47

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Letak Geografis, Batas dan Luas Wilayah

Kota Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah yang terletak

diantara 10935’-11050’ Bujur Timur dan 670’-710’ Lintang Selatan

dengan luas wilayah 373,70 𝑘𝑚 .

Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan

dan 177 Kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, terdapat 2 kecamatan

yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas

wilayah 57,55 𝑘𝑚 dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah

54,11 𝑘𝑚 . Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang

merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih

memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang

mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas

wilayah 5,93 𝑘𝑚 diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas

wilayah 6,14 𝑘𝑚 .

Secara administratif Kota Semarang dibatasi oleh :

Sebelah Barat dibatasi oeh Kabupaten Kendal

Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Demak

Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dan

Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Semarang

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang

membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas, yaitu sebagai kota

pegunungan dan kota pantai. Di daerah pegunungan mempunyai

48

ketinggian 90-359 meter di atas permukaan laut sedangkan di daerah

dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75-3,5 meter di atas permukaan

laut. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur

lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan

Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor

pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten

Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu,

koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju

Kabupaten Kendal.

2.1.2 Topografi

Secara topografi, Kota Semarang memiliki keunikan karena terdiri

dari daerah pantai dan daerah perbukitan, dengan elevasi topografi berada

pada ketinggian antara 0,75 m sampai sekitar 350 m diatas permukaan laut.

Daerah pesisir pantai merupakan wilayah terendah di Kota Semarang yang

dibatasi Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Luas

daerah pantai di Kota Semarang adalah 1% dari luas wilayah total dengan

ketinggian 0-0,75m dpl (diatas permukaan laut). Daerah dataran rendah

merupakan kawasan dibagian tengah, seperti daerah simpang lima dan

pusat kota, dengan kemiringan antara 2–15% dan ketinggian antara 0,75–

3,5m dpl seluas 33% dari luas wilayah total. Sedangkan wilayah dataran

tinggi di Kota Semarang seluas 66% dari luas wilayah dengan ketinggian

antara 5-348m dpl. Daerah ini memiliki ketinggian yang bervariasi, seperti

136m dpl di wilayah Jatingaleh, 253m dpl di wilayah Mijen, serta 259m

dan 348 m dpl di wilayah Gunungpati. Ketinggian Kota Semarang yang

bervariasi ini menjadikan pemanfaatan bagian atas Kota Semarang lebih

difungsikan sebagai daerah konservasi untuk melindungi Kota Semarang

bagian bawah.

49

2.1.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang

Jumlah penduduk Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami

pertumbuhan. Mengutip situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Semarang, data bulan Desember 2016. Dari data tersebut diketahui

jika jumlah penduduk Kota Semarang tercatat 1.634.482 jiwa.

Tabel II.1. Jumlah Penduduk Kota Semarang (Desember 2016)

Kecamatan

Jenis Kelamin Total

Laki-Laki Perempuan Persentase (%)

Semarang Tengah 29,618 32,086 61,704 3,7% Semarang Barat 79,426 80,998 160,424 9,8 % Semarang Utara 61,052 62,976 124,028 7,5 % Semarang Timur 37,147 39,163 76,310 4,6% Gayamsari 37,066 37,163 74,229 4,5% Gajah mungkur 29,640 30,373 60,013 3,6% Genuk 53,847 53,176 107,023 6,5% Pedurungan 93,390 93,784 187,174 11,4% Candisari 40,260 41,395 81,655 4,9% Banyumanik 67,845 68,608 136,453 8,3% Gunungpati 44,539 43,922 88,461 5,3% Tembalang 84,961 84,928 169,889 10,3% Tugu 16,505 16,350 32,855 1,9% Ngaliyan 67,895 68,024 135,919 8,2% Mijen 33,452 33,159 66,611 4,0% Semarang Selatan 35,018 36,716 71,734 4,3%

Total 811,661 822,821 1,634,482 100% Sumber : Dispendukcapil Kota Semarang

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya,

jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2015 sejumlah

1.142.952 jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan

65 tahun keatas) sejumlah 453.084 jiwa. Dengan membandingkan antara

jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif, maka

akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio).

Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2015 adalah

50

sebesar 39,64%. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun

2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.2. Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur Kondisi Tahun 2015

Kelompok Umur Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 0 - 4 127.674 8,00 5 – 9 126.763 7,94

10 – 14 123.123 7,71 15 – 19 148.361 9,35 20 – 24 157.671 9,97 25 – 29 150.913 9,47 30 – 34 140.438 8,80 35 – 39 126.105 7,89 40 – 44 119.700 7,49 45 – 49 107.174 6,70 50 – 54 90.847 5,67 55 – 59 64.789 4,03 60 – 64 36.954 2,29

65 + 75.524 4,69 Jumlah 1.596.036 100,00

Sumber : BPS Kota Semarang, LKJP Kota Semarang Tahun 2015

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota

Semarang hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI

sederajat, SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat) dengan persentase

terbesar adalah tamatan SD/MI sederajat sebesar 22,88%. Sedangkan

penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi

jumlahnya hanya sekitar 8,78%, yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III

sebesar 4,33% dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 4,44%. Berikut

ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan

formal.

51

Tabel II.3. Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan

Pendidikan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%)

Tidak sekolah 96.047 6,54 Tidak/belum tamat SD 299.639 20,39 Tamat SD/MI sederajat 336.148 22,88 Tamat/SLTP/MTs sederajat 298.149 20,29 Tamat LTA/MA sederajat 310.231 21,11 Tamat Diploma I/II/III 63.790 4,34 Tamat D IV/S1/S2/S3 65.248 4,44

Jumlah 1.469.252 100,00 Sumber : BPS Kota Semarang, LKJP Kota Semarang Tahun 2015

Pola persebaran penduduk juga mempengaruhi produktifitas

sampah pada masing-masing kecamatan di Kota Semarang. Penyebaran

penduduk yang tidak merata menyebabkan volume sampah per hari yang

dihasilkan oleh penduduk per masing-masing kecamatan menjadi berbeda-

beda. Hal ini tentu mempengaruhi bagaimana kegiatan pengelolaan

sampah di suatu kecamatan lebih diutamakan daripada kecamatan lainnya.

Sebagai contoh yaitu pola persebaran permukiman di Kecamatan

Tembalang Banyumanik, Gunungpati, dan Mijen. Pola persebaran

permukiman untuk setiap kelurahan di 4 kecamatan tersebut memiliki

pola mengelompok dan acak. Pola persebaran permukiman di 4

Kecamatan tersebut disebabkan karena adanya perbandingan antara jumlah

permukiman dan luas wilayah, dalam hal ini adalah lingkup administrasi

kelurahan.

Perbedaan pola persebaran permukiman juga dipengaruhi oleh

topografi suatu wilayah. Topografi yang dimaksud disini adalah ketinggian

tempat dan kemiringan lereng. Ketinggian tempat dan kemiringan lereng

berpengaruh terhadap manusia dalam memilih dan mendirikan

52

permukiman. Manusia cenderung akan bermukim ditempat datar dengan

ketinggian rendah ±2-100m diatas permukaan laut dan dengan kemiringan

lereng sekitar 0-15% (USDA dalam BAPPEDA, 2011), karena didaerah

tersebut daya dukung tanahnya baik untuk membangun suatu permukiman

karena memiliki kekuatan tanah untuk mendukung atau menahan beban

pondasi tanpa terjadi keruntuhan akibat menggeser, sehingga pada keadaan

topografi tersebut pola persebaran permukimannya akan mengarah ke pola

acak bahkan seragam. Sedangkan pada daerah penilitian merupakan daerah

yang memiliki ketinggian ±100-300m diatas permukaan laut (BPS, Kota

Semarang) dengan kemiringan lereng yang bervariasi dari 0% sampai

dengan >40% (BAPPEDA, Kota Semarang) maka pada daerah tersebut

pola persebaran permukimannya mengarah ke mengelompok dan acak

karena daerah dengan ketinggian yang tinggi cenderung permukimannya

sedikit.

