Embed Size (px)
Citation preview
SISTEM PENGENDALIAN
MANAJEMEN
2
Tuliskan nama Anda di sudut kanan atas
dengan huruf capital.
3
Tuliskan angka yang menjadi
preferensi Anda.
4
Tuliskan nama orang terdekat Anda.
Ground Rules
1. Mendengar dan berpartisipasi aktif di dalam
kelas.
2. Mulailah dengan memahami dan kemudian
menjadi paham.
3. Hadir tepat waktu termasuk pada saat kembali ke
kelas setelah istirahat.
4. Handphone dimatikan/dialihkan ke nada getar.
6
LATAR BELAKANG
1. Auditor harus memahami rancangan sistempengendalian intern dan mengujipenerapannya – Butir 3021 SA APIP
2. Tujuan pemahaman dan pengujian tsb utkmenentukan:
Saat pelaksanaan audit
Jangka waktu audit
Prosedur audit yang diperlukan
7
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkanmampu memahami Sistem PengendalianManajemen(SPM) dan fungsinya dalam
pelaksanaan audit
8
TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Peserta diklat mampu:
1. Menjelaskan kembali latar belakang danperkembangan SPM, pengertian dan konsep dasarSPM, jenis-jenis pengendalian dan keterbatasanSPM
2. Menjelaskan kembali tujuan perancangan, persyaratan, dan penanggung jawab SPM
3. Menjelaskan kembali sarana dan komponen SPM
4. Melaksanakan prosedur dan metode penilaian SPM sebagai media penilaian keandalan SPM
9
P
M
S
• Konsep Dasar
• Sarana dan Unsur
• Prosedur & Metode Pemahaman
POKOK BAHASAN
• Tujuan dan Persyaratan
10
METODOLOGI PEMBELAJARAN
Andragogy
Peserta Diklat
Curahpendapat
diskusi latihanStudikasus
WI
ceramah
v v
11
KONSEP DASAR
1/14/2015
Planning
Organizing
Actuating
Controlling
FUNGSI MANAJEMEN
•Std/kriteria
•Hasil vs std
•Perbaikan
•komunikasi
StaffingLeading
1/14/2015
• Pengawasan
versus
• Pengendalian
14
JENIS PENGAWASAN
Empat Jenis Pengawasan
1. Pengawasan Melekat (Waskat)
2. Pengawasan Fungsional (Wasnal)
3. Pengawasan Legislatif (Wasleg)
4. Pengawasan Masyarakat (Wasmas)
(SANRI, 1996)
15
TELAAH &
UJI SPM
LAPORAN
HASIL
AUDIT
AUDIT
LANJUTAN
Proses Temuan Pemeriksaan
SURVEI
PENDA-
HULUAN
TAO FAO AO
DALAM POLA PIKIR BUKAN POLA TINDAK
JIKA TIDAK TERUNGKAP TAO, TIDAK DIJUMPAI TEMUAN
BERARTI ATAU TIDAK MENDUKUNG AO, AUDIT DIHENTIKAN
DAN SUSUN LAPORAN TANPA TEMUAN.
16
MENGAPA AUDITOR
PELAJARI SPM
Evaluasi SPM Dalam Audit Operasional
Sasaran Audit
Sementara (TAO)Sasaran Audit
Pasti (FAO).
