Upload
informasi-dan-humas-kemenag-prov-jabar-nadzier-wiriadinata
View
12.352
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
Bahrul Hayat, Ph.D.Bahrul Hayat, Ph.D.Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal
PERUBAHAN MENUJU PERBAIKANPERUBAHAN MENUJU PERBAIKANPERUBAHAN MENUJU PERBAIKANPERUBAHAN MENUJU PERBAIKANPenerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian AgamaPenerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian AgamaPenerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian AgamaPenerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama
Disampaikan dihadapan para pejabat Eselon I – IV Disampaikan dihadapan para pejabat Eselon I – IV
pada Acara Sosialisasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Agama pada Acara Sosialisasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Pusat Pusat
tanggal 9 Agustus 2010tanggal 9 Agustus 2010
1
VISI, MISI, SASARAN DAN VISI, MISI, SASARAN DAN STRUKTUR PROGRAM, SERTA STRUKTUR PROGRAM, SERTA
PERFORMANCE BASEDPERFORMANCE BASED BUDGETINGBUDGETING
2
Tujuan Nasional berdasar UUD 1945:1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
TUJUAN NEGARA RI.TUJUAN NEGARA RI.
3
• MENGAPA ADA KEMENAG?• APA TUGAS KEMENAG
SEBAGAI INSTITUSI PEMERINTAH?
4
• Mendorong dan menfasilitasi Mendorong dan menfasilitasi warganegara untuk menjadi pemeluk warganegara untuk menjadi pemeluk agama yang baik (menjalankan ajaran agama yang baik (menjalankan ajaran agamanya)agamanya)
• Mendorong terwujudnya keharmonisan warganegara pemeluk agama dalam kerangka NKRI
• Menyediakan layanan pendidikan agama dan keagamaan dalam upaya meningkatkan keimanan dan kecerdasan kehidupan bangsa
5
““Terwujudnya Masyarakat Indonesia Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”dan Sejahtera Lahir Batin”
1.1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.2.2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat Meningkatkan kualitas kerukunan umat
beragama.beragama.3.3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, Meningkatkan kualitas raudhatul athfal,
madrasah, perguruan tinggi agama, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.keagamaan.
4.4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.ibadah haji.
5.5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.yang bersih dan berwibawa.
MIS
IM
ISI
VIS
IV
ISI
VISI, MISI DAN TUJUANVISI, MISI DAN TUJUAN
6
HUBUNGANHUBUNGANVISI, TATA NILAI DAN MISI KEMENAGVISI, TATA NILAI DAN MISI KEMENAG
VISIVISI
KualitasPemahamanPengamalanAgama
KerukunanUmatBeragama
KualitasPendidikanAgama danKeagamaan
KualitasPenyeleng-garaanHaji
7
Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
TUJUANTUJUAN
8
1Peningkatan kualitas kehidupan beragama
2Peningkatan kerukunan umat beragama
3 Peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
4Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5Penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa
Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan,
Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan,
Optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan,
Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.
SASARAN STRATEGI SASARAN STRATEGI NASIONALNASIONAL
9
1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
2
3
4
5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian AgamaPengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian AgamaPenelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian AgamaPenyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahPendidikan Islam
Bimbingan Masyarakat Islam
Bimbingan Masyarakat Kristen
Bimbingan Masyarakat Katolik
Bimbingan Masyarakat Hindu
Bimbingan Masyarakat Buddha
6
7
8
91011
PROGRAM KEMENTERIAN PROGRAM KEMENTERIAN AGAMAAGAMA
10
INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)(IKU)
• Setiap Unit Kerja harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai target ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama.
• IKU harus mengacu pada visi, misi dan sasaran Kementerian Agama.
• IKU Kementerian Agama dijabarkan ke dalam IKU Unit Eselon I dan demikian seterusnya sampai unit kerja terkecil di bawahnya.
• Pencapaian IKU merupakan hasil kumulatif dari pencapaian IKU unit kerja di bawahnya.
• Setiap Unit Kerja harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai target ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama.
• IKU harus mengacu pada visi, misi dan sasaran Kementerian Agama.
• IKU Kementerian Agama dijabarkan ke dalam IKU Unit Eselon I dan demikian seterusnya sampai unit kerja terkecil di bawahnya.
• Pencapaian IKU merupakan hasil kumulatif dari pencapaian IKU unit kerja di bawahnya.
11
IKU DAN GOOD GOVERNANCEIKU DAN GOOD GOVERNANCEIndikator Indikator Kinerja Kinerja UtamaUtama
RemuneraRemunerasisi
Terwujudnya tata kelola
kepemerintahan yang baik dan
peningkatan kualitas pelayanan Penataan Penataan
OrganisasiOrganisasi
Penyem-purnaan Proses Kerja
Pening-katan
Kualitas & Manaje-
men SDM
12
PERFORMANCE-BASED BUDGETING
• Penganggaran didasarkan pada kebutuhan riil biaya untuk menunjang pelaksanaan program dalam rangka mencapai output dan outcome yang ditetapkan sebagai indikator kinerja.
• Penganggaran disusun dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
• Output dan outcome dari program dan kegiatan yang akan dicapai dirumuskan dengan kualitas dan kuantitas terukur sejalan dengan besaran penggunaan anggaran.
• Penganggaran didasarkan pada kebutuhan riil biaya untuk menunjang pelaksanaan program dalam rangka mencapai output dan outcome yang ditetapkan sebagai indikator kinerja.
• Penganggaran disusun dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
• Output dan outcome dari program dan kegiatan yang akan dicapai dirumuskan dengan kualitas dan kuantitas terukur sejalan dengan besaran penggunaan anggaran.
