PERENCANAAN EKONOMI MERI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahaan Daerah, kepada Daerah

diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20

tahun mendatang sebagai arah dan pedoman

pembangunan di Daerah ;

b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman terhadap

pembangunan di Provinsi Papua Barat, maka

dipandang perlu disusun Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun

2012 -2031 secara sistimatis, terarah, terpadu,

menyeluruh, bertahap, dan berkesinambungan,

serta berwawasan lingkungan yang tanggap

terhadap perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua

Barat Tahun 2012-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi

Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999

tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,

Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota

Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia Nomor

018/PPU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang



Indonesia Nomor 4884);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan


Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan




8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan




9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik



10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah




12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

13.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

16.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1

Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang

Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:Menetapka

n

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANGDAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN

2012-2025.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

2. Daerah adalahProvinsi Papua Barat.

3. Pemerintah Daerah adalahGubernur, Bupati atau Walikota,dan

perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan

daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

6. DewanPerwakilan Rakyat Papua Barat yang

selanjutnyadisingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Provinsi Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah

Provinsi Papua Barat.

7. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang termasuk ke dalam

wilayah administrasi Provinsi Papua Barat sesuai ketetapan

peraturan perundang-undangan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 20 (duapuluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut

RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat

SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi

Papua Barat yang bertugas mengelola anggaran dan

menyelenggarakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun ;

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam

rangka menyusun rencana pembangunan.

15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang,

termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang

berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW

adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur

struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan lain-

lain yang terkait dengan ruang wilayah dan fungsinya.

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan.

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 adalah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi Visi dan Misi serta

arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Pasal 3

RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, menjadi pedoman dalam penyusunan:

a. RPJMD Provinsi Papua Barat yang memuat Visi, Misi dan

Program Gubernur;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan

c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal4

VisipembangunanjangkapanjangProvinsi Papua Barat adalah

“MEWUJUDKAN PROVINSI PAPUA BARAT YANG MANDIRI, BERDAYA SAING,

SEJAHTERA, ADIL DAN LESTARI”

Pasal5

UntukmencapaivisipembangunanjangkapanjangProvinsi Papua Barat

sebagaimanadimaksuddalamPasal 4, Provinsi Papua Barat mengusung

14 (empatbelas) misipembangunanjangkapanjang, yang meliputi:

a. Mewujudkan stabilitas politik. pertahanan, dan keamanan

wilayah;

b. Mewujudkan ketahanan pangan wilayah;

c. Mewujudkan kemandirian prasarana dan sarana wilayah;

d. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah;

e. Mewujudkan kemandirian tata kelola pemerintahan;

f. Mengembangkan ekonomi wilayah yang berdaya saing;

g. Membina SDM Papua Barat yang berdaya saing;

h. Mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat;

i. Mendorong kesejahteraan sosial masyarakat;

j. Menciptakan sistem ekonomi dan regulasi ekonomi yang

berkeadilan;

k. Menciptakan hukum dan sistem pembangunan yang berkeadilan;

l. Mengelola sekaligus memelihara SDA Papua Barat dengan

prinsip berkelanjutan;

m. Memelihara kualitas lingkungan alam dan lingkungan hidup;

dan

n. Memeliharakeberagamanadatistidatdanbudayaluhur Papua Barat.

BAB I

SISTEMATIKA

Pasal 6

RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : KONDISI UMUM KONDISI PROVINSI PAPUA BARAT

c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROVINSI PAPUA BARAT

d. BAB IV : ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROVINSI

PAPUA BARAT TAHUN 2012-2031

e. BAB V : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 7

Isi beserta uraian RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran,

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Pasal 8

(1) RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 menjadi acuan

dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang memuat

Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten/Kota.

(2) RPJP Daerah Kabupaten/Kota menjadipedomandalampenyusunan

RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuatVisi, Misi, dan

Program Bupati/Walikota.

(3) RPJM Daerah Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Papua

Barat.

Pasal 9

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah,

Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir

jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama

periode jabatan Gubernur berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode masa jabatan

Kepala Daerah berikutnya.

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJPD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sepanjang periode pelaksanaan RPJPD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan

lingkungan strategis daerah.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2),Gubernur bersama DPRD dapat menyempurnakan RPJPD.

(5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan

wajib disesuaikandengan RPJPD Provinsi ini paling lambat 1

(satu) tahun sejak diundangkan.

(2) RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan

wajib sesuaikandengan RPJPD Provinsi paling lambat 6 (enam)

bulan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan

Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Papua Barat.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT 2006-2011

VISI pembangunan Provinsi Papua Barat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011 yaitu :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PAPUA BARAT YANG BERSATU,

BERPENDIDIKAN DAN BERBUDAYA SERTA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN

BERWIBAWA GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DEMOKRATIS,

ADIL SEJAHTERA DAN MANDIRI ”.

