KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Rencana Kerja Polres Sumenep TA. 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESOR SUMENEP

RENCANA KERJA

KEPOLISIAN RESOR SUMENEP TA. 2021

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Tahun 2021 merupakan tahun Kedua dari Tahapan Rencana Strategis Polres

Sumenep Tahun 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polres

Sumenep Tahun 2020 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polres

Sumenep T.A. 2021. Rencana Kerja Polres Sumenep T.A. 2021 ini merupakan

penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Polda Jatim Tahun 2020-2025.

Rencana Kerja Polres Sumenep T.A. 2021 disusun dengan memperhatikan RPJMN

2020-2024, yaitu: pilar keamanan dalam negeri, pilar pertahanan, pilar keamanan

laut, pilar keamanan dan ketertiban, dan pilar keamanan Siber.

Dalam rangka melaksanakan RPJMN IV Tahun 2020-2024, disusunlah RKP

Tahun 2021 dengan mengusung tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan

Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk

Pertumbuhan Berkualitas”. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi

2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap

(MIT). Oleh karena itu, di Tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam

melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju

Indonesia Maju, Agar RKP Tahun 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan

masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

pada RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP.

Beberapa.....

2


LAMPIRAN KEP KAPOLRES SUMENEP NOMOR : KEP/ 47 /VII/2020 TANGGAL : 31 JULI 2020

Beberapa Major Projects yang mendukung langsung Tema RKP Tahun 2021 akan

diprioritaskan, salah satrunya di Jawa Timur antara lain Bromo Tengger Semeru

(wilayah hukum Polres Probolinggo yang menjadi Destinasi Periwisata Nasional

dalam RPJMN tahun 2020-2024) dan destinasi wisata Banyuwangi (wilayah hukum

Polres Banyuwangi yang menjadi empat prioritas tambahan destinasi wisata).

Dengan mengemban tugas tersebut, Polri khususnya Polres Sumenep harus

memastikan seluruh rencana pembangunan sesuai dengan RPJMN dan RKP dengan

mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan K/L, memastikan

rencana pembangunan konsisten dengan penganggarannya serta mengendalikan

pelaksanaan rencana pembangunan melalui integrasi sistem data yang ada.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup

signifikan sejajar dengan pembangunan Nasional, harus diakui bahwa pembangunan

tersebut sudah berjalan namun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat di

tengah tantangan tugas Polri yang semakin kompleks dengan ditandai banyaknya

pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi

keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian

kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus-kasus

khususnya tindak pidana Terorisme, Siber, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan

Transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif,

sehingga dapat mendukung pembangunan Nasional.

Keberhasilan yang dicapai Polres Sumenep tersebut merupakan kerja keras

yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Sumenep dengan didukung oleh

Pemerintah Provinsi, Daerah, DPRD, partisipasi masyarakat serta berbagai

stakeholders yang terkait dengan tugas Kepolisian untuk dapat mewujudkan

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejauh ini apresiasi yang positif atau

kritik yang membangun terhadap kinerja Polres Sumenep oleh

pemerintah/swasta/masyarakat, akan dijadikan tantangan bagi Polres Sumenep

3



dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai

keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.

Hal tersebut diharapkan dapat membawa Polres Sumenep mencapai visi dan

misi yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya situasi kamtibmas wilayah Kab.

Sumenep yang aman dan kondusif, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan

asistensi dan supervisi untuk mengetahui hambatannya dan segera dilakukan solusi

perbaikan untuk memastikan program berjalan dan mencapai target. Dalam rangka

meningkatkan pelayanan masyarakat baik di bidang keamanan maupun bidang

pelayanan publik menuju pelayanan prima yang dapat dirasakan secara langsung

dan memperoleh apresiasi dari masyarakat.

Sejalan dengan capaian keberhasilan tersebut diharapkan dapat membuat

Polres Sumenep semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai

tantangan. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat

maupun Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kepada

Polres Sumenep untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian. Tantangan

dan harapan tersebut sebagai berikut:

1. Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas,

bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan

kepolisian;

2. menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi

ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya

dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;

3. menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan

tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses

penyidikan tindak pidana;

4. meningkatnya.....

4



4. meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan

mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia

menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan

teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat yang dapat mempengaruhi

berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri. Sehingga hal ini dapat

mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya

bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti:

eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi,

paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup,

pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus

informasi, barang, jasa dan manusia serta penyebaran Covid-19 dari suatu negara ke

negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat

dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi,

terorisme, pencucian uang, kejahatan siber, penyelundupan manusia, Narkoba,

penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan

lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah

perbatasan, baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran Corona

Virus Disease (Covid-19), pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan

TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya

perkembangan lingkungan strategi harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan

keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap

daerah. Semua isu strategis tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan

sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polres Sumenep T.A. 2021.

Polres.....

5



Polres Sumenep merupakan salah satu lembaga Pemerintah mempunyai kewajiban

untuk menyusun program pembangunan baik jangka menengah maupun program

tahunan. Penyusunan dokumen program pembangunan tersebut dilakukan secara

bottom-up melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan Satker jajaran Polda

Jatim.

Polres Sumenep mempunyai motto JADILAH POLISI YANG PANDAI

BERSYUKUR DAN AMANAH. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat

baik di bidang keamanan maupun bidang pelayanan publik menuju pelayanan prima

yang dapat dirasakan secara langsung dan memperoleh apresiasi dari masyarakat

antara lain, Inovasi berupa, Si Jamal (SIM Perpanjangan Malam Hari), Sambal

Petis (Silaturahmi dan Belajar Pelatihan SIM Gratis), E-SIMON (Elektronik Sim

Online), SMS Santun (Sabhara Masuk Sekolah Sabar dan Tekun), PASABBER

(Patroli Sabhara Bersepeda), dan SKCK Online.

Dalam reformasi birokrasi, pelayanan publik dijajaran Polres Sumenep pada

tahun 2021 akan mengajukan Zona Integritas untuk memperoleh predikat WBK,

Pengukuran Kinerja dengan menggunakan instrumen Indeks Tata Kelola Kepolisian

(ITK) dan pengajuan pembangunan Ruang Gedung BPKB Type C

Kondisi internal dan eksternal Polres Sumenep masih dipengaruhi oleh

perubahan dan perkembangan lingkungan strategis serta kehidupan masyarakat

daerah Kabupaten Sumenep tersebut, akan dianalisa sebagai berikut :

a. perkembangan aspek kehidupan:

1) Regional Jawa Timur

Kondisi geografi wilayah Jawa Timur, sebelah utara berbatasan laut

Jawa, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur selat Bali dan

sebelah barat Propinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk ± 39.698.631 jiwa

dan sumber daya alam berupa aneka tambang dan hasil hutan, perikanan

laut merupakan faktor -faktor yang dapat berpengaruh terhadap dinamika

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

a) Geografi.....

6



a) Geografi

(1) Pesisir pantai selatan (Pacitan - Banyuwangi), berada pada garis

lempeng Austronesia merupakan daerah berpotensi terjadi gempa tektonis dibawah permukaan Laut yang potensi terjadinya Tsunami yang dapat berdampak terjadinya kerugian materiel dan korban jiwa serta sebagai jalur pelayaran Internasional berpotensi digunakan kegiatan Spionase oleh Kapal Asing dan Jalur Lintas People Smuggling menuju ke Australia.

(2) Terdapat 5 Gunung berapi yang masih aktif (Gunung Semeru,

Gunung Bromo, Gunung Ijen, Gunung Kelud, Gunung Arjuno) yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan Gempa Vulkanik.

(3) Bagian tengah dan selatan wilayah Jatim merupakan dataran

tinggi dan pegunungan dengan kondisi tebing yang curam dan hutan yang gundul, serta curah hujan yang tinggi dan didukung kegiatan illegal logging atau pembakaran/kebakaran hutan maka berpotensi terjadinya tanah longsor dan banjir bandang terutama pada musim hujan (Desember - Pebruari), disamping itu adanya Dataran Tinggi (lereng G. Lawu dan G. Wilis) di wilayah Madiun, Magetan berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian dan latihan kelompok terroris.

(4) Batas wilayah Jawa Timur, sebelah barat berbatasan dengan

Jawa Tengah dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, berpotensi digunakan jalur pelarian pelaku kejahatan antar daerah dan didukung kondisi infrastruktur jalan yang sangat memadai.

(5) Pantura (Pantai Utara) banyak pelabuhan rakyat dan

Internasional (Tanjung Perak) berpotensi sebagai jalur penyelundupan barang elektronik, illegal logging, penyelundupan narkoba, laka laut dan konflik nelayan.

(6) Iklim di Indonesia, termasuk Jawa Timur mengalami 2 (dua)

musim yaitu kemarau dan hujan, sehingga berpotensi musim

kemarau, cenderung lebih panjang daripada musim hujan akibat

pengaruh perubahan iklim, kelembaban udara meningkat, suhu

udara meningkat sampai 37°- 41ºC, berpotensi terjadi kebakaran

pemukiman penduduk, kawasan pergudangan dan kebakaran

hutan serta kekeringan. Walaupun curah hujan waktunya lebih

pendek dari pada musim kemarau, namun intensitas curah hujan

sangat.....

7



sangat tinggi, berpotensi banjir luapan sungai Brantas dan sungai Bengawan Solo terutama di DAS Brantas (Kediri, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo) dan DAS Bengawan Solo (Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Bojonegoro, Lamongan, Gresik), Sungai Kemuning di Sampang Madura, Sungai Welang di Kec. Kraton kab. Pasuruan berpotensi terjadi angin puting beliung hampir diseluruh wilayah Jawa Timur serta berpotensi terjadinya tanah longsor dan banjir bandang.

b) Demografi

(1) Penduduk Jawa Timur tahun 2019 ± 39.698.631jiwa, daerah yang sangat padat penduduknya adalah Surabaya, Malang, Jember. Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan pokok/ sandang, papan, panganberpotensi terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan, antara lain peningkatan pengangguran, street crime dan penyakit masyarakat;

(2) Keanekaragaman Agama, Suku, Budaya, Etnis, Ras dan Agama disatu sisi merupakan aset bangsa, namun apabila pemerintah tidak mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi tersebut maka berpotensi terjadinya konflik yang berlatar belakang SARA (intoleransi beragama).

c) Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam adalah sumber devisa Negara non pajak dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan rakyat belum dikelola dengan baik, potensi gangguan yang bersumber dari Sumber Daya Alam adalah :

(1) Terjadi eksploitasi secara ilegal terhadap illegal logging dan illegal

minning yang dapat merugikan kekayaan negara dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berimbas terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor;

(2) Persengketaan hak pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan

konflik vertikal ataupun horizontal (antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, masyarakat dengan instasi pemerintah/TNI/POLRI);

(3) Eksploitasi/eksplorasi galian C baik legal maupun ilegal tidak mempertimbangkan wawasan lingkungan berpotensi terjadinya konflik vertikal ataupun horizontal dan kerusakan lingkungan hidup serta perekonomian dan pembangunan.

d) Aspek.....

8



d) Aspek Ideologi/sosial poitik

(1) Dalam kurun waktu tahun 2021 masih ada pihak-pihak tertentu yang menyampaikan aspirasinya untuk mengamandemen UUD 1945 karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, kelompok tersebut terbagi tiga golongan :

(a) Kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945; (b) Kelompok yang ingin mengamandemen UUD 1945 kembali ke

Piagam Jakarta (terutama Parpol, Ormas yang berideologi Agama/kelompok Igaras);

(c) Kelompok yang ingin agar hasil amandemen UUD 1945 dikopi ulang, kondisi tersebut dapat berpotensi terjadinya disintegrasi Bangsa, potensi ancaman tersebut dari kelompok anak – anak eks PKI, PAKORBA, JAT/JAS/JAD dan penganut faham liberalisme.

(2) Adanya kebijaksanaan Pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, masalah tanah, proses ganti rugi korban lumpur Lapindo, proses ganti rugi lahan relokasi Jalan Tol Porong-Gempol-Pandaan–Malang, proses ganti rugi proyek jalur

lintas selatan Pacitan-Banyuwangi, proses ganti rugi Tol Surabaya–

Mojokerto-Jombang–Kertosono-Ngawi, kegiatan penggusuran relokasi pasar/hunian liar, berpotensi timbulnya aksi protes dengan melakukan kegiatan unjuk rasa yang mengarah tindakan anarkis.

(3) Kondisi lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam penyelenggaraan Negara berpotensi :

(a) Adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya

korupsi karena Birokrat yang berangkat dari Parpol masih harus menyerahkan/memberi kontribusi kepada Parpol sebagai induknya atau kendaraan politik suksesi yang bersangkutan;

(b) Sektor pelayanan publik masih terbatas sebagai “Jargon

Politik ” atau “ Retorika Politic “ akibat sikap mental yang masih berorientasi pada kepentingan pribadi/kelompok dan tanggung jawab lembaga/badan yang tumpang tindih;

(c) Netralitas Birokrasi masih meragukan akibat aturan bahwa Parpol berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah;

(d) Penyelenggara.....

9



(e) Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Bawaslu/Panwaslu yang diharapkan menjaga netralitas pada kenyataanya masih diragukan terutama dalam pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan kurangnya ketegasan dari Panwaslu dalam menyikapi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi;

(f) Adanya konflik kepentingan antar Parpol dan internal Parpol

serta antar massa pendukung Parpol, kondisi demikian akan berkepanjangan selama masih ada kepentingan individu / kelompok /golongan.

(4) Paska Pilkada Serentak 2020 maka Situasi Wil Jatim masih dihadapkan berbagai kendala, terlebih pada tahun 2021 akan melaks Pilkada Kota Batu yang berpotensi menimbulkan gangguan seperti :

(a) Kecenderungan pelaksanaan kampanye tidak memenuhi

syarat (terutama incumbent memobilisasi PNS, Kades dan perangkat desa);

(b) Pasangan calon incumbent yang sama-sama maju dalam

Pemilukada cenderung menunjukkan ketidakharmonisan hubungan dan saling menjatuhkan untuk memperoleh popularitas;

(c) Adanya laporan pengaduan dari pasangan calon lain atau pihak tertentu terhadap salah satu pasangan calon keterlibatannya peristiwa pidana akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan kerentanan masing-masing pribadi memiliki simpatisan khususnya bagi yang terpilih;

(d) Money politik terakomodir dalam perundang-undangan namun sanksi hukum tidak termaktub dalam perundangan tersebut namun terdapat alternatif lain diatur dalam KUHP dan terdapat perbedaan pandangan penafsiran dalam pelaksanaannya;

(e) Masa tenang hanya sebagai slogan namun prakteknya pasangan calon melakukan kegiatan terselubung yang dapat memicu terjadinya gesekan antar pendukung (money politik);

(f) Pasangan calon menggunakan lembaga quick count mendasarkan dari uji sampling bersumber dari saksi pasangan calon/tim sukses yang hasilnya dapat berbeda dengan hasil resmi penghitungan petugas KPPS;

(g) Netralitas.....

10



(g) Netralitas penyelenggara Pemilukada melaksanakan tugas masih diragukan, masih adanya warga yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPT tambahan dengan prosentase yang cukup besar dalam satu TPS walaupun dapat menggunakan identitas diri pada saat hari H dan adanya aparat keamanan yang mendapatkan form C-6 untuk menggunakan hak pilih;

(h) Kegiatan penyelenggara Pemilukada pada saat hari pertama agenda “siap kalah-siap menang” hanya sebagai simbol atau slogan namun prakteknya menunjukkan ketidakpuasan atas hasil dengan mengangkat berbagai permasalahan yang dapat dijadikan dasar dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi;

(i) Pelantikan hasil pemenang pilkada 2020 serentak akan dilaks pada tahun 2021 yang rawan menimbulkan ketidakpuasan pasangan calon yang kalah terutama perselisihan prosentase atau angka rekapitulasi dan mengangkat beberapa permasalahan yang terjadi sebelumnya terutama kecurangan dan dugaan money politik.

