View
2.310
Download
2
Category
Preview:
DESCRIPTION
Citation preview
I S I
Latar Belakang
Agenda 21
Latar BelakangDalam sektor pariwisata, respons berkisar
sekitar konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berkelanjutan, yang menitikberatkan pada ‘pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa hingga kita dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika, seraya mempertahankan keterpaduan budaya, proses ekologi yang penting, keragaman biologi dan sistem pendukung kehidupan’ (Tourism Canada disebutkan dalam Murphy, 1994: 279)
Latar BelakangPada masa kini tampaknya pariwisata
berkelanjutan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggolongkan semua produk pariwisata yang ramah lingkungan
Latar Belakang Menurut World Tourism Organization (WTO) pembangunan berkelanjutan
meliputi meningkatkan mutu kehidupan penduduk lokal, memberikan pengalaman yang bermutu kepada wisatawan, dan mendukung sumber daya lingkungan yang digunakan sistem pariwisata (WTO, 1993, 1997). Karena itu, WTO menjelaskan, pembangunan berkelanjutan harus berdasarkan perkembangan hubungan antara industri pariwisata, pendukung lingkungan dan masyarakat (WTO, 1993). Hubungan ini mencakup tiga prinsip pembangunan berkelanjutan (WTO, 1993: 10; Mowforth dan Munt, 1998: 105-11).
1. Kelanjutan ekologi – pembangunan yang sesuai dengan perawatan proses ekologi yang diperlukan, keragaman biologi dan sumber daya biologi2. Kelanjutan sosial dan budaya – pembangunan yang meningkatkan pengendalian manusia terhadap kehidupannya, yang sesuai dengan kebudayaan dan nilai-nilai manusia yang dipengaruhi pembangunan tersebut dan yang mempertahankan serta memperkuat identitas masyarakat3. Kelanjutan ekonomi – pembangunan yang efisien secara ekonomi, dengan sumber daya yang dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mendukung generasi di masa datang.
Latar BelakangAgenda 21 untuk perjalanan dan pariwisata
(WTO/WTTC/EC, 1995) menyediakan kerangka kerja untuk pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini menguraikan 12 prinsip yang memadu pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, 9 langkah yang harus dilaksanakan untuk sektor pemerintah dan 10 wilayah prioritas untuk sektor swasta. Prinsip umum menguraikan garis besar dalam dokumen yang dapat diterapkan pada tingkat-tingkat yang berbeda, dengan fokus khusus pada tingkat lokal. Mereka menyarankan produk pariwisata harus terdiri atas unsur berkelanjutan dan sektor pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan menuju tercapainya pembangunan berkelanjutan.
Latar BelakangStrategi tersebut lebih jauh dikembangkan dalam
‘Green Paper on Tourism’ (EC, 1995) yang fokusnya terletak pada penciptaan hubungan positif antara pengembangan ekonomi dan ekologi. Kertas kerja tersebut menyatakan bahwa daya tarik daerah tujuan wisata dan dasar ekonomi pariwisata tergantung pada konservasi dan pengelolaan sumber daya alam dan budaya. Titik berat berada pada (EC, 1995):1. Kesejahteraan wisatawan2. Perlindungan sumber daya3. Dorongan untuk berkembang dan lebih banyak organisasi yang kompetitif4. Taksiran biaya penggunaan sumber daya oleh wisatawan
Agenda 211. Perjalanan dan pariwisata semestinya dapat
membantu manusia mencapai kehidupan yang sehat dan produktif selaras dengan alam
Agenda 212. Perjalanan dan pariwisata semestinya dapat
berkontribusi terhadap konservasi, perlindungan, dan pemugaran ekosistem bumi
Agenda 21
3. Perjalanan dan pariwisata semestinya didasarkan pada pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
Agenda 214. Bangsa-bangsa seyogyanya bekerjasama
untuk mempromosikan sistem ekonomi terbuka dimana perdagangan internasional dalam layanan perjalanan dan pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan
Agenda 215. Sistem perlindungan dalam perdagangan
layanan perjalanan dan pariwisata semestinya dihentikan atau dibalik
Agenda 216. Pariwisata, keamanan, pembangunan dan
perlindungan lingkungan saling tergantung satu dengan lainnya
Agenda 217. Untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan, perlindungan lingkungan semestinya merupakan bagian integral dari proses pembangunan kepariwisataan
Agenda 218. Isu pembangunan pariwisata semestinya
ditangani oleh warganegara yang bersangkutan, dan keputusan perencanaan harus diambil pada tingkat lokal
Agenda 219. Bangsa-bangsa akan saling mengingatkan
mengenai bencana alam yang dapat mempengaruhi wisatawan atau wilayah wisatawan
Agenda 2110. Peran serta kaum wanita diperlukan untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan, karena itu kaum wanita selayaknya diberi kesempatan untuk bekerja dalam bidang perjalanan dan pariwisata
Agenda 2111. Pengembangan pariwisata semestinya
mengenal dan mendukung identitas, budaya dan minat penduduk asli
Agenda 2112. Undang-undang internasional yang
melindungi lingkungan semestinya dihormati oleh
industri perjalanan dan pariwisata di seluruh dunia
Recommended