View
246
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
REVIEW
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NGANTANG
TAHUN 2011 – 2015
TAHUN 2014
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya Review
penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Ngantang
Tahun 2011 - 2015. Restra ini merupakan kajian dan analisis perencanaan
organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun
dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)
yang ada atau mungkin timbul. Dokumen ini selain berfungsi sebagai instrumen
untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana
cara mencapainya, juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar
pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Kami sangat berharap bahwa Review Renstra ini dapat bermanfaat bagi
Kecamatan Ngantang, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, serta
masyarakat Kabupaten Malang pada umumnya. Dokumen ini menggambarkan
kesungguhan dan komitmen yang kuat dari SKPD Kecamatan Ngantang sebagai
salah satu institusi perencanaan di tingkat Kecamatan dalam rangka mendukung
visi : ”Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB
(Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing)”.
Restra ini dalam penyusunannya telah mengacu pada sistematika
Restra SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. Namun demikian tentu masih terdapat kekurangan
atau ketidaksempurnaan dalam penyusunannya, maka dengan kerendahan hati kami
menyampaikan permohonan maaf dan kiranya petunjuk dari Bapak Bupati Malang
sangat kami harapkan sebagai acuan perbaikan selanjutnya.
Demikian Review Restra Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 ini kami
buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Malang, Mei 2014 CAMAT NGANTANG
Drs. MULYONO HS
Penata Tk. I
NIP. 19640222 198508 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ..................................................................................................... 4
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 5
1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................................. 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ......................................................................... 7
2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD ................................................................... 7
2.2. Sumber Daya ........................................................................................................... 14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................................... 24
2.4. Tantangan dan Peluang ........................................................................................... 26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........................... 27
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi ..................................................... 27
3.2. Telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 .................... 27
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis ..................................................................................... 28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................... 31
4.1. Visi dan Misi SKPD .................................................................................................. 31
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ....................................................... 32
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD .................................................................................. 35
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF ................................
37
5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ...........................................................
37
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ...............................................................................................
40
6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ............ 40
BAB VII PENUTUP ............................................................................................................ 42
Lampiran : ......................................................................................................................... 43
1. Peta Kecamatan Ngantang ...................................................................................... 43
1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Implementasi otonomi daerah di Indonesia yang secara efektif mulai
diberlakukan semenjak tanggal 1 Januari 2001 lalu telah mendorong manajemen
pembangunan daerah yang berorientasi pada good governance, yaitu suatu proses
tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap
berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam
sumber daya bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas
partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada
kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik
(World Conference on Governance, UNDP, 1999). Wujud good governance adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efektif dan
efisien, yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara
domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Pemberlakuan konsepsi
ketatapemerintahan yang baik tersebut selanjutnya menuntut kemampuan para
pihak terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dan efektif.
Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator, dunia usaha harus mampu menjadi
inovator dan mesin pendorong ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, serta
masyarakat harus dapat berdaya untuk memupuk modal sosial (social capital) dan
berpartisipasi bagi kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka sendiri.
Secara umum beberapa perubahan penting pada lingkungan strategis
pemerintahan yang perlu mendapat perhatian adalah:
1. Berlakunya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN,
serta semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih
dari praktik-praktik KKN;
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah; dan
2
6. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Perubahan di atas mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk
melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada
terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Ketatapemerintahan yang baik
diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana kebijakan
Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,
dan bertanggung jawab kepada daerah, yang berprinsip pada demokrasi, partisipasi
masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). Desentralisasi atau otonomi daerah telah membawa sejumlah
peluang sekaligus tantangan bagi daerah dalam mengembangkan daerahnya
masing-masing. Dianggap sebagai peluang karena dengan desentralisasi, daerah
lebih bebas mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan
potensi dan karakteristiknya masing-masing. Namun hal ini, sekaligus juga menjadi
tantangan karena tuntutan kemandirian yang tercermin dalam otonomi daerah
menuntut agar daerah mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara
optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Sejalan dengan perubahan tersebut, terjadi pula perubahan paradigma
pembangunan, dari yang dulu lebih berorientasi ke atas menjadi lebih berorientasi
pada kepentingan masyarakat. Pendekatan dalam perencanaan pembangunan dan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga mengalami perubahan dari pendekatan
dari atas ke bawah menjadi pendekatan dari bawah ke atas. Hal ini berarti bahwa di
era desentralisasi ini, kepentingan masyarakatlah yang lebih diperhatikan
dibandingkan kepentingan pemerintah itu sendiri.
Kecamatan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008,
merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan
yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam upaya
menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien,
efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel, sesuai amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, maka Kecamatan diwajibkan untuk merumuskan perencanaan strategis
organisasi, yaitu kajian dan analisis perencanaan organisasi yang berorientasi
kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan
potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang ada atau
mungkin timbul.
3
Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut
“Perencanaan Strategis” atau populer disebut Renstra SKPD. Dokumen ini
selain berfungsi sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang
akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya (sebagai dokumen rencana kerja
SKPD) lima tahunan, juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar
pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Format Renstra meski beragam dalam praktiknya, namun setidaknya
mengandung informasi tentang hal-hal sebagai berikut:
Kemana kita akan menuju ? Merupakan arah masa depan organisasi yang ingin
dituju (Visi, Tujuan dan Sasaran Strategis).
Dimana kita saat ini ? Analisis organisasi tentang nilai-nilai luhur yang dimiliki,
kekuatan, kelemahan, kesempatan dan kendala organisasi (SWOT analysis)
serta tugas pokok dan fungsi utama organisasi yang menunjukkan alasan utama
keberadaan organisasi (misi)
Bagaimana caranya menuju kesana? Merupakan langkah-langkah strategis yang
dilakukan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan. Langkah-langkah ini biasanya dituangkan dalam kebijakan, program
dan kegiatan organisasi.
