View
13
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROVINSI KALTIM
MELALUI KOORDINASI
“PEKA” (Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, danAttensi)
Kasus : PSN Bendungan Marangkayu
OLEH :
NAMA : Ir. Hj. LISA HASLIANA, M.Si NDH : A – 18 ( Kelas Soekarno ) ANGKATAN : V KELAS : A TAHUN : 2018
PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR (PKP2A) WILAYAH III
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI SAMARINDA, 2018
1
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
2
3
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
1. IDENTIFIKASI PROYEK
Nama proyek Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi “PEKA” (Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)
Deskripsi Infrastruktur merupakan prasarana publik paling mendasar guna mendukung kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi sehingga menjadi komponen kunci dalam upaya pemerintah untuk menarik investasi yang lebih besar bagi ekspansi dan daya saing ekonomi yang bertujuan untuk mrningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perumusan dan koordinasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam, akan mengoptimalkan tugas dan fungsi kelembagaan yaitu mengIntegrasikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Terpadu, dalam hal ini yaitu bidang Infrastruktur. Pada implementasinya Pemerintah telah menetapkan proyek-proyek yang masuk kategori proyek strategis nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional salah satunya adalah bendungan Marangkayu di Kabupaten Kukar. Proyek ini sudah selesai pembangunan fisiknya namun belum dimanfaatkan karena permasalahan lahan. Pemerintah Daerah tentunya harus melakukan berbagai upaya strategis lainnya, untuk menyelesaikan masalah,hambatan, dan dukungan. Jika Pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Pembangunan Proyek Strategis Nasional ini hanya dilakukan secara “ bussiness as usual “ maka dapat diprediksi bahwa target pembangunan PSN di Kalimantan Timur ini menjadi suatu hal yang sulit dicapai. Perlu adanya langkah atau suatu terobosan koordinasi yang lebih kuat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sehingga pembangunan Infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional bisa tercapai sesuai target.
Sponsor Gubernur Kalimantan Timur DR. H. Awang Faroek Ishak
Mentor DR. Hj. Meiliana SE., MM.
Coach Prof. Dr. Sukisno S.Riadi,SE,MM.
Project Leader Ir. Hj. Lisa Hasliana, M.Si
Sumber Daya Tim Pejabat Struktural dan staf Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Perangkat Daerah terkait yang akan dibentuk dalam sebuah tim efektif yang ditetapkan dengan SK Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
4
II. LATAR BELAKANG
Dalam RPJMN 2015-2019, sudah terangkum arah kebijakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Arah kebijakan ini merupakan sasaran pembangunan sektor unggulan. Adapun arah kebijakan pembangunan sektor unggulan itu, antara lain, meliputi penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi nasional, transportasi pendukung sistem logistik nasional, jaringan jalan kota, dan aksesibilitas energi. Sementara itu, indikator infrastruktur dasar dan konektivitas mencakup rasio elektrifikasi, konsumsi listrik per kapita, tempat tinggal, akses air minum, sanitasi, pengembangan jalan nasional, serta pembangunan jalan baru, jalan tol, pelabuhan, dermaga penyeberangan, bandara, jalur kereta api, dan jangkauan pita lebar. Pendanaan proyek-proyek infrastruktur dasar dan konektivitas tersebut berasal dari pemerintah, kerja sama pemerintah dan swasta, BUMN, dan swasta.
Mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 Visi RPJM Daerah 2013 – 2018 untuk pembangunan Kalimantan Timur adalah “ Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan” sesuai dengan misi ke 3 yaitu “ Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata “ dan misi ke 4 yaitu” Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan berorientasi pada pelayanan Publik “.
Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perumusan dan koordinasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam, akan mengoptimalkan tugas dan fungsi kelembagaan yaitu mengIntegrasikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Terpadu , dalam hal ini yaitu bidang Infrastruktur.
