PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA APARATUR (PEGAWAI NEGERI) UNTUK MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Ana Jauharul Islam (0910310009) Kelas G

Fia Publik, Universitas Brawijaya Malang

Blog: Ana7asharu.wordpress.com

Abstrak

Dalam upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik  di Indonesia

dengan agenda pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta disiplin kerja

yang bertanggungjawab, serta pelayanan yang  prima kepada masyarakat.

untuk itu tulisan ini berusaha mendeskripsikan bagaimana dalam

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik memfokuskan pada upaya

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya

manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya

perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai negeri.

Hal tersebut juga tertuang dalam RPJM yakni Kebijakan Peningkatan Kualitas

SDM Aparatur dan Pengembangan Etika Moral Aparatur.  Karena untuk

terwujudnya keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah tidak lepas dari

kualitas sumberdaya para pegawai negeri dalam menyelenggarakan setiap tugas

secara cepat, tepat tertib, serta kinerja yang optimal.

Sehingga pada hal ini sumberdaya aparatur pada pemerintahan di

hadapkan pada beberapa permasalahan yang sangat urgen yakni kualitas

sumberdaya yang dipandang masih rendah Permasalahan yang lain adalah

obyektivitas pemerintah daerah dalam penempatan pegawai negeri sesuai dengan

kompetensi dasar dan bidang masing-masing pegawai. Masih sedikit jumlah

pemerintah daerah yang secara serius melakukan tes kelayakan dan kepatutan (fit

and proper test) dalam rangka penempatan ataupun promosi pegawai.

Key Word: Pengembangan Birokrasi pemerintah, pelayanan yang baik,

peningkatan sumberdaya aparaturt, pemberdayaan masyarakat, tata

pemerintahan yang baik.

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPengembangan atau perubahan organisasi pemerintah

merupakan suatu tuntutan yang senantiasa harus dilakukan

secara sistimatis. Pengembangan organisasi didasarkan pada

upaya penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang telah,

sedang maupun akan terjadi. Karena itu, setiap organisasi

harus melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap

hubungan atau nilai tawar organisasi yang dimilikinya dengan

seluruh sistem yang melingkupinya.

 Menurut Varney (lndrawijaya, 1989:57), terdapat empat

faktor yang mempengaruhi) organisasi untuk berubah, yaitu: (1)

Organisasi secara keseluruhan, meliputi perubahan dalam iklim

dan kultur organisasi, gaya atau strategi kepemimpinan,

hubungan dengan lingkungannya, pola komunikasi atau proses

saling mempengaruhi, dan struktur organisasi; (2) Sub-sistem

dan organisasi, meliputi perubahan dalam norma yang berlaku,

struktur kelompok, struktur kekuasaan dan wewenang; (3)

Pekerjaan dalam kelompok, meliputi perubahan dalam prosedur

pengambilan keputusan, norma kerja, norma dan prosedur

komunikasi, peran-peran dalam kelompok, kekuasaan dan

wewenang; (4) Tingkat-tingkat penjenjangan, meliputi perubahan

dalam pola saling mempengaruhi yang terjadi antar berbagai

tingkat penjenjangan, lokasi pekerjaan atau tanggung jawab,

kekuasaan dan wewenang, praktek dan prosedur komunikasi,

tingkat saling percaya, citra diri dan citra orang lain

terhadap citra diri sendiri, dan pengendalian

Artinya dapat dikatakan berdasarkan analisis yang saya

uraikan diatas adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas

sumberdaya aparatur tidak hanya diperlukan untuk bagaimana

merubah individunya saja tetapi juga bagaimana merubah sistem

dalam organisasi tersebut atau dengan kata lain dapat

dikatakan dapat diawali dengan merubah dari organisasinya dulu

karena jika organ-organ dari organisasi tersebut dapat

dibenahi terlebih dahulu misalnya aturan-aturan dari

organisasi, struktur organisasinya, atau dapat dikatakan

pembenahan dalam kelembagaan organisasi tersebut terlebih

dahulu karena apa kalau kemudian perubahan pertama kali di

lakukan kepada aparaturnya, maka apabila organisasi tersebut

tidak mengginginkan untuk berubah maka sama saja dengan akan

tidak berguna karena pasti aparaturnya tersebut juga akan

secara tidak langsung atau lama kelamaan akan mengikuti

organisasinya tersebut. Atau kemudian jika pimpinan dalam

organisasi tersebut juga tidak menggigkan untuk berubah maka

aparatur tersebut juga tidak akan dapat menolak, karena pasti

sebagai pimpinan orang tersebut juga menginginkan bagaimana

aparatur pegawainya juga mengikuti prosedur yang dia terapkan,

inillah beberapa hal yang ditakutkan jika dalam sebuah

oranisasi atau lembaga publik pembenahan sumberdaya yang

dibenahi terlebih dahulu adalah pada aparaturnya karena

diyakini mereka tidak akan dapat menghindar dari lingkaran

keburukan organisasi. Namun kalau kemudian perubahan tersebut

dilakukan terlebih dahulu kepada organisasinya tersebut

misalnya dengan merubah mulai dari strukturnya, hubungan dalam

lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan juga pola

komunikasi yang baik dan juga adanya aturan yang jelas dan

telah disepakati bersama oleh seluruh anggota.karena dengan

merubah langsung dari kelembagaan organisasi tersebut maka

aparatur tersebut akan merubah dengan sendirinya karena kalau

kemudian dia tidak dapat menaati peraturan maka akan

mendapatkan sanksi dari organisasinya.  Jadi intinya kalau

kemudian jika ingin merubah suatu lembaga bukan dari

individunya dahulu, maka harus dirubah dari organisasinya

terlebih dahulu.