Bagaimana mengukur kemajuan kita ? Berkaitan dengan cara organisasi
menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Karenanya, setiap tujuan dan sasaran
yang ditetapkan harus dapat terukur dengan seperangkat indikator kinerja yang
idealnya merupakan indikator kinerja outcome atau setidaknya output.
Dokumen Renstra Kecamatan Ngantang di dalam isinya juga menjabarkan
potret permasalahan organisasi Kecamatan Ngantang serta indikasi daftar program
dan kegiatan dalam upaya memecahkan permasalahan secara berencana dan
bertahap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan mengutamakan
kewenangan wajib disusul dengan bidang kewenangan lainnya sesuai dengan
prioritas dan kebutuhan Kecamatan. Secara ringkas penyusunan Renstra
Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 dilakukan dengan mengikuti alur pikir
seperti yang tertera di bawah ini.
4
Gambar 1 : Alur Pikir Renstra Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015
RPJMD
KABUPATEN MALANG
RENSTRA KECAMATAN NGANTANG 2011 – 2015
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Perencanaan Strategis Kecamatan Ngantang
Tahun 2011 – 2015 adalah :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
NILAI-NILAI
CRITICAL SUCCESS FACTORS
ANALISIS SWOT
ISU-ISU STRATEGIS
STRATEGI KEBIJAKAN
5
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan
Wajib dan Pilihan;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang
Tahun 2005 - 2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2015; dan
n. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kecamatan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Review Perencanaan Strategis
Kecamatan Ngantang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan
selama 5 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang
dilaksanakan setiap tahun.
1.4. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam memahami Review Renstra Kecamatan Ngantang
Tahun 2011 – 2015 ini, maka disusun sistimatika penulisan sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
6
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
3.2. Telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII PENUTUP
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD
2.1.1. Kedudukan dan Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, dan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti oleh
Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan, maka :
a. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh
Camat;
b. Camat berkedudukan di bawah dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi-Seksi, terdiri dari :
a. Seksi Pemerintahan
b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
c. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
d. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan
e. Seksi Pertanahan dan Aset
sebagaimana Struktur Organisasi Kecamatan Ngantang, di bawah ini :
8
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGANTANG
DASAR :
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN;
• PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
STAF
SUB BAGIAN KEUANGAN
STAF
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORANAN
STAF
CAMAT
SEKSI PEMERINTAHAN
STAF
SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
STAF
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
KEPEMUDAAN
STAF
SEKSI PERTANAHAN DAN ASET
STAF
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
STAF
KETERANGAN : = GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI
9
2.1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
1. Camat
Camat menyelenggarakan tugas pokok/fungsi pemerintahan, meliputi :
a. Melaksanakan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base, serta
menganalisa data untuk menyusun program kegiatan;
b. Menyusun perencanaan strategis;
c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan;
h. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,
yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan,
fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
Pelaksanaan aspek-aspek tersebut tentunya terbatas dalam lingkup wilayah kerjanya
sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan kriteria eksternalitas dan
efisiensi.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas :
a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program
Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi
kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan
masyarakat, urusan keuangan;
b. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
bidang tugasnya.
10
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan
pendidikan pelatihan pegawai;
c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d. Pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan Daerah;
e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan
kearsipan;
f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan
dan keamanan kantor;
g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan
pelaporan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian,
kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat
menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan
rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian di lingkungan
Kecamatan;
d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan
pendataan inventaris kantor;
e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
g. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretarias sesuai dengan
bidang tugasnya.
11
4. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan,
pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian
Keuangan;
f. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji
pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
g. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan
rencana strategis Kecamatan;
h. Mengkompilasikan dan menyusun laporan hasil laporan perencanaan dan
laporan akuntabilitas Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.
5. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana
strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja kerja dan rencana kerja kegiatan
Kecamatan;
d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
f. Melaksanakan kooordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan
pembangunan Kecamatan;
g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan
evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
12
h. Menyiapkan bahan dan asarna pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka
pengendalian dan pengembangan pembangunan Kecamatan;
i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan
Kecamatan;
j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.
6. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
b. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan
catatan sipil;
d. Melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan bahan/data serta melaksanakan
kegiatan pemerintahan;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang
tugasnya.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
b. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di
Kecamatan;
c. Menyusun program dan melakukan pembinaan Polisi Pamong Praja di
Kecamatan;
d. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di
Kecamatan;
e. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara, kesatuan
bangsa dan perlindungan masyarakat;
13
f. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang
tugasnya.
8. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan mempunyai tugas :
a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan
kepemudaan;
b. Menghimpun dan mengelola data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan
dalam bidang kesejahteraan sosial;
c. Menyusun program dan melakukan pembinaan di bidang kepemudaan yang
terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat serta keluarga
berencana;
d. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan
kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya,
ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
e. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan
lingkungan demi masa depan serta pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam
kehidupan sehari-hari;
f. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang
tugasnya.
9. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan
Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai
tugas :
a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan
pemberdayaan perempuan;
b. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan peran
serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian
pencemaran lingkungan;
c. Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa,
serta mengusulkan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Desa;
14
d. Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi, drainase dan air
bersih/air minum;
e. Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS),
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
f. Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
g. Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan
keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang
tugasnya.
10. Seksi Pertanahan dan Aset
Seksi Pertanahan dan Aset mempunyai tugas :
a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan aset;
b. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta sarana dan
prasarana umum;
c. Membantu menyusun program dan melakukan pembinaan di bidang pertanahan;
d. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik
negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab
Pemerintah Kecamatan;
e. Mengumpulkan, mengolah, mensistimatisasikan dan memelihara data barang;
f. Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan
permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
g. Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi
Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasaranan umum;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang
tugasnya.
2.2. Sumber Daya
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Personil PNS pada Kecamatan Ngantang saat ini berjumlah 18 (empat belas)
orang dengan komposisi sebagaimana berikut :
15
Tabel 2.2.1.1. Komposisi Personil pada Kecamatan Ngantang berdasarkan
Pangkat dan Golongan, Pendidikan, serta Jenis Kelamin
NO PANGKAT (GOL/RUANG) JML. PENDIDIKAN JML. JENIS KELAMIN JML.
