View
3.985
Download
8
Category
Preview:
DESCRIPTION
Menjelaskan mengenai seluk beluk pengalokasian DAK dan BOS 2012 sebagai Dana Perimbangan
Citation preview
PENGELOLAAN DAK DAN DAN BOS TA. 2012
Kementerian Keuangan R.I.
PENGELOLAAN DAK 2012
UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Permenkeu tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAKPMK DAK 2012 : Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011
PMK tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
PMK Nomor 06/PMK.07/2012
Permen Teknis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
DASAR HUKUM DAK
dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional
Pengertian Dana Alokasi Khusus (1)
Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat,
dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan
pencapaian sasaran prioritas nasional.
Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang
dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria
khusus, dan kriteria teknis. Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama”
dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian
juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut
kebijakannnya harus dibantu” Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan
kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan
dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar
masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk
pengadaan sarana fisik penunjang.
Pengertian Dana Alokasi Khusus (2)
Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat/
Kementerian/lembaga. Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana
dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun
anggaran bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya
dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.
Pengertian Dana Alokasi Khusus (3)
ALOKASI DAK 2003 - 2012
20032004
20052006
20072008
20092010
2011RAPBN
'12
0
5
10
15
20
25
30
2.3 2.8 4.0
11.6
17.1
21.2
24.8
21.1
25.2 26.1
Tri
liun r
upia
h
2012
No
Bidang DAK % Rp (Triliun)
1. Pendidikan 38,4 10,041.3 2. Kesehatan 11,5 3,005.9 3. Infrastruktur Jalan 15,4 4,012.8 4. Infrastruktur Irigasi 5,2 1,348.5 5. Infrastruktur Air Minum 1,9 502.5 6. Infrastruktur Sanitasi 1,8 463.7 7. Prasarana Pemerintah 1,7 444.5 8. Kelautan dan Perikanan 5,9 1,547.1 9. Pertanian 7,2 1,879.6
10. Lingkungan Hidup 1,8 479.7 11. Keluarga Berencana 1,5 392.3 12. Kehutanan 1,9 489.8 13. Perdagangan 1,3 345.1 14. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 1,4 356.9 15. Listrik Pedesaan 0,7 190.6 16. Perumahan dan Permukiman 0,7 191.2 17. Transportasi Perdesaan 0,6 171.4 18. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 0,4 121.4
19. Keselamatan Transportasi Darat 0,5 131.6
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9
Mekanisme Pengalokasian DAK Penetapan Program dan Kegiatan DAK
Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK
Penganggaran DAK
PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK
DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.
Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP.
Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.
Penghitungan Alokasi DAK
11
Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis terkait, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK
• (Pasal 53 PP 55 tahun 2005)
Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; 2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah.
Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
• (Pasal 54 PP 55 tahun 2005)
1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
Kriteria Umum (KU)
KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSDDaerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK
Kriteria Khusus (KK)
Berupa :a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan
otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK.
b. Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata
Kriteria Teknis (KT)
berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK
2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT
Formula Perhitungan DAK Per Daerah
KriteriaUmum
KriteriaKhusus
KriteriaTeknis
PAD
DBH
Daerah Tertinggal
Daerah Perbatasan
Daerah Rawan Bencana
Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah
Kem Dalam Negeri
BNPB
Kem Pertanian
K/L terkait
Da Ketahanan Pangan
Kem Bud Par
DAU
T- 2
T- 2
T-2
T-2
T-1
T-1
T-1
T-1
T-1
Belanja Gaji PNSD
Da Potensi Pariwisata
T-1
Kem PDT
Daerah & KemKeu
KemKeu
KemKeu
Daerah & KemKeu
Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & Per
BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK
KEMAMPUANKEUANGANDAERAH
(IFN < 1)
PERATURANPERUNDANGAN
KARAKTERISTIKDAERAH (IKW)
INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (IFN-1 + IKW)
IFW > 1
INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
INDEKS TEKNISIT = (Indikator Teknis)
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS(IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT)
IFWT-1 > 1
DAERAHTIDAK LAYAK
DAERAH LAYAK
BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang(BD) = IFWT-2 * IKK
ALOKASI DAK per BIDANG(ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG
DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU
ALOKASI DAK Utk DAERAH(AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)
NO NO
YES
NO
YES
YES
YES NO
No
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS(IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT)
INDEKS TEKNISIT = (Indikator Teknis) ; IT > 0
Yes
14
Kriteria Umum Kriteria KhususKriteria Teknis
1
2
3
4
■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
■ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK
Rekapitulasi Penyelesaian Petunjuk Teknis DAK TA. 2012
NO. BIDANG NOMOR JUKNIS TANGGAL DITETAPKAN
1. Pendidikana. SDb. SMP
Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011Permendikbud Nomor 57 Tahun 2011
13 Desember 201113 Desember 2011
2. Kesehatan Permenkes Nomor 2494/Menkes/PER/XII/2011 15 Desember 2011
3. Keluarga Berencana Per Kepala BKKBN Nomor 272/PER/B1/2011 15 Desember 2011
4. Kelautan dan Perikanan Permen KP Nomor 50/MEN/SJ/2011 15 Desember 2011
5. Kehutanan Permenhut Nomor P.69/Menhut-II/2011 22 Desember 2011
6. Pertanian Permentan Nomor 91 Tahun 2011 27 Desember 2011
7. Perdagangan Permendag Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 20 Desember 2011
8. Lingkungan Hidup Permen LH Nomor 17 tahun 2011 29 Desember 2011
9. Infrastruktur Permen PU Nomor 15/PRT/M/2010 1 November 2010
10. Sarpras Daerah Tertinggal Masih Proses
11. Prasarana Pemerintahan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 2011
12. Listrik Pedesaan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2012 13 Januari 2012
13 Perumahan dan Pemukiman Permenpera Nomor 30 Tahun 2011 23 Desember 2011
14 Keselamatan Transportasi Darat Permenhub Nomor 3 Tahun 2012 06 Januari 2012
15 Transportasi Pedesaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 2011
16 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 2011
Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
Penganggaran DAKPP 55/2005 Pasal 60
DANA PENDAMPING
Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.
◦ Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah.
Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
◦ Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.
UU 33/2004 Pasal 41
PP 55/2005 Pasal 61
19
Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut.
Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan
OPTIMALISASI Pasal 29 PMK 06/2012
20
Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan.
Sisa DAK sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK.
Pemerintah daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai
SISA DAK Pasal 29 PMK 06/2012
PELAPORAN DAK
1. DALAM RANGKA PENYALURAN• Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri
Keuangan • Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah• Merupakan Syarat Penyaluran• Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah
2. DALAM RANGKA REALISASI FISIK• Dilakukan setiap triwulanan kepada :
1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang) dan2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
(merupakan kompilasi seluruh bidang).• Format pelaporan berdasarkan Juknis• Dapat dijadikan salah satu indikator kriteria teknis• Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan
PEMANTAUAN, EVALUASI,DAN PENGAWASAN DAK
Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing
Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK
Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pola penyaluran DAK sesuai PMK 06/PMK.07/2012
1
• Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB, 2.Laporan DAK tahun sebelumnya, 3. Laporan Realisasi DAK tahap 3, 4. Rekap SP2D, 5. Surat Pernyataan Dana Pendamping, diterima DJPK
2 • Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah
3
• Disalurkan secara bertahap• Tahap 1 : 30% • Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap
1 < 10% • Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas
Daerah < 10%
4 •Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan Penyerapan yang diterima DepKeu
5 •Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukan sekaligus di akhir tahun
Tranparansi dan Akuntabilitas Pengalokasian DAK Mekanisme pengalokasian DAK, termasuk didalamnya kriteria dan dasar perhitungan
alokasi DAK, dimuat secara jelas dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Data dasar yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK diperoleh dari sumber yang jelas (K/L, Daerah dan Kemenkeu) serta simulasi perhitungan alokasi dilakukan secara bersama antara Kemenkeu dan K/L terkait.
Pengalokasian DAK dibahas dan ditetapkan dalam rapat terbuka pembahasan di DPR, disahkan dalam rapat paripurna, yang kemudian dimuat dalam UU APBN.
Setiap Tahun BA 999.05 yaitu Transfer Ke Daerah (termasuk DAK) diaudit oleh BPK atas Kebijakan, Pengalokasian dan Penyalurannya termasuk Data-Data dan Kriteria yang digunakan.• LKPP Tahun 2008, Predikat Untuk transfer ke daerah adalah WDP untuk Dana
Perimbangan dan WTP untuk Dana Otonomi Khusus• Untuk LKPP Tahun 2009 dan LKPP tahun 2010, transfer ke daerah mendapat
predikat WTP.
Penetapan Alokasi DAK bisa diunduh di website www.djpk.depkeu.go.id
PENGELOLAAN BOS 2012
UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN TA. 2012
PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOSPMK BOS 2012 : Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS untuk Sekolah Di daerah TerpencilPMK Nomor 26/PMK.07/2012 tanggal 8 Februari 2012
Permendiknas tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Laporan Keuangan BOSPermendiknas Nomor 51 Tahun 2011Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOSPermendagri Nomor 62 Tahun 2011
• Dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi
• Dianggarkan dalam APBD Provinsi
• Oleh Provinsi disalur ke sekolah dalam bentuk Hibah
• Penerima BOS meliputi satuan pendidikan yang terdiri dari:o SD/SDLB o SMP/SMPLB/SMPT, o SD &SMP Satu Atap (SATAP) o Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM)
• Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
• Besaran alokasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, yaitu:o SD/SDLB sebesar Rp580 ribu per siswa per tahun; o SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp710 ribu per siswa per tahun.
