Embed Size (px)
Citation preview
PELAYANAN DAN PERILAKU PUBLIK
“Kinerja Pelayanan Publik di
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang”
Dosen : Kariena Febriantin, S.IP
Di susun Oleh:
Debi Alija
Tri Ana Mauliddia
Tika Hartika
Yayang Suharso Putra
PROGRAM STUDI SI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SINGAPERBANGSA KARAWANG
2015
Page 2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT,
shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada
Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat
kudrat dan iradat-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan
makalah mengenai”hasil laporan wawancara di Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.
Makalah ini merupakan salah satu tugas mata kuliah
Pelayanan Publik Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan.
Dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua
pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, bimbingan
dan arahan kepada penyusun. Dalam makalah ini kami
menyadari masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala
saran dan kritik guna perbaikan dan kesempurnaan sangat
kami harapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat
khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya.
Page i
Karawang 2 Mei 2015
Penyusun
Kelompok 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..........................................i
DAFTAR ISI.............................................ii
BAB I PENDAHULUAN.......................................1
1.1 Latar belakang Penelitian.........................1
1.2 Identifikasi Masalah..............................2
1.3 Tujuan Penelitian.................................2
1.4 Manfaat Penelitian................................3
BAB II KAJIAN PUSTAKA...................................4
2. 1 Landasan Teori....................................4
2.2 Hakikat Pelayanan Publik..........................7
Page ii
BAB III PEMBAHASAN......................................9
3.1 Tentang Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten
Karawang..............................................9
3.2 Visi Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Karawang.............................................10
3.3 Potensi Laut dan Perikanan Di Kabupaten Karawang.11
3.4 Permasalahan Yang Dihadapi di Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Karawang..........................13
BAB IV PENUTUP.........................................19
KESIMPULAN.............................................19
SARAN..................................................20
Lampiran Wawancara.....................................22
Page iii
Page iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang Penelitian
Berdasarkan hasil kajian dan penelitian, Kabupaten
Karawang memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup
besar, dengan panjang pantai mencapai 84,23 km, panjang
sungai mencapai 436,00 km, areal rawa seluas 72,10
hektar serta area danau bekas galian C mencapai 119,90
hektar. Sedangkan pada sektor perikanan budidaya
Kabupaten Karawang memiliki areal tambak seluas 18.273,30
hektar, kolam seluas 1.188,19 hektar, mina padi seluas
10.580,80 hektar serta karamba jaring apung sebanyak 99
unit.
Dengan potensi tersebut, produksi ikan di Kabupaten
Karawang diperkirakan mencapai 46 ribu ton per tahun,
yang antara lain dihasilkan dari sektor perikanan
budidaya yang mencapai 38 ribu ton dan perikanan tangkap
sebesar 7 ribu ton. Sedangkan tingkat konsumsi produk
perikanan di Kabupaten Karawang baru mencapai 26,01
kilogram perkapita pertahun.
Page 1
Selain itu, panjangnya garis pantai dan banyaknya
jumlah sungai dan muara telah menjadikan Kabupaten
Karawang sebagai daerah tempat berlabuhnya kapal-kapal
penangkap ikan dan nelayan dari luar daerah. Setiap
tahunnya armada nelayan yang melakukan sandar dan
pelelangan di Kabupaten Karawang selalu meningkat, pada
tahun 2011 diperkirakan terdapat 1.203 rumah tangga
produksi (RTP) nelayan, 5.417 rumah tangga buruh produksi
(RTBP) nelayan, 7.561 RTP pembudidaya kolam yang
menggantungkan hidupnya.
Untuk mengembangkan potensi yang ada, pemerintah
daerah menjadikan upaya peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan para pelaku utama di sektor perikanan dan
kelautan, serta melakukan upaya untuk menjamin ketahanan
pangan melalui pembangunan. Berdasarkan data, jumlah
pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten
Karawang diperkirakan telah mencapai Rp 21,4 juta untuk
nelayan, serta Rp 13,35 juta untuk pembudidaya ikan.
Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para
pelaku utama perikanan tersebut, Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Karawang berupaya menyediakan sarana
dan prasarana penunjang perkembangan sektor perikanan dan
kelautan.