1 Pembina (IV/a) 2 S2 2 Laki-laki 15
2 Penata Tk. I (III/d) 4 S1 3 Perempuan 2
3 Penata (III/c) 1 DIV -
4 Penata Muda Tk. I (III/b) 1 DIII -
5 Penata Muda (III/a) 1 DII -
6 Pengatur Tk. I (II/d) 1 DI -
7 Pengatur (II/c) - SLTA 12
8 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 4 SLTP -
9 Pengatur Muda (II/a) 1 SD -
10 Tenaga Kontrak 2
T O T A L 17 17 17
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Saat ini Kantor Camat Ngantang berlokasi di Jalan Raya Ngantang No. 68
Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang, memiliki luas tanah 4.048 M², dengan
rincian ruangan sebagai berikut :
a. Ruang Kerja Camat : 8,00 M²
b. Ruang Kerja Sekretaris Camat : 17,50 M²
c. Ruang Kasi dan Staf : 35,00 M²
d. Ruang Kasubbag dan Pelayanan : 35,00 M²
e. Ruang Jabatan Fungsional : 15,50 M²
f. Ruang Komputer : 17,50 M²
g. Ruang Sandi dan Telekomunikasi : 12,50 M²
h. Pendopo : 56,00 M²
i. Panti PKK : 22,50 M²
j. Mushola : 9,00 M²
k. Gudang : 16,00 M²
l. Kamar Mandi : 3,75 M²
m. Rumah Dinas : 56,00 M²
n. Halaman dan lain-lain : 3.743,75 M²
16
Adapun daftar barang peralatan kerja utama pada Kecamatan Ngantang,
sebagai berikut :
Tabel 2.2.2.1. Barang Inventaris Kantor
NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Kendaraan dinas roda 4
Kendaraan dinas roda 2
Meja kerja
Meja rapat
Meja komputer
Meja kursi tamu
Kursi putar
Kursi plastik
Kursi sofa kayu
Lemari besi
Lemari kayu
Filling kabinet besi
Rak kayu
Monitor
CPU
Keyboard
UPS
Printer
Switch jaringan
Switch printer
Scanner
Laminater
Plong KTP
Mesin ketik
Pesawat telpon
Pesawat reg + stavolt + kipas angin
Tape amplifier
Amplifier + Loudspeaker
Microphone + stand mic
Horn speaker
Fire extinguisher
Televisi 14” Papan data tempel
Papan data tulis
Papan pengumuman
Jam dinding
Meja makan
Lemari dapur
Rak dapur
2 buah
6 buah
15 buah
1 buah
4 buah
1 set
15 buah
50 buah
4 buah
3 buah
1 buah
1 buah
2 buah
4 buah
4 buah
4 buah
3 buah
3 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
2 buah
2 buah
1 set
1 buah
1 set
2 set
2 buah
2 buah
1 buah
2 buah
2 buah
1 buah
8 buah
1 buah
1 buah
1 buah
17
2.2.3. Anggaran Tahun 2014
Anggaran yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Ngantang pada
Tahun 2014 berupa Belanja Langsung sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan Ringkasan Anggaran Belanja pada Tahun
Anggaran 2014, sebagaimana terlampir.
Sedangkan proyeksi pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Ngantang
pada Tahun 2011 – 2015, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.2.3.3. Proyeksi Pagu Anggaran Kecamatan Ngantang Tahun 2011 - 2015
NO TAHUN ANGGARAN KENAIKAN ANGGARAN PROYEKSI PAGU ANGGARAN (Rp.)
1 2011 0,00% 166.750.000,
2 2012 6,68% 166.750.000,
3 2013 0,99% 250.000.000,
4 2014 0,99% 250.000.000,
5 2015 0,99% 250.000.000,
2.2.4. Sumber Daya Wilayah
2.2.4.1. Kondisi Geografis
Secara geografis Kecamatan Ngantang merupakan salah satu dari
33 (tiga puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Malang, berjarak + 55 KM dari
Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang, terletak di antara 7° 51¹ 23,1″ BT dan
112° 22¹ 09,9″ LS, dengan ketinggian rata-rata 640 meter dari permukaan laut dan
curah hujan rata 2000 – 3000 mm/tahun. Kecamatan Ngantang mempunyai
batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Pujon
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kecamatan Kasembon
Selanjutnya dalam administrasi wilayah, Kecamatan Ngantang terdiri dari
13 (tiga belas) desa, yaitu :
1. Desa Kaumrejo : 5 Dusun (5 RW dan 26 RT)
2. Desa Sumberagung : 6 Dusun (6 RW dan 26 RT)
18
3. Desa Waturejo : 3 Dusun (9 RW dan 32 RT)
4. Desa Tulungrejo : 4 Dusun (10 RW dan 25 RT)
5. Desa Jombok : 6 Dusun (6 RW dan 24 RT)
6. Desa Mulyorejo : 4 Dusun (4 RW dan 30 RT)
7. Desa Banjarejo : 4 Dusun (8 RW dan 40 RT)
8. Desa Purworejo : 4 Dusun (4 RW dan 24 RT)
9. Desa Banturejo : 3 Dusun (3 RW dan 17 RT)
10. Desa Pandansari : 7 Dusun (7 RW dan 24 RT)
11. Desa Ngantru : 3 Dusun (5 RW dan 33 RT)
12. Desa Sidodadi : 4 Dusun (8 RW dan 29 RT)
13. Desa Pagersari : 4 Dusun (4 RW dan 19 RT)
Adapun luas wilayah Kecamatan Ngantang adalah 15.747 Ha,
yang terbagi sebagaimana berikut :
- Sawah : 1,645 Ha
- Tegal : 1.067 Ha
- Pekarangan : 7,187 Ha
- Permukiman : 4,857 Ha
- Lain-lain : 0.991 Ha
2.2.4.2. Kondisi Demografis
Secara demografis, berdasarkan data pada bulan Desember 2014, jumlah
penduduk Kecamatan Ngantang sebanyak 59.789 jiwa, yang terdiri dari :
- Laki-laki : 30.394 jiwa
- Perempuan : 29.392 jiwa
- Jumlah KK : 18.218 KK
Mata pencaharian penduduk terdiri dari :
- Petani : 20.203 orang
- Buruh : 13.220 orang
19
- Peternak : 3.363 orang
- Pedagang : 2.195 orang
- PNS : 526 orang
- TNI/POLRI : 23 orang
- Lain-lain : 775 orang
Adapun angka kemiskinan, sebagai berikut :
- Sangat miskin : 515 KK
- Miskin : 2.708 KK
- Hampir miskin : 2.744 KK
2.2.4.3. Kondisi Sarana dan Prasarana
2.2.4.3.1. Bidang Pendidikan
Sarana dan prasarana bidang pendidikan di Kecamatan Ngantang, yaitu :
- Lembaga formal, yaitu : PAUD (3 unit), TK/RA (32 unit), SD/MI (42 unit),
SLTP/MTs (11 unit) dan SLTA/SMK (4 unit). Sedangkan Sekolah dengan
Standar Nasional (SSN) baru 3 (tiga) lembaga, yaitu : SDN Sumberagung 1,
SMPN 1 Ngantang dan SMAN 1 Ngantang.