Searah dengan kebijakan tersebut di atas, pada implementasinya Pemerintah telah menetapkan proyek-proyek yang masuk kategori proyek strategis nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Para Gubernur; dan para Bupati/Walikota. Adapun hal-hal yang harus dilaksanakan bagi pejabat yang bersangkutan, yaitu tindakan-tindakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, menyelesaikan masalah dan hambatan, dan dukungan diantaranya dengan mengambil diskresi dalam rangka mengatasi persoalan yang konkret dan mendesak; melakukan percepatan pengadaan tanah dengan menggunakan waktu minimum dari batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Provinsi Kalimantan Tiimur sendiri saat ini masuk di dalam 8 (delapan) jenis PSN, yaitu :
5
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
No.
PROJECT TahunProy
ek Target Selesai
A. Proyek Pembangunan InfrastrukturJalanTol JalanTol Balikpapan-Samarinda (99 Km) 2009 2018
B. Proyek Pembangunan PelabuhanBarudanPengembanganKapasitas
Pelabuhan KEK Maloy 2009
C. Proyek Pembangunan PrasaranadanSaranaKeretaApiAntar Kota
Pembangunan Rel Kereta Api Prov. Kaltim 2012
D. Program Pembangunan KilangMinyak Amdal 2009
KilangMinyakBontang Upgrading 2021
Upgrading kilang2 eksisting Upgrading 2022
E. ProyekPipa Gas/Terminal LPG Pembangunan Jaringan Gas Bumiuntuk RT Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang,
Gahem, dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD) Pengembangan Lapangan Jangkrik dan North East Wilayah Kerja Muara Bakau
F. Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi Bendungan Marangkayu 2006 2019 BendunganTeritip 2014
G. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas / Kawasan Ekonomi Khusus
Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Provinsi Kalimantan 2009
H. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Dari 8 (delapan) proyek Strategis Nasional tersebut, salah satu permasalahan yang menghambat adalah terkait permasalahan bidang pengadaan tanah. Salah satu contohnya adalah Pembangunan Marangkayu yang telah selesai pembangunan bendungnya pada tahun 2013 hingga pembangunannya menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional, namun belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena belum tuntas masalah lahan areal genangannya. Meskipun seringkali rapat pertemuan untuk penyelesaian masalah, namun pelaksanaanya masih jalan di tempat. Penyelesaian pun masih sebatas pada masing-masing sektoral perangkat daerah. Terkait progress data yang dibutuhkan, informasinya pun masih berbeda-beda.
Data progress tindaklanjut kesepakatan rapat koordinasi Bendungan Marangkayu , misalnya:
1. Kesepakatan Rakor tgl 16 Juni 2017 di Kemenko , untuk Penanganan 9 sumur bor dan pipa yang terkena dampak apabila digenangi ditindaklanjuti dengan menganggarkan penyusunan DED pada tahun 2018, rapat koordinasi selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2017.
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
6
2. Kesepakatan Rakor tanggal 16 Juni 2017 di Kemenko, untuk Pembebasan Lahan areal terkena dampak apabila digenangi, dengan hasil kesepakatan Pemerintah Kutai Kartanegara mengalokasikan dana Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah pada APBD-P 2017, namun pengukurannya tidak dilakukan. Rapat koordinasi selanjutnya dilakukan pada tanggal 6 Desember 2017. Pemerintah mempertegas sanksi bagi Kepala daerah yang tidak menjalankan agenda
Nasional ini yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diundangkan tgl 7 April 2017.
Jika Pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Pembangunan Proyek Strategis Nasional ini hanya dilakukan secara “bussiness as usual“ maka dapat diprediksi bahwa target pembangunan PSN di Kalimantan Timur ini menjadi suatu hal yang sulit dicapai. Perlu adanya langkah atau suatu terobosan koordinasi yang lebih kuat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sehingga pembangunan Infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional bisa tercapai sesuai target.
Kondisi saat ini : Adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal: 1. Perangkat Daerah pelaksana kegiatan tidak melaporkan progress pelaksanaan
kegiatan secara kontinyu kepada Stakeholders, sehingga perkembangan atau progress pelaksanaan, tindak lanjut hasil rapat, serta Informasi yang diperlukan tidak terpantau dengan cepat , transparan, dan aktual.
2. Belum adanya komunikasi yang efektif dan efesien antar Perangkat daerah terkait, karena belum tersedianya suatu wadah yang terintegrasi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi suatu penyelesaian masalah.