Page 2
1.2 Identifikasi Masalah
1. Bagaimana implementasi program pelayanan publik
di Dinas Perikanan dan Kelauatan Kabupaten
Karawang?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan program
pelayanan di Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Karawang?
3. Apa Saja Tugas Fungsi dari Dinas Perikanan dan
Kelauatan Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana pencapaian Visi misi dari dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang?
5. Bagaimana Mekanisme pengaduan bila terjadi
kesalahan?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk bahan evaluasi bagaimana kualitas
pelayanan dan kinerja pemerintahan khususnya di
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui terutama penulis apa saja tugas
dan fungsi dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Karawang.dalam member pelayanan
publik.
3. Untuk menambah imu pengetahuan mengenai apa
saja potensi kelautan dan perikanan yang ada di
Kabupaten Karawang ini.
Page 3
1.4 Manfaat Penelitian
1. Agar menambah ilmu pengetahuan bagaimana kinerja
dan kualitas pelayanan public terutama di Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.
2. Memberikan edukasi tambahan tentang peranan
Dinas Perikanan dan Kelauatan dalam Pelayanan
Publik
3. Menambah wawasan terutama bagi penulis dan
pembaca pada umumnya apa saja potensi dan produk
unggulan di sector perikanan dan kelautan
Kabupaten Karawang.
Page 4
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2. 1 Landasan Teori
Teori pelayanan
Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena
yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak
arti, dari mulai pelayanan personal (personal service)
sampai jasa sebagai produk. Berbagai konsep mengenai
pelayanan banyak dikemukakan oleh para ahli seperti
Haksever et al (2000) menyatakan bahwa jasa atau
pelayanan (services) didefinisikan sebagai kegiatan
ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan
kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson et al (2005)
jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses
Page 5
dan interaksi serta merupakan perubahan dalam
kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan
pelanggan.
Sinambela (2010, hal : 3), pada dasarnya setiap
manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim
dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat
dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Kotlern
dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan
adalah sutu kegiatan yang terjadi dalam interaksi
langsung antar seseorang dengan orang lain atau
mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan
pelanggan.
Sementara itu, istilah publik berasal dari
Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat,
negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima
menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang
berarti umum, orang banyak, ramai. Inu dan kawan-
kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia
yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan,
Page 6
harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik
berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.
Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
fisik.
Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat
diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan.
Dalam Sinambela (2010, hal : 6), secara teoritis
tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu
dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin
dari :
1. Transparan
Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
Page 7
disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.
2. Akuntabilitas
Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. Kondisional
Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan
tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.
4. Partisipatif
Pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan
dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak
Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras,
agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
6. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban
Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan
antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
Page 8
Selanjutnya, jika dihubungkan dengan administrasi
publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat
terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak
definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang
konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi
konvesional dari kualitas biasanya menggambarkan
karakteristik langsung dari suatu produk, seperti :
1. Kinerja (performance)
2. Kehandalan (reliability)
3. Mudah dalam penggunaan (easy of use)
4. Estetika (esthetics), dan sebagainya
Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa
kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi
keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of
customers).
Abidin (2010, hal : 71) mengatakan bahwa pelayanan
publik yang berkualitas bukan hanya mengacu pada
pelayanan itu semata, juga menekankan pada proses
penyelenggaraan atau pendistribusian pelayanan itu
sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai konsumer.
Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan
menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang
Page 9
berkualitas. Hal ini berarti, pemerintah melalui aparat
dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus
memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan
keadilan
2.2 Hakikat Pelayanan Publik
Melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun
sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya
masyarakat yg manusiawi.
(Tjosvold, 1993: x).
Pelayanan publik pada hakekatnya pemberian pelayanan
prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur
negara sebagai abdi masyarakat. (Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003)
Bagi organisasi, melayani konsumen merupakan “saat
yang menentukan” (moment of thruths), peluang bagi organisasi
untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya.
Semakin maju sebuah negara, akan semakin banyak
masyarakatnya yang bekerja di sektor jasa.
