GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH - SAKIP – Kabupaten

Potensi Pengembangan

Wilayah

Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kondisi Topografi

Kondisi Klimatologi

Kondisi Geologi

Kondisi Hidrologi

Penggunaan Lahan

Kondisi Geografi Lainnya

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah, yang selaras dan mendukung isu strategis,

permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan

perumusan strategi.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar yang sangat

penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Bagian ini menjelaskan tentang

kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan

bencana. Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi dengan potensi

pengembangan kawasan budidaya seperti gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Berdasarkan gambar di atas pengembangan wilayah di Kabupaten Sampang

sangat didukung oleh berbagai aspek, utamanya aspek letak, luas dan batas

wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi,

serta aspek penggunaan lahan. Disamping itu dijelaskan pula tentang kondisi

demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta dinamika

perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya.

BabII

Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013–2018

Gambaran Umum Kondisi Wilayah II - 2

2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di kawasan Madura.

Secara astronomis terletak pada koordinat 113°08’-113°39’ Bujur Timur dan

06°05’-07°13’ Lintang Selatan, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

• Sebelah Utara : Laut Jawa

• Sebelah Selatan : Selat Madura

• Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan

• Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan

Gambar 2.2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang memiliki luas wilayah 1.233,30 km² dan secara

administratif terbagi menjadi 14 kecamatan, 180 desa dan 6 kelurahan. Kecamatan

yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Banyuates yaitu sebesar 141,23

km2 atau sekitar 11,45% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling kecil

adalah Kecamatan Pangarengan dengan luas wilayah 42,69 km2 atau 3,46% dari

luas wilayah secara keseluruhan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan

Kabupaten Sampang

No Kecamatan Luas (km2) Persentase

(%) Jumlah Desa/Kel

1 Sreseh 71,95 5,83 12

2 Torjun 44,20 3,58 12

3 Pangarengan 42,69 3,46 6

4 Sampang 70,01 5,68 12/6

5 Camplong 69,93 5,67 14

6 Omben 116,31 9,43 20

7 Kedungdung 123,08 9,98 18



No Kecamatan Luas (km2) Persentase

(%) Jumlah Desa/Kel

8 Jrengik 65,35 5,30 14

9 Tambelangan 89,97 7,30 10

10 Banyuates 141,23 11.45 20

11 Robatal 80,54 6,53 9

12 Karang Penang 84,25 6,83 7

13 Ketapang 125,28 10,16 14

14 Sokobanah 108,51 8,80 12

Total 1233,30 100,00 186

Sumber: BPS, 2017

A. Kondisi Topografi

Berdasarkan topografinya Kabupaten Sampang terletak pada ketinggian

antara 0–375 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng terbagi atas

empat kelas, yaitu:

Kelas lereng 0-8%, dengan topografi wilayah berupa cekungan, dataran atau

relatif datar dari batuan endapan dan bukan endapan. Wilayah ini berupa

daerah pantai, rawa, danau, bantaran sungai, yang cocok untuk pertanian

semusim. Wilayah dengan kelerengan ini terdapat di Kecamatan Sampang,

Banyuates, Kedungdung, Sreseh, Pangarengan, Torjun dan Camplong.

Kelas lereng >8-15%, berupa perbukitan kecil dan dataran berombak, terletak di

Kecamatan Banyuates, Ketapang, Sokobanah, Sreseh, Jrengik, Torjun,

Pangarengan, Sampang, Omben dan Camplong. Lahan di wilayah ini cocok untuk

usaha pertanian dengan mempertahankan/ memelihara konservasi tanah dan

air.

Kelas lereng >15-25%, berupa perbukitan bergelombang, menyebar antara

perbukitan kecil dengan punggung pegunungan, terletak di Kecamatan

Ketapang, Banyuates, Sokobanah, Tambelangan, Robatal, Karang Penang,

Kedungdung dan Omben. Penggunaan lahan dengan kemiringan ini seyogyanya

ditujukan untuk usaha tanaman keras/tahunan karena tanahnya mudah erosi.

Kelas lereng >25-45% terdapat di punggung gunung dengan batuan gamping

tidak teratur yang terdapat di Kecamatan Banyuates, Ketapang, Sokobanah,

Jrengik, Tambelangan dan Omben. Pada wilayah dengan kelerengan >25-40%

penggunaan sesuai untuk tanaman keras/tahunan guna menghindarkan

terjadinya erosi lahan/tanah. Sedangkan untuk lahan dengan kelerengan >40%

pasti dihutankan untuk perlindungan hidrologis serta menjaga keseimbangan

ekosistem dan lingkungan hidup.



B. Geologi dan Jenis Tanah

Berdasarkan geologinya, Kabupaten Sampang terdiri atas 5 macam batuan

yaitu: alluvium, pliosen fasies sedimen, plistosen fasies sedimen, pliosen fasies batu

gamping, dan mioses fasies sedimen. Jenis geologi alluvium dan mioses fasies

sedimen banyak digunakan oleh masyarakat untuk tegalan dan sawah, serta

sebagian kecil jenis batuan plistosen fasies sedimen yang seluruhnya untuk tegalan.

Visualisasi geologi di Kabupaten Sampang ditunjukkan gambar di bawah ini:

Sumber: Bappeda Kabupaten Sampang, 2012

Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Sampang

Jenis tanah merupakan unsur penting dalam menentukan tingkat kesesuaian

tanah untuk pengembangan komoditi pertanian. Meskipun ada pendapat yang

mengatakan bahwa kesuburan dapat dibeli dengan teknologi. Jenis tanah yang

berbentuk sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: bahan induk,

batuan induk, curah hujan, bentuk wilayah dan pengaruh kegiatan manusia. Sifat

kimia dan sifat bahan induk sangat mempengaruhi unsur hara yang tersedia dalam

tanah, akan mempengaruhi kesuburan dan produksi tanaman.

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Sampang ditunjukkan tabel di bawah,

bagian yang terluas adalah tanah dari jenis komplek mediteran grumosol, regosol

dan litosol yakni seluas 54.335 ha. Diikuti oleh jenis tanah alluvial hidromorf

dengan luas sekitar 10.720 ha. Sementara untuk proporsi jenis tanah terendah



adalah jenis grumosol kelabu yang hanya terdapat di Kecamatan Sampang dan

Kecamatan Camplong, dengan luasan 2.125 ha.

Tabel 2.2 Jenis Tanah di Kabupaten Sampang

1 Sreseh 4.125,50 - 1.394,50 - - - - 1.675,50 - - - -

2 Torjun - 797,00 2.498,75 322,00 - - - - 501,25 - - -

3 Pangarengan 3.115,25 205,00 - - - - - 949,75 - - - -

4 Sampang 525,00 2.969,00 951,00 - 610,00 - 1.946,00 - - - - -

5 Camplong 2.170,50 - 3.049,00 - - - 179,00 1.595,00 - - - -

6 Omben - - 237,75 - 200,00 - - - - - 6.179,25 5.014,00

7 Kedungdung - 603,00 102,00 - - - 2.483,75 - - 9.119,25 -

8 Jrengik 783,75 2.609,00 1.025,00 2.117,25 - - - - - - - -

9 Tambelangan - 1.000,00 - 347,25 - - - - - - 7.649,75 -

10 Banyuates - 1.121,00 - 2.030,00 - 1.150,00 - - 3.307,50 4.130,00 2.384,50 -

11 Robatal - - - - - - - - - - 8.363,00 -

12 Karangpenang - - - - - - - - - - 8.425,00 -

13 Ketapang - - - 2.305,50 - 1.679,00 - - 2.315,25 3.275,00 2.953,25 -

14 Sokobanah - - - 275,00 - 1.305,00 - - - - 9.261,00 -

10.720,00 9.304,00 9.156,00 7.499,00 810,00 4.134,00 2.125,00 6.704,00 6.124,00 7.405,00 54.335,00 5.014,00Jumlah

Aluvial

Kelabu

Kekuningan

Asosiasi

HidromorfLitosol

No Kecamatan

Jenis Tanah (Ha)

Aluvial

Hidromorf

Asosiasi

Litosol dan

Mediteran

Litosol

Merah

Komplek

Brown Forest

Soil ( +5 ) dan

Mediteran

Grumusol

Kelabu

Komplek

Grumusol

kelabu dan

litosol

Komplek

Mediteran

Merah

(Batu

Kapur)

Komplek

Mediteran

Merah (Batu

Pasir)

Komplek

Mediteran

Grumusol,

Regasol dan

Litosol


C. Kondisi Klimatologi dan Hidrologi

Seperti daerah di Indonesia ada umumnya Kabupaten Sampang beriklim

tropis yang ditandai dengan adanya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim

kemarau. Musim penghujan rata-rata berlangsung pada bulan Oktober–April dan

musim kemarau bulan April–Oktober. Namun berdasarkan data curah hujan di

Kabupaten Sampang 5 (lima) tahun terakhir, terjadi dinamika pergeseran musim

sebagimana ditunjukkan tabel di bawah. Dari tabel tersebut dapat diketahui juga

bahwa telah terjadi anomali cuaca dimana tidak ada bulan kering sepanjang tahun

2016.

Tabel 2.3 Data Curah Hujan di Kabubaten Sampang

No Bulan Rata-rata curah hujan (mm)

2012 2013 2014 2015 2016

1 Januari 253 220 298 247 221

2 Februari 212 190 187 326 309

3 Maret 133 262 160 275 187

4 April 212 190 187 326 309

5 Mei 76 261 88 68 207

6 Juni 15 276 43 0 120

7 Juli 0 114 27 - 118

8 Agustus - - - - 59

9 September - 0,2 - - 188

10 Oktober 29 5 1 - 298



11 November 93 132 117 43 280

12 Desember 303 295 235 126 209

JUMLAH 1.327 1.945 1.344 1.410 2.506

Sumber: DPUPR Kabupaten Sampang, 2017

Di Kabupaten Sampang terdapat 36 sungai yang tersebar di 3 kecamatan,

selain itu terdapat pula sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk sarana

irigasi lahan pertanian, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Nama dan Panjang Sungai Menurut Wilayah Pengairan

di Kabupaten Sampang

Wilayah Pangairan Nama Sungai Panjang (km)

I. Ketapang 1. Dempo Abang 5,50 2. Nipa 12,00 3. Brambang 7,00 4. Brumbung 4,20

5. Pajegan 4,70

6. Mandirah 5,60

7. Sodung 22,00 8. Bira/Sbr. Bira Timur 2,80

9. Suwa’an 1,15

10. Manding 5,60 11. Rabian 4,20 12. Sumber Lanjang 12,00

II . Sampang 1. Kamoning 20,00 2. Napoh - 3. Gunung Maddah 3,50 4. Jelgung 8,50

5. Pangetakan 3,00 6. Legung 2,00

7. Kalak 0,70

8. Tambak Bato 5,00 9. Taddan 1,20

10. Madegan 3,00 11. Kati 9,00 12. Pelut 5,00

III . Torjun

1. Klampis 14,00

2. Cangkereman 2,00

3. Pangarengan 2,00 4. Kepang 2,00

5. Dampol 4,00

6. Gulbung 2,00

7. Geluran 2,00

8. Lampenang 1,00 9. Sumber Koneng 2,00

10. Bakung 1,00 11. Pangandingan 1,00

12. Cangkokan 12,00

Sumber Data: DPUPR Kabupaten Sampang, 2017



Tabel 2.5 Jumlah Sumber/Mata Air di Kabupaten Sampang

Wilayah Sumber Air Debit

(Lt/dt) Luas (Ha)

1.Ketapang Sumur Bor Paopale 2,50 10,00

Sumur Bor Tamberu Laok 1,00 5,00

Sumur Pompa Sumber Bira I 40,00 40,00

Sumur Pompa Ketapang 2,00 -

Sumur Pompa Sokobanah 2,00 -

Sumur Pompa Ketapang Timur 2,00 -

2.Sampang Sumur Bor Banjar Talela 1,74 10,00

Sumur Pompa Pangelen 60,00 40,00

Sumur Pompa Sogian 60,00 40,00

Sumur Pompa Meteng I 60,00 40,00

Sumur Pompa Meteng II 60,00 30,00

Sumur Pompa Madulang I 60,00 40,00

Sumur Pompa Madulang II 60,00 30,00

Sumur Pompa Madulang III 60,00 -

Sumur Pompa Kamundung 2,00 -

Sumur Pompa Camplong I 2,00 -

Sumur Pompa Camplong II 2,00 -

Sumur Pompa Camplong III 2,00 -

3. Torjun Sumur Bor Tanah Merah 2,50 10,00

Sumur Bor Kara 1,96 5,00

Sumur Bor Buker 2,00 10,00

Sumur Bor Bancelok 1,00 -

Sumur Pompa Tambelangan 2,00 -

Sumber Data: DPUPR Kabupaten Sampang, 2017

D. Penggunaan Lahan

Kabupaten Sampang merupakan Kabupaten di Jawa Timur dengan luas

wilayah ±123.302.782 ha, dengan keragaman jenis penggunaan lahannya. Secara

umum, karakteristik guna lahan di Kabupaten Sampang meliputi kawasan hutan

lindung, kawasan resapan air berupa rawa dan waduk, kawasan perlindungan

setempat seperti sempadan pantai terdapat di sepanjang garis pantai selatan dan

utara Kabupaten Sampang, serta kawasan penyangga yaitu kawasan dengan

kriteria umum dengan keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan

budidaya secara ekonomis sehingga lokasinya secara ekonomis mudah

dikembangkan sebagai kawasan penyangga, dan tidak merugikan segi-segi ekologi

lingkungan. Letak kawasan penyangga ini secara umum yaitu pada kawasan

transisi dari kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Adapun sebarannya di

kabupaten Sampang yaitu di kecamatan Sokobanah dan di kecamatan Omben.

Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Sampang meliputi lahan tidak

terbangun (hutan, hutan bakau, tambak, padang rumput, pasir, perkebunan, sawah



irigasi dan sawah tadah hujan, semak belukar, tanah berbatu, ladang, rawa dan

tanggul pasir) dan lahan terbangun (permukiman, fasilitas dan industri).

Mayoritas penggunaan laha di Kabupaten Sampang didominasi oleh

penggunaan lahan untuk tegal kebun dan ladang sebesar 63,67%. Selanjutnya guna

lahan terbesar kedua adalah guna lahan berupa sawah sebesar 16,68%.

Penyebaran masing-masing jenis penggunaan lahan tersebut ditunjukkan pada

gambar di bawah:


Gambar 2.4 Diagram Penggunaan Lahan Kabupaten Sampang

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah diidentifikasi dari wilayah yang memiliki

potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti pertanian,

perikanan, pariwasata, industri, pertambangan, dan lain-lain dengan berpedoman

pada rencana tata ruang wilayah.

I. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Sampang diusahakan dalam bentuk

pertanian sawah seluas 20.590 ha dan tanah tegalan seluas 78.514 ha dan kawasan

jenis ini keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Sampang. Dari

kondisi tersebut diharapkan kawasan ini mampu menciptakan swasembada

pangan terutama melalui program-program yang ada yaitu melalui ekstensifikasi,

intensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan

pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pertanian daerah

Kabupaten Sampang.



Data BPS (2016) menunjukkan sebagian besar sawah di Kabupaten

Sampang merupakan sawah dengan menggunakan sistem pengairan tadah hujan,

yaitu seluas 15.580 ha, atau 75,67% dari luasan sawah keseluruhan. Sedangkan

sebagian lagi merupakan sawah dengan jenis pengairan irigasi teknis seluas 3.520

ha, yang beririgasi semi teknis seluas 910 ha, dan yang beririgasi sederhana

sebesar 340 ha.

II. Kawasan Perkebunan

Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Sampang dituntut untuk

tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial yang

merupakan indikator pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan yang

lestari. Jenis komoditi perkebunan yang cukup potensial dan merupakan tanaman

unggulan di Kabupaten Sampang antara lain adalah jambu mete, kelapa, cabe jamu

dan tembakau. Wilayah yang menghasilkan perkebunan ini umumnya merupakan

kawasan yang memiliki kondisi topografi perbukitan dan sebagian kecil pada

daerah dataran rendah dengan jenis tanaman yang ditanam adalah termasuk jenis

tanaman keras.

III. Kawasan Peternakan

Sektor Peternakan di Kabupaten Sampang komoditas yang paling menonjol

adalah ternak sapi potong, diikuti oleh ternak kambing dan ternak ayam.

Pendekatan yang diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas peternakan

adalah dengan teknis terpadu dengan kebijakan pengembangan populasi ternak,

produksi ternak dan pelayanan.

Beberapa kecamatan yang memiliki potensi pengembangan peternakan di

Kabupaten Sampang, baik ternak besar maupun ternak kecil, diantaranya adalah:

- Kecamatan Ketapang : sapi

- Kecamatan Sampang : kambing, kuda, domba

- Kecamatan Robatal : sapi

Selain ternak besar diatas, masing-masing kecamatan juga memiliki potensi

pengembangan ternak kecil, yakni: ayam buras/kampung, ayam ras, kambing,

domba, kelinci dan sebagainya terdistribusi secara merata.

IV. Kawasan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan produksi penghasil protein

tinggi di Kabupaten Sampang dan yang paling menonjol adalah perikanan laut.

Hasil tangkapan ikan laut terbesar adalah Kecamatan Ketapang dan Banyuates



untuk bagian utara, sedangkan untuk bagian selatan adalah Kecamatan Sreseh,

Camplong dan Sampang.

Peningkatan perekonomian Kabupaten Sampang bidang perikanan

dikembangkan melalui perikanan laut atau tangkap di wilayah pantai di Kecamatan

Sreseh dan Camplong melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung

penangkapan, TPI dan gudang, pelabuhan penunjang bongkar muat barang ikan

serta sandar perahu.

Sektor perikanan yang ada di Kabupaten Sampang dibedakan menjadi dua

bagian, yaitu perikanan darat dan perikanan laut:

- Perikanan darat antara lain adalah: Usaha budidaya ikan berupa ikan kolam,

karamba dan kolam pembenihan ikan (KPI) yang terdapat di Kecamatan

Pengarengan.

- Perikanan laut, terdapat di Kecamatan Sampang, Camplong, Sreseh,

Pengarengan, Ketapang, Banyuates dan Sokobanah antara lain adalah: usaha

penangkapan ikan di laut, usaha penangkapan ikan dan restocking di perairan

umum, usaha perikanan di bidang pasca panen yaitu pengolahan ikan

V. Sentra Industri

Kabupaten Sampang memiliki beragam jenis industri yang memiliki peranan

penting dalam mendukung perekonomian wilayah kabupaten. Jenis industri yang

ada di Kabupaten Sampang antara lain: Industri genteng di Kecamatan Karang

Penang, Industri logam (pagar besi) di Kecamatan Sampang, industri petis ikan di

Kecamatan Camplong dan Kecamatan Sampang, industri kerajinan aksesoris

kerang-kerangan di Kecamatan Camplong, industri ranjang palek di Kecamatan

Sampang, industri batik tulis di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Jrengik,

industri garam rakyat di Kecamatan Sampang, Kecamatan Camplong, Kecamatan

Torjun, Kecamatan Pengarengan, Kecamatan Jrengik dan Kecamatan Sreseh.

VI. Pariwisata

Pengembangan sektor wisata di Kabupaten Sampang cukup menjanjikan.

Hal ini terlihat dari potensi keunikan dan keindahaan obyek wisata dan budaya

yang dimiliki cukup banyak. Obyek wisata tersebut meliputi:

a. Pantai Wisata Camplong

Kawasan wisata alam ini terletak di Desa Dharma Camplong, Kec. Camplong,

dengan jarak ± 9 km dari pusat kota. Untuk mencapai kawasan ini sangat

mudah karena dilalui jalur arteri lintas kota pulau madura Bangkalan-

Sampang-Pamekasan-Sumenep dengan kondisi jalan sangat baik. Kondisi



Wisata Pantai Camplong didukung dengan tempat penginapan berupa hotel

resort bintang satu, restoran, kios makanan tradisional, pasar wisata, tempat

parkir yang memadai, fasilitas tempat ibadah, taman bermain, MCK, gardu

pandang, dan keamanan yang terjamin.

b. Wisata Goa Macan

Gua macan terletak di Desa Bira Temor Kecamatan Sokobanah Kabupaten

Sampang. Objek wisata ini merupakan objek wisata alam yang baru ditemukan

atas dasar infromasi dari penduduk Desa Bira Temor Kecamatan Sokobanah.

Letak Gua macan ± 5 km dari Kantor Kecamatan Sokobanah ke arah timur.

