View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 11
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dapat selesai dengan baik.
Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018 merupakan penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018, utamanya dalam pembangunan sub sektor pertanian dan
perkebunan di Jawa Tengah.
Renstra disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu
strategis, asprasi para pemangku kepentingan sub sektor pertanian dan perkebunan, Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015-2019,
Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal
Hortikultura 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2015-2019, Renstra Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
2015-2019 Kementerian Pertanian.
Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018 diharapkan dapat memberi arah pembangunan pertanian dan perkebunan di
Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
Dalam implementasinya : (1) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan
(Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; (2) menjadi acuan dalam
melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan bagi seluruh pemangku
kepentingan; dan (3) merupakan pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan
pembangunan pertanian dan perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan
visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Semoga
Tuhan YME senantiasa mengabulkan usaha luhur kita, Amiin.
Ungaran, 2017
KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. YUNI ASTUTI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2001
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 12
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
10
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 10
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah
26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah
41
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
43
3.3. Telaah Renstra Kementerian Pertanian 46
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
51
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 51
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
53
4. 1. Tujuan dan Sasaran 53
4.3. Strategi dan Kebijakan 53
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
63
5. 1. Kewenangan Urusan Wajib 63
5.2. Kewenangan Urusan Pilihan 63
5.3. Kewenangan Urusan Pendukung SKPD 65
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG
MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
156
BAB VII PENUTUP 158
Iii
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 13
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah Berdasarkan Golongan Kepegawaian bulan Pebruari
2017
27
Tabel 2.2. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah Berdasarkan Pendidikan bulan Pebruari 2017
27
Tabel 2.3. Fasilitas Perkantoran Balai Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Pertanian dan Perkebunan Soropadan
29
Tabel 2.4. Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah
Semarang
30
Tabel 2.5. Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah
Surakarta
31
Tabel 2.6. Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah
Banyumas
32
Tabel 2.7. Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih Tanaman
Perkebunan
33
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Dinas Pada Dokumen Renstra Distanbun
Tahun 2014-2016
36
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan
Perkebunan Tahun 2014-2016
37
Tabel 3.1 Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun
2015 - 2019
47
Tabel 3.2 Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Hortikultura
Tahun 2015 - 2019
47
Tabel 3.3. Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan
Tahun 2010-2014
48
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
57
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
60
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
67
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 14
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
156
iv
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 15
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah
18
Gambar 2.1.2 Struktur Organisasi Balai Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian dan Perkebunan
19
Gambar 2.1.3 Sturtur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 20
Gambar 2.1.4 Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Wilayah Banyumas, Semarang, Surakarta dan
Banyumas
21
Gambar 2.1.5 Sturtur Organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan 22
Gambar 2.1.6 Sturtur Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultur dan Perkebunan
23
Gambar 2.1.7 Sturtur Organisasi Balai Mutu Hasil Pertanian dan
Perkebunan
24
Gambar 2.1.8 Struktur Organisasi Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan 25
V
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 16
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Pertanian dan Perkebunan memiliki perananan yang cukup
penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan
ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja,
sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Pertanian dan
Perkebunan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong
pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi cukup
besar. Pembangunan pertanian dan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai
tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang
sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi
pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya,
tejadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan
masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Guna mewujudkan
keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang
memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang handal. Salah satu langkah yang
ditempuh untuk mewujudkan SDM yang handal diperlukan penyuluhan secara
berkelanjutan supaya penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan diperlukan
kelembagaan penyuluhan yang kuat. Kelembagaan penyuluhan mempunyai peran
penting dalam penyelenggaraan penyuluhan.
Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya
guna diperlukan adanya pendampingan/fasilitasi secara terus menerus dari pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu Revitalisasi Penyuluhan Pertanian
dilaksanakan dalam rangka memperkuat lembaga penyuluhan yang terintegrasi di
Kabupaten/Kota, yang berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan
dan pembinaan SDM pertanian.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan
pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka
Panjang/RPJP-D), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D)
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 17
dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D). Selanjutnya untuk memenuhi
ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) untuk jangka waktu
20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 tahun.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran visi,
misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat beberapa hal : (1) arah
kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program
kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
Selanjutnya RPJMD tersebut, menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan kegiatan operasional
dalam rangka menangani isu strategis serta peningkatan pelayanan publik untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai dokumen guna memberikan arah
Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah dalam jangka waktu tahun
2013-2018. Adapun pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu
dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memuat
prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD.
Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah perlu
dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan Perda No 3 Tahun 2017 tentang
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 18
Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2018 dan menindaklanjuti Perda No 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta mengacu
pada Renstra kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
9. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 19
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
14. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan;
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3586);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 20
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan
Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 147);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah I/2014) ;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 21
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E
Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 – 2018;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pendapatan
Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di
Daerah;
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 22
42. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD.
310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang
Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura.
43. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 124/Permentan/
OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam
Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2014.
44. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 125/Permentan/
OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam
Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud :
1) Memberikan arah pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah
selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
2) Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan bagi
seluruh pemangku kepentingan;
3) Merupakan pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan
pembangunan pertanian dan perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
1.3.2. Tujuan
Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan :
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 23
1) Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka
mewujudkan pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan
untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah;
2) Mewujudkan partisipasi masyarakat pertanian dan perkebunan serta seluruh
pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki;
3) Mewujudkan pembangunan pertanian dan perkebunan yang mengedepankan pro
poor, pro job, pro growth dan pro environment dengan memperhatikan kearifan
lokal;
4) Menjadi instrumen keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan pertanian dan perkebunan.
1.4. Sistematika Penulisan
Selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Dalam Negeri, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab, secara
garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan
tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah
Bab ini menguraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, kondisi dan
potensi sumber daya yang ada, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang
pengembangan pelayananan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah.
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih, telaahan renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan
kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 24
Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab ini menguraikan tentang pembangunan pertanian dan perkebunan jangka
menengah daerah tahun 2013 – 2018 yang merupakan penjabaran visi dan
misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan
sasaran, serta kebijakan dari setiap strategi yang terpilih sebagai rumusan
pembangunan pertanian dan perkebunan guna mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Dan Pendanaan Indikatif
Bab ini menguraikan kesinambungan antara kebijakan umum yang berisi arah
kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan target capaian indikator
kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan selama 5
(lima) tahun kedepan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang
ditetapkan, tujuan dan sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif.
Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian
pembangunan pertanian dan perkebunan selama 5 (lima) tahun periode 2013-
2018, sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sampai
akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan pencapaian indikator
kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yang
menunjukkan keberhasilan pembangunan pertanian dan perkebunan dalam
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab VII. Penutup
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai definisi, fungsi, dan peran
dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah yang telah ditetapkan.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 25
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
Tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Struktur
Organisasi UPT berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pertanian dan Perkebunan. Struktur Organisasi pada Tabel 2.1.
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah,
sebagai berikut :
Tugas Pokok
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan.
Fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
4. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 26
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya;
2.1.2 Uraian Tugas
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi
Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang
Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina
Usaha, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas sebagai
berikut :
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :
a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di
lingkungan Dinas;
c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana di lingkungan Dinas;
e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi;
f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang Sarana dan Prasarana
Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan di bidang lahan, irigasi, dan pupuk dan pembiayaan.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 27
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai
fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang lahan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan; dan;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
Bidang Tanaman Pangan
Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang padi, jagung dan serealia lainnya dan aneka kacang dan umbi.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan
mempunyai fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang padi;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan serealia lainnya;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan
4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Hortikultura
Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
tanaman sayuran, tanaman buah serta tanaman hias dan tanaman obat.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah;
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 28
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat; dan
4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Perkebunan
Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang tanaman semusim, tanaman tahunan, rempah dan penyegar.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Produksi Perkebunan mempunyai
fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman rempah dan penyegar; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pasca panen dan bina
usaha..
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen
dan Bina Usaha mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen dan pengolahan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 29
Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan
perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelatihan dan bimbingan
teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan
perkebunan;
2) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pelatihan dan
bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusai pertanian
dan perkebunan;
3) Evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan bimbingan teknis dan
penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan ;
4) Pengelolaan ketatausahaan ;
5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan
tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di
bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi
benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan
sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3) Evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;
4) Pengelolaan ketatausahaan;
5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 30
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah
Semarang dan Wilayah Surakarta.