3. Komitmen Kabupaten/Kota dan Stakeholders untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui sinergitas program kegiatan Provinsi dan Pusat masih kurang.
Kondisi diharapkan : Terbangunnya suatu Koordinasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi percepatan pembangunan suatu proyek strategis nasional yang menghasilkan satu laporan, satu data yang bisa dipantau secara efektif, dengan stakeholder yang berkomitmen dan memberikan perhatian dalam satu wadah koordinasi sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai target.
III. TUJUAN
Jangka Pendek : 1. Terbangunnya komitmen dan semua stakeholder. 2. Terbangunnya koordinasi “PEKA” melalui SK Pembentukan Tim Percepatan
Pembangunan Bendungan Marangkayu 3. Terbangunnya suatu regulasi tentang mekanisme koordinasi, tindak lanjut hasil rapat,
serta sistem informasi pelaporan PSN berupa Peraturan Gubernur. 4. Terbangunnya koordinasi “PEKA” melalui media sosial. 5. Meningkatnya progres TL hasil kesepakatan
Jangka Menengah : 1. Mengembangkan koordinasi “PEKA” melalui pembentukan satu wadah sekretariat. 2. Implementasi Pergub tentang Koordinasi Percepatan Pembangunan PSN dan SK
7
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
Gubernur Tim Percepatan Pembangunan PSN Bendungan Marangkayu. 3. Meningkatnya progress tindak lanjut hasil kesepakatan untuk pelaksanaan dilapangan
Jangka Panjang : 1. Pengembangan Implementasi koordinasi PEKA pada Pembangunan proyek strategis
Nasional lainnya. 2. Terintergrasinya penyelesaian yang fokus dalam menuntaskan permasalahan
pembangunan. 3. Meningkatkan integritas dan attensi Pemerintah serta stakeholders untuk
berkomitmen mendukung percepatan pembangunan daerah
IV. MANFAAT
Internal : 1. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah.
2. Mempermudah dalam melaksakan tupoksi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pembangunan
infrastruktur Daerah.
3. Meningkatkan daya saing dan kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya .
Eksternal : 1. Mempermudah komunikasi antar perangkat daerah dengan stakeholder terkait 2. Meningkatkan kualitas laporan informasi dan progress yang terpadu dan terintegrasi 3. Mempercepat Proses pelaksanan pembangunan
V. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Proyek perubahan yang diajukan diimplementasikan pada salah satu Proyek Strategis Nasional, yaitu pada Pelaksanaan pembangunan Bendungan Marangkayu
VI. OUTPUT KUNCI (Key Project Deliverables)
1. Terbentuknya unit organisasi dan tata kerja yang Efektif . 2. Tersusunnya SK Gubernur Tim Percepatan Pembangunan PSN (Bendungan Marangkayu) 3. Tersusunnya Draft Peraturan Gubernur tentang Koordinasi Percepatan Pembangunan
PSN. 4. Meningkatnya progress pelaksanaan di lapangan dengan adanya implementasi SK Tim 5. Tersedianya Informasi yang cepat dan akurat melalui Teknologi Informasi sebagai
wadah koordinasi yang efektif.
