1.Jabatan Gubernur di Negara Republik Afrika

SelatanAfrika selatan merupakan Negara kesatuan yang menganut

sistem desentralisasi. Level pemerintahan terdiri tiga

tingkatan yakni pemerintah pusat, pemerintahan tingkat

provinsi, dan pemerintahan kota. Terdapat Sembilan

provinsi di Negara ini yang terdiri dari provinsi Eastern

Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga,

Northern Cape, Northern Province, North West dan Western

Cape. Meskipun secara eksplisit Afrika selatan mengakui

negaranya sebagai sebuah Negara kesatuan, akan tetapi

banyak pakar yang memandang afrika selatan mempraktikkan

sistem federalisme. Hal ini dikarenakan, setiap provinsi

memiliki pemerintahannya sendiri secara harfiah, dimana

badan legislative provinsi diberikan kekuasaan legislatif

dan gubernur yang disebut premier memiliki kekuasaan

eksekutif selayaknya presiden. Hal tersebut sebagaimana

yang tercantum dalam konstitusi Republik Afrika selatan;104. (1) The legislative authority of a province is vested in its provinciallegislature, and confers on the provincial legislature the power125. (1) The executive authority of a province is vested in the Premier of that

province.(2) The Premier exercises the executive authority, together with the othermembers of the Executive Council, by –

1

Bahkan, setiap provinsi diberikan kewenangan untuk

membuat konstitusinya sendiri jika memang dibutuhkan,

meskipun tetap harus bersesuaian dengan konstitusi

nasional.142. A provincial legislature may pass a constitution for the province or, whereapplicable, amend its constitution, if at least two thirds of its members vote infavour of the Bill. 143. (1) A provincial constitution, or constitutional amendment, must not beinconsistent with this Constitution,

Sembilan provinsi di Afrika Selatan diatur oleh

pemerintah provinsi yang berperan sebagai lapisan kedua

(second layer) antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota

(municipalities). Ketentuan mengenai Struktur dan

penyelenggaraan pemerintahan provinsi ditentukan dalam

Bab VI konstitusi afrika selatan.

a. Mekanisme Pemilihan, Pemberhentian dan pengalihan

Tugas Gubernur Salah satu yang menarik dalam struktur pemerintahan

provinsi di Afrika selatan adalah bahwa ia dibentuk

berdasarkan mekanisme pemilihan sebagaimana yang dianut

dalam sistem parlementer, dimana organ eksekutif dipilih

dari kalangan legislatif. Dalam setiap provinsi di Afrika

selatan, lembaga perwakilan (provincial legislature) akan

dipilih secara langsung menurut sistem proporsional

representatif. Setelah lembaga perwakilan terbentuk, maka

2

akan diadakan pemilihan internal anggota untuk menunjuk

satu orang diantara mereka menjadi kepala pemerintahan

provinsi atau gubernur yang disebut sebagai Premier. Pasal

128 UUD Afrika Selatan menyatakan;128. (1) At its first sitting after its election, and whenever necessary to fill avacancy, a provincial legislature must elect a woman or a man from among itsmembers to be the Premier of the province. (2) A judge designated by the President of the Constitutional Court must presideover the election of the Premier. The procedure set out in Part A of Schedule 3applies to the election of the Premier.

Terjemahan bebas:128. (1) Pada masa jabatan pertama setelah pemilihan umum, dan apabiladibutuhkan untuk mengisi kekosongan, sebuah legislatif provinsi harus memilihseorang wanita atau seorang pria dari kalangan anggotanya untuk menjadiPremier provinsi. (2) seorang Hakim yang ditunjuk oleh Ketua mahkamahKonstitusi harus memimpin pemilu Premier. Prosedur yang ditetapkan dalamBagian A dari schedule 3 berlaku untuk pemilihan Premier tersebut. (3)Pemilihan untuk mengisi kekosongan di jabatan Premier harus diadakan padawaktu dan tanggal yang ditentukan

Hal yang menarik kedua adalah penerapan model

parlementer ternyata tidak hanya dari segi pemilihannya

saja, tetapi juga dalam mekanisme pertanggungjawabannya.

Selayaknya seorang perdana menteri dalam sistem

parlementer, seorang premier juga dapat diberhentikan dari

masa jabatannya atas paksaan dari badan legislatif

provinsi melalui mosi tidak percaya (motion of no confidence).

Hal ini diatur di dalam UUD Afrika Selatan sebagai

berikut;

3

141. (1) If a provincial legislature, by a vote supported by a majority of itsmembers, passes a motion of no confidence in the province’s Executive Councilexcluding the Premier, the Premier must reconstitute the Council. (2) If a provincial legislature, by a vote supported by a majority of its members,

passes a motion of no confidence in the Premier, the Premier and the othermembers of the Executive Council must resign.