`     Kemudian di era globalisasi yang penuh persaingan ini,

telah terjadi reformasi di berbagai bidang kehidupan sebagai

konsekuensi dari pesatnya pembangunan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK).  Komunikasi dan informasi telah menimbulkan

dampak yang signifikan di seluruh aspek kehidupan masyarakat

berbangsa dan bernegara. Reformasi pemerintahan yang terjadi

di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran

paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma

senteralistis ke arah desentralisasi yang ditandai dengan

pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan  Undang-Undang tersebut dimana pemerintah

memberikan kepada daerah otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab, sehingga kondisi ini merubah konfigurasi

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di daerah. Pemberian

otonomi daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan (empowering), dan peran serta masyarakat dalam

menata pembangunan daerah. Disamping itu, melalui otonomi yang

luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan, kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman

daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyikapi perubahan yang terjadi mengiringi

diberlakukannya  Undang-Undang dimaksud, diperlukan kesiapan

daerah dalam berbagai bidang pembangunan untuk membangun dan

mengembangkan potensi daerahnya. Kesiapan daerah dari segi

Sumber Daya Manusia khususnya dalam bidang aparatur

pemerintahan daerah sebagai subjek dan objek dari pelayanan

dan pembangunan daerah, serta dalam bidang pendidikan baik

pendidikan formal maupun pendidikan non formal sebagai faktor

terpenting dalam proses pembangunan daerah menuju

kesejahteraan masyarakat.

Artinya dalam hal dalam menyikapi paradigma perubahan

terhadap undang-undang yang telah berlaku saat ini adalah

bahwa kemudian diperlukannya kesiapan pemerintah dalam

mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan dari pencapaian

sasaran lembaga-lembaga pemerintah yang ada dan juga bagaimana

pemerintah menyiapkan peran-peran yang akan menjalankan amanat

yang telah dibebankan dalam undang-undang tersebut. Namun

pemerintah khususnya daerah harus melihat terlebih dahulu

bagaimana atau sejauh-mana kesiapan tiap-tiap lembaga dalam

menyiapkan hal utama yang akan dibenahi. Kalau kemudian kita

berbicara mengenahi hal utama apa yang harus dibenahi dalam

melakukan kesiapan ini adalah bagaimana kita mepersiapkan

sumberdaya aparaturnya karena individu-individu inilah yang

akan menjadi subjek maupun objek dalam melakukan perubahan ini

karena pembenahan aparatur merupakan komponen utama dalam

proses pembangunan daerah.

Untuk itu  jika dilihat dalam berbagai kajian dilihat

bahwa, kritik masyarakat terhadap semakin buruknya kinerja,

produktivitas, serta motivasi aparatur pemerintahan daerah

Kabupaten diseluruh  Indonesia mulai dari pemerintah level

atas  hingga pemerintah level paling bawah (kepala kampung)

sebagai penyedia layanan (service provider) bagi  masyarakat antara

lain di sebabkan karena kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia

bagi aparatur pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat

mengambil langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja

aparatur pemerintah sebagai penyedia layanan terhadap

masyarakat melalui  peningkatan kualitas sumber daya aparatur

pemerintahan secara profesional dan terencana serta adanya

kebijakan-kebijakan khusus dalam meningkatkan kualitas sumber

daya aparatur pemerintahan sebagai penyedia layanan (service

provider) tersebut.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menekankan

dua faktor mendasar yang dapat mempengaruhi peningkatan

kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten di

seluruh Indonesia dalam meningkatkan pemberian pelayanan

kepada masyarakat anatar lain seperti:

Sistem Rekrutmen Pegawai negeri

pemerintahan dan pembangunan di daerah dan juga tidak

lepas dari peranan Pegawai negeri dalam meningkatkan roda

pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menyadari akan pentingnya hal tersebut, diharapkan

Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga

kerja yang kualifaid untuk jabatan dan pekerjaan tertentu

dalam suatu organisasi atau perusahaan.Stoner (1995),

sedangkan tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon

tenaga kerja yang memungkinkan pihak manajemen untuk memilih

atau ,menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang

dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan.

Sudah barang tentu melalui penerimaan pegawai yang baik

dan benar akan mendapatkan tenaga-tenaga aparatur negara yang

berkualitas baik dan sesuai dengan kompotensi yang dibutuhkan.