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
8
VII. PENTAHAPAN UTAMA (Milestone)
NO PENTAHAPAN UTAMA / MILESTONE (M)
JANGKA PENDEK
April Mei Juni Jul
Minggu ke 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1
M.1. Pembentukan Tim Efektif dan Penyusunan Rencana Kerja 1. Melaksanakan konsultasi dengan mentor 2. Sosialisasi dan dukungan kepada Stakeholders terkait 3. Melaksanakan Koordinasi bersama stakeholder dalam
pembentukan Tim
4. Melaksanakan Rapat pembentukan Tim Efektif dan menyusun rencana kerja serta pembagian tugas
5. Membahas SK Sekda tentang Tim Efektif dan Penetapannya
M.2. Tersusunnya SK Gubernur Tim Percepatan Pembangunan PSN Bendungan Marangkayu
1. Membuat draft SK Tim Percepatan Pembangunan PSN 2. Finalisasi draft SK Tim Percepatan Pembangunan PSN
dan mengajukannya ke Biro Hukum
M.3. Tersusunnya Draft Pergub Koordinasi Percepatan Pembangunan PSN
1. Membuat draft Pergub dan pembahasan tentang koordinasi Percepatan Pembangunan PSN
2. Finalisasi draft Pergub tentang koordinasi Percepatan Pembangunan PSN dan mengajukannya ke Biro Hukum
M.4. Tersedianya Notulen Rapat Kesepakatan RTL 1. Melakukan rapat Tim Percepatan Pembangunan PSN
Bendungan Marangkayu
M.5. Tersedianya Informasi yang Cepat dan Komunikasi yang efektif melalui media sosial dan email
1. Membuat SK Pengelola data, admin group WA, dan pengelola data E-mail
2. Koordinasi Tim melalui TI M.6. Evaluasi dan Pelaporan Proyek Prubahan 1. Melaksanakan Evaluasi 2. Memilah dokumentasi bukti evidence proper 3. Membuat laporan mingguan implementasi Lab.
Kepemimpinan
4. Konsultasi dengan coach
5. Membuat Laporan akhir Proyek Perubahan/LPP 6. Meminta persetujuan laporan Lab Kepemimpinan
kepada mentor
Tahap Utama Waktu
Jangka Menengah (1 tahun) Implementasi Pergub ttg Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi dan
Monitoring Percepatan Pemb. PSN Bendungan Marangkayu
1 Agus 2018 – 31Des 2018
Jangka Panjang Implementasi Koordinasi “PEKA” pada Proyek PSN Lainnya
Januari– Desember 2022
9
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
VIII. TATAKELOLA PROYEK
Struktur
Deskripsi
A. Mentor, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, (DR. Hj. Meiliana, SE., MM) sebagai
Mentor dalam Proyek Perubahan, secara umum berperan, yaitu :
1. Memberikan masukan untuk mempermudah penerapan rancangan proyek
perubahan;
2. Memonitor progres pelaksanaan tahap Laboratorium Kepemimpinan;
3. Melakukan intervensi bila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
selama berlangsungnya tahap Laboratorium Kepemimpinan;
4. Memberi persetujuan atas terlaksananya implementasi proyek perubahan.
B. Coach, yaitu Bapak Prof.Dr. Sukisno S. Riadi,SE,MM secara umum berperan untuk :
1. Memastikan kemampuan peserta dalam implementasi identifikasi perubahan
organisasi, merancang perubahan, membangun tim dan finalisasi rancangan
proyek perubahannya;
2. Memonitor peserta dalam mengkomunikasikan rancangan proyek perubahan
kepada atasan langsung, stakeholder dan bawahannya;
3. Melakukan komunikasi dengan mentor peserta mengenai progress pelaksanaan
MENTOR DR. Hj. Meiliana, SE. MM
COACH Prof. Dr. SukisnoS.Riadi, SE, MM
PROJECT LEADER Ir. Hj. Lisa Hasliana, M.Si
Anggota Tim Tata Kelola: 1. Yusliando, ST 2. Ir. Pamungkas, MT 3. Sandy, ST 4. Drs. M. Zulfajri 5. Drs. H. Sofian Noor, M.Si 6. Nurani Citra Adran, ST
Tim Administrasi: 1. Erly Avdina Rivai, ST 2. Arif 3. M. Reza Pratama, S.Si
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
10
rancangan proyek perubahan dan ;
4. Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan dalam pelaksanaan
kegiatan selama tahap Laboratorium Kepemimpinan
C. Project Leader : Ir. Hj. Lisa Hasliana, M.Si, secara umum memiliki peran dan tugas :
1. Menerapkan Milestone/roadmap perubahan pada unit organisasi yang dipimpin;
2. Berkonsultasi dengan coach dan mentor mengenai penerapan rancangan
perubahan;
3. Mempengaruhi atasan langsung dan stakeholder untuk mendukung penerapan
proyek perubahan;
4. Memotivasi staf dalam penerapan proyek perubahan;
5. Membuat laporan implementasi proyek perubahan.
D. Tim Kerja
1. Menyusun kerangka teknis perumusan pedoman identifikasi dan inventarisasi ;
2. Mengkompilasi dan menelaah bahan masukan terhadap konsep rumusan “PEKA”;
3. Membuat Desain mekanisme Informasi dan pelaporan sampai persetujuan Sekda;
4. Melakukan penjadwalan dan persiapan tahapan pembahasan konsep koordinasi
“PEKA”;
5. Menyiapkan final draf SK GUBERNUR mengenai Tim koordinasi “PEKA”;
6. Melaksanakan tugas lainnya dalam rangka implementasi SK Gubernur Tim
Kooedinasi“PEKA”.