Dengan demikian, meskipun terdapat masa jabatan yang

tetap (fixed term) bagi seorang premier, ia sewaktu-waktu

bisa diberhentikan meskipun masa jabatannya belum

selesai. Alasan pemberhentian seorang premier dinyatakan

dalam pasal 130 ayat (3) UUD yaitu;(3) The legislature of a province, by a resolution adopted with a supporting voteof at least two thirds of its members, may remove the Premier from office onlyon the grounds of - (a) a serious violation of the Constitution or the law; (b)serious misconduct; or (c) inability to perform the functions of office.

Terjemahan bebas:(3) legislatif provinsi, dengan resolusi yang diadopsi dengan suara pendukungsetidaknya dua pertiga anggotanya, dapat memberhentikan Premier darijabatannya hanya atas dasar - (a) pelanggaran serius terhadap Konstitusi atauhukum; (b) kesalahan serius; atau (c) ketidakmampuan untuk melakukan fungsijabatan. (4) Setiap orang yang telah diberhentikan dari jabatan Premier dalamhal ayat (3) (a) atau (b) tidak dapat menerima manfaat dari jabatan itu, dantidak boleh bekerja dalam jabatan publik apapun.

Pasca dijatuhkannya seorang premier, badan legislatif

wajib memilih seorang premier baru dari kalangan mereka

untuk menduduki jabatan eksekutif provinsi yang kosong

sampai sisa masa bakti premier sebelumnya terhitung

selesai (Pasal 128 ayat (1)). Namun seseuai ketentuan

Pasal 130 ayat (4), Jika dewan perwakilan gagal dalam

4

mengangkat premier baru dalam jangka waktu lebih dari 30

hari, maka dewan akan dibubarkan secara otomatis dan

dilakukan pemilihan ulang.

Selama masa kekosongan jabatan gubernur baik

disebabkan oleh ketidakhadiran gubernur, terhalangnya

gubernur menjalankan tugasnya oleh suatu sebab, atau

dikarenakan kekosongan jabatan pasca dijatuhkannya

premier oleh legislatif, maka dapat ditunjuk pejabat lain

untuk bertindak sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur

(acting premiers). Hal ini sebagaimana yang diatur oleh

konstitusi Afrika Selatan;

131. (1) When the Premier is absent or otherwise unable to fulfil the duties of theoffice of Premier, or during a vacancy in the office of Premier, an office-bearer inthe order below acts as the Premier:(a) A member of the Executive Council designated by the Premier.(b) A member of the Executive Council designated by the other members of theCouncil.(c) The Speaker, until the legislature designates one of its other members.(2) An Acting Premier has the responsibilities, powers and functions of thePremier.(3) Before assuming the responsibilities, powers and functions of the Premier, theActing Premier must swear or affirm faithfulness to the Republic and obedienceto the Constitution, in accordance with Schedule 2.

Terjemahan bebas;131. (1) dalam hal Premier tidak hadir atau tidak mampu memenuhi tugas darijabatan Premier, atau selama terjadi kekosongan di kantor Premier, pengembanjabatan sesuai urutan di bawah ini bertindak sebagai Premier: (a) Seoranganggota Dewan Eksekutif yang ditunjuk oleh Premier. (b) Seorang anggotaDewan Eksekutif ditunjuk oleh anggota Dewan lain. (c) juru bicara, sampailegislatif menunjuk salah satu anggota lainnya. (2) seorang Premier pengganti

5

memiliki tanggung jawab, wewenang dan fungsi Premier. (3) Sebelum menerimatanggung jawab, wewenang dan fungsi Premier, Plt Premier harus bersumpahatau menegaskan kesetiaan kepada Republik dan ketaatan pada konstitusi, disesuai dengan schedule 2.

b. Sumber dan Kewenangan Gubernur/PremierSeorang premier sebagai kepala eksekutif di tingkat

provinsi memiliki beberapa kewenangan dalam hal

menjalankan pemerintahan provinsi seperti menerapkan

undang-undang provinsi, melaksanakan urusan pemerintahan

dan mngeluarkan kebijakan administrative di provinsi dan

lain-lain. Seorang gubernur atau Premier memiliki

kewenangan untuk membentuk dewan eksekutif (executive

council/cabinet) yang anggotanya juga dipilih dari anggota

badan legislative provinsi. Premier diberikan kekuasaan

untuk mengangkat dan memecat mereka. Pada umumnya dewan

eksekutif terdiri dari lima sampai sepuluh orang anggota

sebagaimana ketentuan dalam UUD Afrika selatan;132. (1) The Executive Council of a province consists of the Premier, as head ofthe Council, and no fewer than five and no more than ten members appointed bythe Premier from among the members of the provincial legislature. (2) The Premier of a province appoints the members of the Executive Council,assigns their powers and functions, and may dismiss them.

