BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek Kerja Lapangan atau biasa disebut dengan

PKL merupakan salah satu dari syarat yang harus

dipenuhi oleh mahasiswa hendak menyelesaikan tahap

akhir masa perkuliahan. Pelaksanaan PKL ini berlangsung

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh mahasiswa

sesuai dengan konsentrasi yang ia pilih. Implementasi

teori serta pengaplikasiannya dilakukan oleh penulis

dalam kegiatan PKL.

Praktek Kerja Lapangan merupakan bagian dari

proses pendidikan yang dirancang untuk memberikan

pengalaman kerja kepada mahasiswa dalam menerapkan Ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh. Melalui kegiatan PKL

mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menerjemahkan

teori-teori hubungan masyarakat, komunikasi dan ilmu-

ilmu lainnya sebagai pendukung Ilmu komunikasi ke dalam

dunia kerja.

Pengalaman yang didapat oleh penulis memiliki

nilai positif, selain untuk menambah jaringan dalam

dunia kerja kegiatan PKL dapat menambah wawasan dan

1

pengetahuan seorang calon tenaga ahli dan dapat

mengetahui peran serta dalam keterlibatan profesinya

untuk mengingkatkan kualitas diri. Profesi dimaksud

merupakan konsentrasi penulis yakni Hubungan

Masyarakat.

Hubungan Masyarakat sebagai rangkaian atau sistem

kegiatan berkomunikasi secara khas dalam suatu

organisasi atau instansi merupakan jembatan komunikasi,

perantara atau ditengah antara publik dan lembaga atau

individu. Praktisi hubungan masyarakat harus selalu

menghadapi banyak pihak, seperti pers, stakeholders

atau mitra lainnya, untuk itu harus memiliki keahlian

khusus dalam menjalani profesi seorang hubungan

masyarakat.

Dengan melaksanakan PKL, penulis dapat terjun

langsung dan melatih kemampuan diri untuk tekun dalam

profesinya kelak. Hasil dari kegiatan PKL ini dapat

diinterpretasikan kedalam bentuk Laporan PKL yang

menggambarkan realitas kerja dan pengamatan serta

rangkuman sekaligus kesimpulan dari kegiatan PKL.

1.2 Maksud dan Tujuan PKL

Adapun maksud dan tujuan pelatihan kerja lapangan

ialah lebih memahami secara rasional praktek kerja yang2

dihadapi sesuai dengan latar belakang pendidikan humas

yang ditekuni. Penulis dapat membandingkan teori-teori

yang telah dipelajari dengan kenyataan yang ditemui di

lapangan untuk kemudian dijadikannya pemahaman dalam

pengaplikasian ilmu. Selain itu dapat menambah wawasan

dan pengalaman agara menjadi sumber daya yang

professional.

PKL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

beradaptasi lebih dini dengan lingkungan kerja yang

sesungguhnya dan memberian bekal pengetahuan. Mempunyai

referensi yang diberikan oleh organisasi/instansi agar

dapat menjadi bukti bahwa penulis mempunyai pengalaman

dalam dunia pekerjaan. Mengajarkan sebuah kedislipinan

dibalik tanggung jawab pekerjaan masing-masing.

Maksud dan tujuan PKL ini diarahkan untuk memenuhi

persyaratan kelulusan sebagai Sarjana Strata Satu di

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo

(Beragama).

1.3 Ruang Lingkup

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Kementerian

Agama Republik Indonesia, berlokasi di gedung

3

Kementrian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat 3 - 4

Jakarta Pusat 10710. Waktu pelaksanaan praktek kerja

lapangan tertanggal 15 April s/d 16 Mei 2015. Kegiatan

dimulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB.

