View
328
Download
3
Category
Preview:
DESCRIPTION
Seminar dan Pelatihan Resolusi Konflik “Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border” Perbatasan Indonesia: Permasalahan di Perbatasan RI - RDTL Oleh: Fauzan. PERBATASAN INDONESIA DENGAN 10 NEGARA TETANGGA (DARAT DAN LAUT). RI-THAI. RI-VIETNAM. RI-INDIA. RI-MAL. RI-PNG. RI-PNG. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
S U M AT E R A K A L IM A N TA N
JAVA
IR IA N JAYA
Jogjakarta, 10 Juni 2011
Seminar dan Pelatihan Resolusi KonflikSeminar dan Pelatihan Resolusi Konflik“Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border” “Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border”
Perbatasan Indonesia: Perbatasan Indonesia: Permasalahan di Perbatasan RI - RDTLPermasalahan di Perbatasan RI - RDTL
Oleh:Oleh:FauzanFauzan
PERBATASAN INDONESIA DENGAN 10 NEGARA TETANGGA (DARAT DAN LAUT)
RI-VIETNAM
RI-INDIA
RI-THAI
RI-MAL
RI-AUSTRALIA
RI-PNG
RI-SIN
RI-MAL
RI-PNG
Batas Laut TeritorialBatas Landas KontinenBatas Zona Ekonomi Eksklusif
RI-PHILRI-PALAU
RI-SING
RI-RDTLLESTE
•
Perbatasan Negara Indonesia
MELIPUTI 12 PROVINSI :
1. NAD2. SUMATERA UTARA3. RIAU4. KEPULAUAN RIAU5. KALIMANTAN BARAT6. KALIMANTAN TIMUR7. SULAWESI UTARA8. MALUKU9. MALUKU UTARA10. PAPUA11. PAPUA BARAT12. NUSA TENGGARA TIMUR
1 Kawasan Perbatasan Laut dengan Thailand/India/Malaysia (NAD dan Sumut) termasuk 2 Pulau Kecil Terluar2 Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia/Vietnam/Singapura (Riau dan Kepri), termasuk 20 Pulau Kecil Terluar3 Kawasan Perbatasan Darat dengan Malaysia (Kalbar dan Kaltim)4 Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Filipina (Kaltim, Sulteng, dan Sulut), termasuk 18 Pulau Kecil Terluar5 Kawasan Perbatasan Laut dengan Palau (Maluku Utara, Papua Barat, Papua), termasuk 8 Pulau Kecil Terluar6 Kawasan Perbatasan Darat dengan Papua Nugini (Papua)7 Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (Papua dan Maluku), termasuk 20 Pulau Kecil Terluar8 Kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste (NTT)9 Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (NTT), termasuk 5 Pulau Kecil Terluar10 Kawasan Perbatasan Laut Berhadapan dengan Laut Lepas (NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, NTB), termasuk 19 Pulau Kecil Terluar
KAWASAN PERBATASAN DI INDONESIA (PP NO. 26/2008 ttg RTRWN )
Batas Wilayah Negara dan Kawasan PerbatasanBatas Wilayah dengan Negara
Tetangga
1. Batas darat dengan 3 Negara (Malaysia, Timor Leste, dan PNG) di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT
2. Batas Laut Teritorial dengan 4 (empat) negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste.
3. Batas Laut Yurisdiksi (ZEE dan Landas Kontinen) dengan 9 (sembilan) negara, yaitu India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.
