Kita pahami bahwa keberagaman dan perbedaanpasti ada dalam demokrasi. Dengan kerendahan hatikami menyerukan kepada saudara sebangsa se-Tanah Airuntuk kembali ke takdir sejarah yakni bangsa yang satu,bangsa Indonesia.”

Demikian penggalan pidato kemenanganjokowi-JK yang disampaikan capres-cawapresnomor urut 2 tersebut seraya mengajak semuapihak untuk melakukan rekonsisliasinasional, memulihkan kembali hubungan,meleburkan ego dan perbedaan politik yangselama ini terpecah dalam dua kubupersaingan antar calon presiden untukbersama membangun bangsa Indonesia.

Ada fenomena menarik dan berbeda daripidato kemenangan yang dilakukan olehPresiden terpilih joko widodo pascaditetapkan oleh KPU pada 22 juliberdasarkan hasil rekapitulasi suaranasional yaitu dengan menyampaikan pidatodi atas kapal pinishi hati buana setia dipelabuhan sunda kelapa jakarta utara.Inilah makna simbolis komitmen pasangancapres-cawapres jokowi-JK untukmembangkitkan semangat akan pentingnya visipembangunan maritim indonesia. Komitmen inisejalan dengan visi maritim pasangan

jokowi-JK yaitu menjadikan Indonesia porosmaritim dunia.

Sebagaimana yang kita mafhumi,Indonesia adalah negara kepualauan yangsebagaian besar wilayah geografisnyamerupakan lautan yang mencapai 5,8 jumakm2. Akan tetapi, apa yang terjadi dengandunia kelautan kita saat ini yang hanyabaru sekitar 10% pemanfaatan ptensi lautdibanding dengan pembangunan indoensia yangmasih berbasis kontinental sehingga potensikekayaaan laut baik yang ada diataspermukaan maupun didalamnya belumtermanfaatkan dengan maksimal untuk benar-benar kemakmuran rakyat.Visi Pembangunan Maritim

Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dankemakmuran maritim. Itulah tiga frame besarvisi maritim calon prsiden dan wakilpresiden Jokowi-JK yang sering disampaiakanpada beberapa kesempatan kampanye termasukdebat capres. Visi maritim yang digaungkanjokowi yaitu ingin membangun sistem maritimindonesia yang tertinggal dari negara lain.Salah satu langkah yang diambilnya adalahakan membangun konektifiats ekonomi antar

07 - 2

pualau di indonesia. Maritim sejatinyamemang mesti dijadikan visi pembangunanjati-diri negara. Dengan komitmen untukmeningkatkan kesejahteraan nelayan,masyarakat pesisir, serta pulau-pulau kecildi wilayah terluar.Pasangan Joko Widodo danJusuf Kalla ingin menjadikan maritimsebagai kekuatan untuk mewujudkan keamanannasional, mewujudkan kemandirian ekonomidan sumber daya maritim. Visi indonesiasebagai poros maritim dunia jugamemposisikan maritim sebagai bagiandiplomasi politik luar negeri, membangunjati diri bangsa dengan menjadikan maritimsebagai bagian penting menjaga NKRI sejalandengan Wawasan Nusantara.

Ada 3 hal pokok misi jokowi dalammengimplementasikan visi maritim diatasyaitu : Pertama,mewujudkan keamanan nasionalyang mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopang kemandirian ekonomi denganmengamankan sumberdaya maritim, danmencerminkan indoenesia sebaga negarakepulauan. Kedua, mewujudkan politik luarnegeri bebas aktif dalam memperkuatjatidiri sebagai negara

07 - 3

maritim. Ketiga, mewujudkan indonesia sebagainegara maritim yang mandiri, maju, kuat danberbasiskan kepentingan nasional.

Dalam kesempatan debat terbuka calonpresiden 15 juni 2014 lalu tentangPembangunan Ekonomi dan KesejahteraanRakyat, Jokowi bahkan menyebutkan secaraeksplisit pentingya pembangunan “tol laut”sebagai langkah strategis mendorongpembangunan ekonomi dan menghapuskanketimpangan antar wilayah kepaulauan diindonesia sehingga mendorong lalu lintasperdagangan antar pulau meningkat denganbiaya ekonomi yang murah dan efisien.

Alasan mengapa visi pembangunanmaritim sangat penting terlebih bagiIndonesia dengan realitas geografis duapertiganya merupakan lautan dengan jumlah17.499 pulau adalah potensi sumber dayaalam tak terbatas serta belum diberdayakansecara optimal. Kekayaan laut Indonesialuar biasa besar baik dipermukaan maupundibawah perairannya. Potensi hasil laut itumencapai 57,7 juta ton per-tahun dimanasaat ini hanya baru tergarap sekitar 9 jutaton/tahun. Potensi itu meliputi 5,7 juta

07 - 4

ton rumput laut, 3,3 juta ton berupa ikandan lainnya belum termasuk potensi kekayaantambang dilaut dan aktifitas Ilegal Fishing yangsetiap tahunnya terus meningkat.

Dengan potensi yang luar biasatersebut, tentu Indonesia membutuhkanenergi ekstra berupa pertahanan dankeamanan di wilayah perairannya untukmenjaga potensi laut tersebut agar tidakterus dicuri oleh asing sekaligus menjagakeadaulatan wilayah negara kesatuanrepublik indonesia. Kondisi ini jugakemudian terbalik dengan minimnya personelangkatan laut kita dibandingkan dengan luaswilayah yang harus dijaga belum lagiditambah dengan masalah keterbatasan alatutama sistem persenjataan dan teknologiuntuk mengontrol dan menjaga laut ini. Danpemaparan jokowi yang menegaskan adanyaperemajaan dan penambahan armada lautditambah dengan pengadaan “drome” pesawattanpa awak adalah langkah tegas danvisioner menjaga wilayah kekuasaan dankekayaan laut kita.

Visi Pembangunan Maritim hakikatnyajuga meniscayakan segenap bangsa dan negara

07 - 5

akan pentingnya merubah mindset politikpertahanan keamanan indonesia denganmenempatkan angkatan laut Indonesia menjadilebih kuat dan disegani. Doktrin angkatanlaut sebagai first line of deference dalam sebuahnegara maritim seperti indonesia adalahsebuah keniscayaan.

Bangsa ini pernah mengalami kejayaanbesar sebagai spirit kejayaan sriwijaya danmajapahit akan kembali terwujud dengan jatidiri bangsa Indonesia sebagai negaramaritim. revolusi mental dan mindset yangterus disadarkan akan pentingnya menempakarakter bangsa yang berwawasan kontinentalmenuju wawasan maritim yang tidak hanyadipahami sebagai realitas geografis akantetapi realitas jiwa dan karakter bangsa.

Akhirnya, dengan momentum transisikepemimpinan bangsa yang saat ini tengahkita hadapi dengan terpilihnya presiden danwakil presiden baru Jokowi-JK kita kawaldan sukseskan bersama visi pembangunanmaritim Indonesia demi kemakmuran dankesejahteraan bangsa

Kita pahami bahwa keberagaman dan perbedaanpasti ada dalam demokrasi. Dengan kerendahan hatikami menyerukan kepada saudara sebangsa se-Tanah Air07 - 6

untuk kembali ke takdir sejarah yakni bangsa yang satu,bangsa Indonesia.”

Demikian penggalan pidato kemenanganjokowi-JK yang disampaikan capres-cawapresnomor urut 2 tersebut seraya mengajak semuapihak untuk melakukan rekonsisliasinasional, memulihkan kembali hubungan,meleburkan ego dan perbedaan politik yangselama ini terpecah dalam dua kubupersaingan antar calon presiden untukbersama membangun bangsa Indonesia.

