas, mungkin tidak merahnya itu bergeser ke kiri karena dimungkinkan salah satu yang tahapan awalnya adalah kompetisi di pembangkit karena ada pasalnya disini, itu-kan ada waktunya. Bisa saja itu ko~1peti~i per::ibangkit merahhya menempel ke biru selisih 3 bulan kan-bisa saja. Kalau t1dak b1sa d1Jelaskan ker'lapa tidak bisanya.

PEMERINTAH :

Masalahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut juga bahwa kondis.i untuk kompetisi di sisi pembangkit itu ada persyaratan, tidak serta merta m1salnya

58

pembangkit yang masih kurang artinya ekses capacity-nya itu ada rumusnya. Kalau petnbangkitnya itu tidak lebih besar daripada demand-nya bagaimana bisa di ~ompetisi-kan, ini-kan ada rumus-rumus dasar baga,ir.nana niengkompetisikan pembangkit kalau yang ada saja kurang. Kalau misalnya kebutuhannya 1.000 yang ada flanya 900 pasti tidak, yang ada hanya 1.050 pasti tidak bisa. Kalau yang dibutuhkan 1.000 yang ada 1.200 yang 200 itulah yang kompetisi. Jadi rumus inilah yang tadi disampaikan oleh Baihaqi, kita realistis di lapangan seperti itu.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc): .

Ketua, sekarang sudah saat PLN untuk mendengarkan, PLN tidak bisa menguruskan · dirinya tapi rakyat Indonesia yang menguruskan PLN. Jadi-kan urusannya jelas, kompetisi dimulai dengan adanya pen,iain, pemain bisa bermain setelah ada ijin. lnilah relevansinya pasal ini, sampai ber~~a lama ijin PLN PKUK ini kita berlakukan itu persoalannya. Kita belum bicara komp~tisi-nya, kita baru menuju kompetisi. Kalau begitu berarti memang tetap ada dualistne nanti, inilah kerancuan kita selalu begitu ingin berpindah pada kondisi yang lain tapi terlalu berhitung dulu untung ruginya dan pemain lain disuruh di dorong.

lni yang justru karlli kritik, kalau memang kita niatnya mau berkompetisi ya . sudaf'l urutan-urutannya kita terapkan, ada badan yang .111engelurkan ijinnya, ijinnya

di pro.ses, persyaratan lain melar'lgkah-melangkah, baru setelah itu kompetisi ~erjalan sedikit demi sedikit. Tapi kalau ijin tidak kita kelarkan kapan kompetisi bisa mulai, jadi konteksnya ke ijin dulu. .

ANGGOTA F.PDIP (ZAINAL ARIFIN):

Pimpinan. Logika dari Pak Zul menurut saya benar, cuma kita barar'lgkali menghadapi

persoalan bahwa badan pengawas itu mempunyai fungsi kalau kompetisi-nya ada. Kalau tidak, tidak bisa Undang-undang ini berlaku pada dia karena tugas dia jelas di daerah kompetisi. Jadi kalau ada badan; pengawas-nya dan daeral1 kompetisi-nya tidak ada dia belum punya fungsi Pak dan dia belum bisa mengeluarkan ijin karena itu melanggar ini. Undang-undang ini mengatakan badan pengawas itu adalah untuk daerah kompetisi.

· Jadi selama dia belum itu dia belum punya fungsi untuk itu, jadi bukan proses perijinannya begitu. Undang-undang ini · mengatakan badan pengawas itu ada di daerah kompetisi. Kalau daerah kompetisi tidak ada, badan pengawa$ itu dibentuk seperti apapun dia tidak bisa rnernperlakukan Undang-undang ini.

Terinia kasih.

KETUA RAPAT:

~ak Asnawi silakan.

ANGGOTA F.PDU (DRS. H. ASNAWI LATIEF):

Kita ini harus tel'fokus pada Dim,. sebab itu kalau pemandangan umum tidak habis-habis itu dan kita kembali ke Raker nanti kita.

Betul kata Pak Zainal tadi bahwa badan pengawas itu tidak bisa berbuat banyak kalau daerah kompetisi-nya itu belum ada. J~di oleh ka~ena itu say_a bisa mer'nal"lami usulnya Pak Zul tadi supaya. ada batas, tap1 membatasmya-kan suht.

Beda dengan Pertamina, kalau Pertamina dibatasi dua tahun jela.s itu karena itu rnerubah bentuk jadi dengal"\ demikian maksud disini walaupun t1dak sec~:a letelak yang dimaksud disini adakan PLN; jadi PLN artinya tetap memegang mem1l1k1

59

ijin itu kapan batasnya ini sulit dibatas ini kalau badan ini belum berfungsi terhadap daerah yang memang kompetisi terima kasih.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

· Saya memahami pikiran dari bapak Zulkifli yang terhormat tapi saya justru tadi bisa dijawab sebetulnya apa yang disampaikan Pak, Zaenal, jadi kompetisi itu mulai dari merah kekanari apakah itu kompetfsi sisi pembangkit dulu lalu nanti kompetisi disisi distribusi mulai dari rnerah itu, persyaratan kompetisi sudah ada di Pasal 20 ada kriterianya . .ni harus_teroenuhi dulu, jad.i ;kalau berdiripun .badan pengawas pasar tenaga listrik ifu .setahun sesudah ini sebetulnya dia bel4f11 berungsi betul dia hanya mempersiapkah melakukan persiapan-persiapan· sampai ketahap yang merah itu nah oleh karena dia tidak berfungsi maka PLN itu masih tet~p berlaku bersikap seperti yang ada sekarang secara pelan-pelan mungkin nanti akan diberikan dia statusnya lagi.

