Pengertian dan Jenis-jenis Lembaga Negara Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dengansistem pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia bukan negara kekuasaan (machstaat) di bawah satu tangan seorang penguasa. Karena itu dalam sistem pemerintahan,segala macam kekuasaan negara diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum (undang-undang). Kekuasaan negara juga dijalankan oleh lembaga-lembaga dengan tata aturan tertentu.

B.     Lembaga-lembaga Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Sejak memasuki era reformasi, negara Indonesia memang banyak mengalami perkembangan-perkembangan baru. Salah satu dari perubahan tersebut adalah amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen artinya perubahan. Hingga sekarang UUD 1945 sudah empat kali mengalami amandemen.Siapa yang mengamandemen UUD 1945 itu? Tidak lain adalah sidang MPR. Dengan amandemen terhadap UUD 1945 itu, lembaga-lembaga negara juga mengalami beberapa perkembangan. Sebagai contoh, ada nama-nama lembaga negara yang baru.Apa saja lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen? Adalah perubahan-perubahan itu terjadi? Marikita lihat uraiannya.

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)MPR adalah majelis (tertinggi) yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena merupakan sebuah majelis, maka kekuasaan MPR, kewenangankewenangan MPR baru muncul ketika semua anggota-anggotanya berkumpul dan bersidang (dalam majelis). Sidang MPR ini paling sedikit sekali dalam lima tahun.Siapa saja anggota MPR? Menurut UUD 1945 hasil

amandemen, anggota MPR terdiri seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih rakyat melalui Pemilu. Jumlah anggota DPR menurut ketentuan ada 550 orang. Sedang anggota DPD di setiap provinsi ada 4 orang, dan tidak lebih dari 1/2 anggota DPR. Ketentuan tentang keanggotaan MPR ini diatur dalam UUNo. 23 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.Apa saja wewenang MPR? Menurut UUD 1945 hasil amandemenwewenang MPR adalah sebagai berikut.1.Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.2.Melantik presiden dan/wakil presiden.3.Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.Masa jabatan anggota MPR dalam satu periode adalah limatahun.

2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).Kedudukan DPR sebagai lembaga negara diatur dalam Bab VII pasal 19 UU 1945 hasil amandemen. Keanggotaan DPR seperti sudah disinggung di depan, berasal dari partai politik yang dipilih melalui Pemilu setiap lima tahun sekali.Selain DPR, ada pula DPRD. Adakah perbedaannya? Ada, yakni DPR berkedudukan di ibu kota. Anggota DPR secara otomatis juga menjadi anggota MPR. Sementara itu DPRD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota.a. Tugas/Wewenang dan Hak-hak DPR.

Secara umum tugas/wewenang DPR memegang kekuasaan legislatif, artinya sebagai pemegang kekuasaan

membentuk undang-undang (pasal 20 A UUD 1945). Lebih jelasnya tentang tugas/wewenang DPR terdapat dalam 3 fungsi penting sebagai berikut.

1.Fungsi legislatif, yakni DPR sebagai pembuat undang-undang bersama presiden.

2.Fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaanmenetapkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden.

3.Fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahannya.Selain tugas/kewenangan tadi, anggota-anggota DPR juga memiliki hak-hak penting (Pasal 20A UUD 1945).

Hak-hak yang dimaksud adalah sebagaimana berikut.

1.Hak Interpelasi, Yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden.

2.Hak Angket, Yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah/presiden.

3.Hak Inisiatif, Yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah/presiden.

4.Hak Amandemen, Yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU (Rancangan Undang-Undang).

5.Hak Budget, Yakni hak untuk mengajukan RAPBN (RencanaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

6.Hak Petisi, Yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah/presiden.

     b. Persidangan DPR

Menurut pasal 19 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, sidang DPR paling sedikit adalah sekali dalam satu tahun. Tentu saja hal itu terjadi jika tidak adahal-halpenting yang memaksa, atau keadaan pemerintahan berjalan normal. Jika ada hal-hal yang memaksa, misalnya presiden melanggar undang-undang dan mengkhianati negara, maka DPR dapat mengadakan sidang sewaktu-waktu.3. Presiden dan Wakil PresidenMenurut Bab III pasal 4 UUD 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu (lihat kembali pada pembahasan tentang Pemilu).a. Presiden

Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah limatahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja (pasal 7UUD 1945 hasil amendemen). Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni:

Presiden sebagai Kepala NegaraSebagai kepala negara, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut.