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas,
Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta mempunyai tugas teknis operasional
dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang tanaman pangan dan
hortikultura
Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta
melaksanakan fungsi:
a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih tanaman pangan dan
benih hortikultura;
b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang benih tanaman
pangan dan benih hortikultura ;
c. Evaluasi dan pelaporan dibidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura
d. pengelolaan ketatausahaan ;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
Balai Benih Tanaman Perkebunan
Balai Perbenihan dan Kebun Produksi mempunyai tugas teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbanyakan benih tanaman
perkebunan, percontohan kebun produksi dan pemanfaatan aset di kebun dinas.
Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi
tanaman perkebunan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi
tanaman perkebunan;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan kebun produksi tanaman
perkebunan;
d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
e. Pelaksaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 31
Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dan / atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas, Balai Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pangan,
dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang perlindungan tanaman
pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura ;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan, perlindungan
tanaman perkebunan dan hortikultura ;
d. Pengelolaan ketatausahaan ;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan
Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
dibidang mutu hasil pertanian dan perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas, Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang mutu hasil tanaman pangan
dan hortikultura, dan mutu hasil tanaman perkebunan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang mutu hasil tanaman
pangan dan hortikultura, dan mutu hasil tanaman perkebunan;
c. Evaluasi dan pelaporan bidang mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura,
dan mutu hasil tanaman perkebunan;
d. Pengelolaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 32
Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan
Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
dibidang alat mesin pertanian dan perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas, Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang alat mesin pra panen dan alat
mesin pasca panen;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang alat mesin pertanian
dan perkebunan;
c. Evaluasi dan pelaporan bidang alat mesin pra panen dan alat mesin pasca
panen;
d. Pengelolaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 33
2.1 Struktur Organisasi
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUBAG
KEUANGAN
SUBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN
SUBAG
PROGRAM
BIDANG
PERKEBUNAN
BIDANG PENYULUHAN,
PASCA PANEN DAN BINA
USAHA
BIDANG
HORTIKULTURA
BIDANG TANAMAN
PANGAN
BIDANG PRASARANA
DAN SARANA
SEKSI
PENYULUHAN
SEKSI PASCA PANEN
& PENGOLAHAN
SEKSI BINA
USAHA
SEKSI TANAMAN
SEMUSIM
SEKSI TANAMAN
TAHUNAN
SEKSI TANAMAN
REMPAH & PENYEGAR
SEKSI TANAMAN
SAYURAN
SEKSI TANAMAN
BUAH
SEKSI TAN HIAS
& TAN OBAT
SEKSI PADI
SEKSI JAGUNG &
SEREALIA LAINNYA
SEKSI ANEKA
KACANG & UMBI
SEKSI LAHAN
SEKSI IRIGASI
SEKSI PUPUK &
PEMBIAYAAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
UPTD
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 34
2.1.2 Struktur Organisasi Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan
KEPALA BALAI
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYEBARAN INFORMASI
SEKSI PELATIHAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 35
2.1.3 Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
KEPALA BALAI
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGAWASAN DAN SERTFIKASI BENIH
TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 36
2.1.4 Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, Surakarta dan Banyumas
KEPALA BALAI
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI BENIH HORTIKULTURA
SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 37
2.1.5 Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan
KEPALA BALAI
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PRODUKSI
SEKSI BENIH
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 38
2.1.6 Struktur Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
KEPALA BALAI
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PERLINDUNGAN
TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 39
2.1.7 Struktur Organisasi Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan
KEPALA BALAI
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI MUTU HASIL TANAMAN
PERKEBUNAN
SEKSI MUTU HASIL TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 40
2.1.8 Struktur Organisasi Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan
KEPALA BALAI
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI ALAT MESIN
PASCA PANEN
SEKSI ALAT MESIN PRA PANEN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 41
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang
memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana
dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana
pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :
2.2.1 Organisasi dan Kepegawaian
1. Organisasi Dinas
Pejabat struktural dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah sebanyak 61 jabatan, terdiri dari : seorang Pejabat
Eselon II.a (Kepala Dinas), Pejabat Eselon III.a (Sekretaris, Kepala Bidang)
sebanyak 6 orang, Pejabat Eselon II.b (Kepala Balai) sebanyak 9 organg
Pejabat Eselon IV.a (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi) sebanyak 45
orang. Selain itu juga terdapat pejabat fungsional tertentu yang tergabung
dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepegawaian
Kondisi pegawai/karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah terhitung Februari 2017 sebanyak 1.041 orang . Data kepegawaian
Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat dilihat pada di bawah ini.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 42
Tabel 2.1. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah Berdasarkan Golongan Kepegawaian ( Bulan Pebruari
Tahun 2017)
No Golongan Jumlah (Orang)
1. a. Golongan I
39
2. b. Golongan II
234
3. c. Golongan III
667
4. d. Golongan IV
101
Jumlah 1.041
Sumber : Distanbun Tahun 2017
Tabel 2.2. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah Berdasarkan Pendidikan Bulan Pebruari Tahun 2017.
No Unit Kerja PNS Pendidikan (org)
Jmlh Org S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretariat
a. Subag Umum dan
Kepegawaian
4 10 3 25 9 3 54
b. Subag Program 11 1 2 - 1 15
c. Subag Keuangan 1 11 6 23 41
3 Bidang Penyuluhan, Pasca
Panen dan Bina Usaha
7 19 3 8 37
4 Bidang Prasarana dan
Sarana
3 5 5 5 1 19
5 Bidang Hortikultura 3 7 4 14
6 Bidang Tanaman Pangan 3 4 2 7 16
7 Bidang Perkebunan 3 5 3 15 26
8 Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih
10 69 10 20 2 2 113
9 BPTPH Bun 6 148 2 209 5 4 374
10 Balai Alsin Bun 2 8 2 8 20
11 BPSDM Tan 4 17 5 14 5 45
12 BBTPH Wil. Semarang 3 8 8 27 5 3 54
13 BBTPH Wil. Surakarta 5 27 3 33 6 10 84
14 BBTPH Wil. Banyumas 2 10 1 21 3 2 39
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 43
15 Balai Mutu Hasil Pertanian
dan Perkebunan
3 5 7 15
16 Balai Benih Tanaman
Perkebunan
1 7 1 18 6 18 51
Jumlah 64 391 55 446 42 43 1.041
Perlengkapan
a. Tanah
Tanah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
merupakan tanah milik negara yang telah diajukan haknya menjadi milik Pemerintah
Provinsi cq Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai status hak pakai.
b. Gedung Kantor
Gedung kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berkantor pusat
di Kompleks Tarubudaya Ungaran berlantai 5.
c. Rumah Dinas
Fasilitasi rumah Dinas Pertanian dan Perkebunan di Komplek Tarubudaya, UPT dan
Kebun-kebun Dinas.
d. Gudang
Gudang Dinas berlokasi di Komplek Tarubudaya, UPT Dinas dan Kebun-kebun Dinas.
e. Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan Dinas yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah untuk roda empat sebanyak 30 unit, roda dua sebanyak 301 unit dan roda tiga
sebanyak 52 unit.
f. Arsip
Arsip inaktif Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya
disimpan di Badan Arsip dan Perpustakaan. Depo arsip milik Dinas Pertanian dan
Perkebunan digunakan untuk menyimpan arsip inaktif sebelum dikirimkan ke Badan
Arsip dan Perpustakaan.
g. Prasarana Olahraga
Untuk memenuhi kebutuhan kesegaran jasmani melalui aktivitas olahraga bagi pegawai
disediakan prasarana olahraga berupa tempat fitnes dan lapangan tenis sebanyak 1 unit
2 band dilengkapi dengan sarana penunjang berupa tribun dan kamar ganti berlokasi di
Balai Benih Perkebunan Salatiga. Lapangan tenis ini juga disewakan untuk umum guna
menunjang PAD.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 44
h. Balai Pemberdayaan Sumber daya Manusia Pertanian dan Perkebunan
Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan terletak di
Pringsurat Soropadan, Temanggung, Fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.3. Fasilitas Perkantoran Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pertanian dan Perkebunan Soropadan
No Fasilitas Kantor
Jumlah
(Lokal/unit/set) Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Gedung Administrasi
Asrama
Ruang Makan
Gedung Serbaguna
Bengkel Latihan (Mekanik)
Laboratorium
Kebun (Lahan Praktek) :
- Lahan Kering (tegalan)
- Lahan Sawah
Kolam Ikan
Kandang Ternak
Guest House
Tempat Ibadah
Lapangan Olahraga
Rumah Dinas
Ruang Kelas
2
4
2
1
1
1
12.728 m2
5.425 m2
1
1
-
1
1
12
3
-
120 orang
150 orang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan.
i. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) berada di Jl Solo – Jogja KM 15
Sraten, Gatak Sukoharjo. Bangunan yang dimiliki berupa gedung permanen dan
gedung kantor 6 WKPB di 6 wilayah eks Karesidenan yaitu WKPB Semarang di
komplek Tarubudaya Ungaran, WKPB Pati di Pati, WKPB Surakarta di Sukoharjo,
WKPB Pekalongan di Pemalang, WKPB Kedu di Magelang dan WKPB Banyumas di
Banyumas.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 45
j. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang
BBTPH Wilayah Semarang terletak di komplek Tarubudaya , dengan wilayah kerja
meliputi 16 kebun benih yang tersebar di 9 Kabupaten/ Kota dengan komoditas dan
luas lahan yang di usahakan berbeda-beda. Komoditas yang di usahakan antara lain
padi, palawija dan hortikultura, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel . 2.4
Tabel. 2.4 Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah Semarang
Sumber : BBTPH Wilayah Semarang.
No Kebun Benih Komoditas
Luas Total
(ha)
Luas
Produktif
(ha)
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KBP Banyubiru
KBP Ketitang
KBP Wonoketingal
KBP Sendang
Sikucing
KBP Winong
KBP Sonobijo
KBH Bandungan
KBH Karang Duren
KBH Kopeng
KBH Sumur Jurang
KBH Karang
Geneng
KBH Katonsari
KBH Bulu
KBH Sidokerto
KBPal Rendole
KBPal Kalinyamat
Padi
Padi
Padi
Padi
Padi
Padi
Hortikultura
Hortikultura
Hortikultura
Hortikultura
Hortikultura
Hortikultura
Hortikultura
Hortikultura
Palawija
Palawija
6,0016
8,2
10,18
20
8,29
6,6
1,13
2,52
0,9
3,44
12
2,77
14,6
9,7
10,25
15,2
5,0
7,0
8,5
18,5
6,5
6,0
0,8
2,5
0,6
1,5
12,0
0,5
10,0
7,08
3,0
11,7
Banyubiru, Banyubiru Kab
Smg
Ketitang, Godong,
Grobogan
Wonoketingal,
Karanganyar, Demak
Sendang Sikucing,
Rowosari, Kendal
Winong, Winong Pati
Jl. Blora-Randublatung
Km2 Blora
Kenteng, Ambarawa, Kab
Semarang
Karang Duren, Tengaran,
Semarang
Kopeng, Getasan, Kab
Semarang
Sumur Jurang, Gn Pati,
Kota Smg
Karang Geneng, Gn Pati,
Kota Smg
Katonsari, Demak Kota,
Demak
Bulu, Bulu, Rembang
Sidokerto, Pati, Pati
Muktiharjo, Margorejo,
Pati
Margoyoso, Kalinyamatan,
Jepara
Jumlah : 131,78 106,59
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 46
k. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Surakarta
BBTPH Wilayah Surakarta terletak di Jl. Slamet Riyadi, Solo dengan wilayah kerja
meliputi 17 kebun benih yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Komoditas dan luas lahan
yang di usahakan antara lain padi, hortikultura, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5 Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah Surakarta
Sumber : BBTPH Wilayah Surakarta.
No Kebun Benih Komoditas Luas
(ha)
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KBP Tegalgondo
KBP Banyudono
KBP Tohudan
KBP Sonobijo
KBP Lawu I
KBP Masaran
KBP Tawangmangu
KBH Tejomantri
KBH Pendem
KB Sidoharjo
KPP Soropadan
KBH Payaman
KBH Salaman
KBP Sri Widodo
KBH Kaloran
KBH Sri Makarti
KBH Kledung
Padi
Padi
Hortikultura
Padi
Padi
Padi
Hortikultura
Hortikultura
Hortikultura
Palawija
Horti (Agro)
Hortikultura
Hortikultura
Padi
Hortikultura
Padi
Hortikultura
6,0
6,5
4,75
12,3
8,0
6,3
2,0
0,65
16,0
5,0
2,25
3,0
6,8
5,3
19,25
7,5
9,0
Sraten, Gatak, Sukoharjo
Kuwiran, Banyudono, Boyolali
Tohudan, Colomadu,
Karanganyar
Klaruhan, Palur, Sukoharjo
Lawu, Nguter, Sukoharjo
Masaran, Sragen
Tawangmangu, Karanganyar
Wonorejo, Sukoharjo
Pendem, Mojogedang, Karanganyar
Kayuloko, Sidoharjo, Wonogiri
Soropadan, Pringsurat,
Temanggung
Payaman, Magelang
Menoreh, Salaman, Magelang
Prembun, Kebumen
Kaloran, Temanggung
Kedu, Temanggung
Kledung, Temanggung
Jumlah : 120
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 47
l. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Banyumas
BBTPH Wilayah Banyumas terletak di Jl. Ahmad Yani 36 A, Purwokerto dengan
wilayah kerja meliputi 11 kebun benih tersebar di 7 Kabupaten/ Kota dengan rincian
yakni :
Tabel 2.6 Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih B2TPH Wilayah
Banyumas
Sumber : Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
No Kebun Benih Komoditas Luas
Total
(ha)
Luas
produktif
(ha)
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KBP Maos
KBP Petarukan
KBP Gamer
KBP Kramat
KBP Tajum
KBPal Kalicacing
KBPal Harjosari
KBH Karanganyar
KBH Rowobelang
KPP Kandeman
KBH Baturaden
Padi
Padi
Padi
Padi
Padi
Palawija
Palawija
Hortikultura
Hortikultura
Hortikultura
Hortikultura
10,50
9,80
12,80
7,70
1,30
10,10
7,00
3,10
42,00
61,00
0,35
10,30
9,60
12,50
7,50
0,98
8,00
6,20
3,00
42,00
61,00
0,35
Jl. Raya no 462 Maos Kidul,
Cilacap
Jl Ry Kebonsari Petarukan
Pemalang
Jl Raya Gamer Pekalongan
Jl Raya Kramat Tegal
Jl Ry Tinggarjaya, Jatilawang,
Bms
Ds. Kalimandi, Klampok
Bj.negara
Jl Ry Brt Harjosari, Adiwerna,
Tegal
Jl Ry Ds Kulu, Kr Anyar,
Pekalongan
Ds Rowobelang, Batang
Jl. Raya Kandeman, Tulis,
Batang
Desa Karangmangu Banyumas
Jumlah : 161,428
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 48
m. Balai Benih Tanaman Perkebunan
Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan benih/bibit yang bermutu,
Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui UPTD Balai benih Tanaman Perkebunan
melakukan kegiatan perbenihan baik berupa pembibitan maupun kebun induk/entres
komoditas perkebunan. Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai Kebun Dinas
sebanyak 34 kebun.