- Tenaga Pengajar, yaitu : Guru PAUD (5 orang), Guru TK/RA (55 orang),
Guru SD/MI (253 orang), Guru SLTP/MTs (121 orang) dan Guru SLTA/
SMK (75 orang).
2.2.4.3.2. Bidang Kesehatan
Sarana dan prasarana bidang kesehatan di Kecamatan Ngantang, terdiri dari :
- Lembaga , yaitu : Puskesmas (1 unit), Puskesmas Pembantu (3 unit),
Polindes (11 unit), Posyandu (73 unit), BKIA (1 unit), Klinik (1 unit) dan
RS Bersalin (1 unit).
- Tenaga Medis, yaitu : Dokter Umum (5 orang), Dokter Gigi (2 orang),
Mantri (3 orang), Bidan (20 orang), Dukun Bayi (30 orang) dan
Apoteker (3 orang).
2.2.4.3.3. Bidang Ekonomi
Sarana dan prasarana bidang ekonomi di Kecamatan Ngantang, terdiri dari :
20
- Pasar, yaitu : Pasar Kabupaten (1 unit), Pasar Hewan (1 unit) dan
Pasar Desa (3 unit).
- Bank/Koperasi, yaitu : BRI (1 unit), Bank Danamon (1 unit), BPR (6 unit),
KPRI (1 unit), KUD (1 unit), KSP (4 unit), Kopwan (13 unit), Koperasi Purna TKI
(3 unit) dan UEP PNPM (13 unit).
2.2.4.3.4. Bidang Perhubungan
Prasarana perhubungan sampai dengan bulan Desember 2014, terdiri dari :
- Jalan Aspal Kabupaten sepanjang 32,604 KM, dengan kondisi :
Baik = 14,100 KM, Sedang = 6,330 KM dan Rusak = 12,174 KM.
- Jalan Desa, yaitu : Jalan Aspal sepanjang 42,175 KM (kondisi
Rusak = 29.600 KM), Jalan Rabat Beton sepanjang 42,555 KM, Jalan Makadam
sepanjang 50,453 KM dan Jalan Tanah sepanjang 27,200 KM.
Rekapitulasi prasarana jalan di Kecamatan Ngantang, sebagai berikut :
Tabel 2.2.4.3.4.1.
Prasarana Jalan di Kecamatan Ngantang s.d. Desember 2014
NO D E S A JALAN DESA (Meter) JALAN KABUPATEN (Meter)
ASPAL RABAT MAKADAM TANAH ASPAL HOT MIX
1 KAUMREJO 2.600 7.450 4.000 1.750 32.604 -
2 SUMBERAGUNG 2.070 10.875 6.000 2.400
3 WATUREJO 6.000 2.500 3.000 1.000
4 TULUNGREJO 2.000 350 10.300 -
5 JOMBOK 2.500 4.500 5.000 1.500
6 MULYOREJO 1.700 3.300 1.630 2.100
7 BANJAREJO 6.200 130 4.600 3.350
8 PURWOREJO 4.000 3.000 4.000 2.000
9 BANTUREJO 2.705 350 1.423 3.800
10 PANDANSARI 5.700 6.500 1.500 1.500
11 NGANTRU 3.500 2.000 1.500 3.000
12 SIDODADI 1.700 1.600 4.500 1.800
13 PAGERSARI 1.500 - 3.000 3.000
JUMLAH 42.175 42.555 50.453 27.200 32.604 -
2.2.4.4. Hasil Komoditi, Produk Unggulan dan Potensi Wisata
2.2.4.4.1. Pertanian dan Perkebunan
Hasil komoditi pertanian dan perkebunan di Kecamatan Ngantang, yaitu :
21
Tabel 2.3.2.4.1.1. Komoditi Pertanian dan Perkebunan
NO KOMODITI LUAS LAHAN/JML. POHON PRODUKSI
1 Padi 1.143,00 Ha 7.658,10 Ton
2 Jagung 1.538,00 Ha 8.459,00 Ton
3 Ubi 175,00 Ha 4.163,00 Ton
4 Kentang 152,00 Ha 2.280,00 Ton
5 Bawang Merah 404,50 Ha 4.045,00 Ton
6 Kubis 147,00 Ha 4.859,00 Ton
7 Tomat 226,00 Ha 206,50 Ton
8 Cabe Merah 62,50 Ha 70,00 Ton
9 Pisang 3.445.200 Pohon 17.276 Ton
10 Durian 11.860 Pohon 415.10 Ton
11 Alpukat 13.350 Pohon 333,75 Ton
12 Kopi 1.671,30 Ha 369,05 Ton
13 Kakao 262,00 Ha 41,92 Ton
14 Melinjo 16,50 Ha 13,20 Ton
15 Kelapa 74,37 Ha 61,87 Ton
16 Lada 7,20 Ha 0,87 Ton
17 Cengkeh 18,75 Ha 4,62 Ton
2.2.4.4.2. Peternakan
Hasil komoditi peternakan di Kecamatan Ngantang, yaitu :
Tabel 2.3.2.4.2.1.