Ada fenomena menarik dan berbeda daripidato kemenangan yang dilakukan olehPresiden terpilih joko widodo pascaditetapkan oleh KPU pada 22 juliberdasarkan hasil rekapitulasi suaranasional yaitu dengan menyampaikan pidatodi atas kapal pinishi hati buana setia dipelabuhan sunda kelapa jakarta utara.Inilah makna simbolis komitmen pasangancapres-cawapres jokowi-JK untukmembangkitkan semangat akan pentingnya visipembangunan maritim indonesia. Komitmen inisejalan dengan visi maritim pasanganjokowi-JK yaitu menjadikan Indonesia porosmaritim dunia.

Sebagaimana yang kita mafhumi,Indonesia adalah negara kepualauan yangsebagaian besar wilayah geografisnya

07 - 7

merupakan lautan yang mencapai 5,8 jumakm2. Akan tetapi, apa yang terjadi dengandunia kelautan kita saat ini yang hanyabaru sekitar 10% pemanfaatan ptensi lautdibanding dengan pembangunan indoensia yangmasih berbasis kontinental sehingga potensikekayaaan laut baik yang ada diataspermukaan maupun didalamnya belumtermanfaatkan dengan maksimal untuk benar-benar kemakmuran rakyat.Visi Pembangunan Maritim

Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dankemakmuran maritim. Itulah tiga frame besarvisi maritim calon prsiden dan wakilpresiden Jokowi-JK yang sering disampaiakanpada beberapa kesempatan kampanye termasukdebat capres. Visi maritim yang digaungkanjokowi yaitu ingin membangun sistem maritimindonesia yang tertinggal dari negara lain.Salah satu langkah yang diambilnya adalahakan membangun konektifiats ekonomi antarpualau di indonesia. Maritim sejatinyamemang mesti dijadikan visi pembangunanjati-diri negara. Dengan komitmen untukmeningkatkan kesejahteraan nelayan,masyarakat pesisir, serta pulau-pulau kecildi wilayah terluar.Pasangan Joko Widodo danJusuf Kalla ingin menjadikan maritimsebagai kekuatan untuk mewujudkan keamanan

07 - 8

nasional, mewujudkan kemandirian ekonomidan sumber daya maritim. Visi indonesiasebagai poros maritim dunia jugamemposisikan maritim sebagai bagiandiplomasi politik luar negeri, membangunjati diri bangsa dengan menjadikan maritimsebagai bagian penting menjaga NKRI sejalandengan Wawasan Nusantara.

Ada 3 hal pokok misi jokowi dalammengimplementasikan visi maritim diatasyaitu : Pertama,mewujudkan keamanan nasionalyang mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopang kemandirian ekonomi denganmengamankan sumberdaya maritim, danmencerminkan indoenesia sebaga negarakepulauan. Kedua, mewujudkan politik luarnegeri bebas aktif dalam memperkuatjatidiri sebagai negaramaritim. Ketiga, mewujudkan indonesia sebagainegara maritim yang mandiri, maju, kuat danberbasiskan kepentingan nasional.

Dalam kesempatan debat terbuka calonpresiden 15 juni 2014 lalu tentangPembangunan Ekonomi dan KesejahteraanRakyat, Jokowi bahkan menyebutkan secaraeksplisit pentingya pembangunan “tol laut”sebagai langkah strategis mendorongpembangunan ekonomi dan menghapuskanketimpangan antar wilayah kepaulauan di

07 - 9

indonesia sehingga mendorong lalu lintasperdagangan antar pulau meningkat denganbiaya ekonomi yang murah dan efisien.

Alasan mengapa visi pembangunanmaritim sangat penting terlebih bagiIndonesia dengan realitas geografis duapertiganya merupakan lautan dengan jumlah17.499 pulau adalah potensi sumber dayaalam tak terbatas serta belum diberdayakansecara optimal. Kekayaan laut Indonesialuar biasa besar baik dipermukaan maupundibawah perairannya. Potensi hasil laut itumencapai 57,7 juta ton per-tahun dimanasaat ini hanya baru tergarap sekitar 9 jutaton/tahun. Potensi itu meliputi 5,7 jutaton rumput laut, 3,3 juta ton berupa ikandan lainnya belum termasuk potensi kekayaantambang dilaut dan aktifitas Ilegal Fishing yangsetiap tahunnya terus meningkat.

Dengan potensi yang luar biasatersebut, tentu Indonesia membutuhkanenergi ekstra berupa pertahanan dankeamanan di wilayah perairannya untukmenjaga potensi laut tersebut agar tidakterus dicuri oleh asing sekaligus menjagakeadaulatan wilayah negara kesatuanrepublik indonesia. Kondisi ini jugakemudian terbalik dengan minimnya personelangkatan laut kita dibandingkan dengan luas

07 - 10

wilayah yang harus dijaga belum lagiditambah dengan masalah keterbatasan alatutama sistem persenjataan dan teknologiuntuk mengontrol dan menjaga laut ini. Danpemaparan jokowi yang menegaskan adanyaperemajaan dan penambahan armada lautditambah dengan pengadaan “drome” pesawattanpa awak adalah langkah tegas danvisioner menjaga wilayah kekuasaan dankekayaan laut kita.

Visi Pembangunan Maritim hakikatnyajuga meniscayakan segenap bangsa dan negaraakan pentingnya merubah mindset politikpertahanan keamanan indonesia denganmenempatkan angkatan laut Indonesia menjadilebih kuat dan disegani. Doktrin angkatanlaut sebagai first line of deference dalam sebuahnegara maritim seperti indonesia adalahsebuah keniscayaan.

Bangsa ini pernah mengalami kejayaanbesar sebagai spirit kejayaan sriwijaya danmajapahit akan kembali terwujud dengan jatidiri bangsa Indonesia sebagai negaramaritim. revolusi mental dan mindset yangterus disadarkan akan pentingnya menempakarakter bangsa yang berwawasan kontinentalmenuju wawasan maritim yang tidak hanyadipahami sebagai realitas geografis akantetapi realitas jiwa dan karakter bangsa.

07 - 11

Akhirnya, dengan momentum transisikepemimpinan bangsa yang saat ini tengahkita hadapi dengan terpilihnya presiden danwakil presiden baru Jokowi-JK kita kawaldan sukseskan bersama visi pembangunanmaritim Indonesia demi kemakmuran dankesejahteraan bangsa

Kita pahami bahwa keberagaman dan perbedaanpasti ada dalam demokrasi. Dengan kerendahan hatikami menyerukan kepada saudara sebangsa se-Tanah Airuntuk kembali ke takdir sejarah yakni bangsa yang satu,bangsa Indonesia.”

Demikian penggalan pidato kemenanganjokowi-JK yang disampaikan capres-cawapresnomor urut 2 tersebut seraya mengajak semuapihak untuk melakukan rekonsisliasinasional, memulihkan kembali hubungan,meleburkan ego dan perbedaan politik yangselama ini terpecah dalam dua kubupersaingan antar calon presiden untukbersama membangun bangsa Indonesia.