1.4 Manfaat Kegiatan

Pelaksanaan praktek kerja lapangan yang dilakukan

penulis mendatangkan hal positif untuk itu banyak

manfaat yang dapat dirasakan untuk kemudian dijadikan

pengalaman dalam menghadapi dunia pendidikan dan

pekerjaan. Manfaat tersebut diantaranya adalah

keterlibatan penulis untuk membantu operasional bagian

strategi dan manajemen komunikasi Kementrian Agama,

mengenal kinerja didalamnya dan mengetahui bagaimana

cara bekerja didalam satu team work. Secara tidak

langsung diajarkan untuk menjalin hubungan dengan mitra

lain.

Menjadi media dalam internal sebagai informan demi

memperluas jaringan komunikasi. Menjadi media kepada

eksternal dalam penyelenggara pengumuman keputusan yang

telah organisasi/instansi buat. Kegiatan PKL bagi

penulis sangat bermanfaat untuk medukung konsentrasi

yang telah penulis ambil.

1.5 Kerangka Teori4

Komunikasi merupakan bakat alam yang sudah

dimiliki oleh setiap individu sejak mereka dilahirkan

dimuka bumi. Komunikasi merupakan cara individu dapat

berinteraksi dengan individu lain. Tidak dapat

dipungkiri manusia merupakan makhluk sosial yang tidak

dapat hidup sendiri. Sebuah hubungan antar manusia yang

baik dilakukan dengan “komunikasi yang efektifnya

adalah sebuah makna yang distimulasikan serupa atau

sama dengan dimaksudkan komunikatornya-pendeknya,

komunikasi efektif adalah makna bersama (Verdeber ;

1978 : 7).

Mencapaikan komunikasi yang efektif didasari

dengan adanya keinginan komunikator untuk menciptakan

pemahaman yang sama pada komunikan yang ditujunya.

Terjalinnya komunikasi yang efektif dalam suatu

organisasi atau instansi sangat membutuhkan peran

hubungan masyarakat atau humas. Humas dibutuhkan untuk

pembuatan strategi komunikasi dan mendukung tercapainya

tujuan organisasi. Keberhasilan humas untuk mencapai

tujuannya bergantung kepada sejauh mana humas itu dapat

menjalin hubungan baik internal maupun eksternal. Jelas

kunci utamanya adalah melalui komunikasi,

Dalam tahapan humas berkegiatan yakni penelitian

yang didahului penemuan, analisis, pengolahan data

selanjutnya perencanaan yang direncanakan dan

5

pelaksanaan yang tepat serta evaluasi atau penilaian

setiap tahap dapat disimpulkan sebuah nama dari

organisasi/instansi berada ditangan seorang humas.

Untuk itu humas memiliki fungsi untuk menunjang

kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi

kemudian membina hubungan yang harmonis antara

organisasi dengan public, baik internal maupun

eksternal, selanjutnya menciptakan komunikasi dua arah

atau timbal balik dengan menyebarkan informasi dari

organisasi kepada public dan menyalurkan opini public

kepada organisasi dan terakhir melayani public dan

menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum.

World Assembly of Public Relation (1978), menyatakan bahwa

kegiatan humas merupakan seni dan ilmu sosial yang

menganalisis kecenderungan sosial dan meramalkan

akibat-akibatnya dan memberikan pandangan dan pendapat

kepada para pemimpin organisasi serta melaksanakan

program-program kegiatan yang telah direncanakan

sekaligus melayani dua kepentingan yaitu kepentingan

organisasi dan kepentingan masyrakat.

Menurut SK. Bonar, “humas adalah suatu kegiatan

komunikasi dari suatu organisasi yang berlangsung

terus-menerus, dalam usahanya memelihara serta

memperoleh pengertian, kepercayaan dan sikap budi yang

menyenangkan dari atau bagi public yaitu denganmelalui

6

proses komunikasi dua arah, maksudnya suatu

organisasipada publiknya dan sebaliknya.”

Dari definisi diatas sebuah komunikasi merupakan

kewajiban seorang humas dalam menghadapi public secara

internal ataupun eksternal. Pada umumnya dalam humas

terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang

harmonis atara satu organisasi/instansi atau publiknya,

tang dimaksud dengan usaha adalah memberikan dan

menanamkan kesan yang baik, menyenangkan , memuaskan

publiknya sehingga publiknya akan memberikan penilaian

atau opini yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup

suatu perusahaan.