Terjemahan bebas;132. (1) Eksekutif Dewan provinsi terdiri dari Premier, sebagai kepala Dewan,dan tidak kurang dari lima dan tidak lebih dari sepuluh anggota yang ditunjukoleh Premier dari kalangan anggota legislatif provinsi. (2) Premier sebuahprovinsi menunjuk para anggota Dewan Eksekutif, memberikan kekuasaan danfungsi mereka , dan dapat memberhentikan mereka

6

Para anggota Dewan eksekutif (Members of the Executive

Council (MECs)) ini akan bertanggung jawab untuk menjalankan

berbagai departemen di wilayah provinsi, dan secara

individual atau kolektif bertanggung jawab kepada badan

legislatif. Premier dan dewan eksekutif juga bertanggung

jawab untuk mengimplementasikan produk legislasi provinsi

bersama dengan ketentuan legislasi pusat yang ditugaskan

kepada provinsi. Mereka mengatur kebijakan di tingkat

provinsi dan mengurus departemen-departemen pemerintah

yang ada di provinsi. Kewenangan-kewenangan eksekutif

premier bersama dewan eksekutif tercantum dalam ketentuan

Undang-Undang Dasarnya yaitu;

125. (1) The executive authority of a province is vested in the Premier of thatprovince. (2) The Premier exercises the executive authority, together with the othermembers of the Executive Council, by – (a) implementing provincial legislation in the province; (b) implementing all national legislation within the functional areas listed inSchedule 4 or 5 except where the Constitution or an Act of Parliament providesotherwise; (c) administering in the province, national legislation outside the functionalareas listed in Schedules 4 and 5, the administration of which has beenassigned to the provincial executive in terms of an Act of Parliament; (d) developing and implementing provincial policy; (e) co-ordinating the functions of the provincial administration and itsdepartments; (f) preparing and initiating provincial legislation; and (g) performing any other function assigned to the provincial executive in termsof the Constitution or an Act of Parliamen

Terjemahan bebas:

7

125. (1) Kewenangan eksekutif provinsi dipegang oleh Premier dari provinsiyang bersangkutan (2) Premier menjalankan kewenangan eksekutif, bersama-sama dengan anggota Dewan eksekutif lainnya, dengan cara –(a) menerapkanundang-undang provinsi di wilayah provinsi;(b) melaksanakan semuaperaturan perundang-undangan nasional dalam bidang fungsional yangtercantum dalam schedule 4 atau 5 kecuali Konstitusi atau Undang-undangParlemen menyatakan sebaliknya;(c) pengaturan di dalam provinsi, undang-undang nasional di luar kawasan fungsional yang tercantum dalam Jadwal 4dan 5, administrasi yang telah ditetapkan untuk tingkat provinsieksekutif dalam hal Undang-undang Parlemen; (d) mengembangkan danmenerapkan kebijakan provinsi; (e) mengkoordinasikan fungsi pemerintahanprovinsi dan departemen tersebut; (f) mempersiapkan dan memulai legislasiprovinsi; dan(g) melakukan fungsi lainnya ditugaskan untuk eksekutif provinsidalam hal Konstitusi atau Undang-undang Parlemen.

Fungsi dan wewenang Premier lainnya juga juga di aturdalam pasal 127 UUD sebagai berikut;

127. (1) The Premier of a province has the powers and functions entrusted tothat office by theConstitution and any legislation.(2) The Premier of a province is responsible for -(a) assenting to and signing Bills;(b) referring a Bill back to the provincial legislature for reconsideration of theBill’sconstitutionality;(c) referring a Bill to the Constitutional Court for a decision on the Bill’sconstitutionality;(d) summoning the legislature to an extraordinary sitting to conduct specialbusiness;(e) appointing commissions of inquiry; and(f) calling a referendum in the province in accordance with nationallegislation.

Terjemahan bebas;127. (1) Premier provinsi memiliki kewenangan dan fungsi yang dipercayakankepadanya oleh Konstitusi dan undang-undang apapun. (2) Premier provinsibertanggung jawab untuk - (a) MENYETUJUI ke dan menandatangani undang-undang; (b) mengembalikan UU ke legislatif provinsi untuk peninjauan