Saya kira itu Pak jadi untuk bisa kompetisi sudah kita setujui pasal 20 adan kompetisi baru mulai yang merah ini badan pengawas belum beriungsi dia sebagai badan pengatur yang sebenarnya hanay dia mempersiapkan itu pengertian saya dalam ir'ti, ini memang karena peralihan ini yang sangat, jangan sampai nanti kesiden~kesiden dalam menyusun PF>nya nantinya terima kasih.

ANGGOTA F.PDIP (ZAINAL ARIFIN):

:Jadi · itu. sebenarnya ta~i bingung saya pada waktu mengatakan badan pengawas itu dibentuk 1 tahun, karena badan penga~as itu tidak bisa dikatakan badan pengawas selama wilayah k6mpetisinya belum a~a oleh karena itu dia badan biasa saja untuk membuat badan persiapan tapi tidak bis.a disebut badan pengawas, badan; · pengawas mempunyai fungsi kalau daerah t<~mpetisi sudah ada karena undang-undang sudah mengatakan ini. bahwa· · ada ·· keterkaitan antara wilayah kompetisi dengan badan pengawas dia tidak boleh mengeluarkan apa-apa diluar sebel~n'I ada wilayah kompetisinya karena secara hukum dia tidak ada.

KETUA RAPAT :

Jadi harus dimengerti apakah sesuai dengan PP itu harus keluar dalam satu tahun aturan peraturat"t Pemerintah yang juga mengatur tapi undang-undang jauh lebih tinggi dari PP dan yang kedua adatah apakah Peraturan Pernerintah dibentuk satu tahun langsung besoknya ada badan. ini 'kan belum tentu juga bisa saja badannya belum terbentuk peraturannya sudah ada badannya belum ada bolehkan, silahkan Pak.

ANGGOTA F.REFORMASI (OR. IRWAN PRAYITNO, M.Sc}:

Jadi begini saya coba mengusulkan pertanyaan tadi yang perlu dijawab a'pakal'l betul.keppas itu mesti setahun PP, itu berarti juga pengawas juga setahun itu pertanyaanya, nah kalau seandainya tidak maka jawabannya badari pengawas itu bisa berdiri sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang juga di kompetisi ini. jadi kalau tidak ikut tahun tidak ikutan tapi sesuai dengan kompetisi ini tapi peraturannya sudah ada PPnya kalau memang mengikuti Keppres tapi badan pengawasnya mengikuti persyaratan ini jadi seimbang, sehingga keti!<a persyaratan itu diperkirakan ada setahun lagi sudah langsung dipersiapkan, maka ~e~gan demik.iafl efektif seperti yang ditanyakan Pak Zaenal dan Tunggul dan mungkin Juga bisa membantu yang ditanya Pak Zulkifli, jadi mungkin dipertimbangkan sedikit tentang kemungkinan-kemungkinan itu ..

60

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

Saya mengusulkan sebetulnya makanya tadi saya rnemikirkan badan pengawas itu dibentuk entah satu tahun sebelum kompetisi dan persiapan­persiapannyalah Pemerintah Dirjen bisa mempersiapkannya dulu setahun sebelumnya baru dHil'npahkan itu bisa juga demikian, jaai badan pengawas itu belum ada, jadi setahun atau 6 bulan sesudahnya baru: dilinipahkan apa yang persiapan­persiapan diserahkan kepada pengawas resmilah badna pengawas dia mulai betfungsi makanya kita belum bisa mengatakan inter softaem didalam tahum kapan kita .tib& .ke .. yang merah itu. sekarang saya rnelihatnya masih akan lama paling cepata liMa tahun lagi. · ·

ANGGOTA F.PBB (IR. OARMANSYAH HUSEIN):

Jadi ada dua sisi disini, yang pertama saya rnelihat dari segi dari kiri kekanan itu perlu persiapan untuk persiapan PPnya paling tidak satu tahunlah, kemudian setelah PP itu jadi ini kita mesti menunggu juga ini kerjaannya si badan pengawas ini dari sisi kiri itu dari simtu ada persyaratan-persyaratan nilai e~mnomian terus kampetisi suplaynya segala macam itu, nah ini saya kira tidak sebagaimana yang sisi garis merah ltu memang tidak bisa diperkirakan tahunnya tidak bisa dipatok itu seperti kemarin undang-undang Migas Pertamina, jadi Hita harus lihat juga persiapan itu berarti badan pengawas itu tidak boleh dipatok satL tahun seperti tadi itu, saya dernikian Pak Ketua, dari pada kita bikin badan yang;:tidak jelas gantayangan lagi, saya setuju dengan Pak tunggul itu jadi dipatok saj~ setahun sebelum kompetisi yang menentukan kompetisi itukan Pemerintah. · ·

ANGGOTA F.PG (DRS. SIMON PATRICE MORIN): .