Alokasi dan Penerima BOS
• Komponen Transfer ke Daerah dalam APBN 2012 Bagian Anggaran 999.05
• Bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam (APBD Provinsi 2012 atau APBD -P 2012 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.
• Dimanfaatkan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD baik untuk BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.
• Penggunaan BOS agar tetap bersinergi dengan BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.
BOS dalam APBN dan APBD
Alokasi BOS sebesar Rp23.59 triliun, terdiri dari: o Dana BOS sebesar Rp22.44 triliun untuk 36.579.003
murid SD 27.153.667 murid SMP 9.425.336 murid
o Dana cadangan BOS (Buffer fund) sebesar Rp1.15 triliun yang dipergunakan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah murid pada tahun anggaran berjalan (karena tahun ajaran baru).
Besaran alokasi dan Jumlah Murid
PENYALURAN
PUSAT
• RKUN
TRIWULAN
PROVINSI
• RKUD Provinsi
SD/SDLB
SMP/SMPLB/SMPT
SD/SMP Satu Atap
TKBM
• Melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD Provinsi untuk diteruskan ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah.
• Penyaluran BOS dilakukan secara triwulanan, yaitu:
o Triwulan I (Januari sd Maret) paling lambat 14 hari kerja pada awal Januari 2012;
o Triwulan II (April sd Juni) paling lambat 7 hari kerja pada awal April 2012;
o Triwulan III (Juli sd September) paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli 2012; dan
o Triwulan IV (Oktober sd Desember) paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober 2012.
• Penyaluran Triwulan I, II, III, IV masing-masing sebesar 25% alokasi BOS.
• Provinsi wajib menyalurkan BOS ke setiap sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah BOS diterima di RKUD Provinsi.
Penyaluran
• Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan:
• Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK
• Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas.
• Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran:
• akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I;
• akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II;
• akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III
• akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.
Pelaporan
• Kurang salur, terjadi jika terdapat selisih kurang antara dana yang di transfer dengan realisasi pembayaran BOS kepada setiap sekolah pada triwulan bersangkutan;
• Lebih salur, terjadi jika terdapat selisih lebih antara dana yang di transfer dengan realisasi pembayaran BOS kepada setiap sekolah pada triwulan bersangkutan;
• Dalam hal terdapat kurang/lebih salur, Provinsi menyampaikan perhitungan kurang/lebih salur BOS kepada Kemdikbud dalam Laporan Penggunaan BOS.
• Kemdikbud menyampaikan rekomendasi kurang/lebih salur BOS kepada KemKeu
• Rekomendasi kurang/lebih salur BOS diterima oleh KemKeu paling lambat 30 hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.
Kurang dan Lebih Salur
• Dalam hal terjadi kurang salur maka Dana cadangan BOS dapat dicairkan secara triwulanan:
o Triwulan I (Januari sd Maret) paling lambat 7 hari kerja sebelum Triwulan I berakhir;
o Triwulan II (April sd Juni) paling lambat 7 hari kerja sebelum Triwulan II berakhir;
o Triwulan III (Juli sd September) paling lambat 7 hari kerja sebelum triwulan III berakhir; dan
o Triwulan IV (Oktober sd Desember) paling lambat 14 hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.
• Dalam hal terdapat lebih salur maka:
lebih salur diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran alokasi BOS triwulan berikutnya; atau
Lebih salur pada Triwulan IV diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Triwulan I tahun anggaran berikutnya berdasarkan rekomendasi dari KemDikBud.
Dana Cadangan BOS
Penyaluran BOS bagi Daerah Terpencil
• Alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil berlaku ketentuan sebagai berikut:a) penyaluran BOS dilakukan secara semesteran; b) alokasi BOS tersebut merupakan bagian dari alokasi BOS per provinsi; c) rincian alokasi BOS dihitung berdasarkan data sekolah penerima BOS di
daerah terpencil dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
d) Kriteria Penetapan sekolah di daerah terpencil didasarkan kepada kecamatan yang mayoritas sekolah di daerah tersebut memerlukan biaya yang mahal dan atau waktu tempuh lama untuk mengambil dana ke bank penyalur yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
• Ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS daerah terpencil diatur tersendiri dengan PMK Nomor 26/2012.
36
Kementerian Keuangan R.I.
Alamat :Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445Website: www.djpk.depkeu.go.id
Recommended