Pada Gua Macan di bagian depan dihiasai stalaktit dan stalakmit, sehingga

menyerupai mulut Macan yang sedang menganga. Stalaktit dan stalakmit juga

terdapat dibagian dalam gua. Di dalam gua juga terdapat suara tetesan air

menyerupai alunan musik yang berasal dari tetesan air dari atap gua. Pada

musim kemarau air ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk menyiram tanaman

Cabe Jamu.

c. Wisata Goa Kelelawar

Goa Kelelawar terletak di Desa Bira Timur (sebelah timur Gua Macan)

Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Objek wisata ini merupakan objek

wisata alam yang baru ditemukan atas dasar infromasi dari penduduk Desa

Bira Timur Kecamatan Sokobanah. Letak Gua macan ± 5,2 km dari Kantor

Kecamatan Sokobanah ke arah timur. Pada Gua Kelelawar di bagian dalam

dihiasai stalakmit. Suhu di dalam gua sangat sejuk, sehingga oleh Kelelawar

dijadikan sarang yang jumlahnya ribuan, dengan banyaknya kelelawar yang

keluar masuk dari gua tersebut oleh penduduk sekitar dinamakan Gua

Kelelawar.

d. Wisata Air Terjun Torowan

Terletak di Desa Ketapang Daya, Kec. Ketapang, dengan jarak ± 43 km dari

pusat kota ke arah utara dengan akses jalan menuju lokasi di jalur transportasi

umum Sampang - Ketapang – Sokobanah. Air Terjun Torowan yang merupakan

satu-satunya air terjun di Kabupaten Sampang dan di Pulau Madura, sumber

mata Air Terjun Torowan berasal dari sungai Sumber Payung yang berada di

Kecamatan Ketapang Timur, dengan posisi tinggi mencapai ± 20 m dari

permukaan air laut dan letak jatuh air terjun yang langsung bermuara ke laut

lepas pantai utara merupakan pesona tersendiri dari air terjun ini.



e. Wisata Hutan Kera Nepa

Hutan Kera Nepa terletak di Desa Nepa, Kec. Banyuates dari pusat kota ke arah

utara jurusan Sampang- Ketapang-Banyuates dapat ditempuh dengan

kendaraan roda empat sejauh + 50 km dan dilanjutkan dengan kendaraan

bermotor sejauh 1 km untuk masuk ke hutan karena kondisi jalan masuk yang

masih sempit. Merupakan suatu keindahan tersendiri yang ditawarkan

kawasan objek wisata Hutan Kera Nepa, wisatawan akan dituntun untuk

melihat pemandangan alam sekitar pantai dan lautan lepas, melihat matahari

terbit (sunrise), menyusuri sungai dan hutan cagar alam seluas 1 ha dengan

perahu nelayan untuk melihat pemandangan hutan mangroove dan melihat

satwa kera pada habitatnya.

Disamping obyek wisata alam sebagaimana tersebut diatas, terdapat juga

potensi wisata buatan seperti: Wisata Waduk Nipah di Desa Montor Kecamatan

Banyuates, Wisata Waduk Klampis di Desa Kramat Kecamatan Kedungdung, Wisata

Kolam Renang Sumber Oto’ di Desa Taddan Kecamatan Camplong. Ada juga potensi

wisata budaya dan minat khusus seperti: Situs Rato Ebuh, Masjid Madeggen, Sumur

Tujuh Petilasan Pangeran Panji Laras, dan Situs Makam Pangeran Santo Merto di

Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang; Situs Pababaran Trunojoyo dan Sumur

Daksan di Kelurahan Rong Tengah Kecamatan Sampang, Situs Makam Bangsacara

dan Ragapadmi di Pulau Mandangin.

VII. Kawasan Pertambangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 bahan galian

digolongkan menjadi tiga yaitu :

- Golongan bahan galian yang strategis, diantaranya adalah : Minyak bumi, gas

alam, aspal, batu bara, nikel, kobalt, timah, uranium, radium, thorium dan

bahan galian radio aktif lainnya.

- Golongan bahan galian vital, diantaranya adalah : Besi, mangaan, khrom,

bauksit, tembaga, seng, emas, perak, air raksa, yodium, platina, intan dan

belerang.

- Golongan bahan galian C yang tidak termasuk dalam golongan A atau B,

diantaranya adalah : nitrat, phospat, garam batu, asbes, grafit, batu permata,

pasir kuarsa, kaolin, batu apung, marmer, batu kapur, kalsit, granit, tanah liat

dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur golongan A dan B.

Secara geologi wilayah Kabupaten Sampang yang banyak mengandung jenis

bahan tambang golongan C, sehingga sektor ini cukup potensial untuk



dikembangkan dalam upaya menciptakan iklim usaha pertambangan berwawasan

lingkungan.

Di Kabupaten Sampang terdapat beberapa kawasan dan kegiatan

pertambangan diantaranya adalah penggalian pasir, kerikil dan batuan yang

terdapat di sepanjang daearah aliran sungai, batugamping, batu putih (dolomit),

fosfat, kalsit, pasir kuarsa, dan tanah liat. Wilayah yang sangat potensial terdapat

penggalian bahan tambang/galian di Kabupaten Sampang adalah Kecamatan

Kedungdung, Jrengik, Torjun, Ketapang, Sokobanah, Robatal, Sampang, Camplong

dan Omben.

VIII. Kawasan Hutan

Kabupaten sampang memiliki kawasan hutan yang tersebar secara tidak

merata pada wilayah kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian

pinggiran, terutama pinggir timur, sebagian besar berada di utara dan sebagian

besar lagi berada di wilayah selatan Kabupaten Sampang, dimana diantara

kawasan hutan ini masih ada yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Kawasan

hutan yang terletak pada kawasan budidaya adalah kawasan hutan produksi tetap

dan kawasan hutan yang terletak di kawasan non budidaya adalah kawasan hutan

produksi terbatas. Diantara kawasan hutan yang termasuk sebagai hutan produksi

terbatas adalah di Kecamatan Torjun, Sampang, Kedungdung, Jrengik,

Tambelangan, Banyuates, Ketapang dan Sokobanah.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana menjelaskan bahwa bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gunung meletus,

banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami yang berakibat timbulnya korban

jiwa, harta, benda, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan hidup serta fasilitas

umum.

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai

kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, banjir dan

gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan. Untuk

Kabupaten Sampang kawasan rawan bencana yaitu daerah rawan longsor, lahan

kritis, abrasi pantai dan banjir.



Gambar 2.5

Peta Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi

A. Tanah Longsor dan Lahan Kritis

Daerah yang rawan terhadap longsor di Kabupaten Sampang meliputi

wilayah perbukitan dengan prosentase terbesar terdapat pada daerah perbukitan

karena memiliki kelerengan yang lebih tinggi dan sangat rentan terhadap longsor

khususnya disekitar wilayah tengah Kabupaten Sampang.

Lahan kritis di Kabupaten Sampang meliputi lahan–lahan kering yang

tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Lahan-lahan kritis tersebut merupakan

areal yang tengah mengalami erosi. Penanganan lahan kritis ini tersebar di

sepanjang DAS di Kabupaten Sampang. DAS tersebut antara lain DAS Nodung yang

berada di Kecamatan Banyuates, Ketapang dan Sokobanah, DAS Kamoning yang

berada di Kecamatan Robatal, Omben, Kedungdung, Sampang, dan Camplong, DAS

Semajid yang berada di sebagian Kecamatan Robatal, Sokobanah, Omben,

Camplong dan DAS Blega yang terdapat di Kecamatan Tambelangan, Jrengik,

Torjun, Kedungdung, Sreseh. Namun, ada beberapa prioritas penanganan erosi

tersebut antara lain yang ada di Kecamatan Sampang, Omben, Kedungdung dan

Robatal.



Tabel 2.6 Luasan Erosi Tanah Yang Mendapat Prioritas Penanganan

di Kabupaten Sampang No Kecamatan Luasan tidak ada

erosi (ha) Luasan ada erosi

(ha) Jumlah (ha)

1 Sampang 6.567 680 7.247 2 Omben 3.891 5.975 9.866 3 Kedungdung 5.233 6.995 12.228 4 Robatal 144 16.910 17.054

Jumlah 15.835 30.560 46.395


B. Abrasi

Abrasi atau erosi pantai adalah pengikisan pantai. Penyebab abrasi pantai

bisa berupa alami, karena manusia, atau pun keduanya. Pembangunan pelabuhan,

reklamasi pantai (untuk permukiman, pelabuhan udara, dan industri), serta

penambangan pasir laut memiliki andil tinggi dalam pengikisan pantai. Secara

alami, penyebab utama abrasi adalah gerakan gelombang pada pantai terbuka.

Disamping itu, karena keterkaitan ekosistem, maka perubahan hidrologis dan

oseanografis juga dapat mengakibatkan erosi kawasan pantai. Erosi pantai

tergantung pada kondisi angkutan sedimaen pada lokasi tersebut yang

dipengaruhi: angin, gelombang, arus, pasang surut, sedimen, dan kejadian lainnya.

Di wilayah pesisir selatan Kabupaten Sampang yang mengalami abrasi

adalah di wilayah Kecamatan Camplong. Adanya abrasi ini disebabkan karena

rusaknya dan berkurangnya hutan mangrove yang menjadi barrier dari abrasi ini.

Untuk meminimalisir adanya abrasi ini maka rehabilitasi dan reboisasi hutan

mangrove sangat diperlukan.

Sedangkan untuk wilayah pesisir utara, lebih rentan terhadap abrasi yang

disebabkan oleh gelombang laut yang lebih besar dan tidak adanya mangrove di

wilayah pesisir utara. Tidak adanya mangrove ini karena kondisi pesisir wilayah

utara merupakan pantai berkarang sehingga sulit untuk ditumbuhi mangrove.

C. Banjir

Banjir disebabkan oleh keadaan alam dan ulah campur tangan manusia.

Keadaan alam yang dimaksud adalah kondisi dataran yang cukup landai dan dilalui

oleh sunga-sungai sehingga ketika air laut pasang, sebagian daratan itu berada di

bawah permukaan air laut. Disamping itu, banjir juga bisa terjadi karena curah

hujan tinggi. Fenomena kenaikan paras muka air laut (sea level rise) juga menjadi

penyebab meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir.



Banjir yang terjadi di Kabupaten Sampang biasa melanda daerah perkotaan

Kecamatan Sampang dan sekitarnya. Bencana banjir tersebut secara natural

disebabkan oleh elevasi daerah Kecamatan Sampang yang berada di dataran

rendah. Adanya intrusi air laut dan kiriman air yang berasal dari daerah hulu di

sebelah utara mengakibatkan air sungai Kali Kemuning yang melintasi Kecamatan

Sampang meluap. Jika intensitas hujan cukup tinggi dan bersamaan dengan air

pasang besar, volume banjir akan besar dan bisa memerendam 7 (tujuh) desa dan 6

(enam) kelurahan.

2.1.2 Kondisi Demografi

Data kependudukan umumnya diperoleh melalui sensus penduduk,

registrasi penduduk dan survey penduduk. Sensus Penduduk adalah pengumpulan

data penduduk yang dilakukan menyeluruh setiap 10 tahun sekali dilakukan oleh

BPS. Hasil sensus penduduk selain bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk

pada waktu tertentu, juga berguna sebagai data utama proyeksi penduduk pada

tahun sesudahnya. Registrasi merupakan pencatatan rutin tentang kelahiran,

kematian dan perpindahan penduduk, yang dilakukan pada pertengahan dan akhir

tahun. Survey penduduk merupakan pengumpulan data penduduk dengan teknik

sampel seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional dilakukan oleh BPS.

Jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sampang hasil registrasi

penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dapat

diuraikan sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah. Dari tabel tersebut diketahui

jumlah penduduk Kabupaten Sampang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Sampang adalah 944.884

jiwa, yang terdiri dari 466.805 laki-laki dan 478,079 perempuan. Rata-rata setiap

satu kilometer persegi wilayah di Kabupaten Sampang tahun 2016 didiami oleh

766 penduduk. Pada tahun tersebut rasio jenis kelamin (sex ratio) mencapai angka

97,64. Ini berarti pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97,64 penduduk

laki-laki. Atau dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak

dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Bila dilihat menurut persentase, 49,4%

penduduk sampang adalah laki-laki dan 50,6% persen sisanya adalah penduduk

perempuan.



4,24

65,19

26

30,54

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

di Kabupaten Sampang

NO KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK

2012 2013 2014 2015 2016

L P L P L P L P L P

1. Sreseh 17.571 17.732 17.544 17.708 17.556 17.686 17.565 17.592 16.688 16.376

2. Torjun 17.249 18.293 17.478 18.481 18.274 19.228 18.606 19.612 21.437 20.871

3. Sampang 57.656 59.571 57.734 59.741 57.783 59.745 57.507 59.772 57.872 56.701

4. Camplong 39.878 41.844 39.611 41.632 45.953 44.222 46.086 44.324 37.967 36.892

5. Omben 37.592 39.565 37.600 39.631 49.099 47.162 49.236 47.370 47.774 45.877

6. Kedungdung 42.401 43.876 42.428 43.836 52.758 53.547 42.449 43.050 45.182 43.990

7. Jrengik 17.522 15.954 17.399 15.963 17.770 16.650 17.579 17.185 18.789 17.993

8. Tambelangan 26.104 26.202 26.078 26.157 25.836 25.913 25.669 25.759 29.179 27.695

9. Banyuates 36.087 37.538 36.181 37.633 36.308 37.752 36.580 38.429 37.403 37.528

10. Robatal 26.786 27.354 27.253 27.679 26.910 27.431 26.879 27.433 30.589 29.590

11. Sokobanah 30.718 33.533 30.816 33.615 34.055 33.923 34.048 33.897 37.161 36.985

12. Ketapang 40.931 43.292 41.219 43.620 41.801 44.319 40.644 42.989 41.228 41.113

13. Pangarengan 9.531 10.953 9.597 11.030 9.661 11.089 9.726 11.141 12.305 11.790

14. Karangpenang 34.758 32.791 34.800 32.849 35.035 33.170 35.276 33.422 44.505 43.404

Jumlah 428.250 434.784 435.738 449.575 449.575 468.799 471.837 457.850 466.805 478.079

871.534 885.313 940.636 919.825 944.884

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sampang, 2017

Penduduk Jenis Kelamin laki-laki pada kelompok usia muda (0–14 ) lebih

banyak dari penduduk perempuan sedangkan pada kelompok usia produktif dan

kelompok usia tua, penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki (Gambar 2.6).

Apabila diperhatikan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke

atas) angka tersebut memberikan gambaran bahwa angka ketergantungan (age

dependency ratio) penduduk Kabupaten Sampang sebesar 33,32 persen, yang

berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung

beban sekitar 52 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Sumber: BPS, 2016

Gambar 2.6 Persentase Penduduk Kabupaten Sampang menurut Jenis Kelamin dan

Kelompok Umur Tahun 2015



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, dapat

ditunjukkan dari indikator makro sosial ekonomi. Berbagai indikator makro

ekonomi daerah yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja pembangunan

ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8

Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang

NO URAIAN TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016 1. Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)a

55,78 56,45 56,98 58,18 59,09

2. Penduduk Miskin (%)a 27,87 26,97 25,80 25,69 24,11

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidupb

N/A N/A N/A 51,12 51,46

4. Pertumbuhan Ekonomi (%)a 6,12 5,26 5,07 5,13 4,95

5. Pendapatan Per Kapita ADHB (Juta Rp) a

7,41 11,41 12,58 13,80 14,91

6. Laju Inflasi (%) 5,05 4,98 6,38 5,59 4,15

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)a

1,78 4,74 2,22 2,51 2,31

8. Meningkatnya Nilai Keswadayaan Masyarakat (juta Rupiah) c

2.824,51 2.766,67 3.231,00 3.269,73 3.398,87

Sumber: aBPS, 2017; bDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, 2017; cDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sampang, 2017

Dari tabel diatas terdapat delapan indikator makro daerah yang

menunjukkan aspek kesejahteraan masyarakat. Adapun uraian atas indikator-

indikator tersebut adalah sebagai berikut.

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Sampang terus mengalami kenaikan, hal tersebut sengat

menggembirakan bahwa dampak pembangunan di berbagai bidang memberikan

kinerja yang baik dan memberi gambaran bahwa kualitas pembangunan manusia

semakin tahun semakin baik. Ini dapat dilihat dari data tahun 2012 yaitu sebesar

55,78 menjadi sebesar 59,09 pada tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan gambar

dibawah.



Sumber: BPS, 2017

Gambar 2.7 Perkembangan IPM Kabupaten Sampang

Namun demikian, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Sampang

untuk meningkatkan IPM lebih tinggi lagi karena bila di bandingkan dengan

Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, IPM Kabupaten Sampang

Tahun 2015 jauh lebih rendah (Gambar 2.8). Hal ini mengindikasikan bahwa

kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sampang masih relatif rendah.

Sumber: BPS, 2016

Gambar 2.8 Komparasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

2.2.2 Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan di Kabupaten Sampang sangat berkaitan dengan

masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Tingkat kemiskinan di Kabupaten

Sampang terus mengalami penurunan dari 27,87% atau sebanyak 246.171 jiwa

pada Tahun 2011 menjadi 24,11% atau 227.812 jiwa pada tahun 2016 (Gambar



2.9). Terdapat penurunan sebesar 3,76% atau 18.359 jiwa selama periode tersebut.

Kinerja penurunan angka kemiskinan yang baik ditunjukkan pada 2 (dua) tahun

terakhir, yaitu dari 25,69% pada tahun 2015 turun 1,58% menjadi 24,11% pada

tahun 2016. Namun demikian angka kemiskinan Kabupaten Sampang masih berada

di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten/kota lainnya se-

Jawa Timur.

Sumber: BPS, 2017

Gambar 2.9 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sampang

2.2.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan adalah terpeliharanya kualitas

lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) pada suatu daerah tertentu. IKLH menggambarkan

kondisi lingkungan dengan parameter yang dinilai adalah Indeks Kualitas Air,

Udara dan tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang

dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: DLH Kabupaten Sampang, 2017

Gambar 2.10 Indeks Kualitas Hidup Kabupaten Sampang

N/A N/A N/A

51,12 51,46

-

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

Ind

eks



2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB

ADHK. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian yang didukung

dengan stabilitas ekonomi yang semakin baik. Pertumbuhan ini menunjukkan

adanya nilai tambah dari berbagai aktivitas ekonomi atau masing-masing sektor

berperan dalam pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sampang.

Sumber: BPS, 2017

Gambar 2.11 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang,

Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Gambar diatas menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama periode 2012-2016.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang pada tahun 2012 sebesar 6,12 persen

dan cenderung menurun hingga berada pada angka 4,95 persen pada tahun 2016.

Pada akhir periode tersebut, bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur

maupun nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang masih perlu

ditingkatkan lagi. Hal ini lebih disebabkan oleh masih dominannya share sektor

pertanian pada PDRB Kabupaten Sampang yang cenderung bergantung pada

musim/cuaca. Dengan demikian perlu pengembangan sektor-sektor lain untuk

berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Meskipun kondisi ekonomi masih belum mengalami perbaikan di tahun

2016, menurut BPS (2017) beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan

yang lebih baik dibanding tahun 2015, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

tumbuh 6,89 persen atau meningkat 3,69 persen poin; Pengadaan Listrik dan Gas

tumbuh 4,14 persen atau meningkat 3,16 persen poin; Real Estate tumbuh 6,16



persen atau meningkat 1,71 persen poin, serta Jasa Pendidikan tumbuh 7,12 persen

atau meningkat 0,46 persen poin.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang selama periode 2012-

2016 sebesar angka 5,31 persen. Angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan

dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,28 persen, akan tetapi

masih perlu ditingkatkan bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang

memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 5,91

persen. Oleh karena itu, kedepan sangat diperlukan langkah-langkah yang

sistematis dan agresif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas dalam jangka pendek maupun menengah.

2.2.4.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan salah satu indikator

ekonomi yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai produk barang

dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu. Adapun pencapaian PDRB

ADHB dengan masing-masing sektor Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

dalam (juta rupiah)

LAPANGAN USAHA 2012 2013 2014 2015 2016

Pertanian, kehutanan dan perikanan

3.838.271,3 4.189.128,3 4.695.132,3 5.213.167,5 5.563.681,6

Pertambangan & Penggalian 3.364.533,1 4.187.113,5 3.700.817,6 2.561.322,9 2.967.557,1

Industri Pengolahan 396.831,1 425.174,5 473.807,2 514.019,9 555.626,4

Pengadaan Listrik dan gas 4.090,6 4.075,2 4.300,9 4.779,2 5.219,5

Pengadaan Air, Pengelolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

8.255,7 9.190,3 10.112,5 11.047,4 11.878,0

Kontruksi 953.264,0 1.086.713,7 1.205.359,9 1.299.166,5 1.462.999,6

Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

1.673.955,5 1.921.083,1 2.165.088,3 2.444.757,3 2.758.317,2

Transportasi dan Pergudangan 91.749,9 103.186,6 120.366,0 139.797,0 155.845,9

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 39.642,2 44.273,3 50.916,5 58.236,3 65.714,8

Informasi dan Komunikasi 470.420,1 528.089,8 575.570,0 636.876,6 707.769,8

Jasa Keuangan Dan Asuransi 132.173,7 153.256,1 173.167,7 194.661,0 216.847,3

Real Estate 141.644,8 156.369,3 170.779,4 194.165,7 212.518,3

Jasa Perusahaan 33.743,4 36.877,1 40.527,4 44.639,0 48.968,4

Adm Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wallb

562.522,4 598.074,4 629.656,6 700.275,9 767.679,4

Jasa Pendidikan 320.146,5 360.505,5 412.230,5 455.376,9 499.712,5

Jasa Kesehatan dan Keg Sosial 53.675,6 62.000,0 72.666,7 80.311,8 87.760,6

Jasa Lainnya 105.366,1 112.571,0 127.776,3 144.646,5 154.141,1

PDRB ADHB 12.190.285,9 13.977.681,7 14.628.275,7 14.697.247,3 16.242.237,4

PDRB ADHB TANPA MIGAS 9.432.059,0 10.421.834,9 11.647.891,6 12.930.027,5 14.132.775,1

Sumber: BPS, 2017



PDRB ADHB tahun 2016 sebesar Rp. 16,24 triliyun tumbuh sebesar 33,24

persen dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 12,19 triliyun dengan nilai

tambah bruto terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian. Hal ini membuktikan

bahwa sektor pertanian masih menjadi andalan pertumbuhan di samping sektor

perdagangan.

