View
226
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BADAN AKREDITASI DAN REGISTRASI BADAN AKREDITASI DAN REGISTRASI KADIN INDONESIA KADIN INDONESIA
(BARKI)(BARKI)
STANDARISASI AKREDITASI DAN SERTIFIKASI STANDARISASI AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PBJ PUBLIKPBJ PUBLIK
Masukan untuk penyempurnaan P3BJ Instansi PemerintahMasukan untuk penyempurnaan P3BJ Instansi Pemerintah
SEMINAR REFORMASI BIDANG PENGADAANSEMINAR REFORMASI BIDANG PENGADAANBARANG & JASA SEKTOR PUBLIKBARANG & JASA SEKTOR PUBLIK
BAPPENASBAPPENAS
4 Nopember 20024 Nopember 2002
2
POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN
1. Ijin Usaha, Sertifikasi dan Registrasi
2. Standarisasi akreditasi dan sertifikasi
3. Kompetensi sebagai persyaratan domestic regulation dalam perdagangan bebas
4. Pengembangan & Perlindungan Usaha Kecil & Pengusaha Daerah dengan Segmentasi Pasar
5. Tender untuk pabrikan dan supplier6. Perlindungan produksi dalam negeri
7. Domain Keppres 18/2000
3
1. 1. IJIN USAHA, SERTIFIKASI DAN REGISTRASIIJIN USAHA, SERTIFIKASI DAN REGISTRASI
Ijin Usaha - Sertifikasi Untuk jasa konstruksi, sertifikasi diperlukan sebelum memperoleh ijin usaha
RegistrasiBersifat wajib untuk seluruh perusahaan, diperlukan untuk monitoring dan profiling/data-base dunia usaha
4
2. 2. STANDARISASI AKREDITASI DAN SERTIFIKASISTANDARISASI AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
2.1. Harapan dunia usaha terhadap sertifikasi
2.2. Scorecard Sertifikasi
2.3. Pemantapan sistem klasifikasi
2.4. Badan Standarisasi dan Badan Akreditasi
2.5. Independensi Badan Akreditasi
2.6. Asas penyelenggaraan sertifikasi
2.7. Pengorganisasian Sertifikasi
2.8. Penilaian Akreditasi
5
DENGAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA AKAN TERBANGUN INSTITUSI YANG KREDIBEL, BERTANGGUNG JAWAB, DAN MEMILIKI CITRA YANG BAIK
• PERSYARATAN DAN TATA CARANYA HARUS JELASDAN TERSOSIALISASIKAN
• WAKTU PENYELESAIAN RELATIF CEPAT
• AFFORDABLE
• PETUGAS BERSIKAP “SERVICE ORIENTED”
• TRANSPARAN
• KEPASTIAN
2.1. 2.1. HARAPAN DUNIA USAHA TERHADAP SERTIFIKASIHARAPAN DUNIA USAHA TERHADAP SERTIFIKASI
PELAYANAN PRIMA
6
2.2. SCORECARD SERTIFIKASI 2.2. SCORECARD SERTIFIKASI
(Doing the right things)(Doing things right)
OUTPUT OUTCOMEINPUT PROSES
STRATEGIOPERASI
7
• Jasa Konsultansi : Klasifikasi DACONDACON
• Jasa Pemborongan N.K. : Klasifikasi ISICISIC
• Jasa Distribusi : Klasifikasi CPCCPC
• Jasa Lain : Klasifikasi ISICISIC
2.3. PEMANTAPAN SISTEM KLASIFIKASI2.3. PEMANTAPAN SISTEM KLASIFIKASI
8
2.4. BADAN STANDARISASI DAN BADAN 2.4. BADAN STANDARISASI DAN BADAN AKREDITASIAKREDITASI
Pemisahan fungsi pengembangan/penetapanstandar dengan fungsi penetapan /pengawasan akreditasi
Penetapan standar dilakukan melalui konsensus termasuk dengan stakeholders
9
2.5. INDEPENDENSI BADAN AKREDITASI2.5. INDEPENDENSI BADAN AKREDITASI
Badan Akreditasi hanya menerapkan, sedangkan standar proses dan standar kompetensi ditetapkan badan lain