Saya kira memang kalau toh undang-undang n'lengisyaratkan peri1bentukan suatu badan, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang berkaiatan dengan badan ini toh kompetisi belum tapi sernua persyaratan ini akan mendorong terjadinya suatu proses untuk terjadinya kOrflpetisi, jadi walaupun badan itu tidak mengurus kompetisi tetapi mungkin dengan proses itu kemudian badan itu terbentuk kemudian bert)agai peraturan Pemerintah yang mungkin mendorong atau memberikan kemudahan-kemudahan atau menjadi n1ernberikan dorongan, mal<a saya kira proses itu akat'l semakin mengarah kepada kompetisi itu memang waktunya kita sulit untuk tentµkan karena walaupun kita katakan bahwa tahun 2006 kebutuhan di pulau Jawa itu akan semakin besar dan akan kita hadapi katakanlah semacani krisis kekurangan suplay tenaga listrik mungkin dalam proses kearah itu proses kompetisi ini bisa lebih cepat bisa juga lambat, tapi dalam proses kearah itu mungkin badan ini belum berperan secara optimal tapi paling tidak kehadiran badan itu juga sebagai suatu isyarat t:>ahwa kita sedang mempersiapkan kondisi-kondisi itu, dernikian Pak Ketua.

ANGGOTA F .PDIP (ZAINAL ARIFIN) :

Jadi memang pada waktu kita mengatakan badan pengawas itu dibentuk satu tahun itu, yang menjadi pertanyaan saya paling besar lebih bagus kita katakan panitia persiapan atau apa namanya yang tidak perlu harus melalui prosedur badan pengawas dan segala macam ini hanya menyiapkan saja pada waktu daeran kompetisinya ada badan pengawas itu baru kita bentuk, sebab bisa kita tunjuk sekarang badan pengawas tahu begini, kemudian komP.etisinya ini misalnya 5 tahun badan pengawas yang mempunyai 5 tahun bisa kadaluarsa tidak karu-karuan ini Pak, jadi sebenarnya tadi pertanyaan saya kenapa mesti satu tahun itu pertanyaan saya badan pengawas itu.

Jadi sebenarnya saya cenderung itu ada paniti persiapan atau apa untuk menyiapkan wilayah kompetisi itu.

Terima kasih.

PEMERINTAH (MENTERI ESDM) :

Terima kasih. . Ja~i ini .juga pertanyaan yang juga kita hadapi pada waktu pembentukan

Kabinet dan pada waktu juga pembentukan badan pelaksana dan juga apa yang kita hadapi pada ;tnalan'I ini, jadi suatu badan itu terbentuk itu definisinya apa 'kan pertanyaannyail begitu Pak itu ada aturan biroklas~ did~lam Menteri negara bahwa suatu badan dikatakan terbentuk cukup apabila PPrita ada dalarn hal ini dan kepalanya ada, tanpa dia harus punya tangan dulu tarlpa dia harus punya organ yang .komplit ya ini yang kita hadapi dan barangkali itu merupakan pertanyaan dari bapak-bapak oesok pada waktu Raker dengan kami. ·

Jadi kalau ini PPnya ada dan PP itu diamanatkan oleh Keppres 18 itu harus reses setahun jadi Keppres itu keluar PP itui harus keluar setahun nah setelah itu otomatis kepalanya atau dalam hal badan pengawas ini Komisinya yang lima itu diajukan sebagai penjabat negara diajukan oleh Pemerintah dengan pesetujuan DPR pada waktu itu ada Sekjennya atau eksekutif Direktur namanya itu sudah cukup dikatakan badan itu terbentuk walaupun kaki tangannya belum ada.

Nah itu adalah definisi dibiroklasi yang dikeluarkan oleh Menpan yang kami garap pada w~ktu kami mempersiapkan badan pelaksaria, kemudian pertanyaannya apakah l:)adan ini sudah efektif, sebetulnya badan ini yang sebagai embrio yang tadi dikatakan oleh Pak Tunggul dari waktu ke waktu untuk _tnempersiapkan ini, mungkin persiapan ini butuh waktu setengah tahun setahun tiga tahun tetapi itu juga ada konstritl yang merah itu tadi, karena kita sepakat merah itu tidak ditentukan oleh waktu tapi ditentukan oletl kriteria, kriteria kapan dia masuk ke single bayer kapan dia masuk ~useil ruteil dan competion itu kriteria yang menentukan itu.

Jadi saya kira itu menjawab pertanyaan Pak Tunggul dan Pak Zainal bahwa setahun itu tidak berarti badan itu utuh lengkap terbentuk tidak itu satu dan, kemudian ini butuh persiapan kemudian up komdaknya juga harus dipersiapkan waktu juga itu cukup panjang dalam hal itu, jadi sebetulnya itu yang rnenjadi perrnasalahan.