2.2.4.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah pertumbuhan riil yang

tidak terpengaruhi oleh unsur kenaikan harga atau inflasi. PDRB ADHK tahun 2016

sebesar Rp 12,61 triliyun tumbuh sebesar 15,54 persen dibanding tahun 2012

yaitu sebesar Rp. 10,91 triliyun. Berikut disajikan perkembangan PDRB ADHK

Kabupaten Sampang sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.10 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(dalam juta rupiah)

LAPANGAN USAHA 2012 2013 2014 2015 2016

Pertanian, kehutanan dan perikanan

3.401.705,2 3.441.301,6 3.558.183,9 3.733.986,8 3.834.167,6

Pertambangan & Penggalian 2.970.143,0 3.244.780,4 2.808.188,1 2.580.155,7 2.842.489,1

Industri Pengolahan 366.534,0 382.165,3 406.014,9 427.773,4 448.159,7

Pengadaan Listrik dan gas 4.245,4 4.391,7 4.531,6 4.576,0 4.765,3

Pengadaan Air, Pengelolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

7.919,3 8.593,2 8.872,6 9.218,7 9.533,1

Kontruksi 851.327,7 932.920,0 988.041,1 1.005.422,5 1.062.078,5

Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

1.522.038,0 1.692.249,1 1.827.385,9 1.951.904,3 2.099.345,4

Transportasi dan Pergudangan 88.638,9 96.454,1 105.548,2 113.137,5 121.384,1

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 36.470,9 39.543,0 42.818,3 46.365,3 50.258,2

Informasi dan Komunikasi 460.783,6 517.190,3 561.314,5 599.203,2 652.078,8

Jasa Keuangan Dan Asuransi 118.611,3 132.393,7 142.570,6 152.255,4 161.820,2

Real Estate 132.581,8 142.284,0 152.355,6 159.140,1 168.944,7

Jasa Perusahaan 29.233,6 30.568,1 32.594,6 34.255,3 35.928,5

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wallb

491.884,4 501.397,5 505.835,0 540.648,0 565.972,9

Jasa Pendidikan 278.945,0 298.323,3 320.047,7 341.354,0 365.666,1

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

49.780,9 55.257,6 59.222,3 61.116,8 65.328,5

Jasa Lainnya 100.090,6 103.979,3 109.402,3 113.967,0 118.891,6

PDRB ADHK 10.910.933,4 11.623.792,1 11.632.927,1 11.874.480,0 12.606.812,3

PDRB ADHK TANPA MIGAS 8.504.730,9 8.951.755,3 9.405.277,5 9.888.228,6 10.377.254,3

Sumber: BPS, 2017



2.2.4.3 Infrastruktur Perdagangan Daerah

Dalam menunjang perekonomian daerah telah dibangun pasar-pasar

daerah. Lebih jelasnya, jumlah pasar daerah tahun 2016 sebagaimana terdapat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11 Persebaran Pasar di Kabupaten Sampang Tahun 2016

No Kecamatan Pasar Umum Pasar Hewan Pasar Ikan 1 Sreseh 2 - - 2 Torjun 3 - - 3 Pangarengan 1 - - 4 Sampang 6 1 2 5 Camplong 5 - 2 6 Omben 2 1 - 7 Kedungdung 5 1 - 8 Jrengik 3 - - 9 Tambelangan 3 1 -

10 Banyuates 8 1 3 11 Robatal 6 - 1 12 Karang Penang 5 1 - 13 Ketapang 4 2 1 14 Sokobanah 8 1 7

JUMLAH 59 9 16

Sumber: Disperdagprin Kabupaten Sampang, 2017

Berdasarkan data Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sampang pada

Tahun 2016, realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar

Rp.2.659.193.400,00. Angka ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan lima

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.375.766.035,00 pada tahun 2012. Masih

rendahnya peningkatan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar tersebut

secara umum disebabkan oleh adanya beberapa renovasi pasar pada tahun 2016

sehingga kegiatan pasar tidak maksimal.

2.2.5 Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata

penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil

pembagian pendapatan suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan

tingkat pembangunan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan per kapitanya,

semakin makmur wilayah tersebut.

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Sampang Pendapatan per Kapita

Kabupaten Sampang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2012 sebesar Rp. 10,44 juta terus meningkat menjadi sebesar Rp. 14,91 juta

pada tahun 2016.



Walaupun mengalami peningkatan setiap tahun, upaya untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi seyogyanya dilaksanakan secara bersamaan

dengan upaya melakukan pemerataan sehingga memperkecil terjadinya

ketimpangan pendapatan penduduk.

Sumber: BPS, 2017 Gambar 2.12

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sampang (Juta Rupiah)

2.2.6 Laju Inflasi

Laju inflasi adalah tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang

secara umum dikonsumsi rumah tangga. Secara umum, hitungan perubahan harga

tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK).

Selama periode 2012-2016, tercatat pada tahun 2014 angka inflasi Kabupaten

Sampang mencapai angka tertinggi, hal ini disebabkan oleh krisis keuangan global

yang mempengaruhi faktor-faktor ekonomi daerah. Laju inflasi berhasil ditekan

pada tahun-tahun berikutnya sampai pada level 4,15 persen pada tahun 2016.

Gambaran laju inflasi selama periode tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

Sumber: BPS, 2017

Gambar 2.13 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sampang



2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah penduduk

yang sedang mencari kerja dan mempersiapkan usaha terhadap Angkatan Kerja.

Karena sebagian besar penduduk Kabupaten Sampang bekerja di sektor pertanian,

maka faktor cuaca seperti curah hujan mempunyai andil cukup besar dalam

menentukan angka pengangguran. Kondisi empat tahun terakhir menunjukkan

perkembangan yang positif. Pada tahun 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,74

persen mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga berada pada angka

2,22 persen pada tahun 2014. Angkanya berfluktuasi halus hingga akhirnya berada

pada angka 2,31 persen pada tahun 2016. Angka ini lebih rendah apabila

dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional maupun Provinsi

Jawa Timur sebagaimana ditunjukkan pada gambar bawah ini.

Sumber: BPS, 2017

Gambar 2.14 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

2.2.8 Keswadayaan masyarakat

Keswadayaan masyarakat merupakan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan yang dicerminkan dalam nilai murni keswadayaan masyarakat.

Nilai Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Sampang mengalami tren yang

meningkat selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.



Sumber: DPMD Kabupaten Sampang, 2017

Gambar 2.15 Nilai Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Sampang

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efesiensi dan

akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah, dan berorientasi pada

kebutuhan serta kepuasan masyarakat menjadi isu utama. Dalam penyelenggaraan

otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus pemerintahan sendiri baik urusan wajib maupun pilihan.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan bagi masyarakat, seperti

pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan

sebagainya. Penyelenggaraan urusan wajib harus berpedoman kepada Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara

bertahap. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang

diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan

upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhususan daerah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sampang telah

menetapkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kode

Rekening Program dan Kegiatan dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018, dimana terdapat 6

(enam) Urusan Wajib Layanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Bukan

Layanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pilihan sebagaimana terdapat dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Disamping Bidang

Urusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sampang juga melaksanakan 5 (lima)

Unsur Penunjang. Adapun urusan beserta Perangkat Daerah pelaksananya dapat

dilihat pada tabel berikut:

2.824,51

2.766,67

3.231,003.269,73

3.398,87

2.500,00

2.700,00

2.900,00

3.100,00

3.300,00

3.500,00

2012 2013 2014 2015 2016

NIL

AI

KE

SWA

DA

YA

AN

M

ASY

AR

AK

AT

(JU

TA

RU

PIA

H)



Tabel 2.12 Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang

sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah

NO URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN WAJIB LAYANAN DASAR

1 Pendidikan Dinas Pendidikan (Disdik)

2 Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes)

3 Pekerjaan umum dan penataan ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

4 Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)

5 Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

6 Sosial Dinas Sosial (Dinsos)

URUSAN WAJIB BUKAN LAYANAN DASAR

1 Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker)

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA)

3 Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP)

4 Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)

5 Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA)

9 Perhubungan Dinas Perhubungan (Dishub)

10 Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

11 Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker)

12 Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)

13 Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar)

14 Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

15 Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

16 Kebudayaan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar)

17 Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus)

18 Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) URUSAN PILIHAN

1 Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan (Disperikanan)

2 Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar)

3 Pertanian Dinas Pertanian (Disperta)

4 Kehutanan [tidak menjadi kewenangan daerah]

5 Energi dan Sumber Daya Mineral [tidak menjadi kewenangan daerah]

6 Perdagaangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin)

7 Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin)

8 Trasmigrasi [tidak menjadi kewenangan daerah]

UNSUR PENUNJANG

1 Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan



NO URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH

Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

2 Keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

4 Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

5 Fungsi Penunjang Lainnya Sekretariat Daerah (Setda)

Sekretariat DPRD (Setwan)

Inspektorat Daerah (Itda)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

14 Kecamatan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2017

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Layanan Dasar

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sampang terhadap

pelayanan Urusan Wajib Layanan Dasar dilakukan terhadap indikator-indikator

kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Layanan Dasar pemerintahan daerah, yaitu

bidang urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat Sosial. Berikut ini disajikan hasil analisis

dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan

daerah sebagai berikut:

2.3.1.1 Pendidikan

Kualitas pendidikan suatu daerah dapat diukur melalui indeks pendidikan.

Indeks ini merupakan salah satu unsur dalam perhitungan IPM. Besaran indeks

pendidikan ini bergantung pada Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama

Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di

Kabupaten Sampang dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: BPS, 2017

Gambar 2.16 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Kabupaten Sampang

9,86 10,20 10,39 11,09 11,37

3,27 3,34 3,49 3,65 3,79

-2,00

3,00

8,00

13,00

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

TA

HU

N

Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)



Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkkan partisipasi penduduk yang

sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK

merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu

jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah

yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur

keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam

rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap

penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa

memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK

mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang

sekolah belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini

juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk

usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada

kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan

yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia

sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa

banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas

pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya,

maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah

tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM

akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari

APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan

yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang

terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Perkembangan APK dan APM Kabupaten

Sampang selama kurun waktu lima tahun terakhir berdasarkan jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang

digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi

penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar

jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian



meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan

kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

APS SD/MI/Paket A adalah jumlah murid kelompok usia 7-12 tahun yang

masih sekolah di TK/PAUD, SD/MI/Paket A, maupun dan SMP/MTs/Paket B dibagi

jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. Sedangkan APS SMP/MTs adalah

jumlah murid kelompok usia 13-15 tahun yang masih sekolah SD/MI/Paket A,

SMP/MTs/Paket B maupun SMA/SMK/MA/Paket C dibagi jumlah penduduk

kelompok usia 13-15 tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kabupaten Sampang selama kurun waktu lima tahun terakhir berdasarkan jenjang

pendidikan dapat dillihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Perkembangan Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

% 74,68 77,75 80,03 85,23 84,26

2 Angka Melek Huruf Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara):

% 84,90 87,01 89,76 91,72 92,11

3 Angka Partisipasi Kasar (APK):

- SD/MI/Paket A % 114,31 112,08 114,18 112,46 115,39 - SMP/MTs/Paket B % 112,31 105,46 102,03 105,04 105,74 - SMA/SMK/MA/

Paket C % 50,93 52,56 58,02 58,59 63,51

4 Angka Partisipasi Murni (APM):

- SD/MI/Paket A % 98,56 96,97 95,32 97.88 98,65 - SMP/MTs/Paket B % 85,45 80,04 76,80 77.21 81,72 SMA/SMK/MA/

Paket C % 39,12 40,41 39,25 41,46 44,48

5 Angka Putus Sekolah:

- SD/MI % 0,65 0,37 0,50 0,45 0,63 - SMP/MTs % 1,09 0,78 0,92 0,89 0,72

6 Angka Kelulusan: - SD/MI % 90,90 93,47 94,01 97,62 98,03 - SMP/MTs % 97,51 97,68 96,32 97,15 99,24

7 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

% 86,78 99,15 92,84 95,69 90,91

8 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

% 87,85 69,38 91,55 80,68 92,90

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, 2017



2.3.1.2 Kesehatan

Kualitas kesehatan pada suatu daerah dapat dilihat dari angka harapan

hidup. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang

rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan,

dan program sosial lainnya termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka

harapan hidup di Kabupaten Sampang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Ini menunjukkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sampang.

Sumber: BPS, 2017

Gambar 2.17 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sampang

Dalam rangka peningkatan kesehatan di masyarakat, faktor kesehatan

merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Untuk itulah

Kabupaten Sampang menetapkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas serta

pelayanan bidang kesehatan masyarakat pada urutan ketiga prioritas

pembangunan daerah.

Pembangunan kesehatan lebih diarahkan pada upaya peningkatan kualitas

kehidupan dan kesehatan masyarakat agar mampu secara mandiri memelihara

kesehatan individu dan keluarganya serta meningkatkan pelayanan kesehatan

secara optimal pada masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan

rendah.

64,18

65,00

66,57

67,51 67,59

62,00

63,00

64,00

65,00

66,00

67,00

68,00

2012 2013 2014 2015 2016

Usi

a (T

ahu

n)



2.3.1.2.1 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan

dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkaan pula strategi

operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini,

dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut diatas perlu

dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan

fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam

kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat

dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Adapun perkembangan rasio jumlah posyandu terhadap balita di Kabupaten

Sampang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Sampang

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Posyandu 981 1000 1006 1010 1020

2 Jumlah Balita 83.057 83.838 84.293 76.854 76.603

3 Rasio (per 100 balita) 1,18 1,19 1,19 1,31 1,33

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, 2017

Rasio posyandu di Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan setiap

tahunnya. Pada Tahun 2016, rasio posyandu per 100 balita mencapai 1,33, artinya

rata-rata 1 (satu) posyandu melayani 75 balita. Sedangkan rasio jumlah posyandu

per 100 balita tahun 2016 per Kecamatan di Kabupaten Sampang dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan

Kabupaten Sampang Tahun 2016

No. Kecamatan Jumlah

Posyandu Jumlah Balita

Rasio (per 100 balita)

1 Sreseh 49 2.497 1,96

2 Torjun 49 3.167 1,55

3 Pangarengan 25 1.844 1,36

4 Sampang 124 10.035 1,24

5 Camplong 89 7.539 1,18

6 Omben 88 6.738 1,31

7 Kedundung 81 7.559 1,07

8 Jrengik 45 2.763 1,63

9 Tambelangan 52 4.223 1,23

10 Banyuates 99 6.483 1,53

11 Robatal 54 4.630 1,17

12 Karang Penang 75 5.812 1,29

13 Ketapang 96 7.702 1,25

14 Sokobanah 94 5.611 1,68




Posyandu Jumlah Balita

Rasio (per 100 balita)

Jumlah 76.603 76.603 1,33


2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Peskesmas Pembantu (Pustu)

Sarana kesehatan seperti Puskesmas, Poliklinik maupun Puskesmas

Pembantu merupakan faktor penting dalam pembangunan kesehatan utamanya

berfungsi sebagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tersebar ke pelosok.

Dengan tersebarnya sarana kesehatan sampai ke pelosok berarti memudahkan

jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan pada Tabel Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan

Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sampang:

Tabel 2.16 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Sampang

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Puskesmas 21 21 21 21 21

2 Jumlah Poliklinik 1 4 7 7 7

3 Jumlah Pustu 53 52 56 56 57

4 Jumlah Penduduk 883.282 913.449 940.636 919.825 944.884

5 Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk 42.061 43.498 44.792 43.801 44.994

6 Rasio Poliklinik Persatuan Penduduk 883.282 228.362 134.377 131.404 134.983

7 Rasio Pustu Persatuan Penduduk 16.666 17.566 16.797 16.425 16.577


Dari data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan Puskesmas belum

memenuhi standar kecukupan. Secara ideal rasio puskesmas adalah 1 puskesmas

per 30.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2016 rasio di Kabupaten Sampang

yaitu 1 puskesmas per 44.994 penduduk. Rasio puskesmas, poliklinik dan

puskesmas pembantu per Kecamatan tahun 2016 disajikan sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 2.17 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan

Kabupaten Sampang Tahun 2016


Penduduk Puskesmas Poliklinik Pustu

Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio 1 Sreseh 33.064 1 33.064 0 - 3 11.021

2 Torjun 42.308 1 42.308 0 - 2 21.154

3 Pangarengan 114.573 1 114.573 0 - 2 57.287

4 Sampang 74.859 2 37.430 6 12.477 7 10.694

5 Camplong 93.651 2 46.826 0 - 4 23.413

6 Omben 89.172 2 44.586 0 - 5 17.834

7 Kedungdung 36.782 2 18.391 0 - 4 9.196

8 Jrengik 56.874 1 56.874 0 - 4 14.219

9 Tambelangan 74.931 1 74.931 0 - 4 18.733

10 Banyuates 60.179 2 30.090 0 - 7 8.597




Penduduk Puskesmas Poliklinik Pustu

Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio 11 Robatal 74.146 1 74.146 0 - 2 37.073

12 Karang Penang 82.341 1 82.341 0 - 4 20.585

13 Ketapang 24.095 2 12.048 1 24.095 4 6.024

14 Sokobanah 87.909 2 43.955 0 - 5 17.582

Total Kabupaten 944.884 21 44.994 7 - 57 16.577


2.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang memiliki tenaga medis

profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. asuhan keperawatan yang

berkesinambungan. diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) 1 1 1 1 1

2 Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah

0 0 0 0 0

3 Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI 0 0 0 0 0

4 Jumlah Rumah Sakit Swasta 0 0 0 0 0

5 Jumlah Seluruh Rumah Sakit 1 1 1 1 1

6 Jumlah Penduduk 883.282 913.449 940.636 919.825 944.884

7 Rasio (per 100.000 penduduk) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11


2.3.1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter (spesialis dan umum) per jumlah penduduk

menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan

jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan

kesehatan. Idealnya 1 orang dokter melayani 15.000 penduduk. Jumlah Dokter di

Kabupaten Sampang saat sudah memenuhi kebutuhan sesuai standar rasio

tersebut. Pada tahun 2016 rasio dokter di Kabupaten Sampang yaitu 1,24 per

15.000 penduduk, artinya 1 orang dokter melayani 12.114 penduduk.

Tabel 2.19 Rasio Jumlah Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Sampang

No URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Dokter 57 52 61 53 78

2 Jumlah Penduduk 883.282 913.449 940.636 919.825 944.884

3 Rasio (per 15.000 penduduk) 0,97 0,85 0,97 0,86 1,24




Sedangkan rasio dokter tahun 2016 per kecamatan disajikan sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 2.20 Rasio Jumlah Dokter Per Satuan Penduduk

Menurut Kecamatan Kabupaten Sampang Tahun 2015


Penduduk Jumlah Dokter Rasio

1 Sreseh 33.064 2 0,91

2 Torjun 42.308 2 0,71

3 Pangarengan 114.573 1 0,13

4 Sampang 74.859 33 6,61

5 Camplong 93.651 5 0,80

6 Omben 89.172 5 0,84

7 Kedundung 36.782 5 2,04

8 Jrengik 56.874 2 0,53

9 Tambelangan 74.931 2 0,40

10 Banyuates 60.179 4 1,00

11 Robatal 74.146 2 0,40

12 Karang Penang 82.341 3 0,55

13 Ketapang 24.095 6 3,74

14 Sokobanah 87.909 6 1,02

Jumlah 944.884 78 1,24


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) kecamatan

yang memenuhi standar kecukupan dokter, yaitu Kecamatan Sampang,

Kedungdung, Banyuates, Ketapang, dan Sokobanah.