1.Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945).

2.Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).

3.Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).

4.Mengangkat duta dan konsul.5.Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi.6.Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda

kehormatan. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.Sebagai kepala pemerintahan Presiden mempunyai wewenangdan kekuasaan sebagai berikut.

1.Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.2.Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.3.Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk

menjalankan undang-undang.4.Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.b.    Wakil PresidenKarena dalam praktiknya dipilih melalui Pemilu dalam satu paket dengan Presiden, maka kedudukan Wakil Presiden tentunya bukan lembaga yang berdiri sendiri. Seperti sudah disinggung, Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Namun demikian kedudukan Wakil Presiden adalah strategis. Mengapa? Tidak lain karena dalam keadaan-keadaan tertentu ia dapat menggantikan kedudukan Presiden. Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan : ”apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”

4. Kementerian NegaraMenteri-menteri negara adalah pembantu-pembantu Presiden (Bab V pasal 17 UUD 1945). Para menteri itu duduk dalam kabinet yang dibentuk oleh Presiden. Kita tahu, seorang Presiden tidak mungkin dapat mengatasi segala bidang yang dibutuhkan dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu dalam kerjanya ia dibantu oleh para menteri-menteri itu.Mereka para menteri itu ada yang memimpin sebuah departemen ada juga yang tidak memimpin departemen. Menteri dalam negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, misalnya, adalah contoh-contoh dari menteri-menteri yang memimpin sebuah departemen. Sementara menteri-menteri seperti kepariwisataan, lingkungan hidup, kesekretariatan negara/kabinet, misalnya merupakan contoh darimenteri-menteri yang tidak memimpin departemen.Jumlah menteri-menteri yang duduk dalam kabinet tentu saja merupakan bagian dari kewenangan serta hak prerogatif (hak khusus) Presiden. Semua disesuaikan dengan tingkat tuntutan-tuntutan perkembangan yang dihadapi. Berapakah jumlah menteri-menteri yang duduk dalam kabinet sekarang?5. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan RI. Sebelumnya lembagaini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini tercantum, yakni dalam Bab VII pasal 22 C dan pasal 22 D.Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung

oleh rakyat melalui Pemilu (lihat kembali Bab Pemilu). Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan.Menurut pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

1.Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.

2.Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

6. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang bersifat mandiri. Artinya dalam menjalankan tugasnya badan ini terlepas dari pengaruh pemerintah. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara.Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan-pertimbangan dari DPD. Hasil kerja dari BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, juga DPRD sesuai dengan kewenangannya.Badan ini berdomisili di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Lembaga ini juga dikenalsebagai lembaga eksaminatif.

7. MA (Mahkamah Agung)MA (Mahkamah Agung) merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman (Bab IX pasal 24 ayat 2). Keberadaan lembaga ini sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan.Mengapa MA disebut sebagai lembaga tertinggi? Tidak lain karena merupakan lembaga peradilan tingkat terakhir. Jika misalnya seseorang berpekara di peradilan pertama (Pengadilan Negeri) kurang puas terhadap keputusan yang diperoleh, maka ia akan naik banding ke peradilan di atasnya lagi (Pengadilan Banding). Jika masih kurang, maka ia dapat mengajukan lagi ke peradilan MA ini.MA diketuai oleh seorang Hakim Agung dibantu oleh hakim-hakim agung. Menurut UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. Adapun Hakim Agung merupakan pejabat tinggi negara setingkat menteri negara yang diangkat oleh Presiden atas usul DPR. Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR tersebut berasal dari usulan Komisi Yudisial.8. MK (Mahkamah Konstitusi)MK (Mahkamah Konstitusi) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah MA (Bab IX pasal 24 ayat 2). Lembaga negara ini termasuk baru. Lembaga ini mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final untuk :1.menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar,2.memutus sengketa kewenangan,3.memutus perselisihan hasil pemilu, dan4.memberi putusan atas pendapat dpr mengenai dugaan

terhadap presiden/wakil presiden terhadap UUD.

MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas : 3orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.

9. KY (Komisi Yudisial)Seperti MK, KY (Komisi Yudisial) juga merupakan lembaganegara yang termasuk baru. Dasar hukum: UU No. 22 Tahun2004 Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi perilaku parahakim. Selain itu lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor penyelenggaraan/proses peradilan. Lembagaini juga punya kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung.Dalam UUD 1945 hasil amandemen, kedudukan KY ini diaturdalam pasal 24 B. Lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Adanya komisi ini, diharapkan penyelenggaraan peradilan terhindar dari praktik-praktik kotor

BAB IPENDAHULUAN

Berbicara mengenai lembaga negara berarti berbicara mengenai alatkelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Alat kelengkapan negaraberdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif,dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri atau Raja; kekuasaanlegislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lainseperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif sepertiMahkamah Agung atau supreme court. Setiap alat kelengkapan negaratersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakanfungsinya.

Kekuasaan eksekutif, misalnya, dibantu oleh menteri-menteri yangbiasanya memiliki suatu depertemen tertentu. Meskipun demikian, dalamkenyataanya, tipe-tipe lembaga yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan jugasesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.Secara konseptual, tujuan diadakan lembaga-lembaga negara atau alatkelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, jugauntuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual.

secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuannegara jangka panjang. Dalam negara hukum yang demokratik, hubunganantara infra struktur politik  (Socio  Political  Sphere)  selaku pemilik  kedaulatan  (Political Sovereignty) dengan supra strukturpolitik (Governmental Political Sphere) sebagai pemegang atau pelakukedaulatan rakyat menurut hukum (Legal Sovereignty),  terdapat hubungan  yang  saling  menentukan  dan  saling mempengaruhi.

BAB IIPEMBAHASAN

A. Kelembagaan Negara1.Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "CivilizatedOrganization" Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , darinegara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itusendiri . Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyaitugas nya masing - masing antara lain

2. Tugas Lembaga Negaraa. Tugas umum lembaga negara antara lain :

1. Menjaga kestabilanatau stabilitas keamanan , politik , hukum , ham, dan budaya

2. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif , aman , dan harmonis3. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya4. Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat5. Memberantas tindak pidana korupsi , kolusi , maupun nepotisme6. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara

b. Tugas dalam Negeri1. DPR  atau dewan perwakilan rakyat bertugas untuk menampung

segala usulan dari rakyat2. MPR  Majelis perwakilan rakyat dimana bertugas mengatur

susunanamandemen / UUD 19453. TNI  Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk mengatur keamanan

dan stabilitas negara4. PN  Pengadilan negeri bertugas untuk menghukum atau mengadili

masalah masalah yang berkaitan dengan hukum perdata maupunhukumpidana

5. KPK  Komisi pemberantasan korupsi bertugas untuk memberantaspara oknum / aparat yang melakukan tindak korupsi

6. BPK  Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa uang Negara

 c. Tugas luar negeri, Adapun lembaga negara luar negeri yang bersifat internasional adalahsebagai berikut

1. FBI  Federal Bureau Investigation "yang bertugas mengatasi masalahtindak pidana dalam maupun luar negeri".

2. CIA  Central intellegence of America " yang bertugas "dibaliklayar" dalam urusan keamanan eksternal dan internal dari amerikamaupun negara-negara lainnyaAdapun artinya adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari

beberapa negara dan mempunyai fungsi menjaga kestabilan anggota-

anggotanya . Dan Menciptakan suatu kerja sama regional antar negaraanggota baik bilateral dan multiteral sehingga tercipta hubungansimbiosis mutualisme antar negara anggota contoh lembaga negara-negaraadalah :

1. PBB  Perserikatan bangsa-bangsa terdiri dari banyak negara diseluruh dunia dan berfungsi menjaga kestabilan politik ,ekonomi , pangan , dan keamanan di seluruh dunia