8

kembali atas konstitusionalitas UU tersebut; (c) mengajukan UU ke MahkamahKonstitusi untuk keputusan tentang konstitusionalitas uu tersebut; (d)memanggil legislatif dalam sebuah rapat luar biasa untuk melaksanakanurusan tertentu; (e) menunjuk komisi penyelidikan; dan (f) memerintahkanpelaksanaan referendum di provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Kewenangan selanjutnya dari seorang pemier adalah

dalam hal legislasi di tingkat provinsi (provincial

legislation). Agar sebuah produk legislasi (rancangan

undang-undang) badan legislatif provinsi dapat berlaku

sebagai hukum yang yang mengikat, maka terlebih dahulu

harus memperoleh pengesahan dari premier. Namun jika

menurut premier rancangan undang-undang tersebut

inkonstitusional, maka RUU tersebut dapat dikembalikan

kepada pihak legislative untuk dilakukan peninjauan

kembali. Hal ini mirip dengan hak veto yang dimiliki oleh

presiden untuk menolak sebuah rancangan undang-undang

dari legislatif. Jika ternyata antara premier dan badan

legislatif tidak tercapai kesepakatan, maka RUU harus

dibawa ke mahkamah konstitusi (constitutional court) untuk

mendapatkan keputusan akhir. Hal ini diatur secara

eksplisit di dalam Pasal 121 UUD Afrika Selatan sebagai

berikut; 121. (1) The Premier of a province must either assent to and sign a Bill passedby the provincial legislature in terms of this Chapter or, if the Premier hasreservations about the constitutionality of the Bill, refer it back to the legislaturefor reconsideration.

9

(2) If, after reconsideration, a Bill fully accommodates the Premier’sreservations, the Premier must assent to and sign the Bill; if not, the Premiermust either - (a) assent to and sign the Bill; or (b) refer it to the Constitutional Court for a decision on its constitutionality. (3) If the Constitutional Court decides that the Bill is constitutional, the Premiermust assent to and sign it.

Seorang premier secara ex officio juga berperan sebagai

anggota Dewan Nasional Provinsi (National Council of Provinces),

yang merupakan kamar pertama (upper house) di parlemen.

Dalam hal ini, Premier menjadi bertindak sebagai salah

satu delegasi istimewa yang mewakili provinsinya. Selain

itu seorang premier juga diberikan beberapa kewenangan

dalam hal supervisi terhadap pemerintah daerah di tingkat

kota madya (municipalities) yang levelnya lebih rendah

daripada provinsi sebagaimana yang diatur di dalam pasal

139 konstitusi Afrika Selatan;139. (1) When a municipality cannot or does not fulfil an executive obligationin terms of legislation, the relevant provincial executive may intervene by takingany appropriate steps to ensure fulfilment of that obligation, including - (a) issuing a directive to the Municipal Council, describing the extent of thefailure to fulfil its obligations and stating any steps required to meet itsobligations; and (b) assuming responsibility for the relevant obligation in that municipality tothe extent necessary – (i) to maintain essential national standards or meet established minimumstandards for the rendering of a service; (ii) to prevent that Municipal Council from taking unreasonable action that isprejudicial to the interests of another municipality or to the province as awhole; or (iii) to maintain economic unity.

10

Dengan melihat kewenangan dari jabatan gubernur atau

premier yang begitu rinci diatur oleh Konstitusinya,

dapat diakatakan kewenangan tersebut bersifat atributif

atau melekat pada jabatan premier. Akan tetapi mengingat

afrika selatan adalah sebuah Negara kesatuan dengan

sistem presidensial, pada dasarnya sumber kewenangan yang

paling azali adalah pemerintah pusat atau presiden

sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi.

Dari segi cara memperolehnya kewenangan seorang premier

hakikatnya hanya bersumber dari pelimpahan kekuasaan oleh

pemerintah pusat atau delegasi yang didasarkan pada asas

desentralisasi administrative atau dekonsentrasi.

c. Masa Jabatan PremierKarena jabatan premier (gubernur) di Afrika selatan

mesti dipilih dari anggota badan legislatif provinsi,

maka pada umumnya yang terpilih sebagai premier adalah

pemimpin partai mayoritas di tingkat provinsi. Masa

jabatan seorang premier di Afrika Selatan sama dengan

masa jabatan anggota badan legislatif yakni lima tahun,

dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang

sama satu kali. Sehingga, batas maksimal seorang gubernur

menjabat adalah sepuluh tahun saja

Meskipun seorang premier tidak boleh terpilih lebih

dari dua kali masa jabatan lima tahun, namun seseorang

11

yang terpilih sebagai premier pengganti belum terhitung

dua kali menjabat jika terpilih kembali pada periode

selanjutnya. . Hal ini sebagaimana yang diyatakan oleh

UUD Afrika Selatan;130. (1) A Premier’s term of office begins when the Premier assumes office and endsupon a vacancy occurring or when the person next elected Premier assumes office.(2) No person may hold office as Premier for more than two terms, but when aperson is elected tofill a vacancy in the office of Premier, the period between thatelection and the next election of a Premier is not regarded as a term.Terjemahan bebas:130. (1) masa jabatan seorang Premier dimulai ketika Premier telah resmimenerima jabatan dan berakhir apabila kekosongan terjadi atau ketika orang yangterpilih sebgai premier selanjutnya menerima jabatan. (2) Tidak ada seorang punyang boleh memegang jabatan sebagai Premier selama lebih dari dua periode,tetapi ketika seseorang dipilih untuk mengisi kekosongan di kantor Premier, periodeantara pemilihan tersebut dan pemilihan berikutnya tidak dianggap sebagai masajabatan.