untuk memastikan
Menilai SPM
17
MANFAAT PEMAHAMAN SPM BAGI AUDITOR
a. Menghindari terjadinya risiko audit
b. Dasar menetapkan arah, luas, sifat
dan lamanya audit
c. Mempercepat proses audit karena
sudah terarah
19
PENGERTIAN PENGENDALIAN
Arti Sempit
Internal check
•Lbh dr internal check
•Rencana organisasi,
•Metode dan
upaya koordinasi
Proses yg
dipengaruhi
manusia
•Efektivitas & Efisiensi
•Keandalan LapKeu
•Ketaatan
AICPA (1949)Bennett (1930) COSO (1992)
Deteksi
penyimpangan/
fraud
•Perlindungan aset
•Keandalan data akuntansi
•Efisiensi operasi
•Ketaatan
20
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Pendekatan COSO
5 komponen
pengendalian
Rangkaian
terjalin
erat
Lingkungan Pengendalian
menjadi landasan komponen lainnya
Dalam Lingkungan Pengendalian
manajemen menaksir risiko untuk
pencapaian tujuan
Aktivitas pengendalian diimplementasikan
memastikan arahan manajemen diikuti
Informasi relevan dicatat, diinformasikan
ke seluruh bagian organisasi
Seluruh proses dipantau terus-menerus,
diperbaiki bila perlu
21
KONSEP DASAR
Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus (A continuous built-in component of
operations)
Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia
Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang
mutlak
22
JENIS-JENIS PENGENDALIAN
1. Pengendalian pencegahan
(Preventive controls)
2. Pengendalian deteksi (Detective
controls)
3. Pengendalian koreksi (Corrective
controls)
4. Pengendalian pengarahan/
langsung (Directive controls)
5. Pengendalian kompensatif
(Compensating controls)
23
1. Pengendalian Pencegahan
Contoh :
Kejujuran,
personel yang kompeten,
pemisahan fungsi,
reviu pengawasan,
pengendalian ganda
Pengendalian dirancang
mencegah sesuatu tak
diinginkan sebelum terjadi
Susah
nich..!
24
2. Pengendalian Deteksi
Contoh :
Rekonsiliasi bank,
Pengecekan kinerja
Cek fisik,
Konfirmasi piutang
Pengendalian dimaksudkan mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Ada apa
nich..?
25
3. Pengendalian Koreksi
Pengendalian melalui koreksi
terhadap masalah yang
terdeteksi oleh pengendalian
deteksi.
Contoh :
Memperbaiki penyimpangan yang
terjadi,
Memberi sanksi kepada petugas yang
melakukan penyimpangan
Waduuh..
ada yang
keliru nich..!
26
4. Pengendalian Pengarahan
Contoh :
Supervisi atasan atas bawahan,
Pengawasan mandor pada pekerja.
• Pengendalian pada saat kegiatan sedang berlangsung, agar kegiatan dilaksanakan sesuai kebijakan atau ketentuan berlaku
Siap
Pak..!
27
5. Pengendalian Pengganti
Contoh :
Pengawasan langsung pimpinan organisasi kecil karena pemisahan fungsi tidak dapat dilakukan
• Pengendalian yang dimaksudkan memperkuat pengendalian karena tidak terlaksananya suatu aktivitas pengendalian
Terpaksa ikut
nyemplung..!
Boss
28
1. Pertimbangan kurang matang
2. Pelaksana gagal menerjemahkan perintah
3. Pengabaian manajemen
(beda dengan intervensi manajemen )
4. Kolusi
mengabaikan kebijakan
/prosedur untuk
kepentingan organisasi
Keterbatasanpengendalian manajemen
29
1. Pertimbangan kurang matang
Keputusan/kebijakan yang diambil tidak
didasarkan suatu pertimbangan rasional
berdasarkan informasi yang ada
Keterbatasan
pengendalian manajemen
30
• Sikap tidak peduli, membiarkan terjadinya penyimpangan, terlalu percaya.
2. Pengabaian manajemen
management override
Keterbatasan
pengendalian manajemen
31
3. Gagal menerjemahkan perintah
• Kesengajaan, ketidakmampuan /teliti dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur
• Hasil yg dicapai tidak sesuai yg diharapkan
Keterbatasan
pengendalian manajemen
32
4. Kolusi
collusion
• Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yg bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/golongan.