2. NATO  Terdiri dari negara-negara superpower gabungan antara eropadan amerika seperti amerika serikat , inggris dan rusia bertugasmenjaga keamanan dan meningkatkan hubungan kerja sama regionalantar amerika-eropa.dalam kenyataannya lebih bertugas menjagakeamanan di seluruh dunia atau bisa disebut juga "polisi dunia"

3. ASEAN  Association of South East Asia Nation adalah badan /lembaga negara-negara yang beranggotakan negara - negaradiasia tenggara yang bertugas menjaga dan meningkatkan hubungandan keharmonisan baik di bidang politik , sosial , budaya ,ekonomi.

B. Konsep – konsep dasar tentang lembaga – lembaga neegara Bagaimana dulu dalam UUD 1945 Konstitusi RIS pernah punya penyebutan badan-badan kenegaraan

Sebagai istilah, dalam UUD 1945 sekarang tidak akan ditemukansatu patah katapun sebutan ”lembaga negara”. Istilah itu berkembangdalam praktik ketatanegaraan kita. UUD 1945 juga tidak menyebutistilah lain. Dalam penjelasan kita temukan sebutan penyelenggaranegara. Tapi penjelasan itu sekarang tidak berlaku lagi. Karenasetelah amandemen UUD 1945 dikaakan bahwa UUD 1945 hanya terdiri dariPembukaan dan Btang Tubuh. Memang tidak secara eksplisit ada

pernyataan bahwa Penjelasan secara resmi dihapus. Tetapi dengandisebut hanya”Pembaukaan dan Batang Tubuh”, penjelasan sudah tidaklagi mejadi bagian dari UUD  1945. Pada zaman orde baru, misalnyadalam bahan-bahan  tentang UUD 1945, dibahas bahwa UUD 1945 terdiridari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, dengan tidak lagidisebut, maka secara acontrario mejadi tidak lagi bagian darinya.Pertanyaannya adalah mengapa para pembentuk UUD tidak secara eksplisitmencabut pejelasan? Misalnya terhadap lembaga DPA, secara eksplisitdihapus, diganti dengan wantimpres. Ini masalah yuridis. Jika adapernyataan secara yuridis bahwa penjelasan dihapus, artinya bahwapenjelasan itu diakui secara yuridis keberadaannya. Contoh,penjelasan-penjelasan yang mengambil dari penjelasan, tidak ada dalambatang tubuh.

Dalam UUD 1945 ditemukan istilah ”penyelenggara negara”. Misalnyadulu dalam penjelasan Pasal 1 dikatakan MPR adalah penyelenggaranegara tertinggi. Kemudian di dalam penjelasan umum UUD 1945 kitatemukan juga istilah penyelenggara negara, misalnya dalam pokok-pokokpikiran, ada istilah penyelenggaran negara. Sama sekali tidak adaistilah lembaga negara. Kalau begitu, atau sebelum kalau begitu, kit aeksplor lebih jauh UUD 1945, yaitu Konstitusi RIS dan UUDS 1950.Konstitusi RIS punya BAB khusus tentang alat-alat perlengkapan negaraRIS, kemuadian dijabarkan seterusnya pada bab, RIS mencantumkanbeberapa pranata yg disentuhkan, yaitu Presiden itu memiliki 2 artidalam bahasa kita. Satu  sisi presiden sebagai pejabat, yaitu orangyang memangku jabatan presiden. Sisi lain, presiden juga adalahsebagai lingkungan jabatan.jika nanti dari bapa/ibu dosen inimenyinggung Logeman, saudara akan menemukan lingkungan jabatan.Contohnya, jika syarat -syarat menjadi presiden, presiden yangmenjabat presiden memiliki kekuasaan tertentu. Tetapi adakalanya

dimaksudkan adalah lingkungan jabatan. Ketika disebut Predsidenmembuat UU, tidak harus orang sebagai jabatannya yang harus selaluhadir, tetapi dapat diwakili oleh menteri.