Page 10
Pelayanan umum adalah pemberian jasa baik yang
diberikan oleh pemerintah, swasta atas nama pemerintah,
atau swasta, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Page 11
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Tentang Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten
Karawang
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang
dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor : 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Dinas-
dinas Daerah.
Berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 30
Tahun 2004, tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Karawang, dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 27
Tahun 2006, tentang Perubahan Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Karawang, dan terakhir dirubah lagi dengan
Peraturan Bupati Karawang, Nomor 44 Tahun 2008,
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang,
Nomor 9 Tahun 2011, tentang Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, maka sejak tahun
Page 12
2012, berubah menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Karawang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang, Nomor 16
Tahun 2012, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Karawang, kedudukan Dinas Perikanan dan Kelautan
adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di
bidang perikanan dan kelautan yang dipimpin oleh
seorang kepala dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Sedangkan tugas pokoknya adalah
melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang
Perikanan dan Kelautan dan tugas pembantuan yang
ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas
Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :
a. pengaturan dan pengurusan kegiatan teknis
operasional dibidang perikanan, kelautan
meliputi : bina perikanan budidaya, perikanan
tangkap, kelautan, pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan serta bina usaha berdasarkan
kebijakan bupati;
Page 13
b. pelaksanaan pengembangan program pemerintah
daerah di bidang perikanan dan kelautan;
c. Pelaksanaan pelayanan di bidang Perikanan dan
Kelautan.
3.2 Visi Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Karawang
1. VISI
Visi berkaitan dengan pandangan kedepan
menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa
dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta
produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu
gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
instansi pemerintah. Berdasarkan konsepsi visi
Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Karawang, maka visi
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang
Tahun 2011 –2015, adalah :
“Pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil
perikanan yang sejahtera berbasis pembangunan di
bidang perikanan dan kelautan yang berkeadilan dan
berkelanjutan dilandasi iman dan takwa”
Page 14
2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagaimana
penjabaran visi yang telah ditetapkan sehingga
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang
berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal
keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Adapun misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Karawang tahun 2011 – 2015, adalah :
a. Meningkatkan penyediaan bahan pangan sumber
protein asal ikan dalam rangka pemenuhan gizi
masyarakat
b. Meningkatkan produktivitas sumberdaya perikanan,
dan kelautan melalui penerapan teknologi dan
peningkatan kualitas produk
c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil
perikanan untuk meningkatkan kesejahteraannya
d. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan
dan kelautan yang efisien dan berkelanjutan
Page 15
dalam rangka pencapaian target pendapatan asli
daerah.
3.3 Potensi Laut dan Perikanan Di Kabupaten Karawang
Selain dikenal sebagai lumbung padi dan sentra
industri yang terus berkembang, Kabupaten Karawang juga
dikenal menyimpan potensi perikanan baik tangkap maupun
budidaya. Potensi perikanan tangkap di Karawang mencapai
13.000 ton per tahun, sementara yang sudah dimanfaatkan
sekitar 8.000 ton per tahun. Karawang juga memiliki
potensi perikanan budidaya dengan luas mencapai 18.273
hektar, di mana yang telah dimanfaatkan mencapai 13.404
hektar, serta potensi kolam budidaya perikanan air tawar
seluas 1.276.60980 ha.
Hingga tahun 2012, sektor perikanan di Karawang
telah menghasilkan 46.908 ton yang berasal dari perikanan
tangkap sebanyak 8.536 ton dan perikanan budidaya
sebanyak 38.372 ton. Ke depan, sektor perikanan tangkap
ditargetkan meningkat menjadi 13.000 ton per tahun dan
perikanan budidaya ditargetkan bisa menembus 50 ribu ton
per tahun. Tenaga kerja yang terserap pada perikanan
Page 16
tangkap tercatat 2.572 orang dan perikanan budidaya
sebanyak 4.105 orang.
Pemerintah baik pusat maupun daerah terus
mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya di Karawang.