Keterbatasan
pengendalian manajemen
PERKEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DI INDONESIA
1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang PedomanPelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, KeputusanMenteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk PelaksanaanPengawasan Melekat yang diperbaharui dengan KeputusanMenteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat adalah :
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
33
34
DASAR HUKUM SPIP
34
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern
yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 56 ayat (4) : hal yang sama utk Kepala SKPD
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden
selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
DEFINISI SPIP
35
PP 60/2008
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
36
REVIEW DAN
LATIHAN SOAL
37
TUJUAN DAN
PERSYARATAN
38
Tujuan PERANCANGAN SISTEMpengendalian manajemen
• Diperolehnya keandalan danintegritas informasi
• Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
• Melindungi aset organisasi
• Pencapaian kegiatan yang efisiendan efektif
39
Informasi yang dapat diandalkan
Didukung data sah, lengkap, tepat waktu
Diotorisasi pejabat berwenang
Dinilai dengan mata uang berlaku
sesuai ketentuan
Dikelompokkan & dicatat pada pos
yang sesuai
Diikhtisarkan & dicatat dengan
penjelasan cukup dan mudah
dipahami
40
Taat pada ketentuan
Kegiatan yang dilaksanakan tidak
sesuai dengan kebijakan, prosedur,
rencana, dan peraturan yang berlaku
akan merugikan organisasi
41
Pengamanan aset/harta
Pengamanan aset dilakukan
dengan:
penyediaan petugas
pengamanan
penggunaan password
akses komputer
pembatasan individu
penggunaan asset
42
Ekonomis & Efisien
Ekonomis
Perolehan
Aset
Beli dengan harga
menguntungkan
Tepat waktu
Tepat mutu
Tepat jumlah
Tepat harga
Taat azas
Efisien
Pemanfaatan
Aset
Sumber daya
terbatas
Hasil kualitas tinggi
/pelayanan prima
43
EFEKTIF
Berhasilguna
Efektif
Berdayaguna
Capai sasaran
sesuai rencana
Bangun jembatan
selesai tepat
waktu & mutu
Contoh:
Hasil bermanfaat
sesuai kebutuhan
Jembatan selesai
dibangun, bermanfaat
melancarkan mobilitas
dan perekonomian
Contoh:
44
Penanggungjawab SPM
Tujuan tidak
tercapai
Risiko kecurangan
Risiko SPM tdk
berjalan
Manajemen
Pengendalian
Manajemen
Meminimalkan risiko
manajenen
45
Pengorbanan waktu
Dokumentasimenambah biaya
Otorisasi menyitawaktu manajemen
Konflik dgn sasaranoperasional
BIAYA
Meningkatkan akuntabilitas
Efektif dlm melindungi aset
Pengendalian sumber daya
Lebih taat pd kebjkn & prosdr
Menghindari fokusberlebihan pd efisiensi dgnukuran efektivitas
MANFAAT
BIAYA DAN MANFAAT SPM
46
SYARAT-SYARAT SPM
SPM
Efektivitas
andal
Tujuan tercapai
47
SYARAT-SYARAT SPM
a. Keyakinan memadai
b. Dukungan perilaku
c. Integritas dan kompetensi
d. Tujuan pengendalian
e. Pengendalian monitoring
Standar Umum
48
SYARAT-SYARAT SPM
a. Pendokumentasian
b. Pencatatan benar & tepat waktu
c. Otorisasi & pelaksanaan transaksi
oleh personil yang tepat
d. Pemisahan tugas, atas otorisasi,
pemrosesan, pencatatan, & reviu
e. Supervisi berkesinambungan oleh
personil kompeten
f. Pembatasan akses pada sumber-
daya/catatan dan akuntabilitasnya
Standar Rinci
49
1. Kompetensi karyawan sesuai tanggung jawab
2. Pemisahan tanggungjawab & fungsi
3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik, dan
pengawasan atas aktiva, utang, penerimaan dan
pengeluaran
4. Pengendalian penggunaan aktiva, dokumen, dan
formulir penting
5. Pembandingan catatan aktiva & utang dengan
fisiknya
Pemenuhan unsur perancangan SPM
50
SYARAT-SYARAT PERANCANGAN
SPM MENURUT INTOSAI
a. Terintegrasi – bukan ditambahkan pada kegiatan
b. Harus ada dukungan dan peran serta manusia
c. Dirancang untuk mencapai tujuan organisasi
d. Dapat mengurangi dan mencegah terjadinya risiko
e. Memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya
52
SARANA DAN UNSUR
PENGENDALIAN
MANAJEMEN
53
Sarana dan komponen SPM
Media yang dipakai dalammenilai efektivitas suatu
SPM
8 Unsur5 unsur(COSO)
54
SPM 8 UNSUR vs SPIP
Pngorgnisasian
Kebijakan
Prosedur
Personalia
Perencanaan
Pencatatan
PelaporanReviu Intern
Cakupan :
•8 UNSUR hanya hard control
•SPIP mencakup hard control dan soft control
•SPIP lebih fokus pada diri manusia
55
56
PENGORGANISASIAN
Organisasi
Bentuk persekutuan dua
orang atau lebih bekerja
bersama-sama, secara formal
saling terikat dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah
ditentukan
57
Pengorganisasian
Proses pembentukan organisasi
(departementalisasi):
menyusun struktur organisasi
memerinci kegiatan
mengelompokkan kegiatan sejenis
membagi tugas di antara
anggota org.
menggariskan hubungan atasan
bawahan
dengan tujuan mencapai sasaran
atau target.
58
FAKTOR PENTING DALAM PENGORGANISASIAN
1 PROSES PEMBENTUKANNYA MENGACU PADA
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
2 PERSYARATAN KOMPETENSI SDM
3 PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
4 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS TUGAS DAN
KINERJA
5 PENDEFINISIAN WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWAB SEIMBANG DENGAN TUGAS DAN
FUNGSINYA
6 PENDELEGASIAN WEWENANG DIIKUTI DENGAN
TANGGUNG JAWAB YANG SESUAI DENGAN TUGAS
DAN FUNGSI
59
Departementalisasi
Organisasi Audit - BPKP
Kepala
Deputi
Investigasi
Deputi
Polsoskam
Deputi
Akuntan
Negara
Sekretaris
Utama
Deputi
Perekonomian
Deputi
Pengawasan
Keuangan
Daerah
60
Departementalisasi
Organisasi Audit - BPKP
Deputi
Akuntan
Negara
Direktur
Pengawasan
Usaha
Perminyakan
Direktur
Pengawasan
Usaha
Perhubungan dan
Pariwisata
Direktur
Pengawasan
Usaha
Manufaktur
Direktur
Pengawasan
Usaha
Perkebunan
Direktur
Pengawasan
BUMD
Subdiit
Perhubungan
Subdit
Pariwisata
PFA
61
Departementalisasi Organisasi Audit –
State of Ohio Office of The Auditor
Auditor Of State
Direktur
Audit Keuangan
Direktur
Audit KinerjaDirektur
Jasa Manajemen
Direktur
Penunjang
Direktur
Audit Investigasi
62
63
Pengertian Kebijakan
Pengelolaan
Organisasi
Tujuan
Organisasi
Alternatif
tindakan
Kebijakan
Pilihan
tindakan
64
1. Jelas dan dibuat secara tertulis
2. Efektif dikomunikasikan kepada
seluruh personil
3. Tidak bertentangan dengan aturan
yang lebih tinggi
4. Ditinjau secara berkala
5. Selaras dengan tujuan organisasi
6. Meningkatkan disiplin kerja
FAKTOR YG HARUS DIPERHATIKAN DLM KEBIJAKAN
65
PERENCANAAN
66
PERENCANAAN
PENGERTIAN
SUATU PROSES PENETAPAN :
• TUJUAN
• CARA PELAKSANAAN
• KEBUTUHAN TENAGA DAN
DANA
• WAKTU PELAKSANAAN
• PERSYARATAN DAN ATURAN YG
HRS DITAATI
67
SYARAT PERENCANAAN YANG BAIK
1. SETIAP KEGIATAN HRS DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU
2. PILIHAN ALTERNATIF YG SESUAI DENGAN ATURAN DAN PALING MENGUNTUNGKAN
3. SEREALISTIS MUNGKIN MEMPERHATIKAN KONDISI YG ADA
4. MELIBATKAN UNSUR PIMPINAN DAN BAWAHAN
5. DIKOMUNIKASIKAN SECARA EFEKTIF
68
69
PENGERTIAN
Prosedur menjelaskan langkah-
langkah nyata harus dilakukan
memenuhi kebijakan
Prosedur, alat manajemen
untuk menjamin
terlaksananya aktivitas
sesuai dengan kebijakan
pimpinan
Pedoman atau arah yang jelas
tentang apa yang harus
dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan manajemen
70
SYARAT-SYARAT PROSEDUR YANG BAIK
1. Prosedur hrs selaras dengan kebijakan
2. Prosedur dibuat tertulis dan sistematis
3. Mempertimbangkan peraturan perundangan
yang terkait
4. Memperhatikan unsur pengecekan internal
(cross check)
5. Tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu
sama lain
6. Sederhana dan mudah dipahami
7. Ditinjau secara berkala
71
PENCATATAN
72
PENCATATAN
Pengertian
Salah satu sarana pengendalian
manajemen yang berfungsi untuk
mendokumentasikan kejadian atau
peristiwa yang terjadi pada suatu
organisasi.