Tabel 2.7. Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan
No Kebun Dinas Komoditas Luas
(Ha)
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Adinuso
Bantarangin
Binangun
Bulu
Bulukerto
Giriwarno
Gombong
Jangglengan
Jragan
Kaliwiro
Kaliombo
Kandeman
Karanganyar
Karanggedong
Karangreja
Limpakuwus
Mento
Ngagrong
Ngawen
Teh, Cengkeh
Tebu
Gula kelapa & cengkeh
Randu,Kelapa & Tebu
Kakao & Kelapa
Kakao & kelapa
Teh
Tebu
Kopi
Kelapa,Kopi,Kakao &
cengkeh
Kelapa kopyor, Mete &
Kerjasama Tebu
Randu & Kopi
Tebu
Kopi, Lada & kakao
Teh, Kopi & Cengkeh
Kakao & cengkeh
Kopi
Kopi, Tembakau & Bibit
Kopi Arabika
Kelapa, Bibit Kopi &
Cengkeh
8,01
9,60
3,68
20,02
1,32
2,24
8,34
18,03
0,93
9,46
21,00
7,24
4,76
7,45
8,39
10,89
5,00
4,00
4,57
Batang
Wonogiri
Purbalingga
Rembang
Wonogiri
Wonogiri
Pemalang
Sukoharjo
Temanggung
Wonosobo
Rembang
Batang
Pekalongan
Temanggung
Purbalingga
Banyumas
Temanggung
Boyolali
Salatiga
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 49
No Kebun Dinas Komoditas Luas
(Ha)
Lokasi
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Noborejo
Pagenteran
Redin
Sedayu
Selorejo
Sidoharjo
Surjo
Surojoyo
Tanggulrejo
Wanayasa
Wuryantoro
Wonorejo
Pirikan
Watuaji
Pasekaran
Jumlah
Kelapa, Bibit Kopi &
Cengkeh
Teh
Kopi, Kelapa & Cengkeh
Kopi
Kakao & Kelapa
Kopi, kakao & kelapa
Teh & cengkeh
Kopi & cengkeh
Kopi, kelapa & kakao
Teh
Tebu
Tebu, kakao, kelapa &
jeruk
Kakao
Karet
Randu
4,00
2,00
12,89
2,40
1,40
1,37
1,93
6,30
8,02
4,97
10,52
157,20
0,50
2,50
1,62
372,55
Salatiga
Pemalang
Purworejo
Wonosobo
Wonogiri
Wonogiri
Batang
Wonosobo
Magelang
Banjarnegara
Wonogiri
Batang
Magelang
Jepara
Batang
n. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHBun)
berada di komplek Tarubudaya Ungaran. Selain memiliki kantor di komplek
Tarubudaya, BPTPH juga memilki Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit
(LPHP) yang tersebar di 6 wilayah eks Karesidenan yaitu LPHP Semarang di komplek
Tarubudaya Ungaran, LPHP Pati di Pati, LPHP Surakarta di Sukoharjo, LPHP
Pekalongan di Pemalang, LPHP Kedu di Temanggung dan LPHP Banyumas di
Banyumas.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 50
o. Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan.
Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan berada di komplek Tarubudaya Ungaran
dan di Surakarta dengan bangunan yang berupa bangunan gedung kantor, bengkel,
gudang tertutup permanen, serta ruang pertemuan dan memiliki 5 Brigade Tanam
yaitu 1 unit lokasi berada di Tegalgondo-Sukoharjo, 1 unit berada di Tajum
Banyumas, 1 unit berada di Petarukan - Pemalang dan 1 unit berada di Winong - Pati
dan 1 unit berada di Tarubudaya yang kesemuanya masih dalam kondisi baik.
p. Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan
Balai Pengujian Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan berada di komplek Tarubudaya
Ungaran dan di Surakarta dengan bangunan yang berupa bangunan gedung kantor
dan laboratorium pengujian mutu hasil pertanian dan perkebunan yang kesemuanya
masih dalam kondisi baik.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 51
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Dinas Pada Dokumen Renstra Distanbun Tahun 2014 - 2016
Keterangan: Realisasi Tahun 2016 Merupakan Angka Sementara
NO
Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan
Fungsi PD
Target
IKK
Target Renstra ke Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian Pada tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 Meningkatnya
produksi padi 0,4%
per tahun
0,4 % per
tahun
10.187.447 10.228.197 10.269.110 10.310.186 10.351.427 9.648.104 11.301.421 11.473.151 94,70 110,49 111,72
2 Jagung 3.004.814 3.016.834 3.028.901 3.041.017 3.053.181 3.051.516 3.212.392 3.574.331 101,55 106,48 118,01
3 Kedelai 139.587 143.389 147.191 150.993 154.795 125.466 129.794 112.157 89,88 90,52 76,20
4 Kacang tanah 0,3%
per tahun
0,3% per
tahun
141.946 142.371 142.799 143.227 143.657 120.158 109.204 105.338 84,65 74,70 73,77
5 Kacang hijau 1 %
per tahun
1 % per
tahun
97.881 98.174 98.469 98.764 99.061 96.219 98.992 89.123 98,30 100,83 90,51
6 Ubi Kayu 3 % per
tahun
3 % per
tahun
3.356.540 3.366.609 3.376.709 3.386.839 3.397.000 3.977.810 3.571.594 3.536.711 118,51 106,09 104,74
7 Bawang merah Ton 428.042 429.112 430.185 431.260 432.338 519.356 471.169 534.766 101,00 109,71 124,31
8 Cabe merah Ton 122.488 123.713 124.950 126.200 127.462 167.794 168.411 166.237 136,99 130,40 133,043
9 Kentang Ton 288.826 289.548 290.272 290.998 291.725 292.214 278.552 267.713 101,17 96,20 92,23
10 Mangga Ton 426.590 429.789 433.013 436.260 439.532 459.669 396.636 330.071
107,75
92,29 76,23
11 Durian Ton 79.952 80.192 80.432 80.674 80.916 101.167 102.450 74.994 126,53 127,76 93,24
12 Salak Ton 449.627 453.674 457.757 461.877 466.033 441.841 471.462 354.770 98,27 103,92 77,50
13 Tebu Ton 5.125.500 5.228.010 5.332.570 4.450.000 4.460.000 5.560.701 3.826.118 3.713.546 108,49 73,18 69,64
14 Kopi Ton 16.881 17.219 17.563 17.914 18.273 23.548 20.690 21.082 139,49 120,16 84,97
15 Kelapa Ton 184.354 186.198 188.060 189.940 191.840 184.360 177.794 171.197 99,28 95,47 91,03
16 Kakao Ton 2.040 2.081 2.122 1.890 1.890 1.854 1.865 1.941 90,88 89,62 91,47
17 Karet Ton 1.612 1.644 1.677 2.450 2.650 2.030 2.085 1.965 125,99 126,82 117,17
18 Cengkeh Ton 6.528 6.659 6.792 6.928 7.066 6.850 6.434 6.622 104,95 96,62 97,50
19 Teh Ton 6.696 6.830 6.967 6.400 6.350 7.399 6.242 4.601 110,50 91,39 66,04
20 Nilam Ton
21 Tersusunnya
programa
penyuluhan
Buku
2 2 2 2 2 2 2 100 100 100
22 Terbentuknya Balai
Penyuluhan Model
(Kecamatan) dan
Posludes (Desa)
Unit - 378
3.333
398
3.383
418
3.433
438
3.483
358
3.333
378
3.383
398
3.406
100
100 100
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 52
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tahun 2014 – 2016
Uraian
Anggaran Realisasi Anggaran
Rasio Antara Realisasi dan
Anggaran Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1. Pendapatan
2. Belanja
Langsung
3. Belanja Tidak
Langsung
9.671.031.000
159.719.438.000
124.808.650.000
16.424.862.000
133.210.451.000
158.084.286.000
12.150.700.000
127.985.501.000
147.455.561.000
10.388.164.345
152.373.629.795
116.615.544.464
17.359.510.516
116.358.979.184
146.286.090.151
18.564.316.990
109.192.132.277
145.828.835.996
107,41
95,40
93,43
105,69
87,35
92,54
152,78
85,32
98,90
21,91
(10,26)
9,97
37,02
(14,90)
12,57
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 53
3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
3.4.1. Tantangan
Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan pembangunan pertanian dan
perkebunan adalah :
1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan.
2. Belum optimalnya infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
3. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.
4. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.
5. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya
pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
6. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di
sektor pertanian dan perkebunan.
7. Masuknya komoditas pertanian dan perkebunan impor yang menyaingi
produk petani.
8. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga
menuntut produk pertanian dan perkebunan yang semakin aman
dikonsumsi.
9. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian.
10. Globalisasi dan Liberalisasi Pasar menuntut pemberian fasilitas dalam
mendukung peningkatan produksi pertanian dan perkebunan lokal dan
daya saing agar bisa menembus pasar global.
11. Belum optimalisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi
dalam membangun jejaring pemasaran produk-produk pertanian dan
perkebunan.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 54
3.4.2. Peluang
1. Peningkatan intensifikasi pertanian dan perkebunan dengan menerapkan
Sapta Usahatani yang konsisten melalui Good Agriculture Practise (GAP).
2. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk
perbaikan infrastruktur sehingga mengurani beban SKPD Provinsi
3. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim untuk pengamanan usahatani.
4. Pengembangan pupuk organik, agnesia hayati, pestisida nabati serta anjuran
penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui
bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.
6. Modernisasi pertanian dan perkebunan melalui penggunaan alat dan mesin
untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produkstif
pada sektor pertanian dan perkebunan.
7. Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan unggul dan promosi
produk petani Jawa Tengah.
8. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah
lingkungan.
9. Penerapan Peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian pangan
berkelanjutan untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian.
10. Pasar internasional semakin terbuka dengan adanya pasar bebas.
11. Pesatnya kemajuan tekhnologi informasi, akan mampu mengembangkan
usaha lebih produktif, efektif dan efisien serta memudahkan dalam
membangun jejaring pemasaran.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 55
12. Semakin terbukanya kesempatan dalam peningkatan kelembagaan petani,
peningkatan nilai tawar produk, mempercepat penyerapan tehnologi dan
mempermudah pengendalian pola usaha tani.
13. Semakin terbukanya akses permodalan dari pihak perbankan dan lembaga
ekonomi mikro.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 56
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor
eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana
serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar
terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika
pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang
ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya
pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi
penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.
Permasalahan internal yang masih dihadapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pelayanan, diantaranya adalah : 1). Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia
dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya; 2). Belum optimalnya
dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
pelayanan; 3). Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai
kompetensinya; dan 4). Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang
dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya.
Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor ekternal juga berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah, diantaranya adalah : 1). Globalisasi, yang merupakan faktor lingkungan
eksternal (internasional) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan
pertanian dan perkebunan termasuk didalamnya tugas dan fungsi pelayanan, seperti
semakin terbukanya persaingan bebas dalam memasuki pasar global, arus perdagangan
luar negeri, serta kemajuan dan perkembangan teknologi informasi; 2). Peraturan
Perundang-undangan, berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 57
tidak dapat terlepas dari landasan dan acuan hukum yang berlaku, seperti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan
Menteri, Keputusan Menteri Terkait, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan
peraturan-peraturan lainnya. Berbagai peraturan tersebut, belum sepenuhnya
terintegrasi secara sinergis sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian
tujuan pembangunan nasional dan daerah.
Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam
pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun
2013 sampai dengan 2018, adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
2. Masih rendahnya kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
3. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
4. Masih rendahnya daya saing beberapa produk pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan.
5. Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya
dalam menyerap/mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi
guna memasuki era globalisasi dan liberalisasi pasar.
6. Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha
bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
7. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga
meningkatkan perkembangan organisme penganggu tumbuhan (OPT) pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
8. Infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan yang masih terbatas.
9. Masih mahalnya teknologi mekanisasi
10. Terbatasnya permodalan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan,
berakibat pada rendahnya penerapan teknologi dalam proses produksi, pengolahan
dan pemasaran produk-produk tanaman pangan ,hortikultura dan perkebunan.
11. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan, mengakibatkan para petani tidak memiliki nilai tawar produk,
terhambatnya penyerapan teknologi dan kurang terkendalinya pola usaha tani
komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 58
12. Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat kesalahan pola tanam mengakibatkan
erosi/tanah longsor dan pemakaian pupuk kimia serta pestisida yang tidak
seimbang mengakibatkan rendahnya kesehatan tanah.
13. Kepemilikan lahan sempit mengakibatkan unit cost untuk produksi juga mahal
menjadi tinggi.
14. Petani belum terbiasa dan kurang tertarik menggunakan pestisida nabati dan
pengendali hama hayati yang ramah lingkungan, karena hasilnya tidak langsung
nampak.
15. Keterbatasan Jumlah Penyuluh PNS, Pengamat Hama Penyakit dan Pengawas
Benih Tanaman karena banyak yang memasuki masa purna tugas.
16. Masih minimnya fasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyuluh swadaya.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil
Gubernur ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan
selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk
mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan
pendorong) pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi
pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
adalah:
MENUJU PROVINSI JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ “
Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya
dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari
dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
Maka yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Sejahtera
Jawa Tengah Sejahtera merupkan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi
kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan,
pendidikan, rasa aman dari perlakuan ancaman kekerasan fisik maupun non fisik,
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 59
lingkungan hidup dan sumberdaya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan
politik, mempunyai akses informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat
Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian
dan tepo seliro, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan
infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan telekomonikasi yang mencukupi,
nyaman, dan terpeliharanya dengan baik.
Dalam menuju sejahtera, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan yang ramah lingkungan, guna mendukung
terpenuhinya kebutuhan dasar pangan, bagi masyarakat di Jawa Tengah.
Berdikari
Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau
berposisi berdiri diatas kaki sendiri. Artinya pembangunan Jawa Tengah berdasarkan
kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat
digunakan, baik di Jawa Tengah, nasional, maupun internasional.
Untuk mewujudkan Jawa Tengah berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan,
yaitu:
(1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumberdaya yang ada di Jawa Tengah agar
terhidar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
(2) Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal,
sumberdaya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimana pun bermukim
untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
(3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri secara berdaulat,
saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.
Dalam menuju berdikari, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah berupaya mengeksplorasi seluruh potensi sumberdaya alam, lingkungan dan
SDM pertanian dan perkebunan Jawa Tengah, dengan pemanfatan ilmu pengetahuan
dan teknologi pertanian serta kerjasama dengan para pihak, guna meningkatkan produk
pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga mendukung
terwujudnya Jawa Tengah berdikari secara ekonomi.
Sedangkan untuk mewujudkan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk
memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 60
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
sebagai berikut:
1. Membangun Provinsi Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di
bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang
kebudayaan.
Misi pertama merupakan kerangka acuan dalam acuan bagi enam misi lainnya
dengan menstranformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan
pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologi Trisakti
Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan
berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi
kemiskinan dan pengangguran;
Misi ini diharapkan untuk mewujudkan kebijakan yang sitematis dalam rangka
mengangkat derajat kelompok miskin dan hamper miskin yang sebagaian besar
berada di pedesaan dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional
dan pembangunan yang berkeadilan.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Provinsi Jawa Tengah yang
bersih, jujur dan transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan akuntable, dengan didukung sumberdaya
aparatur yang professional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, system
kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien serta pemanfatan
teknologi informasi untuk mencapai pelayanan yang prima.
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan
kesatuan;
Misi ini diharapkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan social masyarakat
melalui pelibatan kelembagaan social dalam proses perencanaan partisipatif,
revitalisasi kearifan local yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta
meningkatkan peran dan fungsi seni budaya.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses
pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
Misi ini diharapkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut derajad hidup orang banyak dan
pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 61
perencanaan, pelaksanaan, sehingga pengawasan serta sinkronisasi pembangunan
pusat dan daerah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat;
Misi ini diharapkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan,
permukimam, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan
prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Provinsi Jawa
Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Misi ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang
mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap
memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan
sumberdaya potensial dan strategis.
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pertanian.
1. Telaah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019
Visi dari kementerian Pertanian yakni:
Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang
Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi
Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan
Petani.
Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pertanian mempunyai 4 Misi
yaitu :
1. Mewujudkan kedaulatan pangan
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Untuk mencapai Visi-Misi tersebut Kementerian Pertanian memiliki tujuan yaitu:
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan
pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 62
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang
amanah dan profesional.
Target utama kementerian pertanian selama 5 tahun kedepan (2015-2019) dalam
membangun pertanian di Indonesia Kementerian Pertanian mencanangkan 6 target
utama yaitu:
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan
gula.
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar
ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.
Enam target utama dimaksud, dilaksanakan oleh para eselon 1 di jajaran
Kementerian Pertanian RI. Sedangkan yang mendukung tercapainya tujuan
pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah yaitu Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal
Perkebunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan
Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)
3.3.1 Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015 –
2019 Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Tanaman pangan dalam mendukung pencapaian
6 target kementerian pertanian selama periode 2015 -2019, melalui program
kegiatan yang mengacu pada :
1. Pencapaian produktivitas tanaman pangan melalui penerapan budidaya
yang baik dan benar sesuai dengan spesifik lokasi.
2. Peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat melalui ketersediaan
benih unggul bersertifikat secara 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis/varietas,
tempat, mutu, jumlah, waktu dan harga.
3. Pelaksanaan luas areal tanaman pangan yang aman dari gangguan OPT
dan DPI melalui penanganan atas gangguan OPT dan DPI.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 63
4. Pelaksanaan penurunan kontribusi susut hasil tanaman pangan melalui
pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) pasca panen secara efesien
dan efektif.