Namun kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan

yang terjadi malah disinilah awal mula kesalahan atau

kebobrokan dari pegawai. Persoalan tersebut patut kita

maklumi, namun ingat bahwa Pegawai  adalah unsur utama  sumber

daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan penting

dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah

daerah dalam hal ini pihak pembuat kebijakan agar kedepan jeli

melihat persoalan ini, karena rekrutmen Calon Pegawai negeri

merupakan hal mendasar yang dapat menentukan kualitas kinerja

aparatur pemerintahan itu sendiri terhadap peningkatan

pelayanan masyarakat sebagai penyedia layanan.

Karena apa selama ini rekrutmen sebagai pintu pertama

dalam manajemen sumberdaya manusia ternyata tidak selamanya

digunakan sebagai pangkal penempatan dan penggembangan

sumberdaya manusia. Dalam beberapa kenyataan Hal- hal ini akan

di tunjukan dalam kasus promosi, mutasi dan penempatan seperti

yang terjadi dalam  kasus penerapan peraturan pemerintah (PP)

no.8 tahun 2003. Rekrutmen yang katanya harus melalui tes,

ternyata secara umum tidak bisa digunakan sebagai instrument

yang predictable dalam kaitanya dengan Track  karier di kemudian

hari. Seperti lingkaran setan, rekrutmen didasarkan pada anjab

yang kemudian dikaitkan dengan analisis kebutuhan pegawai,

namun kalau kedua hal tersebut tidak dilakukan dengan baik,

maka penentuan kebutuhan pegawai akhirnya spekulatif. Kalau

kemudian rekrutmen spekulatif , maka proses penempatan,

promosi dan seterusnya juga tidak rasional, sistem rekrutmen

memang harus dilihat secara integral, bukan partial.

Artinya dalam beberapa paparan yang saya ungkapkan diatas

maka dapat saya ambil sebuah kesimpulan bawasanya proses

rekrutmen merupakan semuah proses awal untuk mendapat pegawai

yang berkualitas artinya dengan demikian proses ini harus

dibenahi karena ini merupakan proses awal dalam mendapatkan

pegawai karena bila dalam proses ini hancur dan tenaga pegawai

yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan, maka kedepanya

juga pegawai tersebut tidak akan dapat bekerja secara

maksimal. Maka hal apa yang kemudian pertama harus dibenahi

adalah pembenahan dalam proses rekrutmen.

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai negeri

Disamping penerimaan pegawai yang baik dan benar, perlu

diperhatikan pula terhadap pembinaan aparatur tersebut pada

saat bertugas yang antara lain dapat meningkatkan kualitas

sumber dayanya melalui mengikutsertakan pendidikan dan

pelatihan (Diklat) yang tersedia dan bermutu. Dalam hal ini,

pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada 3 (tiga) aspek,

yaitu (a) meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang

berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

(b) meningkatkan potensi teknik manajerial dan atau

kepemimpinan. (c) meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan

kualitas, pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat

kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja

dan organisasinya.

Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur

pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat)

merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efesiensi kinerja,

serta produktifitas kinerja pegawai agar Pegawai dapat

menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan  tantangan

global. Dalam upaya meningkatkan efesiensi kinerja, serta

produktivitas kinerja aparatur melalui pendidikan maupun

pelatihan-pelatihan serta pembinaan-pembinaan terhadap

Pegawai.

Menyadari akan persoalan tersebut diperlukan upaya-upaya

pemerintah daerah secara terus menerus dalam meningkatkan

pembinaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan.

Sebab diklat itu sendiri pada hakekatnya adalah “proses

transformasi kualitas sumber daya manusia aparatur negara”

yang menyentuh empat dimensi utama yaitu  dimensi spiritual,

intelektual, mental, dan physical yang terarah pada perubahan-

perubahan mutu dari keempat dimensi sumber daya apratur

pemerintahan itu.

Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam

meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah agar Pegawai

dapat berkembang ke arah yang lebih maju sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi perkembangan jaman. Diperlukan pembinaan

Pegawai  di setiap instansi pemerintahan. Dengan harapkan di

setiap instansi mempunyai kewajiban untuk menyusun program

pendidikan diklat.

Masalah ini perlu dipikirkan secara baik dan bijaksana,

sebab sumber daya manusia dalam bidang paratur  pemerintahan

merupakan power bagi pelayanan publik demi suksesnya

pembangunan di seluruh bidang serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapa saja, termasuk

pemerintah daerah dalam menigkatkan sumber daya manusia dalam

bidang aparatur pemerintahan yang cerdas, berdisiplin,

tanggap, bijaksana, profesional, mempunyai mentalitas rohani,

dan jasmani yang baik serta terampil dalam mensosialisasikan

setiap kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun dari

pemerintah daerah.  Untuk menciptakan sumber daya aparatur

pemerintahan yang handal dan profesional diperlukan suatu

pengorbanan, sehingga harus memiliki komitmen bersama antara

pemerintah dan masyarakat mewujudkan pemerintahan yang bersih,

bertanggung jawab dan tidak adanya Korupsi Kolusi dan

Nepotisme (KKN). Agar kabupaten daerah di Indonesia menjadi

setara dengan kabupaten lain di Papua dan di seluruh Indonesia

pada umumnya.

