Kewenangan dan legitimasi

Jessica T A Tambunan 14020214130075Resa Junita Anwar 14020214130076Rani Atika Marthalova 14020214130078Dinar Rian Fiona 14020214130079Zenia 140202141300

Purwantini 140202141300

Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi

KEWENANGAN adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. PRINSIP MORAL menentukan siapa yang berhak memerintah,mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang.

Sebuah bangsa atau negara mempunyai TUJUAN. Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut TUGAS. Hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut KEWENANGAN. Tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut FUNGSI

1. Hak memerintah berasal dari tradisi2. Hak memerintah berasal dari Tuhan3. Hak memerintah berasal dari Kualitas

pribadi4. Hak memerintah berasal dari peraturan

perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintah

5. Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental, seperti keahlian dan kekayaan

kewenangan

prseduralsubstansial

Masyarakatprosedural

Hukumtertulis

Tidaktertulis

Jabatan brsifat relatif tetap sedangkan

orang yang memegang dan menjalankan

fungsi (tugas dan kewenangan) jabatan

bersifat relatif tidak tetap. Sementara

umur manusia dan kearifan manusia

terbatas. Oleh karena itu, peralihan

kewenangan dari seseorang atau

kelompok ke seseorang atau kelompok

lain sangatlah diharuskan.

3 cara peralihan kewenangan :Turun temurun :

jabatan dan kewenangan dialihkankepada keturunan atau keluarga

pemegang jabatan terdahulu

Pemilihan :

dilakukan secara langsung melaluibadan perwakilan rakyat

Paksaan :

jabatan dan kewenangan terpaksa dialihkankepada orang atau kelompok lain tidak

menurut prosedur yang sudah disepakatimelainkan dengan menggunakan kekerasan

seperti revolusi dan kudeta dan ancamankekerasan

Apabila pejabat mengklaim hak

memerintah dengan menunjukkan dasar

kewenangan yang bersifat prosedural

maupun substansial maka anggota

masyarakat yang diperintah memiliki

sikap-sikap tertentu terhadap

kewenangan.

Pada umumnya sikap terhadap

kewenangan dikelompokan dalam sikap

menerima, mempertanyakan (skeptis),

Sikap masyarakat amerika serikat

terhadap kewenangan prosedural

merupakan perpaduan antara sikap

legalistik dan skeptis atas hukum yang

tidak sesuai dengan perkembangan

zaman.

Pada umumnya terhadap kewenangan

pribadi masyarakat Amerika juga

menunjukan sikap yang mendua. Disatu

pihak mereka menolak kewenangan

hanya karena orang itu memiliki kualitas

pribadi karena kharisma maupun

popularitas pribadi, dipihak lain apabila

orang itu terpilih berdasarkan prosedur

yang ditetapkan konstitusi dan undang-

undang maka mereka akan menerima dan

mendukung kewenangan tersebut.

Bahkan kewenangan itu dapat dikatakan

LegitimasiPengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Menurut easton:1. Komunitas politik2. Rezim3. Pemerintahan

Menurut andrain:1. Masyarakat politik = krisis identitas2. Hukum =krisis konstitusi3. Lembaga politik =krisis kelembagaan4. Pemimpin politik =krisis kepemimpinan5. Kebijakan =krisis kebijakan

PRALEGITIMASI BERLEGITIMASI TIDAK BERLEGITIMASI PASCA LEGITIMASI

Pra legitimasi, ada dalampemerintahan yang baru terbentukyang meyakini memiliki kewenangantapi sebagian kelompok masyarakatbelum mengakuinya

Berlegitimasi, yaitu ketika pemerintahbisa meyakinkan masyarakat danmasyarakat menerima danmengakuinya.

Tak berlegitimasi, ketika pemimpin ataupemerintah gagal mendapat pengakuandari masyarakat tapi pemimpin tersebutmenolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak berlegitimasi. Untukmempertahankan kewenangannyabiasanya digunakan cara-carakekerasan.

Pasca legitimasi, yaitu ketika dasarlegitimasi sudah berubah.

Simbolis, memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral emosional. Tradisi, dankepercayaan, dan nilai-nilai budaya padaumumnya dalam bentuk simbol-simbol. Contoh: upacara kenegaraan, pementasan wayang, pengidentifikasian diri dengan kelompokmayoritas.

Dengan cara menjanjikan danmemberikan kesejahteraan materiilkepada masyarakat. Seperti menjamintersedianya kebutuhan dasar (basecneeds), fasilitas kesehatan danpendidikan, saran produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, kesempatan kerja dan berusaha, sertamodal yang memadai.

Dengan cara menyelenggarakanpemilu (pemilihan umum) untukmenentukan para wakil rakyat, presiden, dan wakilnya, anggotalembaga tinggi negara ataureferendum untuk mengesahkan suatukebijakan umum

Tipe – Tipe

Legitimasi

Berdasarkan Prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah:

1. Legitimasi tradisional2. Legitimasi ideologi3. Legitimasi kualitas pribadi4. Legitimasi prosedural5. Legitimasi instrumental

Masyarakat

memberikan

pengakuan dan

dukungan

kepada

pemimpin

pemerintahan

karena pemimpin

tersebut

merupakan

keturunan

pemimpin

“berdarah biru”

Masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi

Contoh : Ideologi nasional Pancasila, di Indonesia

Masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap memiliki kualitas pribadi

Masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Contoh:Pemilihan Umum

Masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut menjajikan atau menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat

• Legitimasi itu pentingDua alasan utama mengapa legitimasi

menjadi penting bagi pemimpin pemerintahan:1. Legitimasi akan mendatangkan kestabilan

politik dan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial

2. Legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Krisis Legitimasi

Pengakuan dan dukungan yang memudar disebut krisis legitimasi. Krisis legitimasi biasanya terjadi pada masa transisi. Maksudnya, perubahan dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks.

Lucyan Pye menyebutkan empat sebab krisis legitimasi, yaitu:1. Prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan

yang lain.2. Persaingan yang sangat tajam dan tak sehat tetapi juga

tak disalurkan melalui prosedur yang seharusnya diantara para pemimpin pemerintah sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintahan.

3. Pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan dikalangan masyarakat.

4. Sosialisasi tentang kewengan mengalami perubahan.