(5) Pasca Pelaksaan Pilkades di wil Sidoarjo dan Bojonegoro 2020;

(6) Keterlibatan eksekutif dan legislative karena kasus korupsi;

(7) Permasalahan hukum masih dirasakan adanya ketidakadilan dan

ketidakpastian hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor

penegakan hukum antara lain (substansi hukum, struktur hukum dan

budaya hukum), kondisi ini dapat terlihat dari :

(a) Substansi hukum, diantaranya :

(1)) pertentangan UU dengan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum;

(2)) pertentangan antar Undang-undang;

(3)) masih adanya celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh praktisi hukum, tersangka/ terdakwa;

(4)) pasal perbuatan hukum yang dilarang dalam Undang-undang diatur namun sanksi tidak terakomodir;

(5)) pasal-pasal dalam perundangan menimbulkan multitafsir.

(b) Struktur.....

11



(b) Struktur hukum, diantaranya :

(1)) Adanya lembaga Criminal Justice System yang dapat berperan ganda dalam penyidikan (Polri dan Kejaksaan dalam perkara penanganan tindak pidana korupsi);

(2)) Penyidikan tidak profesional sehingga berkas perkara P-18 bolak-balik;

(3)) Adanya lembaga Adhoc (Komisi Pemberantasan

Korupsi) yang mempunyai kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Korupsi;

(4)) Adanya lembaga lain (TNI AL) yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana di laut langsung kepada penuntut umum;

(5)) Adanya keputusan hukum antara PTUN, keperdataan dan pidana dalam satu obyek perkara pemenang berbeda terutama terkait permasalahan agraria.

(c) Budaya hukum, diantaranya :

(1)) Penyimpangan atau penyalahgunaan oleh Criminal

Justice System; (2)) Indikasi intervensi kekuatan politik dan kekuatan

massa penekan (terutama kasus korupsi); (3)) Kesadaran hukum masyarakat dan integritas penegak

hukum masih rendah (mental yang rendah) sehingga berpotensi timbulnya praktek mafia hukum;

(4)) Indikasi masih adanya makelar kasus dalam

penanganan perkara.

e) Aspek Ekonomi

(1) Sumber Daya Alam adalah sumber devisa Negara non pajak dan

peningkatan perekonomian serta kesejahteraan rakyat, belum

dikelola dengan baik, potensi gangguan yang bersumber dari

Sumber Daya Alam adalah :

(a) Terjadi.....

12



(a) Terjadi eksploitasi secara ilegal, baik ilegal logging, ilegal

minning yang dapat merugikan kekayaan negara dan

menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang

berimbas terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor.

(b) Persengketaan hak pengelolaan lahan yang dapat

menimbulkan konflik vertikal ataupun horizontal (antara

perusahaan perkebunan vs masyarakat , masyarakat dengan

instasi pemerintah/TNI/POLRI)

(c) Eksploitasi/eksplorasi galian C baik legal maupun ilegal tidak

mempertimbangkan wawasan lingkungan, berpotensi

terjadinya konflik vertikal ataupun horizontal, kerusakan

lingkungan hidup.

(2) Krisis ekonomi Global dan melemahnya Rupiah terhadap dolar AS

dipastikan akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional,

investasi akan dihadapkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap

US $, akan berdampak terhambatnya pertumbuhan ekonomi

nasional,khususnya Jawa Timur;

(3) Fluktuasi harga minyak dunia dan semakin sedikitnya cadangan

energi khususnya minyak serta terjadinya konflik di negara-negara

penghasil minyak, akan berpeluang terjadinya kenaikan harga

minyak dunia, sehingga berpotensi pengurangan subsidi BBM/LPG

untuk masyarakat dan harga BBM akan mengalami kenaikan,

pada gilirannya akan terjadi keresahan masyarakat, karena

kenaikan BBM/LPG akan diiringi kenaikan harga komoditas lainnya,

akibat dari kenaikan beaya produksi dan beaya

distribusi/transpotasi;

(4) Meningkatknya.....

13



(4) Meningkatnya konsumsi energi listrik untuk industri maupun rumah

tangga tidak diimbangi dengan pertumbuhan produksi energi listrik

(PLTA, PLTU, PLTG dll) sesuai kebutuhan serta musim kemarau

berdampak pada debit air pembangkit PLTA, dan akan dihadapkan

pada kendala sulitnya memperoleh bahan baku Batubara untuk

PLTU, karena volume Batubara diekspor cukup tinggi, maka akan

memicu terjadinya pencurian energi listrik;

(5) Sebagian Industri di Jawa Timur “bermasalah” khususnya di wilayah

Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan karena telah

menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, akibat tidak

dikelolanya limbah Industri secara profesional, kondisi ini berpotensi

timbulnya berbagai penyakit dimasyarakat dan lebih luas

menimbulkan dampak sosial;

(6) Kebijakan Pemerintah mengimpor Beras dan Gula dari Vietnam dan

Thailand, daging Sapi dari Australia serta kebutuhan pokok lainnya

menimbulkan komplain dari masyarakat petani/petani tebu dan

peternak sapi, karena stok komoditi tersebut diatas di Jawa Timur

sangat cukup;

(7) Diberlakukannya pasar bebas AFCTA dan Masyarakat Ekonomi

Asean, berakibat membanjirnya produk Impor (terutama dari RRC)

dengan harga yang lebih murah dari pada hasil produk domestik

dan menghadapi Asean Economic Comunity. Sehingga berpotensi

ketidak mampuan industri domestik bersaing dipasaran dan

menurunnya daya jual, akibat selanjutnya perusahaan/industri

dalam negeri akan mengalami kepailitan, dan berakibat timbulnya

masalah sosial yaitu PHK.

(8) Berdirinya.....

14



(8) Berdirinya Hyper/Super market di Kota - Kota besar, atau Mini mart

di Kota - Kota Kecamatan ataupun di Desa, berakibat mematikan

sendi-sendi ekonomi masyarakat kecil (Pasar Tradisional) yang

dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan timbul aksi

penolakan berdirinya super/minimart didaerah;

(9) Permasalahan bidang pertanian yang yang berpotensi menimbulkan

gangguan kamtibmas dan cenderung masih akan dihadapi adalah :

(a) Musim kemarau yang panjang berakibat terjadinya kekeringan

di lahan-lahan pertanian, minimnya pembangunan infastruktur

pertanian/saluran irigasi, kondisi tersebut berpengaruh

terhadap stok pangan, terutama Beras dan akhirnya dijadikan

alasan pemerintah untuk import beras.

(b) Permintaan pupuk meningkat, tanpa diimbangi penambahan

produksi pupuk dan pengurangan subsidi pupuk, sehingga

terjadi kelangkaan pupuk dan harga jual di tingkat petani akan

mahal, kondisi tersebut berakibat permasalahan pada petani

untuk meningkatkan produktifitas hasil panen.

(c) Konversi/alih fungsi lahan pertanian untuk usaha pengembang

perumahan dan kawasan Industri serta kebijakan pemerintah

setempat sebagai dampak Otoda dengan dalih menarik

Investor, maka usaha industri /pabrik dan industri perumahan

“dipermudah” namun tidak berwawasan lingkungan berakibat

semakin menyempitnya lahan pertanian.

(d) Musim hujan yang pendek, tetapi dengan curah yang tinggi

berakibat terjadinya banjir, terutama di Daerah Aliran Sungai

(DAS), sehingga merusak tanaman masyarakat ( Sawah,

Ladang, Tambak ).

f) Aspek.....

15



f) Aspek Sosial Budaya

(1) Berdirinya ormas berlatarbelakang Agama dan menyebarkan ajaran-

ajaran yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, serta

bertindak mengatasnamakan agama, antara lain : JAT,JAS, JAD,

HTI, MTA dan FPI berpotensi menimbulkan perpecahan / konflik

antar umat beragama (intoleransi beragama) tanpa mampu dicegah

oleh pemerintah, karena tidak ada aturan perundang – undangan

yang mengaturnya;

(2) Penduduk mayoritas Islam dan banyak pendirian yayasan Pondok

Pesantren dalam rangka membentuk pribadi-pribadi yang

berakhlaqul kharimah berdasarkan ajaran Islam, namun disisi lain

telah berkembang juga pondok pesantren yang menyebarkan faham

yang bertentangan dengan Falsafah Bangsa Indonesia (Pancasila)

serta adanya pondok pesantren yang tidak terdaftar di Kementerian

Agama RI dan kurikulum pengajaran tidak sesuai dengan kurikulum

Kementerian Pendidikan Nasional. Kondisi ini (ponpes yang tidak

terdaftar) sulit untuk dipantau kegiatannya dan terkesan tertutup

dalam pola pendidikan dan pengajaran, sehingga berpotensi

membentuk pribadi yang berpotensi menjadi kontra dengan

Pemerintah RI;

(3) Tebitnya fatwa / Keputusan Majelis Ulama Jawa Timur No.Kep-01/SKF-

MUI/JTM/I/2012, kesesatan tentang ajaran Syi’ah, antara lain pada intinya “

mengukuhkan dan menetapkan keputusan MUI-MUI daerah yang

menyatakan bahwa ajaran Syi’ah (khususnya Imamiyah Itsnah Asyariyah

dan/atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan

semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham

Syi’ah Imamiyah Itsnah

Asyariyah.....

16



Asyariyah adalah SESAT DAN MENYESATKAN” kondisi tersebut

menambah rumit dan sulitnya upaya rekonsiliasi atau islah antara kelompok

Sunny dengan kelompok Syi’ah, maka sebelum kelompok – kelompok

tersebut islah maka potensi konflik komunal akan tetap menjadi konflik laten

yang suatu saat dapat muncul kembali akibat adanya agitasi atau provokasi

dari pihak tertentu untuk menciptakan situasi;

(4) Permasalahan perburuhan yang terus mengemuka pada saat

moment agenda internasional (Mayday) maupun moment lainnya

mengangkat permasalahan ketenagakerjaan terutama hak-hak

normatif buruh serta menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap

belum sesuai harapan seperti adanya pasal outsourching dalam UU

RI No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, revisi UU RI No. 2

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Pencabutan PP RI No.78/2015 tentang Pengupahan dan Peraturan

Gubernur Jatim No.68/2015 tentang UMK 2021;

(5) Bidang Kesehatan, telah berdiri Rumah Sakit Pemerintah/ swasta,

Puskesmas, Balai Pengobatan sampai tingkat Desa untuk

memberikan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dan

adanya pembagian Kartu Indonesia Sehat serta program BPJS,

namun masih sering ditemukannya penyakit yang mewabah di

masyarakat seperti Demam Berdarah Dengue, Chikungunya, Diare

dan Gizi buruk. Hal ini menunjukkan indikator masih lemahnya

pelayanan kesehatan terutama dari keluarga kurang mampu yang

tidak bisa berobat karena kondisi ekonomi dan adanya

kecenderungan RS pemerintah/Swasta beserta tenaga

medis/paramedis berorientasi pada “profit” tanpa memperhatikan

kondisi sosial masyarakat, diskriminasi dalam melayani masyarakat,

maka kondisi ini berpotensi timbulnya tuntutan masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan dan akan dijadikan issue (politisasi) dengan

Tujuan.....

17



tujuan degradasi terhadap Pemerintah;

(6) Masih adanya paramedis (Dokter, Bidan dan Perawat) masih

berstatus PTT yang dapat digerakkan oleh LSM atas agitasi dari

pihak tertentu untuk mendorong Pemerintah agar segera diangkat

menjadi PNS serta adanya kesenjangan ekonomi dengan yang telah

diangkat;

(7) Bidang pendidikan, masih banyak ditemukan sarana prasarana

pendidikan yang tidak memadai untuk proses belajar mengajar, dan

bahkan mengalami kerusakan kemudian menimbulkan korban

terhadap siswa dan guru, hal ini tidak lepas dari pengaruh

otonomi daerah dan kepedulian Bupati/Walikota terhadap gedung

atau sarana dan prasarana sebagai fasilitas mencerdaskan

kehidupan bangsa disamping itu tentunya dipengaruhi tendensi politik

terutama saat Pemilukada untuk pencitraan (kegiatan politik);

(8) Demikian juga adanya UU Sistem Pendidikan Nasional yang

memberikan otonomi khusus terhadap PTN/PTS berakibat mahalnya

biaya Kuliah/pendidikan di PTN/PTS sehingga masyarakat yang tidak

mampu tidak dapat meneruskan pendidikan lebih tinggi;

(9) Masih banyaknya Guru Tidak Tetap /GTT yang berstatus

sukarelawan dan sudah bertahun-tahun mengabdikan diri tanpa

pamrih ternyata kesulitan untuk diangkat menjadi PNS, karena

pengangkatan menjadi PNS didasarkan pada kuota dan masih

adanya calo PNS, nepotisme dan kolusi. Pengelolaan pembangunan

sektor pendidikan yang kurang terencana dengan baik dan

kurangnya pengawasan, dapat menimbulkan kasus yang berkaitan

dengan pendidikan antara lain :

(a) Kasus Ijazah palsu

(b) Masalah UNAS (soal bocor, nilai tidak obyektif, penyalinan)

(c) Masalah.....

18



(c) Masalah gelar akademi dari lembaga pendidikan yang tidak

memenuhi syarat.

(d) penyimpangan penyalahgunaan dana Bantuan Operasi

Sekolah (BOS, BOPDA)

(e) Pro kontra kebijakan nadiem makarim

Kondisi tersebut diatas berpotensi terjadinya aksi-aksi protes

terhadap pemerintah dan dijadikan issue kegagalan pemerintah.

(10) Keragaman adat istiadat dan budaya, merupakan khasanah

kekayaan budaya Bangsa Indonesia, namun disisi lain mendapat

resistensi dari kelompok fundamentalis agama, karena kegiatan adat

istiadat peninggalan leluhur dianggap bertentangan dengan ajaran

Agama, seperti kegiatan pada Bulan Muharram bagi masyarakat

mataraman kebiasaan melakukan kegiatan - kegiatan ritual sesuai

dengan keyakinan yang diperoleh secara turun temurun (sedekah

bumi, sedekah laut, mencuci pusaka, berpuasa pati geni, bermalam

dibawah air terjun dan larung sesaji), kondisi ini berpotensi terjadinya

konflik sosial, pengrusakan terhadap tempat-tempat yang

dikeramatkan terutama di Wilayah Madiun dan sekitarnya,

Bojonegoro, Lamongan, Jombang, Tulungagung, Trenggalek;

(11) Seni beladiri di Jawa Timur berkembang pesat dan terdapat

beberapa organisasi beladiri yang cenderung saling memicu

pertentangan antar perguruan turun temurun, kondisi ini rawan

terjadinya gesekan antar warga perguruan yang dipicu oleh

permasalahan pribadi dan berkembang antar warga terutama pada

saat pengesahan dan kegiatan masyarakat, selain itu seni beladiri

dikelola oleh yayasan yang memiliki anggaran besar dari iuran

anggota dan dikelola secara tertutup sehingga menimbulkan konflik

internal. Demikian juga halnya keberadaan warga perguruan yang

ditokohkan.....

19



ditokohkan di Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) maupun

perguruan itu sendiri kurang dapat mengendalikan kalangan bawah,

namun keberadaan warga perguruan dimanfaatkan dalam berpolitik

terutama saat Pemilukada dan Pemilihan Legislatif;

(12) Bidang pariwisata, banyak tumbuhnya industri pariwisata di

Indonesia disatu sisi akan menambah devisa negara, namun disisi

lain dapat menimbulkan pertentangan yang dipicu dari perbedaan

budaya, dan sebagai sarana transformasi budaya asing ke budaya

bangsa Indonesia terutama budaya barat yang sangat kuat

pengaruhnya terhadap perilaku generasi muda, sehingga berpotensi

semakin terkikisnya budaya lokal dan rasa nasionalisme di

Indonesia seperti free sex, penyalahgunaan narkoba dan miras,

serta hedonisme;

(13) Pertanahan, penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan

Pertanahan atau Pemerintah Daerah setempat kepada pemilik,

pengelola tanah yang tidak prosedural, akan menimbulkan konflik

horizontal maupun vertikal. Pada umumnya sengketa tanah

ditimbulkan terbitnya atau perpanjangan SHGU dan SHGB bagi

perusahaan perkebunan dan mendirikan perusahaan manufaktur

serta nilai ganti rugi proyek Pemerintah antara NJOP dengan harga

pasaran dengan disparitas tinggi dan memunculkan spekulan atau

mafia tanah.

g) Aspek Keamanan

(1) Ketimpangan sosial yang ditandai semakin meningkatnya kemiskinan

dan pengangguran serta keterbatasan lapangan pekerjaan;

(2) Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang memunculkan anggapan tidak

pro rakyat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas;

(3) Penanganan.....