13
LLEEMMBBAAGGAA
PPEERRWWAAKKIILLAANN
HUBUNGAN KONTRAKTUALHUBUNGAN KONTRAKTUALPEMERINTAH – RAKYAT PEMERINTAH – RAKYAT
(PRINSIPAL–AGEN: SOLUSI)(PRINSIPAL–AGEN: SOLUSI)
Akuntansi Pelaporan
Auditing
PPRRIINNSSIIPPAALL
RRAAKKYYAATT
AAGGEENN
PPEEMMEERRIINNTTAAHH
Ketentuan Undang-Undang
Rencana Anggaran / Kerja
AKUNTABILITAS
14
ProgramsPrograms
How much?How much?Quality?Quality?When?When?Cost?Cost?
““REAL”REAL”
Performance Performance AgreementsAgreements
PERFORMANCE-BASED BUDGETING
15
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
16
NO.NO. DIMENSIDIMENSI PERMASALAHANPERMASALAHAN
1.1. Pola pikir dan Pola pikir dan budaya kerja (mind budaya kerja (mind set and culture set)set and culture set)
Belum mampu menciptakan birokrat yang Belum mampu menciptakan birokrat yang profesional, yang berorientasi pada pelayanan profesional, yang berorientasi pada pelayanan yang lebih baik dan kinerja yang optimalyang lebih baik dan kinerja yang optimal
2.2. Akuntabilitas Akuntabilitas PemerintahPemerintah
Masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan Masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi kepemerintahanwewenang dalam administrasi kepemerintahan
3.3. Peraturan Peraturan perundanganperundangan
Masih banyak peraturan perundang-undangan Masih banyak peraturan perundang-undangan yang overlapping, tidak konsisten, multi-yang overlapping, tidak konsisten, multi-interpretasi, yang perlu ditinjau ulang, interpretasi, yang perlu ditinjau ulang, diselaraskan, dan disempurnakandiselaraskan, dan disempurnakan
4.4. Pelayanan Pelayanan MasyarakatMasyarakat
Pelayanan kepada masyarakat masih belum Pelayanan kepada masyarakat masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, dan hak dasar yang dimiliki oleh warganegarahak dasar yang dimiliki oleh warganegara
5.5. Manajemen SDMManajemen SDM Manajemen SDM belum diimplementasikan Manajemen SDM belum diimplementasikan secara total untuk meningkatkan kinerja secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasipegawai dan organisasi
PERMASALAHAN BIROKRASIPERMASALAHAN BIROKRASI
17
1.1. SDM (kompetensi dan SDM (kompetensi dan penyebaran tidak penyebaran tidak sesuai dengansesuai dengankebutuhan, etos kerja, kebutuhan, etos kerja, dan kesejahteraan rendah)dan kesejahteraan rendah)
2. Struktur Organisasi (gemuk,2. Struktur Organisasi (gemuk,tidak proporsional, tidaktidak proporsional, tidakefektif dan tidak efisienefektif dan tidak efisien
3. Prosedur kerja (belum3. Prosedur kerja (belumada SPO, berbelit-belitada SPO, berbelit-belitdan biaya tinggi. dan biaya tinggi.
1. Tingginya harapan masyarakat, ditambahmasyarakat yang tidak sabar,
2. Mutu pelayanan masih rendah;
3. Tidaksinkronnya struktur organisasi.
DIHADAPKAN DIHADAPKAN PADAPADA
KONDISI OBJEKTIF KEMENAGKONDISI OBJEKTIF KEMENAG
18
PENGERTIANPENGERTIANSuatu proses untuk mengubah proses dan prosedur Suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi publik, dan sikap serta tingkah laku birokrasi publik, dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasionaltujuan pembangunan nasional
SASARAN PERUBAHAN1. Proses dan Prosedur (instrumental)2. Lembaga (structural)3. Sikap dan Tingkah Laku (mental & cultural)
SASARAN PERUBAHAN1. Proses dan Prosedur (instrumental)2. Lembaga (structural)3. Sikap dan Tingkah Laku (mental & cultural)
PENGERTIAN DAN SASARANPENGERTIAN DAN SASARANREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
19
VISI DAN MISI REFORMASI VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASIBIROKRASI
VISImemantapkan birokrasi yang profesional dan memiliki integritas tinggi yang mampu menyediakan pelayanan yang bermutu dan mendukung manajemen pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan good governance pada tahun 2025
MISI1. Menyempurnakan regulasi, melalui formulasi, revisi
dan perbaikan2. Restrukturisasi organisasi; proses kerja; manajemen
pola karir, mutasi dan rekrtumen pegawai; remunerasi3. Optimalisasi TIK4. Memperkuat mekanisme pengawasan5. Merubah mind set dan culture set
20
GOAL & OBJECTIVESGOAL & OBJECTIVESREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
GOALSAparatur negara yang profesional dengan karakteristik: mampu beradaptasi, integritas, kinerja tinggi, bebas KKN, mampu melayani, berdedikasi, tidak beraliansi politis, menjunjung nilai dan kode etik pegawai negeri.
OBJECTIVESMeningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan yang terencana, bertahap dan integral pada komponen birokrasi pemerintah, yaitu: peraturan perundang-undangan, organisasi, proses kerja, manajemen SDM, pola pikir & budaya kerja, sistem akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan sistem monitoring dan evaluasi, serta pegawasan.
21
PELAYANAN YANG PELAYANAN YANG BERKUALITASBERKUALITAS
1. Meets the needs of citizens
2. Provides strong leadership and strategic direction
3. Contains a highly capable workforce
4. Operates efficiently and at a consistently high standard
22
MANFAAT REFORMASI MANFAAT REFORMASI BIROKRASIBIROKRASI
Masyarakat
• Pelayanan yang lebih sederhana, nyaman melalui otomatisasi dan pelayanan terpadu;
• Akses pelayanan yang mudah.
Pegawai
• Mendukung kinerja menjadi lebih baik;
• Meningkatkan pemahaman bahwa pekerjaan mereka adalah career, bukan job.
KementerianPencapaian visi dan misi lebih optimal melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal.