Upaya pencapaian VISI diatas dilaksanakan melalui MISI

yaitu :

PERTAMA : RE-ORIENTASI PARADIGMA PEMBANGUNAN ; PARADIGMA

PEMBANGUNAN YANG MENGACU PADA PEMBERDAYAAN POTENSI

LOKAL DAN INSTITUSI EKONOMI RAKYAT,

KEDUA : REVITALISASI POTENSI SDM DAN SDA; SEMUA POTENSI

SDA DIKELOLA DALAM PERSPEKTIF UNTUK KEMASLAHATAN

MASYARAKAT SECARA FUNGSIONAL DAN AKUNTABEL DAN

TRANSPARAN YANG DITUNJANG OLEH PENGEMBANGAN

KUALITAS SDM DENGAN KOMPETENSI SEKTORAL,

KETIGA : RE-AKTUALISASI BUDAYA LOKAL MENJADI PENDORONG DAN

WAHANA PROSES PEMBANGUNAN SEMUA SEKTOR SEHINGGA

PROSES PEMBANGUNAN MENJADI KONTEKSTUAL,

KEEMPAT : REFUNGSIONALISASI LEMBAGA; PEMBERDAYAAN SEMUA

LEMBAGA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM SEMANGAT

KEWIRAUSAHAAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL GUNA

MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS

EKONOMI KERAKYATAN,

KELIMA : PERSATUAN ADALAH PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN DALAM

PROSES PEMBANGUNAN SEMUA SEKTOR, KEHARMONISAN

KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT PAPUA BARAT SELAMA INI

HARUS DIPERTAHANKAN DAN DIKEMBANGKAN DENGAN

MEMPOSISIKAN SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT DALAM

KEBERSAMAAN UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PROSES

PEMBANGUNAN, PERSATUAN JUGA DIMAKSUD SEBAGAI

KOMITMEN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

BARAT DALAM KERANGKA NEHGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA,

KEENAM : PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE YAITU PEMERINTAHAN

DEMOKRATIS DAN PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM.

Secara opersionil ditetapkan 6 (enam) Agenda Pokok

Pembangunan yang meliputi :

Pertama,

Membangun Kapasitas Kelembagaan dengan sasaran meningkatnya

kapasitas kelembagaan yang mampu melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat sampai ke tingkat Kampung serta mampu melaksanakan

tugas pokok kelembagaan.

Kedua,

Meningkatkan mutu sumber daya manusia Papua Barat, dengan

sasaran meningkatnya kwalitas sumber daya manusia Papua Barat

dalam berbagai bidang sehingga mampu dan mandiri dalam

mengelola sumber daya alam bagi kesejahteraannya.

Ketiga,

Mengembangkan dan memperkuat basis ekonomi wilayah Papua Barat,

dengan sasaran terbangunnya kemampuan ekonomi wilayah Papua

Barat guna mempercepat perbaikan taraf hidup masyarakat serta

menciptakan landasan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Keempat,

Menanggulangi kemiskinan, dengan sasaran menurunnya angka

kemiskinan di Papua Barat menjadi sepertiga (35 %) dari angka

kemiskinan saat ini ( 70 % ).

Kelima,

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan

masyarakat Papua Barat yang terjamin kelestariannya, dengan

sasaran termanfaatkannya sumber daya alam di Papua Barat bagi

kepentingan masyarakat dan terpelihara kelestariannya.

Keenam.

Revitalisasi nilai sosial masyarakat sebagai modal pembangunan

di Papua Barat, dengan sasaran tumbuhnya nilai sosial masyakat

Papua Barat sebagai kekuatan yang berperan aktif dalam

pembangunan.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan

prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014,

perlu mensinergikan perencanaan pembangunan

tahunan antar pusat dan daerah serta

antardaerah;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan

prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014,

diperlukan pedoman penyusunan, pengendalian

dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan

daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara


Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional







Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2010-2014; dan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara


Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2014.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau

Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah

kota.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 5 (lima) tahun.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

provinsi dan kabupaten/kota.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan

tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

7. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5

(lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1

(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan

daerah

9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun.

10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode

1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a. Penyusunan RKPD Tahun 2014.

b. Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014.

c. Pembinaan dan pengawasan.

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2014 sebagai penjabaran

dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan RKPD;

b. Penyusunan rancangan awal RKPD;

c. Penyusunan rancangan RKPD;

d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

RKPD;

e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan

f. Penetapan RKPD.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. program prioritas pembangunan daerah; dan

c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

(2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi,

kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling

sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun

yang direncanakan

(3) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang

berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan

pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran

dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

(4) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka

pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD

maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari

tahun anggaran yang direncanakan.

(5) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang

didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran

serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun

sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 5

(1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b, harus selaras dan konsisten dengan

prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk

tahun 2014 dalam RPJMD.

(2) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mengacu pada pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2014.

Pasal 6

(1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) menjadi acuan perumusan program, kegiatan,

indikator kinerja dan pagu indikatif Rancangan Renja SKPD

Tahun 2014.

