[KELAS XI] PKN: Lembaga Peradilan di Indonesia

Kedudukan Lembaga Peradilan

Perlengkapan negara yang diberi tugas untuk mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional

1. Menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya.2. Menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Tugas

Jenis Lembaga Peradilan di Indonesia

Mahkamah AgungLembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain.1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi

2. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili

3. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti

Tugas dan wewenang

Peradilan UmumBadan Peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat sipil

CONTOH KASUS: Kasus Pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, lalu-lintas, perceraian (non islam)

Lingkungan Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986)

1. Pengadilan Negeri: memeriksa dan memutuskan suatu perkaraBerkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.(pengadilan tingkat pertama)

2. Pengadilan Tinggi: pengadilan banding, pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri.Berkedudukan di ibu kota provinsi(Kepala: Ketua pengadilan tinggi)

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Negeri

PengadIlan Umum

Peradilan AgamaPeradilan khusus untuk agama Islam

Memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata berdasarkan syariat islam.

Tugas & Wewenang:

Lingkungan pengadilan Agama(UU No. 7 Tahun 1989)

1.Pengadilan Agama: peradilan tingkat pertama yang tempat kedudukannya sama dengan pengadilan negeri.

2.Pengadilan tinggi agama: sama Seperti pengadilan tinggi.CONTOH KASUS; Perceraian yang beragama islam, Pembagian waris

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Agama

Peradilan Agama

Peradilan Militer

Peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI yang meiliputi angkatan darat,

angkatan laut dan angkatan udara.

Lingkungan Peradilan Militer

(No. 31 Tahun 1987)Pengadilan Militer: Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat kapten kebawah.

Pengadilan Militer Tinggi:a.Pengadilan tingkat pertama yang mengadili

kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat mayor ke atas.

b.Pengadilan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer

Pengadilan Militer Utama: Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Pengadilan Militer Pertempuran: Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit di daerah pertempuran.

Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan militer

Peradilan Militer

Peradilan Tata Usaha Negara

Badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara(UU No. 5 Tahun 1986)

1. Pengadilan Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat pertama

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat banding. Terhadap putusan terakhir dapat dimohonkan kasasi pada Mahkamah Agung

Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara

Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Konstitusi

Lembaga negara yang sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman di Indonesia.

berkedudukan di Ibu Kota Negara

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:1. Menguji undang-undang terhadap UUD 19452. Memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3. Memutus pembubaran partai politik4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga:1. Telah melakukan pelanggaran hokum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya

2. Melakukan perbuatan tercela3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presidan

dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

Komisi Yudisial

Komisi yudisial merupakan lembaga baru yang dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.

Mengusulkan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Wewenang

Tugas Komisi Yudisial

Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dengan tugas utama,a. Melakukan pendaftaran

calon hakim agungb. Melakukan seleksi

terhadap calon hakim agung

c. Menetapkan calon hakim agung

d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dengan tugas utama menerima laporan

Menerima aduan masyarakat tentang perilaku hakim,a. Melakukan

pemeriksakaan terhadap perilaku hakim

b. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada MA

Untuk menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan agar mendapatkan keadilan.

[ Hakim harus menerima dan tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk untuk disidangkan.

Peran Lembaga

Peradilan

Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang pertama kali diajukan yang menjadi kewenangannya. Fungsinya memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan yang diajukan oleh tersangka atau kuasa hukum.

Pengadilan banding atas keputusan pada pengadilan tingkat pertama. Fungsi lainnya:1. Menjadi pemimpin bagi pengadilan-

pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya

peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan itu diselesaikan dengan seksama

3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri didaerah hukumnya

4. Untuk kepentingan negara dan keadilan

Pengadilan

Tingkat Kedua

Pengadilan Tingkat Kasasi

• Memeriksa dan memutus permohonan kasasi,• Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan

pengadilan yang memperolah kekuatan hukum yang pasti

Kasasi berarti pembatalan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan:1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

Ketentuan Pengadilan

1. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum

2. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nila-nilai hokum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa

3. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain

5. Pengadilan tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan6. Peradilan dilakukan “demi keadlian berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”7. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan8. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan9. Semua pengadilan memeriksa,mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim.10. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

Thank You Bozqu.