Kawasan Perbatasan Darat :
1. RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Kaltim
2. RI-Timor Leste di Provinsi NTT2. RI-PNG di Provinsi PapuaKawasan Perbatasan Laut:
1. RI- Thailand/India/Malaysia di laut Andaman dan Selat Malaka
2. RI – Malaysia/Vietnam/Singapura di Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Natuna
3. RI – Malaysia/Philipina di Laut Sulawesi4. RI – Rep. Palau di Samudera Pasifik5. RI – Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan
Laut Aru6. RI – Timor Leste/Australia di Laut Timor, Laut
Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombay, Samudera Hindia
7. RI-Laut Lepas di Samudera Hindia
ISU STRATEGIS KAWASAN PERBATASAN Belum disepakatinya beberapa segmen batas dengan negara tetangga. Tapal/pilar batas negara kurang terpelihara dengan baik (rusak,
hilang/bergeser). Maraknya aktivitas ilegal (illegal trading, illegal fishing, human trafficking, dll) Kaya potensi sumberdaya alam, namun belum dikelola optimal dan
berkelanjutan. Sebagian wilayah perbatasan berada di kawasan hutan lindung yang terbatas
pengembangannya secara ekonomis Keterbatasan sarana dan prasarana wilayah Adanya kehidupan sosial ekonomi masyarakat cenderung berorientasi ke
negara tetangga di beberapa lokasi (penggunaan mata uang asing, pelayanan kesehatan, sumber energi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari)
Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam secara ilegal dan massif di beberapa lokasi (hutan, ikan), dan dimanfaatkannya kawasan perbatasan sebagai jalur penyelundupan
Rendahnya kualitas SDM karena minimnya pelayanan sosial dasar. Di beberapa wilayah terjadi mobilitas tradisional masyarakat yang masih
memiliki hubungan kekerabatan melintasi batas negara.5
6
Kondisi Batas Wilayah Negata RI (Kalimantan) - Malaysia
Kondisi Batas Wilayah Negata RI (Kalimantan) - Malaysia
Dasar Hukum
- The Boundary Convention antara Belanda - Inggris ditandatangani di London 20 Juni 1891.- The Boundary Agreement antara Belanda – Inggris ditandatangani di London 28 September 1915.- The Boundary Convention antara Belanda – Inggris ditandatangani di Hague 26 Maret 1918. - Memorandum of Understanding antara RI – Mal ditandatangani di Jakarta 26 Nop. 1973.- Minute Of The First Meeting Of The Join Indonesia Malaysia Boundary Committee Ditandatangani Di Kinabalu, Sabah Mal. 16 Nop 1974.
Penegasan batas antara RI-Malaysia telah dilakukan sejak tahun 1975-2004 telah menghasilkan1.Panjang batas + 2004 km2.Tugu batas (type A,B,C,D) sebanyak 19.328 buah lengkap dengan koordinat3.Peta berupa Field plan & Traverse H-Plan (skala 1:5000 dan 1:2500) masing masing 1.318 MLP4.Pos Pamtas : 18 Pos di Kalbar, 6 Pos di Kaltim5.Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 24 PLB Darat (PLBD) di Kalimantan
Perbatasan
BATAS DARAT
BATAS DARATKONDISI BATAS WILAYAH NEGARA RI - PNG
8
PERBATASAN
Panjang Garis Batas RI-PNG 760 Km. Hasil demarkasi terdapat 14 MM dan densifikasi 38 titik. Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas RI-PNG sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat ini jumlah tugu utama (MM) yang tersedia berjumlah 55 buah, sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah. Permasalahan demarkasi batas yang selama ini terjadi berupa ketidaktepatan posisi penempatan 14 pilar Meridian Monument/MM pada koordinat yang disepakati.
Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 14 PLB di Papua
Pos Pamtas : 86 Pos
BATAS DARATKondisi Batas Wilayah Negara RI - RDTL
9
PERBATASAN
Permasalahan batas RI-Timor Leste yaitu adanya ketidakcocokan antara kesepakatan yang tertera dalam Dasar Hukum (Traktat 1904 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan maupun yang diketahui oleh masyarakat sekitar saat ini. Penjelasan yang disampaikan oleh warga Indonesia dan warga Timor Leste terkadang saling berlawanan. Selain itu masih ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. Mereka secara tradisional memiliki “batas” yang diakui secara turun-temurun oleh suku-suku yang berada di kedua negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam kedua dasar hukum tersebut di atas. Di sisi lain tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung “klaim” masyarakat tersebut sehingga para perunding tidak dapat membawa “klaim” tersebut dalam pertemuan-pertemuan kedua negara. Permasalahan ini sangat terasa di sektor barat, khususnya kawasan Manusasi.
Panjang Garis Batas RI-Timor Leste :Sektor Barat 149.1 Km, dan Sektor Timur 199.7 Km dengan deliniasi sudah mencapai 93 persen. Demarkasi di sektor timur mencapai 42 titik, sektor barat 8 titik.