Kemudian menjawab dari Pak Zulkifli tadi dimengenai PLN bahwa sebetulnya ini rnasalah perijinan saja, perijinan yangnanti akan di berikan kepada PLN pada waktu kOmpetisi itu terbentuk sebetulnya kalau kita lihat kapan sih kompetisi diper'tlbangkitan itu terbentuk kalau dia terjadi satu, dua power generation diluar PLN terbentuk internal itupun sudah terjadi kompetisi sebetulnya · sudah terjadi dia k6tnpetisi hanya rnasalahl'lya disini ada satu persyaratan tekhnis yang harus dipenuhi bahwa dia harus memnuhi 30% dari resemergin.

Nah justru itu ini yang menjadi pertimbangan kami kapan kondisi itu terbentuk sebetulnya kalau kita sekarang kita mempersiapkan IP-IP yang kita selesaikan renegosiasinya kemudian kita buka lagi itu sudah single bayer mo?el. s~d~h terbetituk kompetisi di pembangkitan itu sudah terbentuk sebetulnya tap1 k1ta ingin realistis juga kita ingin mempersiapkan dengan baik terutama badan pengawas yang tatli.

KETUA RAPAT :

Jadi kongkritnya Dim ini sudah seperti ini, sudah inline Pak Zaenal rnasih, Pak Zul masih, silahkan Pak Zainal.

ANGGOTA F.PDIP (ZAINAL ARIFIN): .

fOemahaman saya sama dengan Pak Menteri kalau sekiranya satu l~mba.ga aparatnya belum siap maka tetap secara undang-undang. bahwa d1a b1sa

62

menjalankan fungsi apa yang ditugaskan pada badan itu yang menjadi persoalan kita tadi, bahwa badan ini dia mempunyai fungsi atau tnempunyai $tatus hukum, kalau dia dikaitkan dengan satu wilayah kompetisi karena definisi dia r'nengatakan bahwa dia aCialah pengawas suatu daerah.

Jadi kalau daerah kompetisinya betum ada status hukumnya ·belum ada nah inikan kesulitannya, oteh karena itu saya tadi mengusutkan bahwa pembentukan badan pengawas satu tahun itu dia tidak berarti apa-apa'secara hukum, bahwa kalau . di datam perslapan itu dibentuk saya kira bisa, maka dengan demikian bisa terjadi kita atlgkat satu tahun badan pengawas kompetisi bisa lewat badan pengawas bisa lewat 8 tahun 1ni menurut aturari kita lirna lahun menurut undang-undang dia ini lima tahun, padahat kompetisinya lebih dari lima tahun baru terbentuk Pak, jadi kita sibuk menghadiri menjatankan sesuatu yang semu yang. tidak punya fungsi tidak mempunyai status hukum karena undang..:undang i~i mengatakan bahwa dia mungkin punya hukum seorang panglirna dia mempunyai witayah operasinya itu menurut saya pengertian saya mengenai hukum yang tertera disinl.

KETUA RAPAT :

Kita sepakat dutu ini sudah jam 12 kurang 22 apakah sampai 12 atau minta ijin karena ini AC sudah dimatikan, ta~ib kita sudah lewat juga jadi kalau hanya 1 O menit tidak apa-apa, silahkan Pak Zul dulu.

ANGGOTA F.R.EFORMASI (ORS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc):

Saya setnakin jetas dari .Pak Menteri tadi bahwa tangkali pertama membentuk badan pengawas itu sudah benar sebab begini inikan Pemerintanhan, tugas dari badan pengawas banyak, nah memang tugas itu tidal< seketika ccba dulu tugas itu dijatankan waktu kalau tidal< salah Pak Tantri Abeng diangkat menjadi Menteri BUMN SK saja'kan Keppres dia baru mencari kantor kesana kemari baru cari staf Menteri agama pada tahun 1945 lebih gawat lagi itu, jadikan ini bukan rapat organisasi profesi ini rapat untuk rnernbuat keputusan potitik dinamika-dinamika tehnisnya sudah ada fladan yang ditugaskan untuk itu disini kitahharus mernbuat prediksi dan harus berani niembuat keputusan politik katau misatk~n pasal ini, ini memang ada batasan bahwa PLN tetap sebagai PKUK sepanjang:' be.lum dikeluarkan ijin, tapi inikan batasan karet ini yang khawatirkan saja batas•n karet, nah karena kita ini akan menibuat keputusan potitik kita tidak bisa didikte oleh pertimbangan tehnis tehnotomgis di bawah justru pertimbangan tehnotogis itu harus tunduh kepada keputusan politik. ·

Jadi logikanya urutan-urutannya sederhana sajalah supaya orang dipinggir jalan itu paham ita mau kompetisi harus ada lembaga memberi ijin kOmf5etisi itu ada pemainnya saja dulu 'kan sudah ada calon-calon pemain mulai kompetisi bahwa kort1petisinya baru uji coba, sebab kalau bentuk lagi misalnya badan persiapan kor'tlpetisi seperti Pak Zainal seperti misatnya sebelum MPR dibuat dibentuk kenit dutu mislanya ada peraturan-peraturan peralihan undang-undang dasar itu bisa juga, tapi sekaliantoh badan pengawas mau ditutnbuhkan setuju kata Pak Moris karena ini badan pengawas ini mau ditumbuhkan ya sudah sekalian saja ditumbuhkan mulai dibesarkan. ·