Pembangunan tanaman pangan tahun 2015 – 2019 diprioritaskan pada
komoditas padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Indikator yang digunakan untuk
mengukur kinerja pembangunan tanaman pangan selama lima tahun ke depan
antara lain produksi dan produktivitas, sebagaimana tabel berikut
Tabel 3.1. Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2015-2019
No Komoditas Sasaran Produksi (000 Ton) Pertumbuhan
(%/tahun) 2015 2016 2017 2018 2019
1 Padi 73.445 76.226 78.132 80.085 82.078 3.06
2 Jagung 20.314 21.354 22.360 23.485 24.700 5,25
3 Kedelai 1.200 1.817 2.758 2.941 3.000 28,43
4 Kacang tanah 743 756 769 782 796 4,08
5 Kacang hijau 292 296 300 305 309 5,59
6 Ubi kayu 26.530 27.072 27.624 28.187 28.762 3,24
7 Ubi jalar 2.650 2.700 2.750 2.800 2.850 3,93
Sumber: Renstra Dirjen Tanaman Pangan 2015-2019
3.3.2. Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura 2015 – 2019
Kementerian Pertanian RI
Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung pencapaian 6
target sukses Kementerian Pertanian selama periode 2015 – 2019, melalui
program kegiatan yang mengacau pada peningkatan produksi dan mutu
hortikultura serta perbaikan sistem usaha hortikultura yang diproduksi secara
ramah lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan industri
hortikultura, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing
ekspor dan substitusi impor, peningkatan keejahteraan petani, pemenuhan
kebutuhan dalam negeri, serta pengendalian laju inflasi nasional yang
disebabkan oleh cabai, bawang merah dan jeruk.
Pembangunan hortikultura tahun 2015 -2019 difokuskan pada 3
komoditi utama antara lain aneka cabai, bawang merah dan jeruk yang
digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan hortikultura selama lima
tahun kedepan antara lain produksi dan produktivitas , sebagaimana tabel
berikut:
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 64
Tabel 3.2. Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Hortikultura
Tahun 2015-2019
No Komoditas Produksi (000 ton)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Jeruk 1.640,37 1.697,79 1.765,70 1.845,15 1.915,98
2 Pisang 6.513,75 6.544,03 6.776,91 6.912,45 7.048,97
3 Mangga 2.285,95 2.340,85 2.399,38 2.460,56 2.519,92
4 Manggis 144,95 147,56 150,22 152,92 155,67
5 Durian 914,04 932,32 950,97 969,99 989,39
6 Bawang merah 1.125,24 1.172,66 1.231.76 1.293.84 1.359.41
7 Cabe 1.082,13 1.106,70 1.139,90 1.174,09 1.209,67
8 Kentang 1.322,37 1.348,82 1.375,79 1.403,31 1.431,38
9 Anggrek 21.869,66 22.696,06 23.749,16 24.851,12 26.004,21
10 Jahe 171.203 179.763 188.751 198.189 208.098,63
11 Temulawak 39.321 41.287 43.351 45.519 47.795,14
Sumber: Renstra Dirjen Hortikultura Tahun 2015-2019
3.3.3. Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 2015 - 2019
Kementeran Pertanian.
Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung pencapaian 6 target
sukses Kementerian Pertanian selama periode 2015-2019, melalui program
kegiatan yang mengacu pada:
1. Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan
produksi gula nasional.
2. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan.
3. Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor
dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan.
4. Pemenuhan penyediaan bahan baku bip-energy dan pengembangan fondasi
sistem pertanian bio-industry.
5. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.
6. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun.
Pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 lebih difokuskan pada 14
komoditas unggulan nasional yaitu tebu, kelapa sawit,
karet,kelapa,kakao,kopi,teh,lada,cengkeh,pala,jambu mete,nilam,kapas,tembakau.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 65
selama lima tahun ke depan antara lain produksi dan produktivitas, sebagaimana
tabel berikut.
Tabel 3.3.Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2015-2019 No Komoditas Sasaran Produk (000 ton) Laju
pertumbuhan
(% per tahun) 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tebu (gula) 2.972 3.270 3.500 3.660 3.820 6,50
2 Kelapa Sawit(CPO) 30.798 30.845 32.657 34.515 36.420 4,31
3. Karet (Karet kering) 3.320 3.438 3.559 3.683 3.810 3,50
4 Kelapa (Kopra) 3.309 3.355 3.401 3.446 3.491 1,35
5 Kakao (biji kering) 773 831 872 916 961 5,60
6 Kopi (kopi berasan) 725 738 751 765 778 1,78
7 Teh (daun kering) 159,6 160,4 161,2 162 162,7 0,48
8. Lada (lada kering) 93 94,1 95,1 96,2 97,3 1,14
9 Cengkeh (bunga kering) 112,6 114,7 116,8 119 121,2 1,86
10 Pala (biji kering) 27,7 29 30,4 31,8 33,4 4,79
11 Jambu mete (gelondong kering) 123,63 123,65 126,60 129,60 132,70 1,79
12 Nilam (minyak nilam) 2,75 2,76 2,78 2,81 2,84 0,81
13 Kapas (serat berbiji) 1,85 1,93 2,0 2,09 2,17 4,07
14 Tembakau (daun kering) 279,6 298,8 319,4 341,5 365,1 6,90
Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019
3.3.3. Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian 2015 - 2019 Kementeran Pertanian RI
Tujuan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana
pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019,
meliputi enyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian yang
meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan
pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.
Sedangkan sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015-2019, antara
lain penambahan luas areal pertanaman melalui kegiatan :
1. Perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan;
2. Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air;
3. Perluasan areal pertanian pada kawasan peternakan;
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 66
Target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat
Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014, Renstra Direktorat Jenderal
Pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2010-2014 dan Renstra
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2010-2014
Kementerian Pertanian sangat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
3.3.4 Telaah Rencana Strategis Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 2015 - 2019 Kementeran
Pertanian RI
Penyusunan Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2015 – 2019
dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang
profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global sebagai upaya untuk
mendukung terwujudnya empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1)
pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan
diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan
4) peningkatan kesejahteraan petani; dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim; serta mendukung reformasi
birokrasi.
Renstra BPPSDMP Tahun 2015-2019 juga menjadi acuan bagi
kelembagaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dalam penyusunan rencana kegiatan masing–masing
kelembagaan, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program
penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.
Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian periode
2015-2019 adalah terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang
profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka
meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan
petani.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BPPSDMP menetapkan
misi sebagai berikut:
1. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan
terpadu.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 67
2. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi
kerja.
3. Mengembangkan pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi SDM
pertanian yang kredibel.
4. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan
dan akuntabel.
Mengacu pada visi misi BPPSDMP Kementerian Pertanian Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berperan dalam mendukung
pengembangan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu
serta mengembangkan sistem pelatihan yang berbasis kompetensi kerja.
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, maka
potensi sub sektor pertanian dan perkebunan Jawa Tengah sesuai peruntukkannya
meliputi kawasan budidaya dan kawasan konservasi.
Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang
Hasil telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut :
Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi Kawasan pertanian lahan
basah seluas ± 990.652 Ha dan Kawasan pertanian lahan kering seluas ± 955.587 Ha
yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah
dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang di Provinsi Jawa Tengah direncanakan
seluas 1.022.570 Ha. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan di Provinsi Jawa
Tengah seluas 620.635,62 ha, terdiri dari Perkebunan Rakyat (566.504,63 ha atau
91,28 %), Perkebunan Besar Negara/PTPN (39.143,93 ha atau 6,31 %), dan
Perkebunan Besar Swasta/PBS (14.687,06 ha atau 2,37 %).
Sub sektor perkebunan sampai dengan Tahun 2013, sudah menangani lahan
konservasi seluas 7.070 ha. Selain itu juga melaksanakan kegiatan Pengelolaan lahan
kritis, DAS dan tangkapan waduk seluas 1.365 ha, dengan penanaman bibit karet,
kopi, kakao, kelapa, cengkeh dan mete.