Ada fenomena menarik dan berbeda daripidato kemenangan yang dilakukan olehPresiden terpilih joko widodo pascaditetapkan oleh KPU pada 22 juliberdasarkan hasil rekapitulasi suaranasional yaitu dengan menyampaikan pidato

07 - 12

di atas kapal pinishi hati buana setia dipelabuhan sunda kelapa jakarta utara.Inilah makna simbolis komitmen pasangancapres-cawapres jokowi-JK untukmembangkitkan semangat akan pentingnya visipembangunan maritim indonesia. Komitmen inisejalan dengan visi maritim pasanganjokowi-JK yaitu menjadikan Indonesia porosmaritim dunia.

Sebagaimana yang kita mafhumi,Indonesia adalah negara kepualauan yangsebagaian besar wilayah geografisnyamerupakan lautan yang mencapai 5,8 jumakm2. Akan tetapi, apa yang terjadi dengandunia kelautan kita saat ini yang hanyabaru sekitar 10% pemanfaatan ptensi lautdibanding dengan pembangunan indoensia yangmasih berbasis kontinental sehingga potensikekayaaan laut baik yang ada diataspermukaan maupun didalamnya belumtermanfaatkan dengan maksimal untuk benar-benar kemakmuran rakyat.Visi Pembangunan Maritim

Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dankemakmuran maritim. Itulah tiga frame besarvisi maritim calon prsiden dan wakil

07 - 13

presiden Jokowi-JK yang sering disampaiakanpada beberapa kesempatan kampanye termasukdebat capres. Visi maritim yang digaungkanjokowi yaitu ingin membangun sistem maritimindonesia yang tertinggal dari negara lain.Salah satu langkah yang diambilnya adalahakan membangun konektifiats ekonomi antarpualau di indonesia. Maritim sejatinyamemang mesti dijadikan visi pembangunanjati-diri negara. Dengan komitmen untukmeningkatkan kesejahteraan nelayan,masyarakat pesisir, serta pulau-pulau kecildi wilayah terluar.Pasangan Joko Widodo danJusuf Kalla ingin menjadikan maritimsebagai kekuatan untuk mewujudkan keamanannasional, mewujudkan kemandirian ekonomidan sumber daya maritim. Visi indonesiasebagai poros maritim dunia jugamemposisikan maritim sebagai bagiandiplomasi politik luar negeri, membangunjati diri bangsa dengan menjadikan maritimsebagai bagian penting menjaga NKRI sejalandengan Wawasan Nusantara.

Ada 3 hal pokok misi jokowi dalammengimplementasikan visi maritim diatasyaitu : Pertama,mewujudkan keamanan nasional

07 - 14

yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopang kemandirian ekonomi denganmengamankan sumberdaya maritim, danmencerminkan indoenesia sebaga negarakepulauan. Kedua, mewujudkan politik luarnegeri bebas aktif dalam memperkuatjatidiri sebagai negaramaritim. Ketiga, mewujudkan indonesia sebagainegara maritim yang mandiri, maju, kuat danberbasiskan kepentingan nasional.

Dalam kesempatan debat terbuka calonpresiden 15 juni 2014 lalu tentangPembangunan Ekonomi dan KesejahteraanRakyat, Jokowi bahkan menyebutkan secaraeksplisit pentingya pembangunan “tol laut”sebagai langkah strategis mendorongpembangunan ekonomi dan menghapuskanketimpangan antar wilayah kepaulauan diindonesia sehingga mendorong lalu lintasperdagangan antar pulau meningkat denganbiaya ekonomi yang murah dan efisien.

Alasan mengapa visi pembangunanmaritim sangat penting terlebih bagiIndonesia dengan realitas geografis duapertiganya merupakan lautan dengan jumlah17.499 pulau adalah potensi sumber daya

07 - 15

alam tak terbatas serta belum diberdayakansecara optimal. Kekayaan laut Indonesialuar biasa besar baik dipermukaan maupundibawah perairannya. Potensi hasil laut itumencapai 57,7 juta ton per-tahun dimanasaat ini hanya baru tergarap sekitar 9 jutaton/tahun. Potensi itu meliputi 5,7 jutaton rumput laut, 3,3 juta ton berupa ikandan lainnya belum termasuk potensi kekayaantambang dilaut dan aktifitas Ilegal Fishing yangsetiap tahunnya terus meningkat.

Dengan potensi yang luar biasatersebut, tentu Indonesia membutuhkanenergi ekstra berupa pertahanan dankeamanan di wilayah perairannya untukmenjaga potensi laut tersebut agar tidakterus dicuri oleh asing sekaligus menjagakeadaulatan wilayah negara kesatuanrepublik indonesia. Kondisi ini jugakemudian terbalik dengan minimnya personelangkatan laut kita dibandingkan dengan luaswilayah yang harus dijaga belum lagiditambah dengan masalah keterbatasan alatutama sistem persenjataan dan teknologiuntuk mengontrol dan menjaga laut ini. Danpemaparan jokowi yang menegaskan adanya

07 - 16

peremajaan dan penambahan armada lautditambah dengan pengadaan “drome” pesawattanpa awak adalah langkah tegas danvisioner menjaga wilayah kekuasaan dankekayaan laut kita.

Visi Pembangunan Maritim hakikatnyajuga meniscayakan segenap bangsa dan negaraakan pentingnya merubah mindset politikpertahanan keamanan indonesia denganmenempatkan angkatan laut Indonesia menjadilebih kuat dan disegani. Doktrin angkatanlaut sebagai first line of deference dalam sebuahnegara maritim seperti indonesia adalahsebuah keniscayaan.

Bangsa ini pernah mengalami kejayaanbesar sebagai spirit kejayaan sriwijaya danmajapahit akan kembali terwujud dengan jatidiri bangsa Indonesia sebagai negaramaritim. revolusi mental dan mindset yangterus disadarkan akan pentingnya menempakarakter bangsa yang berwawasan kontinentalmenuju wawasan maritim yang tidak hanyadipahami sebagai realitas geografis akantetapi realitas jiwa dan karakter bangsa.

Akhirnya, dengan momentum transisikepemimpinan bangsa yang saat ini tengah

07 - 17

kita hadapi dengan terpilihnya presiden danwakil presiden baru Jokowi-JK kita kawaldan sukseskan bersama visi pembangunanmaritim Indonesia demi kemakmuran dankesejahteraan bangsa

BAB 7 PENINGKATAN KEMAMPUAN

PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara adalah upaya untukmenegakkan kedaulatan negara, mempertahankankeutuhan wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI), dan keselamatan segenapbangsa dari ancaman militer serta ancamanbersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.Saat ini kemampuan pertahanan negara Indonesiarelatif tertinggal dari negara tetangga.07 - 18

Pengakuan negara asing terhadap wilayah Ambalatyang selama ini dimiliki oleh Indonesia,maraknya perompakan di perairan selat Malakadan gangguan keamanan lainnya di wilayahyuridiksi laut Indonesia, serta penerbangangelap angkatan bersenjata asing di wilayahruang udara nasional menunjukkan lemahnyakemampuan pertahanan negara. Sementara itu,komponen cadangan, seperti bela negara, dankomponen pendukung, seperti industri pertahanannasional, juga belum sepenuhnya dapatbersinergi dengan komponen inti sehinggakemampuan pertahanan negara belum dapatdibangun secara optimal.

