pengendalian (titipan temen)

SISTEM PENGENDALIAN

MANAJEMEN

2

Tuliskan nama Anda di sudut kanan atas

dengan huruf capital.

3

Tuliskan angka yang menjadi

preferensi Anda.

4

Tuliskan nama orang terdekat Anda.

Ground Rules

1. Mendengar dan berpartisipasi aktif di dalam

kelas.

2. Mulailah dengan memahami dan kemudian

menjadi paham.

3. Hadir tepat waktu termasuk pada saat kembali ke

kelas setelah istirahat.

4. Handphone dimatikan/dialihkan ke nada getar.

6

LATAR BELAKANG

1. Auditor harus memahami rancangan sistempengendalian intern dan mengujipenerapannya – Butir 3021 SA APIP

2. Tujuan pemahaman dan pengujian tsb utkmenentukan:

Saat pelaksanaan audit

Jangka waktu audit

Prosedur audit yang diperlukan

7

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkanmampu memahami Sistem PengendalianManajemen(SPM) dan fungsinya dalam

pelaksanaan audit

8

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Peserta diklat mampu:

1. Menjelaskan kembali latar belakang danperkembangan SPM, pengertian dan konsep dasarSPM, jenis-jenis pengendalian dan keterbatasanSPM

2. Menjelaskan kembali tujuan perancangan, persyaratan, dan penanggung jawab SPM

3. Menjelaskan kembali sarana dan komponen SPM

4. Melaksanakan prosedur dan metode penilaian SPM sebagai media penilaian keandalan SPM

9

P

M

S

• Konsep Dasar

• Sarana dan Unsur

• Prosedur & Metode Pemahaman

POKOK BAHASAN

• Tujuan dan Persyaratan

10

METODOLOGI PEMBELAJARAN

Andragogy

Peserta Diklat

Curahpendapat

diskusi latihanStudikasus

WI

ceramah

v v

11

KONSEP DASAR

1/14/2015

Planning

Organizing

Actuating

Controlling

FUNGSI MANAJEMEN

•Std/kriteria

•Hasil vs std

•Perbaikan

•komunikasi

StaffingLeading

1/14/2015

• Pengawasan

versus

• Pengendalian

14

JENIS PENGAWASAN

Empat Jenis Pengawasan

1. Pengawasan Melekat (Waskat)

2. Pengawasan Fungsional (Wasnal)

3. Pengawasan Legislatif (Wasleg)

4. Pengawasan Masyarakat (Wasmas)

(SANRI, 1996)

15

TELAAH &

UJI SPM

LAPORAN

HASIL

AUDIT

AUDIT

LANJUTAN

Proses Temuan Pemeriksaan

SURVEI

PENDA-

HULUAN

TAO FAO AO

DALAM POLA PIKIR BUKAN POLA TINDAK

JIKA TIDAK TERUNGKAP TAO, TIDAK DIJUMPAI TEMUAN

BERARTI ATAU TIDAK MENDUKUNG AO, AUDIT DIHENTIKAN

DAN SUSUN LAPORAN TANPA TEMUAN.

16

MENGAPA AUDITOR

PELAJARI SPM

Evaluasi SPM Dalam Audit Operasional

Sasaran Audit

Sementara (TAO)Sasaran Audit

Pasti (FAO).

untuk memastikan

Menilai SPM

17

MANFAAT PEMAHAMAN SPM BAGI AUDITOR

a. Menghindari terjadinya risiko audit

b. Dasar menetapkan arah, luas, sifat

dan lamanya audit

c. Mempercepat proses audit karena

sudah terarah

Risk???

19

PENGERTIAN PENGENDALIAN

Arti Sempit

Internal check

•Lbh dr internal check

•Rencana organisasi,

•Metode dan

upaya koordinasi

Proses yg

dipengaruhi

manusia

•Efektivitas & Efisiensi

•Keandalan LapKeu

•Ketaatan

AICPA (1949)Bennett (1930) COSO (1992)