Selain topografi, aksesbilitas daerah juga berpengaruh pada pola

persebaran permukiman. Berdasarkan survei lapangan, kelurahan dengan

pola acak memiliki aksesbilitas yang tinggi,sebagai contohnya kelurahan

Sambiroto yang terdapat di Kecamatan Tembalang, pada kelurahan

tersebut pada tahun 1992 memiliki pola mengelompok kemudian pada

tahun 2014 berubah berpola acak karena sekarang di kelurahan tersebut

sudah padat dengan permukiman, hal tersebut didukung karena adanya

akses jalan yang baik dan mendukung dalam hal pemenuhan kebutuhan

seperti fasilitas-fasilitas umum di bidang transportasi (angkutan umum,

ojek), di bidang kesehatan (klinik, apotek, puskesmas), di bidang jasa

(pertokoan, atm dan lain-lain), di bidang pendidikan (SD, SMP, SMAdan

Universitas) sudah terdapat di kelurahan tersebut.

53

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan dinas teknis

yang tugasnya sangat komplek. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang

nomor 38 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup maka Dinas Kebersihan Kota Semarang dan Dinas

Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang digabung menjadi Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Sejak digabung maka tugas dari dinas yang semula hanya

menangani kebersihan di wilayah Kota Semarang sesuai Perda nomor 6

tahun 1993 kini ditambah menangani pertamanan yang ada di Kota

Semarang. Namun, pada tahun 2017 per tanggal 1 Januari 2017 Dinas

Kebersihan dan Pertamanan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan

Hidup. Penataan OPD di Pemerintah Kota Semarang itu dilakukan atas

dasar Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

dalam merampingkan organisasi-organisasi pemerintah yang mempunyai

tugas dan fungsi yang mirip atau hampir sama. Dinas Lingkungan Hidup

merupakan peleburan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan

Badan Lingkungan Hidup. Bidang pertamanan pada Dinas Kebersihan dan

Pertamanan berubah tugas dan melebur ke Dinas Tata Kota dan

Perumahan, sedangkan Badan Lingkungan Hidup melebur ke Dinas

Kebersihan dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diketahui penanganan sampah merupakan hal yang

sangat kompleks karena tidak saja menyangkut masalah teknis tetapi juga

masalah kelembagaan dukungan biaya, dukungan Pemerintah Daerah dan

peran serta masyarakat.

54

2.2.1 Visi Misi, Tugas dan Fungsi

2.2.1.1 Visi dan Misi

Visi sekaligus tujuan pembangunan urusan lingkungan hidup

jangka menengah Kota Semarang tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan

Badan Lingkungan Hidup yang responsif dan proaktif serta berperan

dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang yang berkelanjutan

menuju masyarakat sejahtera”. Sedangkan misi Dinas Lingkungan Hidup

Kota Semarang yakni :

1. Meningkatkan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber

Daya Manusia di bidang lingkungan hidup.

2. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pemantauan

pencemaran terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya

Alam sesuai fungsi lingkungan dalam rangka penegakan hukum

lingkungan.

3. Meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan kualitas Sumber

Daya Alam terhadap kerusakan lingkungan.

4. Mengembangkan teknologi dan informasi di bidang lingkungan

dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan.

5. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

6. Meningkatkan pelayanan, peran serta dan pemberdayaan

masyarakat melalui sosialisasi di bidang lingkungan hidup.

2.2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota

dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup,

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan

air limbah serta bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

55

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang

Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan

Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan

Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;

perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;

pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan

program/kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan,

Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran

dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan

Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;

penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup

tanggungjawabnya;

penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

penyelenggaraan kerjasama Bidang Penataan Lingkungan, Bidang

Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan

Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan

Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;

penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;

penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan

Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian

Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang

Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;

penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;

penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah,

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan

Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan

UPTD;

56

penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang

Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

2.2.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, terdiri dari :

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan dan Asset

Sub Bagian Umum dan Kepewagaian

3. Bidang Penataan Lingkungan :

Seksi Instrumen Penataan Lingkungan

Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan

Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3

4. Bidang Pengelolaan Sampah :

Seksi Pengembangan Potensi dan Mitra

Seksi Sarana Prasarana Pengelolaan

Seksi Operasional Pengelolaan Sampah

57

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konseravasi Lingkungan

Hidup

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair

Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati

Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim

6. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Seksi Pengawasan Lingkungan

Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan

7. UPT, terdiri dari :

UPT Laboratorium Lingkungan

UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

UPT Instalasi Pengolahan Air Limbah

UPT Kebersihan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah

IV, Wilayah V, Wilayah VI, WilayahVII, dan Wilayah VIII

8. Jabatan Fungsional

58

Gambar II.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Dokumen Dinas Lingkungan Hidup