Pada tahun 2012, pemerintah mengalokasikan Rp 1,3 miliar
untuk perbaikan bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dan
pembangunan turap untuk mencegah abrasi. TPI yang direhab
adalah TPI Tangkolak, TPI Pasirputih, TPI Mekarjati,
pengembangan TPI Tangkolak, rehabilitasi Turap TPI
Mekarjati dan TPI Praubosok. Pemerintah juga
mengalokasikan dana Rp 1,1 miliar untuk pengadaan sarana
perikanan tangkap antara lain jaring udang, jaring
rajungan, jaring gempolo, jaring grandong, jaring payang
lampara dan jaring rampus.
Sedangkan untuk tahun 2013, pemerintah kembali
mengalokasikan dana Rp 1,3 miliar untuk meneruskan
program perbaikan TPI dan turap antara lain, di TPI
Tangkolak Kec. Cilamaya Wetan, TPI Tambaksari Kec.
Tirtajaya, Rehabilitasi/Pembangunan TPI Ciparage Kec.
Tempuran, TPI Pakisjaya serta rehabilitasi/pembangunan
TPI Pasir Putih Kec. Cilamaya Kulon. Untuk sarana
tangkap, pemerintah juga mengalokasikan dana Rp 1,4
miliar untuk pengadaan berbagai jaring antara lain
Page 17
jarring udang, jaring rajungan, jaring sero dan jaring
rampus.
Untuk perikanan budidaya Pemkab Karawang memberikan
program bantuan 10 juta benih ikan bandeng senilai Rp 1
miliar kepada petani tambak di 4 kecamatan yakni Kec.
Cilamaya, Kec. Cilamaya Kulon, Kec. Cilamaya Wetan dan
Kec.Tempuran.
Salah satu sentra perikanan tangkap berlokasi di TPI
Sungai Buntu, Kec. Pedes. Desa yang berpenduduk 2.200 KK
dengan 7.000 jiwa ini, sebanyak 800 orang tercatat
sebagai nelayan, 200 orang berprofesi sebagai pengolah
hasil laut dan sebanyak 50 orang sebagai pembudidaya
ikan, sedangkan sisanya bergerak di bidang pertanian.
3.4 Permasalahan Yang Dihadapi di Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Karawang
D alam pelaksanaan Kegiatan – Hambatan :
1. Pelaksanaan kegiatan perlengkapan, pemeliharaan dan
inventarisasi dinas belum optimal ;
Page 18
2. Tenaga teknis keuangan, kepegawaian dan perencanaan
sangat kurang sehingga penanganan administrasi
keuangan, kepegawaian dan pelaporan tidak berjalan
lancar ;
3. Sarana komunikasi, informasi dan dokumentasi sangat
kurang sehingga sering terjadinya ketidakakuratan
data keuangan dan pelaporan.
Pemecahan Masalah :
1. Segera melakukan penataan inventaris barang serta
melakukan pembinaan pegawai sesuai tupoksi masing-
masing ;
2. Menertiban pelaksanaan kegiatan yang profesional
sesuai tupoksi sehingga kegiatan bisa dilaksanakan
dengan tepat, efektif dan efisien ;
3. Melengkapi sarana komunikasi dan informasi seperti
komputer, jaringan internet dan pelengkapan
penunjang administrasi lainnya.
Bidang Perikanan – Hambatan :
1. Budaya Ikan di Tambak
a. Adanya pendangkalan saluran air
Page 19
b. Masih adanya hama penyakit udang yang masih
sulit untuk ditanggulangi terutama virus SEMBV
c. Sebagian besar petani belum menerapkan sistem
tandon, biofilter dan biosecurity
d. Pembudidaya udang masih enggan menggunakan
benur hasil uji screening, hal ini disebabkan
karena setelah di screening benur banyak yang
mati
e. Areal garapan petakan petani terlalu luas
sehingga sulit menanggalulangi dengan cepat
apabila terserang hama penyakit.
f. Tempat Penampungan Hasil Tambak (TPHT) belum
berfungsi secara optimal.
g. Jalan produksi di areal pertambakan masih jelek
dan sulit dijangkau apalagi pada musim hujan.
h. Masih rendahnya daya dukung lingkungan karena
polusi dan rusaknya hutan bakau (mangrove).
2. Budidaya Ikan di Kolam Air Tawar
a. Masih sulit mendapatkan benih ikan unggul, tepat
jumlah, tepat waktu dan tepat jenis.