23
AREA PERUBAHAN DALAM REFORMASI
Organisasi
Proses Kerja
SDM
Regulasi
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan Publik
Culture set & mind set
Organisasi yang tepat ukuran dan fungsi
Proses kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, yang menunjang prinsip good governance
Aparatur yang memiliki integritas, netral, kompeten, capable, profesional, kinerja tinggi dan sejahtera
Regulasi yang kondusif, tepat dan tidak tumpang tindih
Meningkatkan pemerintahan yang bebas KKN
Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi
Memenuhi pelayanan yang excellent
Birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi
24
PRINSIP REFORMASI PRINSIP REFORMASI BIROKRASIBIROKRASI
Berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik
Berorientasi pada peningkatan kinerja
Integritas
Akuntabilitas
Transparansi
Penegakan hukum/aturan
Desentralisasi/pembagian wewenang
Antisipatif
Inovatif
25
KONDISI YANG DIHARAPKANKONDISI YANG DIHARAPKAN
20120144
20220255
• Jumlah Aparatur yang proporsional dan Jumlah Aparatur yang proporsional dan profesionalprofesional
• Tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersihTata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih• Birokrasi yang akuntabel dan memiliki kapasitasBirokrasi yang akuntabel dan memiliki kapasitas• Mobilitas pegawai antar pusat dan daerahMobilitas pegawai antar pusat dan daerah• Penghasilan dan kesejahteraan Aparatur Penghasilan dan kesejahteraan Aparatur
meningkatmeningkat• Pelayanan publik berkualitasPelayanan publik berkualitas
• Tata kelola kepemerintahan yang Tata kelola kepemerintahan yang baik dan mantap melalui baik dan mantap melalui birokrasi negara yang birokrasi negara yang profesional, integritas tinggi, profesional, integritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan dan berorientasi pada pelayanan publik.publik.
26
PELAKSANAAN REFORMASIPELAKSANAAN REFORMASI
Organisasi Organisasi
Proses KerjaProses Kerja
Manajemen SDMManajemen SDM
Peraturan dan perundanganPeraturan dan perundangan
Pengawasan InternalPengawasan Internal
AkuntabilitasAkuntabilitas
Pelayanan PublikPelayanan Publik
PengawasPengawasan Publikan Publik
PartisipasPartisipasi i
K/L/PemdK/L/Pemdaa
Culture & Mind SetCulture & Mind Set
27
AREA 1:AREA 1:CULTURE SET & MIND SET CULTURE SET & MIND SET (CHANGE MANAGEMENT)(CHANGE MANAGEMENT)
28
MANAJEMEN PERUBAHANMANAJEMEN PERUBAHANSetiap perubahan yang drastis seringkali menimbulkan dampak yang perlu dikelola sedemikian rupa sehingga perubahan tersebut menjadi sarana perbaikan bagi organisasi.
Setiap perubahan yang drastis seringkali menimbulkan dampak yang perlu dikelola sedemikian rupa sehingga perubahan tersebut menjadi sarana perbaikan bagi organisasi.
TUJUANDiseminasi seluruh program reformasi birokrasi kepada aparatur dan masyarakat serta meningkatkan citra Kementerian Agama
SASARAN Perubahan mindset dan culture set.
KRITERIAKEBERHASILAN
• Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi dengan lancar
• Tereliminasinya dampak negatif yang ditimbulkan oleh reformasi birokrasi dan perubahan yang terjadi.
29
WHATWHAT: Apa : Apa yang berubahyang berubah
WHYWHY: Mengapa : Mengapa harusharus
berubahberubah
WHENWHEN: Kapan harus : Kapan harus berubahberubah
HOWHOW: Bagaimana cara : Bagaimana cara mengubahmengubah
1
2
34
PEMANGKU KEPENTINGAN(Stakeholder)
PEGAWAI
INTERNALISASIINTERNALISASI
30
MenyebarkanMenyebarkanInformasiInformasi
MenanamkanMenanamkanPemahamanPemahaman
MendorongMendorongKomitmenKomitmen
MenggerakkanMenggerakkanPartisipasiPartisipasi
SOSIALISASISOSIALISASIKegiatan Reformasi Kegiatan Reformasi
BirokrasiBirokrasi
31
AREA 2:AREA 2:ORGANISASIORGANISASI
32
PENYEMPURNAAN PENYEMPURNAAN ORGANISASIORGANISASI
1.1. TUJUANTUJUAN: tersusunnya struktur organisasi Kementerian : tersusunnya struktur organisasi Kementerian Agama yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;Agama yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
2.2. PRINSIPPRINSIP: Modernisasi, penggabungan, dan penajaman : Modernisasi, penggabungan, dan penajaman dengan membagi habis fungsi dan penyusunan jabatan dengan membagi habis fungsi dan penyusunan jabatan fungsional baru;fungsional baru;
3.3. KRITERIA KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN: struktur mampu : struktur mampu mewujudkan visi dan misi;mewujudkan visi dan misi;
4.4. PMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat sedang dalam proses;sedang dalam proses;
5.5. TINDAK LANJUTTINDAK LANJUT: Penyusunan PMA Instansi Vertikal.: Penyusunan PMA Instansi Vertikal.
KEBIJAKANKEBIJAKAN di bidang organisasi diarahkan pada penataan di bidang organisasi diarahkan pada penataan dan rasionalisasi struktur organisasi dalam rangka membentuk dan rasionalisasi struktur organisasi dalam rangka membentuk organisasi yang efektif, efisien dan proporsional.organisasi yang efektif, efisien dan proporsional.
KEBIJAKANKEBIJAKAN di bidang organisasi diarahkan pada penataan di bidang organisasi diarahkan pada penataan dan rasionalisasi struktur organisasi dalam rangka membentuk dan rasionalisasi struktur organisasi dalam rangka membentuk organisasi yang efektif, efisien dan proporsional.organisasi yang efektif, efisien dan proporsional.
33
PRINSIP PERUBAHAN PRINSIP PERUBAHAN ORGANISASI PUSATORGANISASI PUSAT
1.1. Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II dan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kontrak Politik Menteri Agama dengan Presiden RI.Kontrak Politik Menteri Agama dengan Presiden RI.
2.2. Terdapat aturan dan kewenangan baru yang belum Terdapat aturan dan kewenangan baru yang belum terwadahi dalam struktur organisasi.terwadahi dalam struktur organisasi.
