Embed Size (px)
Citation preview
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan teknologi semakin berkembang pesat seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan
manfaat yang positif bagi kehidupan manusia, untuk memberikan banyak
kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia.
Perkembangan Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat (TI) yang salah
satunya layanan internet di era globalisasi bukanlah sesuatu yang fiktif, melainkan
sudah menjadi kenyataan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk.
Perkembangan teknologi ini telah menjadi alat yang sangat penting. Kemajuan
teknologi telah mengubah segalanya menjadi efisien dan efektif serta didalam
melaksanakan aktivitas dapat dilakukan sebebas mungkin.
Pemanfaatan layanan internet juga telah mendorong pertumbuhan disegala
bidang, termasuk dalam dunia bisnis. Transaksi dalam dunia bisnis kini tidak lagi
mengharuskan adanya pertemuan face to face, cukup dengan menggunakan
peralatan komputer dan telekomunikasi transaksi dapat terealisasi. Melalui
penggunaan layanan internet sebagai sarana pertukaran informasi di bidang
komunikasi, maka waktu dan tempat bukanlah menjadi penghalang untuk
melakukan transaksi bisnis. Sektor perbankan merupakan salah satu usaha jasa di
bidang keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan menghimpun
dan menyalurkan dana masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat,
bank dalam menjalankan kegiatannya diharapkan dapat memberikan pelayanan
yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabahnya, terlebih lagi dalam
persaingan industri perbankan yang semakin ketat.
Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara
efisien, sehat di dalam menghadapi persaingan baik ditingkat nasional maupun
global. Persaingan dalam memenuhi tuntutan nasabah akan kemudahan dan
kecepatan dalam pelayanan inilah yang memaksa pihak perbankan mau tidak
mau terpengaruh untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dikenal
dengan Internet-banking. Fasilitas internet-banking memungkinkan bank
melakukan lompatan dalam menghadapi persaingan di dunia perbankan.
Pemanfaatan teknologi secara cerdas dan sehat dianggap jaminan keunggulan
1
untuk mendukung produk dan layanannya sehingga tujuan memenangkan
persaingan terwujud.
Internet-banking bukanlah layanan perbankan konvensional, karena yang
dilayani adalah nasabah yang telah hidup di dalam budaya online yang berbeda
paradigma dengan dunia offline. Kehadiran layanan internet-banking dalam
melakukan aktivitas di dunia perbankan, memungkinkan pihak bank dan nasabah
bank dapat melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui sarana internet.
Lewat sarana yang disediakan pihak bank berupa internet-banking atau yang
umumnya dikenal dengan internet banking, seseorang dapat melakukan
pengecekan saldo tabungan, transfer dana atau bisa disebut dengan Electronic
Fund Transfer (EFT), Anjungan Tunai Mandiri (ATM)1. Salah satu
perkembangan layanan perbankan yang memanjakan nasabah sesuai dengan gaya
hidup masyarakat global yakni dengan berkembangnya penggunaan kartu kredit
dan kartu debit. Menggunakan fasilitas kartu kredit dan kartu debit ditangan,
semua jadi mudah, gampang, dan cepat. Nasabah tidak perlu lagi membawa uang
tunai dalam jumlah yang besar. Cukup dengan “gesek”, semua transaksi dapat
diselesaikan dengan mudah.