20



(3) Penanganan represif kepolisian memunculkan issue pelanggaran

HAM oleh TNI/POLRI, pengaduan masyarakat ke Presiden, DPR RI,

Komnas Ham dan Kompolnas, serta gugatan praperadilan;

(4) Penanganan permasalahan ganti rugi korban lumpur lapindo hingga

saat ini belum tuntas sebatas penanganan terhadap

individu/perorangan sedangkan terhadap Gabungan Pengusaha

Korban Lumpur Lapindo belum dilakukan pembahasan;

(5) Adanya sikap apatis dari masyarakat terhadap setiap gejala dan

perkembangan situasi dilingkungannya;

(6) Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih

rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa;

(7) Tingkat kesadaran tentang keamanan lingkungan diserahkan kepada

satpam/penjaga bukan dari BUJP melainkan direkrut dari warga

masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan pelatihan;

(8) Rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan/ pelanggaran

sehingga tidak menimbulkan efek jera (Effect Dettrence);

(9) Adanya celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku dan

petugas;

(10) Adanya oknum petugas penegak hukum yang menyalahgunakan

wewenang;

(11) Lemahnya pengawasan peredaran senpi non-organik dan

beredarnya toys-gun/replika senpi memicu semakin meningkatnya

kejahatan curat/curas;

(12) Adanya.....

21



(12) Adanya kecenderungan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat

pembinaan perilaku kejahatan menjadi semacam “ Sekolah “ untuk

meningkatkan kemampuan MO maupun terbentuknya kelompok baru

karena adanya sosialisasi diantara para Napi;

(13) Kondisi Lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur yang melebihi

kapasitas hunian dan terbatasnya jumlah personel, kemampuan serta

peralatan sipir LP, adanya LP khusus narkoba ( LP Madiun, LP

Pamekasan, LP Medaeng/Surabaya) dan LP khusus Napi teroris ( LP

Porong, LP. Lowokwaru dan LP Wanita Sukun, Malang), maka

menjadikan ancaman laten terjadinya kerusuhan di Lembaga

Pemayarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas dan napi

narkoba serta Napi teroris;

(14) Ancaman Terorisme berskala besar di Indonesia relatif berkurang,

namun potensi ancamannya tidak punah / hilang, karena selama cita

– cita Ideologinya belum tercapai dan adanya kesenjangan pada

aspek politik dan ekonomi maka kelompok teroris terus melakukan

aksinya dengan berbagai cara dan melakukan rekruitmen anggota

melalui kegiatan pengajian dengan memanfaatkan kondisi sosial

masyarakat;

(15) Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang

memerlukan bantuan untuk meningkatkan kemampuan personel dan

kelembagaan dalam memerangi terrorisme di ASEAN, kerjasama di

bidang Intelijen khususnya dalam rangka kerja sama dibidang politik

dan keamanan regional ASEAN (Politic and Security Comunity)

sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi jaringan dan pola

rekruitmen yang dilakukan oleh kelompok Terrorisme dengan

piawai.....

22



piawai memanfaatkan arus globalisasi untuk kepentingan

kelompoknya, namun demikian setiap intelijen negara asing pasti

juga melakukan kegiatan intelijen untuk negaranya dengan cover

memberikan bantuan baik tehnis, pelatihan ataupun pendanaan,

sehingga aktifitas intelijen asing tersebut harus selalu diwaspadai

dengan melakukan gerakan kontra intelijen.

2) Regional Kabupaten Sumenep

1) Geografi

a) Letak Daerah

Wilayah Kabupaten Sumenep secara umum bersifat alam antara

lain pegunungan walaupun tidak ada gunung berapi, dataran tinggi

dan curah serta kepulauan yang terletak antara : 113 32’ 54“ Bujur

Timur - 116 16’ 48” Bujur Timur dan diantara 4 55’ - 7 24’ Lintang

Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara :

Laut Jawa, Sebelah Timur : Laut Jawa/Laut Flores, Sebelah Selatan

: Selat Madura, Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan.

b) Luas Wilayah Kabupaten Sumenep seluruhnya 2.093,46 Km² dan

secara geografis terbagi atas dua bagian yaitu :

(1) Bagian Daratan dengan luas : 1.146,93 Km² (54,79 % ) yang

terbagi atas 18 (delapan belas) Kecamatan yaitu : Kecamatan

Kota Sumenep, Kalianget, Saronggi, Bluto, Pragaan, Guluk-

Guluk, Ganding, Lenteng, Manding, Rubaru, Dasuk, Ambunten,

Pasongsongan, Batuputih, Batang-Batang, Dungkek, Gapura

dan Batuan.

(2) Bagian Kepulauan dengan luas : 946,53 Km² (45,21 %) yang meliputi

126 buah pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak

berpenghuni, 104 pulau bernama dan 22 pulau tanpa nama, yang

terbagi atas 9 (sembilan) Kecamatan antara lain :

Kecamatan.....

23



Kecamatan Talango, Giligenting, Nonggunong, Gayam, Ra’as, Arjasa,

Sapeken, Masalembu dan Kangayan.

2) Demografi

Data jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sesuai Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kab. Sumenep sebesar 1.132.194 jiwa Kecamatan

Kota Sumenep mempunyai jumlah penduduk paling besar yaitu sebanyak

79.365 jiwa, diikuti Kecamatan Arjasa sebanyak 75.187 jiwa dan

Kecamatan Pragaan sebanyak 67.085 jiwa dengan rincian sebagai

berikut:

a) Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep sebanyak 1.132.194 jiwa,

yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 550.164 jiwa dan Perempuan

sebanyak 582.030 jiwa.

b) Penduduk wilayah Kabupaten Sumenep sebagian besar adalah

suku Madura dan Jawa, sedangkan suku-suku yang lainnya sangat

kecil, yaitu : Mandar, Bajo, Bugis, dll.

c) Berdasarkan Kewarganegaraan, bahwa penduduk

kewarganegaraan asing yang berada di wilayah Kabupaten

Sumenep NIHIL.

d) Kepadatan Penduduk. Kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep

adalah 541 jiwa / Km².

3) Sumber Daya Alam

Wilayah Kabupaten Sumenep memiliki berbagai macam Sumber Daya

Alam yang terdiri dari :

a) Pertanian

Luas.....

24



Luas sawah di Kabupaten Sumenep 25.681,69 Ha. Terdiri dariirigasi

teknis seluas 4.650,44 Ha,irigasi setengah teknis seluas

1.837,95Ha, irigasi sederhana seluas 2.028,73Ha, Irigasi desa

seluas 173,00 Ha, dantadah hujan seluas 16.991,84 Ha.Sedangkan

penggunaan lahan bukansawah meliputi pekarangan,

tegal,perkebunan, ladang, huma, padangrumput, lahan sementara

diusahakan,hutan rakyat, hutan negara, rawarawa,tambak, kolam.

b) Perkebunan

Data tanaman perkebunan berupa produksi, produktivitas, dan luas

areal (TBM, TM, TTR) menurut kecamatan. Terdiri dari tembakau,

kelapa, kopi, cengkeh, mente, kapok randu, kemiri, cabe jamu,

siwalan, serat nanas, pinang, asam jawa, kakao, nipah, mlijo, dan

jarak. Kabupaten Sumenep memiliki tanaman perkebunan terluas

berupa perkebunan kelapa yaitu 51.129,37 Ha.

c) Kehutanan

Data dari Perum Perhutani Kabupaten Sumenep (Perum Perhutani

KPH Madura di Pamekasan) bahwa hutan di Kabupaten Sumenep

mencapai 41.886,30 Ha yang terdiri dari hutan lindung 25.872,80

Ha (61,76 %), hutan produksi 14.808,26 Ha (35,35 %), lainnya

1.205,34 Ha (2,8 %).

d) Pertambangan

(1) Kabupaten Sumenep selain memiliki Sumber Daya Alam dari

sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan juga memiliki

sumber daya alam dari sektor Pertambangan Golongan A,

Tambang Gas Alam yang terletak di Pulau Pagerungan Besar Kec.

Sapeken Kab. Sumenep yang dikelola oleh PT. Energi Mega

Persada.....

25



Persada (EMP) Kangean Limited. Berdasarkan data tahun 2001

menunjukkan bahwa dua pabrik pengolah gas yang di Pulau

Pegerungan Besar memproduksi gas alam sebesar 175 MMSCFD

(juta kaki kubik per hari) per pabrik, yang disalurkan melalui pipa

bawah laut sepanjang 425 Km dari Pulau Pagerungan menuju

instalasi PT. PGN (Perusahaan Gas Negara) di Porong Sidoarjo

(sebagai home base) yang kemudian dipasok untuk memenuhi

kebutuhan pabrik penyedap masakan antara lain Ajinomoto, Sasa.

(a) Inti dan Miwon serta PT. Semen Gresik, Petro Kimia

dan PT. Aneka Gas Surabaya. Pada akhir tahun 2005,

PT. EMP Kangean Ltd. menyatakan bahwa kandungan

gas di Pagerungan mengalami penurunan dan PT. EMP

Kangean Ltd. yang menguasai Blok Kangean dan akan

mengelola wilayah kerja migas Blok Kangean hingga

tahun 2030 setelah pada bulan Agustus 2004

mengakuisisi saham BP Kangean. Dan mulai Minggu III

bulan Nopember 2007 sampai dengan Minggu II bulan

Januari 2008 PT. EMP Kangean Ltd. yang sekarang

berganti nama menjadi PT. Kangean Energy Indonesia

Ltd. sedang melakukan pengeboran di sumur Terang

Serasun I, II dan III yang masih masuk wilayah Blok

Kangean terletak dilepas pantai 30 Km arah tenggara

dari Pulau Ra’as atau 35 Km arah barat daya dari Pulau

Kangean, dengan kedalaman laut antara 100 – 200

meter.

Hasil produksi gas yang akan diperoleh dari sumur

tersebut diproyeksikan sekitar 300 MMSCFD (juta kaki

kubik per hari). Gas yang dihasilkan akan disalurkan

melalui jaringan pipa bawah laut dengan ukuran 20”

sepanjang 26 Km dan disambungkan ke pipa gas jalur

Pagerungan.....

26



Pagerungan – Porong (EJGP = East Java Gas

Pipeline). Di wilayah Blok Kangean ada 14 sumur

produktif, 7 sumur didarat dan 7 sumur lagi di lepas

pantai. Jumlah produksi gas alam Pagerungan (data

Pertamina) periode Januari s/d September 2001 :

350.000.000 MSCF (Million Standart Cubic Feet) per

hari, dengan nilai produksi (bruto) : $ 83.558.000 atau

Rp. 584.906.000.000,-

(b) Tambang Gas Alam yang terletak di lepas pantai Pulau

Giligenting atau ± 70 mil dari Kota Sumenep yang

dikelola oleh PT. Santos Pty. Ltd. dengan sumur Maleo I

yang telah berproduksi sejak tanggal 29 September

2006.Tapi produksi perdana gas tersebut masih belum

maksimal, yang seharusnya 100 MMSCFD (juta kaki

kubik per hari) baru bisa memproduksi 70 MMSCFD

(juta kaki kubik per hari). Gas yang dihasilkan juga

disalurkan melalui jaringan pipa bawah laut dengan

diameter 14” sepanjang 7,3 Km yang disambungkan ke

pipa gas jalur Pagerungan – Porong (EJGP = East Java

Gas Pipeline) menuju instalasi PGN (Perusahaan Gas

Negara) di Porong. Berdasarkan perjalanan waktu

selain Pulau Pagerungan Besar Kec. Sapeken dan

perairan Pulau Giligenting Kab. Sumenep masih ada

sedikitnya 8 titik migas lagi yang ditemukan dan dalam

tahap dieskplorasi, yaitu berada di Perairan Kalianget

dan lepas pantai sebelah utara Kab. Sumenep

Masalembu. Pengeboran migas di 8 titik tersebut akan

dilakukan oleh 3 investor asing yaitu PT. Anardako, PT.

Petronas Carigali dan PT. KNOC Ltd. antara lain :

(1) PT. Anardoko.....

27



(1) PT. Anardako mengeksplorasi 4 titik di lokasi Blok

NEM III, dilepas pantai sebelah utara Pulau

Madura sekitar ± 72 – 99 Km (45 – 55 Mil) dari

Kab. Sumenep yaitu sumur Garam 1, Jahe 1,

Kunyit 1 dan Merica 1.

(2) PT. Petronas Carigali mengeksplorasi 2 titik di

lokasi Blok NEMO IV diperairan Kalianget Kab.

Sumenep yaitu sumur Aruwana dan Baronang.

(3) PT. KNOC (Korea National Oli Company) Ltd.

mengeksplorasi 2 titik di lokasi Blok NEM I dan

NEM II dilepas pantai sebelah utara Kab.

Sumenep yaitu sumur Attiya 1 dan Bintang 1.

Hingga saat ini kekayaan hasil tambang gas dan

minyak bumi yang ada di wilayah Kabupaten

Sumenep masih dikelola oleh Kontraktor Kontrak

Kerja Sama (KKKS) antara lain :ARCO – Kangean

Block, Trend Java Sea Blok 4, Masalembu Shell,

British Petroleum Sakala Timur, Mobile Oil, Amoco

Indonesia, Hudbay Oil International, Anardako,

Petronas Carigali, Oil, KNOC Ltd., SPE Petrolium

Ltd.

(4) Berdasarkan keputusan Bupati Sumenep nomor :

188/458/KEP/435.031/2011 tanggal 28 Desember

2011 tentang izin lokasi pengeboran minyak dan

gas diatas tanah seluas ± 4 hektar di desa Tanjung

Kec. Saronggi Kab. Sumenep yang dikelola oleh

PT. ENERGI MINERAL LANGGENG (PT. EML).

Pada Tanggal 03 April 2012 bertempatdi lokasi

sumur ENC-1 PT ENERGI MINERAL LANGGENG

di desa Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep.

Namun.....

28



Namun dalam pelaksanaan eksplorasi PT. EML

terdapat permasalahan / penolakan dari kelompok

kontra yang ditunggangi LSM, adapaun yang

menjadi latar belakang penolakan ekplorasi

tersebut adalah permasalahan Kompensasi

berupa wujud fisik seperti jalan, sarana dan

prasarana untuk memenuhi kebutuhan dan

kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Kec.

Saronggi Kab. Sumenep. Guna menyelesaikan

permasalahan tersebut, diadakannya audensi

yang diawaki komisi B DPRD Kab. Sumenep

namun dalam audensi tersebut belum ditemukan

solusi yang solutif untuk permasalahan antara PT.

EML dengan masyarakat Desa Tanjung Kec.

Saronggi,diantara hasil audensi di komisi B DPRD

Sumenep antara lain :

a) Pihak Komisi B tidak tahu menahu atas

sosialisasi atau eksplorasi oleh PT EML

karena tidak diberitahu pihak terkait.

b) Pihak komisi B akan mengirimkan surat

kepada PT EML untuk emnyampaika aspirasi

dari masyrakat Desa Tanjung Saronggi dan

meminta PT EML untuk segera melakukan

sosialisasi ulang atas kegiatan pengeboran

migas di Desa Tanjung Saronggi meskipun

sosialisasi sebelumnya pernah dilakukan.

c) Sampai.....