2.3.1.2.5 Capaian Indikator Kinerja Kesehatan

Perkembangan capaian indikator kesehatan Kabupaten Sampang selama

kurun waktu lima tahun terakhir (2012–2016) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Sampang

No. Indikator Kinerja Capaian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Cakupan pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (persen)

91.65

92.36 87.44 100.65 67.59

2. Cakupan Kunjungan Bayi (persen) 98 100.94 93.83 103.66 1.3 3. Cakupan Pelayanan Anak Balita

(persen) 71.19 78.49 78.63 85.02 11.95

4. Cakupan Desa Siaga Aktif (persen) 66.13 88 100 100 84.51



No. Indikator Kinerja Capaian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

5. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (persen)

100 100 100 100 99.82

6. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) (persen)

64.52 75.27 76.34 67.20 99.08

7. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif (persen)

58.73 13.88 44.37 47.50 83.95

8. Penderita DBD yang ditangani (persen)

100 100 100 100 100

9. Cakupan desa mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan Epid < 24 jam (persen)

100 100 100 100 100

10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (persen)

78.76 87.08 80.00 67.73 65.59

11. Cakupan Pelayanan Nifas (persen) 95.23 94.69 89.14 99.79 42.11 12. Angka kematian ≥ 48 jam setelah

dirawat 0.60 0.70 0.60 0.80 0.90

13. Persentase kecukupan rawat inap sesuai master plan rumah sakit

100 96.6 100 100 100

14. Bed Ocupancy Rate (BOR) 77.64 78.6 65.70 67.70 70.30 15. Persentase peningkatan jumlah

kunjungan rawat inap 25.10 14.70 3.3 -5.2 1.20

16. Persentase peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan

17.03 19.80 -5.4 4.3 5.3


2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan umum pemerintah daerah dalam suatu wilayah dapat tercermin

dari kondisi infrastruktur yang disediakan dan dinikmati masyarakat. Indikator

pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten

Sampang dicerminkan melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 2.22 Kondisi Infrastruktur dan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sampang

No Kondisi Jalan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik 47,08 51,95 61,82 64,01 64,98

2. Persentase Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan RTRW 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa infrastruktur Kabupaten Sampang

dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Infrastruktur

daerah tersebut terdiri dari jalan, jembatan, fasilitas perhubungan dan irigasi.

2.3.1.3.1 Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk lebih

meningkatkan kualitas pelayanan transportasi jalan kepada masyarakat. Kondisi

jalan kabupaten dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang semakin

membaik. Pada tahun 2012 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar



75,17 persen meningkat menjadi 81,08 persen pada tahun 2015 dengan panjang

582,800 km. Pada tahun 2016, panjang jalan kabupaten bertambah menjadi

1.112,640 km karena juga memasukkan jalan perkotaan dan jalan poros desa

berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 5 Tahun 2016. Pada tahun tersebut

jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 850,262 km atau 76,42 persen.

Kondisi jembatan selama periode tersebut sebanyak 109 buah dan semuanya

dalam kondisi baik. Secara lebih jelas diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.23 Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Sampang

No Kondisi Jalan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

A. Jalan Kabupaten

582,800

582,800

582,800

582,800 1.112,636*

- Kondisi Baik (km) 438,110 449,444 461,386 472,563 850,262

- Kondisi Rusak Ringan (km) N/A N/A 90,586 85,748 204,115

- Kondisi Rusak Berat (km) N/A N/A 30,828 24,489 58,259

- Jalan Kabupaten yang baik (%) 75,17 77,12 79,17 81,08 76,42

B. Jembatan Kabupaten (buah) 109 109 109 109 109

- Kondisi Baik (km) 109 109 109 109 109

- Kondisi Rusak (km) - - - - -

- Jembatan Kabupaten yang baik (%) 100 100 100 100 100

Sumber : DPUPR Kabupaten Sampang, 2017 Ket : * termasuk jalan perkotaan dan jalan poros desa berdasarkan Peraturan Bupati Sampang

Nomor 5 Tahun 2016

2.3.1.3.2 Infrastruktur Irigasi

Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi dilaksanakan untuk memenuhi

kebutuhan air baku sawah irigasi di Kabupaten Sampang dalam upaya peningkatan

hasil produksi pertanian dengan luas baku sawah irigasi sebesar 5.031 ha.

Indikator Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah 2.695,79

Ha atau 53,58% seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.24

Kondisi Irigasi Kabupaten Sampang

No Uraian Satuan Luas Jaringan Irigasi

2012 2013 2014 2015 2016

1. Luas Jaringan Irigasi Total Ha 5.031 5.031 5.031 5.031 5.031

2. Luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Ha 3.950 1832,84 2.659,84 2.692,99 2.695,79

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

% 78,51 36,43 52,87 53,53 53,58

Sumber: DPU Pengairan Kabupaten Sampang, 2017



2.3.1.3.3 Pengendalian Banjir

Bencana alam banjir yang sering terjadi di Kabupaten Sampang akhir-akhir

ini menimbulkan kerugian dan kerusakan infrastruktur serta fasilitas umum

lainnya. Untuk itu diperlukan sinergitas program dalam upaya mengendalikan

banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai dari hulu sampai hilir,

terutama pada daerah rawan banjir di Kota Sampang melalui kegiatan-kegiatan

antara lain: normalisasi/pengerukan sedimentasi pada badan sungai maupun anak

sungai, pembangunan tebing/bronjong sungai, pembangunan embung dan

bangunan penampung air lainnya serta konservasi lahan di sekitar aliran sungai.

Luas genangan banjir di Kabupaten Sampang berfluktuasi setiap tahunnya,

bergantung pada intensitas dan curah hujan harian. Kondisi beberapa tahun

terakhir luas genangan semakin melebar disebabkan oleh kondisi menebalnya

sedimen sungai kamoning serta kondisi drainase perkotaan yang membutuhkan

pembenahan serta perlu melibatkan berbagai pihak untuk penyelesaian dan/atau

pengendalian banjir secara lebih menyeluruh.

2.3.1.3.4 Penataan Ruang

Dalam rangka pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Sampang telah

disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-

2032 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-

2032. Sedangkan untuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) telah disusun

sebanyak 6 (enam) dokumen dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Namun

demikian 6 (enam) dokumen tersebut belum diperdakan. Untuk Cakupan Ruang

terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB pada Tahun 2016 telah tecapai

32,002% seperti tampak pada tabel dibawah.

Tabel 2.25

Indikator Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016

No Uraian Satuan

Capaian Indikator

2015 2016

1. Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB

a. Realisasi RTH ha 39,32 39,32

b. Luas wilayah ber HPL/HGB

ha 122,887 122,887

% 32,00% 32.00%

Sumber: DPUPR Kabupaten Sampang, 2017



2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang

nyaman, aman, sehat, berwawasan lingkungan di Kabupaten Sampang meliputi:

rumah layak huni, rumah tangga bersanitasi, lingkungan permukiman kumuh, dan

rumah tangga pengguna air bersih dengan total rumah tangga di Kabupaten

Sampang sebanyak 239.679 rumah tangga. Pada tahun 2016 capaian indikator

rumah layak huni sebesar 47,67%, rumah tangga bersanitasi 57,35%.

Selengkapnya seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.26 Indikator Kinerja Perumahan Kabupaten Sampang

No Uraian Satuan Capaian Kinerja Indikator

2012 2013 2014 2015 2016

1. Rumah layak huni RT 100.350 102.937 103.077 103.077 103.077

43.76% 47.61% 47,67% 47,67% 47,67%

2. Rumah tangga bersanitasi RT 110.505 112.785 116.286 137.296 137.456

48.09% 47.80% 49,28% 57,28% 57,35%

3. Lingkungan pemukiman kumuh

ha2 216,67 215,47 215,07 213,07 263,22

17,57% 17.48% 17,43% 17,28% 17,28%

4. Rumah tangga pengguna air bersih

RT 162.381 N/A 199.447 3.250 N/A

70,81% 83,93% 84,53% N/A N/A

Sumber: DPRKP Kabupaten Sampang, 2017

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Salah satu hal yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban umum

adalah masih tingginya angka kriminalitas yang terjadi, hal ini menunjukkan

tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketaatan pada peraturan-peraturan yang

berlaku masih kurang. Angka kriminalitas Kabupaten Sampang dapat disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel 2.27 Angka Kriminalitas Kabupaten Sampang

No Jenis Kriminal 2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah kasus narkoba 29 32 36 59 91

2. Jumlah kasus pembunuhan 8 5 5 8 6

3. Jumlah kejahatan seksual 20 23 23 18 2

4. Jumlah kasus penganiayaan 12 21 21 17 18

5. Jumlah kasus pencurian 121 140 140 114 118

6. Jumlah kasus penipuan 15 40 34 40 36

7. Jumlah kasus pemalsuan uang - - - - 1

8. Kasus Lain 108 38 25 83 77

9. Jumlah tindak kriminal selama 1 313 299 284 339 349



tahun

10. Jumlah penduduk 883.282 913.449 940.636 919.825 944.884

11. Angka kriminalitas (8)/(9) 0,00035 0,00033 0,00030 0,00037 0,00037

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Sampang, 2017

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Sampang 5 tahun terakhir secara umum

cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan kriminalitas yang mencolok

terutama terjadi pada kasus narkoba. Jenis kriminalitas lainnya cenderung

fluktuaif, bahkan ada yang cenderung menurun yaitu pada jenis kejahatan seksual.

Keadaan ini dapat mempengaruhi iklim investasi yang ada di Kabupaten Sampang,

sehingga pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sampang dapat menyelesaikan 3

ijin lokasi perijinan. Sedangkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan

perundang-undangan yang ditunjukkan dengan rasio bangunan yang ber-IMB

persatuan bangunan pada tahun 2016 sudah mencapai 83,43%, jauh lebih tinggi

dibandingkan 5 tahun sebelumnya yang masih mencapai 59,86% pada tahun 2012.

2.3.1.6 Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau

keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat

melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang

serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,

keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara

mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Jumlah PMKS di Kabupaten Sampang mengalami penurunan dari tahun ke

tahun. Pada Tahun 2012 jumlah PMKS di Kabupaten Sampang sebanyak 87.808

orang. Selama kurun waktu empat tahun terakhir jumlah PMKS menurun 1.175

orang sehingga pada Tahun 2016 jumlah PMKS di Kabupaten Sampang menjadi

86.633 orang. Diharapkan semakin tahun jumlah PMKS semakin menurun.



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sampang, 2017

Gambar 2.18 Jumlah PMKS di Kabupaten Sampang

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah

angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angka ini untuk mengetahui bagian

dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam

kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu

tertentu.

TPAK selama periode 20122016 berfluktuasi sebagaimana ditunjukkan

gambar berikut:

Sumber: Diskumnaker Kabupaten Sampang, 2017

Gambar 2.19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sampang

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai

sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan

87.808

87.526 87.483

87.108

86.633

86.000

86.200

86.400

86.600

86.800

87.000

87.200

87.400

87.600

87.800

88.000

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

OR

AN

G

59,00

59,41

76,85

68,37

64,48

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

2012 2013 2014 2015 2016

%



sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk

menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pada tahun 2017 Kabupaten

Sampang menargetkan 1 desa per kecamatan merupakan Desa Layak anak.

2.3.2.3 Ketahanan Pangan

Kondisi Ketahanan Pangan disamping dapat dilihat dari aspek ketersediaan

bahan pangan melalui data neraca bahan makanan, juga dapat dilihat dari aspek

kecukupan yang menunjukkan kondisi Pola Pangan Harapan di suatu daerah.

Kondisi pelaksanaan urusan ketahanan pangan pada tahun 2012-2016

diperlihatkan pada tabel di bawah.

Penguatan cadangan pangan masyarakat diawali dengan penyediaan

lumbung-lumbung pangan oleh pemerintah daerah. Jumlah lumbung pada tahun

2012 sebanyak 33 unit meningkat setiap tahunnya hingga sebanyak 71 pada tahun

2016. Peningkatan ini juga diimbangi dengan peningkatan isi lumbung sebagai

cadangan pangan masyarakat.

Tabel 2.28 Kondisi Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang

No Uraian Satuan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Penguatan cadangan pangan masyarakat:

a. Jumlah Lumbung Buah 33 45 53 64 71

b. Isi Lumbung (kg gabah kering simpan)

kg 33.000 33.000 65.000 105.000 141.600

2 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Desa 35 44 69 79 86

3 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Juta Rp. 13,78 15,08 17,01 19,99 21,66

4 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita

% 80 80 80,24 81,44 81,44

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, 2017

Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Sampang dilakukan dengan

intensif selama beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan semakin

banyaknya desa yang ditangani setiap tahunnya. Keadaan ini seiring dengan

terlaksananya peningkatan produksi bahan pangan, Peningkatan infrastuktur,

peningkatan jumlah pelanggan listrik, peningkatan pendidikan dan peningkatan

pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membudayakan

pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta

meningkatnya keterampilan dan pengembangan olahan pangan lokal.



2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan modal pembangunan yang

berkelanjutan. Kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diadopsi dari

kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan lahan/hutan sebagai indikator.

Perhitungan nilai indeks kualitas air mengacu pada baku mutu atau standar yang

ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air). Indeks Kualitas Udara

mengacu kepada referensi standar internasional, yaitu WHO dan European Union.

Sedangkan untuk indeks tutupan lahan/hutan menggunakan standar ideal tutupan

hutan. Dalam konteks ini, tiap-tiap indeks indikator tersebut akan menjadi titik

referensi untuk menuju angka ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100,

mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Data ketiga indeks tersebut di Kabupaten Sampang Tahun 2015

dan 2016 ditunjukkan sebagaimana gambar berikut:


Gambar 2.20 Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Kabupaten Sampang

2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hak

setiap warga negara. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam

penerbitan dokumen dan data kependudukan melaluai pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolan informasi Administrasi Kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan

sektor lainnya. Pelayanan kependudukan di Kabupaten Sampang digambarkan

melalui persentase penduduk yang telah mendapat pelayanan kependudukan dan



pencatatan sipil. Semakin besar persentase penduduk yang dilayani, semakin baik

pula kualitas pelayanan.

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sampang, 2017

Gambar 2.21 Persentase Penduduk yang telah Mendapat Pelayanan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang 2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program pembangunan

diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Kebijakan

arah pembangunan ini dilandasi pemikiran bahwa pemberdayaan masyarakat

perdesaan dan wilayah perdesaan akan mengurangi kemiskinan/pemiskinan

struktural masyarakat/wilayah perdesaan sehingga dapat menekan laju urbanisasi

yang potensial menimbulkan permasalahan sosial dan menciptakan desa yang

mandiri.

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu

wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah

penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk

eksponensial menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung

terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu. Adapun laju

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sampang dapat dilihat pada gambar berikut:

58,09

67,50 68,58 71,51

80,18

50,00

65,00

80,00

95,00

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

%




Gambar 2.22 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sampang

2.3.2.8 Perhubungan

Pelaksanaan transportasi di Kabupaten Sampang didominasi oleh

angkutan jalan darat dengan didukung oleh 2 (dua) terminal angkutan umum yaitu

Terminal Sampang dan Terminal Ketapang. Adapun untuk angkutan penyebarang

laut juga terdapat 2 (dua) pelabuhan yaitu Pelabuhan Tanglok di Kecamatan

Sampang dan Pelabuhan Batioh di Kecamatan Banyuates. Fasilitas Transportasi di

Kabupaten Sampang seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Fasiltas Transportasi Kabupaten Sampang

No. Jenis Data

Satuan

Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 1. Terminal a. Kelas A unit - - - - - b. Kelas B unit 1 1 1 1 1 c. Kelas C unit 1 1 1 1 1

2. Prasarana Penyebrangan a. Pelabuhan unit 1 1 1 1 1

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2017

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika membidangi kebijakan dalam

penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Di Kabupaten Sampang, Kebijakan ini tercermin dalam jumlah sistem informasi

Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan Jumlah Media Informasi Milik Pemda dan

Non Pemda.

Tabel 2.30 Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang


2012 2013 2014 2015 2016

1,58 1,48

1,381,28

1,18

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2012 2013 2014 2015 2016



1 Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi

Sistem 4 7 13 8 19

2. Jumlah Media Informasi Milik Pemda dan Non Pemda

Media N/A 4 dan 48

4 dan 55

4 dan 57

5 dan 60

Sumber: Diskominfo Kabupaten Sampang, 2017

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu alat ekonomi untuk mempertinggi

kesejahteraan masyarakat. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki

kedudukan yang sangat strategis dalam menyokong pertumbuhan ekonomi suatu

daerah. Keberhasilan suatu koperasi dalam menyokong kegiatan ekonomi dapat

dilihat dari seberapa sehat koperasi tersebut. Koperasi sehat meliputi bentuk sehat

pada usaha, dalam organisasi serta mental.

Tabel 2.31 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sampang


2012 2013 2014 2015 2016

1 Persentase koperasi sehat % N/A 68,3 69,52 71,03 73,00

2 Persentase Peningkatan UMK % 101 99,24 99,62 99,26 99,38


2.3.2.11 Penanaman Modal

Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten

Sampang sangat didukung adanya peran serta dari beberapa stakeholder yang ada

di wilayah, terutama adanya investor yang menanamkan dan menjalankan

modalnya di Kabupaten Sampang secara nyata sehingga mampu memberikan

kontribusi terhadap peneriman PAD.

Tabel 2.32 Jumlah Investor PMDN/PMA, Nilai Realisasi PMDN, dan Penyelesaian Ijin

Lokasi di Kabupaten Sampang

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

investor 61 82 83 97 302

2 Nilai Realisasi PMDN (juta rupiah)

Juta Rp 90.232 120.920 150.825 169.118 380.107

3 Penyelesaian ijin lokasi buah 2 7 3 4 3

Sumber: DPM PTSP Kabupaten Sampang, 2017

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan

jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi

PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Banyaknya investasi PMDN beskala nasional dengan banyaknya investasi PMA



beskala nasional yang ada di Kabupaten Sampang dihitung dari total nilai proyek

yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Semakin banyak nilai realisasi investasi menggambarkan ketersediaan dan

kualitas pelayanan penunjang yang dimiliki daerah sehingga menarik investor

untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek

maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas

penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga meliputi perumusan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga. Kebijakan dalam bidang ini

bertujuan untuk mendongkrak prestasi dalam cabang-cabang olah raga serta

mendorong peran aktif organisasi kepemudaan daerah dalam pembangunan.

Tabel 2.33 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sampang


2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah olah raga berprestasi yang dibina

Cabang 17 17 18 18 19

2. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

% 100 100 100 100 100

Sumber: Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2017

2.3.2.13 Statistik

Data yang akurat merupakan kunci keberhasilan perencanaan

pembangunan daerah. Dari data tersebut dapat diketahui progres pembangunan,

sehingga untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan diperlukan data yang

berkualitas. Penyediaan data statistik dalam pembangunan di Kabupaten Sampang

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.34 Penyediaan Data Statistik Daerah Kabupaten Sampang


2012 2013 2014 2015 2016

1. Penyediaan data statistik dalam pembangunan

% 100 100 100 100 100


2.3.2.14 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan ciri khas suatu masyarakat dan aset daerah yang

wajib dilestarikan. Kebudayaan sendiri mencerminkan kepribadian suatu

masyarakat. Urusan kebudayaan di kabupaten Sampang meliputi pelaksanaan



kegiatan seni budaya, sejarah dan nilai nilai tradisional sebagai daya dukung daya

tarik wisata serta menyelenggarakan pemasalan kebudayaan daerah.


Gambar 2.23 Persentase Budaya Daerah Kabupaten Sampang Yang Dilestarikan

2.3.2.15 Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan umum daerah mempunyai peran sangat strategis dalam

meningkatkan taraf pengetahuan masyarakat. Koleksi bahan pustaka yang

berkualitas merupakan sarana belajar dalam rangka mengembangkan potensi

masyarakat agar menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.

Perpustakaan harus mengikuti perkembangan kebutuhan pembaca dan

memenuhi teknologi informasi yang ada. Kelengkapan koleksi menjadi salah satu

parameter untuk menarik pengunjung. Selain itu, SDM juga sangat berperan untuk

bisa menjadikan perpusatakaan sebagai pusat akademik ataupun sumber

informasi. Berikut adalah data kunjungan ke Perpustakaan Kabupaten Sampang

selama periode 2012-2016 yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Sumber: Disarpus Kabupaten Sampang, 2017

13,3320,00

33,33

53,33

66,67

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2012 2013 2014 2015 2016

%

4.8

62

9.0

71

10

.62

8

13

.23

3

13

.73

0

92,61

172,78202,44

252,06 261,52

0,00

75,00

150,00

225,00

300,00

-

4.000

8.000

12.000

16.000

Per

sen

tase

Ju

mla

h K

un

jun

gan

(%

)

Jum

lah

Pen

gun

jun

g (o

ran

g)

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Persentase Jumlah Kunjungan (terhadap target populasi 5.250 orang)



Gambar 2.24 Persentase Jumlah Kunjungan dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Kabupaten Sampang

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sampang untuk

pelayanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja

penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yaitu

bidang urusan Pariwisata, Perikanan, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian.

Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan

pilihan pemerintahan daerah antara lain:

2.3.3.1. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting daerah. Retribusi sektor

wisata turut berkontribusi terhadap PAD. Berkembangnya sektor pariwisata akan

diikuti pula oleh berkembangnya sektor perdagangan dan usaha. Kekayaan alam

dan budaya merupakan komponen penting bagi sektor wisata daerah.

Pengembangan kedua komponen ini berkaitan erat dengan daya tarik objek wisata

dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Tingginya jumlah

kunjungan wisata menjadi parameter bahwa objek wisata tersebut menarik.

Sumber: Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2017

Gambar 2.25 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sampang

2.3.3.2 Perikanan dan Pertanian

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan sektor pertanian

dalam suatu wilayah salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah indikator

produktivitas dibanding produksi ataupun luas panen. Indikator ini menunjukkan

56.568

23.568

53.839

61.724

71.672

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2012 2013 2014 2015 2016

Ora

ng



seberapa besar produksi yang dihasilkan suatu komoditas tertentu per satuan luas

panen pada saat masa pengukuran. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35

Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No Komditas Satuan 2013 2014 2015 2016

1 Padi ton/ha 5,47 5,13 5,34 4,88

2 Jagung ton/ha 1,79 1,73 1,82 1,81

3 Ubi Kayu ton/ha 11,09 11,47 11,4 11,30

4 Kedelai ton/ha 1,70 1,61 1,62 1,51

5 Kacang tanah ton/ha 1,91 0,48 1,11 0,95

6 Bawang Merah ton/ha 6,00 7,02 6,95 6,95

7 Cabai ton/ha 2,42 4,66 8,27 8,27

8 Semangka ton/ha 17,68 17,77 17,48 17,48

9 Jambu Air ton/phn 0,10 0,08 0,07 0,07

10 Mangga ton/phn 0,06 0,05 0,05 0,05

11 Pisang ton/rpn 0,03 0,04 0,04 0,04

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, 2017

Adapun populasi hewan ternak di Kabupaten Sampang secara umum

menunjukkan peningkatan populasi pada semua jenis ternak, kecuali ternak

domba. Sejalan dengan peningkatan jumlah populasi, jumlah hasil produksi

peternakan juga menunjukkan peningkatan hingga hampir dua kali lipat selama

tahun 2013-2016 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Populasi dan Produksi Hasil Ternak Kabupaten Sampang

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Jenis Tenak

1 Sapi ekor 196.807 180.849 203.863 211.176 212.776

2 Kambing ekor 45.786 45.663 45.539 45.994 46.182

3 Domba ekor 9.043 9.123 9.204 9.296 936

4 Ayam buras ekor 462.744 463.854 464.086 761.101 762.026

5 Ayam Petelur ekor 4.394 28.605 3.178 4.767 50.526

6 Ayam Pedaging ekor 15.014 64.562 66.777 100.165 100.248

7 Itik ekor 13.908 13.925 14.048 44.954 44.974

Produksi Hasil Ternak

1 Daging ton 2.236,55 2.518,21 2.693,42 3.011,33 4.054,08

2 Telur ton 835,38 1.030,38 1.058,61 1.060,37 2.045,48

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, 2017

Kontribusi sektoral sektor perikanan dan pertanian memiliki peran yang

cukup signifikan terhadar PDRB Kabupaten Sampang. Sektor pertanian sendiri



merupakan sektor basis dalam perhitungan PDRB. Berikut disajikan kotribusi

sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sampang.

Sumber : BPS, 2017

Gambar 2.26 Kontribusi Sektor Perikanan dan Pertanian Terhadap PDRB

Kabupaten Sampang

2.3.3.3 Perdagangan dan Perindustrian

Sektor Perdagangan dan Perindustrian merupakan dua sektor yang tak

dapat dipisahkan. Kontribusi sektor ini memiliki peran yang cukup signifikan

terhadap PDRB Kabupaten Sampang. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB

Kabupaten Sampang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat

dilihat dari gambar berikut.

Sumber: BPS, 2017

Gambar 2.27 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustrian

Terhadap PDRB Kabupaten Sampang

24,5322,89

24,3126,90 25,64

6,45 6,60 7,27 7,98 8,05

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016

Ko

ntr

ibu

si (

%)

Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, tanamanhortikultura, peternakan, dan perkebunan terhadap PDRBKontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

13,73 13,74 14,80

16,63 16,98

3,26 3,04 3,24 3,50 3,42

0

3

6

9

12

15

18

21

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

%

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB



2.3.4 Layanan Unsur Penunjang

Perbaikan dalam pengelolaan unsur penunjang meliputi Perencanaa,

Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, Kesatuan Bangsa dan

Politik, Penanggulangan Bencana dan unsur penunjang lainnya. Pada bidang

perencanaan, Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang baik keuangan daerah

sudah mulai menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran serta terwujudnya

sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah. Disamping itu

Kabupaten Sampang masuk sebagai 3 (tiga) kabupaten/kota terbaik se-Provinsi

Jawa Timur dalam pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017.

Bidang keuangan juga menunjukkan hasil yang baik pula. Laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun 2015 dan 2016 sudah berhasil

disusun tepat waktu yang menggambarkan aktivitas perbaikan pada aspek

akuntansi di tingkat Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah telah menunjukkan

hasil yang nyata. Demikian pula halnya dengan upaya-upaya perbaikan akuntansi

aset milik Pemerintah Daerah dan kepemilikan bukti formal berupa sertifikat

tanah.

Namun demikian upaya–upaya yang telah dilakukan tersebut belum

berhasil menjadikan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk meraih opini tertinggi

(Wajar Tanpa Pengecualian/WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan tahun 2015

dan 2016. Oleh karena itu meraih opini WTP menjadi salah satu prioritas

Pemerintah Kabupaten Sampang pada periode berikutnya, tentu saja dengan

dukungan dan komitmen seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat serta DPRD

Kabupaten Sampang.

Beberapa indikator dalam pelaksanaan unsur penunjang ditunjukkan pada

tabel berikut:

Tabel 2.37 Indikator Pelaksanaan Unsur Penunjang

No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Perencanaan 1. Persentase Perangkat Daerah

dengan Kualitas Dokumen Perencaaannya Baik Kriteria Baik: 1. Berorientasi pada Hasil 2. Target Jelas 3. Indikator SMART 4. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra

N/A N/A 53,33 75 80



No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

2. Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD

N/A N/A 82,87 90,35 100

Keuangan Daerah 1. Laporan pengelolaan keuangan dan

aset yang berkualitas Feb-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Mar-16

2. Pengesahan Perda APBD tepat waktu (Desember Tahun ke n-1)

Des-11 Feb-13 Jan-14 Des-14 Des-15

Kepegawaian 1. Indeks profesionalitas ASN - - - - 83,50

Penelitian dan Pengembangan 1. Persentase hasil kajian penelitian

dan pengembangan yg dipublikasikan

- - - - -

Kesatuan Bangsa dan Politik 1. Prosentase konflik sosial yang

diselesaikan - 100 100 100 100

Penanggulangan bencana 1. Intensitas bencana alam - - - 28 40

Unsur Penunjang Lainnya Nilai SAKIP C C C C CC Nilai EKPPD 3,40 3,21 3,10 2,94 3,2 Indeks Kepuasan Masyarakat 72 76,62 76,78 78,35 78,87 Persentase pelaksanaan fungsi

DPRD yang difasilitasi - - - - -

Opini BPK terhadap LKD WDP WDP WDP WDP WDP Persentase Perangkat Daerah yang

melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel

- - - - -

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2017

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan

dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota

lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah

terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim

berinvestasi dan sumber daya manusia.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing

daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan

dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk

kabupaten/kota disusun menurut kecamatan diwilayah kabupaten/kota masing-

masing. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:



2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap

indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi

non pangan per kapita, dan Jumlah penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa).

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator

kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Angka Konsumsi

RT Perkapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan

untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga (RT) yang menjelaskan

seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau

angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi

daerah. Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita analisanya

dilakukan oleh BPS melalui program Susenas (Sensus Ekonomi Nasional).

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan

menghitung angka konsumsi RT per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan

pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman,

tembakau, dan sirih. Bukan makanan termasuk perumahan, sandang, biaya

kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Hasil analisis konsumsi RT perkapita, dapat

disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.38 Angka Konsumsi Pangan RT per Kapita Kabupaten Sampang

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1. Total Pengeluaran Pangan RT ((jt)

13,78 15,08 17,01 19,99 21,66

2. Jumlah RT 229.323 235.940 235.940 239.679 239.679

3. Rasio (1./2.) 60,09 63,91 72,09 83,40 90,37

Sumber: BPS, 2017

2.4.1.2 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Tercapainya penanganan daerah rawan pangan yang ditetapkan dari target

79 desa tercapai 86 desa hal ini seiring dengan terlaksananya peningkatan

produksi bahan pangan, peningkatan infrastuktur, peningkatan jumlah pelanggan

listrik, peningkatan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan,

peningkatan kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola konsumsi pangan

yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta meningkatnya keterampilan dan



pengembangan olahan pangan lokal. Indikator penanganan daerah rawan pangan

yaitu:

1) Aspek Ketersediaan

Rasio Jumlah Warung terhadap Rumah Tangga

Rasio Jumlah Toko terhadap Rumah Tangga

2) Aspek Keterjangkauan Pangan

Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah

Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik

Desa Tanpa Akses Penghubung yang Memadai

3) Aspek Pemanfaatan Pangan

Rasio Jumlah Anak Tidak Bersekolah Terhadap Semua Anak Umur 7-15 Thn

Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih

Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Fasilitas Buang Air Besar

Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk

Tabel 2.39 Penangangan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Sampang

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Desa 35 44 69 61 79

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, 2017

2.4.1.3 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku seri

2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama periode 2012-2016

karena kontribusi dari masing-masing sektor cenderung meningkat dan kontribusi

terbesar didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi

sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB Kabupaten

Sampang tahun 2016 sebesar Rp.2.406.293.445.498,22 dari total PDRB sebesar

16.242.237.446.752,10. atau 14,82%. Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan

dan hortikultura tersebut menurun dibandingkan tahun 2015 karena pada tahun

2016 terjadi anomali cuaca. Adapun kontribusi sektor perkebunan sebesar

Rp.741.033.100.000,00 atau 4,56% dan sektor peternakan sebesar

Rp.1.016.462.539.485,37 atau 6,26%. Gambaran selengkapnya perkembangan

distribusi persentase sektor-sektor tersebut terhadap total PDRB ditunjukkan tabel

di bawah ini.

Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sampang

No Sektor Satuan 2012 2013 2014 2015 2016



1 Kontribusi sektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB

% 14,13 13,11 13,96 15,73 14,82

2 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

% 4,30 4,06 4,44 4,78 4,56

3 Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

% 6,10 5,72 5,91 6,39 6,26

Sumber: BPS, 2017

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap

indikator perhubungan, penataan ruang, sarana perekonomian, jaringan listrik, dan

lingkungan hidup.

2.4.2.1 Perhubungan

Penyediaan sarana transportasi darat berupa sub terminal di Kabupaten

Sampang sampai dengan saat ini dalam kategori terminal kelas C dan juga tersedia

1 unit sub terminal di Kecamatan Ketapang. Sedangkan untuk pemenuhan sarana

transportasi laut di kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2016 sudah tersedia

2 unit pelabuhan yaitu Pelabuhan Tanglok di Kecamatan Sampang dan Pelabuhan

Batioh di Kecamatan Banyuates. Disamping itu, terdapat 1 pelabuhan baru di Desa

Taddan Kecamatan Camplong yang pembangunannya masih dalam proses

penyelesaian dan ditangani oleh pemerintah pusat.

2.4.2.2 Penataan Ruang

Fungsi dan manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menurut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M 2009 adalah sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi RTRW Kabupaten Sampang adalah “Terwujudnya penataan ruang

wilayah Kabupaten Sampang melalui pengembangan agribisnis, industri dan

pariwisata dengan memperhatikan lingkungan hidup”.

I. Indikasi Program Pemanfaatan Pola Ruang

A. Kawasan Lindung

Pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Sampang secara umum

ditujukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai kerusakan fungsi

lingkungan hidup terintegrasi antara kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam

secara optimal dengan pelestariannya. Dalam konteks ini diharapkan bahwa

penempatan ruang dalam rangka pengembangan wilayah diserasikan dengan

kemampuan dan daya dukung wilayahnya.




Gambar 2.28 Peta Rencana Kawasan Lindung



1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan

kawasan bawahnya di Kabupaten Sampang antara lain berupa resapan air. Adapun

kebijaksanaan ruang di kawasan ini ditentukan berdasarkan tujuan

pemantapannya, yaitu untuk mencegah terjadinya bencana dan menjaga

kelestarian kawasan.

Upaya pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan

perlindungan pada kawasan bawahnya di Kabupaten Sampang dapat dilakukan

dengan pendekatan pengembangan daerah aliran sungai (DAS), yaitu untuk

melindungi atau tetap terjaganya kawasan yang berfungsi sebagai daerah

tangkapan air (catchment area). Kawasan yang menjadi perlindungan dari kawasan

ini di dalamnya memiliki berbagai kegiatan strategis yang berpengaruh luas jika

tidak dilindungi.

Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai

kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air

permukaan. Kawasan resapan air di Kabupaten Sampang seluas kurang lebih 345,5

Km2 (sesuai dengan catchment area DAS Kamoning yang ada di Kabupaten

Sampang) yang berada di Kecamatan Sampang, Kecamatan Kedungdung,

Kecamatan Robatal, Kecamatan Omben dan Kecamatan Tambelangan.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian suatu manfaat atau

suatu fungsi tertentu, baik yang merupakan bentukkan alami maupun buatan.

Adapun kriteria kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:

Kawasan perlindungan setempat (KPS) sekitar mata air, ditetapkan dengan

radius 200 meter, dan direncanakan secara merata di seluruh Kabupaten

Sampang

Kawasan perlindungan setempat (KPS) sekitar waduk/danau, yang lebarnya

antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan perlindungan setempat (KPS) sekitar sempadan sungai terdiri atas

sungai di kawasan bukan permukiman sekurang-kurangnya 100 meter dan

anak sungai sekurang-kurangnya 50 meter, dan direncanakan secara merata di

seluruh wilayah Kabupaten Sampang.

Kawasan perlindungan setempat (KPS) sekitar sempadan pantai secara umum

ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi untuk

kawasan pesisir, sedangkan sekurang-kurangnya 130 x rata-rata perbedaan



pasang tertinggi dan surut air terendah, untuk pesisir pulau-pulau kecil.

Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sekitar sempadan pantai berhutan

bakau minimal 130 kali rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah

tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat yang merupakan

habitat hutan bakau/mangrove. Adapun kawasan perlindungan mangrove

meliputi sepanjang Pantai Selatan dikecamatan Sreseh, Jrengik, Pengarengan,

Sampang dan Kecamatan Camplong. Sedangkan kawasan sempadan pantai

berada di pantai utara berada di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang

dan Sokobanah.

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah dikabupaten Sampang, dan secara

umum harus dilakukan perlindungan kawasan. Dalam beberapa kondisi atau

untuk kepentingan tertentu maka sebagian kawasan lindung ini dapat

digunakan untuk kawasan budidaya, tetapi harus dilakukan dalam batasan

tertentu.

3. Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Sempadan Hutan Bakau/Mangrove

Kawasan perlindungan mangrove adalah kawasan tempat tumbuhnya

tanaman mangrove di wilayah pesisir/laut yang berfungsi untuk melindungi

habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi,

abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya

pencemaran pantai. Berdasarkan kriteria tersebut maka kawasan

perlindungan hutan bakau/mangrove meliputi pantai selatan Kabupaten

Sampang antara lain di Kecamatan Sampang, Camplong, Kecamatan Sreseh,

Kecamatan Pengarengan.

Tabel 2.41 Luas Potensi dan Sebaran Hutan Mangrove Kawasan Pesisir Selatan

Kabupaten Sampang

No Kecamatan Potensi

Pengembangan (ha)

Luas Hutan Mangrove (ha)

Sisa (ha)

1 Camplong 133,50 80,00 53,50

2 Sampang 98,38 88,50 9,88

3 Pengarengan 115,50 83,50 32,00

4 Sreseh 251,00 208,00 43,00

Jumlah 598,38 460,00 138,38




Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

1) Lingkungan Bangunan Non gedung

Adalah suatu tempat yang dapat diperuntukkan sebagai cagar budaya

dan sejarah dengan bentuk bangunan non gedung yang harus

dilestarikan. Adapun yang dapat berfungsi sebagai cagar budaya dan

ilmu pengetahuan adalah:

Situs Ratu Ebu di Kecamatan Sampang

Situs Sumur Daksan di Kecamatan Sampang

Situs Pababaran Trunojoyo di Kecamatan Sampang

Situs Makam Pangeran Santo Merto di Kecamatan Sampang

Situs Makam Bangsacara dan Ragapadmi di Pulau Mandangin

Kecamatan Sampang

Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdullah Al-Habsyi di

Kecamatan Sokobanah.

2) Lingkungan Bangunan Gedung dan Halamannya

Adalah cagar budaya yang bersifat pelestarian terhadap bangunan kuno

peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan sebagai ciri cagar

budaya setempat yaitu:

Candi Mandangin di Kecamatan Sampang

Sumur Tujuh Petilasan Pangeran Panji Laras di Kecamatan Sampang

4. Kawasan Lindung Lainnya

a) Kawasan Terumbu Karang

Kawasan perlindungan terumbu karang terdapat hampir di sepanjang

kawasan pesisir di Kabupaten Sampang khususnya di Pulau Mandangin. Rencana

kawasan cagar alam laut sebesar kurang lebih 50 ha. Untuk kawasan lindung pada

terumbu karang diatasnya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya perairan

laut (rumput laut dan mutiara) dan aktivitas wisata (seperti berenang, snorkelling,

diving) selama kegiatan ini tidak menganggu kelangsungan hidup dari terumbu

karang tersebut.

b) Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa Yang dilindungi

Kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten

Sampang berupa taman wisata alam terdapat di Kecamatan Banyuates yaitu

Kawasan hutan kera Nepa dengan luas yang direncanakan kurang lebih 1,5 ha.



B. Kawasan Budidaya

Sumber: Bappelitbangda, 2017

Gambar 2.29 Peta Rencana Kawasan Budidaya

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan

kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukkan untuk

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan

hutan produksi meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan

produksi yang dikonversi.

Wilayah Kabupaten Sampang memiliki kawasan hutan yang tersebar secara

tidak merata pada wilayah kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian

pinggiran, dimana diantara kawasan hutan ini masih ada yang dimanfaatkan

sebagai hutan produksi. Jenis hutan yang terdapat di Kabupaten Sampang

didominasi oleh kawasan hutan rakyat yang tersebar merata di 8 kecamatan. Dari

hasil sosialisasi ternyata banyak kawasan hutan yang mengalami penggundulan

sehingga dapat membahayakan kawasan di sekitarnya baik berupa longsor, banjir

bandang, dan bencana kekeringan. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Sampang

mengacu kepada Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hal tersebut, luasan hutan produksi di Kabupaten Sampang sebesar

797 hektar. Kecamatan yang terdapat hutan produksi ini antara lain Kecamatan

Banyuates, Jrengik, Kedungdung, Ketapang, Omben, Sampang, Sokobanah,

Tambelangan, dan Torjun.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaen Sampang, 2017

Gambar 2.30 Peta Rencana Kawasan Hutan Produksi

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

a) Peruntukan Tanaman Pangan

1) Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan pertanian jenis ini di kabupaten Sampang banyak

dijumpai pada wilayah selatan terutama pada kecamatan Torjun, Omben,

Jrengik dan sebagian kecil di wilayah utara yaitu di Kecamatan

Banyuates. Dengan semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian

menjadi kawasan terbangun, maka untuk mempertahankan kawasan

pertanian lahan basah khususnya sawah beririgasi teknis dan lahan abadi

pertanian pangan (sawah abadi) ini perlu ditingkatkan intensifikasinya.

Untuk menunjang peningkatan dari nilai manfaat melalui peningkatan

pelayanan irigasi dari setengah teknis menjadi teknis dan sederhana

menjadi setengah teknis. Pengembangan sawah selain padi juga

dilakukan penerapan sistem mina padi, tumpang sari dan sebagainya.

Tetapi dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah telah menetapkan

peraturan perundangan yang mengatur tentang pola penggunaan

kawasan pertanian. Dalam kaitan yang lebih komplek, hal tersebut dalam

rangka mempertahankan swasembada pangan yang terlahir dari adanya

tanah yang cukup untuk tanaman pertanian.

a) Luas lahan yang dibudidayakan untuk pertanian tahun 2007 adalah:



- Sawah irigasi

Sawah irigasi secara keseluruhan pada tahun 2009 memiliki luasan

sebesar 5.031 ha dimana sawah irigasi teknis terbanyak terdapat di

kecamatan Torjun seluas 1.463 ha. Irigasi semiteknis terbanyak

terdapat di Kecamatan Omben dengan luas 143,3 ha.