Internet banking memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat
melakukan pembayaran-pembayaran secara online, serta mengakomodasi
kegiatan perbankan melalui jaringan komputer kapan saja dan dimana saja dengan
cepat, mudah, aman dan efisien. Penyediaan sarana layanan internet banking,
pihak bank akan semakin meningkatkan kecepatan layanan dan jangkauan dalam
aktivitas perbankan. Penyediaan layanan perbankan berupa pemanfaatan
kecanggihan teknologi seperti internet banking, merupakan pelayanan yang
memiliki resiko tinggi dalam hal keamanan sistem informasi bisnis. Terdapat
sedikitnya 8 macam resiko utama yang berkaitan dengan aktivitas perbankan,
yaitu: strategi, reputasi, operasional (termasuk yang disebut resiko transaksi dan
legal), kredit, harga, kurs, tingkat bunga, dan likuiditas. Disamping itu,
penggunaan Teknologi Sistem Informasi (TSI) terdapat resiko yang bersifat teknis
dan khusus, yang berbeda dengan penggunaan sistem manual. Resiko yang
1 Dikutip dari http://www.fdic.gov.html/,Diakses tanggal 14 Agustus 20102
dimaksud antara lain resiko kekeliruan pada tahap pengoperasian, resiko akses
oleh pihak yang tidak berwenang, resiko kehilangan atau kerusakan data.2
Perkembangan teknologi internet menimbulkan kejahatan-kejahatan baru
di dunia maya yang mengglobal atau lebih dikenal dengan istilah kejahatan
mayantara atau cyber crime. Kejahatan mayantara atau cyber crime adalah tindak
pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Masalah cyber
crime dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama
pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini
termasuk salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) bahkan dirasakan
pula sebagai kejahatan serius (serious crime) dan kejahatan antarnegara
(transnasional crime) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat,
bangsa dan negara berdaulat.3
Berkaitan dengan kejahatan mayantara/cyber crime di dunia perbankan
yang menggunakan fasilitas internet-banking untuk meningkatkan kepuasan
nasabah dan pelayanan jasa perbankan, akan semakin meningkatkan terjadinya
tindak pidana dibidang perbankan, karena dengan adanya internet-banking
jaringan tersebut dapat dikatakan terbuka serta dapat diakses oleh siapa saja.
Kejahatan mayantara/cyber crime perbankan yang bermotif ekonomi dapat
dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan menyembunyikan asal usul dana
atau dikenal dengan modus pencucian uang/Money Laundering, kejahatan dengan
menggunakan sarana kartu kredit dikenal dengan istilah carding atau card fraud,
serta pembobolan uang nasabah melalui Anjungan tunai Mandiri (ATM) atau
cracking sistem mesin ATM untuk membobol dananya.
Meningkatnya penggunaan layanan internet banking oleh pihak perbankan
di Indonesia, pihak Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan
regulasinya pada tahun 1995. Regulasi itu dituangkan dalam Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia
No. 27/9/UPPB tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Perbankan
keduanya tertanggal 31 Maret 1995. Bersama dengan itu, Bank Indonesia juga
mengeluarkan buku pedoman Pengamanan Penggunaan Teknologi Sistem
2 Khairil Aswan Harahap, Perlindungan Hukum Nasabah Bank dalam Cyber Crime,2009:73 Komunitas Pelopor Perubahan Peradaban, (Law Study Forum (LSF)), Cyber Crime In Cyber
Law Era, <http : // Saufidiendjsh. Blogspot.com> diakses tanggal 21 Juli 20103
Informasi Oleh Bank sebagai lampiran dari SKDBI dan SEBI tersebut, juga
dikeluarkannya PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko
Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Pedoman Penyelsaian
Pengaduan Nasabah.
Dari regulasi yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini
Bank Indonesia sebagai bentuk pengawasan terhadap pihak perbankan yang
memanfaatkan teknologi berupa penyediakan layanan internet banking, diyakini
hukum sangat berperan strategis. Bagaimanapun hukum memiliki fungsi untuk
mengatur kehidupan masyarakat, sehingga membawa kearah suatu kondisi yang
tertib, aman dan penuh dengan keteraturan. Akan tetapi, harus disadari hukum
juga akan senantiasa mengikuti dinamika perkembangan yang ada dalam
masyarakat. Penyesuaian hukum dapat berupa penerapan hukum itu sendiri atau
lebih dari itu dapat juga berupa upaya melakukan pembentukan hukum baru atau
dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah legislasi hukum. Pemerintah tergerak
untuk memberikan pengaturan hukum terhadap cyber crime, yaitu dengan
memberlakukan cyber law melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang disahkan pada
tanggal 25 maret 2008.
Cyber crime yang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan tidak secara
fisik melainkan dalam ruang dunia maya (cyber space), yang dapat menimbulkan
kerugian secara materi maupun non materi dan mengganggu kehidupan pribadi
orang lain. Hindu menghormati hak milik pribadi, tapi hak milik itu bersifat
sosial, karena hak milik pribadi pada hakekatnya adalah hak milik Brahman
(Tuhan menurut Hindu) yang diamanatkan atau diberikan kepada orang yang
kebetulan memilikinya. Hindu juga menekankan hak-hak yang dimiliki manusia
salah satunya jaminan terhadap pribadi seseorang. Apabila ada seseorang yang
melakukan tindak pidana cyber crime maka perbuatan itu dalam Hindu
dimasukkan dalam golongan perbuatan pidana yakni pencuri (adharmika), dan
perampokan (Sahasa/sahasikam).