7

BAB II

GAMBARAN UMUM KEMENTRIAN AGAMA

2.1 Kementrian Agama

Kementrian Agama adalah kementerian dalam

Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama.

Kementrian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada presiden. Kementrian agama dipimpin oleh mentri

agama. Kementrian Agama sebagai instansi dan institusi

ekstensinya masih sangat fundamental dan sangat

diperlukan keberadaannya. Utamanya berdasarkan

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

Kementrian agama didirikan berdasarkan Pembentukan

Kementerian Agama ditetapkan dengan Penetapan

Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 yang

berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul

Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional

Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.

Kurang dari satu tahun sejak indonesia masih

euforia menikmati indahnya kemerdekaan dan iringan

patriotisme dan nasionalisme demi mempertahankan

kemerdekaan yang diraihnya, Di kemudian hari peringatan

yang dilakukan setiap tahun oleh seluruh keluarga besar

8

Kementrian Agama lebih dikenal dengan istilah Hari Amal

bhakti Kementrian Agama yang identik dengan Hari Ulang

Tahun sebagaimana yang dimengerti oleh masyarakat.

Keberadaan Kementerian Agama sebagai organisasi

negara yang membidangi agama dalam pemerintahan

merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia.

Para pemimpin ketika itu berhasil memperjuangkan

Kementerian Agama atas dasar pemikiran bahwa

Kementerian Agama adalah bagian yang wajar dalam tata

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia) eksistensi Kementrian Agama sempat

diperdebatkan, namun atas inisiatif BPKNIP (Badan

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) di dalam

sidangnya pada tahun tanggal 25 – 28 november 1945

telah melakukan formalisasi usulan tentang urgensi

pendirian Kementrian Agama. Maka dari itu Presiden

Soekarno memberikan isyarat kepada Wakil Presiden

Moh.Hatta menyampaikan bahwa berdirinya Kementrian

Agama secara tersendiri mendapat perhatian penting.

Penetapan pemerintah ini kemudian diikuti dengan

sosialisasi melalui media massa baik dalam maupun luar

negri, dan mengangkat HM. Rasyidi, BA sebagai Menteri

9

Agama. Hal itu merupakan realisasi dari pasal 29 UUD

1945 dan imabalan bagi umat islam yang telah tersedia

menghapus tujuh kata dalam “Piagam Jakarta”

2.2 Visi, Misi Kementrian Agama

VISI

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT

BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR

BATIN. ”(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

MISI

1.Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

2.Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

3.Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah,

perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan

pendidikan keagamaan.

4.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

5.Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih

dan berwibawa.

(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

2.3 Struktur Organisasi Kementrian Agama

1) Struktur Organisasi Kementrian Agama terdiri atas

10 (sepuluh) unit kerja, sebagai berikut:

10

a. Sekertariat Jendral;

b. Direktorat Jendral Pendidikan Islam;

c. Direktorat Jendral Penyelanggaraan Haji dan

Umrah;

d. Dektorat Bimbingan Masyarakat Islam;

e. Dektorat Bimbingan Masyarakat Kristen;

f. Dektorat Bimbingan Masyarakat Katolik;

g. Dektorat Bimbingan Masyarakat Hindu;

h. Dektorat Bimbingan Masyarakat Buddha;

i. Inspektorat Jendral; dan

j. Badan Penelitian dan Pengembanggan

serta Pendidikan dan Pelatihan

2) Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri Agama dibantu oleh 5 (lima) staf ahli

dan 2 (dua) pusat.

3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

a. Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama;

b. Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama;

c. Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan;11

d. Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan

e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

a. Pusat Kerukunan Umat Beragama; dan

b. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

12

2.4 Tujuan, Fungsi dan Tugas Kementrian Agama

Tujuan Kementrian Agama

Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama

yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah

terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama,

maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati

antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).

