New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) merupakan isu penting

dalam reformasi sektor publik. Konsep NPM juga memiliki

keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik

karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang

utama. Gerakan NPM pada awalnya terjadi di negara-negara maju di

Eropa, akan tetapi pada perkembangannya konsep NPM telah menjadi

suatu gerakan global, sehingga negara-negara berkembang pun juga

terkena pengaruh penyebaran global dari konsep ini. New Public

Management (NPM) merupakan sistem manajemen administrasi publik

yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di

hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di

wilayah anglo Amerika sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah

mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru.

Perusahaan-perusahaan umum diprivatisasi, pasar tenaga kerja umum

dan swasta dideregulasi, dan dilakukan pemisahan yang jelas

antara penetapan strategis wewenang negara oleh lembaga-lembaga

politik apa yang dilakukan negara dan pelaksanaan operasional

wewenang oleh administrasi pemerintah dan oleh badan penanggung

jawab yang independen atau swasta bagaimana wewenang

dilaksanakan.

Dalam NPM, pemerintah dipaksa untuk mengadopsi, baik

teknik-teknik administrasi bisnis juga nilai-nilai bisnis. Ini

meliputi nilai-nilai seperti kompetisi, pilihan pelanggan, dan

respek atas semangat kewirausahaan. Sejak tahun 1990-an,

reformasi-reformasi di sektor publik menghendaki keunggulan-

keunggulan yang ada di sektor swasta diadopsi dalam prinsip-

prinsip manajemen sektor publik.

Pendekatan manajerial model NPM yang dikembangkan

pertama kali oleh Hood ini atau managerialism istilah Polit atau

market based public administration istilah Lan dan Rosenbloom

atau entrepreneurial government istilah Osbone dan Gebler, walau

memiliki istilah yang berbeda namun pada dasarnya sama-sama

berupaya mentransformasi birokrasi lama menjadi birokrasi baru.

Dengan melakukan hal-hal yang sebagaimana dikemukakan Owen E.

Hughes (1994, 3) : Improving public management, reducing budgets,

privatisations of public enterprise seem universal; no-one now is arguing for or

increasing the scope of government or bureaucracy. Dan memiliki tujuan yang

sama pula, antara lain : pertama, lebih memperhatikan pada hasil

tujuan dan tanggung jawab personal manajer; kedua, lebih

mengutamakan pembentukan organisasi, personil, dan pekerja dan

suasana yang lebih fleksibel; ketiga, membuat tujuan organisasi

dan personil yang jelas dan mudah diukur dengan menentukan

indikatornya; keempat, staf senior lebih memiliki komitmen

politik (politically commited) pada pemerintah, tidak partisan

dan tidak netral benar; kelima, fungsi pemerintah lebih kepada

fasilitator dari pada pelaksana; terakhir, pada fungsi pemerintah

dikurangi dengan melakukan privatisasi (Hughes, 1994, 58)

Pengertian New Public Management

New Public Management tidak selalu dipahami sama oleh semua

orang, bagi sementara orang, NPM adalah suatu system manajemen

desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti

controlling, benchmarking dan lean management, bagi yang lain,

NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas

pemerintah. Sebagian besar ahli membedakan antara pendekatan

manajemen sebagai perangkat baru pengendalian pemerintah dan

pendekatan persaingan sebagai deregulasi secara maksimal serta

penciptaan persaingan pada penyediaan layanan pemerintah kepada

masyarakat. Jika disimpulkan, NPM memiliki ciri-ciri berikut:

pertama pengendalian yang berorientasi pada persaingan dengan

cara pemisahan wewenang antara pihak yang memberi dana dan pihak

pelaksana tugas; kedua memfokuskan pada efektifitas, efisiensi

dan mutu pelaksanaan tugas; ketiga pemisahan manajemen strategis

apa dari manajemen operasional bagaimana, keempat dalam pemberian

order dan anggaran umum, pelaksana order pemerintah dan swasta

diperlakukan sama, kelima Adanya upaya meningkatkan inovasi yang

terarah (sebagai bagian dari order kerja) karena adanya

pendelegasian (bukan hanya desentralisasi) manajemen opersional.