73
Pencatatan diperlukan karena
ingatan manusia terbatas
74
SYARAT PENCATATAN YANG BAIK
1. TELITI, AKURAT DAN TEPAT
WAKTU
2. MENJAMIN PENGENDALIAN YG
CUKUP ATAS HARTA DAN
KEWAJIBAN
3. PENCATATAN DIPISAHKAN DARI
FUNGSI PENGUASAAN DAN
PENYIMPANAN
4. PENGECEKAN INTERNAL ANTAR
CATATAN
5. DIREVIU SECARA BERKALA
75
PELAPORAN
76
PELAPORAN
Pengertian :
1. suatu bentuk penyampaian informasi tertulis
dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja
yang lebih tinggi (bawahan kepada atasan).
2. Sarana pertanggunjawaban pelaksanaan
kegiatan :
• What, apa yang telah terjadi
• Where, dimana kejadiannya
• When, kapan peristiwa terjadi
• Why, mengapa hal itu terjadi (bila ada
deviasi)
• Who, siapa bertanggungjawab atas
kejadian
• How, bagaimana hal tersebut terjadi
77
Prinsip Penyusunan Laporan
Informasi penting
Bertindak Penerima
Laporan
Meyakinkan
Tergerak
78
SYARAT PELAPORAN YANG BAIK
1. MEMBERIKAN INFORMASI TERKINI
2. MENGANDUNG KEBENARAN,
OBYEKTIF DAN DAPAT DIBUKTIKAN
3. TEPAT WAKTU
4. ADA KEHARUSAN MEMBUAT LAPORAN SCR TERTULIS
5. DIDUKUNG BUKTI YG MEMADAI
79
PERSONALIA
80
PERSONIL
PENGERTIAN
1. Personil merupakan sub sistem dalam suatu
organisasi yang diciptakan agar pegawai dapat
dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk
mencapai tujuan organisasi.
2. Usaha untuk meningkatkan kemampuan,
semangat dan gairah kerja, serta disiplin
pegawai.
81
PENGELOLAAN PERSONIL YANG BAIK
1. Penempatan pegawai berdasarkan prinsipthe right man on the right place
2. Diangkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan (formasi)
3. Ada supervisi yang memadai
4. Reward and Punishment
5. Ada program pembinaan secaraberkesinambungan (Diklat untukmeningkatkan kemampuan, keahlian, ketrampilan dan pengembangan karirpegawai)
6. Ada kebijakan rotasi dan mutasi
82
REVIU INTERN
83
REVIU INTERN
PENGERTIAN
Reviu Intern merupakan kegiatan untuk meyakini bahwa semua sarana pengendalian yang lain telah berfungsi sebagaimana mestinya.
84
REVIU INTERN
Supervisi merupakan pengawasan atasan
langsung yang dari hasilnya dapat melakukan
tindakan langsung terhadap bawahannya.
Reviu intern bisa berbentuk audit intern atau
inspeksi oleh staf yang independen dari
kegiatan/operasi yang direviu.
Reviu intern tidak dapat melakukan tindakan
langsung dari hasil reviunya, tetapi
bertanggungjawab memberi
saran/rekomendasi.