Perlengkapan negara itu adalah badan-badan penyelenggara yangditetapkan dalam UUD. Itu poin, penegasannya adalah: yang diatur dandimuat dalam UUD. Dan UUDS 50 ada bab tentang alat-alat perlengkapannegara ini. pada Pasal 44. yang dimaksudkan sebagai alat perlengkapannegara:

1. Presiden;2. Wapres;3. Menteri-mentri4. DPR;5. MA6. dan Badan Pengawas Keuangan

UUD 45 kita sekarang masih belum lengkap, misalnya syarat-syaratpresiden. UU pun nambah-nambah lembaga negara. Jadi hati-hati kalokita bica lembaga negara sekarang, yang mana? Sebelum perubahan UUD1945 dikenal lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara.

C. Lembaga Negara Dalam Sistem ketatanegaraanLembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang

berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatursecara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan UUD 1945 sebelum perubahanmengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu MPR sebagailembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagailembaga tinggi negara. Namun setelah perubahan, lembaga negaraberdasarkan ketentuan UUD adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK,dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara.

UUD 1945 mengejawantahkan prinisip kedaulatan yang tercermindalam pengaturan penyelenggaraan negara. UUD 1945 memuat pengaturankedaulatan hukum, rakyat, dan negara karena didalamnya mengaturtentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada hukum, prosespenyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan hubungan antar NegaraRI dengannegara luar dalam konteks hubungan internasional.

Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan negara menurutUUD, maka Prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan perlu dicermatikarena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antarlembaga  negara.  Dengan  penegasan  prinsip  tersebut,  sekaligus untuk menunjukan ciri konstitusionalisme yang berlaku dengan maksuduntuk menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.

Adanya pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yangdianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeserankedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalampenyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif,eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prinsip yang mendasari bangunanpemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeserankedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPRdirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD.

Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD yang menjadi pemegangkedaulatan rakyat dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembagadengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. Di bidang legislatifterdapat DPR dan DPD; di bidang eksekutif terdapat Presiden dan WakilPresiden yang dipilih oleh rakyat; di bidang yudikatif terdapatMahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; di bidangpengawasan keuangan ada BPK. Namun demikian, dalam pembagian kekuasaanantar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar

lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalampenyelenggaraan negara.a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sebelum Perubahan UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyatdilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPRmemiliki  tugas  dan  wewenang  yang  sangat  besar  dalam  praktekpenyelenggaraan negara, dengan kewenangan dan posisi yang demikianpenting, MPR disebut sebagai “lembaga tertinggi negara”, yang jugaberwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang hierarki hukumnyaberada di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas undang-undang.

Setelah Perubahan UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagidilaksanakan oleh MPR, tetapi dilaksanakan “menurut undang-undangdasar”. Dengan demikian, kedaulatan dilaksanakan sesuai denganketentuan Undang- Undang Dasar dan diejawantahkan oleh semua lembaganegara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengantugas dan wewenang masing-masing. Dengan perubahan tugas dan fungsiMPR dalam sistem ketatanegaraan, saat ini, semua lembaga negaramemiliki kedudukan yang setara dan saling mengimbangi.

Saat ini, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yangsemuanya dipilih oleh rakyat dalam pemilu, bukan lembaga DPR danlembaga DPD. Komposisi  keanggotaan  tersebut  sesuai  dengan prinsip  demokrasi perwakilan yaitu “perwakilan atas dasar pemilihan”(representation by election). dengan ketentuan baru ini secarateoritis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistemketatanegaraan, yaitu dari sistem yang vertikal hierarkis denganprinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal- fungsionaldengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antarlembaganegara.

MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baikyang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, sertatidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Hal iniberkaitan dengan perubahan UUD 1945 yang menganut sistem pemilihanPresiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang memilikiprogram yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika calon Presidendan Wakil Presiden itu menang maka program itu menjadi programpemerintah selama lima tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPRadalah melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secaralangsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantikPresiden dan/ atau Wakil Presiden yang sudah terpilih.b.   Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memegangkekuasaan legislatif sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD1945. Dalam UUD 1945 secara eksplisit dirumuskan tugas, fungsi, hak,dan wewenang DPR yang menjadi pedoman dalam pola penyelenggaraannegara.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, untuk optimalisasilembaga perwakilan serta memperkukuh pelaksanaan saling mengawasi dansaling mengimbangi oleh DPR, DPR memiliki fungsi yang diatur secaraeksplisit  dalam UUD.