Pos Pamtas: 51 Pos di NTT
Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 9 PLB di NTT
10
Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT)
Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil,
Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa
Enggano
Batu Kecil
Sibarubaru, Sinyaunyau,
Mega
Simuk, Wunga
Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut
Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit,
Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang,
Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan
Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Fani, Budd, Jiew
Deli
Manuk, Nusakambangan
Panehan, Sekel, Barung
Sophialouisa
Dana (ada 2), Batek, Alor, Mangudu, Liran
Wetar, Kisar, Leti, Meatimiarang
Masela, Selaru, Batarkusu, Asutubun, Larat, Batu Goyang, Enu, Karang,
Kultubai Selatan, Kultubai Utara, Panambulai, Karaweira,
Ararkula, Laag, Kolepon
Berhala
PULAU-PULAU TERLUAR DI WILAYAH PERBATASAN DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS
Ind – India
P.Rondo (NAD)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar
Ind - Malaysia
P.Berhala (SUMUT)•Tidak Berpenduduk•Ada Mercusuar
Ind - Vietnam
P.Sekatung (RIAU)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar
Dit. TRLP3K, DKPSumber: Dishidros TNI-AL
Ind - Singapura
P.Nipa (Riau)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar
Ind - Australia
P.Dana (NTT)•Tidak Berpenduduk•Tidak Ada Suar
Ind – Timor Leste
P.Batek (NTT)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar, blm operasional
Ind - Philipina
P.Marore (SULUT)•Berpenduduk•Ada Suar
Ind - Philipina
P.Miangas (SULUT)•Berpenduduk•Ada Suar
Ind - Philipina
P.Marampit (MALUT)•Berpenduduk•Tidak Ada Suar
Ind - Palau
P.Fani (PAPUA)•Tdk Berpenddk•Ada Suar
Ind - Palau
P.Fanildo dan Bras (PAPUA)•Tdk Berpenddk•Tdk Ada Suar
13
Kondisi Pulau-Pulau Kecil TerluarPULAU RONDO
KONDISI :• BERBATASAN DENGAN INDIA• TIDAK BERPENDUDUK• ADA FASILITAS MENARA SUAR
Kondisi Pulau-Pulau Kecil TerluarPULAU BERHALA
KONDISI :• MEMILIKI SUAR• TAK BERPENDUDUK TAPI SERING DISINGGAHI• BERBATASAN DENGAN MALAYSIA
Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar - PULAU NIPAH
KONDISI :• MEMILIKI MENARA SUAR• BERBATASAN DENGAN SINGAPURA• TIDAK BERPENDUDUK & NYARIS TENGGELAM
Singapura
P. Nipah sebelum ReklamasiP. Nipah sebelum Reklamasi
P. Nipah setelah Reklamasi
Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar - PULAU SEKATUNG
KONDISI :• TIDAK BERPENDUDUK• ADA MENARA SUAR• BERDEKATAN DENGAN VIETNAM
P. Sekatung (Natuna)/ 5 KK
Kondisi Pulau-Pulau Kecil TerluarPULAU MARORE, MIANGAS & MARAMPIT
KONDISI :•BERPENDUDUK, BERINTERAKSI DENGAN PENDUDUK PHILIPINA• ADA MENARA SUAR (KECUALI P. MARAMPIT)• BERBATASAN DENGAN PHILIPINA
Perlunya penanganan khusus Pulau Miangas dan Pulau Marore sebagai titik terluar di kawasan perbatasan laut: Pada bulan Agustus – Desember, P.
Miangas dan P. Marore terputus dengan dunia luar. Keterbatasan prasarana dan sarana transportasi dan tinggi gelombang laut yang mencapai 3 (tiga) meter mengakibatkan pulau ini sulit dijangkau.
Berdasarkan Konstitusi Filipina yang berpedoman pada Traktat Prancis (Paris Treaty 1898), Pulau Miangas (Palmas) merupakan bagian dari negara Filipina banyak nelayan Filipina yang melakukan illegal fishing di perairan P. Miangas.
Perairan Pulau Miangas dan Pulau Marore merupakan daerah yang dijadikan jalur strategis bagi pergerakan teroris dan penyelundupan senjata.