Adharmika atau pencurian dalam Hindu yang tertuang dalam dalam sastra
suci Hindu yang merupakan hukum positif Hindu yakni, Manawa Dharmasastra
VIII.310:
4
“Adharmikam tribhir nyanyair nigrhniyat prayatnatah, nirodhanena bandhena vividhena vadhena ca”.
“Hendaklah ia selalu mengendalikan orang yang jahat dengan tiga cara, yaitu dengan memenjarakannya, dengan mengikatnya, dan dengan berbagai cara hukuman badan”.
Berkaitan dengan pasal/sloka diatas dapat diartikan yaitu yang jahat
(adharmika), yaitu orang-orang yang tak mematuhi peraturan (dharma/hukum)
seperti pencuri, yakni mengambil barang-barang yang bukan miliknya.
Manawa Dharmasastra VIII.344:
“Aidram sthanam abhi prepsur yasac caksayam avyayam nopekseta ksanam api raja saha sikam naram”.
“Raja yang berkehendak memperoleh tahta dewa indra dan kemasyuran yang kekal abadi, hendaknya sedikitpun tidak lali menghukum orang-orang berbuat salah”.
Kutipan pasal/sloka diatas memberikan makna terhadap Sahasa atau
Sahasikam yakni orang-orang yang melakukan kekerasan seperti perampokan.
Sloka dalam Manawa Dharmasastra VIII.344 berkaitan dengan sloka VIII.332:
“Syat sahasam tvanvayavat prasabham karma yat krtam, niranvayam bhavet steyam hrtva pahnu yate ca yat”
“Kesalahan seperti dilukiskan yang dikerjakan dalam hal ada pemiliknya dan dengan kekerasan disebut perampokan, tetapi bila dilakukan selaki pemiliknya tidak ada adalah pencurian, demikian pula harta yang hak miliknya ditolak setelah diambil”.
Upaya perlindungan hukum yang telah dikeluarkan pemerintah seperti UU
No. 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap kegiatan yang dilakukan dengan
penyediaan layanan internet banking, diyakini hukum sangat berperan strategis.
Bagaimanapun hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat,
sehingga membawa kearah suatu kondisi yang tertib, aman dan penuh dengan
keteraturan. Penerapan konsep Raksam dan tanggung jawab Spiritual dapat
digunakan sebagai dasar perlindungan bagi nasabah bank baik Bank Umum
maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sudah memberikan layanan berupa
internet banking.
Konsep Raksam yang menurut Hindu yang berarti memberikan kebaikan
untuk semua atau memberikan manfaat. Filososi dari Raksam yang ingin 5
memberikan kesejahteraan, kenyamanan, keamanan bagi semua pihak tanpa ada
benturan kepentingan. Penerapan tanggung jawab Spiritual dalam kaitannya
dengan perlindungan nasabah karena makna spiritual sangat universal, yang
secara etimologinya Spiritual berarti sesuatu yang mendasar, penting dan mampu
menggerakkan serta memimpin cara berpikir dan bertingkah laku seseorang agar
lebih baik. Tanggung jawab spiritual merupakan energi Brahman (Tuhan menurut
Hindu) yang menuntunaktivitas kehidupanyang lebih bermoral dengan berdoa,
bekerja keras, belajar dan bersyukur. Penerapan konsep Raksam dan tanggung
jawab spiritual diharapkan membawa energi di dalam pengelolaan perbankan
yang dapat melindungan nasabah bank.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah esensi dari konsep Raksam dan Tanggung jawab Spiritual
dalam penggunaan internet banking?
2. Bagaimanakah implementasi dari konsep Raksam dan Tanggung jawab
Spiritual di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali?
1.3. Tujuan Khusus Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Menganalisis esensi dari konsep Raksam dan Tanggung jawab Spiritual agar
dapat diterapkan dalam penggunaan internet banking?
2. Menganalisis implementasi dari konsep Raksam dan Tanggung jawab
Spiritual di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali?
1.4. Urgensi Penelitian
Berkaitan dengan konsep Raksam dan tanggung jawab spiritual menurut
nilai-nilai Hindu, bahwa dalam agama Hindu mengatur juga mengenai
perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah BPR yang berlandaskan Dharma
yang dapat menciptakan keharmonisan tanpa ada benturan yang dapat merugikan
semua pihak, sehingga kepentingan para pihak akan terlindungi. Berkaitan dengan
6
perlindungan dan tanggung jawab hukum menurut Hindu dasar hukumnya dapat
dilihat dalam Manawa Dharmasastra, Bhagawad Gita, dan Atharwaveda, yang
menyebutkan:
Manawa Dharmasastra VIII.306:
“Raksan dharmena bhutani raja vadhyams ca ghatayan, yajate hararharyajnaih sahasra sata daksinaih”.
