Disusun Oleh :Fitri Sulmi

Fransiska stefanyHasna Puspita

Indah Isnaini PermatasariIlyas Rizky Ibrahim

Lutfi anitasariGuy Reinov

Kresna Wibowo

Pemanfaatan ,Efiesien, dan Reklamasi Lokasi Pertambangan

Pemanfaatan dan Efisiensi Barang

Tambang

Reklamasi Lokasi Pertambangan

Pengertian reklamasi

Pelakasanaan Reklamasi

Peta Konsep :

Tata Kelola Usaha Pertambangan

Usaha Perkembangan

Jenis – jenis perizinan

ketentuan-ketentuan

Peran Sektor Pertambangan

Nasional

Pemanfaatan, Efisiensi,

dan Reklamasi Lokasi

Pertambangan

1. Pemanfaatan dan Efisiensi Barang Tambang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan barang tambang yang dikuasai oleh negara.

Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tahap pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi barang tambang diperlukan tidakan efisiensi.Hal ini dilakukan agar kegiatan pertambangan tidak banyak menghabiskan modal, waktu, peralatan dan tenaga kerja untuk mendapatkan hasil tambang.

Usaha pemanfaatan barang tambang membutuhkan modal, tenaga ahli, dan teknologi

Sumber daya alam berdasarkan penggunaannya

Sumber daya alam penghasil energi. Misalnya: air, matahari, gas bumi, minyak bumi, dan batubara.

Sumber daya alam penghasil bahan baku. Misalnya: mineral, tanah, dan biotis perairan.

Sumber daya alam lingkungan. Misalnya: udara, ruang, dan perairan.

Contoh tindakan efisiensi dalam pertambangan :a. Pengusaha melakukan penelitian

menyeluruh terhadap potensi, jumlah, dan mutu barang tambang pada wilayah yang akan dieksploitasi.

b. Pengusaha menyiapkan sarana-prasarana, perlatan, tenaga kerja, dan modal yang cukup sebelum melakukan eksploitasi barang tambang.

c. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha pertambangan, baik berupa badan pengusaha milik negara(BUMN), swasta ataupun perusahaan asing.

d.Penambangan secara modern baru akan dilaksanakan untuk barang tambang penghasil energi dan mineral logam.

e.Penambangan secara tadisional dilakukan oleh penduduk atau perusahaan setempat. Pengelolaannya dilakukan dengan peralatan yang sederhana, modal sedikit, dan tenaga kerjayang terlibat jumlahnya banyak.

f. Pengusaha melakukan langkah-langkah untuk mengatasi limbah pertambangan, antara lain.

1.) Menjauhkan lokasi pertambangan dari pemukiman penduduk2.) Menjauhkan lokasi pertambangan dari sumber air yang digunakan penduduk.3.) Membangun instalasi pengolahan air limbah.

2. Reklamasi Lokasi PertambanganPengertian Reklamasi Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan

memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan. Agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukkannya.

Agar reklamasi bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar lokasi tambang, maka masyarakat perlu dilibatkan sejak dini dan penggunaan sumberdaya lokal perlu diutamakan, seperti spesies tanaman, bahan amelioran dan sarana produksi.

Pelaksanaan Reklamasi1.) Penyiapan lahan

Pengamanan Lahan Bekas Tambang

Pembersihan peralatan dan prasaranaPerencanaan lokasi pembuangansampah/

limbah B3Membatasi akses masuk ke lahan

bekastambang yang akan direklamasi Penimbunan kembali tanah penutup

atautimbunan

2.) Pengaturan Bentuk Lahan Disesuaikan dengan kondisi topografi dan

hidrologiLereng diupayakan tidak tinggi atau terjaldan

dibuat berterasPengaturan drainasePembuatan dam pengendali

3.) Pengendalian erosi dan sedimentasiDilakukan dengan mengurangi kecepatan

air limpasan dan meningkatkan peresapan air yang masuk ke tanah(infiltrasi)

4.) Pengelolaan lapisan tanah pucuk Pembentukan lahan salah satunya

dilakukan dengan cara mengembalikan tanah pucuk yang m emiliki ketebalan minimal 15cm

5.) Penanaman Penanaman atau revegetasi di dahului

dengan perencanaan tanaman persiapan lapangan dan pengadaan bibit tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah dan kondisi fisik yang mendukung.

Prinsip-prinsip Reklamasi Lahan Tambang

Ada 11 prinsip pengembangan keberlanjutan lingkungan, yaitu:

1)  Penggunaan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui harus dapat diminimalkan.2)  Penggunaan bahan berbahaya atau bahan pencemar dan menimbulkan sampah harus dikurangi.3)  Sumberdaya yang dapat diperbaharui digunakan dalam kerangka regenerasi.4)  Kualitas tanah dan sumber air perlu dipelihara dan diperbaiki.5)  Keanekaragaman margasatwa, habitat dan spesies dipelihara dan diperbaiki.6)  Udara dan atmosfer perlu dijaga dan pengaruh perubahan iklim dimitigasi.

7)  Pertimbangan sosial perlu dikembangkan untuk meningkatkan perbaikan kualitas hidup semua.8)  Pengembangan keberlanjutan tergantung pada kerjasama dan kesepakatan antar bagian.9)  Kualitas pemandangan, warisan sejarah dan lingkungan buatan dan sumber budaya perlu dipelihara dan diperbaiki.10) Pengambilan keputusan perlu dikembangkan dengan pendekatan holistic.11) Partisipasi stakeholder dikembangkan pada semua tingkat pengambilan keputusan. 

F. Tata Kelola Usaha Pertambangan

• Pertambangan adalah serangkaian pencarian, penambangan, pengolahan, dan pemanfaatan barang tambang.• Pemerintahan mengatur kegiatan

usaha pertambangan dengan mengeluarkan beberapa aturan hukum, diantarnya adalah UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam:

1. Daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal.

2. Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain.

3. Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan di masa depan.

Dimuat dalam UU no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagai beriukut :

1.Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiata penyelidikan umum,eksplorasi,studi kelayakan,konstruksi,penambangan,pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan,serta paska tambang

2. Jenis-jenis perizinan yang berhubungan dengan usaha pertambangan adalahIzin usaha pertambangan/(IUP)

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Izin pertambangan rakyat(IPR)adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi tebatas.

Izin usaha pertambangan khusus(IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus.

3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan adalah Penyelidikan umum adalah tahapan

kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regionaldan indikasi adanya mineralisasi.

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambngan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Studi kelyakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang,

Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolaan, pemurnian, termasuk pengankutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan batu bara, dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha di area pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali.

4.Peran sektor pertambangan sebagai berikut:

o Pembangunan pertambangan diarahkan untuk lebih memperluas kesempatan kerja, melakukan penganekaragaman produk pertambangan, dan meningkatkan penyediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri yang makin meningkat

o Pengelolaan sektor pertambangan juga diarakan agar disamping berjalan selaras dengan kebijaksanaan umum, juga dimaksudkan agar serasi dengan kebijaksanaan daerah dalam upaya untuk memelihara pelestarian alam dan lingkungan hidup.

Daftar PustakaWardiyatmoko, K (2014).Geografi.Jakarta:

erlangga.Harmanto,Gatot (2014).Geografi.Bandung: Yrama

WidyaZulkifli,Arif(2013) . Kendala dan Prinsip Reklamasi

Tambang atau Mine Reclamation Problems and Principle.from:http://www.bangazul.com/ken dala-dan-prinsip-reklamasi-tambang-atau- mine-reclamation-problems-principle/ ,23 desember 2013.