Page 20
b. Turunnya daya dukung sumber perairan yang di duga
karena turunnya kualitas air akibat polusi limbah
industri
c. Turunnya daya dukung lahan akibat kejenuhan.
d. Persaingan harga yang kurang menguntungkan akibat
melimpahnya produksi jaring apung.
e. Masih belum tembusnya pasar ekspor untuk sebagian
besar komoditas ikan air tawar.
f. Belum adanya pasar penampung ikan (holding ground)
sehingga sulit untukmemenuhi kuota permintaan
pasar.
4. Budidaya Ikan di Perairan Umum
a. Pemakaian obat-obatan yang overdosis oleh petani
padi sering
mencemari perairan.
b. Kualitas air sering berubah cenderung menurun
apalagi pada musim kemarau.
c. Masih ada penggunaan alat-alat penangkap ikan
yang dilarang seperti racun dan strum.
d. Penangkapan belum selektif.
e. Kurangnya rasa memiliki bagi petani di sekitar
perairan umum.
Page 21
Pemecahan Masalah :
1. Tata ruang wilayah dan detail tata ruang
pertambakan agar lebih diperhatikan.
2. Mengingat masih ada serangan hama penyakit udang
yang disebabkan oleh virus, maka disarankan agar ada
upaya dari petugas di lapangan untuk mengevaluasi
dan menginventarisir titik-titik lokasi yang
terserang virus
3. Perlu adanya sosialisasi kepada para pembudidaya
tentang konsep budidaya udang berwawasan lingkungan
dan sistem manajemen kesehatan budidaya udang;
4. Data statistik perlu ditinjau kembali dengan
pengambilan sampel yang mewakili, mengingat ada
beberapa kegiatan bidang perikanan yang belum
tercover;
5. Mengoptimalkan petugas lapangan di daerah, agar para
petugas memahami akan tugas-tugas dan mengenal para
pembudidaya sebagai mitranya di lapangan;
6. Mengoptimalkan balai benih ikan sehingga dapat
berfungsi sebagai produsen benih unggul dan tempat
kaji terap teknologi pembenihan;
7. Mengoptimalkan Kawasan Budidaya Perikanan
Terintegrasi di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel ;
Page 22
8. Perlunya pengerukan saluran di wilayah pertambakan
untuk memperlancar saluran air laut menuju tambak
dan mencegah banjir.
Bidang Perikanan Tangkap – Hambatan :
1. Terjadinya penurunan produksi yang disebabkan
kondisi cuaca, kenaikan BBM (solar), kenaikan harga
mesin spare part, kenaikan harga alat tangkap;
2. Terjadinya pendangkalan dimuara-muara sungai ;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana TPI;
4. Sering terjadi pergantian ppengurus TPI sehingga
menghambat retribusi TPI
5. Status lahan TPI belum jelas;
6. Masih banyak perahu yang belum memiliki pas kecil.
Pemecahan Masalah :
1. Mengusulkan penambahan modal bagi nelayan kepada
lembaga keuangan
2. Mengganti solar dengan minyak tanah atau dengan cara
dicampur;
3. Koordinasi dengan PSDA Propinsi & membuat proposal
usulan pengerukan;
Page 23
4. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi TPI dan
penambahan sarana penangkapan ikan;
5. Pembinaan terhadap pengurus TPI;
6. Menganggarkan pembebasan lahan TPI pada tahun
mendatang;
7. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam
pembuatan pas kecil sesuai kewenangan kabupaten.
Bidang Kelautan – Hambatan :
1. Adanya kerusakan ekosistem biota laut akibat
penggunaan alat tangkap yang
dilarang atau akibat dari pencemaran;
2. Maraknya illegal fishing dengan menggunakan alat
tangkap yang dilarang;
3. Masih rendahnya ekonomi masyarakat pesisir.
Pemecahan Masalah :
1. Melakukan konservasi melalui penanaman mangrove dan
terumbu karang;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal
penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap
Page 24
terlarang melalui pokwasmas. Untuk pencemaran
koordinasi dengan dinas lingkungan hidup ;
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat pesisir melalui
penyediaan sarana air bersih, sarana penggaraman,
dan sarana pembuatan terasi.