29



c) Sampai belum ada sosialisasi ulang tersebut

oleh pihak PT EML untuk sementara agar

kegiatan pengeboran dihentikan, apabila

dalam tenggat waktu 7 hari tidak ada

tanggapan dari pihak PT EML maka

masyarakat Desa Tanjung akan memblokir

akses jalan menuju PT EML . Setelah

sosialisasi lanjutan dilaksanakan yang

dihadiri oleh : Ketua general manager PT

EML SOPANDI TOSSIN, Perwakilan BP

Migas Jawa-Bali ELAN BIMANTORO, Kabag

ESDM Kab. Sumenep SUPRAYOGI,

Forpimda Kab. Sumenep, Toga, Tomas Desa

Tanjung. Diperoleh keputusan yang intinya

mempertimbangan aspirasi masyarakat

dengan ini pengeboran sumur di Desa

Tanjung Kec. Saronggi ditutup. Untuk proses

penutupan sumur ENC-1 dibutuhkan waktu

untuk prosedur pengamanan dan ketehnikan

operasi. Sampai saat ini pelaksanaan

eksplorasi PT. EML tidak beroprasi/kegiatan

dihentikan dikarenakan menurut PT. EML

sumber gas belum siap dilaksanakan

pengeboran. Pada tanggal 30 Juli 2018

Sesuai surat Kepala Perwakilan SKK Migas

Jabanusa tanggal 6 Juli 2018 Nomor : SRT-

0604/SKKMI6000/2018/SO perihal

Permasalahan dan tuntutan Masyarakat

lahan lokasi pemboran sumur ENC, maka

kegiatan pengeboran sumur eksplorasi di

desa Tanjung kec. Saronggi kab. Sumenep

dilanjutkan.....

30



dilanjutkan kembali ENC-2. PT. Energi

Mineral Langgeng sebagai Kontraktor, Desa

Tanjung sebagai pengeboran potensi

migasnya sangat prospektif karena juga

direncakan pembangunan PLTGU 500 MVA

untuk kelistrikan di Pulau Madura.

(2) Selain gas alam di Kabupaten Sumenep terdapat Tambang

batu fosfat yang berlokasi di wilayah Kecamatan Dasuk,

Ambunten, Pasongsongan, Batuputih dan Kecamatan

Lenteng, sedangkan di kepulauan terdapat di Kecamatan

Arjasa Pulau Kangean. Adapun pertambangan batu fosfat

tersebut belum dikelola secara profesional, namun demikian

sudah dilakukan penggalian guna dibuat bisnis secara pribadi

orang-orang setempat.

4) Aspek Ideologi

a. Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia,

masih diterima oleh sebagian besar bangsa Indonesia, namun pada

era reformasi mengalami degradasi pemahaman dan penghayatan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan

perkembangan kehidupan demokrasi, muncul keinginan kelompok

tertentu untuk mengubah Pancasila dengan Ideologi lain yang

berorientasi kepada agama tertentu.

b. Di wilayah Kabupaten Sumenep ancaman terhadap Ideologi

Pancasila juga datang dari Kelompok Garis Keras berbasiskan

agama tertentu yang muncul kepermukaan secara terbuka dan

paling intent melakukan penggalangan. Kelompok dibawah Amir

Jamaah Ansharut Tauhid Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dan

melakukan ceramah di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten

c. Sumenep.....

31



c. Sumenep dengan menggunakan kegiatan Silahturahmi dan

Pengajian / Tablig Akbar, menolak Ideologi Pancasila dan menuntut

untuk diganti dengan Syariat Islam, terlebih lagi berkembangnya

paham ISIS yang banyak beranggotakan simpatisan JAD.

5) Aspek Politik

Kondisi politik yang mewarnai situasi Keamanan di wilayah Kabupaten

Sumenep tahun 2021, antara lain sebagai berikut :

a) Pasca pelaksanaan Pilkades tahun 2019;

b) Pasca pelaksanaan Pemilu 2019;

c) Jelang pelaksanaan Pilkada Kab. Sumenep 2020;

d) Jelang pelaksanaan Pilkades 2021;

e) Isu politik nasional yang berdampak pada situasi politik diwilayah

Kabupaten Sumenep;

f) Pelaksanaan Musda maupun Muskercab parpol untuk melakukan

reorganisasi kepengurusan;

g) Kebijakan politik dalam menyelesaikan permasalahan diwilayah

Kabupaten Sumenep dengan mengesampingkan aspek yuridis

hukum.

6) Ekonomi

a) Dampak krisis ekonomi global membawa dampak langsung

terhadap situasi ekonomi di wilayah Kabupaten Sumenep dan

sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan menuju

pemulihan secara menyeluruh.

b) Rendahnya harga tembakau yang merupakan tanaman favorit

petani di wilayah Kab. Sumenep sehingga masyarakat

melaksanakan aksi unjuk rasa agar harga tembakau menggunakan

harga standart dan disesuaikan dengan daerah lainnya.

c) Permasalahan.....

32



c) Permasalahan yang dihadapi oleh Petani Garam di Madura

termasuk di wilayah Kabupaten Sumenep adalah terkait dengan

masalah penyerapan dan pemasaran hasil produksi garam dimana

saat ini para petani garam sulit untuk menjual hasil produksi garam

dikarenakan saat ini sudah termasuk titik terendah masalah

penyerapan dan harga garam, saat ini harga garam rakyat berkisar

Rp. 350.000 s/d Rp. 500.000 perton sehingga sangat merugikan

bagi masyarakat petani garam.

d) Masyarakat Kab. Sumenep yang bermata pencaharian bertani /

bercocok tanam yang masih menggantungkan kepada pupuk

bersubsidi, tidak ditunjang dengan jumlah alokasi subsidi untuk

wilayah Kab. Sumenep.

e) Perkembangan hasil pertanian tanaman pangan dan holtikultura :

(1) Hasil produksi padi dan polowijo : padi sawah, padi lading,

jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, kacang

hijau.

(2) Hasil produksi tanaman perkebunan rakyat : Kelapa , kopi,

cengkeh, jambu mete, kapok randu, pinang, lada, kemiri,

cabe jamu, siwalan, serat nanas, pinang, asam jawa, kakao.

f) Perkembangan hasil perikanan di wilayah Kabupaten Sumenep,

sebagai berikut:

(1) Data jumlah perahu/kapal penangkap ikan di wilayah

Kabupaten Sumenep.

(2) Data.....

33



(2) Data banyaknya alat penangkapan ikan yang digunakan para

nelayan di Kabupaten Sumenep:gilneet, 33ector, dogol,

purseine, 33ector33, pancing.

(3) Data banyaknya produksi ikan menurut sub 33ector

perikanan laut dan budidaya di wilayah Kabupaten Sumenep.

(4) Data hasil produksi dan nilai produksi ikan Tambak sebesar

1.131,75 Ton dengan Nilai produksi sebesar Rp. 38.196.290

yang terdiri dari beberapa jenis ikan.

5) Data hasil produksi ikan olahan sebesar 17.429.75 Ton,

terdiri dari ikan kering 12.005,34 Ton, ikan asapan / pindang

5.424,41Ton dan Terasi 2.178,73Ton dengan Nilai produksi

sebesar Rp. 98.042.400,00yang tersebar dibeberapa

Kecamatan. Jumlah Nelayan / Petani ikan di wilayah

Kabupaten Sumenep sebanyak 40.126 orang nelayan laut,

1.238 orang petani ikan payau, 308 orang petani ikan air

tawar dan 69 orang petani ikan perairan umum.

7) Sosial Budaya

a) Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya usia kerja

mendiorong masyarakat untuk mencari lapngan pekerjaan diluar

Kabupaten Sumenep,selain itu masalah menonjol bidang Tenaga

Kerja Indonesia yaitu kedatangan TKI Deportasi Malaysia asal

Kabupaten Sumenep, khususnya yang paling banyak dari wilayah

Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan Pulau Kangean.

b) Keberadaan Yayasan Al Huda Jl. HOS Cokroaminoto I Kepanjin Kec. Kota

Sumenep tepatnya di masjid Al Husein yang didalamnya merupakan

penganut aliran syiah dengan diketuai oleh ABD. WAHID, ST, jenis

kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir di Sumenep, 31 Oktober 1970,

pekerjaan guru/dosen STKIP PGRI Sumenep, alamat Jl. Lumba-

Lumba.....

34



Lumba No. 7 RT. 11 / RW. 02 Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep,

dapat berpengaruh menimbulkan isu sara mengingat di Kab. Sampang

telah terjadi konflik agama yang berlatar belakang aliran Syiah dan

didukung lagi dengan diterbitkannya SE Gubernur Jatim pada tahun

2013 yang melarang aliran syiah diwilayah Jatim.

c) Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung oleh siswa / wali murid

masih dirasakan membebani walaupun Pemerintah telah

melaksanakan program bantuan pendidikan, hal ini terlihat masih

adanya sumbangan yang diminta oleh sekolah tiap kali penerimaan

siswa baru.

d) Berkembangnya isu santet ditingkat pedesaan yang berakibat

tindakan main hakim sendiri dari sebagian dilingkungan atau

kelompok masyarakat karena rendahnya SDM masyarakat dalam

memahami ilmu agama yang dianutnya khususnya agama Islam,

hal ini juga disebabkan karena kurangnya pemahaman dari para

tokoh agama utamnya dari Ormas NU yang terbesar diwilayah Kab.

Sumenep yang kepengurusannya sampai kepelosok desa kurang

mampu menerjemahkan melalui bahasa agama kepada masyarakat

yang berkaitan dengan isu santet, selain itu para pengurus NU

terkesan hanya memanfaatkan kebesaran NU untuk kepentingan

pribadinya bukan membesarkan NU.

e) Perubahan cuaca dan terjadinya bencana alam secara nyata tidak

dapat dipastikan namun pada kenyataannya bencana alam

dikarenakan ulah manusia yang egois terhadap lingkungannya.

f) Masyarakat Kab. Sumenep yang bercirikan religius/agamis

mendorong masyarakatnya untuk patuh terhadap ketokohan Kyai/

Ulama yang menjadi panutannya.

g) Permasalahan.....

35



g) Permasalahan lahan pegaraman antara PT Garam dengan

Yayasan/kelompok petani garam maupun intern Yayasan akan terus

berlanjut dikala setiap musim tanam budidaya ikan dan produksi

garam.

h) Dampak setiap kebijaksanaan Pemerintah maupun momentum

khusus nasional dimanfaatkan oleh kelompok mahasiswa dan

masyarakat tertentu untuk melakukan aksi unras mensikapi hal

tersebut.

i) Agama

a) Perbandingan pemeluk agama di wilayah Kabupaten

Sumenep: Islam sebanyak 1.168.822 orang, Kristen Protestan

sebanyak 3.528 orang, sebanyak 2.899 orang, Hindu

sebanyak 145 orang, Budha sebanyak 216 orang, Lainnya

sebanyak 5 orang.

b) Jumlah tempat peribadatan:Masjid sebanyak 1.502 buah,

Langgar/Mushola sebanyak 3.178 buah, Gereja sebanyak 8

buah, Tri Dharma sebanyak 1 buah.

j) Perkembangan pendidikan di wilayah Kabupaten Sumenep :

Tahun ajaran 2018-2019 Jumlah sekolah di Kabupaten

Sumenep 3.165 unit, perkembangan pendidikan di SD, SLTP, SMA,

SMK mengalami kenaikan dan penurunan dibanding tahun ajaran

2017-2018 yakni Jumlah Sekolah Dasar (SD) mengalami penaikan,

sementara jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

mengalami kenaikan. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)

mengalami kenaikan dan Sekolah Mengengah Kejuruan (SMK)

mengalami Kenaikan.

Jumlah.....

36



Jumlah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah

Aliyah dan Madrasah Diniyah di Kabupaten Sumenep pada tahun

2019 berturut-turut adalah adalah 541 unit, 313 unit, 142 unit, dan

1.332 unit dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 28.142 orang.

Jumlah Universitas/ Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumenep

sebanyak 4 unit. Dengan 10 jumlah jurusan di Universitas Wiraraja,

6 jumlah jurusan di STKIP PGRI, 6 jumlah jurusan di IDIA Pragaan,

dan 6 jumlah jurusan di STIK Annuqoyah.

8) Aspek Keamanan

Secara umum dibidang Keamanan Tahun 2019 di wilayah Kabupaten

Sumenep, antara lain sebagai berikut :

a) Ancaman jaringan terorisme dengan melakukan pembentukan

jaringan diwilayah Kab. Sumenep, pasca penyerahan diri ARIS

MA’RUF yang pernah mengajar di yayasan Salsabila Ds.

Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep, tidak menutup kemungkinan

masih adanya jaringan yang lain yang berdomisili di wilayah

Kabupaten Sumenep.

b) Rendahnya kesadaran masyarakat merupakan faktor yang

sangat dominan sehingga dapat mendorong terjadinya tindak

pidana Konvensional (Curas, Curat dan Curranmor) yang

diperkirakan cenderung terus meningkat pada Tahun 2019

yang mewarnai situasi Kamtibmas secara khusus di wilayah

Kabupaten Sumenep.

c) Munculnya berbagai kasus tindakan main hakim sendiri oleh

sekelompok masyarakat tertentu, hal tersebut tidak terlepas dari

berkembangnya isu menyesatkan maupun penanganan yang tidak

tuntas terhadap masalah – masalah yang meresahkan

masyarakat, hal ini perlu disikapi oleh seluruh aparat keamanan

agar.....

37



agar dalam setiap melakukan tindakan tidak bersifat arogansi

dan menyimpang dari prosedur hukum yang telah ditentukan.

d) Dengan adanya Perda yang tidak mengatur tentang kartu

ternak/hewan (sapi,kerbau, kuda) kepada pemilik ternak

tersebut termasuk pembawaan hewan dari satu wilayah ke

wilayah lain, serta prosedur pemotongan hewan, hal ini akan

dijadikan peluang para pelaku kejahatan pencurian hewan

termasuk para pelaku pertolongan jahat curhewan (penadah).

. e) Rendahnya putusan pengadilan terhadap para pelaku

kejahatan sehingga tidak membuat efek jera para pelaku

kejahatan yang akhirnya ada kecenderungan untuk mengulangi

lagi, disamping itu membuka peluang para pelaku kejahatan

baru / pemula.

f) Banyaknya pelabuhan laut yang menghubungkan antar pulau

dan lemahnya pengawasan maupun pengamanan di pelabuhan

tersebut membuka peluang pengiriman barang – barang illegal

termasuk barang – barang hasil kejahatan diantaranya ranmor,

narkoba, hewan dan pelarian para pelaku kejahatan.

g) Mudahnya peredaran bahan baku untuk pembuatan handak

dapat menjadikan kesempatan bagi para nelayan untuk merakit

dan menggunakannya dalam mencari ikan dilaut selain itu

dapat berpotensi untuk melakukan terror maupun tindakan

kejahatan dengan kekerasan.

h) Terjadinya pencurian sarana prasarana penerangan lampu

jalan yang menggunakan energi matahari dengan

menggunakan aki kering di sepanjang pinggir jalan yang mudah

untuk dilakukan pencurian maupun sabotase dikarenakan

diwilayah yang sepi.

i) Adanya.....

38



i) Adanya indikasi dugaan korupsi ditingkat Instansi Pemerintahan

akan tetap menjadi sorotan masyarakat termasuk kasus –

kasus korupsi yang sudah dilaporkan dan ditangani oleh pihak

Kejari maupun Polres yang dianggap belum tuntas atau

lamban.

j) Meningkatnya kasus curanmor roda 2 pada tahun 2019 dan

meningkatnya kasus curanmor roda 4 pada tahun 2019 yang

diakibatkan lemahnya sistem pengamanan dari para pemilik /

pengguna dan banyaknya jalur pelarian baik daratan maupun

antar pulau membuat kecendrungan para pelaku curanmor

untuk melakukan aktifitasnya.

k) Pasca Pemilu dan Pilkades Tahun 2019 , Pilgub 2018 serta

Pilkada Kab Sumenep 2020 meningkatkan suhu politik

mengingat masing paslon yang kalah maupun yang menang

memiliki basis massa sehingga menimbulkan perpecahan di

elite politik maupun Toga Tomas berpengaruh diwilayah Kab

Sumenep.

l) Data Kriminalitas

(a) Data Crime Index tahun 2017 – 2019 sebagai berikut :

(b) Data.....