Deteksi

penyimpangan/

fraud

•Perlindungan aset

•Keandalan data akuntansi

•Efisiensi operasi

•Ketaatan

20

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pendekatan COSO

5 komponen

pengendalian

Rangkaian

terjalin

erat

Lingkungan Pengendalian

menjadi landasan komponen lainnya

Dalam Lingkungan Pengendalian

manajemen menaksir risiko untuk

pencapaian tujuan

Aktivitas pengendalian diimplementasikan

memastikan arahan manajemen diikuti

Informasi relevan dicatat, diinformasikan

ke seluruh bagian organisasi

Seluruh proses dipantau terus-menerus,

diperbaiki bila perlu

21

KONSEP DASAR

Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus (A continuous built-in component of

operations)

Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia

Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang

mutlak

22

JENIS-JENIS PENGENDALIAN

1. Pengendalian pencegahan

(Preventive controls)

2. Pengendalian deteksi (Detective

controls)

3. Pengendalian koreksi (Corrective

controls)

4. Pengendalian pengarahan/

langsung (Directive controls)

5. Pengendalian kompensatif

(Compensating controls)

23

1. Pengendalian Pencegahan

Contoh :

Kejujuran,

personel yang kompeten,

pemisahan fungsi,

reviu pengawasan,

pengendalian ganda

Pengendalian dirancang

mencegah sesuatu tak

diinginkan sebelum terjadi

Susah

nich..!

24

2. Pengendalian Deteksi

Contoh :

Rekonsiliasi bank,

Pengecekan kinerja

Cek fisik,

Konfirmasi piutang

Pengendalian dimaksudkan mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Ada apa

nich..?

25

3. Pengendalian Koreksi

Pengendalian melalui koreksi

terhadap masalah yang

terdeteksi oleh pengendalian

deteksi.

Contoh :

Memperbaiki penyimpangan yang

terjadi,

Memberi sanksi kepada petugas yang

melakukan penyimpangan

Waduuh..

ada yang

keliru nich..!

26

4. Pengendalian Pengarahan

Contoh :

Supervisi atasan atas bawahan,

Pengawasan mandor pada pekerja.

• Pengendalian pada saat kegiatan sedang berlangsung, agar kegiatan dilaksanakan sesuai kebijakan atau ketentuan berlaku

Siap

Pak..!

27

5. Pengendalian Pengganti

Contoh :

Pengawasan langsung pimpinan organisasi kecil karena pemisahan fungsi tidak dapat dilakukan

• Pengendalian yang dimaksudkan memperkuat pengendalian karena tidak terlaksananya suatu aktivitas pengendalian

Terpaksa ikut

nyemplung..!

Boss

28

1. Pertimbangan kurang matang

2. Pelaksana gagal menerjemahkan perintah

3. Pengabaian manajemen

(beda dengan intervensi manajemen )

4. Kolusi

mengabaikan kebijakan

/prosedur untuk

kepentingan organisasi

Keterbatasanpengendalian manajemen

29

1. Pertimbangan kurang matang

Keputusan/kebijakan yang diambil tidak

didasarkan suatu pertimbangan rasional

berdasarkan informasi yang ada

Keterbatasan

pengendalian manajemen

30

• Sikap tidak peduli, membiarkan terjadinya penyimpangan, terlalu percaya.

2. Pengabaian manajemen

management override

Keterbatasan

pengendalian manajemen

31

3. Gagal menerjemahkan perintah

• Kesengajaan, ketidakmampuan /teliti dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur

• Hasil yg dicapai tidak sesuai yg diharapkan

Keterbatasan

pengendalian manajemen

32

4. Kolusi

collusion

• Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yg bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/golongan.

Keterbatasan

pengendalian manajemen

PERKEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERN DI INDONESIA

1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang PedomanPelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, KeputusanMenteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk PelaksanaanPengawasan Melekat yang diperbaharui dengan KeputusanMenteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:

Unsur-unsur Waskat adalah :

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

33

34

DASAR HUKUM SPIP

34

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan

APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern

yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 56 ayat (4) : hal yang sama utk Kepala SKPD