3.3. Penajaman terhadap tugas dan fungsi dengan Penajaman terhadap tugas dan fungsi dengan pertimbangan pembagian habis terhadap tugas dan pertimbangan pembagian habis terhadap tugas dan fungsi pada kementerian.fungsi pada kementerian.
4.4. Perlunya respon yang cepat terhadap perkembangan Perlunya respon yang cepat terhadap perkembangan yang dihadapi oleh Kementerian Agama berkaitan yang dihadapi oleh Kementerian Agama berkaitan dengan pemekaran wilayah, pembenahan aset, dengan pemekaran wilayah, pembenahan aset, produk perundangan, dan pelayanan kehidupan produk perundangan, dan pelayanan kehidupan beragama.beragama.
34
PENATAAN TUGAS & FUNGSI PENATAAN TUGAS & FUNGSI DALAM STRUKTURDALAM STRUKTUR
DASAR PENATAANDASAR PENATAAN
1.1. Penyesuaian nomenklatur yang menggambarkan tugas Penyesuaian nomenklatur yang menggambarkan tugas dan fungsi yang lebih tepat, mudah dipahami, dan dan fungsi yang lebih tepat, mudah dipahami, dan memudahkan dalam pelaksanaan;memudahkan dalam pelaksanaan;
2.2. Penyesuaian nomenklatur eselon I dengan Perpres No. Penyesuaian nomenklatur eselon I dengan Perpres No. 24 Tahun 2010, khususnya perubahan nomenklatur staf 24 Tahun 2010, khususnya perubahan nomenklatur staf ahli;ahli;
3.3. Penataan struktur pada beberapa unit organisasi tertentu Penataan struktur pada beberapa unit organisasi tertentu dengan penambahan eselon III dan IV yang dipandang dengan penambahan eselon III dan IV yang dipandang sangat urgen dilakukan;sangat urgen dilakukan;
4.4. Penguatan sinergi hubungan antar jabatan, untuk Penguatan sinergi hubungan antar jabatan, untuk menghindari menghindari overlappingoverlapping, pemisahan fungsi dan tugas , pemisahan fungsi dan tugas tertentu, dan penajaman fungsi-fungsi lintas unit.tertentu, dan penajaman fungsi-fungsi lintas unit. 35
PETA ORGANISASI (SAAT INI/USULAN)
No. Unit Eselon I Es. II Es. III Es. IV Jumlah
1 Setjen 8 28/30 79/91 115/1292 Itjen 6 4 18 283 Ditjen Pendis 5 24 82/84 111/1134 Ditjen PHU 4 16 50/51 70/715 Ditjen Bimas Islam 5 22 70 976 Ditjen Bimas Kristen 3 10 31 447 Ditjen Bimas Katolik 3 10 26 398 Ditjen Bimas Hindu 3 10 26 399 Ditjen Bimas Buddha 2 7 18 2710 Balitbang & Diklat 6 19 32 57
JUMLAH 45 150/152 432/447 627/644
36
AREA 3:AREA 3:PROSES KERJAPROSES KERJA
37
PENATAAN PROSES KERJAPENATAAN PROSES KERJA(BUSINESS PROCESS)(BUSINESS PROCESS)
1.1. TUJUANTUJUAN: tersedianya standar operasional prosedur : tersedianya standar operasional prosedur (SOP) sesuai uraian jabatan untuk setiap kegiatan dan (SOP) sesuai uraian jabatan untuk setiap kegiatan dan pekerjaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;fungsi;
2.2. PRINSIPPRINSIP: berbasis pada tugas dan fungsi, sederhana, : berbasis pada tugas dan fungsi, sederhana, transparan, pemberian janji layanan, dan berorientasi transparan, pemberian janji layanan, dan berorientasi pada pelanggan/stakeholders/ pemangku kepentingan;pada pelanggan/stakeholders/ pemangku kepentingan;
3.3. KRITERIA KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN: Terwujudnya efektivits dan : Terwujudnya efektivits dan efisiensi dalam proses dan prosedur kerja;efisiensi dalam proses dan prosedur kerja;
4.4. TINDAK LANJUTTINDAK LANJUT: elektronisasi dalam sistem : elektronisasi dalam sistem dokumentasi dan kearsipan dan pendayagunaan ICT.dokumentasi dan kearsipan dan pendayagunaan ICT.
KEBIJAKANKEBIJAKAN di bidang tata laksana diarahkan pada di bidang tata laksana diarahkan pada penyediaan aturan prosedur operasional yg baku agar penyediaan aturan prosedur operasional yg baku agar tercipta alur kerja yg efektif, efisien & terpadu pada seluruh tercipta alur kerja yg efektif, efisien & terpadu pada seluruh jens pekerjaan.jens pekerjaan.
KEBIJAKANKEBIJAKAN di bidang tata laksana diarahkan pada di bidang tata laksana diarahkan pada penyediaan aturan prosedur operasional yg baku agar penyediaan aturan prosedur operasional yg baku agar tercipta alur kerja yg efektif, efisien & terpadu pada seluruh tercipta alur kerja yg efektif, efisien & terpadu pada seluruh jens pekerjaan.jens pekerjaan.
38
PENYEMPURNAAN PROSES PENYEMPURNAAN PROSES KERJAKERJA
Penyempurnaan Proses Kerja
Standard Operating
Procedures
Analisis Beban Kerja
Analisis &
Evaluasi Jabatan
39
LANGKAH PENYUSUNAN SOPLANGKAH PENYUSUNAN SOP
PengumpulanPengumpulan dan identifikasidan identifikasi
informasiinformasi
Analisis dan Analisis dan PemilihanPemilihanAlternatifAlternatif
Proses Proses Penulisan Penulisan
Uji coba dan
Review
Pengesahan Pengesahan ImplementasiImplementasi
EvaluasiEvaluasidan dan
PenyempurnaanPenyempurnaan
40
PRINSIP SOPPRINSIP SOP
Write what you do,Do what you write
41
AREA 4:AREA 4:MANAJEMEN MANAJEMEN
SDM APARATURSDM APARATUR
42
PENGEMBANGAN SDMPENGEMBANGAN SDM
1.1. Penguatan sistem manajemen pengembangan Penguatan sistem manajemen pengembangan SDM melalui SDM melalui Pembangunan Assessment Center.Pembangunan Assessment Center.