IX. ANGGARAN
Jumlah Deskripsi
Rp. 10.000.000 Jangka Pendek 1. Membentuk Tim Kerja 2. Menyusun kerangka pikir Proyek Perubahan dan draft awal 3. Melaksanakan pertemuan-pertemuan Tim Efektif dan Tim
Percepatan Pembangunan PSN Bendungan Marangkayu. 4. Penyusunan SK Gubernur Tim Percepatan Pembangunan
Marangkayu
11
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
X. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS
ANALISIS STAKEHOLDERS
Latent (high influence, low interest) 1. Pj. Bupati Kab. Kukar 2. Kepala BPKAD 3. Kasatpol PP 4. Kepala Kantor
Pertanahan danPenataan Ruang
5. Kepala Biro Hukum 6. TP4D 7. Inspektur Inspektorat 8. Staf Ahli Gubernur Bid.
Polhukam
Defenders (low influence, high interest) 1. Camat Marangkayu 2. Kepala Desa Sebuntal
Apathetics (low influence, low interest) 1. Masyarakat
Promotors (high influence, high interest) 1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah Prov 3. Asisten Adbang dan
Perekonomian. 4. Assisten Pemerintahan
dan Kesra 5. Kepala Dis PUPR PERA 6. Kepala Bappeda 7. Kepala BPN 8. Ka BWS Kalimantan III 9. Kepala Biro PPOD Setda
Prov. Kaltim 10. BPKP 11. Kepala Biro Administrasi
Pembangunan
Interes
t
Influence
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
12
NETMAP STAKEHOLDER
Keterangan :
Garis Hirarki
Garis Konsultasi
Garis Koordinasi
Camat
Marangkayu
INSPEKTORAT Ass. PEM &
KESRA
Gubernur
TP4D
Ka DPU PR
Pj. Bupati Kukar
Ka BWS
KA Satpol
PP
BPN
KaKantor
Pertanahan
Karo PPOD
Ka BPKAD
Masyarakat
BPKP
Sekda Asisten 2
Bappeda
KaroHukum
Kades
Sebuntal
Project Leader ”Percepatan
Pembangunan PSN Koordinasi
PEKA”
Kemenko
Karo AdBang
S.A Gubernur Bid. Polhukam
13
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
XI. IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH 1. Kurangnya pemahaman Tim Efektif dan stakeholder terhadap proyek perubahan
2. Kurangnya kompetensi dan Integritas SDM aparatur
3. Adanya ego sektoral dan rasa “kurang memiliki” terhadap proyek yang ada di Provinsi Kalimantan Timur
4. Belum tersedianya penganggaran kegiatan dalam APBD tahun berjalan
XII. RESIKO
1. Kegiatan akan terkendala jika tim yang terlibat mengalami mutasi, sehingga pengelola pelaksana harus beradaptasi dari awal pekerjaan, sehingga menghambat proses koordinasi “PEKA”