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden

selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem

Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

DEFINISI SPIP

35

PP 60/2008

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

36

REVIEW DAN

LATIHAN SOAL

37

TUJUAN DAN

PERSYARATAN

38

Tujuan PERANCANGAN SISTEMpengendalian manajemen

• Diperolehnya keandalan danintegritas informasi

• Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

• Melindungi aset organisasi

• Pencapaian kegiatan yang efisiendan efektif

39

Informasi yang dapat diandalkan

Didukung data sah, lengkap, tepat waktu

Diotorisasi pejabat berwenang

Dinilai dengan mata uang berlaku

sesuai ketentuan

Dikelompokkan & dicatat pada pos

yang sesuai

Diikhtisarkan & dicatat dengan

penjelasan cukup dan mudah

dipahami

40

Taat pada ketentuan

Kegiatan yang dilaksanakan tidak

sesuai dengan kebijakan, prosedur,

rencana, dan peraturan yang berlaku

akan merugikan organisasi

41

Pengamanan aset/harta

Pengamanan aset dilakukan

dengan:

penyediaan petugas

pengamanan

penggunaan password

akses komputer

pembatasan individu

penggunaan asset

42

Ekonomis & Efisien

Ekonomis

Perolehan

Aset

Beli dengan harga

menguntungkan

Tepat waktu

Tepat mutu

Tepat jumlah

Tepat harga

Taat azas

Efisien

Pemanfaatan

Aset

Sumber daya

terbatas

Hasil kualitas tinggi

/pelayanan prima

43

EFEKTIF

Berhasilguna

Efektif

Berdayaguna

Capai sasaran

sesuai rencana

Bangun jembatan

selesai tepat

waktu & mutu

Contoh:

Hasil bermanfaat

sesuai kebutuhan

Jembatan selesai

dibangun, bermanfaat

melancarkan mobilitas

dan perekonomian

Contoh:

44

Penanggungjawab SPM

Tujuan tidak

tercapai

Risiko kecurangan

Risiko SPM tdk

berjalan

Manajemen

Pengendalian

Manajemen

Meminimalkan risiko

manajenen

45

Pengorbanan waktu

Dokumentasimenambah biaya

Otorisasi menyitawaktu manajemen

Konflik dgn sasaranoperasional

BIAYA

Meningkatkan akuntabilitas

Efektif dlm melindungi aset

Pengendalian sumber daya

Lebih taat pd kebjkn & prosdr

Menghindari fokusberlebihan pd efisiensi dgnukuran efektivitas

MANFAAT

BIAYA DAN MANFAAT SPM

46

SYARAT-SYARAT SPM

SPM

Efektivitas

andal

Tujuan tercapai

47

SYARAT-SYARAT SPM

a. Keyakinan memadai

b. Dukungan perilaku

c. Integritas dan kompetensi

d. Tujuan pengendalian

e. Pengendalian monitoring

Standar Umum

48

SYARAT-SYARAT SPM

a. Pendokumentasian

b. Pencatatan benar & tepat waktu

c. Otorisasi & pelaksanaan transaksi

oleh personil yang tepat

d. Pemisahan tugas, atas otorisasi,

pemrosesan, pencatatan, & reviu

e. Supervisi berkesinambungan oleh

personil kompeten

f. Pembatasan akses pada sumber-

daya/catatan dan akuntabilitasnya

Standar Rinci

49

1. Kompetensi karyawan sesuai tanggung jawab

2. Pemisahan tanggungjawab & fungsi

3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik, dan

pengawasan atas aktiva, utang, penerimaan dan

pengeluaran

4. Pengendalian penggunaan aktiva, dokumen, dan

formulir penting

5. Pembandingan catatan aktiva & utang dengan

fisiknya

Pemenuhan unsur perancangan SPM

50

SYARAT-SYARAT PERANCANGAN

SPM MENURUT INTOSAI

a. Terintegrasi – bukan ditambahkan pada kegiatan

b. Harus ada dukungan dan peran serta manusia

c. Dirancang untuk mencapai tujuan organisasi

d. Dapat mengurangi dan mencegah terjadinya risiko

e. Memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya

52

SARANA DAN UNSUR

PENGENDALIAN

MANAJEMEN

53

Sarana dan komponen SPM

Media yang dipakai dalammenilai efektivitas suatu

SPM

8 Unsur5 unsur(COSO)

54

SPM 8 UNSUR vs SPIP

Pngorgnisasian

Kebijakan

Prosedur

Personalia

Perencanaan

Pencatatan

PelaporanReviu Intern

Cakupan :

•8 UNSUR hanya hard control

•SPIP mencakup hard control dan soft control

•SPIP lebih fokus pada diri manusia

55

56

PENGORGANISASIAN

Organisasi

Bentuk persekutuan dua

orang atau lebih bekerja

bersama-sama, secara formal

saling terikat dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah

ditentukan

57

Pengorganisasian

Proses pembentukan organisasi

(departementalisasi):

menyusun struktur organisasi

memerinci kegiatan

mengelompokkan kegiatan sejenis

membagi tugas di antara

anggota org.

menggariskan hubungan atasan

bawahan

dengan tujuan mencapai sasaran

atau target.