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan –
Hambatan :
1. Kurangnya modal bagi pengembangan usaha ;
2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pengolah;
3. Masih rendahnya kualitas produk olahan dari hasil
perikanan.
Pemecahan Masalah :
1. Memfasilitasi pengajuan bantuan kredit modal usaha
melalui Bank atau Perusahaan – perusahaan ;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan melalui pembinaan
dan pelatihan yang lebih intensif dan
mengikutsertakan para pelaku usaha
Page 25
3. Melaksanakan aplikasi manajemen mutu terpadu
terhadap petani pengolah hasil perikanan.
BAB IV
PENUTUP
Page 26
KESIMPULAN
Berbagai konsep mengenai pelayanan banyak
dikemukakan oleh para ahli seperti Haksever et al (2000)
menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (services) di
definisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan
waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis.
Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa
Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata
publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia
Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak,
ramai. Inu dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah
sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir,
perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan
baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.
Pelayanan publik pada hakekatnya pemberian pelayanan
prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur
negara sebagai abdi masyarakat. (Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003).
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang
dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Page 27
Nomor : 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Dinas-dinas
Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang, Nomor 16
Tahun 2012, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang,
kedudukan Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagai
unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perikanan
dan kelautan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokoknya
adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang
Perikanan dan Kelautan dan tugas pembantuan yang
ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah.
Selain dikenal sebagai lumbung padi dan sentra
industri yang terus berkembang, Kabupaten Karawang juga
dikenal menyimpan potensi perikanan baik tangkap maupun
budidaya. Potensi perikanan tangkap di Karawang mencapai
13.000 ton per tahun, sementara yang sudah dimanfaatkan
sekitar 8.000 ton per tahun. Karawang juga memiliki
potensi perikanan budidaya dengan luas mencapai 18.273
hektar, di mana yang telah dimanfaatkan mencapai 13.404
hektar, serta potensi kolam budidaya perikanan air tawar
seluas 1.276.60980 ha.
Page 28
SARAN
Kabupaten Karawang mempunyai potensi perikanan baik
tangkap maupun budidaya, melalui Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Karawang diharapkan potensi perikanan
ini berkembang dan dapat memberikan manfaat serta peluang
kepada masyarakat pesisir pantai terutama nelayan.
Namun dalam program kerja serta visi misi Dinas
Perikanan dan Kelautan, dinas ini menemukan banyak
kendala di lapangan seperti tupoksi kewenangan dan
kurangnya sumber daya manusia serta pendidikan nelayan
yang masih rendah dsb.
Seharusnya, tupoksi kewenangan tsb di beri kejelasan
batasan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan
sehingga menghambat program kerja dari masing-masing
bidang, dinas seharusnya memberikan peluang kepada anak-
anak muda agar bisa mengembangkan produk ikan unggulan
karawang karena di dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Karawang sangat memerlukan sumber daya manusia yang
kreatif dan inovatif, selain itu rehabilitasi bangunan
Page 29
tempat pelelangan ikan dan bantuan alat tangkap nelayan
yang masih sederhana seharusnya menjadi fokus pemerintah,
selain itu pemerintah juga harus menambah alat-alat
teknologi GPS dan fishinder.
Jika saja potensi ini dapat benar-benar dikembangkan
oleh pemerintah, karawang tidak akan hanya terkenal
dengan lumbung padinya saja. Selain bisa menambah APBD
kabupaten, juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat
nelayan. Nelayan membutuhkan perhatian dari pemerintah,
mereka mengeluhkan bahwa hasil tangkap mereka hanya dapat
di jual pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) saja.
Page 30
Lampiran Wawancara
1. Bagaimana implementasi pelayanan publik di Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang sesuai
dengan prinsi-prinsip pelayanan public menurut
KepMenPan?
Jawaban :
Dinas Perikanan dan Kelautan telah melakukan
beberapa kegiatan, yang berkaitan dengan pelayanan
public secara sempit. Karena beberapa kewenangan di
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang
telah ditarik ke provinsi sesuai dengan Undang-
undang otonomi yang baru yaitu UU No. 23 tahun 2014.