CRIME TOTAL CRIME CLEARANCE

2017 2018 2019 2017 2018 2019

494 484 372 313 310 273

39



(b) Data kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah Hukum

Polres Sumenep pada tahun 2017-2019 sbb :

NO JENIS PERKARA 2017 2018 2019

CT CC CT CC CT CC

1 CURAT 53 24 51 29 36 31

2 CURANMOR 115 18 109 19 51 24

3 CURAS 12 10 16 11 4 2

4 CUR KAWAT TELP 0 0 1 4 0 0

5 CUR HEWAN 8 11 4 3 3 5

6 CUR BIASA 12 8 30 18 32 8

7 CUR RINGAN 7 7 6 7 10 8

8 PEMBUNUHAN 13 10 7 8 2 6

9 ANIRAT 6 1 1 0 2 4

10 ANIAYA 69 57 56 51 48 41

11 ANINGAN 5 4 5 6 2 2

12 KEBAKARAN/PEMBAKARAN 0 0 0 0 3 0

13 PERJUDIAN 21 21 9 12 14 14

14 PEMERKOSAAN 3 2 2 2 2 3

15 CABUL 18 15 18 13 10 8

16 ANIAYA ANAK / LINDUNG ANAK 2 8 10 6 10 5

17 MEMBAWA LARI PEREMPUAN 5 4 2 2 2 2

18 PERZINAHAN 1 1 10 8 3 4

19 PENELANTARAN KELUARGA 7 6 10 6 6 5

20 KDRT 15 12 20 16 8 9

21 PERBUATAN TIDAK

MENYENANGKAN

1 4 5 4 3 2

22 PENGHINAAN 1 0 1 0 3 1

23 PENCEMARAN NAMA BAIK 3 2 2 0 4 1

24 PENIPUAN 22 16 19 11 27 22

JENIS.....

40




CT CC CT CC CT CC

25 PENGGELAPAN 14 8 16 8 12 8

26 SAJAM 11 11 17 17 11 12

27 SENPI / HANDAK 7 7 2 2 2 0

28 PENADAHAN 17 19 9 19 12 24

29 PENGRUSAKAN 5 2 7 4 4 2

30 PENEMUAN MAYAT 3 3 0 0 0 0

31 PENCULIKAN 0 0 0 0 0 0

32 PEMALSUAN SURAT / STAMPEL 5 1 3 0 2 1

33 PEMALSUAN TANDA TANGAN 0 0 2 0 2 1

34 PEMALSUAN KETERANGAN 1 1 0 0 1 0

35 PEMERASAN 1 1 2 2 3 2

36 PERAMPASAN 0 0 0 0 1 0

37 PENGANCAMAN 2 1 1 0 0 0

38 PENYEROBOTAN TANAH 6 1 2 0 2 0

39 MASUK PEKARANGAN TANPA

IJIN

4 1 1 1 0 0

40 KORUPSI 0 0 2 1 0 0

41 BBM 1 3 3 3 1 1

42 PUPUK 0 0 0 0 0 0

43 ILLEGAL MINING / PASIR 3 3 0 0 0 0

44 ILLEGAL LOGGING / KAYU 6 6 7 7 7 5

45 ILLEGAL FISHING / PERIKANAN 2 2 2 2 0 0

46 PENAMBANGAN 0 0 0 0 0 0

47 LINGKUNGAN HIDUP 1 0 0 1 0 0

48 PELAYARAN 0 0 0 0 0 0

49 UPAL 0 0 0 0 0 0

50 Kejahatan Lain-2 2 3 7 6 10 6

51 FIDUSIA 2 0 1 0 3 0

52 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0

JENIS.....

41




CT CC CT CC CT CC

53 UU IT 2 0 6 1 14 4

54 NARKOBA 56 56 78 78 93 93

JUMLAH 550 369 562 388 465 257

(c) Laka Lantas 3 Tahun Terakhir

JUMLAH

LAKA TREND

JUMLAH

LAKA TREND

JUMLAH

LAKA TREND

2016 2017 SELISI

H % 2017 2018

SELISI

H % 2018

201

9

SELISI

H %

154 164 +10 6.09

% 164 181 +17

9,3

9% 181 185 +4

2,16

%

(d) Pelanggaran Lalu lintas 3 Tahun Terakhir

URAIAN

DATA GAR LANTAS

2017 2018 2019

Pelanggaran 23.055 19.733 13.293

b. Analisis

Analisis Analisis ini ditujukan atas berbagai faktor yang ada di luar

maupun di dalam institusi Polres Sumenep beserta jajarannya, yang dapat

dijadikan sebagai bahan masukan untuk dikaji, agar dapat ditemukan

formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Personel Polri

Polda Sumenep saat ini sebanyak 742 orang yang terdiri dari 4 Pamen,

64 Pama, 674 Brigadir serta PNS Polres Sumenep sebanyak 27 orang

terdiri dari 3 orang Gol III, 22 orang Gol II, 2 orang Gol I, sebagai

komplemen utama dalam organisasi Polres Sumenep, dengan police ratio

1 : 1.472.

Postur.....

42



Postur kekuatan Polres Sumenep telah terstruktur dan tergelar di

Mapolres Sumenep dan satuan kewilayahan yang terdiri dari satu 1 Polsek

C2, 24 Polsek C3, 1 Polsek tipe D dan 1 Polsubsektor sesuai dengan pola

kebutuhan dan keseimbangan organisasi dengan kompetensi utama

profesional, bermoral, modern,unggul dan humanis guna memantapkan

pelaksanaan pelayanan publik yang unggul (excellent) agar situasi

kamtibmas di wilayah Kabupaten Sumenep semakin aman dan kondusif.

Sarana prasarana operasional Polres Sumenep dan peralatan dari

berbagai jenis yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional

Polres Sumenep telah digelar sampai dengan tingkat Polsek, rata-rata

seluruh Polsek jajaran Polres Sumenep telah dilengkapi dengan Ranmor

R-4 minimal 2 Unit, R-2 minimal 3 Unit. Polres dilengkapi R-4 minimal 6

Unit, R-2 minimal 20 Unit, Truck dan peralatan Dalmas minimal 1

Unit/peleton, walaupun sarana dan peralatan tersebut belum tercukupi

secara maksimal sehingga sangat memudahkan dan mempercepat dalam

kegiatan operasional Kepolisian

. Laporan hasil penilaian atas kinerja maupun pertanggung-jawaban

penggunaan anggaran Polres Sumenep memperoleh kriteria sebagai

berikut hasil evaluasi SAKIP Polres Sumenep Tahun 2019 oleh Itwasda

Polda Jatim mendapat nilai 62, 87 dengan kategori B (baik, perlu sedikit

perbaikan).

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain permasalahan

hukum di mata masyarakat terkait integritas hukum masih belum tercapai

rasa berkeadilan, transparan, akuntabel berkeadilan, diskriminasi dan

cenderung komersialisasi dari tingkat penyidikan sampai peradilan (Polri,

Jaksa/PU dan Hakim) dalam sistem CJS, sehingga berpotensi praktek

mafia hukum, serta kesadaran hukum masyarakat masih rendah,

cenderung anarkis/main hakim sendiri dalam menyelesaikan

permasalahan.

Pada.....

43



Pada tahun 2021 masih menjadi prioritas dalam penanganannya

karena meresahkan masyarakat dan merugikan Negara antara lain

kejahatan cyber yang semakin berkembang dengan korban dan pelaku

lintas negara dan gangguan kamtibmas terkait dengan kejahatan

konvensional (3C) curat, curas dan kejahatan jalanan (Street Crime),

tindak pidana ekonomi, dan kejahatan lintas negara (transnational) antara

lain terorisme, narkotika/psikotropik (drugs trafficking), perdagangan

manusia (Trafficking Persons), pencucian uang (money laundry), arms

smuggling, iIlegal logging, cyber dan lain-lain.

Meningkatnya potensi konflik sosial yang mengarah kepada

intoleransi dan radikalisme melalui sarana media social, berpotensi

gangguan keamanan masihsangat luas dari konflik-konflik yang timbul

akibat dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keanekaragaman

suku, budaya dan agama, euforia, kebebasan menyampaikan pendapat

dan konflik kepentingan partai politik. Peningkatan dinamika masyarakat

yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, telah membawa

perubahan pola pikir kehidupan masyarakat, salah satu akses mudahnya

pemunculan prilaku ekstrim dan pemikiran masyarakat yang negatif,

diimplementasikan melalui perbuatan-perbuatan yang ekstrim dalam

bentuk pelecehan seksual, perdagangan manusia, penyelundupan

manusia, peledakan bom, tindakan anarkis, bisnis illegal, premanisme

yang menciptakan ketidaktertiban, dan konflik yang berdampak kepada

terjadinya gangguan kamtibmas. Opini yang dibangun di media sosial

untuk melemahkan pemerintah melalui issu politik, sosial, tenaga kerja

asing dan penegakkan hukum dan kebijakan Pemerintah Daerah, yang

menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yang melahirkan aksi unjuk

rasa yang berpotensi ditunggangi oleh kepentingan politik dari suatu

golongan. Hakekat ancaman yang rutin terjadi sesuai dengan kalender

Kamtibmas Tahunan antara lain perayaan Tahun baru, keagamaan dan

agenda Pemerintah daerah yakni kegiatan pesta kesenian serta

peringatan hari besar internasional dan nasional.

2. Identifikasi.....

44



2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tughas Polres Sumenep seiring dengan perkembangan

lingkungan global, regional, nasional dan daerah akan semakin berat dan

kompleks. Truntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja

Polres Sumenep dan dan pelayanan di bidang Kepolisian semakin tinggi

mengharuskan Polres Sumenep menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit

yang efektif dalam mewujudkan keamanan Kabupaten Sumenep, dengan

mencermati berbagai permasalahan yang digambarkan dalam kondisi umum

dan hasil analisis maka teridentifikasi beberapa permasalahan di bidang

keamanan yang akan dihadapi Polres Sumenep pada Tahun 2021, sebagai

sebagai berikut :

a. dampak ekonomi dari akibat adanya penyebaran Covid-19 yang turut

mempengaruhi kemanan dan ketertiban masyarakat;

b. jumlah kekuatan personel Polri di Polres Sumenep belum dapat mencukupi

secara keseluruhan mulai dari tingkat Polres sampai dengan tingkat

Polsek;

b. satu desa satu Bhabinkamtibmas, sebagai basis deteksi dini dan problem

solving, belum mencapai ideal karena masih merangkap tugas di beberapa

desa dan terlibat tugas operasional;

c. penguatan pengawasan internal dan kerjasama dengan pengawasan

eksternal yang masih perlu ditingkatkan untuk menjawab opini dan

kepercayaan publik;

d. masih belum memadainya kesejahteraan para petugas pengemban

diskresi kepolisian sehingga masih terdapat petugas yang melakukan

penyimpangan untuk mendukung kebutuhan operasional dilapangan dan

kebutuhan pribadi;

e. terbatasnya.....

45



e. terbatasnya dukungan anggaran belanja modal pada program peningkatan

sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas

Kepolisian;

f. belum terpenuhinya alut/alsus sesuai kebutuhan baik secara kualitas

maupun kuantitas guna melaksanakan tupoksi Polri;

g. belum tersedianya rumah tahanan Polri (Rutan Polri), yang sesuai

standard HAM dan rumah barang bukti dan sitaan Polri (Rubasan Polri)

sehingga berakibat masih banyak barang bukti yang kurang terawat, rusak

dan hilang;

h. masih terdapatnya kendala dalam penyidikan kriminalitas di lingkungan

instansi pemerintah tertentu;

i. proses globalisasi dan kemajuan Iptek juga menghadirkan berbagai

ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang perlu

diantisipasi sehingga belum optimal pelayanan kamtibmas berbasis IT

dalam memberikan ketanggap segeraan atas respon pelayanan

masyarakat (quick respon);

j. masih terdapatnya indikasi sikap, prilaku dan tindakan anggota Polri

dilapangan dalam menjalankan tugasnya menangani kasus-kasus yang

muncul di tengah masyarakat dengan sikap berlebihan / ove action atau

arogan tanpa disertai pendekatan etika dan estatika;

k. angka pelanggaran disiplin / Pidana yang dilakukan oleh oknum anggota

Polri masih cukup tinggi hal tersebut merupakan indikator belum

berhasilnya sistem dan metode pembinaan personal / kurangnya

sosialisasi atau memang personal tersebut tidak menerapkan dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari;

l. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin menganggu

stabilitas dan keamanan nasional;

m. peredaran.....

46



m. peredaran narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme semakin marak dan

telah pada taraf yang meresahkan masyarakat;

n. masih tingginya konflik sosial, aksi sweeping, premanisme dan tindak

kejahatan yang meresahkan masyarakat;

o. semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan

pengetahuan dan penanganan yang berbeda;

p. masih tingginya pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi dan Misi

a. Polda Jatim 1) Visi

“Terwujudnya situasi Kamtibmas Wilayah Jawa Timur yang aman dan

kondusif”;

2) Misi

”melindungi, mengayomi, melayani dan penegakkan hukum.”

a) melindungi

anggota Polri Polda Jatim memiliki kemampuan dalam

memberikan perlindungan keselamatan jiwa raga, harta benda,

masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan

atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi masyarakat

sehingga merasa tenteram dan damai tanpa perbedaan

perlakuan;

b) mengayomi.....

47



b) mengayomi

anggota Polri Polda Jatim wajib memiliki kemampuan

memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, pesan,

ajakan, contoh dan nasehat yang bermanfaat bagi masyarakat

guna terciptanya rasa aman dan tenteram“;

c) melayani

anggota Polri Polda Jatim memberikan pelayanan Kepolisian

kepada masyarakat dengan mudah, cepat, bermoral, simpatik,

ramah dan sopan sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas

Kepolisian;

d) penegekan hukum

anggota Polri Polda jatim mampu memberikan kapasitas hukum

kepada masyarakat secara transparan, profesional dan

proporsional.

b. Polres Sumenep

1) Visi

“Terwujudnya situasi Kamtibmas Wilayah Kabupaten Sumenep yang

aman dan kondusif”;

2) Misi

”melindungi, mengayomi, melayani dan penegakkan hukum”

a) melindungi

anggota Polri Polres Sumenep memiliki kemampuan dalam

memberikan perlindungan keselamatan jiwa raga, harta benda,

masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan

atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi masyarakat

sehingga merasa tenteram dan damai tanpa perbedaan

perlakuan;

b) mengayomi.....

48



b) mengayomi

anggota Polri Polres Sumenep wajib memiliki kemampuan

memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, pesan,

ajakan, contoh dan nasehat yang bermanfaat bagi masyarakat

guna terciptanya rasa aman dan tenteram“;

c) melayani

anggota Polri Polres Sumenep memberikan pelayanan

Kepolisian kepada masyarakat dengan mudah, cepat, bermoral,

simpatik, ramah dan sopan sesuai kepentingannya dalam

lingkup tugas Kepolisian“;

d) penegakan hukum

anggota Polri Polres Sumenep mampu memberikan kapasitas

hukum kepada masyarakat secara transparan, profesional dan

proporsional.

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Polda Jatim

1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di

seluruh wilayah Jatim;

2) menegakkan hukum secara berkeadilan;

3) mewujudkan Polda Jatim yang professional;

4) modernisasi pelayanan Polda Jatim;

5) menerapkan manajemen Polda Jatim yang terintegrasi dan

terpercaya.

b. Polres Sumenep

1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di

seluruh wilayah Sumenep;

2) menegakkan hukum secara berkeadilan;

3) mewujudkan Polres Sumenep yang professional;

4) modernisasi pelayanan Polres Sumenep;

5) menerapkan.....

49



5) menerapkan manajemen Polres Sumenep yang terintegrasi dan

terpercaya

3. Sasaran Prioritas Tahun 2021

a. Polda Jatim

sasaran prioritas Polda Jatim Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :

1) Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas

kamtibmas khususnya di sektor Industri, Pariwisata, dan Investasi di

wilayah Jatim;

2) Mengoptimalkan pelayanan publik Polda Jatim;

3) Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya;

4) Meningkatanya Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda

Jatim;

5) Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap

dan berkelanjutan;

6) Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpecaya.

b. Polres Sumenep

Sasaran prioritas Polres Sumenep Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut: 1) Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas

kamtibmas khususnya di sektor Industri, Pariwisata, dan Investasi di

wilayah Kab. Sumenep;

2) Mengoptimalkan pelayanan publik Polres Sumenep;

3) Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya;

4) Meningkatanya Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres

Sumenep;

5) Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap

dan berkelanjutan;

6) Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpecaya.

III. ARAH.....

50



III. ARAH KEBIJAKAN POLDA JATIM DAN POLRES SUMENEP TAHUN 2021

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim Tahun 2021.