“Raja yang melindungi segala mahluk sesuai menurut hukumnya dan menghukum mereka yang patut dihukum, sebagai perbuatan yajna yang setiap harinya ratusan ribu dipersembahkan sebagai bayaran”.
Istilah “Raksam” yang artinya memberi perlindungan demi kepentingan
semua mahluk hidup (bhutani), membela kepentingan dharmena yang memiliki
arti bertindak sesuai dengan dharma yaitu sesuai dengan kebenaran.
Bhagawad Gita III.4:
“Tanpa kerja orang tidak akan mencapai kebebasan, demikian juga ia tidak akan mencapai kesempurnaan, karena menghindari kegiatan kerja” Atharwaveda XX.18.3:
“Tuhan hanya menyayangi orang yang bekerja keras dan tidak menyukai orang yang malas bekerja. Orang yang senantiasa bekerja berdasarkan kesadaran memperoleh kebahagiaan yang tertinggi”.
Makna kutipan sloka diatas memberi energi bagi pengelola BPR, konsep
tanggung jawab Spiritual dalam mengelola BPR bermakna: Berdoa, Bekerja,
Belajar, dan Bersyukur akan memberikan kekuatan dalam pengelolaannya,
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BPR bahwa dana
yang dipercayakan akan dikelola dan dijaga secara baik, benar, jujur dengan
penuh rasa tanggung jawab.
7
1.5 Temuan Yang Ditargetkan
Objek Penelitian
Segi Penelitian Temuan yang Ditargetkan
Antisipasi yang Dikontribusikan pada
Bidang IlmuBPR Kajian konsep
Perlindungan hukum dan Tanggungjawab spiritual berdasarkan nilai-nilai Hindu di BPR di Bali
Model Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab spiritual BPR
Konsep Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab spiritual berdasarkan nilai-nilai Hindu di BPR di Bali
Model Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab spiritual BPR
Tersusunnya model Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab spiritual berdasarkan nilai-nilai Hindu di BPR di Bali
Terbentuknya model Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab piritual BPR
Masalah sosial masyarakat
Implementasi dan penambahan modal perlindungan hukum dan tanggungjawab spiritual pengguna internet bangking berdasarkan nilai-nilai hindu dengan kondisi dan daerah masyarakat
Kajian model diimplementasikan dengan pemerintah daerah stakeholder dengan masyarakat
Implementasi konsep perlindungan hukum bagi pengguna internet banking
Diterapkan pada BPR di Bali
Tersusunnya manual pelaksanaan model penggunaan internet banking
Tersusunnya struktur kelembagaan, job description, kewenangan dan SOP dalam pengelolaan lembaga
1.6. Luaran Penelitian
1. Database tentang konsep perlindungan hukum dan tanggung jawab spiritual
berdasarkan nilai-nilai Hindu dan indikator sosial, ekonomi dan budaya
dalam pembentukan pengusaha sosial yang bermoral di BPR Bali.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mengembangkan model
perlindungan hukum dan tanggung jawab spiritual berdasarkan nilai-nailai
Hindu dan pengusaha sosial yang bermoral di lingkungan BPR.
3. Hasil ditemukannya konsep perlindungan hukum (Raksam) dan tanggung
jawab Spiritual dalam pengunaan internet banking berlandaskan nilai-nilai
Hindu ini diharapkan dapat sebagai dasar tersusunnya manual pelaksanaan
model.
4. Publikasi pada jurnal Ilmiah dan Procceding Ilmiah.
8
1.7. Roadmap Penelitian
a. Kegiatan penelitian yang telah dilakukan pengusul beberapa tahun
sebelumnya dalam topik ini adalah: Perlindungan Nasabah Bank Yang
Dirugikan Akibat Pembobolan ATM
b. Penelitian selanjutnya dengan topik adalah: Relevansi Konsep Wrddhi
Grhiyad Sebagai Dasar Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada
Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Di Bali
c. Penelitian yang direncanakan dalam usulan ini adalah: Konsep Raksam
Dan Tanggung Jawab Spiritual Sebagai Dasar Penggunaan Internet
Banking
d. Rencana arah penelitian setelah kegiatan yang diusulkan adalah: Agar
Dibuatkan Dan Disusun Peraturan Pemerintah Provinsi Bali Agar
Nilai-Nilai Hindu Dapat Diterapkan Di Dalam Operasional
Perbankan Khususnya BPR Di Bali.