85
SYARAT REVIU INTERN YANG BAIK
1. KEDUDUKAN ORGANISASI YG TEPAT2. LINGKUP TUGAS JELAS3. PERSONIL YANG KOMPETEN4. TUJUAN PEKERJAAN UTK PERBAIKAN5. ADA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT6. PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN
DAN KETRAMPILAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
86
Kasus 1 & 2 (hal 74-75)
- Diskusi Kelompok
- Pembahasan
87
5 UNSUR
SPIP
90
Lingkungan pengendalian
Manager
Kondisi yang diciptakan
dalam instansi pemerintah
dengan membangun
“atmosfir” yg kondusif guna
mendorong
terimplemetasinya SPIP
Kesadaran semua
personil akan pentingnya
pengendalian
Prasyarat Lingkungkan Pengendalian
Dalam Instansi Pemerintah terdapat pegawai yang:
1. Kompeten
2. memahami tanggung jawab
3. memahami batasan kewenangan
4. Memiliki pengetahuan yang memadai
5. Memiliki kesadaran dan komitmen melakukan apa yang benar
6. Berkomitmen mematuhi kebijakan dan prosedur, termasuk
standar etika dan perilaku
94
Lingkungan PengendalianSub Unsur
1. Integritas & Nilai Etika
2. Komitmen Kompetensi
3. Kepemimpinan yg kondusif
5. Struktur Organisasi
6. Kebijakan SDM
& Aplikasinya
7. Peran APIP
8. Hub Kerja dgn IP Lain
4. Wewenang & tanggung jwb
95
Integritas dan Nilai Etika
• Etika memuat nilai moral yg diyakini benar
• Integritas: kepribadian yg jujur, berani,
bijaksana, dan bertanggung jawab
Implementasi penegakan integritas dan nilai etika:
1. Ada aturan perilaku
2. Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku
3. Tindakan disiplin utk merespon deviasi/pelanggaran
4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya
intervensi/pengabaian manajemen
5. Menghapus kebijakan atau penugasan yg memberi
ruang untuk perilaku yg tak etis
97
Komitmen thd Kompetensi
Mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat
kompetensi utk tugas tertentu
Implementasi:
1. Identifikasi dan definisi tugas dalam suatu pekerjaan
dan jabatan — uraian tugas
2. Penyusunan standar kompetensi
3. program pelatihan utk kompetensi pekerjaan
4. Pemilihan pimpinan yg memiliki kemampuan manajerial
dan pengalaman teknis
Tingkat kompetensi diterjemahkan dlm
pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan
98
Kepemimpinan yang Kondusif
Kemauan dan kepiawaian
pemimpin yg mampu menciptakan
iklim kondusif yg dapat memotivasi
staf agar mau bekerja mencapai
tujuan yang telah ditetapkan
Implementasi:
1. Mempertimbangkan risiko dalam membuat keputusan
2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja
3. Sikap positif pimpinan mendukung fungsi tertentu
4. Melindungi aset dan informasi dari akses yg tak sah
5. Interaksi intensif antara pimpinan puncak dgn manajemen
di bawahnya
6. Respon positif atas pelaporan keu, anggaran, prog & Keg
Perlu gayakepemimpinan
yang cocokdgn kondisi IP
99
Struktur Organisasi
Empat sasaran pembentukan struktur organisasi:
1. Mengakomodir seluruh pekerjaan
2. Membagi beban pekerjaan secara seimbang
3. Koordinasi yang terpadu dan harmonis
4. Adanya pemisahan fungsi yang jelas
Implementasi:
1. Penyesuaian struktur dgn ukuran dan sifat IP
2. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab
3. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern
4. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan
strategis
5. Penetapan jumlah posisi pimpinan
100
Wewenang dan Tanggug jawab
Implementasi:
1.Pemberian wewenang sesuai dengan
tingkat tanggung jawab pegawai
2.Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb
diberikan terkait dgn pihak lain dlm IP
3.Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb
diberikan terkait dgn penerapan SPIP
Mempertimbgkan kapasitas pegawai:-Pengetahuan & Keahlian-Pemahaman yg tepat atas tujuan IP dan tindakannya terkait tujuan IP
101
Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM
Harus diciptakan kebijakan dan prosedur rekruitmen,
pelatihan, pengembangan, promosi, dan kompensasi
yang sesuai dengan aturan perilaku dan nilai etika