Tujuan New Public Management

1. Menurut Rainey (1990): ‘public management aims to achieve skills and

improve skills and improve accountability’ Manajemen publik itu ditujukan

untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik (lebih

efektif dan efisien), pegawainya lebih berkeahlian dan lebih

mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

2. Menurut Graham & Hays (1991): “public managemen are concerned with

efficiency,accountability,goal achlevement and dozen of other managerial and

technical question”, Manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan

sector public lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai

serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan

teknis.

Tujuan New Public Management adalah untuk merubah

administrasi publik sedemikian rupa sehingga, kalaupun belum bisa

menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat seperti perusahaan.

Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar

akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan

efektif. Tapi, di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada

laba. Padahal ini wajib bagi sebuah perusahaan kalau ia ingin

tetap bertahan dalam pasar yang penuh persaingan.

Karakteristik New Public Management

Menurut C.Hood (1991) terdapat 7 karakteristik New Public

Management, yaitu:

1. Hands-on professional management. Pelaksanaan tugas manajemen

pemerintahaan diserahkan kepada manajer professional.

2. Explicit standards and measures of performance. Adanya standar dan

ukuran kinerja yang jelas.

3. Greater emphasis on out put controls. Lebih ditekankan pada control

hasil/keluaran.

4. A shift to desegregations of units in the public sector. Pembagian tugas ke

dalam unit-unit yang dibawah.

5. A shift to greater competition in the public sector. Ditumbuhkannya

persaingan ditubuh sektor publik.

6. A stress on private sectore styles of management practice. Lebih menekankan

diterapkannya gaya manajemen sektor privat.

7. A stress on greater discipline and parsimony in resource use. Lebih

menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam

menggunakan berbagai sumber. Sektor publik seyogjanya bekerja

lebih keras dengan sumber-sumber yang terbatas (to do more with

less).

NPM adalah konsep yang menaungi serangkaian makna

seperti desain organisasi dan manajemen, penerapan kelembagaan

ekonomi atas manajemen publik, serta pola-pola pilihan kebijakan.

Telah muncul sejumlah debat seputar makna asli dari NPM ini.

Namun, di antara sejumlah perdebatan itu muncul beberapa kesamaan

yang dapat disebut sebagai prinsip dari NPM, yang meliputi:

Penekanan pada manajemen keahlian manajemen professional dalam

mengendalikan organisasi; Standar-standar yang tegas dan terukur

atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target,

dan indikator-indikator keberhasilannya. Peralihan dari

pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam prosedur-prosedur

birokrasi, yang kesemuanya diukur lewat indikator-indikator

performa kuantitatif. Peralihan dari system manajemen tersentral

menjadi desentralistik dari unit-unit sektor publik. Pengenalan

pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik, seperti

penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan

sejenisnya;

Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya

perusahaan swasta seperti kontrak kerja singkat, pembangunan

rencana korporasi, dan pernyataan misi; dan Penekanan pada

pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak dengan sumber

daya yang sedikit.Penekanan pertama, yaitu keahlian manajemen

professional, mensugestikan top-manager (presiden, menteri,

dirjen) harus mengendalikan organisasi-organisasi publik secara

aktif dengan cara yang lebih bebas dan fleksibel. Top-top manager

ini tidak lagi berlindung atas nama jabatan, tetapi lebih melihat

organisasi yang dipimpinnya sebagai harus bergerak secara leluasa

bergantung pada perkembangan sektor publik itu sendiri. Sebab

itu, para top manager harus punya skill manajerial professional

dan diberi keleluasaan dalan memanage organisasinya sendiri,

termasuk merekrut dan member kompensasi pada para bawahannya.

Lalu, penekanan pada aspek orientasi output menghendaki para staf

bekerja sesuai target yang ditetapkan. Ini berbalik dengan OPM

yang berorientasi pada proses yang bercorak rule-governed.

Alokasi sumber daya dan reward atas karyawan diukur lewat

performa kerja mereka. Juga, terjadi evaluasi atas program serta

kebijakan dalam NPM ini.

Sebelum berlakunya NPM, output kebijakan memang telah

menjadi titik perhatian dari pemerintah. Namun, perhatian atas

output ini tidaklah sebesar perhatian atas unsure input dan

proses. Ini akibat sulitnya pengukuran keberhasilan suatu output

yang juga ditandai lemahnya control demokratis atas output ini.

NPM justru menitikberatkan aspek output dan sebab itu menghendaki

pernyataan yang jernih akan tujuan, target, dan indikator-

indikator keberhasilan.

Konsep anggaran dengan pendekatan New Public

Management (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor

publik. Konsep ini muncul karena sistem tradisional yang

diterapkan di negara-negara berkembang saat itu dirasa masih

banyak kelemahan antara lain proses anggaran ini masih terpisah

untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi, bersifat

tahunan, menerapkan sentralisasi, persetujuan yang sering

terlambat, dan aliran informasi yang tak memadai. Dari situlah

muncul konsep anggaran dengan pendekatan NPM yakni untuk

mengatasi kelemahan-kelemahan pada sistem sebelumnya (sistem

tradisional). Konsep NPM memiliki keterkaitan dengan permasalahan

manajemen kinerja sektor publik karena memang fokus utama konsep

ini adalah pada pengukuran kinerja, bukan pada kebijakan (bpkp,

2007). Konsep ini pada awalnya terjadi di negara-negara maju di

Eropa, akan tetapi pada perkembangannya konsep ini telah menjadi

suatu gerakan global yang mana negara-negara berkembang pun ikut

terpengaruh dari penyebaran konsep ini. Dengan diterapkannya

konsep NPM ini, maka otomatis menimbulkan beberapa konsekuensi

pada pemerintah yakni adanya tuntutan untuk melakukan efisiensi,

pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

Langkah untuk menerapkan New Public Management bisa

dilakukan dengan syarat ada cukup jumlah pendukung “yang kritis”

yang menghendaki reformasi. Para pendukung ini harus berasal dari

administrasi (pemda, pemkot) dan politik; berarti mereka harus

seorang birokrat dan politisi. Warga juga akan setuju dengan

penerapan NPM ini karena mereka banyak mengkritisi kelemahan atau

kinerja administrasi yang loyo. Namun demikian, reformasi ini

harus didukung bersama agar warga bisa memberikan tekanan yang

dibutuhkan terhadap politisi dan pihak administrasi untuk

menyelesaikan proses reformasi dengan sukses. Harus jelas bahwa

restrukturisasi seperti ini punya harga, tapi harus disadari pula

bahwa penghematan yang dihasilkan reformasi ini bisa dengan mudah

membiayai kembali investasi. Akan tetapi, sebelum upaya penerapan

NPM ini bisa direalisasikan, harus diciptakan dulu prakondisi,

yakni pertama, batasan tanggung jawab antara unit perencana dan

unit pelaksana (politik dan administrasi) dan perangkat sumber

daya yang bersifat desentral.

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen

desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti

controlling, benchmarking dan leanmanagement; bagi yang lain, NPM

dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas

pemerintah. Sebagian besar penulis membedakan antara pendekatan

manajemen sebagai perangkat baru pengendalian pemerintah dan

pendekatan persaingan sebagai deregulasi secara maksimal serta

penciptaan persaingan pada penyediaan layanan pemerintah kepada

rakyat.

New Public Management tidak selalu dipahami sama oleh semua

orang. Bagi sementara orang, NPM adalah suatu sistem manajemen

desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti

controlling, benchmarking dan lean management; bagi yang lain,

NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas

pemerintah. Sebagian besar penulis membedakan antara pendekatan

manajemen sebagai perangkat baru pengendalian pemerintah dan

pendekatan persaingan sebagai deregulasi secara maksimal serta

penciptaan persaingan pada penyediaan layanan pemerintah kepada

rakyat. Jika disimpulkan, NPM memiliki ciri-ciri berikut:

Pengendalian yang berorientasi pada persaingan dengan cara

pemisahan wewenang antara pihak yang memberi dana dan pihak

pelaksana tugas; pemfokusan pada efektifitas, efisiensi dan mutu

pelaksanaan tugas; pemisahan manajemen strategis dari manajemen

operasional Dalam pemberian order dan anggaran umum, pelaksana

order swasta dan pemerintah diperlakukan sama.

NPM sebagai Produk dari Globalisasi

Globalisasi bisa menjanjikan kemakmuran pada negara-negara

maju yang rnenginginkan tercapainya misi nrgara-negara tersebut

dalam mengusung gaya ideologi kapitalisme dan liberalisme. Mereka

dapat memasuki wilayah negara yang sedang berkembang dengan

mengusung misi "kebebasan" disemua aspek, yaitu politik, ekonomi

dan sosial budaya.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa pengaruh globalisasi

dibidang ekonomi sangat menguntungkan negara-negara maju, karena

dalam "upaya" mcmperbaiki ekonomi negara-negara berkembang,

terdapat unsur-unsur ideologi yang disusupkan kedalam suatu

negara, Seperti Amerika Serikat yang berada dibalik Iembaga

bantuan peminjaman seperti IMF dan Bank Dunia, jika ingin

memberikan bantuan maka salah satu persyaratannya harus menerima

prinsip pasar bebas. Hal ini bagi negara berkembang seperti

negara Indonesia akan berakibat hanya dijadikan negara koloni,

yaitu tidak Iebih hanya pasar barang dan tempat pemasaran

industri oleh negara-negara maju.

Karena terdapat unsur keberpihakan pada negara-negara maju,

pengaruh globalisasi bagi Indonesia menimbulkan keterpurukan

ekonomi yang disebabkan ketidak mampuan kita dalam bersaing

secara cepat pada hasil-hasil produksi di tanah air. Demikian

juga tingkat ketergantungan kita yang secara tidak sadar telah

mengikat secara politik prinsip-prinsip kapitalis dan pemikiran

liberal. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan

seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,

pertahanan keamanan dan lain- lain. Teknologi informasi dan

komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi.

Pengaruh NPM Bagi Sektor Swasta Maupun Pemerintah

Perkembangan Ilmu terus membuktikan bahwa persaingan

mendorong peningkatan kinerja, tapi tidak ada bukti yang

menyebutkan bahwa industry swasta lebih produktif dari

administrasi public. Namun, banyak politisi berasumsi bahwa

kinerja industry swasta lebih unggul. Lalu seringkali mereka

menganggap privatisasi sebagai cara yang teruji khasiatnya dalam

rangka mengatasi masalah dalam administrasi public. Tapi asumsi

ini tidak tepat apabila monopoli pemerintah selama ini diubah

menjadi monopoli swasta. Karena itu istilah privatisasi tidak

tepat digunakan di sini. Sebenarnya yang harus dibicarakan adalah

menciptakan persaingan. Apabila persaingan seperti ini

diciptakan, maka tidak penting lagi apakah administrasi menjadi

bagian dari persaingan atau tidak, selama tidak ada subsidi untuk

mengaktifkan persaingan tersebut.

Metode tender untuk aktivitas administrasi public. Tujuannya

adalah untuk mencari penawar yang kompeten yang bisa menghasilkan

layanan jasa yang selama ini dikerjakan administrasi pemerintah

dalam bentuk dan waktu yang diinginkan, dengan biaya serendah

mungkin. Mitra seperti ini juga bisa berasal dari dalam

organisasi pemerintah sendiri, artinya dari satu unit organisasi

(divisi). Pemberi jasa public tidak perlu khawatir terhadap

persaingan seperti ini.

Di Inggris misalnya, metode tender umum untuk sebagian besar

layanan public merupakan suatu kewajiban yang diatur UU.

Pemberian tender ini dilakukan dalam bentuk perjanjian antara

pihak pemerintah dan perusahaan jasa yang di dalamnya

mencantumkan kerja yang hendak dicapai dengan ukuran kerja yang

jelas. Pihak penawar secara langsung menyuplainya kepada klien.

Namun tanggung jawab secara keseluruhan dan pengawasan mutu tetap

berada di tangan administrasi public atau pemerintah. Dengan

dikerjakannya order oleh pihak swasta, berarti beban pemerintah

berkurang, tapi di lain pihak muncul pekerjaan tambahan, yakni

dalam hal mengendalikan layanan tersebut secara keseluruhan.

Meskipun pelibatan pihak swasta ada risikonya, tapi

pengalaman-pengalaman internasional menunjukkan bahwa perluasan

persaingan secara wajar melalui tender terbuka sebagai instrument

pengendalian, mungkin menjadi langkah terpenting dalam

meningkatkan orientasi pada warga dan penghematan anggaran.

Komentar dan Analisis

Model NPM (New Public Management), pada dasarnya

merupakan model yang dikembangkan oleh para teoritisi dalam upaya

memperbaiki kinerja birokrasi (model tradisional) yang dirasakan

kurang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam

memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang diinginkan dengan

mengedepankan pendekatan manajerial. Inti dari New Public

Management adalah bagaimana membawa paradigma bisnis yang

menguntungkan ke dalam administrasi negara atau dengan kata lain

privatisasi administrasi negara. Dengan mentransformasikan

kinerja pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti

atau mereform kebiasaan kinerja sektor publik yang berlandaskan

aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat

menjadi orientasi pasar, dan dipacu untuk berkompetisi sehat.

Paradigma ini menginginkan inovasi yang pada akhirnya

akan menghasilkan efisiensi dan efektifitas dalam administrasi

publik Konsep New public management ini dapat dipandang sebagai

suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan

yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-

pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti ini maka New Public

Management akan mengubah cara dan model birokrasi publik yang

tradisional ke arah model bisnis privat dan perkembangan pasar.

Hal ini dimungkinkan dengan diberikannya asas persaingan dan

berbagai prinsip-prinsip dan perangkat New Public Management.

New Publik Management tidak menunjukan teori yang menyeluruh

dan umumnya didasari pada pengalaman-pengalaman empirik hasil

eksperimen yang bertujuan membuat administrasi public menjadi

lebih baik dan lebih efisien. Tujuan ini bukan ditunjang pada

keyakinan bahwa pemerintah akan bekerja lebih baik dan cepat,

tetapi karena kekurangan dana, jadi bekerja secara efisien dan

lebih baik adalah keniscayaan bagi organisasi pulik.Tidak ada

buku pedoman untuk penerapan New Publik Management yang menjamin

kesuksesan jika ia direalisasikan secara konsisten. Berhasil atau

tidaknya New Publik Management akan sangat tergantung pada

kehendak politik dari semua organisasi yang terlibat. Syarat

pertama adalah bagaimana perangkat/prinsip New Publik Management

diterapkan sungguh-sungguh oleh organisasi publik (organisasi

pemerintah maupun swasta). Jika syarat ini terpenuhi, harus

dibuat analisa khusus terhadap situasi dan kondisi, serta dalam

analisa inilah ditaksir kelebihan dan kekurangan serta risiko-

risiko yang mungkin timbul, di saat melakukan perombakan ke arah

administrasi public yang modern, atau risiko-risiko yang memang

sudah ada. Tanpa strategi ,implementasi biasanya tidak akan

berhasil dan akan mandek di tengah jalan. Lalu, hasilnya pun akan

lebih buruk dari kondisi yang pernah ada sebelumnya. Di lain

pihak, ketidakpuasan warga terhadap efisiensi administrasi atau

penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan dari pihak donator

internasional serta mitra memaksa penyelenggara pemerintah

mengkaji tema “Good Governance” ke satu arah yang mendorong

terciptanya peningkatan dan perbaikan kinerja dari organisasi

publik, yang pada gilirannya menghalangi terjadinya

penyalahgunaan dana dan mengakhiri pemborosan dana. Dengan

penerapan New Publik Management, praktik-praktik seperti korupsi

dan nepotisme pasti bisa ditemukan dan dihentikan sejak dini.

Pada saat yang sama, melalui pembatasan tanggung jawab yang

jelas, mereka yang melakukan kesalahan bisa diminta

pertanggungjawabannya. Dengan demikian, New Publik Management

sangat perlu diterapkan pada organisasi publik, meski itu

menuntut pekerjaan yang tak ringan. Sebelum upaya penerapan NPM

ini bisa direalisasikan, harus diciptakan dulu prakondisi, yakni

batasan tanggung jawab antara unit perencana dan unit pelaksana

(politik dan administrasi) dan perangkat sumber daya yang

terlibat langsung.

Satu hal yang patut di ingat, pertimbangan yang lebih

menekankan pada aspek kegunaan atau manfaat model itu sendiri,

ketimbang sekedar pembaharuan atau kecanggihan tipenya mungkin

merupakan kriteria terbaik untuk menilai model tertentu. Bilamana

di suatu saat kita dihadapkan pada persoalan kebijakan public dan

ternyata kita ingin menggunakan model-model tertentu sebagai

acuan, maka ada baiknya jika kita memahami kriteria yang dapat

digunakan untuk menilai kegunaan suatu model.

Model New Public Management saya rasa belum tepat untuk di

terapkan di negara berkembang seperti indonesia, karena

kebijakannya yang cenderung tidak pro rakyat dan mengurangi

campur tangan pemerintah karena pada dasarnya pemerintah harus

melayani rakyat bukan pihak swasta bila pihak swasta yang

menguasai sektor publik maka orientasi mereka ada provit atau

keuntungan, penganut New Public Management juga menekankan

efisiensi ekonomi. Kamensky mengutarakan “public choice theories

have tended to reject concepts like ‘public spirit,’ ‘public

service,’ and so forth.” And these are not ideas we can afford to

ignore in a democratic society”. Dengan demikian penerapan NPM

sulit untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah satu Negara

demokrasi terbesar di dunia.

Seperti yang di katakan oleh Prof. Drs. H Solichin Abdul

Wahab, MA, Ph.D di mata kuliah reformasi sektor publik : Bahwa

New Public Management tidak amanah tetapi New Public Management

harus di pahami dan New public Management sudah melanda sistem

negara kita yang tersirat dalam pembuatan kebijakan pulik yang

isinya kebijakan ekonomi. Dengan begitu dapat di tarik

kesimpulan bahwa setiap Model ada plus minusnya dan tempat di

mana di terapkannya model juga mempengaruhi berhasil atau

tidaknya suatu model berkembang. Model New Public Management

tidak sepenuhnya buruk karena model ini mendidik pelaku sektor

swasta untuk bersaing secara sehat karena dengan adanya

persaingan mereka akan berlomba- lomba memberikan pelayanan yang

terbaik kepada konsumen atau masyarakat seperti yang kita tahu

bahwa sektor pelayanan publik yang di kelola oleh pemerintah dan

swasta berbeda jauh kualitasnya, tentu saja ada harga yang tinggi

untuk bisa menikmati kenyamanan dan kualitas tinggi, kembali

konsumenlah yang di rugikan.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solikhin. Prof, 2008. Pengantar Analisis Kebijakan

Publik. Malang : UMM Press.

Jan- Erik Lane, 2010. New Public Management. London and New York

Denhardt, J,V. and R.B. Denhardt, 2000. The New Public Service:

Serving Rather Than Steering. Public Administration Review,

Nov/Dec.60 6, 549-559.

_________, 2003. The New Public Servive: Serving Not Steering.

Expanded Edition. New York : M.E. Sharpe.

Dunn, William, N, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Yogyakarta : Gajah mada University Press.

Farazm and Handbook of Comparative and Development A

dministration. New York. Marcel Dekker. Inc.

Hiromi Yamamoto, New Publik Management: Japan’s Practice, (Japan:

Institute for International Policy Studies, 2003) p.1.

Mahmudi. New Public Management (NPM) : Pendekatan Baru Manajemen

Sektor Publik. 2003.

(journal.uii.ac.id/index.php/Sinergi/article/view/919)

Mahmudi. Studi Kasus sebagai Strategi Riset untuk Mengembangkan

Akuntansi Sektor Publik. 2003.

(http://journal.uii.ac.id/index.php/JAAI/article/view/850/77

6)

NPM; melalui:

http://transformasipengetahuan.blogspot.com/2013/05/ new-

public-management-npm.html diakses: ( 29-10-2014)

Thoha, M. 2002. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta.

Rajawali Pers.

http://setabasri01.blogspot.com/2009/05/new-public-

management.html

Agus Dwiyanto, 2005,Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan

Publik, UGM Press,Yogyakarta.

PAPERTEORI NEW PUBLIK MANAJEMEN

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH TEORI MANAJEMEN PUBLIK

NAMA : SOPAN AJI WIBOWO

NIM : 135030100111047

KELAS/No :

Tgl. Dikumpulkan : 3-11-2014

ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2014-2015