2.2. Penyiapan perangkat asesmen kompetensi Penyiapan perangkat asesmen kompetensi individu, baik SPM, SOP maupun juklak/juknis individu, baik SPM, SOP maupun juklak/juknis lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan asesmen, serta dokumen peta kompetensi asesmen, serta dokumen peta kompetensi individu pegawai.individu pegawai.
3.3. Hasil asesmen digunakan untuk meningkatkan Hasil asesmen digunakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan karir pegawai, serta kompetensi pegawai dan karir pegawai, serta untuk pemetaan untuk pemetaan soft competency soft competency dalam dalam menempatkan personalia pada suatu jabatan menempatkan personalia pada suatu jabatan tertentu.tertentu.
43
Proses, prosedurProses, prosedur,, metode metode atau atau
pendekatan untuk pendekatan untuk mengukur dan mengukur dan menilai menilai kompetensi seorang kompetensi seorang
aparataparat
PENGERTIAN ASSESSMENTPENGERTIAN ASSESSMENT
444444
• Menggunakan beberapa jenis teknik dan metode Menggunakan beberapa jenis teknik dan metode assessmentassessment• AssessmentAssessment dilakukan berdasarkan suatu acuan tertentu dilakukan berdasarkan suatu acuan tertentu
yang bersifat multikriteriayang bersifat multikriteria• Keterlibatan lebih dari satu asesor untuk mengoptimalkan Keterlibatan lebih dari satu asesor untuk mengoptimalkan
derajat objektivitas penilaianderajat objektivitas penilaian• Kesertaan sejumlah assesse dalam situasi simulasiKesertaan sejumlah assesse dalam situasi simulasi• Informasi dan Data yang diperoleh diintegrasikan sehigga Informasi dan Data yang diperoleh diintegrasikan sehigga
tersusun suatu rekomendasi mengenai assesseetersusun suatu rekomendasi mengenai assessee
• Menghimpun indikasi terbaik mengenai Menghimpun indikasi terbaik mengenai kompetensi seseorang yang aktual maupun kompetensi seseorang yang aktual maupun potensialpotensial
• Agar Agar performperform pada jabatan atau tingkat jabatan pada jabatan atau tingkat jabatan tertentutertentu
KARAKTERISTIK PELAKSANAAN ASSESSMENT
45
APLIKASI ASSESSMENT CENTER APLIKASI ASSESSMENT CENTER (AC)(AC)
46
1. Membuat rancangan sarana fisik
2. Membuat Model dan Kamus Kompetensi
3. Membuat Standar Kompetensi Jabatan
4. Membuat alat ukur (tools) yang akan digunakan
5. Melatih dan mensertifikasi pengelola (tim) Assessment Center Kementerian Agama RI
6. Melakukan proses pengukuran kompetensi SDM (Uji coba proses Assessment Center)
7. Implementasi Assessment
TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAPAN PEMBANGUNAN ACAC
47
ImplementaImplementasisi
ImplementaImplementasisi
Uji Coba Uji Coba ImplementaImplementa
sisi
Uji Coba Uji Coba ImplementaImplementa
sisi
Persiapan Persiapan ImplementasImplementas
ii
Persiapan Persiapan ImplementasImplementas
ii
Desain dan Desain dan KonstruksiKonstruksiDesain dan Desain dan KonstruksiKonstruksi
• Desain FisikDesain Fisik• Model Model
KompetensiKompetensi• Desain & Desain &
Konstruksi Konstruksi InstrumenInstrumen
• Desain FisikDesain Fisik• Model Model
KompetensiKompetensi• Desain & Desain &
Konstruksi Konstruksi InstrumenInstrumen
• Model Model KompetensiKompetensi
• Instrumen Instrumen Assessment Assessment CenterCenter
• Tim AsesorTim Asesor• Materi PelatihanMateri Pelatihan
• Model Model KompetensiKompetensi
• Instrumen Instrumen Assessment Assessment CenterCenter
• Tim AsesorTim Asesor• Materi PelatihanMateri Pelatihan
• AssessorAssessor• AdministrasiAdministrasi• Alat Ukur/ ToolsAlat Ukur/ Tools
• AssessorAssessor• AdministrasiAdministrasi• Alat Ukur/ ToolsAlat Ukur/ Tools
• Rencana Kerja Rencana Kerja Kegiatan ACKegiatan AC
• Rencana Kerja Rencana Kerja Kegiatan ACKegiatan AC
• Sarana FisikSarana Fisik• Model Model
KompetensiKompetensi• Instrumen ACInstrumen AC• Materi Materi
PelatihanPelatihan
• Sarana FisikSarana Fisik• Model Model
KompetensiKompetensi• Instrumen ACInstrumen AC• Materi Materi
PelatihanPelatihan
Kesiapan Kesiapan Pelaksanaan Pelaksanaan Program AC:Program AC:• Waktu, Tempat Waktu, Tempat PelaksanaanPelaksanaan•Alat Ukur/ ToolsAlat Ukur/ Tools•Sistem Sistem PelaporanPelaporan
Kesiapan Kesiapan Pelaksanaan Pelaksanaan Program AC:Program AC:• Waktu, Tempat Waktu, Tempat PelaksanaanPelaksanaan•Alat Ukur/ ToolsAlat Ukur/ Tools•Sistem Sistem PelaporanPelaporan
• Laporan Laporan Asesmen Asesmen IndividuIndividu
• Umpan Balik Umpan Balik (Review)(Review)
• Kesiapan para Kesiapan para AsesorAsesor
• Laporan Laporan Asesmen Asesmen IndividuIndividu
• Umpan Balik Umpan Balik (Review)(Review)
• Kesiapan para Kesiapan para AsesorAsesor
• Transfer of Transfer of KnowledgeKnowledge
• DokumentaDokumentasisi
• Transfer of Transfer of KnowledgeKnowledge
• DokumentaDokumentasisi
METODOLOGI PEMBANGUNAN METODOLOGI PEMBANGUNAN ACAC
48
METODE ASSESSMENTMETODE ASSESSMENT