Fungsi Kementrian Agama

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang keagamaan;

b. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

dan daerah;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang

menjadi tanggung jawab kementrian agama di daerah;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementrian Agama di daerah; dan

e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementrian Agama;

13

Tugas Kementrian Agama

Kementrian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang keagamaan untuk membantu

presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

2.5 Logo Kementrian Agama Republik Indonesia

Isi Lambang Kementerian Agama adalah :

- Bintang terletak di ujung pertemuan tangkai

padi dan kapas.

- Tangkai kapas dan padi yang melingkar terdapat

17 kuntum bunga kapas dan 45 butir padi.

14

- Delapan baris tulisan pada dua permukaan

lembaran kitab suci.

- Kitab suci di atas alas terletak di tengah-

tengah lambang.

- Semboyan “Ikhlas Beramal” ditulis dalam pita di

bawah kitab suci.

Warna Lambang Kementerian Agama :

- Dasar berwarna hijau tua

- Bintang berwarna kuning emas

- Bunga kapas berwarna hijau putih

- Delapan baris tulisan dalam kitab suci

berwarna hitam

- Padi berwarna kuning emas

- Kitab suci berwarna kuning emas

- Alas kitab suci berwarna hitam

- Kalimat “Ikhlas Beramal” berwarna hitam

- Pita berwarna hitam (ganti putih, KMA No.

43/1982)

15

- Perisai segi lima sama sisi berwarna

kuning

Makna warna-warni dalam Lambang Kementerian Agama

adalah sebagai berikut :

- Bintang bersudut lima yang melambangkan

sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam

Pancasila, bermakna bahwa Karyawan

Kementerian Agama selalu menta’ati dan

menjunjung tinggi norma-norma agama dalam

melaksanakan tugas Pemerintahan dalam

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila.

- 17 kuntum bunga kapas, 8 butir tulisan

dalam kitab suci dan 45 butir padi

bermakna Proklamasi Kemerdekaan Negara

Indonesia. Menunjukkan kebulatan tekad

para Karyawan Kementerian Agama untuk

membela Kemerdekaan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diproklamasikan

pada tanggal 17 Agustus 1945.

- Butiran padi dan kapas yang melingkar

berbentuk bulatan bermana bahwa Karyawan

16

Kementerian Agama mengemban tugas untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera,

adil, makmur, dan merata.

- Kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup

dan kehidupan yang serasi antara

kebahagiaan duniawi dan ukhrowi, materiil,

dan spirituil dengan ridho Allah SWT Tuhan

Yang Maha Esa.

- Alas kitab suci bermakna bahwa pedoman

hidup dan kehidupan harus ditempatkan pada

proporsi yang sebenarnya sesuai dengan

potensi dinamis dari kitab suci.

- Kalimat “Ikhlas Beramal” bermakna bahwa

Karyawan Kementerian Agama dalam mengabdi

kepada masyarakat dan Negara berlandaskan

niat beribadah dengan tulus dan ikhlas.

- Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi

dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antar

umat beragama di negara Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dilindungi

sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang

Dasar 1945.

17

- Kelengkapan makna lambang Kementerian

Agama melukiskan Motto : “Dengan iman yang

teguh dan hati yang suci serta menghayati

dan mengamalkan Pancasila yang merupakan

tuntutan dan pegangan hidup dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

Karyawan Kementerian Agama bertekad bahwa

mengabdi kepada Negara adalah ibadah.

BAB III

GAMBARAN UMUM PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN

MASYARAKAT KEMENTRIAN AGAMA

3.1 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementrian

Agama

Pusat informasi dan hubungan masyarakat adalah

unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementrian Agama

melalui Sekertaris Jendral. Pusat informasi dan

hubungan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala. Pusat

informasi dan hubungan masyarakat mempunyai tugas

melasksanakan perumusan dan bimbingan teknis serta

evaluasi di bidang informasi dan hubungan masyarakat.