Dinas perikanan hanya melakukan kegiatan diantaranya
konservasi pelestarian laut, budidaya ikan, dan
pengembangan produk ikan unggulan karawang.
2. Bagaimana kualitas pelayanan publik di Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang dari
prosedur, waktu, biaya, produk, sarana dan
prasarana, dan kompetisi petugas di lihat dari
kualitas/pendidikan?
Jawaban :
Page 31
Sejauh dari hasil wawancara yang kami lakukan,
kualitas pelayanan public di Dinas ini sudah sesuai
dengan prosedur dan kapasitas yang dimiliki oleh
dinas yang bersangkutan dan berjalan sesuai dengan
jalur yang benar. Lalu sarana dan prasarana dalam
kualitas pelayanan kepada public, dinas terkait
sudah memberikan pelayanan yang baik khususnya
kepada nelayan. Kualitas pendidikan di dinas ini
menurut kami sangat bagus, petugas yang ada di
kantor dinas mengerjakan tugas mereka masing-masing
sesuai dengan bidang mereka, mereka sangat kompeten
dan memiliki intelektualitas yang tinggi, selain itu
mereka juga mengetahui mengenai situasi terkini di
lapangan, mengenai peraturan-peraturan pemerintah
daerah yang baru dsb.
3. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan
pelayanan public yang prima?
Jawaban :
Menurut Bapak Rachmat Gunadi selaku Kasubag
Perencanaan dan Program di Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Karawang beberapa kendala yang
dihadapi yaitu adanya tupoksi kewenangan yang saling
tumpang tindih dengan Badan Pelaksana Penyuluhan
Page 32
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dimana
kegiatan yang dilakukan seperti, konservasi biota
laut dilakukan juga oleh BP3K, masih ada nelayan
yang tingkat pendidikannya rendah dan tergolong
kurang mampu. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
yang kreatif dan inovatif di dinas ini terutama
untuk pengembangan kreatifitas produk ikan unggulan.
Sebagian besar armada tangkap berukuran kecil ( <5
GT ) dengan alat tangkap yang sederhana sehingga
terjadi penumpukan armada pada areal penangkapan
yang tidak jauh dari pantai (Zona I dan Zona II).
Dengan adanya penumpukan tersebut kemungkinan
terjadinya over fishing semakin besar. Selain itu
penggunaan teknologi GPS dan Fishfinder masih sangat
terbatas. Disamping itu mahalnya biaya produksi
(solar, es dan garam). Sarana dan Prasarana Tempat
Pelelangan Hasil Tambak (TPHT) dan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) masih kurang, perlu adanya rehabilitasi
bangunan yang ada. Hal ini terbentur kepada
terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah yang
tersedia. Menurut sumber lain yang kami baca
disebuah artikel, karawang membutuhkan pasar ikan
karena nelayan mengeluhkan penjualan hasil ikannya
hanya bisa dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Page 33
4. Apa saja strategi atau langkah-langkah yang
dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Karawang untuk optimalisasi pelayanan public yang
prima?
Jawaban :
Membangun dan mengembangkan kawasan budidaya dan
perbaikan sentra-sentra produksi, penyediaan sarana
dan prasarana produksi, meningkatkan kelembagaan dan
kemampuan kelompok melalui pembinaan, pelatihan, dan
desiminasi. Penetapan kawasan konservasi, pengawasan
dan pengendalian terhadap mutu produk.
5. Bagaimana mekanisme pengaduan s/d selesai jika
terjadi kesalahan?
Jawaban :
Menurut Bapak Rachmat Gunadi selaku Kasubag
Perencanaan dan Program di Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Karawang, bila mana nelayan ingin
melakukan pengaduan terhadap permasalahan yang
terjadi dilapangan atau akan menyampaikan aspirasi
bisa melalui Himpunan Nelayan Karawang atau pada
Kelompok Pengawas Masyarakat, setelah itu himpunan
Page 34
nelayan atau kelompok pengawas tersebut akan
menyampaikan langsung kepada Dinas Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Karawang.
Page 35