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas

“Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas khususnya di sektor Industri, Pariwisata, dan Investasi di wilayah Jatim”, yaitu:

1. peran intelijen Polda Jatim dalam menjaga Kamtibmas melalui

peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan:

a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini,

peringatan dini, dan cegah dini) fungsi intelejen keamanan Polri yang di dukung personel, anggaran dan teknologi intelejen yang memadai guna menurunkan dan mengeleminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial; (giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117,3150/prog4/SP1/SS1/ IKU1);

b) pembentukan dan pembinaan jaringan intelejen.

(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU1);

2. Meningkatkan pencegahan proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan

penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan secara bertahap;

(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme,

radikalisme dan intolerasi melalui kegiatan preemtif dan preventif;

(giat5076, 5077/prog4/SP1/SS1/IKU1);

c) penggalangan.....

51



c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal; (giat5076/prog4/SP1/ SS1/IKU1);

d) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu

atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya; (giat5076,3143/prog4,11/SP1/ SS1/IKU1);

e) pemantapan pelaksanaan Polsek Sebagai Basis Deteksi

(PSBD) dalam Perpolisian Masyarakat sebagai sarana untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Polsek sebagai basis deteksi dan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam mendukung tugas deteksi serta pemberdayaan Bhabinkamtibmas dalam Perpolisian Masyarakat; (giat5077, 5080/prog4/SP1/SS1/IKU1);

f) Merencanakan dan melaksankaan penggelaran operasi

kepolisian kewilayahan maupun terpusat; (giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1);

g) Pembentukan dan pembinaan pokdar kamtibmas yang

merupakan salah satu unsur potensi masyarakat dalam menumbuhkan dan mendorong peran serta dalam binkamtibmas dengan pendekatan pada prinsip-prinsip penerapan modal polmas. (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1).

3. meningkatan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat melalui “Community Policing”;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan

dilakukan:

a) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan

kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) pembinaan.....

52



b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

c) pemenuhan penambahan bhabinkamtibmas dengan satu desa

satu Bhabin; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

d) penguatan kemampuan personel Bhabinkamtibmas dalam

menghadapi era new normal; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

e) melaksanakan penerapan system manajemen pengamanan

(SMP) bagi organisasi perusahaan dan atau kementrian/Lembaga. (giat3112,5081/prog4/SP1/SS1/IKU1).

4. Penanganan Konflik secara humanis;


dilakukan:

a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/

Komunitas Perempuan guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;


b) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian untuk penanganan konflik sosial; (giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);

c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan

lingkungan dalam rangka deteksi untuk memahami potensi akar masalah dan penyelesaian masalah sosial yang berpotensi menggangu kamtibmas; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

d) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui

penguatan kegiatan PAM Swakarsa (siskamlimng/satpam); (giat5077/prog4/SP1/SS1/IKU1);

e) Membangun.....

53



e) Membangun Balai Kemitraan Polisi dan Masyatrakat (BKPM)

dan Rukun Bhabinkamtibmas tiap-tiap desa/kelurahan yang bersumber dari APBD, CSR dari Perusahaan, Swadaya). (giat3120,5076,5077/prog4/SP1/SS1/IKU1).

5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan kualitas

keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas serta angkutan jalan;


dilakukan:

a) melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas;


b) melaksanakan sosialisasi Indonesia Safety Driving Centre

(ISDC); (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);

c) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral (Dishub,

Jasaraharja,dan komponen masyarakat lainnya). (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);

6) Meningkatkan peran Polda Jatim di wilayah rawan dan bencana; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan

dilakukan:

a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana; (giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) menyiapkan personel Polri yang mampu digerakkan dalam

menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholder dalam penanggulangan bencana;


c) memenuhi perlengkapan Bhabinkamtibmas terutama yang

mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

d) bersama-sama.....

54



d) bersama-sama instansi terkait bekerja sama membangun Pusat Penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas; (giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1);

e) menyiapkan anjing pelacak dan pawang anjing yang mampu di

gerakkan dalam menghadapi ketanggap segeraan penanggulangan bencana; (giat5081/prog4/SP1/SS1/IKU1);

f) melakukan kerjasama (MOU) lintas sektoral dalam penyusunan

SOP dengan instansi terkait mitigasi bencana. (giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);

7) penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polda

Jatim dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial; dan menjalin sinergritas polisional;


dilakukan:

a) kesiapan personel Polda Jatim untuk mampu di gerakan secara

cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi; (giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan

tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;


c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para

pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif. (giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1);

8) Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait, BUMN, BUMD dan

swasta;

untuk.....

55




dilakukan:

a) inventarisasi Memorandum of Understanding (MoU) Polda

Jatim dengan Pemda dan Stakeholder lainnya dalam rangka memperbaharui kerjasama yang habis masa berlakunya; (giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) meningkatan kerjasama Polda Jatim dalam kerangka kerjasama

dengan instansi terkait dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);

c) pendataan instansi pemerintah dan non pemerintah yang ada

hubungannya dengan tugas Polri dalam bidang Harkamtibmas; (giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);

d) memformulasikan dan atau menginventaris potensi

permasalahan yang terjadi pada instansi pemerintah dan non pemerintah yang menimbulkan gangguan Kamtibmas yang berdampak pada terganggunya Ipoleksosbud. (giat3112/prog4/SP1/SS1/IKU1);

9) Penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polda Jatim di wilayah

industri, pariwisata guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;


dilakukan:

a) meningkatkan patroli di wilayah industri (kawasan tertentu),

pariwisata serta di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtibmas di wilayah perairan Jawa Timur; (giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) meningkatkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

terhadap kejahatan yang merugikan kekayaan Negara (illegal loging, illegal fishing dan penyalahgunaan BBM);

(giat3137,3140,3145/prog5/SP1/SS1/IKU1);

c) patroli.....

56



c) patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan;


d) peningkatan kualitas personel polair yang mengawaki kapal

melalui pendidikan dan pelatihan; (giat3134,0002/prog4/SP1/SS1/IKU1);

e) peningkatan kegiatan bintibmas perairan guna menekan

gangguan kamtibmas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut. (giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);

10) pembentukan opini positif Polda Jatim;


dilakukan:

a) pelaksanaan cyber patrol; (giat3073/prog1/SP1/SS1/IKU1);

b) intervensi akun temuan pelaksanaan cyber patrol;


c) dilakukan counter opini terterhadap akun-akun yang memberikan opini negatif; (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

d) kemitraan Kerjasama dengan nitizen (masyarakat dunia maya)

untuk memperkuat opini yang dimasukkan pada akun temuan dalam mengcounter isu yang diposting oleh akun temuan tersebut; (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

e) dilakukan report abuse supaya postingan tersebut tidak beredar

di masyarakat dunia maya yang dimungkinkan dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat dunia nyata; (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

f) dilakukan.....

57



f) dilakukan profiling untuk mengetahui indentitas keaslian akun tersebut; (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

g) kemitraan kerjasama media mainstream dan konvensional untuk

pemberitaan positif guna memperkuat pelaksanaan counter opini. (giat3073,3149/prog1/SP1/SS1/IKU1).

11) meningkatkan keahlian personil yang bertugas membuat narasi,

gambar, video, untuk publik dan profiling akun provoaktif; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: - meningkatan SDM melalui pelatihan jurnalis, video editing,

desain grafis, desain web dan public relation.

(giat3073,3149/prog1/SP1/SS1/IKU1).

12) Mengumpulkan dan mengolah data secra efektif dan terpercaya;


dilakukan:

a) Pelaksanaan uji konsekuensi;


b) Pelayanan register informasi;


c) Monitoring pemberitaan di media massa (cetak,elektronik dan

online); (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

d) Mendokumentasikan kegiatan di Polda Jatim dan kewilayahan.


13) Penggelaran Patroli, layanan PAM di wilayah kawasan tertentu,

pariwisata serta guna mendukung terlaksananya pengamanan di wilayah obvitnas/obyek vital tertentu;

untuk.....

58




dilakukan:

a) meningkatkan patroli di wilayah kawasan tertentu, pariwisata

serta obvitnas/obyek vital tertentu di wilayah Jawa Timur; (giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) meningkatkan layanan pengamanan VIP serta obvitnas/obyek

vital tertentu di wilayah Jawa Timur; (giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1);

c) memberikan serta meningkatkan asistensi, sosialisasi tentang

sistem manajemen pengamanan obvitnas/obyek vital tertentu. (giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1).

b) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ”

Mengoptimalkan pelayanan publik Polda Jatim”, yaitu:

1) Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK guna mencapai kualitas pelayanan publik yang prima;


dilakukan:

a) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka

pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun Polres untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum; (giat3072,5062/prog1,2/SP2/SS5/IKP7);

b) pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polres dan

Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; (giat3071,3084,5062/prog1,2/SP2/SS4/IKP3);

c) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan

keliling bidang lantas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik Kepolisian;

(giat3071,3084/prog1,2/SP2/SS5/IKP7);

d) pengembangan.....

59



d) pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor; (giat3071/prog1/SP1/ SS5/IKP7);

e) membangun jaringan komunikasi di seluruh polres yang

disentralisasikan di Polda Jatim; (giat3071/prog1/SP1/ SS4/IKP5);

f) optimalisasi aplikasi Jogo Jawa Timur untuk mengintegrasikan

seluruh aplikasi yang ada di Polres Jajaran; (giat3071,3084/prog2/SP2/ SS4/IKP3);

g) mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan alat komunikasi

radio dan jaringan komunikasi data guna menjangkau jaringan komunikasi antar Polsek, Polres dan Polda; (giat3071/prog1/SP1/ SS4/IKP5);

h) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait (Pemprov

Surabaya, Dishub Jatim, PT. Telkom, Balmon, Kominfo Kodya Surabaya dan Dinkes Prov. Jatim, BPJS Kesehatan). (giat5060/prog2/SP2/SS5/IKP7)

2) peningkatan profesionalisme Polri dalam kualitas pelayanan dan

sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan

kesehatan Polri pada Dokkes jajaran; (giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP7);

b) melaksanakan pelayanan surat izin operasional BUJP melalui

pelayanan satu pintu di BKPM; (giat3073/prog1/SP2/SS5/IKP7);

c) menyusun standar operasional prosedur untuk pelayanan PNBP

fungsi Binmas; (giat3073/prog1/SP2/SS5/IKP7);

d) melakanakan.....

60



d) melaksanakan pelatihan revolusi mental; (giat0001/prog3/SP2/SS5/IKP7);

e) melaksanakan pembangunan Satpas Prototipe;

(giat5062/prog2/SP2/SS5/IKP7);

f) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan secara

konsisten; (giat3073,0001/prog1,3/SP2/SS5/IKP7);

g) membangun sistem pelayanan secara online dalam rangka

penerbitan BPKB, STNK, SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial; (giat3071/prog1/SP2/SS5/IKP7);

h) monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan Kepolisian pada

pelayanan publik; (giat0002,3073/prog1/SP2/SS5/IKP7);

i) membuat sistem manajemen informasi layanan indeks

kepuasan masyarakat (IKM) dalam pengurusan surat ijin operasional perusahaan, pembuatan KTA satpam; (giat0002,3073/prog1/SP2/SS5/IKP7).

3) Percepatan quick response Kepolisian dengan standar yang kredibel

dan akuntabel; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- quick response time Polda Jatim dalam rangka menghadapi

gangguan Kamtibmas dan unjuk rasa serta Konflik sosial dengan standar yang terukur berpedoman pada peraturan yang ada. (giat5077/prog4/SP2/SS5/IKP7).

4) penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan

informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat;

untuk.....

61




dilakukan:

a) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri

dan soliditas kesatuan melalui penerangan internal (lembar penerangan satuan) dan eksternal (himbauan publik berupa pamflet, spanduk); (giat3070, 5056/prog1/SP2/SS4/IKP5);

b) membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder

terkait maupun media masa (media elektronik, cetak, online) dan forum grup diskusi; (giat3149,5059/prog1/SP2/SS4/IKP5);

c) membangun dan mengembangan keterbukaan informasi publik

(KIP) melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel; (giat3149,5059/prog1/SP2/SS4/IKP5);

d) mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun

citra Polri yang positif; (giat3149/prog1/SP2/SS4/IKP5);

e) meningkatkan layanan informasi publik melalui penyebaran/

deseminasi informasi terkait media elektronik berupa dialog interaktif oleh para konsultan/pakar/profesional guna pencitraan positif Polri; (giat3070,5056/prog1/SP2/SS5/IKP5);

f) Pelaksanaan anev Kamtibmas akhir tahun.

(giat3112/prog4/SP2/SS5/IKP7).

c) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan

Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”, yaitu:

1) Peningkatan profesionalisme penegakan hukum dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi;

untuk.....

62



untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) peningkatan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah

perairan Jatim; (giat3134/prog4/SP3/SS2/IKU2);

b) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan

prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme, karhutla/LH dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marjinal;

(giat3140, 3141, 3142, 3144, 3145, 3146, 5083 prog5/SP3/

SS2/IKU2);

c) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat

ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (giat3140/prog5/SP3/SS2/IKU2);

d) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan

forensik (Labfor dan Inafis) dalam pemeriksaan barang bukti dan pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation) melalui sertifikasi dan akreditasi; (giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2);

e) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel; (giat3084/prog2/SP3/SS2/IKU2);

f) penanganan perkara didukung sarana IT berpedoman pada

prosedur ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (giat3144/prog5/SP3/SS2/IKU2);

g) mengoptimalkan operasional entri data pusat data kriminal

nasional dari tingkat Polda dan Polres E- Manajemen Penyidikan (E-MP); (giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2);

h) peningkatan.....

63



h) peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan anggota pada kegiatan Dikbangpers dan pelatihan Gadik fungsi teknis Kepolisian dan penyidik/penyidik pembantu. (giat0001,3137/prog3,5/SP3/SS2/IKU2);

2) melaksanakan sertifikasi penyidik dalam rangka peningkatan

kompetensi penyidik sesuai dengan fungsinya;


dilakukan:

a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polda Jatim; (giat0001/prog3/SP3/SS3/IKP1);

b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan

Inafis) dalam pengelolaan TKP; (giat0001, 3141/prog3,5/SP3/SS3/IKP1);

c) peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan anggota

pada kegiatan sertifikasi Gadik fungsi teknis Kepolisian dan penyidik/penyidik pembantu; (giat0001/prog3/SP3/SS3/IKP2);

d) melakukan seleksi administrasi awal sebelum mengusulkan

penyidik mengikuti sertifikasi; (giat0001/prog3/SP3/SS3/IKP2);

e) update data penyidik yang sudah bersertifikasi.

(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP1).

3) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin

transparasi dan akuntabilitas dalam penagakan hukum; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) melakukan kerja sama dibidang penyelidikan dan penyidikan;


b) mengembangkan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan); (giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2);

c) melakukan.....

64



c) melakukan anev pengisian E- penyidikan; (giat3137, 5086/prog5/SP3/SS2/IKU2);

d) menjadikan E- penyidikan sebagai alat ukur kinerja penyidik;

(giat3071, 3137, 5086/prog1, 5/SP3/SS2/IKU2);

e) mengedepankan aplikasi SP2HP online.


4) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal

dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi

kriminal antar Satker Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Jatim; (giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2);

b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar penegak

hukum; (giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2);

c) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP;


d) mengedepankan fungsi Wassidik dalam upaya pelayanan

penyidikan yang lebih baik; (giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2);

e) membuat sistem pendataan kasus kriminalitas yang terekam

atau tercatat dalam buku register B-1 sampai dengan B-18 serta register lain yang masih bersifat konvensional; (giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2);

f) melakukan anev bulanan dalam penanganan kasus.

(giat3137, 5084/prog5/SP3/SS2/IKU2).

5) Optimalisasi.....