18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 787, pusat informasi dan hubungan

masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan oprasional di bidang

informasi dan hubungan masyarakat.

b. Pelaksanaan program di bidang data dan

informasi, teknologi komunikasi dan

informatika, serta hubungan masyarakat.

c. Penyusunan norma, standart, prosedur, dan

kreteria di bidang informasi dan hubungan

masyarakat.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang informasi dan hubungan masyarakat.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga.

3.2 Susunan Organisasi Pusat Informasi dan Hubungan

Masyarakat

A.Bidang Data

Bidang data mempunyai tugas melaksanakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunannorma, standart, prosedur, kreteria, dan bimbingan

19

teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan datakeagamaan dan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam pasal 790, Bidang Data menyelenggarakanfungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang datakeagamaan dan pendidikan.

b. Pelaksanaan program di bidang data keagamaandan pendidikan.

c. Penyusunan norma, standart, prosedur, dankreteria dibidang data keagamaan dan pendidikan

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang data keagamaan dan pendidikan.

Bidang data terdiri atas dua subbidang:

a. Subbidang data keagamaan.

Subbidang data keagamaan mempunyai tugasmelakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan, penyusunan norma, standart,prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis sertaevaluasi di bidang data keagamaan.

b. Subbidang pendidikan.

Subbidang data pendidikan mempunyai tugasmelakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaankebijakan, penyusunan norma, standart,prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis sertaevaluasi di bidang data pendidikan.

20

B.Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Bidang teknologi komunikasi dan informatikamempunyai tugas melaksanakan perumusan danpelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis sertaevaluasi di bidang pegelolaan teknologi informasidan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam pasal 794, bidang Tenologi Informasi danKomunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidangteknologi informasi dan komunikasi.

b. Pelaksanaan program di bidang pengenbanganteknologi informasi dan komunikasi serta mediainformasi elektronik.

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dankreteria di bidang teknologi informasi dankomunikasi

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis danevaluasi di bidang teknologi informasi dankomunikasi.

Bidang teknologi informasi dan komunikasi terdiriatas dua subbidang:

a. Subbidang Pengembangan Teknologi Informasidan Komunikasi.

21

Subbidang pengembangan teknologi informasidan komunikasi mempunyai tugas melakukanpenyiapan, perumusan dan pelaksanaankebijakan, penyusunan norma, standar,prosedur, kreteria, dan bimbingan teknis sertaevaluasi di bidang pengembangan teknologiinformasi dan komunikasi

b. Subbidang Media Informasi Elektronik.

Subbidang media informasi elektronikmempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusandan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar, prosedur, kreteria, dan bimbinganteknis serta evaluasi di bidang pelayananmedia informasi elektronik

C.Bidang Hubungan Masyarakat.

Bidang hubungan masyarakat mempunyai tugasmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakanpenyusunan norma, standar, prosedur,kreteria, danbimbingan teknis serta evaluasi di bidang hubunganmasyatrakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam pasal 798, bidang hubungan masyarakatmenyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang hubunganmasyarakat

b. Pelaksanaan program di bidang hubungankelembagaan negara dan layanan informasipublik.

22

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dankreteria di bidang hubungan masyarakat.

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis danevaluasi di bidang hubungan masyarakat.

Bidang hubungan masyarakat terdiri atas duasubbidang:

a. Subbidang Hubungan Kelembagaan Negara

Subbidang hubungan kelembagaan negaramempunyai tugas melakukan penyiapan,perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur,kreteria, dan bimbingan teknis serta evaluasidi bidang hubungan kelembagaan negara

b. Subbidang Layanan Informasi Publik.

Subbidang layanan informasi publikmempunyai tugas melakukan penyiapan,perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur,kreteria, dan bimbingan teknis serta evaluasidi bidang pelayanan informasi publik

D.Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha Pusat mempunyai tugas melakukanurusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

23

persuratan, kearsipan, dan dokumentasi serta urusantatausaha dan rumah tangga Pusat Informasi danHubungan Kemasyarakatan.