Di sisi lain, secara geopolitik dangeostrategi, Indonesia terletak pada posisiyang strategis dan menentukan dalam tatapergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensiancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial,ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa, dannegara Indonesia memerlukan kemampuanpertahanan negara yang kuat untuk menjamintetap tegaknya kedaulatan NKRI. Sejalan dengantugas fungsi dan peran pertahanan negara yangtidak semata-mata hanya ditujukan kepadaancaman dari luar, tetapi juga berfungsi untukmengatasi ancaman dalam negeri, sepertipemberontakan bersenjata, dan dalam menanganidampak bencana, kemampuan pertahanan yang kuatdan solid, tidak saja akan menempatkan NKRIsemakin disegani dan dihormati dalam pergaulan

07 - 19

internasional, tetapi juga memberikan manfaatyang besar bagi masyarakat di dalam menanganibencana di dalam negeri, seperti bencanatsunami yang telah terjadi di Aceh baru-baruini.

I. Permasalahan yang DihadapiPembangunan kemampuan pertahanan relatif

terabaikan sehingga mengakibatkan turunnyakemampuan pertahanan negara secara keseluruhan.Gerakan separatisme di NAD dan Papua sertakonflik horizontal di Maluku, Maluku Utara,Poso, dan Mamasa menunjukkan bahwa kemampuanpertahanan Indonesia tidak saja rentan terhadapancaman dari luar, tetapi juga belum mampumeredam gangguan dari dalam.

Pemerintah sampai dengan saat ini belumdapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunanbidang pertahanan negara yang memadai. Disamping hal tersebut, embargo yang dikenakanterhadap berbagai peralatan utama sistempersenjataan TNI oleh negara-negara produsentelah menyebabkan kekuatan pertahanan Indonesiaberada dalam kondisi yang lemah. Pemerintahsampai saat ini baru dapat memberikan anggaranuntuk bidang pertahanan negara sebesar 1,1persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7persen dari anggaran pendapatan dan belanjanasional. Sebagai pembanding, Singapuramengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya

07 - 20

sebesar 5,2 persen dari Produk Domestik Brutoatau 21 persen dari APBN. Kemudian, Malaysia 4persen, Thailand 2,8 persen dan Australia 2,3persen. Kondisi ideal, dalam periode lima tahunke depan, anggaran pembangunan pertahananseharusnya mencapai 3–4 persen dari ProdukDomestik Bruto (PDB), atau sekurang-kurangya 2persen dari PDB untuk dapat memenuhi kebutuhanminimal pembangunan pertahanan.

Belum komprehensifnya kebijakan danstrategi pertahanan menjadi permasalahan pula.Kebijakan dan strategi pertahanan belumsepenuhnya bersifat komprehensif dan lebihdifokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan.Potensi dukungan pertahanan yang merupakansalah satu aspek penting dalam pertahanansemesta juga belum didayagunakan secara optimalsebagai akibat kebijakan dan strategipertahanan yang relatif bersifat parsial.Kebijakan dan strategi pertahanan negara yangkomprehensif belum dapat diwujudkan dalam suatucetak biru yang selanjutnya menjadi acuan dalampenyelenggaraan dan pembangunan kemampuanpertahanan negara. Demikian pula, kebijakanuntuk memberdayakan industri pertahanan dalamnegeri masih sulit diimplementasikan karenabelum didukung oleh kebijakan pelaksanaan yangterpadu dari berbagai pihak yang terkait.

Kurang memadainya kondisi dan jumlah alatutama sistem persenjataan (Alutsista), saranadan prasarana, dan profesionalisme, serta

07 - 21

rendahnya kesejahteraan anggota TNI menjadimasalah lagi. Peralatan militer yang dimilikikebanyakan sudah usang dan ketinggalan zamandengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Datatahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matradarat, kendaraan tempur berbagai jenis yangjumlahnya 1.766 unit hanya siap 60,99 persen;kendaraan bermotor berbagai jenis yangjumlahnya mencapai 47.097 unit, siap hanya85,04 persen; dan pesawat terbang berbagaijenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanyasiap 50,82 persen. Kekuatan matra laut, kapalperang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanyasiap 53,51 persen; kendaraan tempur marinirberbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435unit, hanya siap 36,09 persen; dan pesawatudara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanyasiap 31,48 persen. Kemudian, untuk kekuatanmatra udara, pesawat terbang dari berbagaijenis yang jumlahnya 259 unit, hanya siap 48,65persen, dan peralatan radar sebanyak 16 unit,hanya siap 50 persen. Dengan wilayah yangsangat luas baik wilayah daratan, laut, maupunudara, kuantitas, kualitas, serta kesiapanoperasional alutsista sebesar itu sangat muskiluntuk menjaga integritas dan keutuhan wilayahyurisdiksi secara optimal, terlebih lagi bilatimbul permasalahan lain yang tidak terduga,seperti bencana alam tsunami dan krisisAmbalat.

07 - 22

Rendahnya tingkat kesejahteraan prajuritTNI juga merupakan masalah yang sangat seriuskarena secara langsung atau tidak langsungdapat mempengaruhi tingkat profesionalisme dankedisiplinan. Kecukupan asupan kalori dan giziserta kondisi kesehatan para prajurit menjadisangat penting agar mereka memiliki kemampuandan keahlian untuk berlatih dan bertempurdengan baik. Ketenangan dan konsentrasi dalammelakukan tugas operasi dan latihan akanterganggu jika pikiran mereka masih terbelengguoleh persoalan belum terpenuhinya kebutuhandasar hidup keluarga. Sebagai contoh, uang laukpauk (ULP) saat ini hanya cukup untuk 1.700kalori per hari dari kebutuhan ideal 3.600kalori per hari. Demikian halnya, besarnya gajidan asuransi serta tunjangan lainnya, saat inimasih relatif jauh dari angka untuk memenuhikebutuhan dasar hidup keluarga.

Belum mantapnya partisipasi masyarakat(masyarakat madani) dalam pembangunanpertahanan, dan belum optimalnya pendayagunaanpotensi masyarakat dalam bela negara merupakanmasalah yang serius pula. Di samping itu,pembinaan dan pembangunan komponen pendukungdan cadangan belum dapat dilaksanakan secaramaksimal, sebagai akibat dari belumditetapkannya undang–undang yang menjadi payunghukum. Sebagian masyarakat masih menafsirkankebebasan sebagai hak mutlak tanpa mengindahkankepentingan orang lain dan masyarakat

07 - 23

sekitarnya, apalagi terhadap kepentingannegara. Semakin meningkatnya rasa acuh tak acuhdan apatisme di lingkungan masyarakat, akanberakibat semakin menurun kepedulian merekaterhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.Tentu saja, hal ini termasuk kepedulian merekadalam bidang pertahanan dan bela negara.Tingkat partisipasi masyarakat yang merupakansalah satu indikator tinggi rendahnya budayademokrasi dirasa masih rendah, padahalpartisipasi masyarakat termasuk partisipasidalam rangka perumusan kebijakan publik dibidang pertahanan sangat penting dan perluditingkatkan guna menuju tata pemerintahan yangbaik.