Komoditi Peternakan
NO KOMODITI JUMLAH HEWAN (EKOR) KETERANGAN
1 Sapi Perah 10.939
2 Sapi Pedaging 952
3 Kerbau 31
4 Kuda 8
5 Kambing 2.289
6 Domba 1.730
7 Kelinci 1.242
8 Ayam Buras 47.577
9 Ayam Petelur 4.250
10 Ayam Pedaging 302.500
11 Itik 601
12 Angsa 1.210
22
2.2.4.4.3. Produk Unggulan
Produk unggulan dan UKM di Kecamatan Ngantang, yaitu :
Tabel 2.3.2.4.3.1.
Produk Unggulan
NO D E S A JENIS PRODUK KEBUTUHAN PROGRAM
1 KAUMREJO Aneka Kripik, Sangkar Burung Pengering cat sangkar
2 SUMBERAGUNG Kripik Singkong, Seni Pahat Perlatan pahat kayu
3 MULYOREJO Kripik Talas Bahan baku
4 JOMBOK Kripik Pisang, Gadung & Talas Bahan baku
5 WATUREJO Cobek, Saos Tomat & Seni Pahat Peralatan pahat kayu
6 TULUNGREJO Cobek & Kripik Jamur Perlatan pahat batu
7 SIDODADI Keranjang Pemasaran
8 NGANTRU Pende Besi Pemasaran
9 BANTUREJO Tahu Susu Pemasaran
10 PANDANSARI Mebel Modal
11 BANJAREJO Ladu Alat penumbuk bahan baku
12 PURWOREJO Kripik Singkong & Keranjang Pemasaran
13 PAGERSARI Batik Tulis Peralatan batik
2.2.4.4.4. Potensi Wisata
Potensi Wisata di Kecamatan Ngantang, yaitu :
a. Taman Wisata Waduk Selorejo
b. Agrowisata Durian
c. Agrowisata Jambu
d. Pasar Wisata (untuk sementara masih berupa Rest Area)
e. Wisata Religi :
- Bersih Desa Ngantru
- Makam Karaeng Galesong
2.2.5. Objek (Sasaran Utama) Pelayanan
Objek pelayanan pada Kecamatan Ngantang adalah :
1. Data base
2. Administrasi surat
23
3. Rekomendasi
4. Perizinan
5. Koordinasi
6. Fasilitasi
7. Perencanaan
8. Penetapan
9. Penyelenggaraan
10. Pengawasan
11. Pembinaan
12. Informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2.3. Kinerja Pelayanan
Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngantang tahun 2006 – 2010,
sebagaimana matrik berikut ini :
24
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2011 – 2015
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Peserta Musrenbangcam Jumlah Penduduk
0,002 0,002 0,003 0,004 0,005
Rata- Rata lama hari proses penyelesaian SOP Pemrosesan 1 1 1 1 1
Jumlah Kelompok Siskampling aktif Jumlah RW 0,18 0,22 0,22 0,35 0,45
25
2.4. Peluang dan Tantangan
2.4.1. Peluang (Opportunity)
Peluang di lingkungan eksternal yang dapat menjadi kunci keberhasilan
Kecamatan Ngantang, dan perlu dimanfaatkan dengan suatu kegiatan tindak lanjut,
yaitu :
1. Potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan
ekonomi dan pariwisata.
2. Kondisi letak geografis yang berdekatan Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri dan
kota Batu.
3. Hubungan yang dinamis dengan lintas SKPD dan keterbukaan kerja sama
dengan instansi/lembaga lain : Swasta, BUMN, Perguruan Tinggi, Tomas/Tomag
dan LSM.
4. Komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan penguatan kapasitas
kelembagaan Kecamatan Ngantang dan peningkatan kegiatan pemberdayaan
masyarakat.
5. Stabilitas keamanan dan politik yang kondusif.
2.4.2. Tantangan (Threat)
Adapun tantangan yang harus dijawab dalam pencapaian visi dan misi
Kecamatan Ngantang, antara lain :
1. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Tuntutan agar aparatur pemerintah lebih responsif terhadap dinamika
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Minimnya realisasi kegiatan tindak lanjut hasil Musrenbang.
4. Menurunnya tingkat partisipasi terhadap pembangunan.
5. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus ditingkatkan.
27
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
Permasalahan mendasar dan aktual sesuai tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Ngantang, yaitu :
1. Profesionalisme aparatur pemerintah.
2. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan.
3. Produktivitas pemerintahan desa dan peran lembaga masyarakat di tingkat desa.
4. Kondisi wilayah yang rawan bencana alam.
5. Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin,
terutama wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara gratis, pengobatan penyakit
berat, kesehatan lingkungan dan kecukupan energi listrik perdesaan.
6. Kesempatan kerja dan ketrampilan kerja bagi angkatan kerja.
7. Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, industri dan perdagangan.
8. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama prasarana transportasi,
pengairan dan permukiman untuk mendukung aktivitas perekonomian dan
sektor pariwisata.
9. Pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
10. Pengamanan aset Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
11. Adanya Review terhadap RPJM Kabupaten Malang yang ditetapkan melalui
Perbup nomor 5 Tahun 2014
3.2. Telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015
Dalam pelaksanaan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2015, Kecamatan Ngantang memiliki peran melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek pelayanan : data base,
administrasi surat, rekomendasi, perizinan, koordinasi, fasilitasi, perencanaan,
penetapan, penyelenggaraan, pengawasan, pembinaan, dan informasi.
Pelaksanaan peran tersebut tentunya terbatas dalam lingkup tugas pokok dan
28
fungsi masing-masing jabatan strukrutal dalam organisasi Kecamatan Ngantang
sesuai peraturan perundang-undangan.