Implementasi:
1. Penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM,
sejak rekrutmen sampai pemberhentian
2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam
rekrutmen
3. Supervisi yang memadai thd pegawai secara periodik
Peran APIP yang Efektif
PeranAPIP
Keyakinan
memadai
Peringatandini
EfektivitasMR
Tata kelolayang baik
102
Hub Kerjasama dgn IP Lain
• proses pemilahan tugas dan kewenangan masing-masing instansi
Koordinasi
• mengidentifikasi keterkaitan tugas yang memiliki keterkaitan satu sama lain
Koordinasi• menetapkan
keterkaitan tersebut sebagai butir-butir yang akan dikoordinasikan
Koordinasi
Saling uji Saling uji
103
104
MEKANISME :
Identifikasi
Analisis
Respon/
Kelola
Risiko Tujuan
Organisasi
Penilaian Risiko
Ketidakpastian ttgkejadian dan ataudampaknnya ygmemengaruhi
pencapaian tujuan
105
Tahap Penilaian Risiko
1.Pahami Tujuan yang ingin dicapai
(tingkat Instansi dan Kegiatan)
2. Identifikasi Risiko Terkait
3.Analisis Risiko – signifikansi dampak
dan kemungkinan terjadinya
Modul Hal 61
106
Tindakan yg diperlukan untuk
mengatasi risiko; penetapan dan
pelaksanaan kebijakan dan
prosedur utk memastikan bahwa
tindakan mengatasi risiko telah
dilaksanakan secara efektif
Aktivitas Pengendalian
Karakteristik:
1. Diutamakan pd kegiatan pokok
2. Dikaitkan dengan penilaian risiko
3. Sesuai sifat khusus instansi
4. Ditetapkan secara tertulis
5. Dilaksanakan sesuai dgn yg tertulis
6. Dievaluasi secara teratur
107
Sifat Kegiatan Pengendalian
Preventif Detektif
Probabilitas
Dampak
mitigation
prevention
Psl 18 (3)
a.Reviu atas Kinerja
b.Pembinaan SDM
c.Pengendalian Sistem Informasi
d.PengendalianFisik atas Aset
e. Penetapandan Reviu
Kinerja
f. Pemisahan Fungsi
g.Otorisasi h.Pencatatan
i.Pembatasan Akses
j.Akuntabilitas k.Dokumentasi
INFORMASI & KOMUNIKASI
110
Pimpinan
Pihak yg
berkepentingan
Sistem
Informasi
Feedback
Internal
Eksternal
1. Informasi Keuangan
2. Informasi Non Keuangan
Sumber
SI mendukung keputusan strategis &
terintegrasi dgn kegiatan operasi
Pengguna
K U A L I T A S I N F O R M A S I
111
KualitasInformasi
Sesuaikebutuhan
TepatWaktu
Mutakhir
Akurat
DapatDiakses
EFEKTIF
JENIS KOMUNIKASI
113
1. Komunikasi
Internal
2. Komunikasi
Eksternal
Pimpinan Instansi
menyediakan &
memafaatkan
berbagai bentuk
& sarana
komunikasi
Pimpinan Instansi
mengelola,
mengembangkan
& memperbaharui
SI secara terus
menerus
114
5. Pemantauan(Monitoring)
Proses mengevaluasi
kualitas dan efektivitas
SPM
Pemantauan
Berkelanjutan
Tindak Lanjut
Evaluasi
Terpisah
FOKUS PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
BERGANTUNG PADA
KEDUDUKAN DAN TGJWB :
Staf Pelaksanaan tugasnya
Supervisor Tugas, fungsi dan pelaksananstaff dibawahnya
Manajemen Menengah PI dalam unit yang dipimpinnya
Pimpinan Pencapaian tujuan organisasi
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
1. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk memastikan bahwa monitoring yang sedang berjalan efektif dan melaksanakan evaluasi terpisah bila terjadi keadaan kritis.
2. Dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yang menggambarkan apakah pengendalian intern berfungsi dengan baik.
3. Komunikasi dengan pihak luar dikonfirmasikan dengan data intern yang dimiliki oleh organisasi.
4. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan adanya supervisi untuk mengawasi fungsi pengendalian intern.
5. Adanya pembandingan data yang dicatat dengan fisiknya secara periodik
6. Respon yang segera terhadap rekomendasi auditor ekstern dan intern sebagai alat untuk memperkuat pengendalian intern
7. Pertemuan rutin pimpinan instansi pemerintah dengan staf dan pelaksanaan pelatihan digunakan untuk memperoleh umpanbalik agar diketahui apakah pengendalian intern telah berjalan efektif.
8. Adanya pemantauan secara teratur kepada seluruh pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan perilaku yang berlaku.
