S U M AT E R A K A L IM A N TA N

JAVA

IR IA N JAYA

Jogjakarta, 10 Juni 2011

Seminar dan Pelatihan Resolusi KonflikSeminar dan Pelatihan Resolusi Konflik“Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border” “Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border”

Perbatasan Indonesia: Perbatasan Indonesia: Permasalahan di Perbatasan RI - RDTLPermasalahan di Perbatasan RI - RDTL

Oleh:Oleh:FauzanFauzan

PERBATASAN INDONESIA DENGAN 10 NEGARA TETANGGA (DARAT DAN LAUT)

RI-VIETNAM

RI-INDIA

RI-THAI

RI-MAL

RI-AUSTRALIA

RI-PNG

RI-SIN

RI-MAL

RI-PNG

Batas Laut TeritorialBatas Landas KontinenBatas Zona Ekonomi Eksklusif

RI-PHILRI-PALAU

RI-SING

RI-RDTLLESTE

•

Perbatasan Negara Indonesia

MELIPUTI 12 PROVINSI :

1. NAD2. SUMATERA UTARA3. RIAU4. KEPULAUAN RIAU5. KALIMANTAN BARAT6. KALIMANTAN TIMUR7. SULAWESI UTARA8. MALUKU9. MALUKU UTARA10. PAPUA11. PAPUA BARAT12. NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kawasan Perbatasan Laut dengan Thailand/India/Malaysia (NAD dan Sumut) termasuk 2 Pulau Kecil Terluar2 Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia/Vietnam/Singapura (Riau dan Kepri), termasuk 20 Pulau Kecil Terluar3 Kawasan Perbatasan Darat dengan Malaysia (Kalbar dan Kaltim)4 Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Filipina (Kaltim, Sulteng, dan Sulut), termasuk 18 Pulau Kecil Terluar5 Kawasan Perbatasan Laut dengan Palau (Maluku Utara, Papua Barat, Papua), termasuk 8 Pulau Kecil Terluar6 Kawasan Perbatasan Darat dengan Papua Nugini (Papua)7 Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (Papua dan Maluku), termasuk 20 Pulau Kecil Terluar8 Kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste (NTT)9 Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (NTT), termasuk 5 Pulau Kecil Terluar10 Kawasan Perbatasan Laut Berhadapan dengan Laut Lepas (NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, NTB), termasuk 19 Pulau Kecil Terluar

KAWASAN PERBATASAN DI INDONESIA (PP NO. 26/2008 ttg RTRWN )

Batas Wilayah Negara dan Kawasan PerbatasanBatas Wilayah dengan Negara

Tetangga

1. Batas darat dengan 3 Negara (Malaysia, Timor Leste, dan PNG) di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT

2. Batas Laut Teritorial dengan 4 (empat) negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste.

3. Batas Laut Yurisdiksi (ZEE dan Landas Kontinen) dengan 9 (sembilan) negara, yaitu India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Kawasan Perbatasan Darat :

1. RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Kaltim

2. RI-Timor Leste di Provinsi NTT2. RI-PNG di Provinsi PapuaKawasan Perbatasan Laut:

1. RI- Thailand/India/Malaysia di laut Andaman dan Selat Malaka

2. RI – Malaysia/Vietnam/Singapura di Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Natuna

3. RI – Malaysia/Philipina di Laut Sulawesi4. RI – Rep. Palau di Samudera Pasifik5. RI – Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan

Laut Aru6. RI – Timor Leste/Australia di Laut Timor, Laut

Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombay, Samudera Hindia

7. RI-Laut Lepas di Samudera Hindia

ISU STRATEGIS KAWASAN PERBATASAN Belum disepakatinya beberapa segmen batas dengan negara tetangga. Tapal/pilar batas negara kurang terpelihara dengan baik (rusak,

hilang/bergeser). Maraknya aktivitas ilegal (illegal trading, illegal fishing, human trafficking, dll) Kaya potensi sumberdaya alam, namun belum dikelola optimal dan

berkelanjutan. Sebagian wilayah perbatasan berada di kawasan hutan lindung yang terbatas

pengembangannya secara ekonomis Keterbatasan sarana dan prasarana wilayah Adanya kehidupan sosial ekonomi masyarakat cenderung berorientasi ke

negara tetangga di beberapa lokasi (penggunaan mata uang asing, pelayanan kesehatan, sumber energi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari)

Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam secara ilegal dan massif di beberapa lokasi (hutan, ikan), dan dimanfaatkannya kawasan perbatasan sebagai jalur penyelundupan

Rendahnya kualitas SDM karena minimnya pelayanan sosial dasar. Di beberapa wilayah terjadi mobilitas tradisional masyarakat yang masih

memiliki hubungan kekerabatan melintasi batas negara.5

6

Kondisi Batas Wilayah Negata RI (Kalimantan) - Malaysia

Kondisi Batas Wilayah Negata RI (Kalimantan) - Malaysia

Dasar Hukum

- The Boundary Convention antara Belanda - Inggris ditandatangani di London 20 Juni 1891.- The Boundary Agreement antara Belanda – Inggris ditandatangani di London 28 September 1915.- The Boundary Convention antara Belanda – Inggris ditandatangani di Hague 26 Maret 1918. - Memorandum of Understanding antara RI – Mal ditandatangani di Jakarta 26 Nop. 1973.- Minute Of The First Meeting Of The Join Indonesia Malaysia Boundary Committee Ditandatangani Di Kinabalu, Sabah Mal. 16 Nop 1974.

Penegasan batas antara RI-Malaysia telah dilakukan sejak tahun 1975-2004 telah menghasilkan1.Panjang batas + 2004 km2.Tugu batas (type A,B,C,D) sebanyak 19.328 buah lengkap dengan koordinat3.Peta berupa Field plan & Traverse H-Plan (skala 1:5000 dan 1:2500) masing masing 1.318 MLP4.Pos Pamtas : 18 Pos di Kalbar, 6 Pos di Kaltim5.Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 24 PLB Darat (PLBD) di Kalimantan

Perbatasan

BATAS DARAT

BATAS DARATKONDISI BATAS WILAYAH NEGARA RI - PNG

8

PERBATASAN

Panjang Garis Batas RI-PNG 760 Km. Hasil demarkasi terdapat 14 MM dan densifikasi 38 titik. Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas RI-PNG sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat ini jumlah tugu utama (MM) yang tersedia berjumlah 55 buah, sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah. Permasalahan demarkasi batas yang selama ini terjadi berupa ketidaktepatan posisi penempatan 14 pilar Meridian Monument/MM pada koordinat yang disepakati.

Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 14 PLB di Papua

Pos Pamtas : 86 Pos

BATAS DARATKondisi Batas Wilayah Negara RI - RDTL

9

PERBATASAN

Permasalahan batas RI-Timor Leste yaitu adanya ketidakcocokan antara kesepakatan yang tertera dalam Dasar Hukum (Traktat 1904 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan maupun yang diketahui oleh masyarakat sekitar saat ini. Penjelasan yang disampaikan oleh warga Indonesia dan warga Timor Leste terkadang saling berlawanan. Selain itu masih ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. Mereka secara tradisional memiliki “batas” yang diakui secara turun-temurun oleh suku-suku yang berada di kedua negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam kedua dasar hukum tersebut di atas. Di sisi lain tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung “klaim” masyarakat tersebut sehingga para perunding tidak dapat membawa “klaim” tersebut dalam pertemuan-pertemuan kedua negara. Permasalahan ini sangat terasa di sektor barat, khususnya kawasan Manusasi.

Panjang Garis Batas RI-Timor Leste :Sektor Barat 149.1 Km, dan Sektor Timur 199.7 Km dengan deliniasi sudah mencapai 93 persen. Demarkasi di sektor timur mencapai 42 titik, sektor barat 8 titik.