3.3. Penentuan Isu-Isu strategis
3.3.1. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja
melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.
Reformasi birokrasi berarti :
1. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak).
2. Perubahan penguasa menjadi pelayan.
3. Mendahulukan peranan dari wewenang.
4. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir.
5. Perubahan manajemen kinerja.
6. Mewujukan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional,
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu
reformasi birokrasi adalah kurangnya profesionalisme aparatur peerintah.
3.3.2. Good Governance
Good governance diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan
yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan
perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya bagi
kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas partisipasi, kepastian
hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan,
efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik. Wujud good governance
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta
efektif dan efisien, yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di
antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu
good governance adalah minimnya sinergitas interaksi antara pemerintah, swasta
dan masyarakat.
29
3.3.3. Millenium Development Goals (MDGs)
Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah
paradigma pembangunan global yang merupakan agenda serius untuk mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan derajat kehidupan manusia, serta dalam upaya
menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang
pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan
pembangunan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang
tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan MDGs
kedalam dokumen yang dikenal sebagai ”Strategi Nasional Penanggulangan
Kemiskinan (SNPK)” kemudian akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan
nama ”Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)”.
Adapun 8 poin MDGs yang disetujui adalah:
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.
Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu
MDGs adalah kurangnya upaya penanganan limbah enceng gondok di
waduk Selorejo.
3.3.4. Industri Kreatif
Industri kreatif adalah menciptakan sesuatu dengan menjadikan orisinalitas
sebagai acuan dasar. Industri kreatif berarti :
1. Masyarakatnya memiliki daya kreasi tinggi.
2. Menghasilkan karya kreatif yang diminati.
3. Memiliki nilai lebih dibanding wilayah lainnya.
4. Tumbuh dan berkembang ekonomi kreatif di daerah tersebut.
30
Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu
industri kreatif adalah minimnya pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk
peningkatan ekonomi masyarakat.
3.3.5. Pelayanan Prima
Pelayanan prima merupakan terjemahan excellent service yang
secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Hal-
hal yang perlu diperhatikan adalah :
1. Apabila dikaitkan dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat maka pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik dari
pemerintah kepada (pelanggan) masyarakat.
2. Pelayanan prima bisa ada manakala ada standar pelayanan.
3. Untuk instansi yang sudah mempunyai standar pelayanan, maka pelayanan
prima adalah apabila pelayanan memenuhi standar.
4. Apabila pelayanan sudah memenuhi standar maka pelayanan prima berarti
adanya terobosan baru yaitu pelayanan yang melebihi standarnya.
5. Untuk instansi yang belum mempunyai standar pelayanan, maka pelayanan
prima adalah pelayanan yang dianggap terbaik oleh instansi yang bersangkutan.
Usaha selanjutnya adalah menyusun standar pelayanan.
Sendi-sendi pelayanan prima dikembangkan menjadi 14 (empat belas) unsur
yang relevan, valid dan realibel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar
pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yaitu : prosedur
pelayanan, prasyarat pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan
petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan
petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan,
kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian
biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan
keamanan pelayanan.
Masalah strategis pada Kecamatan Ngantang berkaitan dengan isu
pelayanan prima adalah kecepatan pelayanan dan biaya pelayanan pengurusan
dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, yaitu : Kartu Keluarga (KK),
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran.
31
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
4.1.1. Visi
Sebagaimana kita ketahui bahwa visi dapat diartikan sebagai cara pandang
jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif,
dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Keadaan masa depan tersebut
haruslah kondisi yang diinginkan dan menantang sehingga memotivasi dan memberi
inspirasi seluruh anggota organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan.
Selain itu, pada saat yang bersamaan, visi masa depan organisasi harus realistis
dan kredibel. Visi juga merupakan kerangka dari proses perencanaan organisasi.
Dinamika tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan
isu-isu strategis, menuntut Kecamatan Ngantang untuk mampu mengakomodasi
berbagai tuntutan dan aspirasi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, kejelasan
visi Kecamatan Ngantang menjadi sangat penting dalam menentukan arah masa
depan pembangunan di Kecamatan Ngantang. Kenyataan yang dapat kita saksikan
pada saat ini adalah terjadinya perubahan-perubahan di negara kita yang
menyangkut segala segi kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat.
Perubahan-perubahan tersebut menyangkut segi kepatuhan kepada hukum,
hidup secara berkeadilan, rasa aman, kehidupan politik dan ekonomi, serta
kehidupan berbudaya. Adanya perubahan tersebut sudah tentu mempengaruhi
lingkungan (externality) dari setiap organisasi pemerintahan yang ada termasuk
di Kecamatan Ngantang. Dalam menghadapi perubahan-perubahan ini,
Kecamatan Ngantang harus mampu menciptakan nilai yang ada manfaatnya bagi
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan produk layanan yang
diberikan kepada masyarakat. Jika Kecamatan Ngantang tidak mampu
mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, maka
eksistensi organisasi akan menjadi menurun kredibilitas dan akuntabilitasnya.
Selain itu dengan berlakunya otonomi daerah ini membawa dampak adanya
kebebasan bagi Pemerintah Daerah untuk berkreasi meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Kecamatan Ngantang dalam rangka menghadapi berbagai
tantangan yang dihadapi, bertekad mewujudkan suatu kondisi wilayah melalui
perumusan visi Kecamatan Ngantang, yaitu :
32
” MENDUKUNG KESUKSESAN VISI MADEP MANTEB MELALUI OPTIMALISASI
PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KECAMATAN, SERTA
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT NGANTANG”
4.1.2. Misi
Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan
tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur pemerintah di
Kecamatan Ngantang. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkankanlah misi
Kecamatan Ngantang. Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan
sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik. Hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada
misi tersebut.