58

FAKTOR PENTING DALAM PENGORGANISASIAN

1 PROSES PEMBENTUKANNYA MENGACU PADA

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

2 PERSYARATAN KOMPETENSI SDM

3 PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

4 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS TUGAS DAN

KINERJA

5 PENDEFINISIAN WEWENANG DAN TANGGUNG

JAWAB SEIMBANG DENGAN TUGAS DAN

FUNGSINYA

6 PENDELEGASIAN WEWENANG DIIKUTI DENGAN

TANGGUNG JAWAB YANG SESUAI DENGAN TUGAS

DAN FUNGSI

59

Departementalisasi

Organisasi Audit - BPKP

Kepala

Deputi

Investigasi

Deputi

Polsoskam

Deputi

Akuntan

Negara

Sekretaris

Utama

Deputi

Perekonomian

Deputi

Pengawasan

Keuangan

Daerah

60

Departementalisasi

Organisasi Audit - BPKP

Deputi

Akuntan

Negara

Direktur

Pengawasan

Usaha

Perminyakan

Direktur

Pengawasan

Usaha

Perhubungan dan

Pariwisata

Direktur

Pengawasan

Usaha

Manufaktur

Direktur

Pengawasan

Usaha

Perkebunan

Direktur

Pengawasan

BUMD

Subdiit

Perhubungan

Subdit

Pariwisata

PFA

61

Departementalisasi Organisasi Audit –

State of Ohio Office of The Auditor

Auditor Of State

Direktur

Audit Keuangan

Direktur

Audit KinerjaDirektur

Jasa Manajemen

Direktur

Penunjang

Direktur

Audit Investigasi

62

63

Pengertian Kebijakan

Pengelolaan

Organisasi

Tujuan

Organisasi

Alternatif

tindakan

Kebijakan

Pilihan

tindakan

64

1. Jelas dan dibuat secara tertulis

2. Efektif dikomunikasikan kepada

seluruh personil

3. Tidak bertentangan dengan aturan

yang lebih tinggi

4. Ditinjau secara berkala

5. Selaras dengan tujuan organisasi

6. Meningkatkan disiplin kerja

FAKTOR YG HARUS DIPERHATIKAN DLM KEBIJAKAN

65

PERENCANAAN

66

PERENCANAAN

PENGERTIAN

SUATU PROSES PENETAPAN :

• TUJUAN

• CARA PELAKSANAAN

• KEBUTUHAN TENAGA DAN

DANA

• WAKTU PELAKSANAAN

• PERSYARATAN DAN ATURAN YG

HRS DITAATI

67

SYARAT PERENCANAAN YANG BAIK

1. SETIAP KEGIATAN HRS DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU

2. PILIHAN ALTERNATIF YG SESUAI DENGAN ATURAN DAN PALING MENGUNTUNGKAN

3. SEREALISTIS MUNGKIN MEMPERHATIKAN KONDISI YG ADA

4. MELIBATKAN UNSUR PIMPINAN DAN BAWAHAN

5. DIKOMUNIKASIKAN SECARA EFEKTIF

68

69

PENGERTIAN

Prosedur menjelaskan langkah-

langkah nyata harus dilakukan

memenuhi kebijakan

Prosedur, alat manajemen

untuk menjamin

terlaksananya aktivitas

sesuai dengan kebijakan

pimpinan

Pedoman atau arah yang jelas

tentang apa yang harus

dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan manajemen

70

SYARAT-SYARAT PROSEDUR YANG BAIK

1. Prosedur hrs selaras dengan kebijakan

2. Prosedur dibuat tertulis dan sistematis

3. Mempertimbangkan peraturan perundangan

yang terkait

4. Memperhatikan unsur pengecekan internal

(cross check)

5. Tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu

sama lain

6. Sederhana dan mudah dipahami

7. Ditinjau secara berkala

71

PENCATATAN

72

PENCATATAN

Pengertian

Salah satu sarana pengendalian

manajemen yang berfungsi untuk

mendokumentasikan kejadian atau

peristiwa yang terjadi pada suatu

organisasi.