Hasil telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah munculnya
pengaruh lingkungan pada program pengembangan agribisnis sebagai berikut :
a. Pengelolaan lahan yang berlebihan
Agar pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan lebih banyak menggunakan
sarana produksi yang ramah lingkungan.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 68
b. Penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian dapat meningkatkan
pencemaran. Menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia
sesuai anjuran melalui SLPHT, SLPTT dan memperbanyak penggunaan pupuk
organik, agensia hayati dan pestisida nabati. Selain itu juga perlu digalakkan
standarisasi pertanian, perkebunan dan pengelolaan pertanian perkebunan organik
secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang
berkompeten.
c. Pencemaran akibat hasil pengolahan produk pertanian perlu adanya fasilitasi
pengolahan hasil limbah pertanian.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal
permasalahan pembangunan pertanian dan perkebunan yang dihadapi selama ini, yaitu
kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan pertanian dan perkebunan,
yaitu:
1. Belum optimalnya produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan utamanya kedelai sebagai wujud kontribusi kedaulatan
pangan dan tebu dalam mendukung pencapaian Swasembada Gula Nasional.
2. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana
untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
3. Belum optimalnya mutu hasil pertanian dan perkebunan melalui sertifikasi,
registrasi dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan.
4. Belum optimalnya SDM pertanian dan perkebunan yang berkualitas, terampil,
profesional dan mandiri.
5. Belum optimalnya penggunaan benih bersertifikat.
6. Masih tingginya angka susut hasil padi.
7. Peningkatan kemitraan petani, kelompok tani dan pengusaha.
8. Belum optimalnya Pengendalian OPT lebih ramah yang ramah lingkungan
9. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dan perkebunan memasuki pasar
global dan jejaring pemasaran baik dalam skala nasional maupun internasional.
10. Masih rendahnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku
utama pelaku usaha
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 69
11. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh dan pelaku utama pelaku usaha
sesuai bidang keahliannya
12. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan
akuntabel.
13. Masih rendahnya sarana prasarana dan kompetensi SDM.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap
urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam
mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan
perkebunan selama periode tahun 2013-2018, melalui pokok-pokok kebijakan yang
diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.
4.1.1. Tujuan
Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2013-
2018 adalah memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah
4.2.2. Sasaran
Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2013-2018 adalah :
1. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian
dan Perkebunan
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 70
4.3.3. Strategi dan Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan efektif
dan efisien. Mendasarkan tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan
pembangunan pertanian dan perkebunan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:
4.3.1. Strategi
Strategi untuk pembangunan pertanian dan perkebunan Tahun 2013 – 2018
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
2. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu
bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli daerah dan
optimalisasi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih
bermutu di masyarakat;
4. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu
tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan
kekeringan;
5. Meningkatkan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia
hayati yang ramah lingkungan;
6. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan dengan mendukung alat mesin untuk
mendukung modernisasi pertanian.
7. Melaksanakan sertifikasi mutu hasil pertanian tanaman pangan
,hortikultura dan perkebunan terutama untuk produk pertanian organik;
8. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam bidang
pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
9. Meningkatkan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan melalui Analisis Ekonomi Usaha tani, pemantauan
pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 71
10. Membangun kemitraan masyarakat di sekitar Perkebunan Besar;
11. Mengoptimalkan kawasan sentra komoditas perkebunan di perdesaan.
12. Meningkatkan luasan tanaman perkebunan pada kawasan lahan kritis
melalui pemberdayaan masyarakat.
13. Mengoptimalisasikan peran Balai Penyuluhan dan Posluhdes serta
Penguatan dan Pengembangan Pelaku Utama/Usaha, Mitra Penyuluh
dan Kelembagaan Profesi.
14. Pendampingan, Pengawalan, Pelatihan, Fasilitasi pelaksanaan peran
kelembagaan Pelaku utama pelaku usaha.
15. Penyusunan perencanaan penyuluhan dan penerapan metode
penyuluhan.
16. Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan
sarana dan prasarana aparatur, peningkatan displin serta kapasitas
aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
4.3.2. Kebijakan
Pokok – pokok kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana
strategis (Renstra) tahun 2013 – 2018 pembangunan Jawa Tengah bidang
pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai berikut:
1. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan.
2. Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. Penyebaran benih bermutu bersertifikasi melalui balai benih dan optimalisasi
BPSB.
4. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT dan bencana alam
banjir dan kekeringan.
5. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk
mengembangkan pupuk organik, pestisida nabati dan agens pengendali
hayati yang ramah lingkungan.
6. Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani dan gabungan
kelompok tani.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 72
7. Peningkatan mutu produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
8. Penyiapan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
9. Menyiapkan dukungan sarana bagi kelompok usahatani tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
10. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta
pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran.
11. Fasilitasi pelaksanaan peran Balai Penyuluhan dan Posluhdes sebagai pos
simpul koordinasi penyuluhan.
12. Fasilitasi pelaksanaan peran kelembagaan Pelaku utama pelaku usaha.
13. Penyusunan programa penyuluhan.
14. Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 73
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Tahun
2017
Tahun
2018
1 Memantapkan
produksi komoditas
tanaman pangan,
hortikultura dan
perkebunan sebagai
wujud kontribusi
kedaulatan pangan di
Jawa Tengah
1. Terwujudnya
peningkatan
produksi tanaman
pangan hortikultura
dan perkebunan
Peningkatan
produksi Tanaman
Pangan (%):
Padi
Jagung
Kedelai
Kacang tanah
Kacang hijau
Ubi kayu
Ubi jalar
Peningkatan
produksi Hortikultura
(%)
Bawang merah
Kentang
Cabe besar
Durian
Mangga
Salak
Peningkatan produksi
Perkebunan (%)
Tebu
Kelapa
Kopi
Kakao
Karet
Teh
0,40%
0,40%
2,58%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,25%
0,25%
1,00%
0,30%
0,75%
0,90%
(16,55)%
1,00%
2,00%
(10,93)%
1,97%
(8,14)%
0,40%
0,40%
2,52%
0,60%
0,30%
0,30%
0,30%
0,25%
0,25%
1,00%
0,30%
0,75%
0,90%
0,22%
1,00%
2,00%
-
1,99%
(0,78)%
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 74
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Tahun
2017
Tahun
2018
Cengkeh 2,00% 1,99%
2. Terwujudnya
peningkatan
kemampuan
Sumber Daya
Manusia Pertanian
dan Perkebunan
Peningkatan kualitas
balai penyuluhan
dan penumbuhan
posludes(%)
Penyuluh yang
memiliki kompetensi
sesuai dengan bidang
keahlian (%)
5,03%
1,48%
10%
4,78%
1,46%
10%
Keterangan:
Pada Tahun 2017 produksi komoditas tebu , kakao dan teh negatif
karena adanya revisi pada target di RPJMD Perubahan. Hal tersebut
dikarenakan:
1. Produksi tebu cenderung menurun karena alih fungsi lahan,
bersaing dengan komoditas lain
2. Produksi tanaman kakao cenderung menurun karena serangan
hama penyakit.
3. Produksi teh cenderung menurun karena tanaman banyak yang
tua/produktivitas rendah.
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Memantapkan 1. Terwujudnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 75
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Produksi
Komoditas
Tanaman
Pangan
Hortikultura dan
Perkebunan
sebagai wujud
kontribusi
kedaulatan
pangan
berkelanjutan
peningkatan
produksi
tanaman
pangan,
hortikultura dan
perkebunan
produksi melalui
intensifikasi usahatani
tanaman pangan,
hortikultura dan
perkebunan
2. Melaksanakan
penambahan/rehabilita
si infrastruktur
pertanian tanaman
pangan, hortikultura
dan perkebunan
3. Optimalisasi kebun
benih dinas sebagai
penghasil benih
bermutu bersertifikat
sekaligus sebagai
sumber Pendapatan
Asli daerah dan
optimalisasi sertifikasi
benih sebagai penjamin
penggunaan benih
bermutu di masyarakat
4. Pencegahan,
pengendalian dan
pemantauan organisme
pengganggu tanaman
(OPT) serta melakukan
mitigasi akibat bencana
alam, banjir dan
kekeringan
5. Meningkatkan
penggunaan pupuk
organik, pestisida
nabati dan agensia
hayati yang ramah
lingkungan
6. Peningkatan produksi
dan produktivitas
pertanian tanaman
pangan, hortikultura
dan perkebunan
dengan menggunakan
alat mesin untuk
mendukung
modernisasi pertanian.