(2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok

sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan

pada prioritas,

sasaran dan program yang tercantum dalam rancangan awal RKPD

Tahun 2014 yang akan disusun kedalam rancangan Renja SKPD

Tahun 2014 harus selaras dan konsisten dengan yang

ditetapkan dalam Renstra SKPD.

Pasal 7

(1) RKPD Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

RKPD provinsi dilakukan paling lambat pada minggu ketiga

bulan Mei Tahun 2013 dan untuk RKPD kabupaten/kota paling

lambat pada minggu keempat bulan Mei Tahun 2013

(3) Paling lambat 2 minggu setelah RKPD Tahun 2014 ditetapkan,

Renja SKPD Tahun 2014 disahkan oleh kepala daerah.

Pasal 8

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD

Provinsi Tahun 2014 kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(2) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota

tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada Gubernur

melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja setelah ditetapkan.

Pasal 9

Penyampaian Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota tentang RKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan lampiran:

a. Hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2014 oleh

Kepala Bappeda; dan

b. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2014.

Pasal 10

RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD

Tahun 2014.

Pasal 11

(1) Dalam hal RKPD Tahun 2014 tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan

perubahan.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun

Perubahan RAPBD Tahun 2014.

Pasal 12

Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Tahun 2014 dan Perubahan

RKPD Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 13

(1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun

2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengendalian kebijakan;

b. pengendalian pelaksanaan; dan

c. evaluasi hasil.

Pasal 14

(1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) huruf a untuk menjamin:

a. bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

b. bahwa RKPD telah selaras dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP

Tahun 2014.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2) huruf b untuk menjamin:

a. bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program

dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja,

dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam

penyusunan rancangan KUA dan PPAS; dan

b. bahwa KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

(3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2) huruf c, dilaksanakan untuk:

a. menilai daya serap; dan

b. capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan

(input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah

ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2014.

Pasal 15

(1)Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun

2014.

(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan

PPAS Tahun 2014.

(3)Tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun

2014 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi

Tahun 2014.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi dan

Kabupaten/Kota di wilayahnya Tahun 2014.

(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD

Kabupaten/Kota Tahun 2014.

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025

Visi Pembangunan 2005-2025INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL

DAN MAKMUR

"Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Tedjo

Soeprapto, MM menegaskan, penetapan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Provinsi Papua direncanakan, paling lambat

pengesahannya ditahun 2008 mendatang. RPJP yang ditetapkan

selama 20 tahun ini, diakui Sekda sudah mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena

didalamnya memuat 4 Program Pembangunan yang sejalan dengan 4

program prioritas Otsus, yakni dibidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi rakyat dan infrastruktur. RPJPN dimaksud adalah rencana

pembangunan yang baru-baru saja disosialisasikan di jajaran

RPJM Daerah

RPJP Daera

h

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja - KL

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA -

SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

Pedoman

Dijabar

kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

Planning

Pemerintah Pusat

Budgeting

Pemerintah Provinsi Papua dan Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota

se-Papua, bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur, Selasa

(27/11). “RPJP Papua sudah disosialisasikan kepada aparat

Pemerintah Daerah di Kabupaten- kabupaten. Draftnya sudah ada

dan tinggal kita sahkan paling lambat ditahun 2008 mendatang,”

jelas Sekda, di Kantor Gubernur, kemarin.

Ditanya apabila ada pergantian Kepala Daerah yang baru, RPJP

tersebut masih akan diberlakukan, Tedjo Soeprapto mengatakan

bila ada pergantian Kepala Daerah yang baru maka penyusunan

visi misinya tidak boleh melenceng dari RPJP. Dengan kata lain,

para Kepala Daerah dalam penyusunan Visi Misi Pembangunan

selama lima Tahun menjabat harus mengacu kepada RPJP yang telah

ditetapkan itu. Sebab salah satu Tujuan pembentukan RPJP adalah

Pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sehingga

seluruh proses Pembangunan harus mengacu kepada RPJP. “Paling

bagus, kalau para calon Kepala Daerah yang sebelum dia

mengikuti Pilkada dia membaca RPJP. Sehingga setelah dia

terpilih dia tinggal menterjemahkannya saja melalui RPJP itu,”

tuturnya.

SASARAN UTAMA RPJMN 2015-2019

1. Meningkatnya kuantitas sarana prasarana dan kualitas

layanan

Rasio Elektrifikasi100 %

Jangka uanair bersih85%

Kelayakan jalan raya100 %

2. Menurunnya emisi GRK: mendekati26 % (2019)

3. Menurunnya kesenjangan:

4. Meningkatny aperanan PDRB di luar Jawa:

5. Luar Jawa: dari41 % (2014) menjadi45-47 % (2019)

6. Jawa:59 % (2014) menjadi53-55 % (2019)

7. Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal:

8. Dari 114 Kab(2014) 39 Kab(2019)

9. Menurunnyapraktek korupsi

10. Meningkatnya konsolidasi demokrasi

Documents

PERENCANAAN EKONOMI MERI