KompetensiKompetensi
Innate/BawaanInnate/Bawaan Learned/PembelajaranLearned/Pembelajaran
BehaviorsBehaviors
Effective OutcomeEffective Outcome
Pengelompokan Kompetensi dalam Standar Kompetensi Jabatan
Kompetensi Umum Kementerian Agama
Kompetensi Inti Eselon
Kompetensi Khusus 49
ALAT UKUR ASSESSMENT ALAT UKUR ASSESSMENT CENTERCENTER
Inventory Inventory SimulasiSimulasi AssignmentAssignment WawancaraWawancara
50
Kamus Kamus KompetensiKompetensi
Standar Standar Kompetensi Kompetensi
JabatanJabatan
AssesseeAssessee
Proses data intakeProses data intake1.1.Inventory Inventory kepribadiankepribadian2.2.Simulasi pekerjaanSimulasi pekerjaan3.3.AssignmentAssignment4.4.Wawancara Tingkah Wawancara Tingkah LakuLaku
Laporan Hasil Laporan Hasil Assessment Assessment
CenterCenter
AssessorAssessor
Integrasi Integrasi DataData
PROSES ASSESSMENT CENTERPROSES ASSESSMENT CENTER
51
AREA 5:AREA 5:PERATURAN DAN PERATURAN DAN PERUNDANGANPERUNDANGAN
52
PERATURAN PERUNDANGANPERATURAN PERUNDANGAN
• Inventarisasi dan pemetaan peraturan dan perundang-Inventarisasi dan pemetaan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Pemetaan peraturan dan undangan yang ada. Pemetaan peraturan dan perundang-undangan dilakukan dengan perundang-undangan dilakukan dengan mengklasifikasi per-UU-an berdasarkan tugas dan mengklasifikasi per-UU-an berdasarkan tugas dan fungsi.fungsi.
• Penataan terhadap peraturan perundang-undangan Penataan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar lebih tertib, tidak tumpang tindih, dengan tujuan agar lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif, melalui:dan kondusif, melalui:a.a. penyempurnaan regulasi yang ada, penyempurnaan regulasi yang ada, b.b. deregulasi, dan deregulasi, dan c.c. membuat regulasi baru.membuat regulasi baru.
• Inventarisasi dan pemetaan peraturan dan perundang-Inventarisasi dan pemetaan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Pemetaan peraturan dan undangan yang ada. Pemetaan peraturan dan perundang-undangan dilakukan dengan perundang-undangan dilakukan dengan mengklasifikasi per-UU-an berdasarkan tugas dan mengklasifikasi per-UU-an berdasarkan tugas dan fungsi.fungsi.
• Penataan terhadap peraturan perundang-undangan Penataan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar lebih tertib, tidak tumpang tindih, dengan tujuan agar lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif, melalui:dan kondusif, melalui:a.a. penyempurnaan regulasi yang ada, penyempurnaan regulasi yang ada, b.b. deregulasi, dan deregulasi, dan c.c. membuat regulasi baru.membuat regulasi baru.
53
AREA 6:AREA 6:PENGAWASANPENGAWASAN
54
PENGAWASAN INTERNALPENGAWASAN INTERNAL
1.1. PENEGAKAN DISIPLINPENEGAKAN DISIPLIN• Jadwal kehadiran dan kepulangan mengikuti Keppres Jadwal kehadiran dan kepulangan mengikuti Keppres
Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hari kerja di Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah, masuk pukul 07.30 lingkungan lembaga pemerintah, masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00/16.30.dan pulang pukul 16.00/16.30.
• Penggunaan alat kehadiran pegawai berupa Penggunaan alat kehadiran pegawai berupa fingerprint,fingerprint,
• Pembayaran uang makan yang disesuaikan secara Pembayaran uang makan yang disesuaikan secara ketat dengan jumlah kehadiran,ketat dengan jumlah kehadiran,
1.1. PENEGAKAN DISIPLINPENEGAKAN DISIPLIN• Jadwal kehadiran dan kepulangan mengikuti Keppres Jadwal kehadiran dan kepulangan mengikuti Keppres
Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hari kerja di Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah, masuk pukul 07.30 lingkungan lembaga pemerintah, masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00/16.30.dan pulang pukul 16.00/16.30.
• Penggunaan alat kehadiran pegawai berupa Penggunaan alat kehadiran pegawai berupa fingerprint,fingerprint,
• Pembayaran uang makan yang disesuaikan secara Pembayaran uang makan yang disesuaikan secara ketat dengan jumlah kehadiran,ketat dengan jumlah kehadiran,
2.2. PENEGAKAN KODE ETIKPENEGAKAN KODE ETIK• Membangun perilaku disiplin dan penerapan kode etik Membangun perilaku disiplin dan penerapan kode etik
pegawai;pegawai;• Membangun pegawai yang ikhlas, amanah, Membangun pegawai yang ikhlas, amanah,
profesional, taat azas, menghargai kebersamaan, dan profesional, taat azas, menghargai kebersamaan, dan bisa diteladani.bisa diteladani.
2.2. PENEGAKAN KODE ETIKPENEGAKAN KODE ETIK• Membangun perilaku disiplin dan penerapan kode etik Membangun perilaku disiplin dan penerapan kode etik
pegawai;pegawai;• Membangun pegawai yang ikhlas, amanah, Membangun pegawai yang ikhlas, amanah,
profesional, taat azas, menghargai kebersamaan, dan profesional, taat azas, menghargai kebersamaan, dan bisa diteladani.bisa diteladani.