73

Pencatatan diperlukan karena

ingatan manusia terbatas

74

SYARAT PENCATATAN YANG BAIK

1. TELITI, AKURAT DAN TEPAT

WAKTU

2. MENJAMIN PENGENDALIAN YG

CUKUP ATAS HARTA DAN

KEWAJIBAN

3. PENCATATAN DIPISAHKAN DARI

FUNGSI PENGUASAAN DAN

PENYIMPANAN

4. PENGECEKAN INTERNAL ANTAR

CATATAN

5. DIREVIU SECARA BERKALA

75

PELAPORAN

76

PELAPORAN

Pengertian :

1. suatu bentuk penyampaian informasi tertulis

dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja

yang lebih tinggi (bawahan kepada atasan).

2. Sarana pertanggunjawaban pelaksanaan

kegiatan :

• What, apa yang telah terjadi

• Where, dimana kejadiannya

• When, kapan peristiwa terjadi

• Why, mengapa hal itu terjadi (bila ada

deviasi)

• Who, siapa bertanggungjawab atas

kejadian

• How, bagaimana hal tersebut terjadi

77

Prinsip Penyusunan Laporan

Informasi penting

Bertindak Penerima

Laporan

Meyakinkan

Tergerak

78

SYARAT PELAPORAN YANG BAIK

1. MEMBERIKAN INFORMASI TERKINI

2. MENGANDUNG KEBENARAN,

OBYEKTIF DAN DAPAT DIBUKTIKAN

3. TEPAT WAKTU

4. ADA KEHARUSAN MEMBUAT LAPORAN SCR TERTULIS

5. DIDUKUNG BUKTI YG MEMADAI

79

PERSONALIA

80

PERSONIL

PENGERTIAN

1. Personil merupakan sub sistem dalam suatu

organisasi yang diciptakan agar pegawai dapat

dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk

mencapai tujuan organisasi.

2. Usaha untuk meningkatkan kemampuan,

semangat dan gairah kerja, serta disiplin

pegawai.

81

PENGELOLAAN PERSONIL YANG BAIK

1. Penempatan pegawai berdasarkan prinsipthe right man on the right place

2. Diangkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan (formasi)

3. Ada supervisi yang memadai

4. Reward and Punishment

5. Ada program pembinaan secaraberkesinambungan (Diklat untukmeningkatkan kemampuan, keahlian, ketrampilan dan pengembangan karirpegawai)

6. Ada kebijakan rotasi dan mutasi

82

REVIU INTERN

83

REVIU INTERN

PENGERTIAN

Reviu Intern merupakan kegiatan untuk meyakini bahwa semua sarana pengendalian yang lain telah berfungsi sebagaimana mestinya.

84

REVIU INTERN

Supervisi merupakan pengawasan atasan

langsung yang dari hasilnya dapat melakukan

tindakan langsung terhadap bawahannya.

Reviu intern bisa berbentuk audit intern atau

inspeksi oleh staf yang independen dari

kegiatan/operasi yang direviu.

Reviu intern tidak dapat melakukan tindakan

langsung dari hasil reviunya, tetapi

bertanggungjawab memberi

saran/rekomendasi.

85

SYARAT REVIU INTERN YANG BAIK

1. KEDUDUKAN ORGANISASI YG TEPAT2. LINGKUP TUGAS JELAS3. PERSONIL YANG KOMPETEN4. TUJUAN PEKERJAAN UTK PERBAIKAN5. ADA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT6. PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN

DAN KETRAMPILAN SECARA BERKESINAMBUNGAN

86

Kasus 1 & 2 (hal 74-75)

- Diskusi Kelompok

- Pembahasan

87

5 UNSUR

SPIP

90

Lingkungan pengendalian

Manager

Kondisi yang diciptakan

dalam instansi pemerintah

dengan membangun

“atmosfir” yg kondusif guna

mendorong

terimplemetasinya SPIP

Kesadaran semua

personil akan pentingnya

pengendalian

91

Europe vs Italy

Prasyarat Lingkungkan Pengendalian

Dalam Instansi Pemerintah terdapat pegawai yang:

1. Kompeten

2. memahami tanggung jawab

3. memahami batasan kewenangan

4. Memiliki pengetahuan yang memadai

5. Memiliki kesadaran dan komitmen melakukan apa yang benar

6. Berkomitmen mematuhi kebijakan dan prosedur, termasuk

standar etika dan perilaku

94

Lingkungan PengendalianSub Unsur

1. Integritas & Nilai Etika

2. Komitmen Kompetensi

3. Kepemimpinan yg kondusif

5. Struktur Organisasi

6. Kebijakan SDM

& Aplikasinya

7. Peran APIP

8. Hub Kerja dgn IP Lain

4. Wewenang & tanggung jwb

95

Integritas dan Nilai Etika

• Etika memuat nilai moral yg diyakini benar

• Integritas: kepribadian yg jujur, berani,

bijaksana, dan bertanggung jawab

Implementasi penegakan integritas dan nilai etika:

1. Ada aturan perilaku

2. Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku

3. Tindakan disiplin utk merespon deviasi/pelanggaran

4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya

intervensi/pengabaian manajemen

5. Menghapus kebijakan atau penugasan yg memberi

ruang untuk perilaku yg tak etis

96

Seberapa Etis???

97

Komitmen thd Kompetensi

Mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat

kompetensi utk tugas tertentu

Implementasi:

1. Identifikasi dan definisi tugas dalam suatu pekerjaan

dan jabatan — uraian tugas

2. Penyusunan standar kompetensi

3. program pelatihan utk kompetensi pekerjaan

4. Pemilihan pimpinan yg memiliki kemampuan manajerial

dan pengalaman teknis

Tingkat kompetensi diterjemahkan dlm

pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan

98

Kepemimpinan yang Kondusif

Kemauan dan kepiawaian

pemimpin yg mampu menciptakan

iklim kondusif yg dapat memotivasi

staf agar mau bekerja mencapai

tujuan yang telah ditetapkan

Implementasi:

1. Mempertimbangkan risiko dalam membuat keputusan

2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja

3. Sikap positif pimpinan mendukung fungsi tertentu

4. Melindungi aset dan informasi dari akses yg tak sah

5. Interaksi intensif antara pimpinan puncak dgn manajemen

di bawahnya

6. Respon positif atas pelaporan keu, anggaran, prog & Keg

Perlu gayakepemimpinan

yang cocokdgn kondisi IP

99

Struktur Organisasi

Empat sasaran pembentukan struktur organisasi:

1. Mengakomodir seluruh pekerjaan

2. Membagi beban pekerjaan secara seimbang

3. Koordinasi yang terpadu dan harmonis

4. Adanya pemisahan fungsi yang jelas

Implementasi:

1. Penyesuaian struktur dgn ukuran dan sifat IP

2. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab

3. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern

4. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan

strategis

5. Penetapan jumlah posisi pimpinan

100

Wewenang dan Tanggug jawab

Implementasi:

1.Pemberian wewenang sesuai dengan

tingkat tanggung jawab pegawai

2.Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb

diberikan terkait dgn pihak lain dlm IP

3.Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb

diberikan terkait dgn penerapan SPIP

Mempertimbgkan kapasitas pegawai:-Pengetahuan & Keahlian-Pemahaman yg tepat atas tujuan IP dan tindakannya terkait tujuan IP

101

Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM

Harus diciptakan kebijakan dan prosedur rekruitmen,

pelatihan, pengembangan, promosi, dan kompensasi

yang sesuai dengan aturan perilaku dan nilai etika

Implementasi:

1. Penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM,

sejak rekrutmen sampai pemberhentian

2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam

rekrutmen

3. Supervisi yang memadai thd pegawai secara periodik

Peran APIP yang Efektif

PeranAPIP

Keyakinan

memadai

Peringatandini

EfektivitasMR

Tata kelolayang baik

102

Hub Kerjasama dgn IP Lain

• proses pemilahan tugas dan kewenangan masing-masing instansi

Koordinasi

• mengidentifikasi keterkaitan tugas yang memiliki keterkaitan satu sama lain

Koordinasi• menetapkan

keterkaitan tersebut sebagai butir-butir yang akan dikoordinasikan

Koordinasi

Saling uji Saling uji

103

104

MEKANISME :