Jadi saya sependapat okelah langkah pembentuk juga benar, sekarang persoalat'lr'lya memang pasal batasan berlakunya PKUK PLN, ini memang saya akui ada batasan disini sarnpai ditentukan tapi ini ko' agak karet itu saja catatan saya, kalau toh misalkan rumusan ini mau diteruskan tapi apa yang saya sampaikan itu totong ditulis datam penjela$an itu tho secara jelas bahwa diperlukan batas yang lebil'l tegas supaya PLN ini juga tidak manja, katau sudah ini baru mau ik.u~-~k~t~n kompetisi itu tho, PLN harus kita posisikan dia harus pelopor dalam kompetts1 m1, 1tu semangatnya Pak terima kasih.

63

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAIT):

ltu besok dalam rapat kerja kita bicarakan lagi karena ini h;31 yang penting ini, lu besok bisa dengan tenang.

PEMERINTAH :

Saya ingin tanya Pak Zul konkritnya itu usulannya ada batas waktu berapa t hun untuk (x) itu. ·

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HAL.IM, M.Sc):

Kalau saya melihat memang artinya setahun dua tahun setelah badan p ngawas ini sudah mulai eksis, jadi kita hitung setelah eksisnya badan pengawas it lho .

. PEMERINTAH :

Pada waktu, karena badan pengawas ini ada kepala ada PP itu satuj tahun d a on apakah dia plus satu tahun ataukah secara utuh itu.

ANGGOTA F.REFORMASI (DRS. ZULKIFLI HALIM, M.Sc:):

Kalau saya terserah saja Pak yang semangat saya hanya l<ita jangan eMbiarkan adanya batasan karet saya juga tidak punya dasar untuk menentukan

t hun, tapi saya menghimbau supay:a ada batasan tahun yang realistis silahkan kita r muskan itu, sebab dari rumusan pasal ini tadi ini terlalu longgar Pak, saya hanya

inta tolong ini agak kencangi sedikititu saja.

ANGGOTA F.PDIP (ROYANI HAMINULLAH):

Mungkin rnaksud. Pak Zul ini, irii bisa dlterima tapi untuk k.epastiannya jangka aktu itu di penjelasan apa begitu maksudnya, kongkritnya ini sampai dengan

d keluarkan· ijin usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk be~dasarkari undang­u dang ini sampai dengannya itu yang tidak jelas, disini mungkin sampai dengan ini d berikan penjelasan yang dimasukannya yang dikeluarkannya ijin usaha penyediaan t naga listrik selambat-lambatnya dua tahun atau tiga tahun.

Silakan Pemerintah .

. PEMERINTAH :

Kalau usul k6ngkrit misalnya dicatat berapa tahun tadi kita bisa masukan di d lam batas waktu penjelasan supaya feer kita mungkin dalan'l waktu dua tahun kita

isa, diminta Pak Zul garis hijaunya itu jangan diambangkan.

Menteri menetapkan IUPL kepada, jadi ijin batas waktunya ini soal Pak Zul itu dalah di Oim Pasal 46 san'lpai dengan dikeluarkannya ijin usaha itu jangan dilepas

t pi diberi batas waktu itu diberi batas waktu, jadi garis hijau yang diminta Pak Zul itu.

KETUA RAPAT :

Jadi kalau tidak salah IUPL itu diberikan oleh badan pengawas untuk daerah ang kompetisi daerah yang terintegrasi vertikal diluar belum da~ tidak bukan badan engawas.

6-l

PEMERINTAH :

Sebelum yang merah itu dia sifatnya masih vertikale integreted jadi ijin bukan dari badan pengawas tapi dari Pemerintah, jadi ini yang Pak Zul ingin diberi batas waktu, kalau ijin bukan oleh badan pengawas tapi oleh Menteri, karena daerahnya masih vartieal integreted jadi kompfersi antara ijinnya PLN yang sekarang ini r'lamanya PKOK baik deflnisi hilang pada garis ungu tapi tugas-tugas PLN masih berfungsi sampai dengan PLN itu diberi ijin oleh Menteri, karena wilayahnya walaupun di ,~~wa-Bali masih verticale integrated, nah sambil ini berjalan fungsi garis merah Jni adalah ,kondisi dimana kompe_tisi pada tahap awal bisa dimulai, jadi sebelum tanda garis merah ini masik kewenangan Menteri atau F>emerintah daerah. jadi yang memberi ijin bukan badan pengawas tapi Menteri.

. ANGGOTA F.PDU (DRS. H. ASNAWI LATIEF):

ltu suli~ dibatasi oleh tahun karena badan itu berada apabila berada di daerah kompetisi seperti adanya Pak Zainal tadi'kan, jadi sulit memang dibatasi oleh tahun badan itu harus ada dan sudah berfungsi sebelum ada itu ya tetap karet seperti itu.

