View
225
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
9
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja
Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Periode 2010 – 2014
JUMAIDI SUSANTO
090462201178
Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Kepulauan Riau
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi
Khusus, terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana
Pertumbuhan Ekonomi (P_Eko) secara individual (parsial) tidak berpengaruh
terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual
(parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU)
secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana
Alokasi Khusus (DAK) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014. Hal
ini didukung dengan nilai koefisien korelasi antara variabel P_Eko, PAD, DAU,
DAK dengan Belanja Modal adalah 0,818. Ini artinya hubungan antara P_Eko,
PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal adalah sangat kuat (signifikan) sebesar
81,8%. Adjuster R2 dalam penelitian ini sebesar 0,735, hal ini menujukkan bahwa
sebesar 62,4% Belanja Modal pada kabupaten/kota di Kepri dipengaruhi oleh
P_Eko, PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 37,6 % dipengaruhi
atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
10
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk
fasilitas public. Investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta
perbaikan bagi produktivitas tenaga kerja. Tanpa investasi tidak akan ada pabrik,
dengan demikian tidak akan ada ekspansi (perluasan) ekonomi, (Anggraeni,
2012). Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi
Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan
keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU
32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah
daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja
modal di daerahnya (Putro,2010). Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah
satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan peruntukannya DAK hanya untuk
kegiatan fisik. Walaupun kontribusi DAK sangat kecil (hanya sekitar 7%) dari
total dana perimbangan
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang
dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
11
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap
Belanja Modal ?
LANDASAN TEORI
Belanja Modal
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih
dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk
perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Deddi
Nordiawan (2008 : 162), “ Belanja Modal adalah belanja yang di lakukan
pemerintah yang menghasilkan aktiva tertentu. Belanja aktiva tetap di akui
sebagai belanja, dengan kata lain dana umum tidak mengakui adanya aktiva di
neracanya. Pengeluaran untuk belanja modal di catat sebagai pengeluaran dalam
dana umum”. Menurut Halim ( 2004 : 73 ), “ Belanja modal merupakan belanja
pemerintah daerah yang menfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan
menambah asset atau kekayaan Daerah dan selanjutnya akan menambah belanja
yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja
Administrasi Umum.
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelajaran atas
aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.
Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan
pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya
cenderung melebihi satu tahun anggaran dann akan menambah asset atau
kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya
operasional dan pemeliharaannya, (Mardiasmo, 2009:67).
12
Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri 13/2006 Pasal 53 ayat ( 1 ) :
“Belanja Modal sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 huruf c di gunakan untuk
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka Pembelian / Pengadaan atau Pembangunan
Aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 ( Dua belas ) Bulan
untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah, seperti dalam bentuk Tanah, Peralatan,
dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap lainya”.
Perumusan Hipotesis
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk
mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanankan. Syaratan
fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal
pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Pembentukan modal
tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup pengeluaran yang sifatnya
meningkatkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Atas pernyataan ini
bahwa menurut penelitian Nugroho (2010) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak
berpegaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal. Lain halnnya menurut
dan Pungky (2011) yang secara simultan Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Irma Syafitri (2009) dalam
penelitiannya juga menghasilkan bahwa secara simultan PE, PAD dan DAU
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh
pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk
menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah
pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang
signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.
13
Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas
layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi
(kontribusi) publik terhadap pembanguna yang tercermin dari adanya peningkatan PAD
(Mardiasmo, 2009). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik
akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi
membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang
peningkatan PAD. Hal ini senada dengan penelitian Irma Syafitri (2009) bahwa PAD
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal senada di sampaikan oleh Kusnandar
dan Dodik Diswantoro (2012) bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja
modal. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010) yang
menyatakan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal
Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar pembentuk anggaran
pemerintah daerah, tujuan dari transfer DAU adalah untuk memperkuat kondisi fiskal
daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Dengan adanya transfer DAU ini,
daerah bisa lebih fokus terhadap penggunaan PAD yang dimiliki guna untuk membiayai
belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan
publik. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah baik dari DAU
maupun PAD, maka daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan
yang diharapkan oleh masyarakat. Pengaruh tersebut sesuai dengan penelitian Nugroho
Suratno Putro (2010) dan Pungky Ardhani (2011) bahwa Dana Alokasi Umum
berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkann
secara parsial seperti penelitian Irma Syafitri (2009) dan Kusnandar (2012) bahwa DAU
tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang
dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No.