Ketergantungan pada teknologi industriluar negeri dan embargo merupakan masalah pula.Selama ini sumber pengadaan atau pembelianalutsista TNI sebagian besar hanya berasal daribeberapa negara sehingga rentan terhadappembatasan atau embargo yang diterapkan olehnegara pemasok. Di samping faktorkompatibilitas, terbatasnya variasi sumberpengadaan yang juga merupakan akibat dariketergantungan terhadap “bantuan” dari beberapanegara tersebut, selama ini sulit dihindarkan.Selain kedua faktor tersebut, tingginya biayapenelitian dan pengembangan dalam bidangteknologi modern menyebabkan tingginya biayaproduksi dalam negeri yang bermuara padasemakin mahalnya harga jual. Hal tersebutlah

07 - 24

yang menjadi penyebab kurangnya minat untukmemilih produksi dalam negeri, terlebih lagibila jumlah kebutuhan/permintaannya terlalukecil. Di sisi lain, joint production antaraindustri strategis nasional dengan industripertahanan asing tidak mudah direalisasikankarena adanya persyaratan-persyaratan tertentuyang menyangkut aspek politik, ekonomi, danteknis.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasilyang DicapaiPembangunan di bidang pertahanan negara

telah menunjukkan kemajuan meskipun masihmempunyai berbagai kelemahan. Berbagaipermasalahan kedaulatan wilayah yang dihadapisaat ini belum dapat diatasi secara cepat dantepat oleh Pemerintah. Sementara itu, kondisiperekonomian yang masih kurang menguntungkan,mengakibatkan masyarakat rentan terhadap isu-isu yang berkembang. Kondisi tersebutmempermudah timbulnya konflik vertikal danhorizontal yang berpotensi mengancam integritasNegara Kesatuan Republik Indonesia sehinggamemerlukan penanganan yang lebih komprehensifdengan melibatkan berbagai komponen terkait.

Pembangunan segenap komponen pertahanannegara dilaksanakan dengan lebih terarah danterpadu dengan melibatkan berbagai unsurterkait. Secara sistematis dan terencana

07 - 25

pembangunan komponen pertahanan negara diawalidengan penyusunan dan penyempurnaan berbagaiperangkat peraturan perundang-undangan sebagaipenjabaran dari Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentangPemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) danKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang PeranTNI dan Peran Polri, Undang-Undang RI No. 3tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TentaraNasional Indonesia. Selanjutnya, peraturanperundang-undangan tersebut telah diikutidengan pembenahan kelembagaan dan personel TNIsesuai dengan aspirasi rakyat secarakonstitusional.

Dalam upaya meningkatkan kekuatan dankemampuan pertahanan negara, pada TNI sebagaikomponen utama pertahanan, telah dilakukanpemantapan terhadap satuan-satuan yang belumstandar dan penyesuaian organisasi sesuaidengan kebutuhan, sedangkan untuk komponenpendukung yang mencakup spektrum yang lebihluas dititikberatkan upayainventarisasi/pendataan dan penyiapan berbagaiperangkat lunak. Dengan demikian, pembangunanpertahanan dan keamanan telah mencakupi segenapkomponen kekuatan pertahanan negara dankekuatan keamanan negara, dengan bobotintensitasnya pada pembangunan komponen utamaTNI dan Polri.

07 - 26

A. Langkah-Langkah Kebijakan

Upaya peningkatan kemampuan pertahanandilakukan dengan strategi dan perencanaanpertahanan diarahkan pada pembentukan minimumessential force (kekuatan pokok minimal) dengan carafilling the gap, yaitu melalui peningkatankemampuan alutsista TNI dengan repowering,retrofitting, pemeliharaan, dan pengadaan secara terbatas(dengan sebanyak mungkin memanfaatkan produksidalam negeri) serta mengisi kebutuhan personelsesuai dengan TOP/DSPP. Untuk TNI ADdilaksanakan pemantapan, sedangkan untuk TNI ALdan TNI AU dilaksanakan pengembangan danmodernisasi.

Dengan mendayagunakan anggaran yang sangatterbatas dan dihadapkan dengan kebutuhan untukmendukung kekuatan pokok minimal yang relatifbesar, APBN harus didayagunakan secara efektif,efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan menyadari akan keterbatasandukungan anggaran tersebut, kebijakanpeningkatan kemampuan pertahanan yangditetapkan adalah sebagai berikut. Pertamaadalah revitalisasi di segala bidang, termasukpeningkatan profesionalisme personel danmemantapkan koordinasi antara Dephan dengan TNIdan departemen terkait. Kedua adalah kebijakan“satu pintu” terkait dengan pengadaanbarang/jasa, dengan tujuan agar pelaksanaannyadapat lebih efektif, efisien, serta terhindardari kebocoran dan pemborosan. Ketiga adalah

07 - 27

pencarian sumber pengadaan (yang tidakmengikat) untuk meminimalisasi dampak embargosehingga tidak banyak pengaruh terhadapkesiapan Alutsista TNI, yang antara laindilakukan dengan memberdayakan industri dalamnegeri serta mempererat kerja sama di bidangindustri pertahanan dengan negara-negara lain.Keempat adalah peningkatan kemampuan pertahanannegara, baik pertahanan militer maupunpertahanan nonmiliter, agar tercapai satukemampuan yang sinergis dan terwujud dayatangkal yang kuat terhadap upaya yangmerongrong kewibawaan dan keutuhan NKRI.

Dengan berpedoman pada kebijakan tersebuttelah dilaksanakan berbagai upaya untukmengatasi permasalahan yang menghambatpembangunan dan pengembangan kemampuanpertahanan negara, yaitu antara lain sebagaiberikut.1. Mengupayakan peningkatan anggaran

secara bertahap sesuai dengan kemampuannegara serta mengelolanya dengan efektif,efisien, transparan, dan akuntabel;

2. Menyiapkan payung hukum untukmenyinergikan upaya pertahanan dankeamanan negara, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengandepartemen/instansi terkait agar terwujudsatu political will dalam memberdayakan industristrategis dalam negeri;

07 - 28

3. Meningkatkan kesiapan alutsista melaluiprogram repowering/retrofit dan pengadaanterbatas melalui sistem satu pintu;

4. Meningkatkan kemampuan prajurit melaluidiklat dengan sarana dan prasarana yangmemadai dan mengupayakan peningkatankesejahteraan secara bertahap;

5. Meningkatkan kepedulian masyarakatmelalui sosialisasi dan pendidikan belanegara;

6. Mempercepat penyusunan rancangan undangundang terkait; serta

7. Mengatasi ketertinggalan danmeningkatkan kemandirian di bidangteknologi pertahanan melalui pemberdayaanindustri strategis dalam negeri dan kerjasama dengan luar negeri dalam rangka alihteknologi. Upaya untuk mengurangi ketergantungan

akibat embargo dilaksanakan pemulihan hubunganmelalui jalur diplomasi tanpa mengorbankankewibawaan dan harga diri bangsa, serta upayadiversifikasi sumber pengadaan alutsista TNIdari negara lain yang memenuhi kriteria,persyaratan, dan spesifikasi, tetapi tidakmenetapkan syarat yang mengikat.

B. Hasil-Hasil yang Dicapai

07 - 29

Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir hasil-hasil penting yang telah dicapai antara lainadalah hal-hal berikut.1. Dalam rangka penyiapan cetak biru

pertahanan telah disusun Rencana StrategiPertahanan 2005–2009, kebijakan umum dankebijakan penyelenggaraan pertahanan,serta Strategic Defence Review sebagai acuandalam rangka pembinaan kemampuan danpembangunan kekuatan pertahanan negara.

2. Dalam rangka meningkatkan kesiapanalutsista TNI, meskipun masih sangatterbatas, telah berhasil dialokasikantambahan anggaran untuk kepentinganpertahanan dan akan ditingkatkan secarabertahap. Di samping itu, pembangunankemampuan pertahanan negara secara umumditujukan tidak untuk memperbesar kekuatanyang sudah ada tetapi hanya untukmempertahankan kemampuan dan kekuatan yangsudah dimiliki, antara lain melaluirepowering, retrofitting, pemeliharan, danpengadaan alutsista secara terbatas.