55
PENGAWASAN INTERNALPENGAWASAN INTERNAL
3.3. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGASPERUNDANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS• Melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi Melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi
tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangantugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan• Melakukan audit operasional yang berhubungan Melakukan audit operasional yang berhubungan
dengan peningkatan kinerja dengan peningkatan kinerja
3.3. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGASPERUNDANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS• Melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi Melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi
tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangantugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan• Melakukan audit operasional yang berhubungan Melakukan audit operasional yang berhubungan
dengan peningkatan kinerja dengan peningkatan kinerja
56
PENERAPAN SANKSIPENERAPAN SANKSI
PP No. 53/2010PP No. 53/2010Disiplin Pegawai Negeri Disiplin Pegawai Negeri
SipilSipil
R-PMA Penegakan Disiplin dalam
Pemberian Tunjangan Khusus
SANKSANKSISI
Prosentase Prosentase potongan potongan TK sesuai TK sesuai
dengan dengan tingkat tingkat
pelanggarapelanggarann
Reformasi Reformasi BirokrasiBirokrasi
Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen SDMSDM
Peningkatan Peningkatan DisiplinDisiplin
57
AREA 7:AREA 7:AKUNTABILITASAKUNTABILITAS
58
AKUNTABILITASAKUNTABILITAS
1.1. Pelaksanaan program dan anggaran yang diwujudkan Pelaksanaan program dan anggaran yang diwujudkan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RIBPK-RI
2.2. Opini WTP didasarkan atas pemenuhan syarat:Opini WTP didasarkan atas pemenuhan syarat:
a.a. Kesesuaian dengan standar akuntansi Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahanpemerintahan
b.b. Kecukupan pengungkapanKecukupan pengungkapan
c.c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undanganundangan
d.d. Pengendalian internal yang memadaiPengendalian internal yang memadai
3.3. Membangun transparansi kebijakan dan pelaksanaan Membangun transparansi kebijakan dan pelaksanaan kepada publikkepada publik
59
AREA 8:AREA 8:PUBLIC SERVICE PUBLIC SERVICE
(QUICK WINS)(QUICK WINS)
60
QUICK WINSQUICK WINS
1. Program Percepatan Layanan Unggulan (quick wins) ditujukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat terhadap citra Kementerian Agama melalui penyelenggaraan layanan yang berkualitas.
2. Layanan yang dipersiapkan untuk quick wins adalah:a. Pendaftaran hajib. Penerimaan CPNSc. Administrasi Nikahd. Sertifikasi Guru dan Dosene. Beasiswa
61
KANTOR KEMENAG KANTOR KEMENAG PERCONTOHANPERCONTOHAN
1.1. Pelaksanaan program Percepatan Layanan Unggulan Pelaksanaan program Percepatan Layanan Unggulan ((quick winsquick wins) di Kementerian Agama dilakukan melalui ) di Kementerian Agama dilakukan melalui penyelenggaraan layanan unggulan tersebut di atas penyelenggaraan layanan unggulan tersebut di atas pada Kantor Kemenag Kab./Kota Percontohan.pada Kantor Kemenag Kab./Kota Percontohan.
2.2. Kantor Kemenag Kab./Kota Percontohan memberikan Kantor Kemenag Kab./Kota Percontohan memberikan layanan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan layanan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan layanan yang diberikan Kantor Kemenag Kab./Kota layanan yang diberikan Kantor Kemenag Kab./Kota reguler.reguler.
3.3. Sebanyak 150 kantor selama 2 tahun akan dijadikan Sebanyak 150 kantor selama 2 tahun akan dijadikan kantor percontohan.kantor percontohan.
4.4. Untuk KUA akan disertakan sebanyak kurang lebih 500 Untuk KUA akan disertakan sebanyak kurang lebih 500 KUA yang akan menyelenggarakan program KUA yang akan menyelenggarakan program percepatan (percepatan (quick winsquick wins) ini.) ini.
62
PENATAAN SISTEMPENATAAN SISTEMDAN JOB GRADINGDAN JOB GRADING
63
PENATAAN SISTEM PENATAAN SISTEM
Kegiatan Penataan Sistem terdiri dari:Kegiatan Penataan Sistem terdiri dari:
1.1. Kegiatan Analisis jabatanKegiatan Analisis jabatan: : penyediaan dokumen penyediaan dokumen uraian jabatan dan peta kebutuhan tenaga pada uraian jabatan dan peta kebutuhan tenaga pada masing-masing jabatan struktural.masing-masing jabatan struktural.
2.2. Evaluasi jabatanEvaluasi jabatan: penyediaan : penyediaan job grading job grading seluruh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Agama.pegawai di lingkungan Kementerian Agama.
3.3. Profil kompetensiProfil kompetensi: untuk pemetaan kompetensi : untuk pemetaan kompetensi seluruh pegawai dan pegawai pada masing-masing seluruh pegawai dan pegawai pada masing-masing jabatan.jabatan.
4.4. Tunjangan kinerja (remunerasi)Tunjangan kinerja (remunerasi): sistem remunerasi : sistem remunerasi baru (tunjangan kinerja)/baru (tunjangan kinerja)/job pricingjob pricing yang benar-benar yang benar-benar ““equal pay for equal workequal pay for equal work” (” (merit systemmerit system).).