2. Realisasi Target pelaksanaan tidak tercapai.
Stakeholder Yang Terlibat Langsung
Stakeholder Eksternal
1. Project Leader (Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Prov. Kaltim)
2. Tim Kerja Proper (Tim Efektif)
Stakeholder Internal
1. Gubernur Kaltim 2. Sekda Prov. Kaltim 3. Asisten Administrasi
Pembangunan dan Perekonomian Setda Prov. Kaltim
4. Tim Bagian-bagian Biro InfrastrukturdanSumberDayaAlamSetda Prov. Kaltim
a. Pemerintah Pusat 1. Kemenko 2. Kepala BPN 3. Kepala BWS
Kalimantan III b. Perangkat Daerah Provinsi
1. Gubernur Kaltim 2. Sekda Provinsi Kaltim 3. TP4D 4. Kepala Biro PPPOD 5. Inspektur
Inspektorat. 6. Kepala Dinas PUPR &
PERA 7. Kepala Bappeda 8. Kepala BKPAD 9. Kepala Biro Hukum 10. Kasatpol PP
11. BPKP
12. Karo Adbang
13. Staf Ahli Gubernur Bid. Polhukam
c. Perangkat Daerah Kabupaten 1. Pj. Bupati Kab. Kukar 2. Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
4. Kepala Bappeda 5. Kepala BKPAD 6. Kepala BPN 7. Kepala Kantor
Pertanahan dan Penataan Ruang
8. Camat Marangkayu 9. Lurah Marangkayu
d. Masyarakat
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
14
XIII. KRITERIA KEBERHASILAN
1.
2.
Terbentuknya unit organisasi dan tata kerja yang efektif
Tersedianya SK Tim Percepatan Pembangunan PSN Bendungan Marangkayu
3.
4.
5.
6.
Tersedianya Draft Pergub koordinasi Percepatan Pembangunan PSN
Adanya Progres tindak lanjut hasil rapat Pembangunan Bendungan Marangkayu
Tersedianya Informasi Yang Cepat Melalui Teknologi Informasi
Melakukan Evaluasi dan Pelaporan
XIV. PERSETUJUAN
Samarinda, 18 April 2018
Mentor,
DR. Hj. Meiliana, SE., MM
Pembina Utama Madya NIP. 19590509 198602 2 001
15
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
FORMULIR BAGI MENTOR PADA TAHAP MERANCANG PROYEK PERUBAHAN
1. Nama Peserta
: Ir. Hj. Lisa Hasliana, Msi.
2. Instansi
: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. NamaProyek
: Strategi Percepatan Pembangunan Pelaksanaan
Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Kalimantan Timur Melalui Koordinasi PEKA ( Pemantauan, Efektif, Komitmen, Attensi )
Catatan terhadap rencana aksi perubahan yang disiapkan peserta .
Rekomendasi
Samarinda, 18April 2018
Mentor,
DR. Hj. Meiliana, SE., MM Pembina Utama Madya
NIP. 19590509 198602 2 001
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
16
FORMULIR BAGI COACH PADA TAHAP MERANCANG PROYEK PERUBAHAN
1. Nama Peserta
: Ir. Hj. Lisa Hasliana, Msi.
2. Instansi
: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Nama Proyek
: Strategi Percepatan Pembangunan Pelaksanaan
Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Kalimantan Timur Melalui Koordinasi PEKA ( Pemantauan, Efektif, Komitmen, Attensi )
CatatankonsultasirancanganproyekperubahanTahap I Tanggal Tandatangan
Catatan konsultasi rancangan proyek perubahan Tahap
II
Tanggal Tandatangan
Catatan konsultasi rancangan proyek perubahan Tahap
III
Tanggal Tandatangan
Samarinda, April 2018
Coach,
Prof. DR. Sukisno S. Riadi, SE, MM. NIP. ......................................
17
“Strategi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Melalui Koordinasi PEKA
(Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)”
LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN (RPP)
Judul STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL MELALUI KOORDINASI ”PEKA” (Pemantauan, Efektifitas, Komitmen, dan Attensi)
Nama Ir. Hj. Lisa Hasliana, M.Si
NIP
19670719 199303 2 006
Golongan/Pangkat
Pembina Tk. I / IV /b
Jabatan KepalaBiro InfrastrukturdanSumberDaya
Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Disetujui berdasarkan hasil Seminar Rancangan Peroyek Perubahan (RPP)
yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 di PKP2A Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Wilayah III Samarinda.
Coach Mentor PesertaDiklat
Prof.DR. Sukisno S. Riadi, SE, MM
DR. Hj. Meiliana, SE., MM
Ir. Hj. Lisa Hasliana, M.Si NIP…………............………….. NIP. 19590509 198602 2 001 NIP. 19670719 199303 2006
Recommended