Pos Pamtas: 51 Pos di NTT

Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 9 PLB di NTT

10

Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil,

Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa

Enggano

Batu Kecil

Sibarubaru, Sinyaunyau,

Mega

Simuk, Wunga

Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut

Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit,

Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang,

Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan

Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Fani, Budd, Jiew

Deli

Manuk, Nusakambangan

Panehan, Sekel, Barung

Sophialouisa

Dana (ada 2), Batek, Alor, Mangudu, Liran

Wetar, Kisar, Leti, Meatimiarang

Masela, Selaru, Batarkusu, Asutubun, Larat, Batu Goyang, Enu, Karang,

Kultubai Selatan, Kultubai Utara, Panambulai, Karaweira,

Ararkula, Laag, Kolepon

Berhala

PULAU-PULAU TERLUAR DI WILAYAH PERBATASAN DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS

Ind – India

P.Rondo (NAD)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar

Ind - Malaysia

P.Berhala (SUMUT)•Tidak Berpenduduk•Ada Mercusuar

Ind - Vietnam

P.Sekatung (RIAU)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar

Dit. TRLP3K, DKPSumber: Dishidros TNI-AL

Ind - Singapura

P.Nipa (Riau)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar

Ind - Australia

P.Dana (NTT)•Tidak Berpenduduk•Tidak Ada Suar

Ind – Timor Leste

P.Batek (NTT)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar, blm operasional

Ind - Philipina

P.Marore (SULUT)•Berpenduduk•Ada Suar

Ind - Philipina

P.Miangas (SULUT)•Berpenduduk•Ada Suar

Ind - Philipina

P.Marampit (MALUT)•Berpenduduk•Tidak Ada Suar

Ind - Palau

P.Fani (PAPUA)•Tdk Berpenddk•Ada Suar

Ind - Palau

P.Fanildo dan Bras (PAPUA)•Tdk Berpenddk•Tdk Ada Suar

13

Kondisi Pulau-Pulau Kecil TerluarPULAU RONDO

KONDISI :• BERBATASAN DENGAN INDIA• TIDAK BERPENDUDUK• ADA FASILITAS MENARA SUAR

Kondisi Pulau-Pulau Kecil TerluarPULAU BERHALA

KONDISI :• MEMILIKI SUAR• TAK BERPENDUDUK TAPI SERING DISINGGAHI• BERBATASAN DENGAN MALAYSIA

Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar - PULAU NIPAH

KONDISI :• MEMILIKI MENARA SUAR• BERBATASAN DENGAN SINGAPURA• TIDAK BERPENDUDUK & NYARIS TENGGELAM

Singapura

P. Nipah sebelum ReklamasiP. Nipah sebelum Reklamasi

P. Nipah setelah Reklamasi

Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar - PULAU SEKATUNG

KONDISI :• TIDAK BERPENDUDUK• ADA MENARA SUAR• BERDEKATAN DENGAN VIETNAM

P. Sekatung (Natuna)/ 5 KK

Kondisi Pulau-Pulau Kecil TerluarPULAU MARORE, MIANGAS & MARAMPIT

KONDISI :•BERPENDUDUK, BERINTERAKSI DENGAN PENDUDUK PHILIPINA• ADA MENARA SUAR (KECUALI P. MARAMPIT)• BERBATASAN DENGAN PHILIPINA

Perlunya penanganan khusus Pulau Miangas dan Pulau Marore sebagai titik terluar di kawasan perbatasan laut: Pada bulan Agustus – Desember, P.

Miangas dan P. Marore terputus dengan dunia luar. Keterbatasan prasarana dan sarana transportasi dan tinggi gelombang laut yang mencapai 3 (tiga) meter mengakibatkan pulau ini sulit dijangkau.

Berdasarkan Konstitusi Filipina yang berpedoman pada Traktat Prancis (Paris Treaty 1898), Pulau Miangas (Palmas) merupakan bagian dari negara Filipina banyak nelayan Filipina yang melakukan illegal fishing di perairan P. Miangas.

Perairan Pulau Miangas dan Pulau Marore merupakan daerah yang dijadikan jalur strategis bagi pergerakan teroris dan penyelundupan senjata.

KONDISI :• BERBATASAN DENGAN NEGARA PALAU• TIDAK ADA SUAR (KECUALI P. BRASS)• TIDAK BERPENDUDUK (KECUALI P. BRASS)

Kondisi Pulau Pulau Kecil TerluaPULAU FANILDO, BRASS, FANI

KONDISI :• BERBATASAN DENGAN NEGARA TIMOR LESTE• TIDAK BERPENDUDUK• P. BATEK SUDAH ADA MENARA SUAR

Kondisi Pulau-Pulau Kecil TerluarPULAU BATEK

21

Indonesia (NTT) - RDTL

22

Bahan Paparan FGD23

Indonesia (Maluku) - RDTL

Permasalahan

24

Aspek Batas Wilayah Negara: Belum selesainya kesepakatan pada 3 segmen batas (Noel Besi,