65



5) Optimalisasi Alternative Dispute Resolotion (ADR) oleh Bhabinkamtibmas/Polmas yaitu penyelesaian masalah di masyarakat mengedepankan musyawarah;


dilakukan:

a) peningkatan penyelesaian masalah/sengketa di masyarakat yang mengedapankan musyawarah (secara kekeluargaan/mufakat); (giat5076/prog4/SP3/SS2/IKU2);

b) memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan aktifitas di malam hari; (giat5077/prog5/SP3/SS2/IKU2);

c) mengedepankan bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan (Tipiring). (giat3137/prog4/SP3/SS2/IKU2).

d) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan

Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Jatim”, yaitu:

1) pembenahan pola Diklat yang siap kerja (vokasi);


dilakukan:

a) upgrading kurikulum yang meliputi 70% praktik dan 30% teori

seluruh pendidikan; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP2);

b) upgrading dan sertifikasi Gadik/instruktur;


c) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas;

(giat0001,5076,3130,5087/prog3,4/SP4/SS3/IKP2);

d) peningkatan kapasitas SDM bidang siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik; (giat0001,3151,3141/prog3,5/SP4/SS3/IKP1);

e) sertifikat profesi anggota Polri; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

f) pelatihan.....

66



f) pelatihan Revolusi mental di lingkungan Polri. (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1).

2) tersusunnya program penyiapan kader unggul;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menindaklanjuti Perpol Nomor 3 Tahun 2019 tentang

manajemen talenta Polri untuk mewujudkan kader unggul yang dapat berkompetitif; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

b) menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih, dan bebas dari praktik KKN; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

c) pembinaan rohani, jasmani, dan mental bagi anggota Polri; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

d) melaksanakan pemilihan Polisi teladan sebagai penggerak Revolusi Mental dan peloppor tertib social di ruang Publik; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

e) melaksankan program Binlat bagi masyarakat yang akan mengikuti rekrutmen anggota Polri dan anggota Polri yang akan mengikuti seleksi Dikbangun Polri. (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP2).

3) penataan kelembagaan Polri;


dilakukan:

a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis elektronik

yang terintegrasi; (giat3073/prog1/SP4/SS5/IKP7);

b) menyelenggarakan kegiatan penataan kelembagaan tipe Polres Polsek dan Polsubsektor; (giat0002/prog1/SP4/SS5/IKP7);

c) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban

kerja dan HTCK pada Satfung Polda dan Satwil jajaran; (giat0002/prog1/SP4/SS5/IKP7);

d) peningkatan.....

67



d) peningkatan kemampuan ITK satker Polda Jatim dan satker kewilayahan.


4) melaksanakan rekrutmen anggota Polri dan seleksi Dikbangum serta

pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan dengan prinsip “BETAH” berbasis TI;


dilakukan:

a) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai

negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Test (CAT); (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP2);

b) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna

mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP2);

c) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan Assessment

Center dalam seleksi Dikbangum dan pembinaan karir personel;


d) melaksanakan bijak Diklat aparatur sesuai dinamika

pelaksanaan tugas untuk menciptakan SDM Polda Jatim yang Promoter; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP2);

e) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

f) pengembangan peralatan Assessment Center Polda Jatim dan pengadaan peralatan e-mapping psikologi;


g) mengembangkan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) berbasis TI untuk membenahi database SDM Polda Jatim berupa pendataan ulang Polri dan PNS secara elektronik sehingga senantiasa up to date;


h) penguatan.....

68



h) penguatan jaringan internet secara temporer; (giat3071/prog1/SP4/SS3/IKP1);

i) melibatkan LSM dan instansi terkait serta pengawas internal dalam rekrutmen anggota Polri. (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

5) pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi serta penyusunan rumpun jabatan fungsional, diluar struktur dan sertifikasi profesi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding)

dalam pembinaan karier personel secara merryt system melalui Asesmen Center; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

b) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi

Kepolisian; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

c) melanjutkan penyusunan regulasi rumpun jabatan fungsional;


d) melaksanakan mapping jabatan fungsional dari tingkat Polda

Jatim sampai dengan Satker kewilayahan; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

e) menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka;


f) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta

keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri; (giat0001/prog1/SP4/SS3/IKP1);

g) berkoordinasi instansi terkait serta pihak swasta tentang

penugasan di luar struktur. (giat001/prog3/SP4/SS3/IKP1).

6) Peningkatan.....

69



7) Peningkatan kualitas perencanaan melalui aplikasi online pada satuan kerja; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) monitoring sinkronisasi data dalam pengusulan anggaran Satker

Polda Jatim melalui aplikasi penganggaran secara online SMAP dan SMART;

(giat3071,5054/prog3/SP4/SS4/IKP3,4);

b) melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE Polda Jatim. (giat5059/prog2/SP4/SS3/IKP1).

8) kajian peningkatan Tunkin lebih dari 70%;


dilakukan:

a) mengajukan usulan kenaikan persentase tunjangan kinerja lebih

dari 70%; (giat5054/prog1/SP4/SS5/IKP6);

b) mendorong Satker Polda Jatim untuk mengikuti Zona Integritas

(ZI). (giat5054/prog1/SP4/SS5/IKP6, 7).

9) Meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan fasilitas kesehatan serta

keselamatan bagi aparatur Polri dan keluarganya di Polda Jatim secara berkelanjutan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan

dilakukan:

a) meningkatkan pemenuhan perumahan ASABRI dan YKPP

(Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan) bagi anggota Polri/PNS; (giat5062/prog2/SP4/SS3/IKP1);

b) meningkatkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian

tanda kehormatan kepada pegawai negeri pada Polri; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1);

c) pembangunan.....

70



c) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dalam

rangka pelayanan kesehatan baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan kepada aparatur Polri dan masyarakat umum; (giat3072/prog1/SP4/SS5/IKP7);

d) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bahyangkara

dengan standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS); (giat3072, 3073/prog1/SP4/SS3/IKP1);

e) peningkatan standar akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat

pertama (FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes; (giat3072, 3073/prog1/SP4/SS3/IKP1);

f) melaksanakan latihan keterampilan bagi anggota Polri dan PNS

menjelang pension. (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP1).

10) Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana serta fasilitas

pendidikan;


dilakukan:

a) menginventarisir kebutuhan fasilitas pendidikan untuk

mengoptimalkan operasional pendidikan; (giat0001/prog3/SP4/SS3/IKP2);

b) menyusun standarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan

kebutuhan ideal yang dipersyaratkan melalui borang/check list dari Lemdiklat polri; (giat5059, 0001/prog2, 3/SP4/SS3/IKP2);

c) pengembangan peralatan SIPP untuk mendukung

terlaksananya pengisian SMK online. (giat5059, 0001/prog2, 3/SP4/SS3/IKP2).

e) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas

“Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan”, yaitu:

1) Pengembangan.....

71



1) pengembangan dan Pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim yang sesuai dengan teknologi terkini;


dilakukan:

a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus

Polda Jatim; (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3,4);

b) mengajukan rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus yang

modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi ke Mabes Polri; (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3,4);

c) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam

dan Almatsus Polda Jatim (Min dan Maks); (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3,4);

d) mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus ke Satker-satker di

wilayah Polda Jatim berdasarkan skala prioritas; (giat3084, 5059/prog2/SP5/SS4/IKP3,4);

e) melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;


f) melaksanakan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM

dan Inventarisasi Barang Bukti Secara Transparan dan Akuntabel; (giat5086/prog5/SP5/SS3/IKP1);

g) mengusulkan pengadaan perlengkapan keselamatan anggota

dalam situasi kontijensi. (giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP8).

b) peningkatan pemenuhan rumah dinas aparatur Polri dan

pembangunan fasilitas perkantoran di Polda Jatim;

untuk.....

72




dilakukan:

a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi

personel Polri; (giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP3);

b) melakukan inventarisasi kondisi riil atas fasilitas perkantoran dan rumah dinas; (giat5059/prog2/SP5/SS4/IKP3);

c) melakukan pemetaan skala prioritas terhadap rencana pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas;


d) menyusun rencana kebutuhan fasilitas perkantoran dan rumah dinas; (giat5059/prog2/SP5/SS4/IKP4);

e) melaksanakan pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas secara selektif, prioritas dan berkelanjutan.


c) Valuasi pengusulan dan pendistribusian pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim;


dilakukan:

a) menginventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Satker

Polda Jatim dan jajaran; (giat5059/prog2/SP5/SS4/IKP4);

b) menyusun kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Satker

Polda Jatim dan jajaran; (giat5059/prog2/SP5/SS4/IKP3,4);

c) melakukan evaluasi pengusulan pemenuhan kebutuhan

perlengkapan Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim dengan skala prioritas; (giat5059/prog2/SP5/SS4/IKP3,4);

d) melakukan.....

73



e) melakukan rekapitulasi pendistribusian materiil logistik (Alpalkam/ Almatsus) Satker Polda Jatim dan Jajaran hasil pengadaan Slog Mabes Polri; (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3,4);

f) melakukan usulan penghapusan almatsus yang kondisinya

rusak berat. (giat5059/prog2/SP5/SS4/IKP3);

d) pengembangan Almatsus Scientific Crime Investigation (SCI);


dilakukan:

a) meningkatkan sarana prasarana penyelidikan dan penyidikan

serta bantuan teknis yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah (Scientific Crime Investigation-SCI);

(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP3, 4);

b) pengembangan Almatsus siber dalam rangka pengungkapan

kasus tindak pidana siber; (giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP3);

c) melengkapi peralatan laboratorium forensik dan sidik jari

dengan teknologi terkini. (giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP3).

e) pembangunan SPKT tingkat Polres dan Polsek serta pembangunan

Satpas sesuai SPM secara online.


dilakukan:

- pengembangan aplikasi dalam rangka penatausahaan

tatakelola pergudangan. (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3,4).

6) pembangunan pusat pergudangan yang modern dan

terintregrasi serta pusat pelayanan pengadaan Polda Jatim.

untuk.....

74



untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: - pengembangan aplikasi dalam rangka penatausahaan

tatakelola pergudangan. (giat3071, 5059/prog1, 2/SP5/SS4/IKP5);

7) Modernisasi sarpras Binmas;


dilakukan:

a) mengusulkan peralatan untuk sarana Pullahjianta

(pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data) yang cepat dan akurat pada satuan fungsi Binmas; (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4,5);

b) mengusulkan sarana Almatsus pendukung kegiatan operasional

dan penyuluhan fungsi Binmas; (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3);

c) mengusulkan kekurangan unit mobil penyuluhan fungsi Binmas

untuk Satbinmas Polres jajaran Polda Jatim. (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3);

8) Pembangunan sarpras berbasis TIK terkait kejahatan Siber


dilakukan:

a) pengembangan Almatsus Siber dalam rangka pengungkapan

kasus tindak pidana; (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3);

b) mengusulkan kembali pembangunan Cyber Digital Lab pada

Unit Siber di Polda Jatim. (giat3084,5062/prog2/SP5/SS4/IKP3).

g) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya”, yaitu:

1) Peningkatan.....

75



1) peningkatan peran Yanduan dalam rangka penanganan publik

komplain dan mengoptimalkan sarana aplikasi lapor secara efektif dan terpercaya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan

dilakukan:

a) monitoring dan evaluasi penanganan dan penyelesaian

pengaduan masyarakat; (giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP10);

b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara

online (E-lapor) dengan bagian pelayanan dan pengaduan Itwasda dan Bidpropam Polda Jatim; (giat3071, 3091/prog1/SP6/SS5/IKP10);

c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal

dari pengawas eksternal; (giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP10);

d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat

guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; (giat5086/prog5/SP6/SS5/IKP11);

e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik

dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar; (giat5086/prog5/SP6/SS3/IKP11);

f) memberikan kepastian hukum terhadap anggota yang

melakukan pelanggaran. (giat3154, 5086/prog1, 5/SP6/SS3/IKP11);

1) penguatan saber pungli;


dilakukan:

a) pembangunan.....

76



a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerja sama dengan KPK RI, Kompolnas RI dan Ombudsman RI; (giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP10);

b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian

data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan tingkat Polda. (giat3091/prog1/SP6/SS4/IKP5).

2) pencegahan Korupsi di internal Polri;


dilakukan:

a) pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang

LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri dan PNS Polri; (giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP11);

b) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait

adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian; (giat3091,3088/prog1/SP6/SS5/IKP10);

c) mengembangkan sistem pengawasan hasil temuan wasrik

berbasis online;


d) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang

pelaksanaanya bekerjasama dengan BPKP, LSM anti korupsi dan Ombudsman perwakilan Jatim;

(giat3088, 3091/prog1/SP6/SS5/IKP10);

e) memperkuat kerjasama dengan pengawas Eksternal dan

pengawas internal pada kegiatan seleksi penerimaan anggota Polri/PNS. (giat3088, 3091/prog1/SP6/SS5/IKP10);

f) meningkatkan.....

77



f) meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota Polri yang memegang jabatan operasional atau pelaksana tugas operasional. (giat3073, 0001/prog1,3/SP6/SS5/IKP8).

3) pengawasan berbasis TI;


dilakukan:

- penerapan sistem pengaduan masyarakat secara online.


4) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif dan efisien;


dilakukan:

a) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan;


b) penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan; (giat0002/prog1/SP6/SS1/IKU1);

c) penguatan organisasi tingkat Polda Jatim dan kewilayahan. (giat0002/prog1/SP6/SS1/IKP1).

5) meningkatkan SDM keuangan Polri yang kompetitif;


dilakukan:

a) melaksanakan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan

negara di lingkungan Polda Jatim secara terencana, berkesinambungan dan secara cermat; (giat0001/prog3/SP6/SS3/IKP1);

b) peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut dari hasil

pengendalian dan pengawasan melalui pengimplementasian monitoring dan evaluasi dengan sistem informasi yang terintegrasi. (giat0001/prog3/SP6/SS3/IKP1).

6) Peningkatan.....

78



6) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;


dilakukan:

a) Polda Jatim dan jajaran mempersiapkan kelengkapan dan mengikuti pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Srena Polri melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polrestabes/ Polresta/ Polres dan Satker Polda; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP8);

b) mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas bagi

Satker/ Satwil yang sudah mendapatkan predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta meningkatkan Satker/ Satwil zona integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP8);

c) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik serta

survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/Polrestabes dan Polres Metro agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP8);

d) melaksanakan bimbingan dan mempersiapkan Satker untuk

berinovasi dalam pelayanan publik guna mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP8)

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Sumenep Tahun 2021.

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas

“Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas khususnya di sektor Industri, Pariwisata, dan Investasi di wilayah Sumenep”, yaitu:

1. peran intelijen Polres Sumenep dalam menjaga Kamtibmas

melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk.....

79




akan dilakukan:

a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini,

peringatan dini, dan cegah dini) fungsi intelejen keamanan Polri yang di dukung personel, anggaran dan teknologi intelejen yang memadai guna menurunkan dan mengeleminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik 79ocial; (giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117,3150/prog4/SP1/SS1/ IKU1);

b) pembentukan dan pembinaan jaringan intelejen.

(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU1);

2. Meningkatkan pencegahan proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme; Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan

penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan secara bertahap; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme,

radikalisme dan intolerasi melalui kegiatan preemtif dan preventif; (giat5076, 5077/prog4/SP1/SS1/IKU1);

c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media

sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal; (giat5076/prog4/SP1/ SS1/IKU1);

d) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu

atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya; (giat5076,3143/prog4,11/SP1/ SS1/IKU1);

e) pemantapan.....

80



e) pemantapan pelaksanaan Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD) dalam Perpolisian Masyarakat sebagai sarana untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Polsek sebagai basis deteksi dan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam mendukung tugas deteksi serta pemberdayaan Bhabinkamtibmas dalam Perpolisian Masyarakat;

(giat5077, 5080/prog4/SP1/SS1/IKU1);

f) Merencanakan dan melaksankaan penggelaran operasi

kepolisian kewilayahan maupun terpusat; (giat5080/prog4/SP1/SS1/IKU1);

g) Pembentukan dan pembinaan pokdar kamtibmas yang

merupakan salah satu unsur potensi masyarakat dalam menumbuhkan dan mendorong peran serta dalam binkamtibmas dengan pendekatan pada prinsip-prinsip penerapan modal polmas.

(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1).

3. meningkatan peran aktif masyarakat dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat melalui “Community Policing”;


akan dilakukan:

a) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan

kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP;


c) pemenuhan penambahan bhabinkamtibmas dengan satu desa satu Bhabin;


d) penguatan kemampuan personel Bhabinkamtibmas dalam menghadapi era new normal;


e) melaksanakan.....