KONDISI :• BERBATASAN DENGAN NEGARA PALAU• TIDAK ADA SUAR (KECUALI P. BRASS)• TIDAK BERPENDUDUK (KECUALI P. BRASS)
Kondisi Pulau Pulau Kecil TerluaPULAU FANILDO, BRASS, FANI
KONDISI :• BERBATASAN DENGAN NEGARA TIMOR LESTE• TIDAK BERPENDUDUK• P. BATEK SUDAH ADA MENARA SUAR
Kondisi Pulau-Pulau Kecil TerluarPULAU BATEK
21
Indonesia (NTT) - RDTL
22
Bahan Paparan FGD23
Indonesia (Maluku) - RDTL
Permasalahan
24
Aspek Batas Wilayah Negara: Belum selesainya kesepakatan pada 3 segmen batas (Noel Besi,
Bijaeli Sunan, dan Delomil/Memo) Kurang terpeliharanya pilar batas negara Kurangnya sosialisasi batas negara terhadap msyarakat
Aspek Pertahanan, Keamanan & Hukum: Maraknya kegiatan ilegal dan gangguan keamanan:a. Ilegal trading, illegal fishing, illegal migrationb. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Timor Leste menimbulkan
eksodus desa-desa perbatasan Terbatasnya sarana prasarana PLB dan CIQS
UN-RESOLVED SEGMENT DI KAB. KUPANG
TERDPT TNH SENGKETA DI WIL SEPANJANG SUNGAI NOEL BESI MULAI DR CO 1745-6475 S.D CO. 1870-6770, STATUS TANAH MSH MERUPAKAN DAERAH STERIL & TDK DIKELOLA OLEH KE DUA NEGARA SERTA BLM DILAKS PENGUKURAN OLEH KEDUA NEGARA.
(NOEL BESI/CITRANA)
(BIJAELI SUNAN OBEN / MANUSASI)
- 70 ORG MASY DS TUBU BANAT MSH MEMPERMASALAH KAN TANAH SELUAS 489 BIDANG, SEPANJANG 2,6 KM, SELUAS 142,7 HA DI WIL BIJAEL SUNAN OBEN CO 4401-5130, 4352-5101 & CO. 4230-5036.
UN-RESOLVED SEGMENT DI KAB. TTU
Ds FOHO AIKAKARMEMO/DELOMILTERDAPAT RIVER ISLAND/DELTA SUNGAI SELUAS + 41,9 H, PIHAK RI MENGINGINKAN BATAS BERADA DISEBELAH TIMUR RIVER ISLAND SDG RDTL DISEBELAH BARATNYA.
UN-RESOLVED SEGMENT DI KAB. BELU
( DELOMIL/MEMO )
28
Aspek Ekonomi Kawasan: Pengelolaan potensi SDA belum optimal Terbatasnya infrastruktur ekonomi Lemahnya aspek permodalan dan perdagangan Kurang berfungsinya pasar tradisional karena adanya perdagangan langsung dari luar daerah ke
Dilli Rentannya perusakan kawasan lindung Belum optimalnya pemanfaatan kawasan untuk kegiatan budi daya Belum jelasnya status kepemilikan lahan, khususnya yang akan dipergunakan bagi fasilitas publik.Aspek Sosial Dasar: Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan
masyarakat Keterbatasan prasarana pendidikan mengakibatkan rendahnya SDM Masih terdapatnya warga eks pengungsi Timor Timur/ KBS yang tinggal di barak-barak
Aspek Kelembagaan:• Belum padunya koordinasi pembangunan, baik lintas pemangku kepentingan maupun lintas
kewenangan pemerintahan;• Belum tersosialisasinya secara menyeluruh tentang regulasi dan perencanaan penanganan
perbatasan.
Permasalahan
Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT
Bahan Paparan FGD29
Sarana prasarana di PLB (Pos Lintas Batas) masih minim, termasuk fungsi pendukung CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security)
Bahan Paparan FGD30
Pos Lintas Batasdi Mota’ain NTT
Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT
Bahan Paparan FGD31
Sarana prasarana di PLB (Pos Lintas Batas) masih minim, termasuk fungsi pendukung CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security)
Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT
32
Militer berada di posisi terdepan di PLB dan menjalankan fungsi yang kurang tepat
Kegiatan Ilegal di Perbatasan
Bahan Paparan FGD33
Penyelundupan BBM (Bahan Bakar Minyak)
Upaya untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:
34
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal untuk menghindari kecemburuan dan kesenjangan ekonomi dengan masyarakat pendatang.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan agar masyarakat perbatasan mampu bersaing secara kompetitif dengan kelompok masyarakat lain, termasuk masyarakat di wilayah negara tetangga.
3. Penguatan rasa nasionalisme melalui kegiatan pendidikan serta melalui pelibatan aktif masyarakat dalam proses demokratisasi
4. Di wilayah-wilayah dengan konsisi sosial budaya yang masih kental, perlu dilakukan pemberdayaan dan penguatan lembaga-lembaga adat yang ada sebagai salah satu mekanisme untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat
5. Perlu ditingkatkan upaya pengamanan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal seperti penyelundupan dan kejahatan transnasional lainnya.
35
Recommended