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Perlindungan Hukum
Secara etimologis perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung,
perbuatan melindungi4. Dalam menganalisa perlindungan hukum bagi rakyat di
Indonesia, Philipus M.Hadjon mengatakan : “Bahwa ada dua macam
perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum yang preventif dan
perlindungan hukum yang represif”5 Lebih lanjut Philipus M. Hardjon
mengemukakan, dimana perlindungan hukum dapat dilakukan dalam wujud
perlindungan hukum preventif. Artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan
sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum. Upaya pencegahan
diimplementasikan dengan membentuk aturan-aturan hukum yang sifatnya
normatif.
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Ce.ke Delapan, Balai Pustaka,1996,hlm.5955 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Percetakan M Print , Edisi
Khusus, Surabaya ,2007:29
Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum preventif atas data
pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dapat diuraikan
dari dua pendekatan, yakni :6
1. Perlindungan hukum dengan pendekatan self regulation.
Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan
layanan internet banking dengan self regulation pada dasarnya dilihat dari
aspek pendekatan pengaturan hukum secara internal dari penyelenggara
layanan internet banking itu sendiri.
2. Perlindungan hukum dengan pendekatan goverment regulation.
Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan
internet banking dengan pendekatan goverment regulation
menitikberatkan pada sekumpulan peraturan yang dibentuk oleh pihak
pemerintah yang memiliki otoritas untuk membentuk peraturan tersebut.
Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dapat ditemukan konsep
perlindungan, seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Pasal 1 butir 1 menyebutkan : “Perlindungan Konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen”.
Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini berdasarkan perlindungan
hukum menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang
menegaskan bahwa bank didalam menjalankan usahanya dengan baik agar dapat
memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama
kepentingan nasabah dari yang bersangkutan dengan memegang prinsip kehati-
hatian. Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi
dengan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip
kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan
dilaksanakan oleh bank di dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu
konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang
perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.
2.2. Konsep Perlindungan Hukum menurut Hindu atau Raksam
6 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking,PT Raja Grafindo Persada,Yogyakarta, 2005
10
Konsep perlindungan hukum menurut hindu atau Raksam menurut nilai-
nilai Hindu, bahwa dalam agama Hindu mengatur juga mengenai perlindungan
konsumen dalam hal ini nasabah BPR yang berlandaskan Dharma yang dapat
menciptakan keharmonisan tanpa ada benturan yang dapat merugikan semua
pihak, sehingga kepentingan para pihak akan terlindungi. Berkaitan dengan
perlindungan hukum menurut Hindu dasar hukumnya dapat dilihat dalam
Manawa Dharmasastra.
Manawa Dharmasastra VIII.306:
“Raksan dharmena bhutani raja vadhyams ca ghatayan, yajate hararharyajnaih sahasra sata daksinaih”.
“Raja yang melindungi segala mahluk sesuai menurut hukumnya dan menghukum mereka yang patut dihukum, sebagai perbuatan yajna yang setiap harinya ratusan ribu dipersembahkan sebagai bayaran”.
Istilah “Raksam” yang artinya memberi perlindungan demi kepentingan
semua mahluk hidup (bhutani), membela kepentingan dharmena yang memiliki
arti bertindak sesuai dengan dharma yaitu sesuai dengan kebenaran.
2.3. Konsep Tanggung Jawab Spiritual menurut Hindu atau Sadhana
Agama adalah hukum moral dengan disiplin spiritual (Sadhana) yang
menuntun kehidupan ini dan secara sederhana kehidupan beragama adalah
bagaimana mengaktualisasikan cinta kasih dan mengabdian. Sikap dan perilaku
bermoral dengan diikuti disiplin spiritual (Sadhana) merupakan energi
Brahman/Tuhan yang menuntun aktivitas kehidupan BPR yang sehat. Artinya
manusia dalam hal ini para pengelola BPR agar tumbuh dan berkembang
keyakinan bahwa BPR dapat menjalankan operasionalnya dengan baik dan
berhati-hati sehingga dapat mengelola BPR yang sehat, selebihnya diserahkan
kepada kehendak Tuhan. Keputusan tentang hasil (phala) dari pengelolaan usaha
(karma) yang dilaksanakan oleh BPR, diyakini dan dimaknai sebagai karunia
terbaik dari Tuhan.
Pembinaan disiplin spiritual (Sadhana) adalah menggugah pikiran dan hati
para pengelola BPR agar memiliki persepsi, memiliki keyakinan bahwa
meletakkan harapan, kerja keras dan doa akan mengantarkan BPR untuk
11
mencapai kesuksesan. Semangat ini dapat dilihat dalam Sloka Bhagawad Gita dan
Atharwaveda, sebagai berikut:
Bhagawad Gita.III.4
Tanpa kerja orang tidak akan mencapai kebebasan, demikian juga ia tidak akan mencapai kesempurnaan, karena menghindari kegiatan kerja.
Atharwaveda, XX. 18.3Tuhan hanya menyayangi orang yang bekerja keras dan tidak menyukai orang yang malas bekerja. Orang yang senantiasa bekerja berdasarkan kesadaran memperoleh kebahagiaan yang tertinggi.
Kutipan Sloka ini memberikan energi untuk mengelola BPR dengan
disiplin spirituan (Sadhana) agar melahirkan BPR-BPR yang sehat. Konsep
Sadhana yang diterapkan dalam operasional BPR yakni: Berdoa, Bekerja, Belajar,
dan Bersyukur akan dapat memberikan kekuatan dalam menjalankan swadharma
masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BPR
bahwa dana yang dipercayakan pada lembaga tersebut akan dikelola secara baik,
benar dan jujur, yang pada akhirnya akan melahirkan BPR yang menguntungkan
dan sehat. Wujud dari konsep Sadhana ini sesuai dengan Rgveda II.5.7 yang
menyatakan:
”Svah svaya dhayase krnutam rtvig rtvijam, stomam yajnam cad aram vanema rarima vayam”.
(Kuatkanlah tubuhmu, percaya diri dan berdisiplinlah kamu. Lakukan pemujaan pada Tuhan dengan teratur. Aku akan menganugrahkan uang untuk engkau dana puniakan. Akhirnya engkau akan memperoleh penghargaan dan kemakmuran).
2.4. Teori Bank
Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang
Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa : “bank
adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak”7. Lebih lanjut dalam perpustakaan hukum perbankan terdapat
beberapa pendapat para ahli mengenai definisi bank, antara lain :
7 Kasmir, Manajemen Perbankan, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008:2312
Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang
bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu
dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan
oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru
berupa uang giral8.
Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan
kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang
diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar
baru berupa uang giral9
Dari beberapa pengertian tersebut, jelasnya bahwa bank berfungsi sebagai
“financial intermediary” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas
pembayaran. Dua fungsi itu tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank
akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha
yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai
kewajiban pokok untuk menjaga kestabilitas nilai uang, mendorong kegiatan
ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.
Jenis-Jenis Bank
Dalam ketentuan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pada pasal 5
ayat (1) menyebutkan : bank menurut jenisnya dibagi 2 yakni :
a. Bank Umum
Hal ini dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 UU Perbankan yang
mengemukakan bank umum adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Hal ini dijabarkan dalam pasal 1 angka 4 UU Perbankan yang
mengemukakan, bank Perkreditan Rakyat adalah “bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
2.5. Teori Cyber Crime dan Internet
8 O.P Simorangkir dalam Sentosa Sembiring,Hukum Perbankan, Mandar Maju 2000:19 G.M Verry Stuart dalam Hermansyah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005:58
13
Cyber crime merupakan suatu kejahatan yang menggunakan teknologi
tinggi melalui sarana internet yang dapat dilakukan dengan media komputer, dan
tidak terbatas pada suatu wilayah tertentu. Kejahatan dunia maya atau cyber crime
adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi
tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa
teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas
dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.
Cyber crime adalah upaya memasuki/menggunakan fasilitas
komputer/jaringan komputer tanpa ijin dan melawan hukum atau tanpa
menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki
atau digunakan tersebut10. Menurut Andi Hamzah mengartikan cyber crime
sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai
penggunaan komputer secara illegal11. Lebih lanjut pengertian kejahatan komputer
di definisikan oleh 3 ahli komputer yakni12: (a) menurut Forester & Morrison
(1994) mendefinisikan kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana
komputer digunakan sebagai senjata utama; (b) menurut Girasa (2002),
mendefinisiskan cyber crime sebagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi
komputer sebagai komponen utama; (c) menurut Tavani (2000) memberikan
definisi cyber crime yang lebih menarik, yaitu kejahatan dimana tindakan
kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi
di dunia cyber.
Definisi kejahatan perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan tidak memberikan definisi tertentu tentang kejahatan
perbankan. Meski tidak memberikan definisi tentang kejahatan perbankan, UU
perbankan menetapkan 13 definisi dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga
belas kejahatan perbankan tersebut dapat digolongkan kepada 4 macam yaitu : (a)
Kejahatan yang berkaitan dengan perizinan, (b) Kejahatan yang berkaitan dengan
rahasia bank, (c) Kejahatan yang berkaitan dengan administrasi, pengawasan dan
pembinaan, (d) Kejahatan yang berkaitan dengan usaha bank.
10 http : // Saefudiendjsh.blogspot.com, Cyber Crime In Cyber Law Era, 200711 Andi Hamzah, Aspek – Aspek Pidana Dibidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta 1989: hal.12 Dikutip dari Goegle.com, Kejahatan Dunia maya (Cyber Crime), diakses tanggal 23 Januari 2010
14
Dalam kamus teknologi informasi disebutkan bahwa cyberspace adalah
ruang maya tempat bertemunya jutaan pikiran manusia di jalan raya informasi
yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Pada cyberspace ini
dapat diakses berbagai macam informasi dan bertukar informasi melalui jaringan
yang terhubung ke seluruh dunia. Bahkan dapat dilakukan transaksi
(teleshopping), diskusi (teleconference), tanya jawab dalam sebuah mailing list
community, atau sekedar bercakap-cakap (chating).
Internet adalah sistem informasi global yang menghubungkan berbagai
jaringan komputer secara bersama-sama dalam suatu ruang global berbasis
internet protokol. Internet merupakan jaringan luas dari komputer yang lazim
disebut dengan worldwide network, juga merupakan jaringan komputer yang
terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat
optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran
kecil13.
Internet banking merupakan salah satu produk perbankan elektronik yang
ditawarkan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan
transaksi perbankan non tunai melalui komputer dan jaringan internet.
BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1. Diagram Fishbone
Diagram ”Tulang Ikan” atau Fishbone diagram sering pula disebut
Ishikawa diagram sehubungan dengan perangkat diagram sebab akibat ini pertama
kali diperkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa dari Jepang. Gasversz (1997: 112)
mengungkapkan bahwa ”Diagram sebab akibat ini merupakan pendekatan
terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam
menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan
yang ada. Selanjutnya diungkapkan bahwa diagram ini bisa digunakan dalam
situasi: 1) terdapat pertemuan diskusi dengan menggunakan brainstorming untuk
mengidentifikasi mengapa suatu masalah terjadi, 2) diperlukan analisis lebih
terperinci terhadap suatu masalah, dan 3) terdapat kesulitan untuk memisahkan
13 Balian Zahab, Bandung, 2009, dikutip dari institute Komputer Indonesia, 1981:hal.1.15
penyebab dan akibat. Berikut disarikan dari Gasversz (1997, 112:114) tentang
langkah-langkah penggunaan diagram Fishbone.
1) Dapatkan kesepakatan tentang masalah yang terjadi dan diungkapkan masalah
itu sebagai suatu pertanyaan masalah (problem question).
2) Bangkitkan sekumpulan penyebab yang mungkin, dengan menggunakan
teknik brainstorming atau membentuk anggota tim yang memiliki ide-ide
berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.
3) Gambarkan diagram dengan pertanyaan masalah ditempatkan pada sisi kanan
(membentuk kepala ikan) dan kategori utama seperti: material, metode,
manusia, mesin, pengukuran dan lingkungan ditempatkan pada cabang-cabang
utama (membentuk tulang-tulang besar dari ikan). Kategori utama ini bisa
diubah sesuai dengan kebutuhan.
4) Tetapkan setiap penyebab dalam kategori utama yang sesuai dengan
menempatkan pada cabang yang sesusai.
5) Untuk setiap penyebab yang mungkin, tanyakan ”mengapa?” untuk
menemukan akar penyebab, kemudian daftarkan akar-akar penyebab masalah
itu pada cabang-cabang yang sesuai dengan kategori utama (membentuk
tulang-tulang kecil dari ikan). Untuk menemukan akar penyebab, kita adapat
menggunakan teknik bertanya mengapa lima kali (Five Why).