3. Untuk meningkatkan efektivitas danefisiensi penggunaan anggaran telahditerapkan kebijakan pengadaan satu pintuagar dapat dikurangi “boros dan bocor”.Karena disadari bahwa ketersediaananggaran sangat kecil dan peningkatananggaran pertahanan secara signifikan

07 - 30

sangat sulit, upaya peningkatan kemampuandilakukan dengan memangkas birokrasi danmempertajam prioritas pengadaan.

4. Untuk mengurangi ketergantungansumber pengadaan alutsista kepada satuatau dua negara saja, telah ditempuhlangkah-langkah ke arah diversifikasidalam pengadaan alutsista yang bekerjasama dengan beberapa negara. Meskipundemikian, upaya pemeliharaan dan pemulihanhubungan dengan negara sumber alutsistayang ada tetap dilaksanakan. Upayapemerintah tersebut telah menunjukkantanda-tanda positif. Jika upaya pemulihanini berhasil, tidak sekedar nilai ekonomiyang diperoleh tetapi lebih jauh merupakanpengakuan dan pemulihan martabat bangsaIndonesia sebagai bangsa yang terhormatdalam pergaulan internasional.

5. Untuk meningkatkan kemandirian dandalam rangka pemberdayaan industristrategis dalam negeri telah ditempuhberbagai langkah antara lain melaluipenyelenggaraan Indo Defence Expo yang diikutioleh peserta dari dalam dan luar negeri.Penyelenggaraan Indo Defence Expo tersebutdiharapkan dapat menyadarkan masyarakatdan pemerintah bahwa industri strategiskita masih eksis dan memiliki potensiuntuk memberikan sumbangan terhadapkemandirian pengembangan kemampuan

07 - 31

pertahanan. Di samping itu, telahdiselenggarakan Round Table Discussion yangmelibatkan Pemerintah, Badan Usaha MilikNegara Industri Strategis, Lembaga KajianPemerintah dan swasta, serta LembagaPerguruan Tinggi, dalam rangka menyatukandan menyamakan pemahaman tentang petakemampuan industri strategis pertahanandalam negeri, mendeteksi masalah, sertamencari solusi untuk meningkatkanpartisipasinya dalam pengembangankemampuan pertahanan negara.

6. Upaya peningkatan profesionalismepersonel ditempuh melalui penataanOrganisasi Dephan, peningkatan mutu danfasilitas pendidikan, serta pemantapanreformasi TNI yang dihadapkan dengansupremasi sipil. Reformasi TNI telahberhasil menempatkan TNI secara tepatsesuai dengan peran dan tugas pokok yangdiembannya, yaitu dalam rangka menegakkankedaulatan negara, mempertahankan keutuhanwilayah NKRI, serta melindungi segenapbangsa dan seluruh tumpah darah darisetiap ancaman dan gangguan. Keberhasilanini tetap dipelihara dan ditingkatkan agarTNI semakin kukuh dalam jati dirinyasebagai tentara rakyat, tentara pejuang,tentara nasional, dan tentara profesional.

7. Dalam rangka pendayagunaan potensipertahanan, Pemerintah terus berusaha

07 - 32

melaksanakan sosialisasi kesadaran belanegara. Dalam penanggulangan akibatbencana tsunami di Aceh dan Nias, telahdilaksanakan pengorganisasian partisipasimasyarakat dalam wadah kelompok relawanserta pengoordinasian bantuan dari luarnegeri khususnya yang berasal dariangkatan bersenjata negara-negara sahabat.Dengan segala keterbatasan yang dimiliki,dalam penanggulangan bencana alamtersebut, TNI telah menunjukkan peran yangsangat proaktif terutama pada tahaptanggap darurat. Bersamaan dengan itu,dalam rangka menyiapkan payung hukum untukmengatur pelibatan dan peran sertamasyarakat dalam bidang pertahanan negara,telah disusun dan disosialisasikan NaskahAkademik RUU Komponen Cadangan dan RUUterkait lainnya.

8. Sebagai tindak lanjut dalam rangkamengemban amanat UU No. 34 Tahun 2004tentang Tentara Nasional Indonesia,khususnya menyangkut penghapusan bisnisTNI, telah dilakukan restrukturisasibisnis TNI yang dimulai dengan tahapaninventarisasi secara cermat, berhati-hati,dan bertanggung jawab, melalui koordinasidengan departemen dan lembaga pemerintahterkait lainnya, serta Mabes TNI danAngkatan.

07 - 33

9. Dalam rangka meningkatkan sinergiupaya pertahanan dan keamanan negarasesuai dengan amanat Pasal 30 UUD NRI1945, telah disusun naskah akademikRancangan Undang Undang Pertahanan danKeamanan Negara. Hal ini dilakukan sebagaiupaya regulasi fungsi pertahanan dankeamanan negara yang selama ini belumterangkai menjadi satu, dan secara parsialtersebar di berbagai perundangan yang adasehingga sulit mewujudkan sinkronisasi dankoordinasinya. Undang-Undang Pertahanandan Keamanan Negara ini akan berperansebagai payung hukum penyelenggaraan tugasPemerintah di bidang pertahanan dankeamanan negara secara terpadu. Upaya peningkatan kekuatan pertahanan

tersebut ditempuh melalui beberapa programsebagai berikut.1) Pengembangan Sistem dan Strategi

PertahananPengembangan sistem dan strategi

pertahanan bertujuan untuk mewujudkan rumusankebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan sertaperencanaan strategis yang meliputi pembinaandan pendayagunaan komponen pertahanan negaradalam rangka menghadapi ancaman dan gangguantermasuk pencegahan serta penanggulanganseparatisme.

07 - 34

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukanpengembangan sistem yang meliputi (1) pembinaansistem dan metode dalam rangka mendukung tugaspokok organisasi/satuan, (2) penyusunan danrevisi piranti lunak, (3) pelaksanaan surveitentang tegas batas antara RI dan negara PapuaNuginie (PNG), Malaysia, dan RepublikDemokratik Timor Leste (RDTL), (4) pelaksanaansurta darat, laut dan udara, serta (5)pengembangan sistem informatika. Di sampingitu, dilakukan pula (1) penggiatan fungsi yangmeliputi dukungan kebutuhan sesuai denganfungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenagamanusia, dan peralatan; (2) pengembangan sistempolitik dan strategi ketahanan nasional yangmeliputi sistem politik, ekonomi, sosialbudaya, pertahanan, dan keamanan; serta (3)penelaahan/pemerkiraan/ pengapresiasianstrategi nasional serta evaluasi dan pemantauanketahanan nasional dalam bidang politik,ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dankeamanan.

2) Pengembangan Pertahanan IntegratifPengembangan pertahanan integratif

bertujuan untuk mewujudkan kesiapan TNI yangmelingkupi matra darat, laut, dan udara secaraterintegrasi agar TNI mampu menyelenggarakanpertahanan negara secara terpadu.

07 - 35

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukanPengembangan Sistem TNI, meliputi pembinaansistem dan metode dalam rangka mendukung tugaspokok organisasi/satuan serta penyusunan danrevisi piranti lunak.

Pengembangan Personel TNI dilakukanmelalui (1) perawatan personel dalam rangkamendukung hak-hak prajurit dan PNS; (2) wervingprajurit TNI Pa PK (Perwira Prajurit Karier),Pa BSDP Pnb (Perwira Siswa Dinas Penerbang),dan PNS; (3) pendaftaran dan seleksi prajuritTNI dan PNS.