KEPALA

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

Sub Bagian Perencanaan dan

Evaluasi

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Bidang Penataan Lingkungan

Sie Instrumen Penataan Lingkungan

Sie Pengkajian Dampak Lingkungan

Sie Penegahan Pencwmaran B3 dan

Limbah

Bidang Pengelolaan Sampah

Sie Pengembangan Potensi dan Kemitraan

Sie Sapras Pengelolaan Sampah

Sie Operasional Pengelolaan Sampah

Bidang Pengendalian dan Konservasi

Sie Pengendalian Pencemaran dan Limbah

Sie Konservasi Keanekaragaman Hayati

Sie Pemulihan Lingkungan

Bidang Pengendalian dan Konservasi

Sie Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Sie Pengawasan Lingkungan

Sie Pengembangan Kearifan Lokal dan

Pemberdayaan

UPT Laboratorium Lingkungan

UPT Tempat Pemrosesan Akhir

UPT Instalasi Pengelolaan Air Limbah

UPT Kebersihan Wilayah I s/d VIII

59

2.3 Gambaran Umum Tahapan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

2.3.1 Dasar Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai instansi

pemerintah Kota Semarang melaksanakan tugas dan fungsinya

berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan

Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang serta melakukan tugas

dan tanggungjawabnya dibidang pengelolaan sampah berpedoman pada

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di

Kota Semarang.

2.3.2 Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah dilakukan dimasing-masing lingkungan, baik

pada tingkat kecamatan maupun kelurahan (rt/rw) yang kemudian

dikumpulkan pada TPS/TPST atau tempat pembuangan sementara resmi

sebelum nantinya diangkut ke TPA. Berdasarkan cek dilapangan oleh

Dinas Lingkungan Hidup jumlah TPST yang ada di kota semarang 36 buah

namun yang masih beroperasi/aktif 15 buah yaitu :

Perumnas Sampangan Jl. Akasia Sampangan : 60 M3/Bulan

Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Barat : 50 M3/ Bulan

Kel. Jomblang Kec. Candisari : 15 M3/ bulan

Kel. Bendan Duwur Kec. Gajahmungkur : 10 M3/ Bulan

Kel. Muktiharjo Kec. Pedurungan : 5 M3/ Bulan

TPST. Pleburan Kec. Semarang Selatan : 10 M3/ Bulan

TPST. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan : 20 M3/ Bulan

TPST. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan : 35 M3/ Bulan

TPST. Pudakpayung Kec. Banyumanik : 36 M3/ Bulan

60

TPST. Padangsari Kec. Banyumanik : 52 M3/ Bulan

TPST. Ngaliyan Kec. Ngaliyan : 32 M3/ Bulan

TPST. Gondoriyo Kec. Ngaliyan : 40 M3/ Bulan

TPST Bonbin Mangkang Kec. Tugu : 15 M3/ Bulan

TPST Dinas Lingkungan Hidup : 10 M3/ Bulan

TPST BSB Mijen : 90 ton/bulan

2.3.3 Pengangkutan Sampah di Kota Semarang

Sampah-sampah yang terkumpul di masing-masing TPS maupun

TPST atau di bak-bak sampah kemudian akan diangkut oleh petugas

pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) dengan truk-truk pengangkut sampah. Hal ini

dilakukan agar sampah tidak berserakan disekitar TPS dan dapat segera

dikumpulkan ke pengumpulan yg lebh besar yakni TPA agar bisa diolah

dan dikelola dengan sedemikian rupa.

Pengangkutan sampah tersebut dilaksanakan secara terjadwal agar

pengangkutan sampahnya dapat dilakukan dengan baik. Jadwalnya yakni

sebagai berikut:

Pengambilan I : Pada pagi hari pukul 04.00 WIB – selesai

Pengambilan II : Pada siang hari pukul 13.00 WIB – selesai

Selain pengangkutan yang dilaksanaan oleh dinas, pengankutan

sampah juga dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang mempunyai

kepentingan dengan sampah atau juga pengangkutan yang dilakukan oleh

masyarakat itu sendiri dari lingkungan tempat mereka tinggal, misalnya

dengan truk pick-up kecil sampah diangkut menuju TPS atau bahkan ke

TPA.