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
EVALUASI TERPISAH
• Evaluasi pengendalian secara periodik
dan tidak menyatu dengan kegiatan
sehari-hari organisasi
• Semakin efektif pemantauan
berkelanjutan, semakin rendah
dilakukannya evaluasi terpisah
• Frekuensinya disesuaikan dengan
risiko
EVALUASI TERPISAH
1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi yang terpisah terhadap pengendalian internal IP sudah memadai
2. Metode evaluasi pengendalian intern IP harus logis dan memadai
3. Bila evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor internal (Inspektorat) harus dilaksanakan oleh sumberdaya yang memiliki kemampuan yang memadai dan independen
4. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diatasi
TINDAK LANJUT
1. IP memiliki mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu lainnya dengan segera
2. Pimpinan instansi pemerintah tanggap atas temuan-temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya yang bertujuan memperkuat pengendalian intern.
3. IP menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat.
121
REVIEW DAN
LATIHAN SOAL
122
PEMAHAMAN dan PENILAIAN
SPM
123
Tahapan PENILAIAN spm –
dalam penugasan audit
SURVEI
PENDAHULUAN
REVIU SPM
IC baik?
AUDIT LANJUTAN
(substantive test)
TEST OF
CONTROL
Tdk
Ya
•On site tour
•Study of document
•Writen description of the auditiee
•Analytical procedures
•Melakukan test of control
•Menaksir risiko pengendalian
•Membuat PKALanjutan
•Menggambarkan SPM :
•ICQ
•Flowcharts
•Narrative
•Menganalisis SPM :
•Walk through test
•Limited testing of the system
125
PROSEDUR PENILAIAN SPM
Dalam Audit Operasional
Sasaran Audit
Sementara (TAO)Sasaran Audit
Pasti (FAO).
untuk memastikan
Pahami SPM
-8 Unsur (dahulu)
-5 Unsur (terkini)
Hal yg Diperhatikan:
1. Rancangan
2. Implementasi
126
PROSEDUR PEMAHAMAN SPM
1. Membaca kebijakan dan
pedoman/sistem
2. Modifikasi dan evaluasi pengalaman
auditor yang lalu – (dlm repeat audit
krn SPM tak berubah signifikan)
3. Tanya jawab dgn pejabat dan staf
4. Memeriksa dokumen dan catatan
5. Observasi
Rancangan
Implementasi
127
METODE PEMAHAMAN SPM
Pemahaman SPM dengan cara:
1. Uraian tertulis/narasi – contoh hal 78-80
2. Bagan arus (penyajian prosedur pengendalian
menggunakan simbol-simbol) – contoh hal 82-83
3. Daftar Pertanyaan/kuesioner pengendalian intern
– diisi sendiri oleh auditor
Sering disebut juga sebagai
Pendokumentasian prosedur
Pemahaman/pengujian SPM
128
METODE PEMAHAMAN SPM
Contoh Sederhana
Kuesioner pengendalian intern
• 8 Unsur Sisdalmen (hal 85-87)
• 5 Komponen COSO (hal 88 – 90)
129
Control Self Assessment (CSA)
Identifikasi efektivitas pengendalian yang
dilakukan sendiri oleh manajemen yang
melibatkan auditor internal sebagai
fasilitator.
Hasilnya dilaporkan kepada manajemen
puncak oleh internal auditor
Dikembangkan oleh Gulf Canada Resources Ltd - 1987
130
Bentuk CSA – facilitated meeting by internal auditor
Mengungkap 4 fakta penting :
Jika fasilitator tidak punya agenda tersembunyi, orang
akan cenderung jujur
Jika menemukan sendiri masalahnya, akan menjadi
lebih terlibat dibanding ditemukan oleh auditor
Jika fasilitator tidak memaknai “control” secara
sempit, peserta lebih mampu menganalisis faktor
signifikan untuk mencapai tujuan
Masalah pengendalian lebih dikaitkan dengan
budaya, komunikasi, etika, dan kepemimpinan
Control Self Assessment (CSA)
131
• Facilitated meeting
• Untuk mengases risk dan control
atas sasaran tertentu
• Berlangsung sekitar 2 – 4 jam
132
1. Kasus No 3
Hal 95 – 98
2. Kasus Audit Kinerja
Pendidikan
http://pusdiklatwas.bpkp.go.id
http://lms.bpkp.go.id
Akses ke e-Learning Pusdiklatwas BPKP:
TERIMA KASIH