24

Bab VI

IDENTIFIKASI MASALAH & PEMECAHAN MASALAH

Minggu ke- kegiatan

1 (satu ) Ditempatkan di bagian

pusat informasi dan

hubungan masyarakat

-membuat kliping

-membuat guntingan berita

2 -memuat dan memindahkan

berita dari web KEMENAG

-membaca berita tentang

KEMENAG lalu mengelompokan

3 -membuat surat

- mendata tamu yang datang

di bagian pusat informasi

dan hubungan masyarakat

4 -membuat kliping dari web

tentang KEMENAG

25

-membuat pres release

4.1 IDENTIFIKASI MASALAH

Bagian Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

memiliki peran penting dalam membangun citra positif

bagi masyarakat luas khususnya mengenai Kementrian

Agama, mempertahankan citra tersebut, membangun opini

public yang baik, pemenjalankan fungsi dalam penyebaran

informasi dan juga respon public mengenai kegiatan yang

dilakukan Kementrian Agama. Termasuk didalamnya

memberikan informasi yang dibutuhkan khalayak luas

mengenai Kementrian Agama dalam melakukan kegiatan,

mekanisme didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas dan anggaran yang mencukupi.

Peran bagian ini sangatlah strategis, dalam

pelaksanaan kegiatan Pusat Informasi dan Hubungan

Masyarakat kepada internal maupun eksternal, tidak

jarang mengalami hambatan yang mempengaruhi kegiatan

lainnya. Hambatan tersebut merupakan masalah yang harus

segera diatasi agar tidak merembet dalam pelaksanaan-

pelaksanaan kegiatan lain. Masalah yang dihadapi adalah

segala sesuatu yang timbul karena adanya hal-hal yang

terjadi tidak sesuai dengan aturan biasanya atau tidak26

adanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya,

untuk itu harus segera dicari solusinya untuk

dipecahkan agar dapat diselesaikan dengan baik.

4.2 Analisis Masalah

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan

oleh penulis, membawa pada sebuah analisa yang telah

terjadi didalam bagian strategi dan manajemen

komunikasi yaitu overlapping jobdesk perkerja untuk

tugas dan fungsi didalam strukturalisasinya. Dalam hal

ini disebabkan miss communication diantara internal

dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas dan fungsi

sebagaimana mestinya.

4.3 Inventaris Masalah

Masalah yang menjadi hambatan aktivitas bagian

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat mengakibatkan

penyelesaian kerjasama dengan pihak eksternal tidak

tepat pada waktunya. Permasalahan yang terjadi dalam

penyampaian informasi di internal bagian tersebut dapat

dirumuskan dan dilihatkan kekurangan yang mengakibatkan

hambatan itu terjadi.

4.4 Rumusan Masalah

27

Teranalisa sebuah permasalahan yang ada, hal itu

harus diselesaikan atau terpecahkan demi kelancaran

tanggung jawab dalam bagian. Langkah selanjutnya dari

inventaris masalah yang ada adalah menentukan faktor

penyebab timbulnya masalah. Penting dilakukan guna

untuk menanggulangi atau memecahkan dan menyelesaikan

dengan tepat akan membawa kepada keberhasilan dengan

dampak positif yang lebih besar. Adapun maslaah yang

terjadi didalamnya, sebagai berikut:

a. Kegiatan bagian Pusat Informasi dan Hubungan

Masyarakat salah satunya adalah menyampaikan

informasi kepada internal Kementrian Agama

Faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini

adalah:

1. kurang tertariknya internal terhadap

informasi (majalah/kiliping) yg disajikan.

2. Kurang menariknya informasi.(design majalah)

yang disajikan.

3. Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas

disebabkan oleh penyaringan yang tidak ketat

untuk bagian Pusat Informasi dan Hubungan

Masyarakat

28

b. Jobdeks yang berantakan

Faktor penyebab tejadinya masalah ini adalah:

1. Pembagian jobdesk yang belum terorganisir

secara sesuai dengan fungsinya.