Pada Pasal 20A dipertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi,anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPRsebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentukundang-undang. Fungsi anggaran  mempertegas  kedudukan  DPR  untuk membahas (termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalamhal APBN ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan Presiden

karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden,Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu [Pasal 23 ayat (3)].Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasanterhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan olehPresiden (pemerintah).

Penegasan fungsi DPR dalam UUD 1945 itu akan sangat mendukungpelaksanaan tugas DPR sehingga DPR makin berfungsi sesuai denganharapan dan tuntutan rakyat Selanjutnya, dalam kerangka checks andbalances system dan penerapan negara hukum, dalam pelaksanaan tugasDPR, setiap anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya. Dalammasa jabatannya mungkin saja terjadi hal atau kejadian atau kondisiyang menyebabkan anggota DPR dapat diberhentikan sebagai anggota DPR.Agar pemberhentian anggota DPR tersebut mempunyai dasar hukum yangbaku dan jelas, pemberhentian perlu diatur dalam undang-undang.Ketentuan ini merupakan mekanisme kontrol terhadap anggota DPR. Adanyapengaturan pemberhentian anggota DPR dalam masa jabatannya dalamundang-undang akan menghindarkan adanya pertimbangan lain yang tidak berdasarkan  undang-undang.  Ketentuan  itu  juga  sekaligusmenunjukkan konsistensi dalam menerapkan paham supremasi hukum, yaitubahwa setiap orang sama di depan hukum, sehingga setiap warga negaraharus tunduk pada hukum. Namun, dalam menegakkan hukum itu harusdilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.c.   Dewan Perwakilan Daerah

Perubahan UUD 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam strukturketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengankehadiran DPD dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat  oleh  DPD.  DPR  merupakan  lembaga  perwakilanberdasarkan  aspirasi  dan  paham  politik  rakyat  sebagai  pemegangkedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur

keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upayamenampung prinsip perwakilan daerah.

Ketentuan UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam strukturketatanegaraan Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk:

1. memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruhdaerah;

2. meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingandaerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengannegara dan daerah;

3.  mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerahsecara serasi dan seimbang.Dengan demikian, keberadaan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) dan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (5) berjalan sesuai dengan keberagaman daerah dalam rangkakemajuan bangsa dan negara. DPD  memiliki  fungsi  yang  terbatas  di  bidang  legislasi,  anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi DPDberkaitan erat dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangidalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan legislatif yangdimiliki DPD adalah dapat mengajukan kepada DPR dan ikut membahasrancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi  daerah, hubungan  pusat  dengan  daerah,  pembentukan, pemekaran, danpengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuanganpusat dan daerah. Selain itu, DPD memberikan pertimbangan kepada DPRatas RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Dalam bidang pengawasan, DPD mengawasi pelaksanaan berbagaiundang-undang yang ikut dibahas dan diberikan pertimbangan oleh DPD.Namun, kewenangan pengawasan menjadi sangat terbatas karena hasil

pengawasan itu hanya untuk disampaikan kepada DPR guna bahanpertimbangan dan ditindaklanjuti. Akan tetapi, pada sisi lain anggotaDPD ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dengan DPR ketikabersidang dalam kedudukan sebagai anggota MPR, baik dalam perubahanUUD, pemberhentian Presiden, maupun Wakil Presiden.