2.Jabatan Gubernur di Negara Republik Rakyat CinaRepublik rakyat cina (RRC) merupakan suatu Negara

kesatuan dengan bentuk pemerintahan presidensial. Cina

terdiri dari dan mempunyai control administrative

terhadap 23 provinsi seperti anhui, Fujian, gansu,

Guangdong, guizhou, Hainan, hubei, Taiwan, dan lain-lain.

Selain ke provinsi, terdapat juga 5 daerah otonomi yang

banyak diisi oleh etnis minoritas seperti Mongolia dan

Tibet, empat daerah kotamadya (municipalities) seperti

Beijing dan shanghai, dan dua derah administratif khusus

(special administrative region) seperti hongkong dan makau.

12

Sebagai salah satu Negara maju dengan tingkat

perekonomian terbesar di dunia, dimana unsur ideologi

nasional memiliki peranan yang sangat fundamental, maka

menjadi menarik untuk melihat bagaimanakah kedudukan dan

fungsi jabatan gubernur dalam susunan pemerintahannya.

Berdasarkan karakteristik sistem pemerintahannya Cina

termasuk Negara yang sangat sentralistik, Negara yang

diwakili oleh pemerintah pusat memiliki peranan penting

dalam menentukan kebijakan secara keseluruhan dalam

berbagai sector yang ditentukan oleh konstitusinya

sebagai berikut; Article 107. In the following matters, the CentralGovernment shall have the power of legislation andadministration:1. Foreign affairs; 2. National defense and militaryaffairs concerning national defense; 3. Nationality lawand criminal, civil and commercial law; 4. Judicialsystem; 5. Aviation, national highways, state-ownedrailways, navigation, postal and telegraph service; 6.Central Government finance and national revenues; 7.Demarcation of national, provincial and hsien revenues; 8.State-operated economic enterprises; 9. Currency systemand state banks;10. Weights and measures; 11. Foreigntrade policies; 12. Financial and economic mattersaffecting foreigners or foreign countries; and 13. Othermatters relating to the Central Government as providedby this Constitution.Namun selain urusan-urusan pemerintahan diatas,

pemerintah pusat dapat mendelegasikan beberapa kewenangan

13

lain untuk dikerjakan oleh pemerintah di tingkat daerah

seperti pemerintah provinsi.

a. Pengangkatan GubernurPengaturan mengenai gubernur secara eksplisit disebut

dalam dalam konstitusi cina yakni pasal 113 ayat 2 ;In the province, there shall be a provincial government with a provincialgovernor who shall be elected by the people of the province.Terjemahan bebas;Pada tingkat provinsi, mesti dibentuk pemerintahan provinsi dengan seoranggubernur yang mesti dipilih oleh masyarakat provinisi.

Akan tetapi pada praktiknya, hampir seluruh gubernur

provinsi yang terpilih tidak berasal dari daerah, para

gubernur tersebut justru menjabat berdasarkan

penunjukkan. Dalam banyak kasus, mereka berasal dari luar

provinsi dan merupakan lulusan sekolah partai pusat

(central party school) atau yang berhubungan dengannya. CPC

sendiri adalah institusi pendidikan tinggi yang secara

khusus melatih dan mencetak pengurus-pengurus resmi untuk

partai komunis cina. Dapat diakatakan bahwa jabatan-

jabatan publik di cina hanya dapat disi oleh mereka yang

berafiliasi dengan partai komunis nasional dan sebagian

besar diharuskan untuk menempuh pelatihan di CPC dalam

rentang waktu tiga bulan sampai tiga tahun. sebagian

besar gubernur adalah deputi gubernur, pejabat pemerintah

di kantor pemerintahan pusat atau pengurus dari

14

departemen lain di partai komunis pusat cina seperti liga

pemuda komunis (Communist youth league).

Beberapa gubernur berpindah-pindah dari satu provinsi

ke provinsi lainnya dari daerah yang lebih miskin ke

daerah yang lebih kaya, dan beberapa dari mereka

sebelumnya juga pernah diserahi tugas dalam pemerintahan

pusat sehingga sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali ke

dalam birokrasi pusat. Sebenarnya alasan utama pemerintah

pusat memberlakukan sistem ini adalah untuk menghindari

para pemimpin provinsi membangun jaringan dan basis

politik di daerah.

b. Kedudukan GubernurDalam susunan pemerintahan provinsi di cina, gubernur

memang diserahi kekuasaan eksekutif untuk menjalankan

pemerintahan administratif, namun secara de facto

gubernur merupakan eksekutif tertinggi kedua di

provinisi. Posisi gubernur sendiri berada di bawah

sekertaris partai komunis provinsi (secretary of the provincial

communist party). kedudukan gubernur yang subordinasi kepada

partai komuni provinsi dapat dipahami melalui teori

politik cina pasca revolusi. Di cina, partai komunis

bertanggung jawab untuk memformulasikan seluruh kebijakan

nasional, sedangkan pihak pemerintah bertanggung jawab

atas pelaksanaannya kebijakan tersebut sehari-hari. Hal

15

ini terjadi dalam setiap tingkatan pemerintahan mulai

dari pusat, provinsi sampai pada kotamadya, dimana kepala

pemerintahan bekerja bersama dengan sekertaris partai.

Orang yang menjabat sebagai secretary of the provincial

communist party sendiri biasanya merupakan pengurus tertinggi

(party committee secretary) dalam partai komunis provinsi,

sedangkan orang yang menjabat Gubernur provinsi atau

disebut Governor merupakan pengurus tertinggi kedua (deputy

party committee)dalam partai komunis provinsi, maka wajar

jika dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, yang

sangat determinan dalam merumuskan kebijakan adalah

secretary of the provincial communist party, sedangkan gubernur

lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Dualisme fungsi eksekutif provinsi di cina ini sering

disebut dengan China’s party-government dual administrative system.

c. Kewenangan

Adapun yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

yang didelegasikan oleh pemerintah pusat terdapat

dalam Undang-undang Dasar RRC, pada bab X tentang

kekuasaan pusat dan pemerintah daerah sebagai

berikut;Chapter X. Powers of the Central and Local Governments

Article 108.In the following matters, the CentralGovernment shall have the power of legislation and

16

administration, but the Central Government maydelegate the power of administration to theprovincial and hsien governments:

General principles of provincial and hsien self-government; 2. Division ofadministrative areas; 3. Forestry, industry, mining and commerce; 4.Educational system;5. Banking and exchange system;6. Shipping and deep-sea fishery; 7. Public utilities; 8. Cooperative enterprises; 9. Water and landcommunication and transportation covering two or more provinces; 10.Water conservancy, waterways, agriculture and pastoral enterprisescovering two or more provinces; 11. Registration, employment, supervision,and security of tenure of officials in Central and local governments; 12. Landlegislation; The Constitution of the Republic of China and the AdditionalArticles 13. Labor legislation and other social legislation;14. Eminentdomain;15. Census-taking and compilation of population statistics for thewhole country;16. Immigration and land reclamation;17. Police system;18.Public health;19. Relief, pecuniary aid in case of death and aid in case ofunemployment; and 20. Preservation of ancient books and articles and sitesof cultural value.With respect to the various items enumerated in thepreceding paragraph, the provinces may enact separate rules andregulations, provided these are not in conflict with national laws.Terjemahan bebas:Bab X. Kekuasaan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 108. dalam hal-hal berikut, Pemerintah Pusat mempunyai kekuasaanlegislasi dan administrasi, tetapi Pemerintah Pusat dapat mendelegasikankekuasaan administrasi dengan pemerintah provinsi dan hsien: 1. Prinsip-prinsip umum pemerintahan sendiri provinsi dan hsien; 2. Pembagianwilayah administratif; 3. Kehutanan, industri, pertambangan danperdagangan; 4. Sistem pendidikan; 5. Perbankan dan sistem pertukaran; 6.Pengiriman dan laut dalam perikanan; 7. keperluan umum; 8. perusahaanKoperasi; 9. Air dan komunikasi darat dan transportasi yang mencakup duaatau lebih provinsi; 10. pemeliharaan Air, saluran air, pertanian dan usahapastoral yang mencakup dua atau lebih provinsi; 11. Pendaftaran,pekerjaan, pengawasan, dan keamanan jabatan pejabat di pusat danpemerintah daerah; 12. Undang-undang Tanah; Undang-Undang DasarRepublik China dan Anggaran Tambahan 13. undang-undang Tenaga Kerjadan undang-undang sosial lainnya; 14. Pemerintah; 15. Sensus-taking danpenyusunan statistik penduduk untuk seluruh negeri; 16. Imigrasi danreklamasi lahan; 17. Sistem kepolisian; 18. Kesehatan masyarakat; 19. Lega,bantuan berupa uang dalam kasus kematian dan bantuan dalam hal

17

pengangguran; dan 20. Pelestarian buku-buku kuno dan artikel dan situsvalue.With menghormati budaya dengan berbagai item yang disebutkandalam paragraf sebelumnya, provinsi dapat menetapkan aturan danperaturan yang terpisah, asalkan ini tidak bertentangan dengan hukumnasional.

3. Jabatan Gubernur di EkuadorRepublik ini dibagi secara administratif menjadi

provinsi, kanton (kota), dan paroki (parishes). Provinsi

diatur oleh gubernur, kanton oleh kepala politik (jefe

politik), dan paroki oleh seorang letnan politik. Para

pejabat ini semuanya bertanggung jawab, dan diangkat

oleh, presiden atau eksekutif. Departemen Pertahanan

Nasional mengelola Kepulauan Galapagos. Masing-masing

dari dua puluh satu provinsi memiliki dewan provinsi

otonom, yang dipimpin oleh seorang prefek yang hanya

memiliki suara penentu bila terjadi sengketa di dewan.

Dewan, yang memiliki yurisdiksi di seluruh provinsi dan

kursi di ibukota, mempertahankan pelayanan publik,

melakukan pekerjaan umum, mengkoordinasikan kegiatan

kota, dan melaporkan belanja anggaran kepada pemerintah

pusat. Sebuah dewan kota, dipimpin oleh seorang walikota

yang memiliki suara penentu dalam sengketa antar

lembaga, bertanggung jawab atas pemerintah di masing-

masing kanton, yang berjumlah 103 di akhir 1980-an.

18

Semua pejabat provinsi dan kota terpilih untuk

periode empat tahun masa jabatan berdasarkan pemungutan

suara yang bersifat langsung dan rahasia. Dalam pemilihan

walikota, presiden dewan kota, dan prefek provinsi, calon

yang memperoleh jumlah terbesar orang yang terpilih.

a. Dualisme pemerintahan ProvinsiHampir sama dengan model dual administrative system

yang dipraktikkan dalam pemerintahan provinsi di cina,

repulik ekuador juga memiliki dua kepala pemerintahan

yang kedudukannya secara de jure dianggap sama.

Pemerintahan provinisi secara adminstratif sebenarnya

dijalankan lebih banyak oleh kepala urusan

administrative provinsi yang memang memiliki

kewenangan yang lebih luas atas provinsi.kepala

administrative provinsi ini disebut dengan Prefect.

Akan tetapi selain keberadaan prefect pemerintahan

provinsi juga memiliki gubernur. Keberadaan gubernur

disebut secara eksplisit di dalam konstitusi dalam Bab

II tentang pemerintahan otonomi terdesentralisasi dan

sistem khusus;CHAPTER THREE

Decentralized autonomous governments and special systems

Article 251. Each autonomous region shall elect by ballot its regional counciland its regional governor, who shall chair said council and cast the tie-

19

breaking vote. Regional council persons shall be elected in proportion to theurban and rural population for a four-year term of office, and a deputygovernor shall be elected from among said councilors.Each regional government shall establish in its bylaws the publicparticipation mechanisms provided for by the Constitution.Terjemahan bebas;BAB TIGA Pemerintah otonom Desentralisasi dan sistem khusus Pasal 251. Setiap daerah otonom akan memilih dengan pemungutan suaradewan daerah dan gubernur regional, yang akan kursi mengatakan dewandan memberikan suara tie-breaking. Orang dewan Daerah dipilih secaraproporsional dengan penduduk perkotaan dan pedesaan untuk masajabatan empat tahun kantor, dan Deputi Gubernur harus dipilih dari antarakata anggota dewan. Setiap pemerintah daerah wajib menetapkan padaperaturan yang mekanisme partisipasi publik yang disediakan olehkonstitusi.

Sedangkan pengaturan tentang prefect terdapat dalam

pasal selanjutnya yakni;Article 252. Each province shall have a provincial council with its seat in thecapital of the respective province. Said council shall be comprised of a prefectand a deputy prefect, elected by universal suffrage in the province; mayors orcouncil persons representing the cantons; and representatives elected fromamong the heads of rural parish boards, pursuant to the law.

The prefect shall be the highest administrative authority and shall chair thecouncil with a tie-breaking vote. In case of the temporary or permanentabsence of the prefect, the latter shall be replaced by the person holding theoffice of deputy prefect, elected by universal suffrage in the province jointlywith the prefect.

Pasal 252. Setiap provinsi akan memiliki dewan provinsi berkedudukan diibukota provinsi masing-masing. dewan terdiri dari prefek dan wakil prefek,dipilih dengan pemilihan umum di provinsi; walikota atau orang dewanyang mewakili kanton; dan wakil-wakil terpilih dari antara kepala papanparoki pedesaan, sesuai dengan hukum.

Prefek bertanggung otoritas administratif tertinggi dan akan mengetuaidewan dengan suara tie-breaking. Dalam kasus tidak adanya sementara

20

atau permanen dari prefek, yang terakhir harus diganti dengan orang yangmemegang jabatan wakil prefek, dipilih dengan pemilihan umum di provinsiini bersama-sama dengan prefek.

Prefek provinsi (prefecto de provincia) memimpin dewan

provinsi terpilih non-langsung terdiri dari prefek, wakil

prefek (terpilih pada pemungutan suara yang sama), walikota

kanton dan presiden dari dewan paroki. Prefek bertanggung

jawab atas perencanaan tata ruang, konstruksi dan

pemeliharaan jalan, pengelolaan air, perlindungan alam dan

promosi kegiatan pertanian dan ekonomis. Otoritas mereka

dalam bidang ini adalah namun terbatas pada daerah

pedesaan, walikota efektif menangani lebih dari tugas yang

sama di daerah perkotaan. Prefek telah kekuasaan sangat

terbatas di daerah keuangan dan fiskal dan menerima

sebagian dari sumber daya mereka dari pemerintah pusat yang

cenderung mendukung sekutu politiknya atas lawan-lawannya.

Secara tradisional, Prefek memiliki pengaruh politik yang

besar karena mereka mengontrol akses ke pengadaan publik

dan mempekerjakan pegawai negeri sipil di pemerintah

provinsi. Akibatnya, mereka tertarik untuk menggunakan

kekuatan ini untuk membangun jaringan patronase dengan

pemberian kontrak publik ke teman pengusaha dan dengan

mengeluarkan pekerjaan fiktif dan pekerjaan-pekerjaan

ringan (pipones) bagi para pendukung mereka.

Kewenangan provinsi prefek saham atas provinsi dengan

gubernur non-terpilih provinsi (Gobernador de provincia).

Gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat dan mengepalai

21

koordinasi kepegawaian nasional (terutama polisi) di

tingkat provinsi. Kantor gubernur provinsi sangat

dipolitisasi dan umumnya diberikan kepada anggota partai

presiden. Hal ini cukup umum untuk melihat gubernur

provinsi melompat ke politik lokal dan mencari pemilihan

jabatan prefek provinsi di provinsi yang mengelola. Tidak

ada gubernur di provinsi Pichincha karena merupakan pusat

pemerintahan nasional.

b. Kewenangan Gubernur

Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana yang

dirinci dalam konstitusi yakni sebagai berikut;Article 262. Autonomous regional governments shall have the following exclusive jurisdictions, without detriment to others established by the law regulating the national system of jurisdictions:1. To plan regional development and draw up the respective plans for land use development and management in coordination with national, provincial, canton and parish planning.2. To secure watershed management and foster the creationof watershed councils, pursuant to the law.3. To plan, regulate and control regional and canton traffic and transportation, if this activity is not carried out by municipalities.4. To plan, build and maintain the road network within the scope of the region.5. To grant legal status to social organizations of a regional nature, and to regulate and control said organizations.6. To establish the policies for research and the innovation of knowledge, development and the transfer of technology, as necessary for regional development, withinthe framework of national planning.

22

7. To stimulate regional production activities.8. To foster regional food security.9. To secure international cooperation for the fulfillment of their competences.

c. Within the scope of these exclusive jurisdictions, andin the exercise of their powers, they shall issue regional rules and regulations.

Terjemahan bebas:Pasal 262. pemerintah daerah Otonom harus memiliki yurisdiksi eksklusifberikut, tanpa merugikan orang lain yang ditetapkan oleh undang-undangyang mengatur sistem nasional yurisdiksi: 1. Untuk merencanakanpembangunan daerah dan menyusun rencana masing-masing untukpengembangan penggunaan lahan dan pengelolaan dalam koordinasidengan nasional, provinsi, kanton dan perencanaan paroki. 2. Untukmengamankan pengelolaan daerah aliran sungai dan mendorongpenciptaan dewan DAS, sesuai dengan hukum. 3. Merencanakan, mengaturdan mengontrol lalu lintas regional dan kanton dan transportasi, jikakegiatan ini tidak dilakukan oleh pemerintah kota. 4. Untuk merencanakan,membangun dan memelihara jaringan jalan dalam lingkup wilayah. 5.Untuk memberikan status hukum kepada organisasi sosial yang bersifatregional, dan untuk mengatur dan kontrol kata organisasi. 6. Untukmenetapkan kebijakan untuk penelitian dan inovasi pengetahuan,pengembangan dan alih teknologi, yang diperlukan untuk pembangunandaerah, dalam rangka perencanaan nasional. 7. Untuk merangsangkegiatan produksi regional. 8. Untuk mendorong ketahanan pangan daerah.9. Untuk mengamankan kerjasama internasional untuk pemenuhankompetensi mereka. Dalam lingkup ini yurisdiksi eksklusif, dan dalampelaksanaan kekuasaan mereka, mereka akan mengeluarkan aturanregional dan walikota regulations.etropolitan akan menjadi anggota kabinetkonsultasi teritorial, yang harus secara periodik diselenggarakan olehPresiden Republik.

23