ANGGOTA F.PDIP (ZAINAL ARIFIN):

, Saya kepingin juga legal drafternya untuk soal ini, karena sebenarnya dia itu tidak, boleh mengeluarkan apa-apa kontrak atau belum semuanya mempunyai satu suku, karena itu kapan-kanpan bisa dikleim akibatnya banyak itu karena dia belum sebagai badan pengawas karena undang-undang itu mengatakan begini yang kita t:>uat.

1

KETUA RAPAT :

Selum ada kaki tangannya dia baru punya mata saja tangannya belum ada, jadi sekarang sudah jafn 12 kurang seperapat, nah sekarang bersok kita jadwal kita jam 12 jadwal kita jam 2 besok dengail ESDM tapi 'bisa saja langsung.

Agenda dengan ESDM besok adalah abenda dengan meneruskan yang rapat terdahulu yang banyak itu, tapi kalau tidak salah bisa diwakilkan kepada eselon­eselon satunya bisa saja itu satu jam selesaikan, tetapi Panja bisa saja mulai jam 14.00, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih. Kami persilakan Pernerintah untuk mengomentari ini.

PEMERINTAH:

Kalau memang dijadwalkan Panja itu adalah besok jam 15 segera setelah selesai Raker, kami menerima.

PEMERINTAH (MENTER!) :

Saya hanya melihat prektebel saja jadi kalau dimulai RaKer kemudian Panja, kemudian tentu kita juga ini Dirnnya tinggal 15 Dim, jadi. kami hanya berpikir bahwa kalau dimulai Raker 12.30 sarnpai jam 2 itu mernang jamnya tidalc lama kemudian masuk ke Panja rhasuk ke acara yang perlu dijadwatkan itu Ral<er untuk RUUK karena kalau Panjanya selesai tentu kita harapkan untuk bisa masuk ke Raker kelistrikati, nah ini yang ingin saya tanyakan kerhudian sikonsir'ya seperti apa apakah tidak agar prakatis saja kita masuk ke Panja kemudian Raker kelistrikan baru ~aker kita tapi tidak Raker satu jam kemudian saya tidak tahu.

65

KETUA RAPAT:

Saya pikir Panja masih harus ada Panja, Panja ada setelah Panja selesai baru Raker nah Raker bisa malamnya atau hari Kamis yang memungkinkan, tapi paling tidak kalau Panja selesai sore baru Rakernya malam tapi Rakernya bisa juga hari Kam is.

Silakan Pak ltwan.

ANGGOTA F.REFORMASI (OR. IRWAN PRAYITNO, M.Sc):

Memang ada beberapa hal kepent"ingannya perlu bicarakar1 besok itu dari Rapat Internal Komisi VIII telah memutuskan bahwa 12.30 sampai dengan selesai itu dengan ESDM meneruskan rapat dengan Menteri Raker dulu yang belum selesai, dan diantara yang belum selesai itu adalah beberapa kesimpulan--kesimpulan yang kita pending dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang mungkin akan ditanya secara lisan.

Jadi rnemang waktu itu · sepuluh kalau tidak lama, saya rasa satu jam setengah sampai dua jam, karena kita iangsung tinggal menerima intormasi ringkas lagi dan nanti langsung masuk ke kesimpulan saja.

Kalav seandainya kesimpulan setuju ya setuju ,dan kalau tid&k ya tidak. Kan kemarin kesrrnpulan yang kita pending kan juga kesepakatan raker dan dikuatkan di rapat internal. Jadi itu perlu. Nah, apakah waktunya itu besok atau malamnya toh kita di sini pun kita juga.

Oh ... ini Panja ya bukan internal, makanya yang tidak ikut di Panja kalau dia ti.dak setuju kan ini rapat internal komisi. Jadi saya rasa kalau tidal< keberatan tetap saja besok jam 12.30 !angst.mg mulai untuk melanjutkan itu dan kita segera sekitar satu jam setengah dan kita ,lanjutkan dengan Panja. Tolong kita disini sekarang rapat internal dan disini kita bukan internal komisi.

Terima kasih.

KEtUA RAPAT :

Jadi Panja, ini kita putuskan satu-satu. Panja besok kita mulai jam 14.00. Setuju?

ANGGOTA F.REFORMASI (DR. IRWAN PR.AYITNO, M.Sc):

Sesegera mungkin setelah besok kan kita Raker, jadi setelah selesai sesegera mungkin, apakah jam 14.00 atau jam .14.30 langsung sambung dengan Panja.

KETUA RAPAi:

Bisa juga jadi jam 15.00 kan. ltu masalahnya.

ANGGOTA F.PDU (ORS. H. ASNAWJ LATIEF):

Saya kira itu teoritis. Kita itu harus makan dan sholat. tidak mungkin jam 12.00 langsung, memangnya apa kita ini. Mesin? · .

KETUA RAPAT:

Jadi kita, silakan Pak Emir.

66

ANGGOTA F.PDIP (IR. EMIR MOIES, M.Sc):

Saya ingin tahu tata tertibnya. Kalau raker sambungan yang tempo hari kita tur'ld~ dulu, kita kerjakan dulu Panja kemudian Raker Panja. Jadi raker lanjutan itu rtlenyusul itu memungkinkan atau tidak di tata tertib. lni untuk efektifr'lya. Kalau bisa begitu lebih baik ya kita selesaikan saja ini dulu.

ANGGOTA F .KKI (DRS. ANTHONIUS RAHAil) :

Pertama saya ingatkan saja, bahw~ besok itu ada acara komisi, lepas dari Panja· Kelistril<"an dan itu hak seluruh anggota Komisi VIII. lni pertama kita jaga. Manakala ini kita langgar, itu juga bisa menimbulkan masalah. Dengan demikian yang sudah kita sepakati tadi bahwa besok siang kita 1rapat komisi sebagai lanjutan dari Rapat Kerja dengan Menteri pada waktu yang ~1~1u. lni harus kita selesaikan. Bahwa kerrtudian ada kesepakatan kita untuk melaku.t<an raker untuk membicarakan masalah Panja, itu kesepakatan kita, nah, mau dilakukan kapan, apakah jam 14.00 atau jam 15.00 atau malam, silakan. Maka. dengan demikian tidak akan terjadi tabrakan antara rapat rutin kornisi dengan panja. ltu yang ingin kami sampaikan.

KETUA RAPAT :

Jadi malam ini kita rapat panja, kita akan segera rapat panja besok, diperkirakan jam 14.30. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Selesai tugas say~. segera besok kita bertemu jam 14.30. qapat saya skors tapi dengan·catatan Ketua Komisi untuk mengatur hal yang tadi.

Silakan.

KETUA KOMISI VIII (DR. IRWAN PRAYITNO, M.Sc):

Ya, ini sedikit informasi, mudah-mudahatl besok. kita jam 11.00 sampai dengan jam 12.00 juga ada rapat internal komisi sesuai dengan undangan yang telah lewat. Jadi ini merupakan kesepakatan sejak awal dan kemudian jam 12.30, jadi Pak Asnawi kita ada setengah jam untuk makan siang dan sholat dan kita akan hadir lagi di sini untuk Raker lagi dan kita 1a11gsung saja buka jam 12.30, langsung saja kita buka dengan jawaban dan rnasuk pada kesimpulan yang kita pending itu. Kemudian kita langsung masuk ke Panja jam 14.30 yang bahkan kalau rakernya bisa selesai lebih cepat maka tidak perlu setengah tiga, karena anggotanya pun anggota yang ikut Cli raker. Cukup?

KETUA RAPAT (IR. AGUSMAN EFFENDI):

Rencana kita, ini hanya sekedar diskusi saja, raker besok malam.

KETUA KOMISI VIII (OR. IRWAN PRAYITNO, M.Sc):

Pak Agusman saya potong dulu, kalau begitu kalau besok malam ada raker maka musti dimasukkan agenda internal komisi besok jam 11.00. Jadi tolong Pak Muhono ingatkan. Jadi itu besok dibicarakan dalam pengagendaan raker dan perlu juga diinforl'nasikan kita saat ini adalah Panja dan panja kedud~kannya kalah oleh internal komisi.

Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa besok itu tidak mungkin ditunda. ,Jadi itu rtierupakan putusan rapat internal, besok kita akan agendakan kalau memang betul ketika rapat internal komisi malamnya jam 1930 kemungkinan raker. Baik kalau begitu 15esok kita akan coba buka kesimpulannya, bahwa kita akan menyimpulkan itu

ur\tudk ada raker mulai dengan selesainya Panja. Apakah itu besok malam atau pagi hari Karflis. ltu kita lihat nanti.

ANGGOTA F.PKB (PROF. DR. ING. K. TUNGGUL SIRAlr):

. Saya mengusulkan secara realistis, karena. sesudah Panja masih ada Timsin yang 'kita sisir, mal~mnya itu kita selesaikan, · maka lebih baik kami$ saja rakernya supaya kita pasti, kita sisir lagi sehingga bersih semuanya, sehingga yang hanya pending itu yang kita bicarakan dalarr'I raker.

Terinia t\_asih.

ANGGOTA F.KKI (DRS. ANTHONIUS RAHAil):

Pimpinan Panja dan Pemerintah yang kami hormati, barangkali raker di sekitar ketenagalistrikan kami ulangi seperti tadi siang yang ~ami sampaikan, bahwa dalam konsultasi antara Presiden dengan DPR pada hari inf itu membicarakan antara lain dari 4 RUU yang oleh Pemerintah , terkesan bahwa mendesak agar dapat diselesaikan pada Masa Persidangan ini, salah ; satu adalah RUU tentang Ketenagalistrikan. lni dua kali Presiden menyampaikan bahwa sedapat mungkin itu selesaL Oleh Pimpinan Dewan, Pak Akbar, menyarltpaikan bahwa pada dasarnya Dewan mendukung untuk menyelesaikan, tapi '. dari sisi waktu, it~ tidak metnungkinkan bahkan tadi beliau mengatakan seqapat mungkin masa reses ini akan mengundang Ketua Pansus supaya bisa dirapatkan. Dengan demikian pada awal persidangan berikut itu bisa disahkan. • ·