UUD NRI Tahun 1945 menentukan jumlah anggota DPD dari setiapprovinsi adalah sama dan jumlah seluruh anggotanya tidak lebih darisepertiga jumlah anggota DPR. Penetapan jumlah wakil daerah yang samadari setiap provinsi pada keanggotaan DPD menunjukan kesamaan statusprovinsi- provinsi  itu  sebagai  bagian  integral  dari negara Indonesia.  Tidak membedakan provinsi yang banyak atau sedikitpenduduknya maupun yang besar atau yang kecil wilayahnya.

d.   Presiden

Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaandibidang eksekutif. Seiring dengan Perubahan UUD 1945, saat inikewenangan Presiden diteguhkan hanya sebatas pada bidang kekuasaandibidang pelaksanaan pemerintahan negara. Namun demikian, dalam UUD1945 juga diatur mengenai ketentuan bahwa Presiden juga menjalankanfungsi yang berkaitan dengan bidang legislatif maupun bidangyudikatif.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, Presiden haruslahwarga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernahmenerima kewarganegaraan lain. Perubahan ketentuan mengenaipersyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untukmengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman sertaagar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis,egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah

pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara.Ketentuan tersebut menunjukan bahwa jabatan Presiden dapat dikontrololeh lembaga negara lainnya, dengan demikian akan terhindar darikesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan.e. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

Kekuasaan kehakiman dalam sistemketatanegaraan Indonesiabertujuan untuk menyelenggarakan peradilanyang merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menegakkanhukum dan keadilan.

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (3) dikatakan bahwa “badan-badanlain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalamundang-undang”. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum keberadaanberbagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antaralain lembaga penyidik dan lembaga penuntut.1. Mahkamah Agung

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1), MA mempunyaiwewenang:a. mengadili pada tingkat kasasi;b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangterhadap undang-undang;c. wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dengan wewenang sebagai berikut:a.  menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;b. memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannyadiberikan oleh Undang-Undang Dasar;c. memutus pembubaran partai politik;4) memutus perselisihan tentanghasil pemilihan umum.3. Komisi Yudisial

Wewenang  Komisi Yudisial  menurut  ketentuan  UUD  adalahmengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalamrangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, sertaperilaku hakim. Dalam proses rekrutmen hakim agung, calon hakim agungdiusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan danuntuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Pasal 24B UUD menyebutkan Komisi Yudisial merupakan lembaganegara  yang  bersifat  mandiri  dan  berwenang  mengusulkanpengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangkamenjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilakuhakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan, yaitumengusulkan pengangkatan calon hakim agung di Mahkamah Agung danmenegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga martabatserta menjaga prilaku hakim di Mahkamah Konstitusi.f. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yangmemegang kekuasaan dalam bidang auditor. Dalam kedudukannya sebagaieksternal auditor pemerintah yang memeriksa keuangan negara dan APBD,serta untuk dapat menjangkau pemeriksaan di daerah, BPK membuka kantorperwakilan di setiap provinsi. BPK mempunyai tugas memeriksapengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

BAB III

PENUTUPHal mendasar dalam praktek penyelenggaraan negara adalah resiko

dan akibat praktek penyelewengan sistem ketatanegaraan. Perbuatan yangsecara sengaja dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat bagi kelompokindividualitik kolektivitas  tertentu  sama  dengan  proses legalisasi  kearah  perilaku penyimpangan.Untuk mewujudkan kedewasaan

berpolitik dalam sebuah organisasi pemerintahan, terutama dituntutadanya kesadaran kolektivitas sosial. Tanpa adanya kesadarankolektivitas akan berpotensi menimbulkan adanya stagnasipenyelenggaraan pemerintahan dan cenderung menuju kemunduran.

Model  sistem  penyelenggaraan  negara  oleh  lembaga  Negaramenggambarkan model interaksi menjadi sebuah skema konseptual yangsatu sama lain saling berkaitan dalam kerangka prinsip checks andbalances system. Hubungan antar lembaga negara dalam kerangkapelaksanaan tugas tercermin pada implementasi dari akibat yangditimbulkan dalam konsep fungsional.

Hal yang perlu dikedepankan dalam praktek penyelenggaraan negaraadalah pentingnya masing-masing lembaga negara menjalankan tugas danwewenangnya secara normal atau mendapat peresetujuan rakyat mengenaipraktek yang dapat diterima semua unsur dan tidak merugikan salah satuunsur yang dapat membawa kesulitan dalam hal implementasi tindaklanjut.