Pernyataan misi Kecamatan Ngantang memperlihatkan kebutuhan apa yang
hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan
bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga konsisten dengan
tugas pokok dan fungsi organisasi. Dengan mempertimbangkan aspek relevan
lainnya, yaitu : karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis,
telah ditetapkan misi Kecamatan Ngantang, yaitu sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan adalah merupakan penjabaran pernyataan Misi, yang merupakan
hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
Tujuan menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan
yang ingin diciptakan sesuai dengan tupoksi. Tujuan Kecamatan Ngantang,
dirumuskan sebagai berikut :
33
1. Terbentuknya kinerja aparatur pemerintah yang mendukung kesuksesan
visi MADEP MANTEB.
2. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.
Sasaran adalah dampak dari pencapaian tujuan bagi aspek organisasi.
Adapun sasaran jangka menengah Kecamatan Ngantang sesuai hasil Peraturan
Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review RPJM adalah :
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan
Musrenbangcam
2. Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
3. Keaktifan Siskamling
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1. Strategi
Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi.
Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang
akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan
Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan
Kecamatan Ngantang selama lima tahun kedepan, maka telah menetapkan strategi,
sebagai berikut :
1. Pendistribusian tugas dan pekerjaan kepada bawahan secara efektif dan efisien.
2. Pengoptimalan koordinasi dengan seluruh instansi tingkat Kecamatan dan Desa.
3. Pengoptimalan partisipasi masyarakat.
4. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
4.3.2. Kebijakan
Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar,
rambu-rambu dan sinyal-sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2011-2015, dalam rangka mengoptimalkan pembangunan
Kecamatan Ngantang, maka diambil beberapa kebijakan strategis, meliputi :
1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan KDH melalui optimalisasi kegiatan di
bidang : kesekretariatan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,
34
kesejahteraan sosial dan kepemudaan, ekonomi pembangunan dan
pemberdayaan perempuan, serta pertanahan dan aset
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, kinerja aparatur, dan
mutu pelayanan.
35
Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Strategi Kecamatan Ngantang Tahun 2011-2015
VISI MISI ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI :
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pujon yang Sejahtera melalui pelayanan prima di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pujon
Kurangnya parsipasi masyarakat dalam pembangunan
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD dan masyarakat
Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan MUSRENBANGCAM
1. Mengoptimalkan pola Koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di Bidang Ekonomi Pembangunan & gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan , ketentraman dan ketertiban
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1. Penyediaan alat tulis kantor 2. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 3. Penyediaan makanan dan
minuman 4. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kurangnya tingkat
kelancaran proses
pelayanan
administrasi
kependudukan
1. Meningkatnya
indeks kepuasan
masyarakat
Tingkat Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan
1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Kecamatan 2. Mengoptimalkan
pemanfaatan sarana dan
prasarana.
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 5. Penyediaan makanan dan
minuman 6. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 7. Pendidikan dan pelatihan formal
Lemahnya keamanan
lingkungan
Meningkatnya
keamanan masyarakat Tingkat keaktifan dalam
kegiatan Poskamling
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pengelolaan asset di Kecamatan
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur
1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
2. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
3. Pendidikan dan pelatihan formal
36
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ngantang
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)
2011 2012 2013 2014 2015
1 Untuk mengetahui tingkat
partisipasi masyarakat dalam
Musrenbangcam
Tingkat partisipasi masyarakat /
Perwakilan Masyarakat dalam
Pelaksanaan Musrenbang cam
Jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk dalam satu kecamatan
0,002 0,002 0,003 0,004 0,005
2 Untuk mengukur Indeks
Kepuasaan Masyarakat
Kelancaran Proses
Administrasi kependudukan
Rata- Rata lama hari proses
penyelesaian di bandingkan
dengan alokasi waktu pada
SOP Pemrosesan
1 1 1 1 1
3 Untuk mengukur tingkat keamanan
masyarakat Keaktifan Siskamling
Jumlah Kelompok Siskampling
aktif di bandingkan dengan
Jumlah RW dalam satu
kecamatan
0,17 0,17 0,17 0,26 0,34
37
37
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan dan
sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Ngantang
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang, maka program dan kegiatan yang akan dijalankan selama
periode 2010 – 2015 adalah sebagaimana matrik berikut :
38
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Indikator Kinerja
Sasaran Indikator Kode Program dan Program Kondisi Kondisi
Sasaran Kegiatan (outcomes) dan Awal Akhir
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1. Meningkatnya kelancaran Meningkatnya Index Kepuasan Rata - rata lama hari proses 1. 1. Program 1. Meningkatnya 20% 90.039.000 20% 95.893.000 20% 161.248.600 20% 154.600.000 20% 205.080.000 706.860.600
proses administrasi Masyarakat penyeleseaian di bandinkan Pelayanan kualitas pelayanan
Kependudukan dengan alokasi waktu pada Administrasi administrasi
SOP pemrosesan Perkantoran
1.2 Penyediaan jasa 5.700.000 6.000.000 5.700.000 7.800.000 7.800.000 33.000.000
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.7 Penyediaan jasa administrasi 14.100.000 14.100.000 38.100.000 46.740.000 44.760.000 157.800.000