7. Melaksanakan
sertifikasi mutu hasil
pertanian tanaman
pangan, hortikultura
produksi
melalui
intensifikasi
pertanian dan
perkebunan
2. Menyiapkan
dukungan
infrastruktur
untuk
meningkatkan
produksi
pertanian
tanaman
pangan,
hortikultura dan
perkebunan
3. Penyebaran
benih bermutu
bersertifikasi
melalui balai
benih dan
optimalisasi
BPSB
4. Pengamanan
pertanaman dan
produksi dari
gangguan OPT
dan bencana
alam banjir dan
kekeringan
5. Peningkatan
pengetahuan
dan ketrampilan
masyarakat
untuk
mengembangka
n pupuk
organik,
pestisida nabati
dan agens
pengendali
hayati yang
ramah
lingkungan
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 76
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
dan perkebunan
terutama untuk produk
pertanian organik
8. Meningkatkan
pengetahuan dan
ketrampilan petani
dalam bidang
pengolahan hasil
pertanian dan
perkebunan
9. Meningkatkan efisiensi
usaha pertanian
tanaman pangan
melalui Analisis
Ekonomi Usaha tani,
pemantauan pasar,
pengamatan susut hasil
dan promosi pasar
10. Membangun
kemitraan
masyarakat di sekitar
Perkebunan Besar
11. Mengoptimalkan
kawasan sentra
komoditas perkebunan
di perdesaan.
12. Meningkatkan
luasan tanaman
perkebunan pada
kawasan lahan kritis
melalui pemberdayaan
masyarakat.
6. Penambahan
jumlah alsintan
di tingkat
kelompok tani
dan gabungan
kelompok tani
7. Peningkatan
mutu produk
pertanian
tanaman
pangan,
hortikultura dan
perkebunan
8. Penyiapan SDM
berkualitas
untuk
mendukung
pembangunan
pertanian
tanaman
pangan,
hortikultura dan
perkebunan
9. Menyiapkan
dukungan
sarana bagi
kelompok
usahatani
tanaman
pangan,
hortikultura dan
perkebunan
10. Pengamanan
produksi
melalui
perbaikan panen
dan psac panen
serta
pembukaan
pasar melalui
berbagai
promosi
pemasaran
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 77
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
2. Terwujudnya
peningkatan
kemampuan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian dan
Perkebunan
1. Mengoptimalisasikan
peran Balai
Penyuluhan dan
Posluhdes serta
Penguatan dan
Pengembangan Pelaku
Utama/Usaha, Mitra
Penyuluh dan
Kelembagaan Profesi.
2. Pendampingan,
Pengawalan, Pelatihan,
Fasilitasi pelaksanaan
peran kelembagaan
Pelaku utama pelaku
usaha.
3. Penyusunan
perencanaan
penyuluhan dan
penerapan metode
penyuluhan
4. Melaksanakan
pengembangan
administrasi
perkantoran,
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur,
peningkatan disiplin
serta kapasitas aparatur
dinas dalam
mendukung kegiatan
pembangunan
pertanian, tanaman
pangan, hortikultura,
dan perkebunan
1. Fasilitasi
pelaksanaan
peran Balai
Penyuluhan dan
Posluhdes
sebagai pos
simpul
koordinasi
penyuluhan
2. Fasilitasi
pelaksanaan
peran
kelembagaan
Pelaku utama
pelaku usaha.
3. Penyusunan
program
penyuluhan
4. Peningkatan
dukungan
aparatur dinas
melalui
perbaikan
manajemen
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 78
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018, utamanya dalam sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018. Tolok ukur keberhasilan pembangunan Gubernur dan Wakil
Gubernur dapat dilihat dari tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
RPJMD. Khusus indikator kinerja sub sektor perkebunan yang tertuang dalam RPJMD dan
dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah:
Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Yang Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD
NO INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
KINERJA
PD AWAL
PERIODE
RPJMD
2013
TARGET KINERJA KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
RPJMD
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Jumlah Produksi Padi
(ton)
10.146.860 10.187.447 10.228.197 10.269.110 10.310.186 10.351.427 10.351.427
2 Jumlah Produksi
Jagung (ton)
2.992.843 3.004.814 3.016.834 3.028.901 3.041.017 3.053.181 3.053.181
3 Jumlah produksi
kedelai
135.785 139.785 143.389 147.191 150.993 154.795 154.795
4 Jumlah produksi
kacang tanah
141.521 141.946 142.371 142.799 143.227 143.657 143.657
5 Jumlah produksi
kacang hijau
97.588 97.881 98.174 98.469 98.764 99.061 99.061
6 Jumlah produksi ubi
kayu
3.346.500 3.356.540 3.366.609 3.376.709 3.386.839 3.397.000 3.397.000
7 Jumlah produksi ubi
jalar
170.646 171.158 171.671 172.186 172.703 173.221 173.221
8 Jumlah produksi
bawang merah
426.975 428.042 429.112 430.185 431.260 432.338 432.338
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 79
NO INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
KINERJA
PD AWAL
PERIODE
RPJMD
2013
TARGET KINERJA KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
RPJMD
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
9 Jumlah produksi
kentang
288.106 288.826 289.548 290.272 290.998 291.725 291.725
10 Jumlah produksi cabe
besar
121.488 122.488 123.713 124.950 126.200 127.462 127.462
11 Jumlah produksi durian 79.554 79.952 80.192 80.432 80.674 80.916 80.916
12 Jumlah produksi
mangga
423.415 426.590 429.789 433.013 436.260 439.532 439.532
13 Jumlah produksi salak 445.616 449.627 453.674 457.757 461.877 466.033 466.033
14 Jumlah produksi tebu 5.025.000 5.125.500 5.228.010 5.332.570 4.450.000 4.460.000 4.460.000
15 Jumlah Produksi
Kelapa (ton)
180.695 184.354 186.198 188.060 189.940 191.840 191.840
16 Jumlah produksi
Kopi
19.431 16.881 17.219 17.563 17.914 18.273 18.273
17 Jumlah produksi
kakao
1.819 2.040 2.081 2.122 1.890 1.890 1.890
18 Jumlah produksi
karet
1.720 1.612 1.644 1.677 2.450 2.650 2.650
19 Jumlah produksi
Cengkeh
6.246 6.528 6.659 6.792 6.928 7.066 7.066
20 Jumlah produksi teh 6.743 6.696 6.830 6.967 6.400 6.350 6.350
21 Jumlah Balai
Penyuluhan Yang
Berkualitas dan
Penumbuhan
Posludes
527 dan
3.233
- 378 dan
3.333
398 dan
3.383
418 dan
3.433
438 dan
3.483
438 dan
3.483
22 Persentase Penyuluh
Yang Memiliki
Kompetensi sesuai
dengan Bidang
Keahlian
34,01% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
23 Jumlah
kabupaten/kota yang
didampingi dalam
pendataan petani
22
kab/kota
1 kab/kota 21
kab/kota
13
kab/kota
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 80
BAB VII
PENUTUP
A. Kesimpulan.
1. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013–2018, bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun,
dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan
urusan pemerintah daerah bidang tanaman pangan dan hortikultura yang berdasarkan
asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah.
2. Program dan Kegiatan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung Visi dan Misi yang
telah ditetapkan dengan implementasi sesuai tupoksi yaitu : (1) Perumusan kebijakan
teknis bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
(2)Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; (3)Pembinaan dan fasilitasi bidang
pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan lingkup provinsi dan
kabupaten/kota; (4) Pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan; (5) Pemantauan, evaluasi
dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan
penyuluhan; (6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan (7) Pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Program yang direncanakan selama 5 (lima) tahun kedepan meliputi : (1) Program
PelayananAdministrasiPerkantoran; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur; (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (4) Program Peningkatan
Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur; (5) Program Pengembangan Agribisnis; (6)
Program Pendidikan Non Formal dan Informal; dan (7) Program Pendidikan
Menengah; yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang diampu oleh Sekretariat dan
aBidang-bidang yang ada di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 81
4. Perincian lebih lanjut tentang program, kegiatan, indikator out put kegiatan, kondisi
awal dan target yang memuat pagu indikatip Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sesuai dengan Matrik.
B. Penutup.
1. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
sebagai arah dan pedoman seluruh Unit Kerja di Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan memuat program dan Rencana
Kerja dan seluruh tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen Renstra maka
diperlukan monitoring dan evaluasi oleh masing-msing Unut Kerja di Dinas Pertanian
dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terkait dengan pentingnya pengawasan
internal dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good
governance).
Ungaran, 2017
KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. YUNI ASTUTI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2 001
Recommended