Pengembangan materiel TNI dilakukan denganmemelihara kekuatan materiel yang sudah ada danpengadaan materiel baru, yaitu meliputi (1)senjata dan amunisi, (2) kendaraan tempur; (3)alkom untuk pemantapan K3I dan Pusdalops dilingkungan TNI, (4) alpalsus, alpal darat danalpal udara, (5) alat kesehatan lapangan danrumkit TNI, serta (6) komputer, mesin stationerdan alat pendukung lainnya.

Pengembangan fasilitas TNI dilakukanmelalui pembangunan/renovasi (1) fasilitaspendukung operasi TNI, (2) fasilitas lembagapendidikan, (3) pembangunan sarana danprasarana fasilitas pendukung lainnya, serta(4) pemeliharaan fasilitas gedung, rumdis,asrama dan mess.

Di samping itu, dilakukan pula penggiatangungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai

07 - 36

dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja,tenaga manusia dan peralatan, serta kegiatanlatihan dalam rangka meningkatkanprofesionalisme prajurit yang meliputi latihanperorangan, satuan, dan gabungan.

3) Pengembangan Pertahanan Matra DaratPengembangan pertahanan matra darat

bertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI AD yangmampu menyelenggarakan pertahanan negara matradarat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukanpengembangan sistem yang meliputi (1) pembinaansistem dan metode dalam rangka mendukung tugaspokok organisasi/satuan, (2) penyusunan danpenyempurnaan piranti lunak, (3) pelaksanaansurvei dan pemetaan daerah perbatasan, (4)pengembangan sistem informasi SIP K3I.

Pengembangan personel dilakukan melaluiperawatan, pembinaan, dan pembangunan personelyang diarahkan untuk melanjutkan pemeliharaankekuatan yang sudah ada dan menambah kekuatan,yang meliputi (1) perawatan personel dalamrangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, (2)werving perwira, bintara, tamtama dan pegawainegeri sipil, (3) pendidikan pertama tarunaAkmil, bintara dan tamtama, serta pengadaankaporlap dan dukungan administrasi pendidikan.

07 - 37

Pengembangan materiel dilakukan denganmemelihara kekuatan materiel yang sudah ada danpengadaan materiel baru, yaitu meliputi (1)ranmor, ransus, dan rantis; (2) senjata danamunisi; (3) pesawat udara; (4) alberzi (alatberat zeni), alzeni, aljihandak (alat penjinakbahan peledak), alnubika (peralatan nuklir,biologi dan kimia), alkapsatlap (alatperlengkapan satuan lapangan) dan almount(peralatan mountinering); (5) alsatri (peralatankesatrian)/alsintor (alat mesin dan kantor);(6) kapal dan alat apung; (7) alat kesehatan;(8) alat topografi; (9) alkapsus (alatperlengkapan khusus)/matsus (material khusus)dan alat pendukung lainnya; (10) serta alatkomunikasi dan elektronika.

Pengembangan fasilitas dilakukan melalui(1) pembangunan/ renovasi fasilitas dukunganoperasi; (2) pembangunan/renovasi Koramil rawandan pos-pos perbatasan; (3) pembangun/renovasigedung dan kantor; (4) pembangunan/ renovasiperumahan prajurit yang meliputi rumah dinas(rumdis), rumah jabatan (rumjab), mess, barak,dan rumah tidak layak huni (RTLH); (5)pembangunan/ renovasi fasilitas pendidikan danlatihan; (6) pembangun/renovasi fasilitaskesehatan dan; (7) pembangunan/renovasi sarana,prasarana, dan fasilitas lain yang meliputigudang amunisi, senjata, dan perbekalan.

Di samping itu, dilakukan pula penggiatanfungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai

07 - 38

dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja,tenaga manusia dan peralatan, serta kegiatanlatihan dalam rangka meningkatkanprofesionalisme prajurit yang meliputi latihanperorangan dan satuan.4) Pengembangan Pertahanan Matra Laut

Pengembangan pertahanan matra lautbertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI AL yangmampu menyelenggarakan pertahanan negara matralaut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan diwilayah laut yurisdiksi nasional sesuai denganketentuan hukum nasional dan hukuminternasional yang telah diratifikasi, sertamelaksanakan tugas diplomasi angkatan lautdalam rangka mendukung kebijakan politik luarnegeri yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukanpengembangan sistem yang meliputi pembinaansistem dan metode dalam rangka mendukung tugaspokok organisasi/satuan, pengembangan sistemdalam rangka mendukung pelayaran dan operasiKRI di laut (operasi, survei, dan pemetaan),sistem informasi dan komunikasi data.

Pengembangan personel dilakukan melaluiperawatan personel dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, seleksi perwira, bintaraprajurit karier, tamtama prajurit karier danPNS, pendidikan pertama prajurit TNI AL danpengadaan kaporlap serta pendukung lainnya,

07 - 39

serta pelatihan pelayaran Taruna AkademiAngkatan Laut (Kartika Jala Krida).

Pengembangan materiel dilakukan denganmemelihara kekuatan materiel yang sudah ada danpengadaan material baru, yaitu meliputi (1) KRIdan alat apung, (2) pesawat udara, (3) senjatadan amunisi, (4) kendaraan tempur/taktis dankhusus, (5) sucad KRI, pesawat udara, kendarantempur, (6) alberzi dan mesin stasioner, (7) alatinstruksi (alins)/alat penolong instruksi(alongins), alsatri/alsintor, mebelair, alatlab, alat kepustakaan, dan alat peralatandispen, (8) alat kesehatan, (9) alatkomunikasi, (10) alsus/matsus dan alsurta, (11)peralatan pengolah data dan peralatan khususintelpam, (12) perlengkapan kantor danperbengkelan.

Pengembangan fasilitas dilakukan melalui(1) pembangunan/renovasi dukungan Faswatpers,Fasbinlan, Faslabuh, Fasbek dan saranapendukung lainnya; (2) peningkatan lanalmenjadi lantamal; (3) pembangunan/renovasifasilitas Rumah Sakit AL dan fasilitaspendidikan; serta (4) pembangunan/renovasiperumahan prajurit meliputi rumdis/rumjab,mess, asrama, dan fasilitas pendukungrumdis/rumjab.

Di samping itu, dilakukan pula penggiatanfungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuaidengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja,tenaga manusia dan peralatan, serta kegiatan07 - 40

latihan dalam rangka meningkatkanprofesionalisme prajurit yang meliputi latihanperorangan dan satuan.

5) Pengembangan Pertahanan Matra UdaraPengembagan pertahanan matra udara

bertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI AU yangmampu menyelenggarakan pertahanan udaranasional, serta menegakkan hukum dan menjagakeamanan di wilayah udara yurisdiksi nasionalsesuai dengan ketentuan hukum nasional danhukum internasional yang telah diratifikasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukanpengembangan sistem yang meliputi pembinaansistem dan metode dalam rangka mendukung tugaspokok organisasi/satuan, pengembangan sisteminformasi, serta penyusunan dan revisi pirantilunak.

Pengembangan personel dilakukan melaluiperawatan personel dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, pengadaan perwira,bintara, tamtama, dan PNS, Pendidikan PertamaPerwira, Bintara, dan Tamtama, serta pengadaankaporlapnya dan pendukung lainnya, sertapendidikan dan latihan lanjutan simulator.

Pengembangan materiel dilakukan denganmemelihara kekuatan materiel yang sudah ada danpengadaan materiel baru, yaitu meliputi (1)alat peralatan khusus TNI AU, (2) kazernering

07 - 41

dan alsintor, (3) alat Intelpam, (4) alatkesehatan, (5) kapor, matsus, ranmor, ransusdan alat pendukung lainnya, (6) senjata danamunisi, (7) Gen/Spec Tool Sukhoi; (8) sucadpesawat terbang, (9) alat radar, avionik,komalbanav, alpernika dan komsimleksus, (10)alins/alongins lemdik dan laboratorium.