6) Interpretasikan diagram sebab akibat itu dengan melihat penyebab-penyebab
yang muncul secara berulang, kemudian dapatkan kesepakatan melalui
konsensus tentang penyebab itu. Selanjutnya fokuskan perhatian pada
penyebab yang dipilih melalui konsensus itu.
7) Terapkan hasil analisis dengan menggunakan diagram sebab-akibat itu dengan
cara mengembangkan dan mengimplementasikan tindakan korektif, serta
memonitor hasil-hasil untuk menjamin bahwa tindakan korektif yang
dilakukan itu efektif karena telah menghilangkan akar penyebab dari masalah
yang dihadapi.
Pada gambar diperlihatkan gambaran umum tentang model tulang ikan
16
Gambar 3.3. Model Tulang Ikan
3.2. Metode Penelitian Tahun 1
3.2.1. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menghasilkan model perlindungan
hukum dan tanggungjawab spiritual yang sesuai dengan kondisi
masyarakat setempat, (2) Menghasilkan pola kemitraan antara
pemerintah, stakeholder dan masyarakat meliputi: struktur
kelembagaan, pembagian tugas, fungsi dan kewenangan
3.2.2. Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) Action
Research, (2) Tehnik Participatory Rural Apraisal, (3) Focus Group
Discussion (FGD) dan (4) Triangulasi. Penelitian ini akan berlangsung
selama satu tahun (tahun kedua), Proses implementasi didampingi oleh
suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping
sebaiknya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Peran utama Tim
pendamping adalah mendampingi mahasiswa sebagai calon pengusaha
sosial dan masyarakat sebagai mitra dalam melaksanakan sosial
kewiusahaan dari perguruan tinggi. Peran tim pendamping pada awal
proses sangat aktif tetapi akan berkurang selama proses berjalan sampai
masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.
(Chambers, 2001; DitjenNak, 2000; Ndraha, T. 1982)
17
- Target : Menggali konsep perlindungan hukum dan tanggung jawab spiritual sebagai dasar penggunaan internet bangking.
- Kegiatan : mengkaji konsep perlindungan hukum dan tanggungjawab spiritual sebagai dasar penggunaan internet banking berlandaskan nilai-nilai Hindu di BPR di Bali.
- Indikator keberhasilan : ditemukan-nya konsep perlindungan hukum (raksam) dan tanggungjawab spiritual (sadhana) sebagai dasar penggunaan internet banking berlandaskan nilai-nilai Hindu di BPR di Bali
- Target : uji konsep bunga perlindungan hukum dan tanggung jawab spiritual.
- Kegiatan : penerapan konsep perlindungan hukum (raksam) dan tanggungjawab spiritual pada penggunaan internet bangking yang berlandaskan nilai-nilai hindu
- Indikator keberhasilan : Konsep perlindungan hukum (raksam) dan tanggungjawab spiritual (sadhana) pada penggunaan internet banking pada BPR di Bali
Tahun I Tahun II
Tahun I Tahun II
DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 1989, Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta
Balian Zahab, Bandung, 2009, dikutip dari institute Komputer Indonesia, 1981
Budi Agus Riswandi, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
Dikutip dari http://www.fdic.gov.html/,Diakses tanggal 14 Agustus 2010
Dikutip dari Goegle.com, Kejahatan Dunia maya (Cyber Crime), diakses tanggal 23 Januari 2010
G.M Verry Stuart dalam Hermansyah, 2005, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
http : // Saefudiendjsh.blogspot.com, Cyber Crime In Cyber Law Era, 2007
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Ce.ke Delapan, Balai Pustaka,1996
Kasmir, 2008, Manajemen Perbankan, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
Khairil Aswan Harahap, 2009, Perlindungan Hukum Nasabah Bank dalam Cyber Crime
Komunitas Pelopor Perubahan Peradaban, (Law Study Forum (LSF)), Cyber Crime In Cyber Law Era, <http : // Saufidiendjsh. Blogspot.com> diakses tanggal 21 Juli 2010
O.P Simorangkir dalam Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju
Philipus M.Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Percetakan M Print , Edisi Khusus, Surabaya
Kitab Suci:Manawa DharmasastraBhagawad GitaSarasamuscaya
Undang-Undang:Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang PerbankanUndang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
18
19