- Sawah tadah hujan

Sawah tadah hujan memiliki luas sebesar 12.274 ha, dengan

kecamatan terbanyak di Kecamatan Sampang sebesar 2.658 ha.

b) Rencana penggunaan tanah untuk persawahan dengan

memperhatikan daya dukung lahan, rencana pengembangan jaringan

irigasi dan proyeksi kebutuhan pangan serta potensi ekonomi.

- Pertanian persawahan irigasi teknis yang nantinya

direkomendasikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan

irigasi sebesar 4.714 ha. Hal ini melihat dari dari luas lahan

eksisting sawah irigasi tenis pada tahun 2009 yang berpotensi

dipertahankan. Berdasarkan kemampuan daerah juga ditetapkan

untuk kawasan ini menjadi lahan pertanian tanaman pangan

berkelanjutan.

- Proyeksi lahan pertanian hingga tahun 2032 dilakukan dengan

memperhatikan kecenderungan tingkat konsumsi penduduk

terhadap komoditas padi (kebutuhan beras), tingkat produksi padi,

serta kecukupan kebutuhan pangan dengan membandingkan

tingkat produksi dan konsumsi.

2) Kawasan Pertanian Lahan Kering

Tegalan tanah kering merupakan penggunaan tanah yang memiliki

luasan terbesar di Kabupaten Sampang. Keberadaan akan kawasan ini di

Kabupaten Sampang menyebar di seluruh kecamatan terutama pada

daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan (tadah

hujan), dimana untuk peningkatan nilai manfaat dilakukan melalui

penerapan sistem pergiliran, tumpang sari dan sebagainya. Luas lahan ini

di Kabupaten Sampang secara keseluruhan mencapai 58,72% dari luas

Kabupaten atau 72.423,74 ha.

Beberapa bagian tegalan terutama yang terletak pada kawasan

lindung atau diperuntukkan tanaman keras, dapat dialihfungsikan

menjadi kawasan hutan atau perkebunan. Dengan alih fungsi ini maka



luas tegalan diperkirakan akan mengalami penurunan. Direncanakan luas

lahan tegalan ini menjadi kurang lebih 28.731 ha. Pertanian pangan pada

lahan kering sebesar 28.731 ha ini ditetapkan sebagai lahan pertanian

pangan berkelanjutan non irigasi.

b) Peruntukan Hortikultura

Peruntukan holtikultura yang ada di Kabupaten Sampang antara

lain berupa kawasan yang ditanami jenis sayuran. Pengembangan kawasan

hortikultura dilakukan dengan cara:

- Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan

perdesaan khususnya pada pusat sentra produksi, diarahkan di

Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Tambelangan

- Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata

dan industri pengolahan hasil pertanian menjadi makanan dan sejenisnya

- Pengembangan komoditas unggulan.


Gambar 2.31 Peta Rencana Kawasan Pertanian

c) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Di Kabupaten Sampang perkebunan banyak terdapat di Kecamatan

Banyuates, Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Ketapang, Kecamatan

Robatal. Tambelangan dan kecamatan Jrengik, pemanfaatan dilakukan

dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan kawasan. Berdasarkan

komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam dua

kelompok yakni perkebunan tanaman tahunan seperti: kelapa, dan



perkebunan tanaman semusim antara lain berupa: jambu mente, tembakau

dsb. Adapun luas kawasan perkebunan di kabupaten Sampang adalah

20.059 ha atau 31,53% dari luas Kabupaten Sampang.

Berbagai cara dalam pemanfaatan dan pengelolaan perkebunan

antara lain adalah:

- Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat

kegiatan ekonomi di Banyuates-Ketapang-Tambelangan

- Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman

perkebunan yang rusak atau pada area yang telah mengalami kerusakan

yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi

peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area

pertanian tanaman pangan;

- Pengembangan kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan

sesuai dengan rencana, seperti jambu mente, cabe jamu, dan tembakau;

- Pengembangan kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;

- Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta

- Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan

antar produk.

Untuk rencana perkebunan yaitu pemantapan lahan untuk

perkebunan seluas kurang lebih 20.059 Ha dengan komoditi unggulannya :

- Budidaya kelapa tersebar di seluruh kecamatan

- Budidaya tembakau meliputi Kecamatan Sreseh, Torjun, Sampang,

Camplong, Omben, Kedungdung, Jengik, Sokobanah, Karangpenang,

Robatal dan Kecamatan Pangerengan.

- Budidaya jambu mete tersebar di seluruh kecamatan

- Budidaya kapuk randu tersebar di seluruh kecamatan

- Budidaya siwalan meliputi Kecamatan Sampang, Camplong, Omben,

Kedungdung, Tambelangan, Banyuates, Robatal, Ketapang dan

Kecamatan Karangpenang.

- Budidaya cabe jamu meliputi Tambelangan, Banyuates, Robatal,

Ketapang, Sokobanah dan Kecamatan Karangpenang.

- Budidaya asam jawa tersebar di seluruh kecamatan

- Budidaya wijen tersebar di seluruh kecamatan

- Budidaya serat nanas meliputi Kecamatan Omben, Kedungdung,

Tambelangan, Robatal, Ketapang, Sokobanah dan Kecamatan

Karangpenang.

- Budidaya pandan meliputi Kecamatan Tambelangan dan Kecamatan

Banyuates



- Budidaya lada berada di Kecamatan Tambelangan;

- Budidaya temulawak tersebar di seluruh kecamatan;

- Budidaya kunyit tersebar di seluruh kecamatan;

- Budidaya lengkuas tersebar di seluruh kecamatan;

- Budidaya lempuyang tersebar di seluruh kecamatan;

- Budidaya tebu tersebar di seluruh kecamatan; dan

- Budidaya temu ireng tersebar di seluruh kecamatan.


Gambar 2.32 Peta Rencana Kawasan Perkebunan

Berikut adalah tabel ketersedian lahan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sampang.

Tabel 2.42 Ketersediaan Lahan Menurut RTRW Kabupaten Sampang

NO KECAMATAN RencanaPermukiman

(ha) Lahan Efektif(60%)

(ha) 1 Sampang 791,765 475,06 2 Camplong 357,807 214,68 3 Torjun 241,590 144,95 4 Omben 268,053 160,83 5 Kedungdung 153,617 92,17 6 Jrengik 287,407 172,44 7 Sreseh 319,781 191,87 8 Tambelangan 134,379 80,63 9 Robatal 347,540 208,52

10 Ketapang 277,978 166,79 11 Banyuates 202,864 121,72 12 Sokobanah 484,798 290,88 13 Pangarengan 300,733 180,44 14 Karang Penang 151,611 90,97 TOTAL 4.319,923 2.591,95




Luas wilayah produktif ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.43 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Sampang

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1. Luas wilayah produktif (ha) 61.463,87 59.825,87 61.040,87 61.726,28 62.776,28

2. Luas Seluruh wilayah budidaya (ha)

19.861,5 18.252,5 19.421,5 22.236,5 24.183,5

3. Rasio (1/2) 3,09 3,28 3,14 2,76 2,60

Sumber: BPS, 2017

d) Kawasan Peternakan

Bagi pemenuhan kebutuhan internal Kabupaten Sampang dan

ekspor, maka pengembangan kegiatan peternakan yang ada saat ini dapat

dipertahankan. Kebutuhan pengembangan ke depan yang dapat diatur

pemanfaatan lahan atau kawasannya diatur sebagai berikut:

- Pengembangan ternak unggas yang berpusat di Kecamatan Sampang.

Wilayah pengembangan sentra produksinya meliputi pada sentra-sentra

produksi unggas di Kabupaten Sampang

- Pengembangan Hewan ternak berupa sapi yang berpusat di Kecamatan

Ketapang dan Kedungdung. Wilayah pengembangan sentra produksinya

meliputi pada sentra-sentra produksi ternak hewan di Kabupaten

Sampang

Sedangkan arahan lokasi pengembangna peternakan di Kabupaten

Sampang antara lain:

- Pengembangan ternak unggas berada di Kecamatan Sampang

- Pengembangan hewan ternak berupa sapi meliputi Kecamatan Jrengi,

Banyuates, Ketapang dan Kecamatan Kedungdung.

3. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kabupaten Sampang memiliki sumber daya potensial yang berupa mineral

batuan yang merupakan salah satu penunjang pembangunan perekonomian di

Kabupaten Sampang. Adapun jenis galian yang dikembangkan di Kabupaten

Sampang adalah pertambangan mineral, diantaranya adalah Batu gamping,

Dolomit, Fosfat, Lempung, Pasir Kuarsa, Batu Pasir dan Kalsit. Selain itu juga

terdapat potensi minyak dan gas bumi di wilayah Kecamatan Kedungdung, Sreseh

dan Camplong. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:

- kawasan pertambangan mineral

- kawasan pertambangan migas



- Kawasan pertambangan mineral terdiri atas:

pertambangan mineral batuan/non logam

pertambangan batu gamping meliputi Kecamatan Jrengik, Torjun,

Sampang, Kedungdung, Omben, Banyuates, Sokobanah, Ketapang

dan Kecamatan Camplong.

pertambangan batu putih meliputi Kecamatan Sampang, Ketapang,

Robatal, Banyuates, Sokobanah, dan Kecamatan Camplong.

pertambangan phospat meliputi Kecamatan Jrengik, Torjun,

Sampang, Kedungdung, Omben, Sokobanah, Ketapang dan

Kecamatan Camplong.

pertambangan kalsit meliputi Kecamatan Sampang, Kedungdung,

Omben dan Kecamatan Jrengik.

pertambangan kuarsa meliputi Kecamatan Sokobanah, Ketapang

dan Kecamatan Banyuates.

pertambangan sirtu meliputi Kecamatan Banyuates, Jrengik, Torjun,

Sampang, Kedungdung, Ketapang dan Kecamatan Camplong.

pertambangan tanah liat meliputi Kecamatan Ombe, Karangpenang

dan Kecamatan Robatal

pertambangan batubara meliputi Kecamatan Ketapang dan Kecamatan

Banyuates

- Kawasan pertambangan migas meliputi:

potensi migas meliputi:

potensi migas lepas pantai meliputi Kecamatan Camplong, Sampang,

Pengarengan, Sokobanah, Banyuates, Ketapang dan Kecamatan

Sreseh

potensi migas daratan tersebar di seluruh Kecamatan.




Gambar 2.33 Peta Rencana Kawasan Pertambangan

4. Kawasan Peruntukan Industri

Dasar hukum yang digunakan dalam merencanakan kawasan peruntukan

industri ini aadalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 dan Keppres No. 41

Tahun 1996 tentang kawasan industri. Kawasan industri adalah kawasan tempat

pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri

yang telah memilki izin usaha kawasan industri.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Sampang didasarkan pada

potensi sumberdaya alam yang ada. Berdasarkan hasil analisa ekonomi, Kabupaten

Sampang mempunyai potensi yang besar di sektor pertanian tanaman pangan,

peternakan, perkebunan dan perikanan. Saat ini lahan industri yang ada pada

umumnya menyatu dengan kawasan permukiman yang lebih diorientasikan pada

sektor perikanan dan berkembang di sekitar kawasan pesisir. Adanya potensi

pengembangan pelabuhan peti kemas di wilayah Tanjungbumi Kabupaten

Bangkalan, dan pengembangan infrastruktur jalan di bagian wilayah utara dan

selatan Kabupaten Sampang diharapkan dapat meningkatkan aksesbilitas di

wilayah ini. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Sampang perlu adanya kawasan

industri yang mengolah hasil sumberdaya alam yang dihasilkan.



Kawasan industri yang direncanakan di Kabupaten Sampang tepatnya di

Kecamatan Banyuates berbentuk industrial estate, dengan mengolah hasil

sumberdaya alam yang ada. Luas kawasan industri direncanakan sekitar 250

Hektar dimana pengembangannya dilakukan secara bertahap.


Gambar 2.34 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri

5. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Ditinjau dari karakteristik dan potensi daya tarik wisatanya, pola

pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sampang dapat dikelompokkan

kedalam 3 kategori yaitu kawasan wisata alam, wisata religi, dan wisata minat

khusus/budaya.

Lokasi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Sampang letaknya

cenderung menyebar, sehingga agar memudahkan wisatawan di dalam

melaksanakan aktivitas wisata perlu adanya suatu arahan jalur wisata.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dapat diketahui beberapa permasalahan

dalam kaitannya dengan jalur wisata, yaitu:

1. Belum adanya pola perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Sampang, hal ini

terjadi karena sebagian besar objek wisata yang ada di Kabupaten Sampang

masih belum dikembangkan secara optimal, perkembangan sektor pariwisata

cenderung apa adanya.

2. Belum adanya paket-paket wisata yang di tawarkan pada wisatawan.



3. Belum adanya program pengembangan sektor yang ada di Kabuparten

Sampang secara keseluruhan. Hal ini terbukti dengan keberadaan objek-objek

wisata yang masih belum banyak dikelola secara profesional.

Selain beberapa obyek wisata diatas, ada daya tarik wisata yang bisa

menjadi andalan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sampang.

Obyek wisata yang dimaksud berupa “Festival Music Etnik”. Festival ini menjadi

acara rutin tiap tahun di Kabupaten Sampang dan diharapkan dengan memadukan

festival ini dengan keberadaan obyek wisata yang lain. Penentuan Zoning

didasarkan pada efektifitas rute/jalur wisata sehingga perjalanan wisatawan lebih

praktis dan ekonomis. Adapun zoning wisata tersebut adalah sebagai berikut:

Zoning wisata I

Zona I ini berada di pusat Kota Sampang, yang terdiri atas beberapa daya tarik

wisata yaitu: Situs Trunojoyo, Goa Lebar, Situs Ratu Ebu, Situs Sumur Daksan,

Sumber Welirang, Agrowosata garam dan tempat berlangsungnya event-event

budaya.

Zoning wisata II

Terdiri dari daya tarik wisata yang berada dalam satu kawasan, dan lokasinya

berada di sekitar Kecamatan Camplong, daya tarik wisata tersebut adalah

wisata Pantai Camplong, Sumber Oto, Camplong agro wisata jambu air,

merupakan tempat kerajinan/cinderamata seperti kerang-kerangan, tempat

berlangsungnya event budaya seperti Rokat Tase dan Semalam di Camplong.

Zoning wisata III

Zoning ini hanya terdiri atas satu objek saja yaitu Pulau Mandangin, hal ini

dikarenakan lokasi dari Pulau Mandangin yang terpisah dari yang lain.

Sehingga akan lebih efektif lagi jika objek wisata ini merupakan satu paket

tersendiri yang terpisah dengan yang lain, dengan pertimbangan optimalisasi

perkembangannya.

Zoning wisata IV

Merupakan zoning daya tarik wisata yang berada dalam satu kawasan, terletak

di bagian tengah Kabupaten Sampang. Objek wisata yang ada dalam zoning IV

ini adalah Wisata Waduk Klampis dan Sumber Omben.

Zoning wisata V

Zoning kawasan V ini terletak di sebelah utara Kabupaten Sampang, yaitu

Objek Wisata Nepa, Air Terjun Toroan, dan Agro Wisata Jambu Mete.




Gambar 2.35 Peta Rencana Pengembangan Pariwisata

6. Kawasan Peruntukan Permukiman

Berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan

Permukiman. Kawasan pemukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi

perikehidupan dan penghidupan. Kawasan permukiman pada dasarnya dapat

dibagi menjadi dua kelompok yakni permukiman perdesaan dan perkotaan.

Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Sampang secara

keseluruhan kurang lebih22.407 Ha atau kurang lebih 17% dari wilayah kabupaten

Sampang.

Secara umum kawasan permukiman di Kabupaten Sampang, berdasarkan

penyediaan wilayah permukimannya dapat dibedakan menjadi:

1. Kawasan permukiman yang dibangun oleh pengembang (developer)

2. Kawasan permukiman yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat.

Kawasan ini umumnya berupa kampung, serta permukiman formal yang

cenderung memiliki kapling lebih luas serta kawasan permukiman pedesaan

3. Kawasan permukiman yang diperkirakan akan tumbuh sebagai akibat adanya

perkembangan wilayah, sentra ekonomi, industri dan infrastruktur,

diantaranya:

- Kawasan permukiman yang timbul karena pertumbuhan dan

perkembangan kota, seperti Kota Sampang, Ketapang, Camplong



- Kawasan permukiman yang timbul karena pengembangan Jalan lintas utara

dan selatan yang melintasi Kecamatan Banyuates, Ketapang, Sokobanah

(lintas utara), Sreseh, Pengarengan, Torjun, Sampang, Camplong (Lintas

Selatan)

- Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan kawasan industri

di Kecamatan Banyuates

- Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan pelabuhan

regional di Kecamatan Camplong.


Gambar 2.36 Peta Rencana Kawasan Permukiman

II. Indikasi Program Pemanfaatan Struktur Ruang

A. Rencana Sistem Perkotaan

1. Rencana Pembagian Pusat Kegiatan

Rencana untuk pembentukan pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki

di Sampang dengan:

a) Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Sampang sebagai Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten

b) Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu

perkotaan perkotaan Kedungdung dan perkotaan Ketapang

c) Pengembangan perkotaan ibukota kecamatan yang bukan sebagai PKLp

yaitu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)



2. Rencana Fungsi Kegiatan dan Pelayanan

Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil

kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Sampang yang dibagi dalam 2 (dua) Pusat

Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana masing-masing PKLp memiliki fungsi

sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun rencana sistem perwilayahan di

Kabupaten Sampang beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya adalah sebagai

berikut:

PKL dengan Pusat Perkotaan Sampang. Wilayah pelayanannya meliputi

Kecamatan Sampang, Camplong, Sreseh, Torjun, Jrengik dan Pengarengan. Dengan

Kota Sampang sebagai pusatnya. Fungsi Pengembangan utama sebagai pusat

pemerintahan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa.

Kegiatan pelayanan:

- Pengembangan kegiatan perdagangan skala regional

- Pengembangan pariwisata

- Jasa transportasi angkutan darat dan laut

- Jasa pemerintahan umum skala regional

PKLp I dengan pusat Perkotaan Ketapang. Wilayah kecamatan yang termasuk di

dalam wilayah pelayanan adalah Kecamatan Ketapang, Kecamatan Banyuates dan

Kecamatan Sokobanah. Fungsi pengembangan utama sebagai pusat pengembangan

kawasan agroindustri, perikanan laut, dan hortikultura.

Kegiatan pelayanan:

- Pengembangan kegiatan agroindustri (agribisnis, hortikultura dan pertanian

pangan)

- Pengembangan kawasan perikanan laut dan darat

- Pengembangan jalur wisata

- Pengembangan kawasan peternakan

PKLp II dengan pusat perkotaan Kedungdung. Wilayah kecamatan yang

termasuk dalam wilayah pelayanan adalah Kecamatan Kedungdung, Kecamatan

Robatal, Kecamatan Karangpenang, Kecamatan Omben dan Kecamatan

Tambelangan. Fungsi pengembangan utama wilayah sebagai pusat pengembangan

kawasan peternakan, tanaman pangan dan perkebunan serta industri.

Kegiatan pelayanan:

- Pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian pangan

- Pengembangan kegiatan industri

- Pengembangan kehutanan dan konservasinya

- Pengembangan tanaman hortikultura

- Pengembangan kawasan peternakan.




Gambar 2.37 Peta Rencana Wilayah Perkotaan

Tabel 2.44 Delineasi Batas Wilayah Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Sampang

No Kecamatan Wilayah

Perkotaan Wilayah Pedesaan Rekomendasi dan Keterangan

1 Sreseh Noreh, Labuhan, Taman

Sreseh, Disanah, Marparan, Klobur, Labang, Bundah, Bangsah, Plasah, Junok

Wilayah perkotaan di Kecamatan Sreseh berada di Desa Noreh, Taman dan Desa Labuhan. Sedangkan mengenai Pusat Pelayanan Lingkungan direkomendasikan di Desa Bundah.

2 Torjun Torjun, Krampon

Patarongan, Pangongsean, Dulang, Bringin Nonggal, Patapan, Jeruk Porot, Kodak, Kanjar, Kara, Tanamera

Wilayah perkotaan di Kecamatan Torjun berada di Desa Torjun dan Desa Krampon. Sedangkan mengenai Pusat Pelayanan Lingkungan direkomendasikan di Desa Kodak

3 Pengarengan Apaan, Pengarengan

Ragung, Gulbung, Panyirangan, Pacanggaan

Kecamatan ini merupakan Kecamatan baru pemekaran dari Kecamatan Torjun. Mengenai wilayah perkotaan berada di Desa Apaan dan Pengarengan. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan terletak di desa Gulbung

4 Sampang Banyuanyar, Polagan, Karangdalam, Gunung Sekar, Rongtengah, Dalpenang, Tanggumong, Gunung Maddah.

Aengsareh, Panggung, Baruh, Taman Sareh, Pekalongan, P. Mandangin, Pangelen, Banyumas, Kamoning, paseyan

Ada penambahan wilayah perkotaan di Kecamatan Sampang karena diperkirakan dengan adanya rencana Jalur Lintas Selatan perkembangan Kecamatan Sampang akan menjadi cepat.

