Embed Size (px)
Citation preview
Keberlanjutan Manusia Sebagai
Masyarakat 2: Politik dan Lingkungan 13
BI2001 Pengetahuan Lingkungan
Topik bahasan kuliah 13:
POLITIK dan LINGKUNGAN
Peran pemerintah
Kebijakan lingkungan: hukum dan peraturan
Peran organisasi non pemerintah dan LSM
Kasus-kasus lingkungan Indonesia
Melalui kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah dapat berperan dalam melindungi lingkungan dan kepentingan publik dan mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
PERAN PEMERINTAH
Pembangunan ekonomi memerlukan peran serta pelaku bisnis. Kegiatan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dapat juga menciptakaan kerusakaan lingkungan. Pemerintah yang demokratis harus mampu menciptakan kebijakan yang, di satu sisi, mendorong kegiatan ekonomi dan, di sisi lain, dapat melindungi masyarakat dan lingkungan dari kerugian atau kerusakan akibat kegiatan ekonomi tersebut.
PERAN PEMERINTAH
Kebijakan lingkungan dapat diartikan sebagai rangkaian hukum dan peraturan tentang lingkungan yang harus ditegakkan dan program-program yang dibiayai dan diimplementasikan oleh satu atau lebih instansi pemerintah. Politik dapat diartikan sebagai proses-proses dimana individu atau kelompok dalam masyarakat berusaha memengaruhi atau mengontrol kebijakan dan program pemerintah di tingkat lokal, provinsi, nasional maupun internasional.
KEBIJAKAN LINGKUNGAN
Proses-proses politik dalam pembuatan kebijakan lingkungan
KEBIJAKAN LINGKUNGAN
Hirarki Hukum dan Peraturan Perundangan
KEBIJAKAN LINGKUNGAN
Produk perundangan Yang menetapkan
Undang Undang Dasar MPR
Ketetatapan (TAP) MPR MPR
Undang Undang Presiden disahkan oleh DPR
Peraturan Pemerintah (PP)/Peraturan
Pemerintan Pengganti Undang
Undang (Perpu)
Pemerintah
Keputusan Presiden (Kepres) Presiden
Keputusan Menteri (Kepmen) Menteri Terkait (melengkapi Kepres)
Peraturan Daerah (Perda) DPRD
Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup 1972 di Stockholm, Swedia merupakan tonggak kesadaran masyarakat internasional terhadap masalah lingkungan dan pembangunan, dan kemudian menjadi titik awal dari integrasi isu-isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.
Tahun 1973, kebijakan lingkungan Indonesia sudah tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973-1978.
Tahun 1978, diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah.
Tahun 1981, penghargaan Kalpataru mulai diperkenalkan
Tahun 1982, terbit Undang Undang No. 4 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kilasan beberapa kebijakan lingkungan penting Indonesia
Sumber : www.menlh.go.id
Tahun 1986, terbit Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang merupakan pedoman pelaksanaan suatu proyek pembangunan.
Tahun 1990, terbit Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tentang Baku Mutu Lingkungan
Dalam perkembangan waktu, untuk penyempurnaan dan penyesuaian dengan kondisi yang berubahan dapat terbit undang-undang atau peraturan baru untuk menggantikan aturan yang sebelumnya.
Misalnya : UU no. 4 (1982) UU no. 23 (1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU no. 32 (2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
Kilasan beberapa kebijakan lingkungan penting Indonesia
Sumber : www.menlh.go.id
Contoh Undang-undang dan produk turunannya
Undang-Undang RI No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki dokumen lingkungan hidup
Organisasi non-pemerintah (non-governmental organization – NGO) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan komponen penting dalam gerakan perlindungan dan penyelamatan lingkungan. Organisasinya dapat bersifat :
Internasional dan beroperasi di beberapa negara, misalnya the World Wildlife Fund (WWF), Conservation International (CI), BirdLife International, Wetland International, The Nature Conservation (TNC). Nasional, misalnya Burung Indonesia, Indonesia Ecotourism Network (Indecon), WALHI, WARSI. Lokal, misalnya Kelompok Mitra Cai, Kampung Pasir Sereh, Cisurupan-Garut, yang bergerak dalam konservasi mata air di desa tersebut.
PERAN ORGANISASI NON-PEMERINTAH/LSM
Peran yang dapat dimainkan oleh NGO diantaranya adalah :
Kampanye kesadaran lingkungan untuk masyarakat luas Bantuan hukum untuk masyarakat dalam kasus lingkungan. Menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai masalah lingkungan termasuk kegagalan program-program pemerintah di bidang lingkungan. Mengembangkan kajian-kajian yang dapat dimanfaatkan pemerintah atau masyarakat untuk pengelolaan lingkungan Membuat dan mengeksekusi program-program pemberdayaan masyarakat dll …
PERAN ORGANISASI NON-PEMERINTAH/LSM
Beberapa contoh aktivitas
NGO/LSM lingkungan dan
tokoh masyarakat pejuang
lingkungan
PERAN ORGANISASI NON-PEMERINTAH/LSM
Kampanye lingkungan dari WWF Indonesia
Program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan oleh WARSI
Kisah masyarakat Tangkahan –SUMUT : illegal loggers yang berhenti dan kemudian
mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat, dengan bantuan Indonesia Ecotourism
Network (Indecon)
Herry Gunawan :
Menjaga Hutan Bambu demi Mata Air
Penerima penghargaan Kalpataru 2002
Herry Gunawan :
Menjaga Hutan Bambu demi Mata Air
Penerima penghargaan Kalpataru 2002
Mang Ipin : pelestari hutan Gunung Papandayan
Agar kegiatan ekonomi dalam pembangunan tidak merusak lingkungan, berbagai bentuk hukum dan perundangan di Indonesia telah diterbitkan dan pemerintah berkewajiban untuk menerapkan dan mengawasi pelaksanaannya. Berdasarkan UU 32 (2009), Bab X, Pasal 65, Ayat 5 : “Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”
Dugaan pelanggaran lingkungan dapat memicu gugatan secara hukum yang prosesnya dapat berkepanjangan. Berikut adalah beberapa contoh kasus lingkungan yang melibatkan proses gugatan hukum.
KASUS-KASUS LINGKUNGAN
Kasus Pencemaran Limbah Tekstil di Rancaekek Bandung
Di Rancaekek terdapat banyak industri tekstil. Masalah limbah tekstil sudah dirasakan sejak tahun 1981-an.
Air sungai terlihat berwarna hitam pekat, berbau menyengat, dan berasap
Air sungai di Dusun Jelegong, Rancaekek, Bandung.
Foto: Indra Nugraha
Kasus Pencemaran Limbah Tekstil di Rancaekek Bandung
Dugaan Pencemaran Lingkungan di Teluk Buyat
oleh PT Newmont Minahasa Raya
PT Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) adalah perusahaan yang bergerak di industri pertambangan dengan komoditas tambang berupa emas.
Teluk Buyat merupakan merupakan teluk kecil yang terletak di pantai selatan Semenanjung Minahasa, Sulawesi Utara.
Sejak tahun 1996, PT NMR memanfaatkan teluk ini sebagai penimbunan tailing (limbah pertambangan) untuk aktivitas pertambangan emasnya.
Dugaan Pencemaran Lingkungan di Teluk Buyat
oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR)
Tahun 2000 : Ada keluhan dari masyarakat terdapat pencemaran merkuri di Teluk Buyat
Tahun 2004 :
• Temuan tingkat pencemaran merkuri pada darah warga Buyat : perbedaan hasil dari dua
lembaga : tim UI menyimpulkan tercemar dan tim Depkes menyimpulkan kandungan merkuri
masih di bawah ambang batas baku mutu.
• Temuan tim Peer Review (kajian pakar) bentukan KLH : Teluk Buyat tercemar limbah logam
berat berbahaya
Tahun 2005 :
• PT NMR dituntut secara pidana oleh WALHI dan secara perdata oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dengan tuduhan mencemari lingkungan Teluk
24 April 2007 Putusan Majelis Hakim:
• PT. NMR bebas dari tuntutan pencemaran lingkungan dan dinyatakan tidak bersalah
Policy vs Compliances
moral economic allienative
moral
renumerative
coercive
compliance
policy