Pengangkutan sampah juga dilakukan oleh Dinas Pasar. Hal ini

dikarenakan Dinas Pasar mempunyai alur atau aturan tersendiri untuk

61

pengangkutan sampah pasar menuju TPA. Pengangkutan sampah pasar

oleh Dinas Pasar tidak ada kaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup

tetapi sebatas koordinasi jam serta alur pengangkutan yang masing-masing

terapkan.

Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang melakukan pelayanan pengangkutan sampah dari seluruh

wilayah Kota Semarang yang dibedakan menjadi :

1. Daerah Pemukiman/Rumah Tangga

Pengangkutan sampah rumah tangga/pemukiman dari TPS

(Tempat Penampungan Sementara) ke TPA (Tempat

Pembuangan Akhir) dilaksanakan oleh pihak kecamatan

sesuai pada wilayah masing-masing.

Biaya pengangkutan ini ditanggung oleh pemerintah Kota

Semarang dari hasil retribusi masyarakat (retribusi rumah

tangga)

Gambar II.3. Alur Sampah Pemukiman/Rumah Tangga

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Pemukiman (RT/RW)

Becak Sampah Kontainer/TPS

Truk Arm Roll TPA

62

2. Daerah Pasar/Niaga

Pengangkutan sampah pasar/niaga dari TPS ke TPA

dilaksanakan oleh masing-masing pemilik usaha. Untuk

pengangkutan sampah pasar dilakukan oleh Dinas Pengelola

Pasar

Sarana dan prasarana pengangkutan (container, armroll

truck, dump truck, dan lain-lain) disediakan oelh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang

Biaya pengangkutan ditanggung oleh masing-masing

pemilik tempat usaha. Untuk biaya pengangkutan pasar

ditanggung oleh Dinas Pengelola Pasar

Kegiatan penggangkutan sampah pasar/niaga menggunakan

jasa pelayan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Gambar II.4. Alur Pengangkutan Sampah Pasar/Niaga

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

3. Fasilistas Umum/Sosial

Pengankutan sampah hasil sapuan yang telah

dikumpulkan disepanjang jalan protokol diangkut oleh

pihak ketiga/rekanan yang dikoordinasi oleh Dina

Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang

Sarana angkut disediakan oleh pemerintah Kota

Semarang

Pasar/Niaga Truk Arm Roll TPA

63

Biaya pengangutan sampah ditanggung oleh pemerintah

Kota Semarang

Pada jalan yang tidak dikerjakan oleh pihak rekanan,

pengangkutan dilaksanakan oleh masing-masing

kecamatan

Gambar II.5. Alur Pengangkutan Sampah Fasilitas Umum/Sosial

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

2.3.4 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dimiliki oleh Kota

Semarang adalah TPA Jatibarang yang berlokasi di kelurahan

Kedungpade, kecamatan Mijen. TPA Jatibarang berjarak 13 km dari pusat

Kota Semarang, dimana lokasi tersebut sudah memiliki prasaran jalan

aspal dengan lebar 6 meter. TPA tersebut mulai beroperasi sejak bulan

Maret 1992 untuk menggantikan beberapa TPA di Kota Semarang yang

telah ditutup oleh pemerintah. TPA Jatibarang telah memiliki Dokumen

Lingkungan berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada

tahun 2011. Pada awal perencanaan, luas Areal TPA Jatibarang ±

460.183𝑚 (46,02 ha) dengan perincian sebagai berikut :

Luas Areal Buang ± 276.469,8 𝑚 (27,64 ha)

Infrastruktur ± 46.018 𝑚 (4,6 ha)

Kolam Lindi ± 46.018 𝑚 (4,6 ha)

Fasilitas Umum/Sosial

Truk Arm Roll TPA

64

Sabuk Hijau ± 46.018 𝑚 (4,6 ha)

Lahan Cover ± 46.018 𝑚 (4,6 ha)

Pengolahan sampah di TPA Jatibarang dengan metode menuju

Sanitary Landfill. Banyaknya sampah yang masuk ke TPA Jatibarang

1000 ton/hari dengan pengurangan sampah yang masuk ke PT.Narpati

untuk dibuat pupuk organik granul 250 ton/hari.