Oleh karena itu bagi kita sekarang sebagai ·lbanja dan Pemerintah supaya tidak terjadi selisih pendapat kita, maka barangkali t;Jtltuk menentu'<an raker besok atau pun kapan dalam rapat k6misi mungkin kita bicarakan manakala raker ini sudah menyelesaikan, Panja sudah menyelesaikan tugasnya, Timsin dan Timus juga menyelesaikan tugasnya, di situlah kita akan menganggendakan hari untuk raker supaya sekaligus, sebab manakala itu tidak selesai barangkali akan dua kali raker. Satu kali raker untuk menyelesaikah masalah yang,:belum dapat disetesaikan oleh Panja dan yang kedua ialah untuk menuntaskan pengesahan daripada .hasil Panja, Timsin, dan Timus. Tinggal kita pilih yang mana, apakah dua kali atau sekali, sudah ter\tu dengan persetujuan, di mana akar'l diputuskan:.dalarn rapat intern komisi yang kita lakukan besok.

Terima kasih.

KETUA KOMIS! VIII (DR. IRWAN PRAYITNO, M.Sc) :

Baik, jadi ini rencana kita. Jadi besok kita rapat internal aKan menyebutkan rencana raker pada hari Kamis, siang jam 14.00. Jadi dengari perigandaian, bahwa jam: 14.30 besok kita lanjutkan raker dengan Menteri meneruskan Panja dan semoga jam 17.00 mungkin sudah selesai misalnya, maka malamnya sudah bekerjalah Timsin dan sampai besok hari Kamis siang mungkin teman·teman yang lain Paripurna yang Timus-Timsin mungkin begitulah.

Jadi jam 14.00 nya kita bisa raker. Kalau pun tidak keburu Timus-Timsin, -rtialamnya kita raker. Hari Jumat kita sudah terakhir Paripurna dan itu mungkin sampai sore. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman yang lain setuju atau tidak, tetapi rencananya kita begitulah. Dan besok kita akan sebutkan demikian pada teman-teman di internal komisi dan tentu kita minta pendapat dari Pak Menteri.

Silakan. ·

PEME~INTAH (MENTE~I ESDM) :

MohOn maaf Pimpinan, walaupun sudah malam kami akan menyampaikan harapan-harapan. Jadi walaupun ini tidak bisa diselesaikan dalam Pleno DPR

barangkali memang target yang mungkin bisa kita sampai itu pada pleno komisi. Dan tentu dalam waktu yang sempit ini kita tentu membuat suatu perencanaan yang cukup baik. Point pertama kalau boleh ·kami usulkan, kareria besok waktu raker lanjutan itu sebetulnya itu sudah kita bahas kesimpulan.

Jadi ka,au kita bisa fokus pada kesimpulan, ,terutar'na kesimpulan yang masih pending begitu kita bisa selesaikan kesimpulan kemuqian yang kedua itu karena di raker itu lengkap kemudian kita bisa minta untuk itu l?~tuju untuk masuk ke Panja pada siangnya dan pada rnalamnya saya setuju kemtldian kita Tirnsin-Timus. Kita l'lanya ada satu hari yang tersisa dan tent~ kita ada pilf~annya dua raker, yaitu raker pertama yang~khusus untuk menindaklanjuti P~nja d~r yang kedua itu barangkali katau fnasih bisa itu pleno komisi. Mengapa ini panting bagi kami ? Karena ini membahasnya sudah cukup panjang dan melelahkan, substansial dan sudah menguras daya dan teriaga.

Jadi kalau ini bisa diikuti jadwal itu saya kira lebih baik.

KETUA KOMISI VIII (DR. IRWAN PRAYITNO, Ni.Sc):

Say.a rasa tidak jauh beda seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kita sehati juga ini Pak. Bahkan tadi saya tanya kepada Pak Toni mungkin tidak perlu 'dua rakeir, satu raker juga cukup, cuma kita bagi dua.

Yang pertama raker yang panja itu tadi yang mungkin bisa langsung kita acarakan dan raker yang berikutnya yaitu tentang Kata Akhir Mini itu. Ya, mungkin · teman-teman fraksi itu sudah dipersiapkan pandangan akhir mininya. Kan mungkin kalau sudah siap semuanya tinggal dibawa saja nantirtya. Persiapan kan tidak perlu sampai besok tnalam. Tapi memang untuk diberi catatan tentang membawa ke Paripurr'la kelihatannya tidak keburu karena itu mesti ada prosedur mengikuti Bamus juga.

Jadi walaupun Barnus sebenarnya menunggu-nunggu juga kalaupun kita ajukan mereka juga bisa langsung terima, tetapi forum pertemuan ini sudah tidak ada lagi karena kita sudah dua tiga kali dengan mereka menghendaki cepat juga, tapi Udak apa-apa kalau tnisalnya sudah selesai kan, itu kan hanya seremonial saja. Bahasa kasarnya begitulah, karena sudah diproses di sini.

Jadi saya rasa bisa begitu, mudah-mudahan kita besok sehat semua dan semua pikiran segar, sehingga lancar-lancar saja.

Baik derigan demikian, terima kasih, semoga besok bisa ketemu lagi.

Jakarta, 16 Juli 2002

a.n. Ketua Rapat Sekretaris Rapat,

69