81



e) melaksanakan penerapan system manajemen pengamanan (SMP) bagi organisasi perusahaan dan atau kementrian/Lembaga.


4. Penanganan Konflik secara humanis;


akan dilakukan:

a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/

Komunitas Perempuan guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;


b) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian untuk penanganan konflik sosial;


c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan

lingkungan dalam rangka deteksi untuk memahami potensi akar masalah dan penyelesaian masalah sosial yang berpotensi menggangu kamtibmas;


d) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui

penguatan kegiatan PAM Swakarsa (siskamlimng/satpam); (giat5077/prog4/SP1/SS1/IKU1);

e) Membangun Balai Kemitraan Polisi dan Masyatrakat

(BKPM) dan Rukun Bhabinkamtibmas tiap-tiap desa/kelurahan yang bersumber dari APBD, CSR dari Perusahaan, Swadaya).

(giat3120,5076,5077/prog4/SP1/SS1/IKU1).

5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan kualitas

keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas serta angkutan jalan;


akan dilakukan:

a) Melaksanakan.....

82



a) melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas; (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) melaksanakan sosialisasi Indonesia Safety Driving Centre (ISDC);


c) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral (Dishub, Jasaraharja,dan komponen masyarakat lainnya).


6) Meningkatkan peran Polres Sumenep di wilayah rawan dan bencana;


akan dilakukan:

a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana;


b) menyiapkan personel Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholder dalam penanggulangan bencana;


c) memenuhi perlengkapan Bhabinkamtibmas terutama yang mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana;


d) bersama-sama instansi terkait bekerja sama membangun Pusat Penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas;

(giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1);

e) menyiapkan anjing pelacak dan pawang anjing yang mampu di gerakkan dalam menghadapi ketanggap segeraan penanggulangan bencana;


f) melakukan kerjasama (MOU) lintas sektoral dalam penyusunan SOP dengan instansi terkait mitigasi bencana.


7) penggelaran.....

83



7) penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polres Sumenep dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial; dan menjalin sinergritas polisional; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan:

a) kesiapan personel Polres Sumenep untuk mampu di

gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi;


b) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka

penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;


c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan

para pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif.


8) Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait, BUMN, BUMD

dan swasta; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan:

a) inventarisasi Memorandum of Understanding (MoU)

Polres Sumenep dengan Pemda dan Stakeholder lainnya dalam rangka memperbaharui kerjasama yang habis masa berlakunya;


b) meningkatan kerjasama Polres Sumenep dalam kerangka

kerjasama dengan instansi terkait dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;


c) pendataan.....

84



c) pendataan instansi pemerintah dan non pemerintah yang ada hubungannya dengan tugas Polri dalam bidang Harkamtibmas; (giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);

d) memformulasikan dan atau menginventaris potensi

permasalahan yang terjadi pada instansi pemerintah dan non pemerintah yang menimbulkan gangguan Kamtibmas yang berdampak pada terganggunya Ipoleksosbud. (giat3112/prog4/SP1/SS1/IKU1);

9) Penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polda Jatim di

wilayah industri, pariwisata guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;


akan dilakukan:

a) meningkatkan patroli di wilayah industri (kawasan

tertentu), pariwisata serta di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtibmas di wilayah perairan Jawa Timur; (giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) meningkatkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

terhadap kejahatan yang merugikan kekayaan Negara (illegal loging, illegal fishing dan penyalahgunaan BBM);

(giat3137,3140,3145/prog5/SP1/SS1/IKU1);

c) patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri

dalam rangka pemantauan wilayah perairan; (giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);

d) peningkatan kualitas personel polair yang mengawaki

kapal melalui pendidikan dan pelatihan; (giat3134,0002/prog4/SP1/SS1/IKU1);

e) peningkatan kegiatan bintibmas perairan guna menekan

gangguan kamtibmas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut. (giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);

10) pembentukan.....

85



10) pembentukan opini positif Polres Sumenep;


akan dilakukan:

a) pelaksanaan cyber patrol; (giat3073/prog1/SP1/SS1/IKU1);

b) intervensi akun temuan pelaksanaan cyber patrol; (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1); c) dilakukan counter opini terterhadap akun-akun yang

memberikan opini negatif; (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

d) kemitraan Kerjasama dengan nitizen (masyarakat dunia

maya) untuk memperkuat opini yang dimasukkan pada akun temuan dalam mengcounter isu yang diposting oleh akun temuan tersebut;


e) dilakukan report abuse supaya postingan tersebut tidak

beredar di masyarakat dunia maya yang dimungkinkan dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat dunia nyata;


f) dilakukan profiling untuk mengetahui indentitas keaslian

akun tersebut; (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

g) kemitraan kerjasama media mainstream dan konvensional

untuk pemberitaan positif guna memperkuat pelaksanaan counter opini.


11) meningkatkan keahlian personil yang bertugas membuat narasi,

gambar, video, untuk publik dan profiling akun provoaktif; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan:

meningkatkan.....

86



- meningkatan SDM melalui pelatihan jurnalis, video editing, desain grafis, desain web dan public relation.


12) Mengumpulkan dan mengolah data secra efektif dan

terpercaya; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan:

a) Pelaksanaan uji konsekuensi; (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

b) Pelayanan register informasi; (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

c) Monitoring pemberitaan di media massa (cetak,elektronik

dan online); (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

d) Mendokumentasikan kegiatan di Porles Sumenep dan

kewilayahan. (giat3149/prog1/SP1/SS1/IKU1);

13) Penggelaran Patroli, layanan PAM di wilayah kawasan tertentu,

pariwisata serta guna mendukung terlaksananya pengamanan di wilayah obvitnas/obyek vital tertentu;


akan dilakukan:

a) meningkatkan patroli di wilayah kawasan tertentu,

pariwisata serta obvitnas/obyek vital tertentu di wilayah Kabupaten Sumenep;


b) meningkatkan layanan pengamanan VIP serta

obvitnas/obyek vital tertentu di wilayah Kabupaten Sumenep;


c) memberikan.....

87



c) memberikan serta meningkatkan asistensi, sosialisasi tentang sistem manajemen pengamanan obvitnas/obyek vital tertentu.

(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1).

b) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ”

Mengoptimalkan“Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”,yaitu:

1) Peningkatan profesionalisme penegakan hukum dalam

penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) peningkatan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Jatim; (giat3134/prog4/SP3/SS2/IKU2); b) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme, karhutla/LH dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marjinal; (giat3140, 3141, 3142, 3144, 3145, 3146, 5083 prog5/SP3/ SS2/IKU2); c) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (giat3140/prog5/SP3/SS2/IKU2);

d) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan forensik (Labfor dan Inafis) dalam pemeriksaan barang bukti dan pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation) melalui sertifikasi dan akreditasi;

(giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2); e) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar

HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel;

(giat3084/prog2/SP3/SS2/IKU2); f) penanganan.....

88



f) penanganan perkara didukung sarana IT berpedoman

pada prosedur ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(giat3144/prog5/SP3/SS2/IKU2); g) mengoptimalkan operasional entri data pusat data

kriminal nasional dari tingkat Polda dan Polres E- Manajemen Penyidikan (E-MP);

(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2); h) peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan

anggota pada kegiatan Dikbangpers dan pelatihan Gadik fungsi teknis Kepolisian dan penyidik/penyidik pembantu. (giat0001,3137/prog3,5/SP3/SS2/IKU2);

2) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin

transparasi dan akuntabilitas dalam penagakan hukum; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan: a) melakukan kerja sama dibidang penyelidikan dan

penyidikan; (giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2); b) mengembangkan sistem pengawasan penyidik secara

elektronik (e-penyidikan); (giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2);

c) melakukan anev pengisian E- penyidikan; (giat3137, 5086/prog5/SP3/SS2/IKU2); d) menjadikan E- penyidikan sebagai alat ukur kinerja

penyidik; (giat3071, 3137, 5086/prog1, 5/SP3/SS2/IKU2); e) mengedepankan aplikasi SP2HP online.


3) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan;


akan dilakukan:

a) mengintegrasikan.....

89



a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba Polres Sumenep;

(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2); b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar

penegak hukum; (giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2); c) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP; (giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2); d) mengedepankan fungsi Wassidik dalam upaya

pelayanan penyidikan yang lebih baik; (giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2); e) membuat sistem pendataan kasus kriminalitas yang

terekam atau tercatat dalam buku register B-1 sampai dengan B-18 serta register lain yang masih bersifat konvensional;

(giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2); f) melakukan anev bulanan dalam penanganan kasus. (giat3137, 5084/prog5/SP3/SS2/IKU2).

5) Optimalisasi Alternative Dispute Resolotion (ADR) oleh Bhabinkamtibmas/Polmas yaitu penyelesaian masalah di masyarakat mengedepankan musyawarah;


akan dilakukan: a) peningkatan penyelesaian masalah/sengketa di

masyarakat yang mengedapankan musyawarah (secara kekeluargaan/mufakat);

(giat5076/prog4/SP3/SS2/IKU2); b) memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat

yang melaksanakan aktifitas di malam hari; (giat5077/prog5/SP3/SS2/IKU2); c) mengedepankan bhabinkamtibmas dalam

menyelesaikan kasus tindak pidana ringan (Tipiring). (giat3137/prog4/SP3/SS2/IKU2).

c) Arah.....

90



c) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ” “Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya”, yaitu:

1) peningkatan peran Yaduan dalam rangla penanganan publik

komplain dan mengoptimalakan sarana apliaksi lapor secara efektif dan terpercaya;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang

akan dilakukan;

a) monitoring dan evaluasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; (giat3091/prog1/SP6/SS3/IKP3; b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online (E-lapor) dengan bagian pelayanan dan pengaduan Sieprpopam Polres Sumenep; (giat3071, 3091/prog1/SP6/SS3/IKP3); c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawasan (giat3091/prog1/SP6/SS3/IKP3); d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; (giat5086/prog5/SP6/SS3/IKP3); e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar; (giat5086/prog5/SP6/SS3/IKP3; f) memberikan kepastian hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran; (giat3154, 5086/prog1, 5/SP6/SS3/IKP3); 2) penguatan saber pungli; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembangunan.....

91



a) pembangunan sistem pencegahan pengutan liar yang pelaksanaannya bekerja sama dengan KPK RI, Kompolnas RI dan Ombudsman RI; (giat3091/prog1/SP6/SS3/IKP3); b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan tingkat Polres (giat3091/prog1/SP6/SS3/IKP3). 3) pencegahan Korupsi di internal Polri; Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri dan PNS Polri; (giat3091/prog1/SP6/SS3/IKP3); b) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian; (giat3091,3088/prog1/SP6/ c) mengembangkan sistem pengawasan hasil temuan wasrik berbasis online; (giat3091/prog1/SP6/ SS3/IKP3); d) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaanya bekerjasama dengan BPKP, LSM anti korupsi dan Ombudsman perwakilan Jatim; (giat3088, 3091/prog1/SP6/ SS3/IKP3); e) memperkuat kerjasama dengan pengawas Eksternal dan pengawas internal pada kegiatan seleksi penerimaan anggota Polri/PNS. (giat3088, 3091/prog1/SP6/ SS3/IKP3); f) meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota Polri yang memegang jabatan operasional atau pelaksana tugas operasional (giat3073, 0001/prog1,3/SP6 SS3/IKP3).

4) Peningkatan.....

92



4) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri; Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: a) Polda Jatim dan jajaran mempersiapkan kelengkapan dan mengikuti pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Srena Polri melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polrestabes/ Polresta/ Polres dan Satker Polda; (giat5053/prog1/SP6/SS3/IKP1); b) mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas bagi Satker/ Satwil yang sudah mendapatkan predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta meningkatkan Satker/ Satwil zona integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); (giat5053/prog1/SP6/SS3/IKP1); c) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik serta survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes dan Polres Metro agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat5053/prog1/SP6/SS3/IKP1); d) melaksanakan bimbingan dan mempersiapkan Satker untuk berinovasi dalam pelayanan publik guna mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. (giat5053/prog1/SP6/SS3/IKP1). IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU INDIKATIF

8. Program dan Kegiatan Polres Sumenep TA. 2021

a. Program Dukungan Manajemen;

1) Tujuan:

Terwujudnya.....

93



Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

a) penerangan masyarakat; b) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri; c) pertanggungjawaban profesi; d) Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri; e) penegakan tata tertib dan disiplin Polri; f) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan; g) penyusunan dan penyuluhan hukum; h) Reformasi Birokrasi Polri; i) Manajemen Anggaran

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;

1) Tujuan: Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan

modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

a) pengembangan peralatan Polri; b) dukungan manajemen dan teknis Sarpras; c) pengembangan fasilitas dan kotruksi Polri.

c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

1) Tujuan: Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan

kemampuan manajemen operasional dan informasi Kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) Kegiatan:

a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) analisis keamanan;

c) penyelenggaraan.....

94



c) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;

d) penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;

e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;

f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;

g) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara; h) penyelenggaraan pengamanan objek vital; i) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan

masyarakat di bidang Lantas; j) pembinaan potensi keamanan; k) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan; l) pengendalian operasi kepolisian.

d. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan

hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung

tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan:

a) penindakan Tindak Pidana Laka Lantas; b) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana; c) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana; d) penindakan tindak pidana umum; e) penindakan tindak pidana Narkoba; f) penindakan tindak pidana korupsi;

9. Pagu Indikatif Polres Sumenep TA. 2021

a. kebutuhan anggaran Polres Sumenep T.A. 2021 sebesar Rp. 100.593.249.000,- (Seratus Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat puluh Juta Rupiah) dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

1) rincian Pagu Indikatif Polres Sumenep T.A. 2021 per Jenis

Belanja sebagai berikut:

a) Belanja.....

95



a) Belanja Pegawai : Rp. 58.083.683.000,-; b) Belanja Barang : Rp. 25.029.828.000,- c) Belanja Modal : Rp. 17.479.738.000,-.

2) rincian Pagu Indikatif Polres Sumenep T.A. 2021 per sumber

anggaran sebagai berikut:

a) Rupiah Murni : Rp. 78.852.538.000,- b) PNBP : Rp 21.740.711.000,- c) BLU : Rp 0

3) rincian Pagu Indikatif Polres Sumenep T.A. 2021 per Program sebagai berikut:

a) dukungan manajemen anggaran Rp. 59.093.232.000,- b) modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp.

27.951.081.000,- c) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp.

9.622.770.000,- e) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp.

3.926.166.000,-

b. kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Polres Sumenep T.A. 2021

1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan

termasuk tunjangan kinerja, rekrutmen anggota Polres Sumenep T.A. 2021, usulan kenaikan ini termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;

2) kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya

pemeliharaan, BMP, daya dan jasa serta keperluan perkantoran);

3) kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, korupsi, Narkoba perdagangan orang, keamanan dalam negeri, Kamtibmas, keamanan laut, kejahatan siber dan penegakan hukum lainnya serta untuk mendukung tercapainya proyek prioritas Nasional Tahun 2021;

4) penguatan.....

96



4) penguatan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejolak sosial, penanganan kasus menonjol, separatisme/ KKB, terorisme, berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi serta pembangunan perumahan dan kesehatan bagi personel Polri;

5) melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka

peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polri, baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional modern dan terpercaya;

6) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal

dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;

7) meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair;

8) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan

dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta di wilayah Sumenep;

9) melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas danfungsi Polres Sumenep serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polres Sumenep maupun keluarga Polres Sumenep;

10) mengkomodir 7 program kegiatan prioritas Kapolri.

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Sumenep T.A. 2021 ini disusun sebagai

pedoman Kasatker dan Kasubsatker Jajaran Kepolisian Resor Sumenep dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan kegiatan Kepolisian Resor Sumenep T.A. 2021

LAMPIRAN.....

97



LAMPIRAN :

I. Rencana Kerja Tahunan (RKT); II. Renja K/L.

ditetapkan di:Sumenep pada tanggal: 31 Juli 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMENEP

DARMAN, S.I.K. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76051022

Documents

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA