Kebijakan Pemerintahan Gusdur

Kebijakan Kebijakan PemerintahPemerintahReformasiReformasi

Pada MasaPada Masa Pemerintahan Pemerintahan

Gus DurGus Dur

Kebijakan Kebijakan PemerintahPemerintahReformasiReformasi

Pada MasaPada Masa Pemerintahan Pemerintahan

Gus DurGus Dur

KH. Abdul Rahman Wahid

BIDANGPOLITIK

MASAPEMERINTA

HAN

VIDEO 2

PENDSOSBUD

BIDANGHUKUM

BIDANGMILITER

BIDANGEKONOMI

VIDEO 1MAKEMAKE

RR

NEXT

NEXT

Muhamad Yogi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara

KE AWAL

Kasihan GW Lihat indonesia yang terus di landa berbagai masalah Jaman GW memimpin kagak gini gini amat

Kasihan GW Lihat indonesia yang terus di landa berbagai masalah Jaman GW memimpin kagak gini gini amat

KE KE AWALAWAL

KE KE AWALAWAL

Video 2 KE AWAL

Pemerintahan Presiden Gus Dur meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.Inilah era yang disebut drunken master tactic regime

KE AWALKE AWALKE AWALKE AWAL

Kebijakan-Kebijakan yang dibuatKebijakan-Kebijakan yang dibuat

1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966

tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai

terlarang di seluruh wilayah RI. 2. penundaan bantuan IMF 3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri: - Menyiapkan Program PR & "Marketing"- Menugaskan "Special Envoys" 4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia:

memanfaatkan perkembangan kontemporer

1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966

tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai

terlarang di seluruh wilayah RI. 2. penundaan bantuan IMF 3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri: - Menyiapkan Program PR & "Marketing"- Menugaskan "Special Envoys" 4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia:

memanfaatkan perkembangan kontemporer

KE AWALKE AWAL

1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan

daerah dengan pusat pada tahun 20012. Penajaman Visi Ekonomi 3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional

(Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor) 4. Penajaman restrukturisasi Perbankan 5. Penajaman restrukturisasi BUMN 6. Penajaman restrukturisasi sektor riil 7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan

krisis, termasuk kesehatan

1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan

daerah dengan pusat pada tahun 20012. Penajaman Visi Ekonomi 3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional

(Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor) 4. Penajaman restrukturisasi Perbankan 5. Penajaman restrukturisasi BUMN 6. Penajaman restrukturisasi sektor riil 7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan

krisis, termasuk kesehatan

KE AWALKE AWAL

1. Penajaman program JPS Pendidikan dan kesehatan:

yakinkan wajib Belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara 2. Membangun kembali rasa saling percaya

antar warga negara (social cohesiveness) 3. Penggalangan demonstrasi guru-guru Jawa

Barat ke DPR

KE AWAL

1. Membentuk Badan Reformasi Hukum: 2. Inventarisasi kasus-kasus korupsi "besar"

dan pernyataan tindak lanjut penyelesaiannya 3. Penataan institusi penegakan hukum:

kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan: (struktur,

personil, kompensasi, mekanisme kerja, dsb.)

KE AWAL

1. Solusi penyelesaian konflik di AcehTanpa Kodam, 70.000 ribu tentara organik di Aceh yang

melakukan operasi militer melalui Inpres No. 4 2000

KE AWAL