33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan
14
bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan
daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus
digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi
prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan,
pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Pungky Ardhani
(2011) menghasilka dalam penelitiannnya bahwa DAK berpengaruh dengan belanja
modal ketika disimultankan dengan variabel pendukung yaitu Pertumbuhan ekonomi,
pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.
METODELOGI PENELITIAN
Populasi
Menurut Sugiyono (2010 :115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan
pengertian di atas maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 5 kabupaten dan 2 kota.
Sampel
Sampel dilakukan dengan purposive sampling atau dikenal juga sebagai teknik
pengambilan sampel purposive dengan cara memilih sampel berdasarkan informasi
yang tersedia atau berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini adalah:
1. Telah ditetapkan sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Riau sebelum periode penelitian 2010 - 2014
2. Tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
konstan 2000 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan
Riau.
3. Data realisasi PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi
APBD pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdaftar
dalam situs www.djpk.depkeu.go.id periode 2010 – 2014
15
Kabupaten/Kota yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.1
Daftar Populasi Penelitian
No Kabupaten/KotaKriteria Sampel
1 2 3
1 Kota Batam √ √ √ 1
2 Kota Tanjungpinag √ √ √ 2
3 Kabupaten Karimun √ √ √ 3
4 Kabupaten Bintan √ √ √ 4
5 Kabupaten Natuna √ √ √ 5
6 Kabupaten Lingga √ √ √ 6
7 Kabupaten Kepulauan Anambas - - - -
Tabel 3.2
Sampel Penelitian
No Kabupaten/Kota
1 Kota Batam
2 Kota Tanjungpinang
3 Kabupaten Karimun
4 Kabupaten Bintan
5 Kabupaten Natuna
6 Kabupaten Lingga
16
Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang
menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 22.
Dalam analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas,
autokorelasi, multikoloniearitas, dan heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji t, uji F
dan koefisien determinasi)
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik Descriptif
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
P_Eko 35 4.45 7.77 6.4549 .84283
PAD 35 4.800 599.834 126.69203 144.525160
DAU 35 54.450 559.104 244.47840 115.371469
DAK 35 1.440 75.837 25.26506 22.313499
BM 35 52.168 563.000 257.66400 125.578220
Valid N (listwise) 35
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22
Keterangan: Dalam Jutaan/MilyaranRupiah
Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat hasil dari analisis statistic deskriptif
menunjukkan bahwa:
1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 4.45 Nilai
maximum sebesar 7.77. Dan nilai mean sebesar 6.4549. Serta memiliki nilai standar
devisiasi sebesar 84283dan jumlah data sebanyak 35.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 4.800.
Nilai maximum sebesar 599.834. Dan nilai mean sebesar 126.69203. Serta memiliki
nilai standar devisiasi sebesar 144.525160 dan jumlah data sebanyak 35.
17
3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar 54.450.
Nilai maximum sebesar 559.104. Dan nilai mean sebesar 244.47840. Serta memiliki
nilai standar devisiasi sebesar 115.371469 dan jumlah data sebanyak 35.
4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar 1.440. Nilai
maximum sebesar 75.837. Dan nilai mean sebesar 25.26506. Serta memiliki nilai
standar devisiasi sebesar 22.313499 dan jumlah data sebanyak 35.
5. Variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar 52.168. Nilai
maximum sebesar 563.000. Dan nilai mean sebesar 257.66400. Serta memiliki nilai
standar devisiasi sebesar 125.578220 dan jumlah data sebanyak 35.
Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Standardized
Residual
N 35
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation .93933644
Most Extreme Differences Absolute .122
Positive .122
Negative -.067
Test Statistic .122
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22
Berdasarkan tabel diatas, dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnovdan nilai
Asymp. Sig. (2-tailed) adalah > 0,05 yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,122 dan
18
nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini berarti data residual terdistribusi
normal.
Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .818a .668 .624 76.994206 2.246
a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, P_Eko, PAD
b. Dependent Variable: BM
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20
Kriteria pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut:
a. Bila angka DW < -2 berarti ada autokorelasi yang positif
b. Bila angka DW -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi
c. Bila angka DW > 2 berarti ada autokorelasi negative
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 2.246. Nilai ini
dibandingkan dengan nilai tabel dengan jumlah observasi 35 (n=35) dan variabel
independen (k) sebanyak 4, maka dari tabel statistik Durbin-Watson (DW) didapat nilai
dl sebesar 1,222 dan nilai du 1,726. Oleh karena nilai DW 2.246 lebih besar dari batas
atas (du) 1,726 dan kurang dari 4-1,726 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat autokorelasi.