Artinya dalam hal ini bawasanya selain rekrutmen pelatih

kepada pegawai juga sangat diperlukan karena apa kalau

kemudian kita melihat kebelakang apa yang menjadi permasalahan

di dalam proses pelatihan pegawai adalah tidak adanya sebuah

hasil yang dapat diperoleh atau diterapkan pada saat kembali

dari pelatihan karena biasanya para pegawai tidak mendapatkan

hasil yang maksimal setelah kembalinya dari diklat atau dengan

kata lain setelah diklat para pegawai tersebut bukannya tambah

menjadi lebih baik tetapi malah terkesan menjadi lebih buruk

dan terkesan malas-malasan dalam menjalankan tugasnya. Untuk

itulah maka berdasarkan analisis tersebut saya dapat mengambil

sebuah solusi bawasanya perlu diadakan pembenahan secara

serius dalam proses pelatihan pegawai, misalnya saja dengn

mengambil pemateri dari luar yang lebih berkualitas, kemudian

agar mereka tidak lupa dengan apa yang dia dapatkan dalam

pelatihan, maka setiap kembali dari diklat diharapkan para

pegawai tersebut untuk mempresentasikan beberapa poin-poin

penting yang dia dapatkan dari pelatihan tersebut agar lebih

efektif dan tidak lupa.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi

teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan tersendiri

dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan

berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya

ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik,

ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya

arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan

infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam

masyarakat (digital divide). Perubahan-perubahan ini, membutuhkan

aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan

keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali

potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan.

Di samping itu, aparatur negara harus mampu meningkatkan

daya saing, dan menjaga keutuhan bangsa dan wilayah negara.

Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan

terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi

aparatur Negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan rakyat.

KAJIAN TEORITIS2.1  Dinamika Birokrasi

Birokrasi menurut Blow dan Mayer (1987:5) adalah

organisasi besar merupakan lembaga yang sangat berkuasa yang

mempunyai kemampuan sangat besar untuk berbuat kebaikan atau

keburukan. Pengertian birokrasi yang disampaikan Blow dan

mayer sangat sesuai dengan kenyataan birokrasi dewasa ini

dengan salah satu kata kuncinya yaitu: organisasi besar yang

sangat berkuasa

Organisasi besar yang sangat berkuasa, hal ini dengan

mudah dapat dipahami. Dimanapun birokrasi dapat memaksakan

berjalannya regulasi seperti pegawai yang tidak masuk seperti

apa yang menjadi kesepakatanya atau jam kerjanya maka

birokrasi dapat memberikan penalty/ denda. Apabila batas

toleransi ijin tidak masuk atau cuti untuk keperluan lainnya

telah dilalui maka birokrasi wajib memberika sanksi yang lebih

berat lagi. Birokrasi memiliki personalia hingga jutaan orang,

suatu jumlah yang sangat besar bagi organisasi yang besar

pula.

Organisasi besar dalam artian birokrasi pemerintah yang

kadang memiliki jutaan pegawai, kadang merupakan pemborosan

keuangan Negara yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan

beberapa hal antara lain: pengkajian formasi yang tidak

objektif, nepotisme, penyelewengan dan sebagainya.

Artinya dalam hal kajian tersebut diatas dapat saya

simpulkan bawasanya untik memperbaiki kualitas pegawai hal

pertama yang harus kita rubah adalah dari lembaga

birokrasinya, karena dari sanalah nantinya para pegawai

tersebut dicetak, mulai dari sistem rekrutmen, seleksi dan

penempatan, untuk itu birokrasi harus memperbaiki kualitas

kerjanya agar nantinya output yang dihasilkan oleh pegawai

tersebut dapat mencerminkan tata pemerintahan yang baik dan

berkualitas.

2.2  Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian

layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik

tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi

aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai

abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi

publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga

negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state).

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu

perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat

yang semakin baik, merupakan indikasi dari  empowering yang

dialami oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo,  2001).

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan

publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan

responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah).

Dengan ciri sebagai berikut:

1.       Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang

menjadi tujuan dan sasaran;

2.       Sederhana, mengandung arti prosedur/ tata cara pelayanan

diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat dan tidak berbelit-

belit.

3.       Ketepatan waktu, criteria ini mengandung arti pelaksanaan

pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telah diselesaikan.

4.       Responsif, lebih mengandung arti daya tanggap dan cepat

dalam menghadapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan aspirasi

masyarakat yang akan dilayani.

5.       Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi

tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang

senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Artinya dalam konteks pelayanan ini dapat saya ambil

sebuah kajian bahwa seorang pegawai diharapkan dapat

memberikan sebuah pelayanan yang professional dalam artian

memberikan pelayanan yang sederhana artinya pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat harus lah cepat,tepat dan tidak

banyak aturan, dan yang lebih penting adalah tepat waktu dan

memperhatikan aspirasi masyrakat.