2. Penempatan bagian Pusat Informasi dan

Hubungan masyarakat yang belum tepa

5. Rencana Kerja

Dengan sudah ditetapkan bagaimana pemecahan

masalah tersebut maka perlu diingat untuk

menjalankan fungsi manajemen seperti:

1) Planning

Menentukan tujuan-tujuan yang hendak

dicapai selama suatu masa yang akan datang

dan apa yang harus diperbuat agar mencapai

tujuan-tujuan itu.

Adapun planning yang dilakukan bagian

strategi dan manajemen komunikasi Otoritas

Jasa Keuangan adalah mengenalkan Otoritas

Jasa Keuangan kepada masyarakat lewat media

cetak maupun elektronik.

2) Organizing29

Mengelompokan dan menentukaan berbagai

kegiatan penting dan memberikan kekuasaan

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

Rencana yang sudah dibuat harus teratur,

terstruktur dengan baik dalam pelaksanaannya

agar berjalan dengan lancar.

3) Actuating

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan

keputusan dan rencana yang telah

ditetapkan,melalui upaya memimpin dan

mengarahkan sedemikian rupa sehingga tujuan

dan target yang diinginkan dengan proses

perencanaan dan pengaturan rencana tercapai.

4) Controling

Mengukur pengawasan dengan tujuan menentukan

sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan

mengambil tindakan-tindakan korektif dimana

perlu atau mengetahui apakah tujuan

organisasi dicapai dengan efisien dan

menjamin tidak terjadinya penyimpangan dari

rencana dan arah tujuan organisasi.

30

Dalam menjalani fungsi manajemen diatas

alternative pemecahan masalah dilakukan dengan

menggunakan perangkat manajemen yang semuanya didukung

dengan:

a. Man ( Sumber Daya Manusia )

Menyesuaikan sumber daya yang tersedia dari pihak

internal dan eksternal yang terkait dalam

penyelenggaraan suatu kegiatan. Dalam membangun

kerjasama yang baik para sdm mempunyai keahlian,

motivasi, kedisiplinan dan loyalitas tehadap

pekerjaannya.

b. Material ( Sarana )

Memanfaatkan jaringan yang telah dibangun oleh

Otoritas Jasa Keuangan dengan media untuk

melakukan pengenalan perusahaan didukung dengan

material Otoritas Jasa Keuangan yang akan

diberikan kepada pihak eksternal dalam hal

kerjasama.

c. Machine ( Sistem / Mekanisme )

Menggunakan alat-alat yang dapat membantu proses

kegiatan bagian strategi dan manajemen komunikasi.

Keterbatasan sdm dimanfaatkan untuk roda sistem

birokrasi yang mudah dan terarah.

31

BAB V

KRITIK DAN SARAN

Kesimpulan

Masalah yang timbul dikarenakan keterbatasan sumber

daya manusia dan masih banyaknya perubahan sistem

didalam Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri mengganggu

aktifitas atau tugas-tugas lain. Overlaping job yang

dapat menimbulkan masalah baru harus segera

diselesaikan dengan mengoperasikan tugas dan fungsi

yang sudah ditetapkan sesuai jabatannya untuk

menghasilkan tujuan yang ingin dicapai.

Saran

Kerjasama tim yang baik, terarah dan transparansi dapat

memudahkan bagian strategi dan manajemen komunikasi

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya. Memanfaatkan sumberdaya manusia yang

terbatas dapat mengurangi koordinasi dan birokrasi yang

berbelit-belit sehingga pekerjaan dapat dengan mudah

diselesaikan pembagiannya.

32

33

DAFTAR PUSTAKA

Colin Coulson-Thomas. 1993. PUBLIC RELATIONS Pedoman

Praktis Untuk PR.Jakarta: Bumi Aksara.

Effendy, Onong Uchjana. 1989. Human Relation dan Public

Relation Dalam Manajemen. Jakarta : CV Mander Maju.

Jeffkins, Frank. 2001. Public Relations, Edisi ke IV.

Jakarta : Erlangga.

Sumber Lain :

Data-data dari Kementrian Agama

http://www.kemenag.go.id/

34