Identifikasi

Analisis

Respon/

Kelola

Risiko Tujuan

Organisasi

Penilaian Risiko

Ketidakpastian ttgkejadian dan ataudampaknnya ygmemengaruhi

pencapaian tujuan

105

Tahap Penilaian Risiko

1.Pahami Tujuan yang ingin dicapai

(tingkat Instansi dan Kegiatan)

2. Identifikasi Risiko Terkait

3.Analisis Risiko – signifikansi dampak

dan kemungkinan terjadinya

Modul Hal 61

106

Tindakan yg diperlukan untuk

mengatasi risiko; penetapan dan

pelaksanaan kebijakan dan

prosedur utk memastikan bahwa

tindakan mengatasi risiko telah

dilaksanakan secara efektif

Aktivitas Pengendalian

Karakteristik:

1. Diutamakan pd kegiatan pokok

2. Dikaitkan dengan penilaian risiko

3. Sesuai sifat khusus instansi

4. Ditetapkan secara tertulis

5. Dilaksanakan sesuai dgn yg tertulis

6. Dievaluasi secara teratur

107

Sifat Kegiatan Pengendalian

Preventif Detektif

Probabilitas

Dampak

mitigation

prevention

Psl 18 (3)

a.Reviu atas Kinerja

b.Pembinaan SDM

c.Pengendalian Sistem Informasi

d.PengendalianFisik atas Aset

e. Penetapandan Reviu

Kinerja

f. Pemisahan Fungsi

g.Otorisasi h.Pencatatan

i.Pembatasan Akses

j.Akuntabilitas k.Dokumentasi

INFORMASI & KOMUNIKASI

110

Pimpinan

Pihak yg

berkepentingan

Sistem

Informasi

Feedback

Internal

Eksternal

1. Informasi Keuangan

2. Informasi Non Keuangan

Sumber

SI mendukung keputusan strategis &

terintegrasi dgn kegiatan operasi

Pengguna

K U A L I T A S I N F O R M A S I

111

KualitasInformasi

Sesuaikebutuhan

TepatWaktu

Mutakhir

Akurat

DapatDiakses

EFEKTIF

JENIS KOMUNIKASI

113

1. Komunikasi

Internal

2. Komunikasi

Eksternal

Pimpinan Instansi

menyediakan &

memafaatkan

berbagai bentuk

& sarana

komunikasi

Pimpinan Instansi

mengelola,

mengembangkan

& memperbaharui

SI secara terus

menerus

114

5. Pemantauan(Monitoring)

Proses mengevaluasi

kualitas dan efektivitas

SPM

Pemantauan

Berkelanjutan

Tindak Lanjut

Evaluasi

Terpisah

FOKUS PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

BERGANTUNG PADA

KEDUDUKAN DAN TGJWB :

Staf Pelaksanaan tugasnya

Supervisor Tugas, fungsi dan pelaksananstaff dibawahnya

Manajemen Menengah PI dalam unit yang dipimpinnya

Pimpinan Pencapaian tujuan organisasi

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

1. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk memastikan bahwa monitoring yang sedang berjalan efektif dan melaksanakan evaluasi terpisah bila terjadi keadaan kritis.

2. Dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yang menggambarkan apakah pengendalian intern berfungsi dengan baik.

3. Komunikasi dengan pihak luar dikonfirmasikan dengan data intern yang dimiliki oleh organisasi.

4. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan adanya supervisi untuk mengawasi fungsi pengendalian intern.

5. Adanya pembandingan data yang dicatat dengan fisiknya secara periodik

6. Respon yang segera terhadap rekomendasi auditor ekstern dan intern sebagai alat untuk memperkuat pengendalian intern

7. Pertemuan rutin pimpinan instansi pemerintah dengan staf dan pelaksanaan pelatihan digunakan untuk memperoleh umpanbalik agar diketahui apakah pengendalian intern telah berjalan efektif.

8. Adanya pemantauan secara teratur kepada seluruh pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan perilaku yang berlaku.