2.3  Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur

Arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam

Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005 – 2025 dan

Pembangunan Jangka Menegah (PJM) tahun 2005-2009, maupun dalam

Kebijakan Strategis Nasional bidang Pendayagunaan Aparatur

Negara (Jakstrapan) tahun 2005-2009, pada bidang aparatur

negara tahun 2005 hingga tahun 2009 adalah sebagai berikut:

  Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam

bentuk praktik-praktik KKN, dengan cara: a) Penerapan prinsip-

prinsip tata-pemerintahan yang baik ( good governance) pada

setiap tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;

b) Pemberian sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; c) Peningkatan efektivitas pengawasan

aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan

fungsional, dan pengawasan masyarakat; d) Peningkatan budaya

kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara

negara terhadap prinsip-prinsip (good governance);

  Meningkatkan kualitas penyelenggaran administrasi negara

melalui: a) Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan

pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai,

ramping, luwes dan reponsif; b) Peningkatan efektivitas dan

efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan

lini pemerintahan; c) Penataan dan peningkatan kapasitas SDM

aparatur agar sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; d)

Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem

karier berdasarkan prestasi;

  Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan dengan cara : a) Peningkatan kualitas pelayanan

publik terutama pelayanan dasar; b) Peningkatan kapasitas

masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan

dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebagaimana Kebijakan Strategis Nasional bidang

Pendayagunaan Aparatur Negara (Jakstrapan) tahun 2005-2009,

pembangunan sumber daya manusia aparatur hendaknya difokuskan

pada :

      Peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan

pemberantasan   KKN;

      Peningkatan kinerja aparatur melalui penerapan sistem

penggajian yang berbasis merit dan remunerasi, akuntabilitas

dan penegakan disiplin secara konsisten, kelembagaan sesuai

visi-misi, dan ketatalaksanaan yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan pembangunan

sumber daya manusia aparatur tadi adalah dengan :

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good

governance) pada semua tingkat, lini, dan kegiatan pemerintahan;

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin mudah,

cepat, murah, bebas KKN, dan tidak diskriminatif; Meningkatkan

koordinasi pendayagunaan aparatur negara (sinkronisasi,

integrasi, simplifikasi);

Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri,

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya

pemerintahan;

Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur

negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan

pengawasan masyarakat;

Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar

sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakaan tugas dan

fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat;

2.4  Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Ife (1995:56) adalah meningkatkan

kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung. “ empowerment

aims to increase the power of disadvantage”.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus-

menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (self propelled

development). Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik

(political will), para penguasa seperti yang dikemukakan oleh

Reonard D. White (dalam Suhendra 1998:2).

Adapun Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat diantaranya

adalah :

  Kemauan politik yang mendukung.

  Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara

menyeluruh..

  Motivasi

  Potensi masyarakat.

  Peluang yang tersedia.

  Kerelaan mengalihkan wewenang

  Perlindungan.

  Awerness (Kesadaran)

2.5  Konsep Good Governance

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan,

adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi

guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. (Asian

Development Bank, (1999), Governance : Sound Development

Management) Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme,

proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok

masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak

hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan

diantara mereka.

Good Governance (Miftah Thoha, 2003) adalah Governance

(tata pemerintahan) yang dijalankan pemerintah, swasta,dan

rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus

masuk kategori yang baik (good).

Pengertian ini sejalan dengan (Loina Lalolo KP, 2003)

yang berpendapat bawasanya  keseimbangan pelaksanaan peran dan

fungsi antara negara, pasar, dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas ,good governance memiliki

sejumlah cirri sebagai berikut (Bappenas,2002):

-       Akuntabel, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus

disertai pertanggungjawabannya

-       Transparan, artinya harus tersedia informasi yang memadai

kepada masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan

kebijakan

-       Responsif, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan

kebijakan harus mampu melayani semua stakeholder

-       Setara dan inklusif, artinya seluruh anggota masyarakat tanpa

terkecuali harus memperoleh kesempatan dalam proses pembuatan

dan pelaksanaan sebuah kebijakan.

-       Efektif dan efisien, artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan

dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan

cara yang terbaik.

-       Mengikuti aturan hukum, artinya dalam proses pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan membutuhkan kerangka hukum yang adil dan

ditegakan.

-       Partisipatif, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus

membuka ruang keterlibatan banyak actor.

-       Berorientasi pada konsesus(kesepakatan). Artinya pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan

bersama diantara para aktor yang terlibat.

Artinya dalam penerapan prespektif teori ini seorang

pegawai dituntut untuk bagaimana bemberikan kinerja secara

baik itu dalam artian kemampuan mamupun pelayanan yang baik

untuk bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik,sesuai

dengan prinsip-prinsip yang telah dituangkan dalam teori

tersebut

ANALISIS FAKTUAL & TEORITIS3.1  Perubahan dan perkembangan kebijakan pembangunan

  Dalam RPJM telah mengidentifikasi 11 (sebelas)

permasalahan pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan,

salah satu diantaranya adalah permasalahan sumber daya manusia

aparatur termasuk di dalamnya adalah PNS. Permasalahan

tersebut adalah rendahnya kualitas pelayanan umum antara lain

karena tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan,

rendahnya kinerja sumber daya aparatur, belum memadainya

sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan

(manajemen) pemerintahan, rendahnya kesejahteraan PNS, serta

banyaknya peraturan perundangundangan yang sudah tidak sesuai

dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Untuk

itu salah satu agenda pembangunan nasional yang disusun adalah

Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. Upaya

untuk mewujudkan hal tersebut, disusun arah kebijakan

pembangunan penyelenggaraan negara tahun 2004-2009, yang

ditetapkan sebagai berikut:

         Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam

bentuk praktik-praktik KKN melalui: Penerapan prinsip-prinsip

tata pemerintahan yang baik (good governance), Pemberian

sanksi yang berat bagi pelaku KKN, Peningkatan efektivitas

pengawasan aparatur, Peningkatan budaya kerja aparatur,

Percepatan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan;

         Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara

melalui: Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan

pemerintahan agar dapat lebih memadai, efektif dengan struktur

lebih ramping, luwes dan responsif, Peningkatan efektivitas

dan efisiensi ketatalaksanaan pada semua tingkat dan lini

pemerintahan, Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur

agar lebih profesional, Peningkatan kesejahteraan pegawai dan

memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi, optimalisasi

pengembangan dan pemanfaatan e-Government dan dokumen/arsip

negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan;

         Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan. Dua dari tiga arah kebijakan pembangunan nasional

penyelenggaraan negara tersebut diatas mengamanatkan

dilakukannya upaya-upaya yang difokuskan pada dua aspek

pembangunan yaitu aspek kelembagaan dan sumber daya manusia

aparatur. Maksud dari arah kebijakan tersebut yaitu agar

pembangunan penyelenggaraan negara mampu mewujudkan aparatur

yang profesional, aparatur yang akuntabel, dan aparatur yang

sejahtera serta kelembagaan yang efisien dan tanggap terhadap

perubahan. Dengan terwujudnya kondisiaparatur sebagai tersebut

diatas, diharapkan dapat mengantarkan upaya pembangunan

nasional penyelenggaraan negara mencapai tujuan agenda

pembangunan nasional: Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan

Berwibawa.

Artinya dalam hal ini bahwa sangat jelas bawasannya apa

yang menjadi tantangan atau hal apa yang harus dirubah, yakni

yang utama adalah perbaikan pada masalah sumberdaya paratur

terutama yang menyangkut kelembagaan pegawai negeri, yang

seharusnya memberikan pelayanan dan kinerja yang bermanfaat

bagi masyarakat agar nantinya tercipta pemerintahan yang

bersih dan bertanggung jawab secara professional. oleh sebab

itulah diperlukan sebuah aturan agar bagaimana nantinya

terwujud pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang dapat

dipantau oleh seluruh masyarakat.

3.2  Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi.

Globalisasi dan revolusi teknologi informasi-komunikasi

menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya

menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih,

dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi

secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya

manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan

efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun

demikian apabila ketersediaan sarana tersebut tidak dapat

dimanfaatkan secara tepat guna dan tidak didukung dengan

sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka hal tersebut

hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem

manajemen secara keseluruhan. Permasalahan klasik kepegawaian

yang sering timbul berkaitan dengan kurang berdayanya sistem

informasi manajemen kepegawaian adalah :

  Kesalahan data PNS pada surat keputusan mutasi kepegawaian yang

ditetapkan oleh pejabat kepegawaian, hal demikian terjadi

(pada umumnya) dikarenakan dalam proses pembuatan keputusan

tersebut tidak didukung dengan data yang akurat dan mutakhir.

  Belum berdayanya sistem informasi kepegawaian untuk

menghadirkan data dan informasi PNS secara cepat, tepat dan

akurat, setiap saat diperlukan dalam rangka pembuatan

keputusan-kebijakan kepegawaian nasional. Sedangkan

pemeliharaan data PNS secara manual kurang dapat mengimbangi

percepatan perubahan dan perkembangan lingkungan yang terjadi.

Artinya: Dalam hal ini agar kinerja yang dihasilkan dapat

bermanfaat atau dapat dicapai dengan cepat, tepat dan

bermanfaat bagi masyarakat untuk itu para pegawai harus

didukung dengan penerapan teknologi dalam hal ini misalnya

pengunaan komputer/ laptop. Peran teknologi ini sangat penting

disamping untuk mengikuti perkembangan teknologi juga untuk

bagaimana memanfaatkan  teknologi tersebut untuk kelancaran

kerja agar nantinya pekerjaan tersebut dapat terselesaikan

dengan cepat dan akurat.Tetapi yang lebih utama adalah

bagaimana menerapkan teknologi tersebut dengan benar atau

sesuai prosedur agar tidak terjadi penyimpangan dan disalah

gunakan.