Pengembangan fasilitas dilakukan melaluipembangunan/ renovasi terhadap fasilitasdukungan operasi, gedung perkantoran, perumahanprajurit yang meliputi rumdis/rumjab, mess,barak, dan asrama, serta sarana prasarana danfasilitas lainnya.

Di samping itu, dilakukan pula penggiatanfungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuaifungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenagamanusia, dan peralatan, serta kegiatan latihandalam rangka meningkatkan profesionalismeprajurit yang meliputi latihan perorangan dansatuan.

6) Pengembangan Industri PertahananPengembangan industri pertahanan bertujuan

untuk meningkatkan jumlah dan kondisi alatutama sistem persenjataan yang modern. Untukmencapai tujuan tersebut, telah dilakukan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, tekniksipil, industri alat berat, otomotif,elektronika, dan industri nasional lainnya. Disamping itu, dilaksanakan pula peningkatan07 - 42

kualitas sumber daya manusia dalam bidangdesain dan engineering, meliputi keahlian dankemampuan dalam mengembangkan dan membuatpesawat angkut militer, pesawat misi khusus,kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraantempur militer, sistem senjata, sistem jaringankomunikasi, pusat komando dan pengendalian,serta sistem informasi.

Dalam rangka menciptakan kemandiriansekaligus memperkecil ketergantungan di bidangpertahanan terhadap negara lain, telahdilakukan pemberdayaan industri nasionalmelalui forum diskusi bidang industripertahanan dan keamanan yang pesertanya terdiriatas institusi pertahanan, perguruan tinggi,serta pemerhati di bidang industri pertahanan.

7) Pengembangan Bela NegaraPengembangan bela negara bertujuan untuk

mewujudkan kesiapan potensi dukungan pertahanandari masyarakat untuk ditransformasikan menjadisatuan kekuatan komponen pertahanan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telahdilakukan penyusunan berbagai kebijakanpelaksanaan di bidang pembinaan danpendayagunaan seluruh potensi sumber dayanasional. Pengembangan bela negara jugaditempuh melalui peningkatan kekuatan ketigakomponen pertahanan negara dengan didukung olehkemampuan SDM nasional, kemampuan SDA/SDB

07 - 43

nasional, dan kemampuan sarana dan prasarananasional yang memadai, serta peningkatankemampuan manajerial dan kemampuan sumber dayamanusia guna mendukung penyelenggaraanpertahanan negara.

8) Operasi Bhakti TNIOperasi bhakti TNI bertujuan untuk

mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat melaluipelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan danbhakti sosial kemasyarakatan dalam rangkamembantu otoritas sipil untuk menciptakansuasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanandalam negeri.

Operasi bhakti TNI ditempuh melaluipemberian bantuan kemanusiaan di Aceh dalamrangka mengatasi dampak bencana alam yangmenimbulkan korban terhadap penduduk dankerusakan infrastruktur. Tugas bantuankemanusiaan juga dilakukan dalam rangkamengatasi kesulitan sarana pendidikan, sepertibantuan melaksanakan pengajaran terhadap rakyatyang masih buta aksara agar rakyat itu dapatmembaca dan menulis, terutama di daerahperbatasan. Di samping itu, dilakukan pulakegiatan nonfisik yang meliputi penyuluhankesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM,dan penyuluhan bela negara.

07 - 44

9) Kerja Sama Militer InternasionalKerja sama militer internasional bertujuan

untuk meningkatkan kerja sama militer dengannegara-negara sahabat dalam rangka menciptakankondisi keamanan kawasan, regional, daninternasional, serta untuk meningkatkanhubungan antarnegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terusdilanjutkan kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura dalam bentuk pelatihan dan perjanjianMilitary Training Area (MTA), kerja sama pertahananIndonesia-Malaysia dalam bentuk pelatihanmiliter bersama seperti Kekar Malindo, MalindoJaya, Elang Malindo, Amanmalindo, dan Darsasa.

Melalui forum Joint Commision for BilateralCooperation, Indonesia melakukan kerja samapertahanan dengan Philipina dalam bentukpengiriman personel militer yang bertugassebagai pengawas internasional dalam masalahMoro. Adapun dalam rangka penanganan lintasbatas gerakan separatisme, dilakukan kerja samapertahanan Indonesia-Thailand dan Indonesia-Papua Nugini.

Di samping itu, dilakukan pula kerja samapertahanan Indonesia-ASEAN, serta Indonesiadengan negara-negara Eropa, Australia, China,Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihanmiliter dan sumber pengadaan peralatan militerTNI. Sementara itu, dilakukan pula penyiapanpasukan Peace Keeping Operation yang setiap saat

07 - 45

siap untuk digerakkan, serta pengiriman LiaisonOfficial (LO) ke negara tetangga yang berbatasandengan Indonesia.

10) Penelitian dan Pengembangan PertahananPenelitian dan pengembangan pertahanan

bertujuan untuk melakukan penelitian danpengembangan terhadap strategi dan sistempertahanan, sumber daya manusia, kemampuan danpendayagunaan industri nasional sertapenguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan danteknologi untuk kepentingan pertahanan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukankerja sama penelitian dan pengembanganpertahanan guna menghasilkan kajian-kajiantentang konsep pertahanan, penelitian danpengembangan bidang materiel dan insani, sertakerja sama penelitian dan pengembangan bidangkedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil,industri alat berat, otomotif, elektronika, dankimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alatperalatan pertahanan.

III. Tindak Lanjut yangDiperlukanDalam rangka meningkatkan hasil-hasil yang

telah dicapai serta mengatasi permasalahan yangdihadapi, langkah tindak lanjut yang diperlukanadalah (1) penajaman dan sinkronisasi kebijakan

07 - 46

dan strategi pertahanan dan keamanan,penguatan koordinasi dan kerja sama di antarakelembagaan pertahanan dan keamanan; (2)peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNIyang mencakupi dimensi alutsista, sistem,materiel, personel serta prasarana dan sarana;(3) peningkatan penggunaan alutsista produksidalam negeri dan kemampuan industri dalamnegeri dalam penyediaan kebutuhan dan perawatanalutsista; (4) peningkatan peran aktifmasyarakat dan profesionalisme institusiterkait dengan pertahanan negara; (5)pemasyarakatan dan pendidikan bela negarasecara formal dan informal; (6) percepatanpembentukan kelembagaan Dewan KeamananNasional; serta (7) peningkatan sistem jaminanasuransi prajurit dalam rangka meningkatkankesejahteraan anggota TNI.

Langkah tindak lanjut tersebut diharapkandapat mendukung upaya pengembangan kekuatanpertahanan negara dengan (1) tersusunnyarancangan pertahanan yang menggambarkan minimumessential force TNI; (2) meningkatnya jumlah dankondisi siap alutsista TNI sesuai dengan normakekuatan pokok minimal; (3) meningkatnyapenggunaan alutsista produksi dalam negeri; (4)meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasimiliter perang dan operasi militer selainperang; dan (5) terdayagunakannya potensipertahanan dan meningkatnya peran aktifmasyarakat (civil society) dalam pembangunan

07 - 47

pertahanan serta meningkatnya pemenuhankesejahteraan prajurit sesuai kebutuhan hidupdasar.

07 - 48