64
Analisis – Evaluasi – Grading – RemunerasiAnalisis – Evaluasi – Grading – Remunerasi
ALUR PERINGKAT JABATANALUR PERINGKAT JABATAN
Analisis JabatanAnalisis Jabatan Evaluasi
Jabatan
Peringkat Peringkat JabatanJabatan
Struktur Struktur RemunerasiRemunerasiPersiapaPersiapa
nnPengumpulaPengumpulan Datan Data
PengolahaPengolahan Datan Data
•Pedoman•Analisis•Program
•Formulir•Responden•Teknik•Data Jabatan
•Uraian Jabatan•Spesifikasi Jabatan•Peta Jabatan
65
FAKTOR DALAM PEMERINGKATAN FAKTOR DALAM PEMERINGKATAN JABATANJABATAN
Job Job ProfileProfile
666666
SIKLUSSIKLUS P PEMBOBOTAN EMBOBOTAN & & INSENTIF JABATANINSENTIF JABATAN
2. 2. REVIEW REVIEW STRATEGI DAN STRATEGI DAN
KEBIJAKANKEBIJAKAN
6. 6. PENETAPAN PENETAPAN PERINGKAT PERINGKAT JABATANJABATAN
7. 7. PENGUSULAN PENGUSULAN
BESARAN BESARAN INSENTIFINSENTIF
5. PEMBOBOTAN JABATAN
3.PENGUMPULAN INFORMASI JABATAN
10. PENERAPAN UTK ORANG PER ORANG
11.INVENTARISASI .INVENTARISASI KEBIJAKAN & KEBIJAKAN &
MASALAHMASALAH
4. VERIFIKASI INFORMASI JABATAN
8.8. DAMPAKDAMPAK KE KE RKA-KL/DIPARKA-KL/DIPA
9.9. REVISI REVISI RKA-KL/DIPARKA-KL/DIPA
67
A.A. NAMA JABATANNAMA JABATANB.B. IKHTISAR JABATANIKHTISAR JABATANC.C. TUJUAN JABATANTUJUAN JABATAND.D. URAIAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS DAN
KEGIATANKEGIATANE.E. BAHAN YANG DIGUNAKANBAHAN YANG DIGUNAKANF.F. ALAT YANG DIGUNAKANALAT YANG DIGUNAKANG.G. HASIL KERJAHASIL KERJAH.H. WEWENANGWEWENANGI.I. TANGGUNG JAWABTANGGUNG JAWABJ.J. DIMENSIDIMENSIK.K. HUBUNGAN KERJAHUBUNGAN KERJAL.L. MASALAH DAN TANTANGANMASALAH DAN TANTANGANM.M.RESIKO BAHAYARESIKO BAHAYAN.N. PERSYARATAN JABATANPERSYARATAN JABATANO.O. KEDUDUKAN DALAM KEDUDUKAN DALAM
ORGANISASIORGANISASI68
A.A. URAIAN JABATANURAIAN JABATANB.B. SPESIFIKASI JABATANSPESIFIKASI JABATANC.C. PETA JABATANPETA JABATAN
69
FES (Factor Evaluation System)F1: Ruang Lingkup Program dan
DampaknyaF2: Wewenang ManajerialF3: Koordinasi dan
PengintegrasianF4: Hubungan Personal – Sifat
Hubungan & Tujuan HubunganF5: Situasi Khusus
70
KLASIFIKASI
PERINGKAT JABATAN
KELOMPOK JABATAN
Manajerial Non-ManajerialPeringkat 1–18
Eselon I - IVFungsional
Khusus/Tertentu
Fungsional Umum
71
Rentang Bobot Jabatan : 100 - 1000
72
BOBOT JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR PUSAT
No. PeringkatKelompok Jabatan
Kisaran Bobot
Minimal Maksimal
1 18I
951 1000
2 17 901 950
3 16 851 900
4 15II
801 850
5 14 751 800
6 13 701 750
7 12III
651 700
8 11 601 650
9 10 551 600
10 9IV
501 550
11 8 451 500
12 7 401 450
13 6
351 400
14 5 301 350
15 4 251 300
16 3 201 250
17 2 151 200
18 1 100 150
72
Dalam penetapan peringkat jabatan menggunakan tahapan:
Tahap I dengan asumsi jabatan baik struktural maupun fungsional flat and limited
Tahap II bobot peringkat jabatan akan dihitung berdasarkan angka empiris dan rentangan tanggungjawab berdasarkan hasil analisis murni oleh Tim RB
73
Job Pricing
74 74
ROAD MAPROAD MAPREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
75
ROAD MAP RB 2010 - 2014ROAD MAP RB 2010 - 2014
1. Analisa & evaluasi jabatan 2. Penyusunan & pengajuan proposal
‘Dokumen Usulan RB Kemenag3. Sosialisasi RB oleh KemenPAN dan
RB4. Penetapan pembentukan Struktur
Organisasi Kemenag Pusat dan Daerah
5. Penyusunan dan penetapan IKU6. Penyusunan alokasi anggaran7. Membangun dan Implementasi
assessment center8. Penyusunan dan penetapan
grading & remunerasi9. Penyusunan dan penyiapan
program Quick Wins10.Sosialisasi Internal RB Pusat11.Sosialisasi Internal RB Daerah12.Launching Quick Wins
76
1. Penataan pegawai2. Penerapan RB di Kemenag3. Pelatihan Balanced Score Card4. Implementasi assessment center5. Evaluasi grading6. Penerapan remunerasi7. Monev
ROAD MAP RB 2010 - 2014ROAD MAP RB 2010 - 2014
77
1. Penataan pegawai2. Penerapan Balanced Score Card
dalam penetapan IKU pada Level Eselon I
3. Implementasi assessment center4. Penguatan sarana dan prasarana 5. Penetapan design elektronisasi
dokumen/pusat informasi6. Evaluasi organisasi dan proses
bisnis (SOP)7. Evaluasi grading dan remunerasi8. Monev
ROAD MAP RB 2010 - 2014ROAD MAP RB 2010 - 2014
78
1. Penataan pegawai2. Penerapan Balanced Score Card
dalam penetapan IKU pada Level Eselon II
3. Implementasi assessment center4. Evaluasi organisasi dan proses
bisnis (SOP)5. Evaluasi grading dan remunerasi6. Monev
ROAD MAP RB 2010 - 2014ROAD MAP RB 2010 - 2014
79
1. Penataan pegawai2. Penerapan Balanced Score Card
dalam penetapan IKU pada Level Eselon III
3. Implementasi assessment center4. Evaluasi organisasi dan proses
bisnis (SOP)5. Evaluasi grading dan remunerasi6. Monev
ROAD MAP RB 2010 - 2014ROAD MAP RB 2010 - 2014
80
TIM PENGARAH RB KEMENAGTIM PENGARAH RB KEMENAG
81
TerimaTerima KasihKasih
82