Bijaeli Sunan, dan Delomil/Memo) Kurang terpeliharanya pilar batas negara Kurangnya sosialisasi batas negara terhadap msyarakat

Aspek Pertahanan, Keamanan & Hukum: Maraknya kegiatan ilegal dan gangguan keamanan:a. Ilegal trading, illegal fishing, illegal migrationb. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Timor Leste menimbulkan

eksodus desa-desa perbatasan Terbatasnya sarana prasarana PLB dan CIQS

UN-RESOLVED SEGMENT DI KAB. KUPANG

TERDPT TNH SENGKETA DI WIL SEPANJANG SUNGAI NOEL BESI MULAI DR CO 1745-6475 S.D CO. 1870-6770, STATUS TANAH MSH MERUPAKAN DAERAH STERIL & TDK DIKELOLA OLEH KE DUA NEGARA SERTA BLM DILAKS PENGUKURAN OLEH KEDUA NEGARA.

(NOEL BESI/CITRANA)

(BIJAELI SUNAN OBEN / MANUSASI)

- 70 ORG MASY DS TUBU BANAT MSH MEMPERMASALAH KAN TANAH SELUAS 489 BIDANG, SEPANJANG 2,6 KM, SELUAS 142,7 HA DI WIL BIJAEL SUNAN OBEN CO 4401-5130, 4352-5101 & CO. 4230-5036.

UN-RESOLVED SEGMENT DI KAB. TTU

Ds FOHO AIKAKARMEMO/DELOMILTERDAPAT RIVER ISLAND/DELTA SUNGAI SELUAS + 41,9 H, PIHAK RI MENGINGINKAN BATAS BERADA DISEBELAH TIMUR RIVER ISLAND SDG RDTL DISEBELAH BARATNYA.

UN-RESOLVED SEGMENT DI KAB. BELU

( DELOMIL/MEMO )

28

Aspek Ekonomi Kawasan: Pengelolaan potensi SDA belum optimal Terbatasnya infrastruktur ekonomi Lemahnya aspek permodalan dan perdagangan Kurang berfungsinya pasar tradisional karena adanya perdagangan langsung dari luar daerah ke

Dilli Rentannya perusakan kawasan lindung Belum optimalnya pemanfaatan kawasan untuk kegiatan budi daya Belum jelasnya status kepemilikan lahan, khususnya yang akan dipergunakan bagi fasilitas publik.Aspek Sosial Dasar: Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan

masyarakat Keterbatasan prasarana pendidikan mengakibatkan rendahnya SDM Masih terdapatnya warga eks pengungsi Timor Timur/ KBS yang tinggal di barak-barak

Aspek Kelembagaan:• Belum padunya koordinasi pembangunan, baik lintas pemangku kepentingan maupun lintas

kewenangan pemerintahan;• Belum tersosialisasinya secara menyeluruh tentang regulasi dan perencanaan penanganan

perbatasan.

Permasalahan

Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT

Bahan Paparan FGD29

Sarana prasarana di PLB (Pos Lintas Batas) masih minim, termasuk fungsi pendukung CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security)

Bahan Paparan FGD30

Pos Lintas Batasdi Mota’ain NTT

Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT

Bahan Paparan FGD31

Sarana prasarana di PLB (Pos Lintas Batas) masih minim, termasuk fungsi pendukung CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security)

Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT

32

Militer berada di posisi terdepan di PLB dan menjalankan fungsi yang kurang tepat

Kegiatan Ilegal di Perbatasan

Bahan Paparan FGD33

Penyelundupan BBM (Bahan Bakar Minyak)

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

34

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal untuk menghindari kecemburuan dan kesenjangan ekonomi dengan masyarakat pendatang.

2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan agar masyarakat perbatasan mampu bersaing secara kompetitif dengan kelompok masyarakat lain, termasuk masyarakat di wilayah negara tetangga.

3. Penguatan rasa nasionalisme melalui kegiatan pendidikan serta melalui pelibatan aktif masyarakat dalam proses demokratisasi

4. Di wilayah-wilayah dengan konsisi sosial budaya yang masih kental, perlu dilakukan pemberdayaan dan penguatan lembaga-lembaga adat yang ada sebagai salah satu mekanisme untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat

5. Perlu ditingkatkan upaya pengamanan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal seperti penyelundupan dan kejahatan transnasional lainnya.

35