3.3  Peluang Kepegawaian Ke Depan

Keberadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat birokrasi

yang berasal dari jalur karier kepegawaian (non political

appointees) selalu dijumpai di setiap pemerintahan suatu negara,

dan keberadaannya akan terus eksis selama pemerintahan negara

tersebut masih ada. Keberadaan PNS dibutuhkan oleh pemerintah

dan negara (stakeholder), dimana PNS selaku pelaksana kebijakan

untuk menggerakan birokrasi, dan dibutuhkan oleh masyarakat

secara umum (customer) dalam wujud pelayanan publik yang

diberikan kepada masyarakat (fungsi public service). Oleh karena

itu Pegawai Negeri Sipil disebut “public servant atau civil servant,”

yang selalu dibutuhkan oleh Pemerintah/Negara, dan Masyarakat

sebagai pengguna jasa PNS.

Perubahan dari dua faktor utama (pemerintah selaku

stakeholder dan PNS selaku pelaksana kebijakan/penyelenggara

birokrasi serta penyedia pelayanan kepada masyarakat)

diperlukan, karena dipengaruhi oleh dinamika perubahan di

berbagai bidang, seperti: POLEKSOS, demografi, dan

meningkatnya tuntutan publik kepada PNS, serta pengaruh

global. Dari sisi pemerintah, perkembangan dan perubahan

lingkungan yang terjadi telah disikapi dengan berbagai upaya

penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan

pembangunan penyelenggaraan negara, diarahkan untuk

menciptakan Pemerintahan Yang Bersih dan berwibawa sebagaimana

tertuang dalam RPJM.Sejahtera, dimana penghasilan PNS dapat

memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan keluarganya, yang

didukung dengan sistern penghargaan non materiil yang adil dan

rasional, sehingga mampu menumbuhkan motivasi yang selanjutnya

memacu peningkatan kinerja, dan terciptanya aparatur yang

bersih dari KKN.

Sedangkan penyesuaian yang harus dilakukan oleh

kepegawaian adalah menyelaraskan program-program kepegawaian

dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta tuntutan

stakeholder (pemerintah) dan masyarakat yang menghendaki

terwujudnya PNS yang profesional, dan bersih dari KKN,

sehingga mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat

dan mendorong terciptanya kepemerintahan yang baik (good

governance). Untuk itu masih terbuka peluang bagi kepegawaian

di masa depan, apabila mampu mengembangkan sistem manajemen

kepegawaian yang ada, sehingga dapat mewujudkan PNS

sebagaimana diharapkan oleh stakeholder dan customernya.

3.4  Memperbaiki Manajemen Kepegawaian

Sistem manajemen kepegawaian yang berawal dari sistem

perekrutan, promosi dan mobilisasi, esolonisasi, renumerasi,

pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan pegawai, disiplin, dan

pensiun. Memerlukan perbaikan manajemen kepegawaian yang

terintegral dan komprehensif. Maka hendaknya instansi yang

menangani manajemen kepegawaian seperti Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara (menpan), Badan Kepegawaian

Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), lembaga

Administrasi Negara (LAN) sebagai pengelola PNS untuk bisa

duduk bersama memperbaiki manajemen kepegawaian yang lebih

baik. Ada beberapa masukan untuk memperbaiki manajemen

kepegawaian sebagai berikut :

       Manajemen kepegawaian (PNS) yang cenderung menggunakan

system tertutup karena akibat dari desentralisasi dan otonomi

daerah, maka perlu dikembalikan ke system manajemen nasional

yang terpadu dan terbuka sehingga memungkinkan semua orang

bisa memasuki atau menjadi pegawai pemerintah tanpa dihalangi

oleh asal usul etnis dan kedaerahannya. Dengan demikian, hal-

hal yang bisa dibantu antara lain menata dan mereformasi

manajemen kepegawaian secara menyeluruh dengan menggunakan

system yang tepat untuk wilayah Indonesia yang luas;

       Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PNS tidak lagi

dititkberatkan kepada Diklat Struktural yang cenderung

menjadikan orientasi pegawai hanya untuk mendapatkan jabatan

struktural, namun Diklat diarahkan untuk meningkatkan keahlian

dan kecakapan pegawai;

       Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pengelolaan Manajemen

kepegawaian di daerah dilakukan secara otonom oleh daerah

mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun. Perlu adanya

restrukturisasi kelembagaan dalam manajemen kepegawaian di

daerah tidaknya bersifat administratif, namun perlu struktur

kelembagaan baru yang diarahkan dan berorientasi terhadap

pengembangan potensi dan profesionalisme pegawai, memberi

pelayanan yang opimal kepada masyarakat. Maka perlu kiranya

manajemen kepegawaian dibantu melakukan analisis organisasi,

analisis jabatan yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan

peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai.

3.5  Prespektif Perbaikan Kinerja Untuk Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik

Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam

mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Kepemerintahan yang baik (good governance) bukan hanya konsep

yang perlu disosialisasikan, namun perlu diterapkan pada semua

level pemerintah di manapun berada. Penerapan konsep good

governance untuk kasus pemerintah di Indonesia diamanatkan dalam

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kemudian pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dri Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

Beberapa poin penting yang terkait dengan implementasi

prinsip-prinsip Good Governance merupakan pegangan bagi

birokrasi publik dalam melakukan transformasi manajemen

pemerintahan. Menurut Tjokroamidjojo, tuntutan ke arah Good

Governance juga lahir akibat kualitas pelayanan publik yang

rendah.