Komposisi kepengurusan yang melibatkan para stakeholders
Mekanisme korum
Non partisipasi bagi yang terkait
10
PERSYARATANA S A S
1 S1 L2.6.5. Check and Balances
2 SD1 S2.6.4. Keterbukaan (transparancy)
3 SD2.6.3. Keadilan (fairness)
11SD8 S4 L
3 L5 SD6 S2.6.2. Dapat Dipertanggungjawabkan
(accountability)
1 SD2.6.1. Tanggungjawab (responsibility)
2.6. ASAS PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI2.6. ASAS PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
11
L1 - Legalitas
L2 - Legitimasi (waktu dan jumlah)
L3 - Lembaga pertanggung jawaban
SD1 - Sisdur Keorganisasian
L1 - Legalitas
L2 - Legitimasi (waktu dan jumlah)
L3 - Lembaga pertanggung jawaban
SD1 - Sisdur Keorganisasian
2.6.1. 2.6.1. TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB (RESPONSIBILITY)(RESPONSIBILITY) (1)(1)
12
Penyampaian laporan dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya kepada :
• Otoritas yang lebih tinggi (Pertanggung-jawaban vertikal)
• Masyarakat luas / stakeholders(Pertanggungjawaban horizontal)
2.6.1. 2.6.1. TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB (RESPONSIBILITY)(RESPONSIBILITY) (2)(2)
PERTANGGUNGPERTANGGUNG--JAWABANJAWABAN
13
SD. SisdurSD.2. Sisdur Pengangkatan Perangkat SD.3. Sisdur Pengendalian ManualSD.4. Sisdur Pengendalian Rekaman ProsesSD.5. Sisdur Audit Intern SD.6. Sisdur Tindakan Preventip dan Korektip
S1. StandarisasiS2. Staf personalia (Profesional & Etis)S3. StakeholdersS4. SurveillanceS5. SanksiS6. Sarana dan Prasarana Kerja
SD. SisdurSD.2. Sisdur Pengangkatan Perangkat SD.3. Sisdur Pengendalian ManualSD.4. Sisdur Pengendalian Rekaman ProsesSD.5. Sisdur Audit Intern SD.6. Sisdur Tindakan Preventip dan Korektip
S1. StandarisasiS2. Staf personalia (Profesional & Etis)S3. StakeholdersS4. SurveillanceS5. SanksiS6. Sarana dan Prasarana Kerja
2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ACCOUNTABILITY) (ACCOUNTABILITY) (1)(1)
14
2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ACCOUNTABILITY) (ACCOUNTABILITY) (2)(2)
KODE ETIK PENILAI DAN PEMUTUSKODE ETIK PENILAI DAN PEMUTUS
1. Bertindak jujur dan adil berlandaskan pada moral dan profesionalisme untuk menghasilkan penilaian/pemutusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan informasi kepada Badan Pengurus Badan Sertifikasi tentang adanya hubungan dengan pihak yang dinilai, bila hubungan tersebut diperkirakan akan dapat mempengaruhi obyektivitas penilai/pemutus sebelum melaksanakan penilaian/pemutusan terhadap pihak tersebut.
3. Dalam melaksanakan penilaian/pemutusan, Penilai/Pemutus tidak boleh meminta atau menerima secara langsung maupun tidak langsung, pemberian dalam bentuk uang atau dalam bentuk apapun juga, diluar imbalan jasa yang telah ditetapkan oleh Badan Sertifikasi.
4. Penilai/Pemutus tidak boleh membeberkan temuan atau informasi yang diperoleh dalam melaksanakan penilaian/pemutusan, kecuali diizinkan secara tertulis oleh pihak yang dinilai dan Badan Sertifikasi.
5. Tidak bertindak dengan cara apapun yang merugikan reputasi atau kepentingan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi, Badan Sertifikasi dan Badan Akreditasi
15
LEMBAGA SERTIFIKASI
MUTU INTERNASIONAL
STAKEHOLDERSTAKEHOLDERMASYARAKAT
PEMERINTAHLEMBAGA AKREDITASIEKSTERNAL
INTERNAL AUDITORINTERNAL AUDITORINTERNAL
BADAN PENGURUSBADAN PENGURUSMANAJERIAL
LEMBAGA AKREDITASI
LEMBAGASERTIFIKASI
PELAKU PENGAWASAN TERHADAPPENGAWASAN
2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ACCOUNTABILITY) (ACCOUNTABILITY) (3)(3)
PENGAWASAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASIPENGAWASAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
16
Dilakukan :
Sesuai jadwal tengah – tahunan
Pengaduan atas terjadinya penyimpangan dan penanganan banding yang belum sesuai
2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ACCOUNTABILITY) (ACCOUNTABILITY) (4)(4)
SURVEILLANCE PENGAWASAN EKSTERNAL OLEH SURVEILLANCE PENGAWASAN EKSTERNAL OLEH AKREDITORAKREDITOR
17
1. Peringatan tertulis I2. Peringatan tertulis II3. Peringatan tertulis III dan
pencabutan sementara akreditasi4. Pencabutan tetap akreditasi
Tidak menggunakan standard yang telah disetujui dalam pengajuan akreditasi
2
1. Peringatan tertulis I2. Peringatan tertulis II3. Peringatan tertulis III dan
pencabutan sementara akreditasi4. Pencabutan tetap akreditasi
Tidak menjalankan prosedur yang telah disetujui dalam pengajuan akreditasi
1
2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ACCOUNTABILITY) (ACCOUNTABILITY) (5)(5)
SanksiJenis PelanggaranNo
SANKSI TERHADAP BADAN SERTIFIKASI (1)SANKSI TERHADAP BADAN SERTIFIKASI (1)
18
1. Peringatan tertulis I2. Peringatan tertulis II3. Peringatan tertulis III dan
pencabutan sementara akreditasi4. Pencabutan tetap akreditasi
Tidak melakukan registrasi sertifikat yang diterbitkan
4
1. Peringatan tertulis I2. Peringatan tertulis II3. Peringatan tertulis III dan
pencabutan sementara akreditasi4. Pencabutan tetap akreditasi
Tidak menerapkan sanksi atas pelanggaran perusahaan penerima sertifikat
3
2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ACCOUNTABILITY) (ACCOUNTABILITY) (5)(5)
SanksiJenis PelanggaranNo
SANKSI TERHADAP BADAN SERTIFIKASI (2)SANKSI TERHADAP BADAN SERTIFIKASI (2)
19
Pencabutan tetapTidak memenuhi kewajiban sehingga menjadi tidak terpenuhinya persyaratan legalitas
6
1. Pencabutan sementaraakreditasi
2. Pencabutan tetap akreditasi
Pengulangan pelanggaran7
1. Pencabutan sementaraakreditasi
2. Pencabutan tetap akreditasi
Pemalsuan dokumen dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain
5
2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ACCOUNTABILITY) (ACCOUNTABILITY) (5)(5)
SanksiJenis PelanggaranNo
SANKSI TERHADAP BADAN SERTIFIKASI (3)SANKSI TERHADAP BADAN SERTIFIKASI (3)
20
1. Peringatan tertulis I 2. Peringatan tertulis II dan
dimasukkan Daftar Kuning3. Peringatan tertulis III dan
diberikan pembatasan Bidang/Penurunan Kualifikasi
Tidak melaporkan perolehan proyek
2
1. Peringatan tertulis I 2. Peringatan tertulis II dan
dimasukkan Daftar Kuning3. Peringatan tertulis III dan
diberikan pembatasan Bidang/Penurunan Kualifikasi
Tidak melaporkan perubahan data
1
2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ACCOUNTABILITY) (ACCOUNTABILITY) (6)(6)
SanksiJenis PelanggaranNo
SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN (1)SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN (1)
21
Penundaan Pemberian SertifikatPemalsuan data dalam permohonan sertifikat
4
Pencabutan sementara SertifikatMerubah data sertifikat5
1. Peringatan tertulis I 2. Peringatan tertulis II dan
dimasukkan Daftar Kuning3. Peringatan tertulis III dan
diberikan pembatasan Bidang/Penurunan Kualifikasi
Tidak melaporkan penyelesaian proyek
3
2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 2.6.2. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (ACCOUNTABILITY) (ACCOUNTABILITY) (6)(6)
SanksiJenis PelanggaranNo
SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN (2)SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN (2)
22
SD. Sisdur SD.7 Sisdur Operasi PerangkatSD.8 Sisdur Penerbitan SertifikatSD.9 Sisdur Penanganan Banding
SD. Sisdur SD.7 Sisdur Operasi PerangkatSD.8 Sisdur Penerbitan SertifikatSD.9 Sisdur Penanganan Banding
2.6.3. KEADILAN 2.6.3. KEADILAN (FAIRNESS)(FAIRNESS)
23
S6. Sarana Proses Berbasis Komputer
SD. SisdurSD.10 Sisdur Penanganan PengaduanSD.11 Sisdur Penyediaan Informasi Publik
S6. Sarana Proses Berbasis Komputer
SD. SisdurSD.10 Sisdur Penanganan PengaduanSD.11 Sisdur Penyediaan Informasi Publik
2.6.4. KETERBUKAAN 2.6.4. KETERBUKAAN (TRANSPARANCY) (TRANSPARANCY) (1)(1)
24
2.6.4. KETERBUKAAN 2.6.4. KETERBUKAAN (TRANSPARANCY) (TRANSPARANCY) (1)(1)
PERSYARATAN TRANSPARANSI DAN LAYANAN INFORMSI PUBLIK DENGAN IT (PERSYARATAN TRANSPARANSI DAN LAYANAN INFORMSI PUBLIK DENGAN IT (1)/KOMPONEN1)/KOMPONEN
Modul : Program Aplikasi
Sistem : Prosedur pendukung pemakaian modul
MODUL SERTIFIKASI
Modul Registrasi On-line
Modul Daftar Registrasi Perusahaan
Modul Informasi Umum
Modul Komunikasi
Modul Kolaborasi/masukan
Modul Pelaporan
Modul Portal Mandiri Sertifikator
Modul Admin San Maintenance
MO
DU
L PO
RTA
L
MODUL AKREDITASI
MODUL KONVERSI DATA
DA
TA B
ASE
M
AN
AG
EMEN
T
CLI
ENT
SER
VER
D
ESIG
N
DIR
ECTO
RY
(USE
R,
MA
NA
GEM
ENT,
A
UTH
ENTI
CA
TIO
N)
SSL
ON
-LIN
E SE
CU
RIT
Y
HO
STIN
G S
PAC
E M
AN
AG
EMEN
T
XML
BA
SED
DA
TA
TRA
NSF
ER
EXEC
UTI
VE
MA
NA
GEM
ENT
SYST
EM
BIL
LIN
G S
YSTE
M
MO
NIT
OR
ING
A
CTI
VITY
25
2.6.4. KETERBUKAAN 2.6.4. KETERBUKAAN (TRANSPARANCY) (TRANSPARANCY) (2)(2)
RegistrationManagementSystem
DRP
Public Accountability Services
THE PORTAL
MEMBERS
PUBLIC
PARTNERSGovernment & Private
Tender Committee
Info
rmat
ion
Com
mun
icat
ion
Col
labo
ratio
n
Validation & Assesment
Decision SupportSystem
Reporting
Work-force management/Executive Info. System
BARKI�s provided Certification Management System
CERTIFICATION BODY
BARKI
API
PROVIDER ALLIANCES:�Information�Channeling�E-Marketplace�E-Commerce
INTERNETMULTIPLE ACCESS
EXTRANET
AuthenticationAuthorizationDigital IDPublic Key Inf.
Network Operation-Monitoring Center, Data Center, Service/Call center, Billing system, Directory/member services
RegistrationID generation
Printing Directory
PERSYARATAN TRANSPARANSI DAN LAYANAN INFORMSI PUBLIK DENGAN IT (PERSYARATAN TRANSPARANSI DAN LAYANAN INFORMSI PUBLIK DENGAN IT (2)/ARSITEKTUR2)/ARSITEKTUR
26
PERSYARATAN TRANSPARANSI DAN LAYANAN INFORMSI PUBLIK DENGAN IT (PERSYARATAN TRANSPARANSI DAN LAYANAN INFORMSI PUBLIK DENGAN IT (3)/PETA AKSES3)/PETA AKSES
www.barki.or.idPortal Daftar Registrasi Perusahaan
asosiasi.barki.or.id/bysectorPortal Perusahaan tersertifikasi
asosiasi.barki.or.id/byregionPortal Perusahaan tersertifikasi
PerusahaanPeminat Lelang
Corporates= The Vendors
Institusi Penyelenggara
Lelang(Pemerintah/Korporasi)
Partners= The Users
CertificationProcess
Data Validation &Assesment
Accreditation Registration
Bidding InvitationBidding participation pengadaan.net
Web site sistem pengadaan
The Association
e-Bidding &e-procurement
2.6.4. KETERBUKAAN 2.6.4. KETERBUKAAN (TRANSPARANCY) (TRANSPARANCY) (3)(3)
27
MANFAAT PENGADAAN BERBASIS E-SYSTEM
2.6.4. KETERBUKAAN 2.6.4. KETERBUKAAN (TRANSPARANCY) (TRANSPARANCY) (3)(3)
REDUCED PAPER COST
REDUCED CYCLE TIMES
FASTER PRODUCT FIND
LOWER INVENTORY
MORE PARTNER CHOICE
REDUCED DEPENDENCY
MORE PRODUCT CHOICE
BETTER PRODUCT
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %0 %
Sources Jupiter Research Survey of 76 purchasing agents
28
2.6.5. 2.6.5. CHECK AND BALANCES CHECK AND BALANCES (1)(1)
S7. Struktur :Pemisahan Badan Sertifikasi denganBadan Akreditasi Pemisahan fungsi penilai/assessordengan fungsi pemutus/reviewer
L4. Lembaga Banding
S7. Struktur :Pemisahan Badan Sertifikasi denganBadan Akreditasi Pemisahan fungsi penilai/assessordengan fungsi pemutus/reviewer
L4. Lembaga Banding
29
2.6.5. 2.6.5. CHECK AND BALANCES CHECK AND BALANCES (2)(2)
Stakeholders
Reputational Agents :• Badan Akreditasi• Akuntan Publik• Badan Rating
Lingkungan Hukum :• Standard• Undang-undang• Peraturan
perundangan lain
GOVERNANCE MODEL – BADAN SERTIFIKASI
Tata Usaha/Dokumentasi
Keuangan
Sistem InformasiPengadaan
SistemMutu Kepala Sekretariat
BadanPengurus
PanitiaPenilai
Majelis Pemutus
Internal Auditor
30
2.7. PENGORGANISASIAN SERTIFIKASI2.7. PENGORGANISASIAN SERTIFIKASI
----D
----E
PenerbitanReviewPenilaianValidasi
-
Daerah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Validasi
C
B
A
Opsi PenerbitanReviewPenilaian
-
Pusat
31