5 Camplong Tambaan, Dharma Camplong, Sejati, Dharma Tanjung,

Prajjan, Bato Karang, Rabasan, Banjar Tabulu, Anggersek, Madupat,Pamolaan,

Ada penambahan wilayah perkotaan dikarenakan perkembangan di Kecamatan Camplong akan semakin tinggi





Banjar Talela, Taddan.

Plampaan dengan adanya pelabuhan di Desa Taddan, TPI di desa Tanjung dan adanya rencana jalan lintas selatan Madura yang melewati wilayah ini.

6 Omben Rapa Laok, Omben, Rapa Daya

Kebun Sareh, Karangnangger, Napolaok, astapah, Gersempal, Meteng, Madulang, Kamondung, Tambak, Temoran, Sogiyan, Napo Daya, Jrangoan, Angsokah, Rongdalem, Pandan, Karang Gayam

Wilayah perkotaan di Kecamatan Omben berada di Desa Rapa Laok, Omben dan Desa Rapa Daya. Sedangkan mengenai Pusat Pelayanan Lingkungan direkomendasikan di Desa Jrangoan

7 Kedungdung Moktesareh, Kedungdung, Komis

Kramat, Banyukapah, Rabasan, Rohayu, Bajrasokah, Nyeloh, Banjar, Ombul, Pajeruan, Batoporo Barat, Batoporo Timur, Gunung Eleh, Daleman, Pasareyan, Palenggiyan.

Wilayah perkotaan di wilayah Kecamatan Kedungdung berada di Desa Moktesareh, Kedungdung dan Komis sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan yang diharapkan dapat menjadi pendorong perkembangan bagi desa-desa di sekitarnya direkomendasikan berada di Desa Ombul

8 Jrengik Kotah, Jrengik, Klangan Prao

Asem Nonggal, Majangan, Asem Raja, Plakaran, Buker, Margantoko, Mlakah, Jungkarang, Taman, Panyepen

Wilayah perkotaan di Kecamatan Jrengik berada di Desa Kotah, Jrengik dan Desa Klangan Prao. Sedangkan mengenai Pusat Pelayanan Lingkungan direkomendasikan di Desa Bancelok

9 Tambelangan Tambelangan Karanganyar, Samaran, Beringin, Mambulu Barat, Barung Gagah, Somber, Banjar Bileh, Birem, Batosarang

Wilayah perkotaan di wilayah Kecamatan Tambelangan berada di Desa Tambelangan sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan yang diharapkan dapat menjadi pendorong perkembangan bagi desa-desa di sekitarnya direkomendasikan berada di Desa Batosarang

10 Banyuates Banyuates, Jatra Timur, Masaran

Olor, Planggaran Barat, Planggaran Timur, Tolang, Lar-Lar, Tlagah, Nagasareh, Tapaan, Terosan, Asem Jaran, Kembang Jeruk, Morbatoh, Montor, Tebanah, Nepa, Batioh, Trapang

Kawasan Perkotaan di Kecamatan Banyuates berada di Desa Banyuates, Jatra Timur dan Masaran. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan direkomendasikan berada di Desa Montor

11 Robatal Tragah, Robatal, Jalgung

Bapelle, Lepelle, Sawah Tengah,Torjunan, gunung Rancak, Pandiyangan

Bertambah satu wilayah perkotaan yaitu di Desa Tragah dengan asumsi perkembangan di sekitar jalan kolektor primer Sampang-Ketapang akan lebih pesat. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan direkomendasikan berada di Desa Lepelle

12 Karangpenang Karang Penang Onjur dan Karang Penang

Bluuran, Tlambah, Gunung Kesan, Bulmatet, Poreh

Untuk Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Karang Penang





Oloh direkomendasikan berada di desa Tlambah

13 Ketapang Ketapang Daya, Ketapang Laok, Ketapang Barat, Rabiyan dan Ketapang Timur

Paopare Laok, Bunten Barat, Bunten Timur, Pancor, Karang Anyar, Pangereman, Bira Barat, Paopale Daya, Banyusokah, Ketapang Timur

Mengingat perkembangan Kecamatan Ketapang yang diperkirakan akan berlangsung cepat, maka wilayah perkotaan ditambah desa Rabiyan. Sedangkan untuk Pusat Pelayanan Lingkungan berada di Desa Paopale Laok.

14 Sokobanah Bira Tengah, Sokobanah Daya, Tamberu Barat Tamberu TImur

Olor, Tobai Barat, Tobai Timur, Tobai Tengah, Bira Timur, Sokobanah Laok, Tamberu Laok, Tamberu Daya, Sokobanah Tengah,

Untuk Pusat Pelayanan Lingkungan di wilayah Kecamatan Sokobanah berada di Desa Tobai Timur.


Sistem transportasi merupakan media yang menentukan dalam

mengembangkan suatu wilayah. Sistem transportasi adalah gabungan dari

komponen komponen (sub sistem) transportasi yang berinteraksi satu dengan

lainnya membentuk suatu fungsi transportasi (DBLLAK, 1998). Komponen

transportasi perkotaan saling berkaitan satu dengan lainnya, terdiri dari sub sistim

kegiatan (transport demand), sub sistim jaringan (transport supply), sub sistim

pergerakan (traffic) dan kelembagaan (institution). Rencana Pengembangan

Prasarana Transportasi Kabupaten Sampang ditunjukkan gambar berikut:


Gambar 2.38 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi



Adanya pembangunan jembatan Suramadu serta rencana pengembangan

Madura, secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem transportasi di

Kabupaten Sampang. Adanya rencana jalan lintas utara dan selatan Madura

misalnya, serta rencana pelabuhan peti kemas di Kabupaten Bangkalan menjadi

titik tolak dalam menyiapkan infrastruktur transportasi sehingga Kabupaten

Sampang “siap” dalam menata ruangnya di masa mendatang.

Beberapa perencanaan di bidang transportasi dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Sampang untuk mendukung dan menyiapkan sistem transportasi yang

baik di masa mendatang. Rencana Pelabuhan, Jalan Lingkar, Jembatan dan

pembangunan terminal merupakan salah satu rencana untuk membangun sistem

transportasi di Kabupaten Sampang yang tertata dan saling mendukung.

Keberhasilan pembangunan Sampang di masa depan ditentukan oleh kesiapan

sistem transportasinya saat ini. Hingga tahap perencanaan, pengembangan sistem

jaringan transportasi yang dipersiapkan untuk Kabupaten Sampang cukup sebatas

transportasi darat dan transportasi laut.


Gambar 2.39 Skema Pembangunan Sistem Transportasi di Kabupaten Sampang

Jaringan jalan lingkar luar selatan Kabupaten Sampang ini merupakan

bagian dari sistem jaringan jalan pada kawasan selatan Kabupaten Sampang. Jalan

ini juga terhubung dengan jalan akses Jembatan Sreseh-Pangarengan.




Gambar 2.40 Rencana Sistem Jaringan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Sampang

Sejalan dengan rencana pembangunan jembatan Sreseh-Pangarengan, jalan

akses untuk menuju dan keluar dari jembatan tersebut perlu juga disediakan. Jalan

akses ini akan menghubungkan ruas jalan Blega-Sreseh pada sisi Sreseh dan ruas

jalan Torjun-Sampang pada sisi Pangarengan.


Gambar 2.41 Rencana Jembatan Sreseh–Pangarengan dan Jalan Aksesnya

3. Angkutan masal perkotaan

Jenis angkutan penumpang yang digunakan di Kabupaten Sampang

umumnya menggunakan jenis kendaraan bus umum, colt, pick-up, ojek dan becak

maupun delman. Untuk bus umumnya melayani penumpang luar kabupaten,

dengan melewati jalan utama Sumenep-Pamekasan-Sampang-Bangkalan.



Sedangkan angkutan colt dan pick up digunakan untuk mendistribusikan

penumpang antar ibukota kecamatan dan kecamatan-kecamatan di sekitar

Kabupaten Sampang.

4. Terminal

Pengembangan rencana penempatan terminal penumpang dan terminal

cargo disesuaikan dengan beberapa kondisi keadaan sistem jaringan transportasi

yang ada di lapangan. Dalam perencanaannya terminal penumpang di letakan

sedekat mungkin di daerah utara. Hal ini berkaitan dengan prospek pengembangan

kawasan utara kedepan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan. Terminal kargo

diletakan berdekatan dengan pusat-pusat perekonomian atau zona-zona

perdagangan terutama pada Kecamatan Sampang sebagai pusat pertumbuhan

perekonomian Kabupaten Sampang.

Dengan kriteria diatas maka untuk pembangunan terminal direncanakan di

setiap kecamatan memiliki sub terminal dengan prioritas kawasan perkotaan yang

berorde PKLp. Sedangkan untuk terminal antar kabupaten dilakukan

pengembangan terminal tipe B yang akan dikembangkan di Kecamatan Torjun dan

atau Kecamatan Sampang. Sedangkan terminal yang ada sekarang di Kecamatan

Sampang dijadikan terminal kota. Rencana pengembangan terminal yang lain

diantaranya Pengembangan terminal tipe C, dengan prioritas kawasan perkotaan

yang merupakan PKLp; Pengembangan terminal kargo di Kecamatan Camplong dan

Kecamatan Pengarengan sebagai pemecah perkembangan Perkotaan Sampang.

B. Rencana Pengembangan Transportasi Laut

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di

sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan

yang terkait dengan kepelabuhanan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan

sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau

bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan

kegiatan penunjang kepelabuhanan serta sebagai tempat perpindahan intra dan

antar moda transportasi. Kawasan pelabuhan laut perlu memperoleh perlindungan

karena peranannya sebagai pendorong perekonomian.

Pelabuhan baru yang akan dikembangkan di Kabupaten Sampang

merupakan pelabuhan pengumpan yang terdapat di Desa Taddan Kecamatan

Camplong. Keberadaan pelabuhan ini untuk mengakomodasi jalur distribusi

perdagangan dengan rute antara Sampang dengan Pasuruan-Sampang-Situbondo



yang sangat prospektif. Sementara untuk pelabuhan Tanglok yang sudah ada di

Kecamatan Sampang, dan Pelabuhan Batioh di Kecamatan Banyuates direncanakan

untuk direvitalisasi dengan fungsi sebagai pelabuhan pengumpul lokal. Selain itu

juga dikembangkan Pelabuhan pengumpul lokal yang lainnya di Pulau Gili

Mandangin


Gambar 2.42 Rencana Pengembangan Transportasi Laut

C. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi

Saat ini di Kabupaten Sampang terdapat dua macam potensi sumber listik

yang layak dikembangkan, yaitu meliputi sumber energi konvesional, dan sumber

energi baru dari Bio-Gas.

Sumber berbasis energi konvesional

Secara umum pelayanan energi listrik di wilayah Kabupaten Sampang telah

menjangkau wilayah-wilayah perdesaan. Namun untuk mengoptimalkan

pelayanan energi listrik pada masa depan, direncanakan adanya peningkatan

pelayanan utamanya pada daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan

wilayah dan wilayah yang menjadi target pengembangan.

Dalam peningkatan pelayanan jaringan listrik perlu diperhatikan adanya

ketentuan pembangunan jaringan listrik, dimana dalam pengembangan

jaringan listrik. khususnya untuk pengembangan jaringan SUTT dan SUTET

diperlukan areal konservasi pada sekitar jaringan yaitu sekitar 20 meter pada

setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi

masyarakat.




Gambar 2.43 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

Sumber berbasis energi baru/biogas

Berikut adalah lokasi sumber daya biogas di Kabupaten Sampang:


Gambar 2.44 Potensi Bio-Gas di Kabupaten Sampang

D. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telematika diarahkan pada peningkatan

jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan

tower BTS (Base Transceiver Station) sangat penting menjangkau ke pelosok



perdesaan sebagai prasarana pendukung. Dengan semakin berkembangnya

teknologi, untuk peningkatan kebutuhan dan pelayanan masyarakat perlu

dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah.

Kebutuhan akan sarana telekomunikasi (telepon) ditentukan oleh

pendapatan, harga dan juga gaya hidup. Kebutuhan telepon di Kabupaten Sampang

dimasa mendatang diperhitungkan dengan prioritas terhadap permintaan

sambungan sebagai berikut:

Keperluan rumah/pribadi

Keperluan fasilitas lain seperti: perkantoran, perdagangan, jasa, pendidikan,

kesehatan, industri, wartel dan lain-lain.

Keperluan umum (telepon umum)

Keberadaan Menara Telekomunikasi atau tower sangatlah penting untuk

perkembangan teknologi saat ini, mengingat dengan prasarana ini masarakat

dengan mudah bisa menerima informasi terbaru dari suatu ilmu baru. Untuk

wilayah Kabupaten Sampang perkembangan menara telekomunikasi ini cukup

pesat, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat telematika yang tersebar.


Gambar 2.45 Near co-location BTS eksisting di Kabupaten Sampang berdasarkan

survey pada bulan Mei 2010 (sumber: Studi Penyusunan Tata Ruang Base Transceiver Station (BTS) Kabupaten Sampang)



Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

1. Sungai, Waduk dan Embung

Berdasarkan masukan dari Provinsi Jawa Timur, wilayah sungai Madura-

Bawean merupakan WS lintas kabupaten menjadi kewenangan Provinsi.

Sedangkan Wilayah sungai kabupaten meliputi:

- wilayah sungai Klampis

- wilayah sungai Kamoning

- wilayah sungai Panyepen

Mengenai waduk yang berada di Kabupaten Sampang antara lain:

- waduk Nipah berada di Kecamatan Banyuates

- waduk Klampis berada di Kecamatan Kedungdung

Penjelasan mengenai waduk akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian irigasi

dikarenakan waduk yang ada di Kabupaten Sampang dipergunakan sebagai sumber

irigasi. Sedangkan mengenai embung yang ada di Kabupaten Sampang meliputi:

- Batuporo I berada di Kecamatan Kedungdung

- Batuporo II berada di Kecamatan Kedungdung

- Batuporo III berada di Kecamatan Kedungdung

- Batuporo IV berada di Kecamatan Kedungdung

- Palenggian I berada di Kecamatan Kedungdung

- Palenggian II berada di Kecamatan Kedungdung

- Palenggian III berada di Kecamatan Kedungdung

- Kedungdung I berada di Kecamatan Kedungdung

- Kedungdung II berada di Kecamatan Kedungdung

- Pajeruan berada di Kecamatan Kedungdung

- Robatal I di Kecamatan Robatal

- Robatal II di Kecamatan Robatal

- Gunung Kesan berada di Kecamatan Robatal

- Jelgung berada di Kecamatan Robatal

- Pandiangan I berada di Kecamatan Robatal

- Pandiangan II di Kecamatan Robatal

- Pandiangan III di Kecamatan Robatal

- Sawah Tengah I berada di Kecamatan Robatal

- Sawah Tengah II di Kecamatan Robatal

- Torjunan I berada di Kecamatan Robatal

- Torjunan II berada di Kecamatan Robatal

- Torjunan III di Kecamatan Robatal

- Torjunan IV di Kecamatan Robatal



- Lepelle I berada di Kecamatan Robatal

- Lepelle II di Kecamatan Robatal

- Lepelle III di Kecamatan Robatal

- Gunung Eleh di Kecamatan Robatal

- Gunung Rancak di Kecamatan Robatal

- Tragih di Kecamatan Robatal

- Lar-lar di Kecamatan Banyuates

- Pelanggaran di Kecamatan Banyuates

- Angsokah berada di Kecamatan Omben

- Blu’uran I berada di Kecamatan Omben

- Blu’uran II berada di Kecamatan Omben

- Karang Gayam I berada di Kecamatan Omben

- Karang Gayam II berada di Kecamatan Omben

- Rapa Daya I berada di Kecamatan Omben

- Rapa Daya II berada di Kecamatan Omben

- Rapa Laok berada di Kecamatan Omben

- Rongdalam I berada di Kecamatan Omben

- Rongdalam II berada di Kecamatan Omben

- Noreh di Kecamatan Sreseh

- Marparan I berada di Kecamatan Sreseh

- Marparan II berada di Kecamatan Sreseh

- Marparan III berada di Kecamatan Sreseh

- Soroan I berada di Kecamatan Sreseh

- Soroan II berada di Kecamatan Sreseh

- Soroan III berada di Kecamatan Sreseh

- Soroan IV berada di Kecamatan Sreseh

- Ombul berada di Kecamatan Sreseh

- Junok berada di Kecamatan Sreseh

- Junok I berada di Kecamatan Sreseh

- Junok II berada di Kecamatan Sreseh

- Junok III berada di Kecamatan Sreseh

- Junok IV berada di Kecamatan Sreseh

- Bundah berada di Kecamatan Sreseh

- Plasah I berada di Kecamatan Sreseh

- Plasah II berada di Kecamatan Sreseh

- Birem di Kecamatan Tambelangan

- Karang Penang Unjur I di Kecamatan Karangpenang



- Karang Penang Unjur II di Kecamatan Karangpenang

- Bulmatet di Kecamatan Karangpenang

- Karang Penang Oloh di Kecamatan Karangpenang

- Poreh berada di Kecamatan Karangpenang

- Banjar Talela di Kecamatan Camplong

- Bunten Barat di Kecamatan Ketapang

- Bunten Timur di Kecamatan Ketapang

2. Sistem Jaringan Irigasi


Gambar 2.46 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi teknis yang tersebar di Kabupaten Sampang kurang lebih

5.031 ha. Yang mendapatkan pelayanan pemberian air secara gravitasi melalui 1

buah waduk, 67 bendung,10 sungai,31 sumber air, 31 pompa irigasi air tanah dan

tidak kurang dar 5 km saluran irigasi dan ratusan bangunan irigasi. Sedangkan

sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 390 Tahun 2007,

bahwa luas irigasi di Kabupaten Sampang seluas 2.603 hektar yang termasuk

dalam kewenangan Provinsi utuh kabupaten dan 2.454 hektar yang termasuk

dalam kewenangan kabupaten utuh kabupaten.

Untuk lebih jelasnya mengenai daerah irigasi berdasarkan Kepmen PU no.

390 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.45 Daerah Irigasi (DI) dan Kewenangannya di Kabupaten Sampang

berdasarkan Kepmen PU Nomer 390 Tahun 2007

No Nama DI Luas (ha) Keterangan

1. Klampis 2.603 Provinsi Utuh Kabupaten 2. Banjar Tabulu 243 Kabupaten Utuh Kabupaten 3. Baruh 150 Kabupaten Utuh Kabupaten 4. Brambang 91 Kabupaten Utuh Kabupaten 5. Brumbung 95 Kabupaten Utuh Kabupaten 6. Ketapang 68 Kabupaten Utuh Kabupaten 7. Lembung 55 Kabupaten Utuh Kabupaten 8. Montor 231 Kabupaten Utuh Kabupaten 9. Omben 350 Kabupaten Utuh Kabupaten

10. Panjegan 55 Kabupaten Utuh Kabupaten 11. Penyeburan 90 Kabupaten Utuh Kabupaten 12. Sbr Bira Timur 70 Kabupaten Utuh Kabupaten 13. Sumber Dawuhan 93 Kabupaten Utuh Kabupaten 14. Sumber Kodas 90 Kabupaten Utuh Kabupaten 15. Talandung 144 Kabupaten Utuh Kabupaten 16. Torowan 74 Kabupaten Utuh Kabupaten 17. Angsokah 3 Kabupaten Utuh Kabupaten 18. Batu Karang 42 Kabupaten Utuh Kabupaten 19. Blumbang 5 Kabupaten Utuh Kabupaten 20. Dempo Abang 26 Kabupaten Utuh Kabupaten 21. Dharma Camplong 44 Kabupaten Utuh Kabupaten 22. Dlupangan 5 Kabupaten Utuh Kabupaten 23. Karang Taman 5 Kabupaten Utuh Kabupaten 24. Kirmata 5 Kabupaten Utuh Kabupaten 25. Kembang Jeruk 25 Kabupaten Utuh Kabupaten 26. Kenek 6 Kabupaten Utuh Kabupaten 27. Kolah 28 Kabupaten Utuh Kabupaten 28. Marduko 5 Kabupaten Utuh Kabupaten 29. Napa laok 35 Kabupaten Utuh Kabupaten 30. Nyukapah 25 Kabupaten Utuh Kabupaten 31. Pakes 10 Kabupaten Utuh Kabupaten 32. Panjalin 5 Kabupaten Utuh Kabupaten 33. Penang 10 Kabupaten Utuh Kabupaten 34. Rabah 1 Kabupaten Utuh Kabupaten 35. Rabasan 15 Kabupaten Utuh Kabupaten 36. Rajah 10 Kabupaten Utuh Kabupaten 37. Rapa Daya 10 Kabupaten Utuh Kabupaten 38. Rapa Laok 40 Kabupaten Utuh Kabupaten 39. Sumber Jungkarang 3 Kabupaten Utuh Kabupaten 40. Sumber Nanga 33 Kabupaten Utuh Kabupaten 41. Sumber Otok 26 Kabupaten Utuh Kabupaten

42. Taman 22 Kabupaten Utuh Kabupaten 43. Tambak 40 Kabupaten Utuh Kabupaten 44. Tanah Merah 17 Kabupaten Utuh Kabupaten 45. Umbul 28 Kabupaten Utuh Kabupaten

Luas Kewenangan Provinsi Utuh Kabupaten

2.603

Luas Kewenangan Kabupaten Utuh Kabupaten

2.428

Luas Total 5.031

Sumber: Kepmen PU no. 390 Tahun 2007



Dengan dibangunnya Waduk Nipah, dapat diprediksikan luas daerah irigasi

di Kabupaten Sampang akan bertambah menjadi kurang lebih 6.000 ha.