Untuk itu diharapkan adanya penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik tingkat kompetensi aparatur seperti

misalnya dengan memiliki pegangan seperti antara lain:

       Insentif dan responsive terhadap peluang dan tantangan baru

yang timbul.

       Tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait

dengan fungsi instrumen birokrasi, akan tetapi harus mampu

melakukan terobosan melalui pemikiran yang kreatif dan

inovatif

       Mempunyai wawasan yang luas dan jauh kedepan.

       Memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mempertimbangkan

dan meminimalkan resiko

       Tanggap terhadap peluang dan potensi yang dapat

dikembangkan.

       Memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber potensial

Artinya disini diharapkan kepada bagaimana sumberdaya

aparatur yang dalam hal ini adalah pegawai negeri untuk

bagaimana memberikan pelayanan dan kinerja yang betanggung

jawab agar bagaimana dapat mencerminkan tata pemerintahan yang

baik, dalam hal ini pegawai tidak hanya menunggu apa kemudian

langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki

kinerjanya tersebut namun bagaimana para pegawai tersebut

nantinya dapat mengambil peluang tersendiri untuk bagaimana

memciptakan sebuah terobosan-terobosan yang dapat memperbaiki

kualitasnya atau kinerjanya dalam mewujudkan tata pemerintahan

yang baik.

KESIMPULAN       

Dari beberapa paparan yang dapat saya ungkapkan diatas

dapat kita ambil sebuah kesimpulan yakni bagaimana akan

pentingnya sumberdaya aparatur yang dalam hal ini adalah

pegawai negeri untuk bagaimana memperbaiki kinerjanya misalnya

mulai dari perekrutan pegawai baru, seleksi, penetapan dan

pelatihan setelah dan sebelum menjadi pegawai  yang selama ini

dipandang dalam masyarakat sangat rendah karena  kualitas

pelayanan, kineja dan profesionalisme yang masih kurang dan

terkesan setelah menjadi pegawai mereka tambah malas . banyak

masyarakat yang mengeluhkan akan hal ini. Sehingga aparatur

pemerintahan ini selalu mendapatkan kritikan , karena inilah

para pegawai diharapkan untuk nantinya dapat menciptakan tata

kelola pemerintahan yang baik yang sesuai dengan prinsip-

prinsip yang tertuang dalam Good Governance, dan ada beberapa

hal yang menjadi kunci  perubahan sumberdaya aparatur

antaralain:

  Besarnya political will/government will secara konsisten, sungguh-

sungguh, dan serius dalam pemberantasan KKN serta perubahan

mind-set;

  Meningkatnya kesamaan persepsi dalam tujuan, pola tindak serta

rencana;

  Memanfaatkan teknologi informasi (e-gov, e-procurement) dalam

pemberantasan KKN;

  Adanya kesepakatan penerapan single identity number (SIN);

  Pembaharuan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;

  Penataan criminal justice system.

Artinya dalam hal ini tidak hanya pemerintah tapi

aparaturnya yang dalam hal ini adalah pegawai negeri haruslah

sudah siap dan benar-benar bersungguh-sungguh untuk merubah

kinerjanya dalam berbagai aspek, dalam rangka mewujudkan cita-

cita bersama yakni penciptaan tata kelola pemerintahan yang

baik bersih dari unsur KKN.

DAFTAR PUSTAKA<                 Albrow Martin,1989, Birokrasi; Terjemahan M. Rusli Karim

dan Totok    Daryanto, Yogyakarta: Tiara Wacana.

<                 Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT.Gramedia, Jakarta. 2002.

<                 Dwiyanto, Agus, dkk. Mewujudkan Good Governance MelaluiPelayanan Publik. Gajah Mada Press, Yogyakarta. 2006.

<                 Ife, Jim. 1995, Commutity Development, creatingcommunity alternatives Visions analisis and practices,Australia : Logman Inc.

<                 Suhendra.2006, Peran Birokrasi Dalam PemberdayaanMasyarakat, bandung : Tria Kencana.

<                 Saiful H. Djarot, Manajemen Pelayanan Publik DalamPelaksanaan Otonomi Daerah dan Penataan Kelembagaan diPemerintah.

<                 Teguh Sulistiyani, Ambar. 2004, Memahami Good GovernanceDalam Prespektif Sumberdaya Manusia.

Referensi Lain:

<        http://www.foxitsoftware.com, diakses 28 Desember 2010

<                 www.badilag.net/.../OPTIMALISASI%20 PELAYANAN %20 PUBLIK .Diakses 28 desember 2010.

<                 www.docstoc.com/.../Pembangunan- Aparatur -yang- Partisipatif-menuju- Good - Governance -Tinjauan-Peningkatan- Pelayanan-Publik-serta-Kese, Diakses 1 Januari 2011.

<                 www.dailybust.com/.../administrasi-pembangunan- dalam - kualitas - sumber-daya -manusia - Diakses 2 Januari 2011.

<                 mardoto.wordpress.com/.../suara-mahasiswa-003-mengkritisi-clean-and- good - governance -di-indonesia/ Diakses 3 Januari 2011