2.8. PENILAIAN AKREDITASI2.8. PENILAIAN AKREDITASI
Sertifikasi Daerah
Sertifikasi Nasional
11 SD8 S3 L11 SD8 S4 LD
11 SD8 S4 L-E
Legalitas11 SD8 S4 LB10 SD7 SLegalitas11 SD8 S4 LC
-11 SD8 S4 LA
DaerahPusatPenilai Persyaratan
Opsi
32
3.3. KOMPETENSI SEBAGAI PERSYARATAN DOMESTIKKOMPETENSI SEBAGAI PERSYARATAN DOMESTIKREGULATION DALAM REGULATION DALAM PERDAGANGANPERDAGANGAN BEBASBEBAS
1. Persyaratan Domestic Regulation
2. Persyaratan Kompetensi Badan Usaha
3. Unsur-unsur Penilaian Kompetensi
33
3.1. PERSYARATAN DOMESTIC REGULATION3.1. PERSYARATAN DOMESTIC REGULATION
1. NECESSITY
2. MINIMUM TRADE RESTRICTION EFFECT
3. OBJECTIVE & TRANSPARANT CRITERIA(MIS. KOMPETENSI)
34
3.2. PERSYARATAN KOMPETENSI BADAN USAHA3.2. PERSYARATAN KOMPETENSI BADAN USAHA
1. Standar Teknis / Standar Proses
2. Kompetensi Personalia (Pendidikan, Ujian, Pelatihan, Pengalaman, Bahasa)
3. Perizinan• Posisi Keuangan• Keanggotaan Asosiasi
Source : TKBJ
35
3.3. UNSUR3.3. UNSUR--UNSUR PENILAIAN KOMPETENSIUNSUR PENILAIAN KOMPETENSI
1. Personalia
2. Pembiayaan
3. Peralatan
4. Proses
5. Produk/Pengalaman
PerizinanPerizinan
36
3.4. PERAN STANDAR TEKNIS / STANDAR PROSES3.4. PERAN STANDAR TEKNIS / STANDAR PROSES
KUNCI UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI & DAYA SAING
37
4. 4. PENGEMBANGAN & PERLINDUNGAN USAHA KECIL & PENGEMBANGAN & PERLINDUNGAN USAHA KECIL & PENGUSAHA DAERAHPENGUSAHA DAERAH DENGAN DENGAN SEGMENTASI PASARSEGMENTASI PASAR
Penyediaan segmentasi khusus untuk pengusaha kecil setempat
Keharusan bagi perusahaan luar daerah untuk bekerjasama dengan pengusaha setempat
Sertifikat Non-Kecil berlaku untuk seluruhwilayah di Indonesia
38
5. TENDER UNTUK PABRIKAN DAN SUPPLIER5. TENDER UNTUK PABRIKAN DAN SUPPLIER
Untuk barang produksi pabrikan tertentu
Penunjukan langsung ke pabrikan
Untuk barang yang memiliki pilihan pabrikan :
a. Tender diantara pabrikan (kasus khusus)b. Tender diantara supplier
39
6. 6. PERLINDUNGAN PRODUKSI DALAM NEGERIPERLINDUNGAN PRODUKSI DALAM NEGERI
Dengan penerapan preferential rate tertentu
40
7. 7. DOMAIN KEPPRES 18/2000DOMAIN KEPPRES 18/2000
1. APBN, APBD Propinsi, APBD Kab/Kota
2. BI, Pertamina, BUMN/BUMD dengan dana APBN/APBD dan Non APBN/APBDNon APBN/APBD
3. PHLN yang tidak bertentangan dengan Pedoman dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan
4.4. KegiatanKegiatan--kegiatan usaha yang melibatkan pihak kegiatan usaha yang melibatkan pihak pemerintahpemerintah
Recommended