keuangan
1.8 Penyediaan jasa kebersihan 1.800.000 2.000.000 7.378.000 10.200.000 10.200.000 31.578.000
kantor
1.10 Penyediaan alat tulis kantor 4.839.000 5.993.000 22.909.600 21.439.000 20.267.000 75.447.600
1.11 Penyediaan barang cetakan 1.800.000 1.900.000 5.811.000 6.021.000 8.533.000 24.065.000
dan penggandaan
1.17 Penyediaan makanan dan 10.000.000 10.500.000 21.600.000 21.600.000 37.920.000 101.620.000
minuman
1.18 Rapat - rapat koordinasi dan 25.900.000 27.700.000 25.550.000 - - 79.150.000
konsultasi ke luar daerah
1.21 Rapat - rapat koordinasi dan 25.900.000 27.700.000 34.200.000 40.800.000 75.600.000 204.200.000
konsultasi ke dalam daerah
2. Meningkatkan Koordinasi 2. 2. Program Peningkatan Sarana 2. Meningkatnya 21.784.000 23.300.000 59.380.000 74.320.000 44.920.000 223.704.000
dan Kerjasama lintas SKPD dan Prasarana Aparatur ketersediaan sarana
dan Masyarakat dan prasarana
2.07 Pengadaan perlengkapan - - - 2.000.000 - 2.000.000
gedung kantor
2.09 Pengadaan peralatan - - - 18.000.000 - 18.000.000
gedung kantor
2.22 Pemeliharaan rutin / berkala 11.784.000 12.600.000 34.380.000 20.000.000 9.000.000 87.764.000
perlengkapan gedung kantor
2.24 Pemeliharaan rutin / berkala 10.000.000 10.700.000 25.000.000 34.320.000 35.920.000 115.940.000
kendaraan dinas / operasional
2011 2012 2013 2014 2015
Tujuan
Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan SKPD, serta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN
Indikator Kinerja
Sasaran Indikator Kode Program dan Program Kondisi Kondisi
Sasaran Kegiatan (outcomes) dan Awal Akhir
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
3. Meningkatnya partisipasi 1. Meningkatnya partisipasi Proporsi peserta 3 3. Program Peningkatan Disiplin 3. Meningkatnya 20% - 20% - 20% 17.480.000 20% 17.480.000 20% - 34.960.000
masyarakat/perwakilan masyarakat/perwakilan musrenbangcam di banding Aparatur disiplin aparatur
masyarakat dalam masyarakat dalam dengan jumlah keseluruhan
pelaksanaan musrenbangcam pelaksanaan musrenbangcam penduduk dalam satu 3.2 Pengadaan pakaian Dinas - - 12.730.000 8.930.000 - 21.660.000
kecamatan beserta perlengkapannya
3.5 Pengadaan pakaian khusus - - 4.750.000 8.550.000 - 13.300.000
hari - hari tertentu
4. Meningkatnya keamanan meningkatnya keamanan Jumlah kelompok Siskamling 5 3. Program peningkatan 4. Meningkatnya 1.200.000 1.300.000 2.520.000 3.600.000 - 8.620.000
lingkungan di lihat dari jumlah masyarajat aktif di bandingkan dengan kapasitas sumberdaya kualitas SDM
poskamling desa jumlah RW dalam satu aparatur aparatur
Kecamatan
5.1 Pendidikan dan pelatihan 1.200.000 1.300.000 2.520.000 3.600.000 - 8.620.000
formal
20 4. Program peningkatan sistem 4. Meningkatnya 75.000.000 80.000.000 9.371.400 - - 164.371.400
pengawasan internal dan sistem pengawasan
pngendalian pelaksanaan internal dan
kebijakan KDH pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
20.3 Peningkatan sistem 75.000.000 80.000.000 9.371.400 - - 164.371.400
pengawasan internal dan
pngendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
188.023.000 200.493.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
TARGET KINERJA SASARAN TAHUNANTujuan
2011 2012 2013 2014 2015
40
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Sasaran RPJMD
Indikator kinerja Kecamatan Ngantang yang mengacu pada sasaran Review
RPJM Kabupaten sesuai Perbup Malang Nomor 5 Tahun 2014 adalah :
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan
Musrenbangcam
2. Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
3. Keaktifan Siskamling
Adapun matrik Indikator Kinerja SKPD, sebagaimana berikut :
41
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Ngantang yang Mengacu pada Sasaran RPJMD
NO
Indikator
Kondisi
Kinerja awal 2010
Target Capaian Tahun Kondisi kinerja Akhir
Tahun 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1
Proporsi peserta Musrenbangcam di banding dengan jumlah keseluruhan penduduk dalam satu kecamatan
0,001 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005
Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
dengan index 0,005
2
Rata- Rata lama hari proses penyelesaian di bandingkan dengan alokasi waktu pada SOP Pemrosesan
2 1 1 1 1 1
Proses Pelayanan Real
telah sesuai dengan
yang di tetapkan dalam
SOP
3
Jumlah Kelompok Siskampling aktif di bandingkan dengan Jumlah RW dalam satu kecamatan
0,15 0,17 0,17 0,17 0,26 0,34
Meningkatnya jumlah
Pos Kamling aktif
sebanyak 26 buah di
seluruh wilayah
kecamatan ngantang
dengan angka aktual
0,22
42
BAB VII
PENUTUP
Review Renstra Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015 disusun agar
tercipta keselarasan program/kebijakan yang tercantum dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama lima tahun kedepan sejalan
dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan dari Pemerintah
Kabupaten Malang yang dituangkan dalam dokumen RPJMD. Renstra ini menjadi
sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik sebagai wujud nyata dari
tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat.
Renstra ini nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngantang pada setiap tahun anggaran. Sehingga
nantinya dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja SKPD, dapat memenuhi
suatu akuntabilitas kinerja organisasi Kecamatan Ngantang, yang secara umum
mampu mendukung Pertangungjawaban Kepala Daerah.
Perbaikan tata cara penyusunan Renstra dan kualitas perencanaan
program/kegiatan SKPD akan terus kami lakukan seiring dengan perubahan
paradigma pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik,
dalam rangka mempercepat praktik good governance. Harapan kami semoga Restra
ini bermanfaat khususnya dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat
Kecamatan Ngantang dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Malang
yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
JUDUL PETA : KETERANGAN
PETA KEGIATAN
PENANGANAN BENCANA
PASCA ERUPSI
GUNUNG KELUD
KECAMATAN NGANTANG
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
PEMERINTAH KECAMATAN NGANTANG
B
A
C
D
E F
J
K
L
M
I
H
G
POSKO UTAMA KEC.
DESA JOMBOK
DESA WATUREJO
DESA TULUNGREJO
DESA KAUMREJO
DESA SUMBERAGUNG
DESA MULYOREJO
DESA PURWOREJO
DESA BANJAREJO
DESA SIDODADI
DESA BANTUREJO
DESA PANDANSARI
DESA NGANTRU
DESA PAGERSARI
N
Recommended