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

EVALUASI TERPISAH

• Evaluasi pengendalian secara periodik

dan tidak menyatu dengan kegiatan

sehari-hari organisasi

• Semakin efektif pemantauan

berkelanjutan, semakin rendah

dilakukannya evaluasi terpisah

• Frekuensinya disesuaikan dengan

risiko

EVALUASI TERPISAH

1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi yang terpisah terhadap pengendalian internal IP sudah memadai

2. Metode evaluasi pengendalian intern IP harus logis dan memadai

3. Bila evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor internal (Inspektorat) harus dilaksanakan oleh sumberdaya yang memiliki kemampuan yang memadai dan independen

4. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diatasi

TINDAK LANJUT

1. IP memiliki mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu lainnya dengan segera

2. Pimpinan instansi pemerintah tanggap atas temuan-temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya yang bertujuan memperkuat pengendalian intern.

3. IP menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat.

121

REVIEW DAN

LATIHAN SOAL

122

PEMAHAMAN dan PENILAIAN

SPM

123

Tahapan PENILAIAN spm –

dalam penugasan audit

SURVEI

PENDAHULUAN

REVIU SPM

IC baik?

AUDIT LANJUTAN

(substantive test)

TEST OF

CONTROL

Tdk

Ya

•On site tour

•Study of document

•Writen description of the auditiee

•Analytical procedures

•Melakukan test of control

•Menaksir risiko pengendalian

•Membuat PKALanjutan

•Menggambarkan SPM :

•ICQ

•Flowcharts

•Narrative

•Menganalisis SPM :

•Walk through test

•Limited testing of the system

125

PROSEDUR PENILAIAN SPM

Dalam Audit Operasional

Sasaran Audit

Sementara (TAO)Sasaran Audit

Pasti (FAO).

untuk memastikan

Pahami SPM

-8 Unsur (dahulu)

-5 Unsur (terkini)

Hal yg Diperhatikan:

1. Rancangan

2. Implementasi

126

PROSEDUR PEMAHAMAN SPM

1. Membaca kebijakan dan

pedoman/sistem

2. Modifikasi dan evaluasi pengalaman

auditor yang lalu – (dlm repeat audit

krn SPM tak berubah signifikan)

3. Tanya jawab dgn pejabat dan staf

4. Memeriksa dokumen dan catatan

5. Observasi

Rancangan

Implementasi

127

METODE PEMAHAMAN SPM

Pemahaman SPM dengan cara:

1. Uraian tertulis/narasi – contoh hal 78-80

2. Bagan arus (penyajian prosedur pengendalian

menggunakan simbol-simbol) – contoh hal 82-83

3. Daftar Pertanyaan/kuesioner pengendalian intern

– diisi sendiri oleh auditor

Sering disebut juga sebagai

Pendokumentasian prosedur

Pemahaman/pengujian SPM

128

METODE PEMAHAMAN SPM

Contoh Sederhana

Kuesioner pengendalian intern

• 8 Unsur Sisdalmen (hal 85-87)

• 5 Komponen COSO (hal 88 – 90)

129

Control Self Assessment (CSA)

Identifikasi efektivitas pengendalian yang

dilakukan sendiri oleh manajemen yang

melibatkan auditor internal sebagai

fasilitator.

Hasilnya dilaporkan kepada manajemen

puncak oleh internal auditor

Dikembangkan oleh Gulf Canada Resources Ltd - 1987

130

Bentuk CSA – facilitated meeting by internal auditor

Mengungkap 4 fakta penting :

Jika fasilitator tidak punya agenda tersembunyi, orang

akan cenderung jujur

Jika menemukan sendiri masalahnya, akan menjadi

lebih terlibat dibanding ditemukan oleh auditor

Jika fasilitator tidak memaknai “control” secara

sempit, peserta lebih mampu menganalisis faktor

signifikan untuk mencapai tujuan

Masalah pengendalian lebih dikaitkan dengan

budaya, komunikasi, etika, dan kepemimpinan

Control Self Assessment (CSA)

131

• Facilitated meeting

• Untuk mengases risk dan control

atas sasaran tertentu

• Berlangsung sekitar 2 – 4 jam

132

1. Kasus No 3

Hal 95 – 98

2. Kasus Audit Kinerja

Pendidikan

134

Coffee

http://pusdiklatwas.bpkp.go.id

http://lms.bpkp.go.id

Akses ke e-Learning Pusdiklatwas BPKP:

TERIMA KASIH