19
Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) -15.671 123.674
P_Eko 18.001 19.471 .121 .647 1.545
PAD -.200 .137 -.230 .448 2.234
DAU .269 .163 .247 .493 2.028
DAK 4.617 .659 .820 .806 1.241
a. Dependent Variable: BM
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan menunjukkan nilai
tolerance variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan hasil perhitungan
nilai VIF juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF< 10. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel
independen dalam model regresi.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidak adanya pola tertentu pada grafik, apabila tidak ada pola yang jelas (titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y), maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:
20
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22
Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta
tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi
layak dipakai untuk memprediksi belanja modal berdasarkan masukan variabel
independen PE,PAD, DAU dan DAK.
21
Hasil Uji Glejser
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -50.573 78.032 -.648 .522
P_Eko 11.277 12.285 .194 .918 .366
PAD -.029 .086 -.084 -.332 .742
DAU .071 .103 .166 .687 .497
DAK .653 .416 .297 1.569 .127
a. Dependent Variable: RES2
Sumber: Data Output SPSS Versi 22
Berdasarkan tabel diatas dapata dilihat bahwa seluruh variabel independen
memiliki nilai sig > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada terjadinya
heteroskedastisitas dalam analisis asumsi klasik.
Setelah dilakukan pengujian menggunakan asumsi klasik, maka dapat
disimpulkan bahwa dalam model regresi terbebas dari semua asumsi klasik yaitu data
berdistribusi normal, tidak mengandung multikolonearitas, tidak ada autokorelasi, dan
tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji Regresi Berganda
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -15.671 123.674 -.127 .900
P_Eko 18.001 19.471 .121 .924 .363
PAD -.200 .137 -.230 -1.463 .154
22
DAU .269 .163 .247 1.651 .109
DAK 4.617 .659 .820 7.004 .000
a. Dependent Variable: BM
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22
Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda
sebagai berikut:
Belanja Modal= -15.671 + 18.001 P_Eko -.200 PAD + 0.269 DAU + 4.617 DAK + e
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:
1. Nilai konstanta (α) sebesar 15.671 artinya apabila variabel P_Eko, PAD,DAU, dan
DAK, bernilai 0, maka anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 sama dengan 15.671
2. Nilai koefisien regresi variabel P_Eko adalah 18.001. Nilai P_Eko yang
menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan
P_Eko yang artinya jika P_Eko mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka
Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar Rp 18,001,000 dengan asumsi
bahwa variabel bebas lainnya tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel PAD adalah 200. Nilai PAD yang menunjukkan
adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan PAD yang
artinya jika PAD mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka Belanja Modal akan
mengalami peningkatan sebesar Rp 200.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas
lainnya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel DAU adalah 0.269. Nilai DAU yang menunjukkan
adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan DAU yang
artinya jika DAU mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka Belanja Daerah akan
mengalami peningkatan sebesar Rp 269.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas
lainnya tetap.
5. Nilai koefisien regresi variabel DAK adalah 4.617. Nilai DAK yang menunjukkan
adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan DAK yang
artinya jika DBH mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka Belanja Daerah akan
23
mengalami peningkatan sebesar Rp 4.617.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas
lainnya tetap Uji Hipotesis
6. Error
Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -15.671 123.674 -.127 .900
P_Eko 18.001 19.471 .121 .924 .363
PAD -.200 .137 -.230 -1.463 .154
DAU .269 .163 .247 1.651 .109
DAK 4.617 .659 .820 7.004 .000
a. Dependent Variable: BM
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22
Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa:
1. Variabel P_Eko memiliki nilai sig 0,363 dan nilai t hitung 0.924. Ini berarti nilai sig
lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t
hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat t hitung 0.924 lebih kecil
dari t tabel 2,04227 ( 0.924 < 2,04227). Maka dalam hal ini Ha ditolak dan H0
diterima sehingga P_Eko tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
2. Variabel PAD memiliki nilai sig 0, 154 dan nilai t hitung -1.463. Ini berarti nilai sig
lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (<0,05). Dan berdasarkan perbandingan t
hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat t hitung -1.463 lebih kecil dari
t tabel 2,04227 (-1,463<2,04227). Maka dalam hal ini Ha ditolak dan H0 diterima
sehingga PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
3. Variabel DAU memiliki nilai sig 0.109 dan nilai t hitung 1.651. Ini berarti nilai sig
lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t
hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat t hitung 1.651 lebih kecil dari
24
t tabel 2,04227 (1.651 <2,04227). Maka dalam hal ini H0 diterima dan Ha ditolak
sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Variabel DAK memiliki nilai sig 0, 000 dan nilai t hitung 7.004. Ini berarti nilai sig
lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (<0,05). Dan berdasarkan perbandingan T
hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=25) didapat t hitung 7.004 lebih besar dari
t tabel 2,04227 (7.004 >2,04227). Maka dalam hal ini Ha ditolak dan H0 diterima
sehingga DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Uji Simultan (Uji F)
Hasil Uji Simultan
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 358333.006 4 89583.251 15.112 .000b
Residual 177843.232 30 5928.108
Total 536176.238 34
a. Dependent Variable: BM
b. Predictors: (Constant), DAK, DAU, P_Eko, PAD
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,000 dan
nilai F hitung 15.112. Ini berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Dan
berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel (F tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat F
hitung 15.112 lebih besar dari F tabel yaitu 2,69 (15.112 >2,69). Maka dalam hal ini Ha
diterima dan H0 ditolak yang menunjukkan bahwa P_Eko, PAD, DAU, dan DAK
berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Kepri Tahun 2010-2014.
Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .818a .668 .624 76.994206
25
a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, P_Eko, PAD
b. Dependent Variable: BM
Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka R disebut koefisien korelasi antara
variabel P_Eko, PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal adalah 0,818. Ini artinya
hubungan antara P_Eko, PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal adalah sangat kuat
(signifikan) sebesar 81,8%. Adjuster R2 dalam penelitian ini sebesar 0,735, hal ini
menujukkan bahwa sebesar 62,4% Belanja Modal pada kabupaten/kota di Kepri
dipengaruhi oleh P_Eko, PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 37,6 %
dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam
penelitian ini.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh P_Eko, PAD,DAU, dan DAK
terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-
2014. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa:
1. Dana Pertumbuhan Ekonomi (P_Eko) secara individual (parsial) tidak berpengaruh
terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2010-2014.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual (parsial) tidak berpengaruh
terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2010-2014. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan PAD berpengaruh
terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ditolak.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014.
26
Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan DAU berpengaruh terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ditolak.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014.
Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ditẻrima.
5. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Alokasi Khusus, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014. Hal ini
berarti hipotesis yang kelima atau hipotesis yang terakhir yang mengatakan bahwa
P_Eko, PAD,DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau diterima secara signifikan.
Saran
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Berdasarkan
kesimpulan dan keterbatasan diatas peneliti memerikan saran-saran untuk peneliti
selanjutnya sebagai berikut:
1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian
lain seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya dan variabel non
keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi, aspek perilaku
Pemerintah Daerah dalam efektifitas penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber
daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil
yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan sampel
dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan data dan
menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang lebih lengkap.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun penelitian.
4. Dalam kajian Belanja Modal Daerah yang akan datang agar diklasifikasikan menjadi
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
27
DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin, 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah,
Yogyakarta: BPFE
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
Depertemen Keuangan, Republik Indonesia, Direktorat Perimbangan Keuangan
Laporan Realisasi APBD, 2008 ( www.djpk.depkeu.go.id )
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multi Variate dengan Progran SPSS Edisi ke 3.
Semarang: Universitas Diponegoro
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba 4
Ismerdekaningsih, Herlina, SE & Endah Sri Rahayu, SE (2002), ”Analisis Hubungan
Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruton Di Indonesia (Studi
Tahun 1985-2000).” ITB Central Library
Kementerian keuangan Republik Indonesia. Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaran
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2012.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah & Pembangunan Daerah (Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan peluang). Jakarta : Penerbit Erlangga.
Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan
Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja
Modal. Jurnal Universitas Indonesia.
Mardiasmo, 2009. Akuntansi sector Publik.Yogyakarta : Penerbit Andi
Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
28
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi
Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan keuangan Negara
Republik Indonesia. Permendagri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
------------------------- Undang-Undang no 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
------------------------ Undang-Undang no 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara
Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi
Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2010
Putro, Nugroho Suratmo. 2011. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli
daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja
Modal.Skripsi Universitas Diponegoro.
Rianse, Usman dan Abdi. 2008. metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan
Aplikasi. Bandung: Alfabeta
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam
Otonomi Daerah, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Sekaran, Uma. 2007. Research Methods for Business Edisi ke 4. Jakarta: Salemba 4
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-15. Bandung: Alfabeta.
Syafitri, Irma, 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Fakultas
Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD,dan PDRB terhadap Belanja
Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal telaah dan Riset
Akuntansi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah pasal 79
Recommended