Peningkatan fungsi jaringan irigasi secara maksimal berhubungan langsung dengan

perbaikan pada kerusakan jaringan irigasi kondisi eksisting dan faktor penunjang

lainnya. Karena dengan jaringan irigasi yang baik maka air dapat mengalir tanpa

terhambat sesuai keinginan dengan maksimal.

Untuk embung lapangan seperti yang banyak di Kecamatan Sreseh juga

perlu mendapat perhatian mengingat kondisinya sangat memprihatinkan.

Beberapa sumber air di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Waduk/Bendung/Embung

Waduk Klampis

Waduk Klampis terletak di Desa Kramat Kecamatan Kedungdung,

merupakan waduk terbesar yang ada di Kabupaten Sampang dengan tujuan

utama sebagai penyediaan air irigasi untuk areal sawah seluas 2.603 h a.

Waduk Nipah

Waduk Nipah terletak di Desa Montor Kecamatan Banyuates dengan

rencana luas areal irigasi 1.150 ha. Pembebasan tanah di mulai pada tahun

1982. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan mulai tahun 2004, diharapkan

pada tahun 2007 bendungan utama sudah selesai.

Embung

Potensi embung di Kabupaten Sampang terdapat pada Kabupaten Sampang

bagian tengah yaitu meliputi Kecamatan Kedungdung, Robatal,

Karangpenang dan Kecamatan Omben.

Pembangunan Embung sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 67 unit

yang merupakan modifikasi Checkdam sebanyak 36 unit yang rata-rata

kondisinya sudah rusak.

Air Permukaan

Air permukaan untuk irigasi diperoleh dengan menaikkan air dari sungai ke

sawah dengan memakai mesin pompa air di 3 lokasi dengan total luas areal

140 ha.

Sumur Dalam

Sumur dalam yang ada dilaksanakan oleh Proyek Pengembangan Air Tanah

(P2AT) Wilayah Madura di Kabupaten Sampang adalah sebanyak 31 titik

yang tersebar di 8 Kecamatan, dengan luas areal 310 ha.




Gambar 2.47 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih


Gambar 2.48 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

2.4.2.3 Sarana Perekonomian

Aktivitas ekonomi perlu didukung dengan adanya sarana prasarana yang

memadai. Beberapa sarana yang diperlukan antara lain perbankan, perusahaan

asuransi, restoran, dan penginapan/hotel. Jumlah bank di Kabupaten Sampang

selama periode 2012-2106 relatif tetap dan cenderung berpusat di daerah

perkotaan. Perusahaan asuransi menunjukkan pertumbuhan yang baik dari 2 (dua)



perusahaan pada tahun 2012 menjadi 5 (lima) perusahaan. Sedangkan Jumlah

restoran menunjukkan perkembangan yang pesat dari 20 pada tahun 2012 menjadi

146 pada tahun 2016. Adapun jumlah penginapan/hotel relatif tetap, tercatat ada 6

(enam) penginapan/hotel pada akhir 2016. Jumlah Sarana perekonomian tersebut

disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.46 Jumlah Sarana Perekonomian di Kabupaten Sampang

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1 Banka unit 12 12 12 12 11

2 Perusahaan Asuransib unit 2 2 2 3 5

3 Restoranb unit 20 20 25 143 146

4 Penginapan/Hotelb unit 4 4 4 5 6

Sumber: aBPS, 2017; bBagian Perekonomian Setda Kabupaten Sampang

2.4.2.4 Jaringan Listrik

Dalam rangka mencukupi kebutuhan energi khususnya untuk kelistrikan di

Kabupaten Sampang telah dikembangkan beberapa sumber energi antara lain

PLTS, PLTD dan khususnya kelistrikan yang disuplay oleh PLN. Berdasarkan hasil

Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, rumah tangga yang

memiliki sumber penerangan listrik di Kabupaten Sampang persentasenya sebesar

99,73%. Dari angka tersebut masih banyak rumah tangga yang menggunakan

sambungan listrik dengan cara “ngetol”, belum memiliki meteran. Namun

demikian, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sampang, cakupan rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2016

baru sekitar 54,88% yang diperoleh dari perbandingan banyaknya rumah tangga

yang sudah ber-meteran listrik sebanyak 145.933 ruta terhadap jumlah

keseluruhan rumah tangga sebanyak 265.900 ruta di Kabupaten Sampang.

2.4.2.5 Lingkungan Hidup

Pada sektor lingkungan hidup yang mendukung terhadap peningkatan

aspek daya saing daerah dapat dilihat dari luas lahan kritis, kualitas lingkungan,

dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2.47 Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Sampang

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1. Luas lahan kritis Ha 60.724 41.377 41.107 40.722 40.418

2. Kualitas Lingkungan % 100 100 100 100 100

3. Ruang terbuka hijau % 29,32 29,93 30,37 32,00 32,00




Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pengelolaan lingkungan hidup

yang semakin baik setiap tahunnya. Luas lahan kritis semakin berkurang setiap

tahunnya dari 60.724 ha pada tahun 2012 hingga tersisa seluas 40.418 ha pada

tahun 2016. Luasan tersebut terus diupayakan untuk diturunkan salah satunya

melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan melibatkan seluruh unsur

dimasyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (ponpes, sekolah, kelompok tani, LSM)

dengan dikombinasikan program/kegiatan yang digulirkan oleh pemerintah

kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kualitas Lingkungan diperoleh dari pengujian kadar polusi limbah padat

dan limbah cair yang dilaksanakan melalui pengambilan sampel di beberapa

tempat usaha. Pengambilan sampel ditentukan di titik-titik upstream (sebelum

terkena dampak usaha) dan downstream (setelah terkena dampak usaha) yang

dilanjutkan dengan uji laboratorium. Kualitas Lingkungan yang selalu mencapai

100% setiap tahunnya menunjukkan bahwa kadar polusi limbah yang dihasilkan

aktivitas usaha di Kabupaten Sampang masih memenuhi baku mutu lingkungan.

Selanjutnya, berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau, sejak tahun 2014

persentasenya sudah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang penataan ruang yang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada suatu

wilayah paling sedikit 30 persen dari luas wilayah tersebut.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator angka

kriminalitas, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah,

jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Pelaksanaan penanaman modal

strategi yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk

itu diarahkan pada kebijakan memudahkan proses pelayanan perijinan dan

penyediaan infrastruktur pendukung serta jaminan rasa aman terhadap

investorPelaksanaan penanaman modal strategi yang ditempuh adalah

menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk itu diarahkan pada kebijakan

memudahkan proses pelayanan perijinan dan penyediaan infrastruktur pendukung

serta jaminan rasa aman terhadap investor.

2.4.3.1 Penanganan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,

Keindahan) di Kabupaten Sampang

Cakupan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman

dan Keindahan) di Kabupaten Sampang pada RPJMD Kabupaten Sampang sampai

dengan tahun 2016 terealisasi sebesar 83% yang diperolah dari 19 kasus yang

sudah selesai ditangani terhadap 24 kasus yang ada, capaian ini belum memenuhi

target namun telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.



Tabel 2.48 Cakupan Tingkat Penyelesian K3

Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Persentase Cakupan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Sampang

% 72 75 78 80 83

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sampang, 2017

2.4.2.2 Perijinan Tepat Waktu

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance),

kualitas aparatur pemerintah di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa

ditingkatkan. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagi aspek meliputi

aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan,

sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan.

Tabel 2.49 Perijinan yang Diterbitkan Tepat Waktu di Kabupaten Sampang

Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu

% N/A N/A N/A N/A 96,50

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sampang, 2017

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan,

selain sebagai objek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan

pembangunan. Perbaikan dalam sumberdaya manusia tidak lepas dari usaha

pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan, dan peningkatan

pendapatan masyarakat. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan

terhadap indikator pencari kerja yang ditempatkan, rasio lulusan S1/S2/S3, dan

rasio ketergantungan sebagaimana ditunjukkan tabel dibawah.

Tabel 2.50 Indikator Pencari Kerja yang Ditempatkan, Rasio S1/S2/S3, dan Rasio

Ketergantungan Kabupaten Sampang No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1. Pencari kerja yang ditempatkan

% N/A 22,77 54,51 4,61 22,51

2. Rasio lulusan S1/S2/S3 % 2,31 6,12 8,72 4,48 7,60

3. Rasio ketergantungan % 33,33 33,35 30,86 33,32 32,58




Masalah tenaga kerja kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian

besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena mereka adalah

penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Dari tabel diatas dapat

diketahui bahwa pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Sampang

berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini mengikuti kebutuhan pasar dan jumlah serta

kualifikasi pencari kerja yang tersdia.

Disamping itu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat dilihat dari

tingkat pendidikan. Tabel diatas menunjukkan rasio lulusan S1/S2/S3 di

Kabupaten Sampang juga berfluktasi setiap tahunnya. Namun demikian ada

kecenderungan semakin meningkat selama periode 2012-2016. Tercatat sebanyak

2,31 persen pada tahun 2012 dan menjadi 7,60 persen pada tahun 2016.

Rasio ketergantungan merupakan indikator yang menggambarkan

ketergantungan penduduk nonproduktif terhadap kelompok usia produktif.

Kondisi yang timpang dengan kecenderungan besarnya kelompok usia

nonproduktif akan menyebabkan tekanan di bidang ekonomi dan sosial. Rasio

ketergantungan Kabupaten Sampang berfluktuasi selama periode 2012-2016 dan

berkisar pada angka 30,86 persen hingga 33,35 persen.



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................................................................... 1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi .............................................................................. 1

2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah ................................................................ 2

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ................................................................ 8

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ........................................................................... 13

2.1.2 Kondisi Demografi ..................................................................................... 16

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................................................... 18

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ...................................................... 18

2.2.2 Penduduk Miskin ...................................................................................... 19

2.2.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ............................................................ 20

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................ 21

2.2.4.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ................................................................................................ 22 2.2.4.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan ............................................................................................... 23 2.2.4.3 Infrastruktur Perdagangan Daerah ............................................................................................... 24

2.2.5 Pendapatan per Kapita ............................................................................. 24

2.2.6 Laju Inflasi ................................................................................................. 25

2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka ........................................................... 26

2.2.8 Keswadayaan masyarakat ........................................................................ 26

2.3 Aspek Pelayanan Umum ...................................................................................... 27

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Layanan Dasar ......................................... 29

2.3.1.1 Pendidikan ................................................................................................................................... 29 2.3.1.2 Kesehatan .................................................................................................................................... 32 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ........................................................................................ 37 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ............................................................................ 40 2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ................................................ 40 2.3.1.6 Sosial ........................................................................................................................................... 41

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar ............................. 42

2.3.2.1 Ketenagakerjaan ........................................................................................................................... 42 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...................................................................... 42 2.3.2.3 Ketahanan Pangan ....................................................................................................................... 43 2.3.2.4 Lingkungan Hidup ....................................................................................................................... 44 2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ........................................................................... 44 2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................................................................................... 45 2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ....................................................................... 45 2.3.2.8 Perhubungan ................................................................................................................................ 46 2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika ........................................................................................................ 46 2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ....................................................................................... 47 2.3.2.11 Penanaman Modal ..................................................................................................................... 47 2.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga ...................................................................................................... 48

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan ................................................................. 50

2.3.3.1. Pariwisata .............................................................................................. 50



2.3.3.2 Perikanan dan Pertanian ...................................................................... 50

2.3.3.3 Perdagangan dan Perindustrian ........................................................... 52

2.3.4 Layanan Unsur Penunjang ........................................................................53

2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....................................................................................54

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.......................................................55

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Angka Konsumsi

RT Perkapita) ..................................................................................................... 55

2.4.1.2 Penanganan Daerah Rawan Pangan .................................................... 55

2.4.1.3 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ........................................ 56

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ....................................................57

2.4.2.1 Perhubungan ......................................................................................... 57

2.4.2.2 Penataan Ruang .................................................................................... 57

2.4.2.3 Sarana Perekonomian ........................................................................... 90

2.4.2.4 Jaringan Listrik ....................................................................................... 91

2.4.2.5 Lingkungan Hidup .................................................................................. 91

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ...........................................................................92

2.4.3.1 Penanganan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,

Keindahan) di Kabupaten Sampang .................................................................. 92

2.4.2.2 Perijinan Tepat Waktu ........................................................................... 93

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ....................................................................93



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya ................. 1

Gambar 2.2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Sampang ............................................... 2 Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Sampang ................................................................. 4 Gambar 2.4 Diagram Penggunaan Lahan Kabupaten Sampang ........................................ 8 Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi ..................................................... 14 Gambar 2.6 Persentase Penduduk Kabupaten Sampang menurut Jenis Kelamin dan

Kelompok Umur Tahun 2015 .......................................................................................... 17 Gambar 2.7 Perkembangan IPM Kabupaten Sampang .................................................... 19 Gambar 2.8 Komparasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

.......................................................................................................................................... 19 Gambar 2.9 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sampang ............................ 20

Gambar 2.10 Indeks Kualitas Hidup Kabupaten Sampang .............................................. 20

Gambar 2.11 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa

Timur, dan Nasional ......................................................................................................... 21

Gambar 2.12 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sampang (Juta Rupiah)...................... 25 Gambar 2.13 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sampang ...................................... 25 Gambar 2.14 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka ........................................ 26 Gambar 2.15 Nilai Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Sampang ............................... 27 Gambar 2.16 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) .......... 29

Gambar 2.17 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sampang ............................................. 32 Gambar 2.18 Jumlah PMKS di Kabupaten Sampang ...................................................... 42 Gambar 2.19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sampang ......................... 42 Gambar 2.20 Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Kabupaten Sampang ..... 44

Gambar 2.21 Persentase Penduduk yang telah Mendapat Pelayanan Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang .............................................................................. 45

Gambar 2.22 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sampang ................................... 46

Gambar 2.23 Persentase Budaya Daerah Kabupaten Sampang Yang Dilestarikan ......... 49 Gambar 2.24 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang ............... 50 Gambar 2.25 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sampang ................................... 50

Gambar 2.26 Kontribusi Sektor Perikanan dan Pertanian Terhadap PDRB .................... 52 Gambar 2.27 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustrian..................................... 52

Gambar 2.28 Peta Rencana Kawasan Lindung ................................................................ 58 Gambar 2.29 Peta Rencana Kawasan Budidaya .............................................................. 62 Gambar 2.30 Peta Rencana Kawasan Hutan Produksi..................................................... 63

Gambar 2.31 Peta Rencana Kawasan Pertanian .............................................................. 65 Gambar 2.32 Peta Rencana Kawasan Perkebunan ........................................................... 67

Gambar 2.33 Peta Rencana Kawasan Pertambangan ....................................................... 70 Gambar 2.34 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri .............................................. 71

Gambar 2.35 Peta Rencana Pengembangan Pariwisata ................................................... 73 Gambar 2.36 Peta Rencana Kawasan Permukiman ......................................................... 74 Gambar 2.37 Peta Rencana Wilayah Perkotaan ............................................................... 76

Gambar 2.38 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi ............. 78 Gambar 2.39 Skema Pembangunan Sistem Transportasi di Kabupaten Sampang .......... 79

Gambar 2.40 Rencana Sistem Jaringan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Sampang ...... 80 Gambar 2.41 Rencana Jembatan Sreseh–Pangarengan dan Jalan Aksesnya ................... 80 Gambar 2.42 Rencana Pengembangan Transportasi Laut ............................................... 82 Gambar 2.43 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Listrik........................................... 83 Gambar 2.44 Potensi Bio-Gas di Kabupaten Sampang ................................................... 83

Gambar 2.45 Near co-location BTS eksisting di Kabupaten Sampang berdasarkan ....... 84 Gambar 2.46 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi ........................................... 87 Gambar 2.47 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih .................................... 90

Gambar 2.48 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase ....................................... 90



Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan Kabupaten

Sampang ............................................................................................................................. 2 Tabel 2.2 Jenis Tanah di Kabupaten Sampang .................................................................. 5 Tabel 2.3 Data Curah Hujan di Kabubaten Sampang ........................................................ 5 Tabel 2.4 Nama dan Panjang Sungai Menurut Wilayah Pengairan di Kabupaten

Sampang ............................................................................................................................. 6

Tabel 2.5 Jumlah Sumber/Mata Air di Kabupaten Sampang ............................................. 7 Tabel 2.6 Luasan Erosi Tanah Yang Mendapat Prioritas Penanganan ............................ 15 Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ................................................ 17 Tabel 2.8 Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang ......................... 18 Tabel 2.9 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ........................................... 22

Tabel 2.10 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan ......................................... 23

Tabel 2.11 Persebaran Pasar di Kabupaten Sampang Tahun 2016 .................................. 24 Tabel 2.12 Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang ..................................................... 28

Tabel 2.13 Perkembangan Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2012-2016 ...................... 31

Tabel 2.14 Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Sampang ................................... 33 Tabel 2.15 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan ......................................... 33

Tabel 2.16 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Sampang ........... 34

Tabel 2.17 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan ................ 34 Tabel 2.18 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang 35 Tabel 2.19 Rasio Jumlah Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Sampang ................. 35

Tabel 2.20 Rasio Jumlah Dokter Per Satuan Penduduk ................................................... 36

Tabel 2.21 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Sampang .................................. 36

Tabel 2.22 Kondisi Infrastruktur dan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sampang .... 37 Tabel 2.23 Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Sampang ......................................... 38

Tabel 2.24 Kondisi Irigasi Kabupaten Sampang .............................................................. 38 Tabel 2.25 Indikator Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sampang Tahun 2015-2016 ...... 39

Tabel 2.26 Indikator Kinerja Perumahan Kabupaten Sampang ....................................... 40 Tabel 2.27 Angka Kriminalitas Kabupaten Sampang ...................................................... 40 Tabel 2.28 Kondisi Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang ......... 43

Tabel 2.29 Fasiltas Transportasi Kabupaten Sampang .................................................... 46 Tabel 2.30 Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang ........... 46

Tabel 2.31 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sampang

.......................................................................................................................................... 47 Tabel 2.32 Jumlah Investor PMDN/PMA, Nilai Realisasi PMDN, dan Penyelesaian Ijin

Lokasi di Kabupaten Sampang ......................................................................................... 47 Tabel 2.33 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sampang .......... 48

Tabel 2.34 Penyediaan Data Statistik Daerah Kabupaten Sampang ................................ 48

Tabel 2.35 Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikulturan ........................................ 51

Tabel 2.36 Populasi dan Produksi Hasil Ternak Kabupaten Sampang ............................ 51 Tabel 2.37 Indikator Pelaksanaan Unsur Penunjang ........................................................ 53 Tabel 2.38 Angka Konsumsi Pangan RT per Kapita Kabupaten Sampang ..................... 55 Tabel 2.39 Penangangan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Sampang ........................... 56 Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sampang ............... 56

Tabel 2.41 Luas Potensi dan Sebaran Hutan Mangrove Kawasan Pesisir Selatan .......... 60 Tabel 2.42 Ketersediaan Lahan Menurut RTRW Kabupaten Sampang .......................... 67 Tabel 2.43 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Sampang ............................. 68 Tabel 2.44 Delineasi Batas Wilayah Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Sampang ...... 76 Tabel 2.45 Daerah Irigasi (DI) dan Kewenangannya di Kabupaten Sampang ................ 88

Tabel 2.46 Jumlah Sarana Perekonomian di Kabupaten Sampang .................................. 91 Tabel 2.47 Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Sampang .......... 91

Tabel 2.48 Cakupan Tingkat Penyelesian K3 .................................................................. 93 Tabel 2.49 Perijinan yang Diterbitkan Tepat Waktu di Kabupaten Sampang ................. 93



Tabel 2.50 Indikator Pencari Kerja yang Ditempatkan, Rasio S1/S2/S3, dan Rasio

Ketergantungan Kabupaten Sampang .............................................................................. 93

Documents

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH - SAKIP – Kabupaten